Sidang Kasus Suap Wali Kota Batu, Keterangan Saksi Lila Widya “Berbohong”

<span style="font-size: large;"><i><b>#Terungkap Dipersidangan, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Ternyata tidak hanya menerima Mobil Mewah tetapi ada Uang “Siluman” dari Pihak Lain#</b></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCIetuRPC4NubQB4RN5QNN5G1ZF-BuZtj8X-wEtgLWCrnCiyDB_hh7_KDXxod1fpAKofWXN2X6Tek0IxeUmNJ-1uqxqG43RxUq8DSV5IR31uPh3KSlsdRM74ewYc8TGG3TkwMQIkyJp0/s1600/Lila+Widya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCIetuRPC4NubQB4RN5QNN5G1ZF-BuZtj8X-wEtgLWCrnCiyDB_hh7_KDXxod1fpAKofWXN2X6Tek0IxeUmNJ-1uqxqG43RxUq8DSV5IR31uPh3KSlsdRM74ewYc8TGG3TkwMQIkyJp0/s640/Lila+Widya.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Selasa, 12 Maret 2018, Sidang kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Edi Setiawan, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (UPL) Pemkot Batu, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK mengamankan 3 orang dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) pada tanggal 16 September 2017 lalu, yakni Edi Setiawan (Kepala Bagian ULP) dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta, Filipus Djab (Pengusa dan sudah di Vonis 2 tahun penjara)) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota) dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta.<br /><br />Dalam persidangan kali ini, saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti adalah Lila Widya (sekretaris pribadi Eddy Rumpoko),; Kristiawan (PNS yang bekerja di rumah dinas Wali Kota Batu),; Indah Kusuma Ningsih (istri terdakwa),; dan Yulia Ramdani (marketing BRI Cabang Malang) untuk terdakwa Edi Setiwan yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Sebagai informasi, persidangan kali ini diikuti oleh Penasehat Hukum Eddy Rumpoko secara diam-diam dan mencatat semua keterangan saksi. Karena kabarnya, Lila Widya juga akan menjadi saksi untu Eddy Rumpoko yang juga terdakwa dalam kasus ini. <br /><br />Selain itu, sempat beredar rumor, bahwa Eddy Setiawan “bebas” dari rumha tahaan di Medaeng. Namun hal itu dibantah keras oleh Kepala Rutan Medaeng Sidoarjo, Bambang saat dihubungi wartawan melalui nomor selulernya. Menurutnya, bahwa Eddy Rumpoko tidak ditahan di Rutan Medaeang Sidoarjo melainkan di Lapas si Sidoarjo.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />"Nama itu (Eddy Rumpoko) tidank ada disini. Kalau tidak salah itu ditahan di Lapas Sidoarjo," kata Bambang melalui telepon selulernya.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lila Widya selaku Sekretaris pribadi Eddy Rumpoko diantaranya, terkait uang tambahan yang diberikan Edi Setiawan terhadap sang Wali Kota Eddy Rumpoko, pertemuan Wali Kota di Bandara Udara Abdulrahman Saleh, dan kegiatan lain berupa penghapusan file penting yang dilakukan wanita muda yang cantik ini saat terjadinya OTT seperti yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya saat dipeyidikan KPK Jakarta tahun lalu.<br /><br />Anehnya, wanita muda yang cantik dan masih berusia 25 tahun ini sepertinya ada yang “menyarankannya” untuk membantah semua isi BAP yang pernah dijelaskannya di hadapan penyidik KPK beberapa bulan lalu. </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3Gv8t3dxpPdkZfF3nKFlzYu1utxbbCwKQEDgdXMKX6Ejol6BTehNwA-l-j2iiLKxlLQzivsDPcbIUhu5zk_M_BAJdfuDO_ozRR7Ooovkgyl12ZLMxVpaUsMUHEggfi8iz8ngosZY8eY/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3Gv8t3dxpPdkZfF3nKFlzYu1utxbbCwKQEDgdXMKX6Ejol6BTehNwA-l-j2iiLKxlLQzivsDPcbIUhu5zk_M_BAJdfuDO_ozRR7Ooovkgyl12ZLMxVpaUsMUHEggfi8iz8ngosZY8eY/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></span></div> “Saya tidak tahu soal tambahan uang itu,” jawab Lila. Terkait pertemuan antara terdakwa Edi Setiawan dengan sang majikannya (Eddy Rumpoko), Lila mengatakan tidak sering.<br /> <br /> Sementara pertemuan majikannya di Bandara udara Abdulrahman Saleh, menurut “pendamping” Eddy Rumpoko ini hanya pejabat dari Kabupaten/Kota.<br /> <br /> “Yang hadir di Bandara hanya dari kalangan kabupaten,” jawab Lila <br /> <br /> Keterangan yang diberikan Lila dihadapan Majelis Hakim terkesan berbohong karena tidak sesuai dengan BAP.<br /> <br /> “Apakah Anda kenal dengan saudara Yuyun, Yuyun ini siapa ? BAP anda nomor 32, saat dikonfirmasi pada tanggal 25 September 2017 lalu, anda mengatakan menghapus file dari saudara Yuyun, Sekretaris pribadi Pak Eddy Rumpoko sebelumnya, dan membakar laporan keuangan ? ” tanya JPU kepada Lila. Namun Lila tetap bersekukuh mengatakan tidak melakukan apapun.<br /> <br /> “Saya kenal dengan Yuyun, ia sekpri Pak Wali (Eddy Rumpoko) sebelumnya, saya tidak melakukan apapun saat itu karena situasi semua pada panik,” jawab Lila dengan nada sendu.<br /> <br /> Atas keterangan Lila Widya ini, Ketua Majelis Hakim H. R Unggul sempat mengkerutkan dahi dengan pandangan tajam. Sementara JPU KPK tetap berpatokan pada jawaban Lila yang ada di BAP-nya.<br /> <br /> “Anda sudah disumpah, BAP anda saat dipenyidik seperti ini, kenapa sekarang tidak tahu ? anda masih muda loh, usia 25 tahun masak sudah lupa ? Lalu menagapa anda berinisiatif menghapus chat dengan saudara Yuyun, dan menghapus file-file di komputernya Yuyun ?” tanya JPU KPK dengan tegas. Tapi Lila tetap ngotot mengatakan tidak menghapus.<br /> <br /> “Saya tidak tahu,” jawab Lila singkat. Dan keterangan Lila ini bisa jadi akan menjadi pertimbangan bagi JPU KPK.<br /> <br /> Sementara keterangan Kritiawan dihadapan Majelis Hakim terkait sebuah kardus yang diduga berisis uang untuk Wali Kota Eddy Rumpoko mengatakan tidak tau. Sementara dalam BAP No 12 mengatakan bahwa saksi tahu tentang isi kardus termasuk si Hitam alias Mobil mewah merek Toyota Alphard berwarna hitam.<br /> <br /> Lain lagi dengan Indah Kusuma Ningsih. Istri terdakwa ini menjelaskan terkait hubungan antara sang suami dan Walikota Batu Eddy Rumpoko. Ia menjelaskan, kalau sang suami sering bertemu dang sang penguasa di Kota Batu itu, karena Edi adalah bahwannya si Eddy. Namun Indah mengakui, tidak tahu menahu soal titipan.<br /> <br /> “Suami saya sering bertemu, ya karena bawahannya Pak Wali. Saya tidak tahu soal titipan itu,  setau saya, waktu saya hendak ke Malang bersama suami, mampir dulu ke Hotel Amarta. Kata suami saya, ia mau bertemu Filipus. Suami saya membawa tas kecil, tapi saya tidak tahu isinya apa,” kata istri terdakwa Edi Setiawan ini dengan polos.<br /> <br /> Sementara saksi Yulia Ramdani mengakui, kalau Filipus Djab adalaj nasah Bank BRI, dan menurutnya, Filipus pernah mengambil uang sebesar Rp 300 juta. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1yPefngRieABKzQXQbHFsdhbODPQdBkRph2Tiy37fc-thhvFcLG5-YDoLh4R5aJhah4G28wOdvjkXiAV8mRlzSuFG1g_uPwa2_2SxQYe-soREcWTCG4yDUi2FeVeXnyaqtuhTsrn3nEA/s1600/Kota+Batu+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1yPefngRieABKzQXQbHFsdhbODPQdBkRph2Tiy37fc-thhvFcLG5-YDoLh4R5aJhah4G28wOdvjkXiAV8mRlzSuFG1g_uPwa2_2SxQYe-soREcWTCG4yDUi2FeVeXnyaqtuhTsrn3nEA/s640/Kota+Batu+1.jpg" width="640" /></a></div> Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /> <br /> Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. <br /> <br /> Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /> <br /> Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /> <br /> Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /> <br /> Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTgFcu3hFn-I2GzhviWnF6m9IcCBS68M7a1UWEjm5vv9_UmZ2NGe28v8TKh5kcRtgLPUsrGZU04rlnnWTLTJunAjFi4fWzl5IZWh70o5Mkk_33MWrMOkPkvgZziT8wFR-OmFFgKVRLOQ/s1600/Kota+Batu+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="320" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTgFcu3hFn-I2GzhviWnF6m9IcCBS68M7a1UWEjm5vv9_UmZ2NGe28v8TKh5kcRtgLPUsrGZU04rlnnWTLTJunAjFi4fWzl5IZWh70o5Mkk_33MWrMOkPkvgZziT8wFR-OmFFgKVRLOQ/s640/Kota+Batu+4.jpg" width="640" /></a></div> Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.<br /> <br /> Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /> <br /> Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /> <br /> 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; <br /> <br /> 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan <br /> <br /> 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017.<br /> <br /> Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /> <br /> “Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /> <br /> Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /> <br /> Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani.<br /> <br />  Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /> <br /> Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdr4ppnM0WDNdhDeeyMNtS35Fq-1OxlwZHz7tN0bXIjUzlYWIn-2C5OG665lqx_Me1SBgIvekdL6rYLagocNcSAjANIq6K8dvxcnkuqAI2WgBGY3Oc0A6OuWd8taeJiZvtB7Y2dGfJ-Yk/s1600/Kota+Batu+5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="345" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdr4ppnM0WDNdhDeeyMNtS35Fq-1OxlwZHz7tN0bXIjUzlYWIn-2C5OG665lqx_Me1SBgIvekdL6rYLagocNcSAjANIq6K8dvxcnkuqAI2WgBGY3Oc0A6OuWd8taeJiZvtB7Y2dGfJ-Yk/s640/Kota+Batu+5.jpg" width="344" /></a></div> <br /> Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /> <br /> Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /> <br />  Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /> <br /> Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /> <br /> Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” untuk uang fee, sandi “atas” untuk Hotel Amartha Hills, dan sandi “bawah” untuk  Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /> <br /> Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /> <br /> Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /> <br /> Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /> <br /> Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya.<br /> <br /> Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /> <br /> Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /> <br /> Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”.<br /> <br /> Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /> <br /> Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Kasus Suap Wali Kota Batu, Keterangan Saksi Lila Widya “Berbohong”

#Terungkap Dipersidangan, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Ternyata tidak hanya menerima Mobil Mewah tetapi ada Uang “Siluman” dari Pihak Lain# ...

»

Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

<i><b><span style="font-size: large;">#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD  Kota Malang TA 2015”</span></b></i><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s1600/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s640/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menjadi sakis untuk terdakwa Jarot Edy Sulistiyono (DOk. BK)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Moch. Arif Wicaksono, sudah terbiasa memimpin rapat di sidang paripurna Dewan bersama Pemkot Malang dalam pembahasan anggaran, karena jabatannya selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, namun kali ini Ia akan disidangkan karena “anggaran Pokir” yang diterimanya. <br /> <br /> Jumat, 16 Maret 2018, adalah hari pertama bagi Moch. Arif Wicaksono untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, bukan sebagai pimpinan sidang melainkan sebagai terdakwa dalam kasus Krupsi “suap” sebesar Rp 700 juta terkait Rapat Perubahan (Raperda) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu.<br /> <br /> Tersangka Moch. Arif Wicaksono, akan diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R Unggul Warso Mukti dalam kasus perkara Korupsi “suap” APBD Malang, bersama Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang sudah diadili terlebih dahulu.<br /> <br /> Informasi jadwal persidangan bagi tersangka Moch. Arif Wicaksono diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 12 Maret 2018.<br /> <br /> “Jadwal sidangnya tanggal 9 Maret,” kata Herry bagian.<br /> <br /> “Pelimpahan perkaranya Jumat kemarin tanggal 9 Maret. Sidangnya besok Jumat tanggal 16 Maret 2018, Ketua Majelisnya Pak Unggul,” kata M. Nur selaku Panmud Pengadilan Tipikor saat ditemui diruang kerjanya.<br /> <br /> Dalam kasus ini, penyidik KPK untuk sementara menetepak 2 tersangka (Jarot dan Arif) setelah terlebih adanya laporan dari masyarakat ke KPK terkait adanya pemberian uang “suap” terhadap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu.<br /> <br /> Uang tersebut sebagai uang ‘Pokir” alias pokok-pokok pikiran untuk DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajuka Pemkot Malang. <br /> <br /> Permintaan Moch. Arif Wicaksosno itu pun disetujui oleh Wali Kota Malang Moch. Anton dalam suatu pertemuan bersama Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang dan Jarot, di kantor DPRD Malang sebelum dimulainya rapat dengan mengatakan akan disiapkan oleh Sekda Cipto Wiyono, yang kemudain uang itu pun setelah terkumpul lalu diantarkan ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri atas permintaan Moch. Arif Arisfwicaksono.<br /> <br /> Selanjutnya, uang sebesar Rp 600 juta itu pun dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Malang periode 2014 – 2019 yang berjumlah 45 orang.<br /> <br /> Jarot Edy Sulistiyono dijerat sebagai pemberi uang suap sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /> <br /> Sementara Moch. Arif Wicaksono dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. (Redaksi)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD  Kota Malang TA 2015” Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menja...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s1600/Bisri.......jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s640/Bisri.......jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, yakni Mohammat Bisri selaku Kabag Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk di Vonis pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Maret 2018.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngeronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk). Tiga dari dari 5 terdakwa yakni Ibnu Hajar, Suwandi dan Taufiqurrahman masih menjalani proses persidangan. Namun Ibu Hajar dan Suwandi tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, diahadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk. Sementara terdakwa M. Bisri didampingi Penasehat Hukum secara gratis yakni Yuliana dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa Harjanto di damping Penasehat Hukumnya Yun Suryonoto dkk.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberian sejumlah uang oleh terdakwa M. Bisri terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, terkait pengangkatannya menjadi Kepala bagian Umum RSUD Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati setelah dicopt jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. <br /><br />Sementara terdakwa Harjanto, terkait pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabaat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Terdakwa M. Bisri sekaligus menjadi kordinator bagi para pejabat Eslon III B dan IV di lingukungan Kab. Nganjuk  yang hendak dipromosikan/mutasi jabatan dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Yang menurut Taufiqurrahman kepada M. Bisri, tidak ada yang gratis sehingga Taufiqurrahman meminta M. Bisri mencarikan uang sebesar Rp 500 juta. <br /><br />Para pejabat yang di promosikan/dimutasi, anta lain Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Nurrosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa unsur memberi hadiah berupa uang sudah terbukti. Sehingga, terdakwa pun dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAPidana. Kedua terdakwa pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. <br /><br />“Mengadili; Menyatakan bahwa terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) terbukti secara sah dan meyakninkan bersalah melakukan tinda pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menghukum terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhada M. Bisri dan Harjanto sama dengan tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair kurungan 2 bulan.<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU KPK mapun kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Sama degan tuntutan, itu kan kewenangan Majelis Hakim,” ujar JPU KPKFitro kepada media ini usai persidangan.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. <br /><br />Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap ta...

»

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1580" data-original-width="1600" height="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s640/PJI.gif" width="640" /></a></div> <i><b><span style="font-size: large;">#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu#</span></b></i><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI) mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, bertemapt di Pendopo Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, pada Minggu, 11 Maret 2018.<br /><br />Kegiatan Baksos yang diadakan DPP PJI dihadiri oleh Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, Kapolda Jatim diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi,  Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri (Humas Polrestabes Surabaya) Kepala BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono.  <br /><br />Selain itu, hadiri pula tokoh agama sekaligus tokoh masyarakata yakni Kyai Ndresmo (Sidosermo) Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek Wonocolo Ipda Wasis, Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono, Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota (Wahyu dan Hendra), Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh. Suwanto, Wadanramil Kapten Inf. Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H serta puluhan Satpol PP Kecamatan Wonocolo.<br /><br />Jentar Sitinjak selaku Ketua Panitia yang juga Humas PJI mengatakan, bahwa ratusan paket sembako yang terkumpul adalah hasil sumbangan atau bantuan dari instansi/lembaga/perorangan mapun swasta, sementara PJI hanya bertindak sebagai “jembatan” antara penyumbang dengan penerima.<br /><br />“Paket sembako yang terkumpul sekitar 450 paket yang terdiri dari 5kg beras premium, 1kg gula pasir, 1kg minyak goreng dan 8 bungkus mie instas Indomie untuk satu paket sembako. Ini adalah adalah semua sumbangan yang berasal dari Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa di  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, BNNP serta beberapa Advokad maupun masyarakat umum termasuk anggota PJI,” kata Jentar yang disambut dengan tepuk tangan para undangan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Sidosermo. <br /><br />Jentar Sitinjak yang juga Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co yang sehari-harinya di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengatakan, bahwa DPP PJI tidak mengambil sedikitpun dari hasil sumbangan berupa paket sembako untuk kepentingan kegaitan PJI sendiri. Dan bantuan paket sembako akan diserahkan langsung oleh para penyumbang dan dibantu oleh anggota PJI lainnya.<br /><br />“Dari sekitar 450 pake semabko yang terkumpul, kami (PJI) tidak mengambil sedikit pun untuk kepentimgan kegiatan PJI sendiri. Dan paket sembako ini, akan Bapak, Ibu serahkan sendiri dan dibantu oleh teman-teman anggota PJI kepada masyarakat yang akan menerima sesuai dengan kupon yang sudah kami bagikan sebelumnya,” lanjut Jentar.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Buchori atau yang akrab disapa Buchori. Selain itu, Ketua Umum PJI ini juga mengingatkan para Jurnalis maupun masyarakat, agar tidak mau dibodohi oleh para pembuat Hoax atau berita bohong. <br /><br />“Dengan menyebarkan Hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya”, ujar Buchori.<br /><br />Boechori menambahkan, selain berita Hoax, masih ada “tulisan sampah”. <br /><br />“Opini yang menyesatkan masyarakat, oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. Anggota PJI harus mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalis) dan Undang-Undang Pers dan jangan lupa untuk selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi yang didapat, dan jangan asal tulis dimedia,” tegasnya<br /><br />Sementara dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim yang diwakili Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, dan Kapolda Jatim yang diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno menyampaikan pesan moral kepada PJI, agar selalu menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan PJI harus selalu menjungjung tinggi kebebasan Pers degan cara jujur dan berimbang dalam menyampaikan berita.<br /><br />Tak ketinggalan pula, Kepala BNN Provinsi Jatim melalui M. Satriyono menyapaikan pesannya, agar para Jurnalis maupun masyarakat supaya berhati-hati untuk menghindari peredaran narkoba yang semakin merajalela. Bahkan menurutnya, kalangan anak muda menggunakan obat-obatan yang beredar di warung-warung dengan mengknsumsi dalam julah banyak.<br /><br />Satriyono menambahkan, dalam satu bulan terakhir ini, BNNP telah menembak mati 2 bandar dan pengedar.<br /><br />Seuasi acar sambutan, pembaian paket semabako pun langsung dibagikan oleh Deasy, Kolonel Czi Wahyono, Kompol Sutrisno AKP Sutrisno Tri, M. Satriyono, Ketua Panitia dan Ketua Umum PJI. (Redaksi) 

Regional Tipikor DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# berita korupsi .co – Dewan Pimpinan ...

»

Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s1600/IMG-20180312-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s320/IMG-20180312-WA0021.jpg" width="245" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b><i>#Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggil Jaksa Rachmat dari Kejari Malang karena namanya tercantum di berita#</i></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terkait pemberitaan di media Online beritakorupsi.co pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan Judul, ”Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima, dan sub judul; Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan” terdapat kekeliruan pada pragraf ke- 13 tentang nama-nama anggota DPRD Kota Malang. <br /><br />Dalam pragraf tersebut tercantum naman Christea Frisdiantara selaku anggota DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat. Namun, Christea Frisdiantara mengaku sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2009 -2014.<br /><br />Hal itu disampaikan Christea Frisdiantara kepada <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> melalui telepon selulernya, Senin, 12 Maret 2018<br /><br />“Kog bisa ada nama saya tercantum ? Saya bukan anggota DPRD tahun 2014 – 2019. Saya periode 2009 – 2014. Karena nama saya ada diberita itu, saya dipanggil Jaksa Rahmat,” kata Christea Frisdiantara.<br /><br />Mengingat kasus perkara Korupsi “suap” Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksno terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu ditangani KPK yang saat ini sudah di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU-PPR, beritakorupsi.co pun mencoba mengkonfirmasi dengan meminta nomor Jaksa Rahmat kepada Christea Frisdiantara, lalu memberikan 2 nomor yaitu; 08124039XXX dan 08133467XXX. <br /><br />Anehnya, saat </span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b></span> mencoba menghubungi salah satu nomo tersebut dengan menyebut namanya sesuai apa yang disampaikan Christea Frisdiantara, ternyata pemilik nomor itu mengaku seorang pengacara di Malang.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Jaksa Anjar, salah seorang Jaksa di Kejari Malang mengatakan kepada </span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b></span>, bahwa Jaksa Rahmat adalah Kasi Pidsus, dan tidak pernah menghubungi siapapun karena Dia masih termasuk baru.<br /><br />“Kalau di Malang ia itu Kasi Pidsus, tetapi beliaunya masih baru jadi nggak pernah telepon-telepon orang yang berperkara. <br /><br />Saat hal itu disampaikan kembali ke Christea Frisdiantara, Ia mengaku mendapat telepon dari orang tersebut.<br /><br />“Oh tapi aq (aku) dapat tilipunnya itu…..yg penting berita koreksi itu sgr naik….besok aq tunjukkan p jaksa (oh tapi aku dapat teleponnya itu. Yang penting berita koreksi itu segesara naik, besok aku tunjukkan Pak Jaksa.red),” kata Christea Frisdiantara melalui pesan WhastAppnya.  (Redaksi)</span>

Tipikor Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri #Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggi...

»

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 24 Oktober 2017 lalu, yakni Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK telah membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus yang sama yaitu M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk). Keduanyan didakwa sebagai pemberi uang syukuran alias uang suap terhadap Bupati, yang dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun dan tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Kali ini, Ibnu Hajar dan Suwandi yang menghadapi tuntutan JPU KPK sebagai penerima uang suap dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Teguh Sujatmika (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan), Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk, dan uang itu kemudian diserahkan kepada Bupati Nangjuk Tufiqurahman.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang terkumpulkan sebesar Rp 1.355.000.000 itu terkait promosi/mutai beberapa pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk,  diantaranya dari Hariyanto sebesar Rp 80 juta, dari Swandi sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah.<br /><br />Kemudian atas perintah Taufiqurrahman, uang yang terkumpul melalui Kedua terdakwa (Ibnu Hajar dan Suwandi) berasal dari Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Muhammad Bisri yang mengumulkan dari; 1. Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta pada Agustus 2017, dari Suwandi sebesar Rp 100 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dari Suwandi sebesar Rp 50 juta pada tanggal 17 Oktober 2017, dari Teguh Sujatmika sebesar Rp 110 juta padatanggal 1 Oktober 2017, dari Tien Farida Yani sebesar Rp 30 juta pada Oktober 2017, dari Suroto sebesar Rp 305 juta dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP, dari Cahya Sarwo Edi sebesar Rp 60 juta, dan uang tersebut kemudian diserahkan ke Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div> JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Ibnu Hajar dab Suwandi) sebagaiana diatur dan diacam dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /><br />Namun ke- 2 terdakwa dituntut pidana penjara  yang berbeda. JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Suwandi selama 4 tahun dan 6 bulan. Permohonan Suwandi sebagai JC (Justaice Collabulator) atau yang membantu penyidik untuk mengungkap kasus suap ini dikabulkan.<br /><br />Sementara Ibnu Hajar dituntut jauh lebih tinggi dari 3 terdakwa lainnya (M. Bisri, Harjanto dan Suwandi) yaitu 7 tahun penjara. Tuntutan lebih tinggi karena Ibnu Hajar lebih berperan dan terkesan tidak berterus terang selama dalam persidangan (“wajarlah tuntutan lebih tinggi termasuk baut Taufiqurrahman”).<br /><br />“Menuntut; Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ibnu Hajar dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan sekama 6 bulan,” ucap JPU Fitroh.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaa)-nya.<br /><br />Usai persidangan, JPU Fitroh kepada media ini terkait tuntutan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa Suwandi secara terus terang mengakui atas perbuatannya, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit.<br /><br />“Pertimbangannya kan berbeda. Suwandi berterus terang dan mengakui dan terdakwa juga sebagai JC, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit,” ujar Jaksa KPK yang akrab dengan wartawan.  <br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" /></a></div> Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganju...

»

Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

<span style="font-size: large;"><b>#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk#</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s1600/IMG20180309093150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s640/IMG20180309093150.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sempat “menjebolkan tahanan” KPK melalui sidang Praperadilan pada awal tahun lalu, karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi dan baju orange pun gagal melekat dibadannya.<br /><br />Namun ternyata, baju orange itu sepertinya sudah “serasi” dengan orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu. Terbukti, KPK akhirnya memasangkan baju kebesaran para Koruptor itu ke badan Taufiqurrahman setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti rasuha itu, karena ketahuan menerima uang suap dari Ibnu Hajar dan Suwandi, masing-masing sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu.<br /><br />Saat itu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir).<br /><br />Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati).<br /><br />M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar dan Swandi saat ini sudah diadili terlebih dahulu dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim. <br /><br />Dua terdakwa yakni M. Bisri dan Harjanto di dakwa sebagai pemberi suap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  <br /><br />Sementara terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi didakwa sebagai penerima suap dari M. Bisri untuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan dijerat pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Namun Keduanya di tuntut pidana penjara yang berbeda. Ancaman penjara untuk Ibnu Hajar 7 tahun, sedangkan untuk Suwandi 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Dan hari ini, Jumat, 9 Maret 2018, giliran Taufiqurrahman yang duduk di kursi pekitan Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa penerima suap, dan diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Taufiqurrahman yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Soesilo Aribowo dkk dari Jakarta Selatan.<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengadili perkara terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, karena melakukan ataun turut melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima uang yang totalnya sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Ibnu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosid Hussein Hidayat dan Budiono.<br /><br />Pada hal, lanjut JPU KPK, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah (uang) tersebut sebagai kompensasi atas promosi/mutasi beberapa pegawai Pemkab Nganjuk, diantaranya Harjanto, Muhammad Bisri, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani, Suroto, Sutrisno dan Sugito serta beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk.<br /><br />JPU KPK membeberkan kronologis sumber uang sebesar Rp 1.355.000.000 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman. Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian pada tahun 2013 terpilih lagi untuk periode 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk untuk periode 2018 – 2023. <br /><br />Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, terdakwa meminta bantuan beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto dengan rincian sebagai berikut; uang sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. <br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman  melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya,  meminta Haryanto agar disiapkan uang syukuran sebesar Rp 200 juta, untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Uuntuk memenuhi permintaan tersebut, Haryanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uangnya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  melalui Sumadi di depan SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s640/IMG20180309103523.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang dari Muhammad Bisri; pada tanggal 24 Mei 2017, terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk eselon 3B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammad Bisri.<br /><br />Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Ke- 2, pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. 3, pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri dan ke- 4 pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. <br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><br />Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; <br /><br />1. Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. 2, pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. <br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi. Sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Dari uang syukuran yang terkumpul melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagian telah diserahkan kepada terdakwa, dan sebagian lagi masih di tangan keduanya.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke Partai PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br /> Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Dan beberapa saat setelah uang syukuran tersebut diterima terdakwa dari Ibnu Hajar dan Suwandi, Ketiganya pun langsung diamankan petugas KPK. <br /><br />JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa Taufiqurrahman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf b atau pasal 11  UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Atas surat dakwaan tersebut, Tim PH terdakwa Taufiqurrahman, Dr. Soesilo Aribowo tidak mengajukan Eksepesi atau keberatan, namun meminta kepada Majelis Hakim agar JPU KPK tidak memisahkan dua kasus yang menjerat terdakwa, yakni TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dimana  penyidik KPK telah mengeluarkan Siprindik dalam kasus TPPU tersebut.<br /><br />“Kami hanya berharap Yang Mulia. Karena dalam surat dakwaan Jaksa, terdakwa dijerat dalam 2 kasus tetapi tidak sekaligus. Karena Siprindik atas TPPU telah dikeluarkan tetapi belum pernah diperiksa,” kata ketua Tim PH terdakwa memohon. <br /><br />JPU KPK pun hanya menyampaikan akan mempertimbangkannya. Namun bisa jadi tak akan dituruti oleh JPU KPK. Bisa jadi, karena pasal kasus suap yang menjerat terdakwa adalah UU Korupsi dan sudah dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sementara TPPU (UU Np 8 tahun 2010) adalah pengembangan setelah terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap.<br /><br />Hal itu pun diakui Soesilo Aribowo saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sah atau logika, surat dakwaan yang sudah dibacakan dihadapan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dapat ditambahkan pasal baru dengan Undang-Undang yang berbeda yang menjerat terdakwa ?.<br /><br />Menurut PH terdakwa hanya berharap, dengan alasan ketakutan atas hukuman pidana penjara lama yang akan dialami terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />“Kita kan hanya berharap. Karena Siprindik TPPU sudah keluar dan memang saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini (suap). Karena hukumannya bisa lama,” kata Soesilo Aribowo.  (Redaksi)</span>

News Tipikor Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk# ...

»