Majelis Hakim Menegur Saksi Fakta Saat Sidang Korupsi Prona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7fslXZQ7CrSEGarNKOG1R48nkv3zKbxgPuaP5tjlTxT92dFOc1izilrQxhiBW0NmQ6iSYFdWgCZoPkfwhB10UwRN-B8bnKRFfCRbj03fB8G-lEMfWR8ZmpRcKNwfbenE97NoyIL-Bag/s1600/Prona..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7fslXZQ7CrSEGarNKOG1R48nkv3zKbxgPuaP5tjlTxT92dFOc1izilrQxhiBW0NmQ6iSYFdWgCZoPkfwhB10UwRN-B8bnKRFfCRbj03fB8G-lEMfWR8ZmpRcKNwfbenE97NoyIL-Bag/s640/Prona..jpg" width="640" /></a></div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Mengapa JPU Menjawab Pertanyaan Wartawan Dengan "Sikap Angkuh ?"#</b></span></i><br /> <br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Seorang terdakwa yang diadili di hadapan Majelis Hakim dalam perkara Khususnya Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor, sudah tentu berdasarkan keterangan beberapa orang saksi fakta yang mengetahui, melihat, mendengarkan dan mengalami serta barang/alat bukti yang dimiliki oleh JPU dari penyidik.<br /> <br /> Namun, bila keterangan saksi fakta yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terlihat seperti orang bingung, pura-pura lupa dan bahkan menjelaskan jauh dari surat dakwaan JPU, apa lagi sesama saksi justru berdiskusi saat di persidangan, yang akibatnya mendapat teguran dari Majelis Hakim. <br /> <br /> Seperti dalam sidang perkara Korupsi Prona di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang menyeret dua terdakwa yakni, Jonathan Suwandono selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Kedinding Mukti Wibowo Kelurahan Kali Kedinding dan terdakwa Mudjianto selaku Lurah (perkara terpisah).<br /> <br /> Pada Jumat, 2 Juni 2017, Tim JPU menghadirkan Dua orang saksi dari BPN untuk didengar keterangannya dalam Persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin dengan anggota Majelis,  Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana dengan terdakwa Jonathan Suwandono.<br /> <br /> Kedua saksi tersebut yakni, Sugiyono selaku Ketua Kordonator Administrasi dan Yuni (Sekretaris Administrasi). Dihadapan Majelis Hakim, kedua saksi ini mengatakan, kalau tugasnya terkait Administrasi peserta Prona. <br /> <br /> Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan JPU kepada kedua saksi ini semula dijawab enteng-enteng saja, tak terlihat beban atau sikap bingung apa lagi “penyakit” lupa belum “kambuh”. <br /> <br /> Namun, “penyakit” bingung, lupa tiba-tiba “kambuh” saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano mengajukan pertanyaan kepada saksi. Yang anehnya lagi, saksi ini menjelaskan tentang luas bidang tanah bagi pesrta Prona jauh dari apa yang ada dalam surat dakwaan JPU. Dr. Andriano menanyakkan tentang sosialisasi, batasan bagi peserta Prona, Luas bidang tanah untuk setiap peserta Prona serta biaya pembuatan Sporadik. <br /> <br /> “Kami hanya mengurus bagian Administrasinya saja, kalau sosialisai pasti sudah dilakukan tapi saya tidak tahu. Untuk luas bidang tanah yang boleh diajukan 600 m dan masing-masing peserta Prona boleh mengajukan sebanyak 5 bidang tanah. Pembuatan Sporadik tidak dibiayayi dari Prona,” Jawab saksi Yono.<br /> <br /> Majelis Hakim Andriano, heran atas jawaban saksi fakta ini. “Satu orang bisa mengajukan 5 bidang dengan luas per bidang 600 meter, berarti 3000 meter ?,” tanya Hakim Andriano.<br /> <br /> Saksi Sugino menjawab ya, dan yang lebih aneh lagi, saksi ini menjelaskan bahwa peserta Prona bisa mengajukan walau tempat tinggalnya berbeda kelurahan dengan lokasi tanah. Pada hal, prosedur peserta Prona sesuai Juknis (Petunjuk Teknis) dan Juklak (Petunjuk pelaksanna) Prona dari BPN adalah lokasi bidang tanah sama dengan alamat peserta Prona.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Luas tanah dalam pelaksanaan Prona seluas 2000 M dengan status tanah negara kecuali obyek Prona yang terletak di Kabupaten/Kota Agraria Type A samapai dengan 500 M. Ttatus tanah dengan penegasan Konversi/penguasaan hak tanah non pertanian sampai dengan 5000 M,  kecuali obyek Prona yang terletak di Kabupaten/Kota Agraria Type A samapai dengan 1000 M. Jumlah bidang tanah untuk peserta maksimal hanya boleh 2.<br /> <br /> Dan untuk peserta Prona di Kelurahan Kali Kedinding adalah masyarakat ekonomi lemah yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang, pengerajin, pelukis dan buruh tidak tetap. Dan juga bagi masyarakat ekonomi menengah yang berpenghasilan dibawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pegwai BUMDBUMN. Sementara untuk PNS dengan pangkat/golongan III/D, untuk anggota TNI berpangkat Kapten serta untuk anggota Polri berpangkat Kompol.<br /> <br /> Lalu, darimana saksi yang juga pegawai BPN ini dapat menjelaskan tentang luas dan jumlah bidang tanah yang dapat di Proses dalam pelaksanaan Prona ? Mengapa JPU hanya diam saja dan tidak menanyakkan terkait keterangan saksi ?<br /> <br /> Dalam perkara ini, Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya mendakwa kedua terdakwa, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menarik biaya pengurusan sertifikat yang besarnya antara Rp 3.750.000 per bidang tanah untuk petok D dibawah tahun 1997 dan 4.100.000 rupiah untuk petok D diatas tahun 1997, dalam pelaksanaan Prona (Program Agraria Nasional) untuk sertifikat gratis yang didanai dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya II sebanyak untuk 150 bidang tanah bagi masyarakat yang ekonomi lemah dan menengah, di Kelurahan Kali Kedinding tahun 2104.<br /> <br /> JPU menyebutkan, bahwa biaya pengurusan sertifikat yang dikenakan oleh Ketua BKM kepada peserta Prona, diminta oleh Lurah sebesar Rp 350 ribu per bidang untuk biaya pembuatan Sporadik. Dengan rincian uang yang diberikan terdakwa kepada lurah adalah, pada tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000 atau sebanyak Rp 53.650.000.<br /> <br /> Pelaksanaan sertifikat masal di Kelurahan Kali Kedinding adalah, berdasarkan surat dari Ketua dan Sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani Lurah selaku mengetahui. Dan surat tersebut ditujukan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur.<br /> <br /> Surat tersebut kemudian di tindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II No. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014, dan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, berdasarkan surat dari Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II.<br /> Aneh, terkait penunjukan lokasi (Penlok) Prona di Kelurahan Kali Kedinding, Kepala Kantor BPN Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilah Jawa Timur baru mengeluarkan surat pada Pebruari 2014. Namun uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM pada Desember 2013. Adakah pihak lain yang “bermain dan sudah terselamatkan” dalam kasus ini ? <br /> <br /> Terkait hal tersebut, saat wartwawan media ini menanyakkan ke JPU dari Kejari Tanjung Perak seuasi persidangan, justru menjawab dengan “tekanan nada tinggi”. <br /> <br /> “Saya potong. Dalam surat dakwaan kami sebutkan, kejadian antara tahun 2013 – 2014, cukup ya…cukup ya…antara 2013 – 2014. Saya bukan menyebut 2013 atau 2014. Antara….jadi kejadian itu dari 2013 – 2014, diantara itu. Cukup ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi,” kata Jaksa ini sedikit “angkuh”.  (Redaksi)

News Tipikor Majelis Hakim Menegur Saksi Fakta Saat Sidang Korupsi Prona

#Mengapa JPU Menjawab Pertanyaan Wartawan Dengan "Sikap Angkuh ?"# beritakorupsi.co – Seorang terdakwa yang diadili di hadap...

»

Dirut PT SAM Ditahan Dalam Kasus Korupsi PT PWU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU0ZCm1DDUog1nvMVYVEUGYRqQWvgR3n0Zxe5AWvKcYL9KwBCeqFATP1R4H5ZHBRE2f_pHWMGG2zm-esEeAPW1wNETdALKqM6cLjIFwpqauuHtwxcACVDC-cBrw4H80bDymD94EbBi7ks/s1600/DSCF0628.JPG" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="1600" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU0ZCm1DDUog1nvMVYVEUGYRqQWvgR3n0Zxe5AWvKcYL9KwBCeqFATP1R4H5ZHBRE2f_pHWMGG2zm-esEeAPW1wNETdALKqM6cLjIFwpqauuHtwxcACVDC-cBrw4H80bDymD94EbBi7ks/s1600/DSCF0628.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Dua nama dalam buku daftar “hitam” di tangan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) Maruli Hutagalung, dalam kasus Korupsi penjualan Dua asset Pemerintah Provinsi Jatim (Pemprov. Jatim) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, ditahan oleh penyidik pada Rabu, 31 Mei 2017.<br /> <br />  Kedua nama yang dimaksud adalah, Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama (sudah di Vonis 2 Tahun Penjara).<br /> <br /> Sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan, Oepojo Sardjono, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim penyidik Kejati Jatim. Sementara Sam Santoso, hanya ditetapkan menjadi tersangka dan tidak dilakukan penahanan, karena si pembeli asset itu saat sedang terbaring disalah satu Rumah Sakit di Surabaya.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richard Manurung dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasindik) Kejati Jatim, Bayu Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 31 Mei 2017.<br /> <br /> “Hari ini penyidik menetapkan Dua tersangka dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU yaitu, Oepojo Sardjono dan Sam Santoso. Oepojo Sardjono langung dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau Sam Santoso, tidak ditahan karena sedang sakit dan usianya sudah 80 an tahun,” kata Richard dan Bayu.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah terlebih dahulu menetapkan Dua tersangka dari PT PWU yakni, Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset dan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU. Keduanya pun sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Wishnu Wardana, di Vonis 3 tahun penjara, sementara Dahlan Iskan, 2 taun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Sementara menurut Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum (PH) Sam Sanotoso, saat dihubungi media ini melaui telepon selulernya mengatakan, terkait penetapan status tersangka kepada Sam Santoso, dirinya belum mengetahui. Namun Sidabuke mengakui, kalau penyidik Kejati Jatim pernah memeriksa Sam Santoso sebagai saksi pada tahun 2016.<br /> <br /> “Kapan ditetapkan menjadi tersangka. Saya belum mengetahui, karena saat ini Pak Sam sedang sakit di Rumah Saksit. Kalau penyidik merasa sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, silahkan saja. Tetapi sampai saat ini, saya belum tahu apakah penyidik memiliki itu. Jadi kita belum bisa menentukan sikap, apakah akan melakukan upaya hokum,” kata Sidabuke<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut sakit yang dialami tersangka, Sidabuke mengatakan, ada gangguan di otak dan ada memory yang hilang berdasarkan hasil diagnosa dokter, sehingga saat diajak bicara tidak nyambung,” ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, menurut Sidabuke, secara legal formal sah-sah saja. Karena hanya melihat hukum hitam putih. “Dibalik  norma formal, hukum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau diproses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke beberapa waktu lalu.<br /> <br /> PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /> <br /> Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, tidak sesuai dengan prosedur dengan perturan/perundang-undangan yang berlaku. Penjulan du asset tersebut tidak diumkannya dalam Media masa Nasional yang berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan</b></span><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Dirut PT SAM Ditahan Dalam Kasus Korupsi PT PWU

beritakorupsi.co – Dua nama dalam buku daftar “hitam” di tangan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) Maruli Hutagalung, da...

»

33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s1600/IMG20170530100012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1600" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s640/IMG20170530100012.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk beberapa aparat penegak hukum (APH) seperti, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara,  yang menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi alias di penjara, karena menjalankan kekuasaannya hanya untuk “meminum keringat” masyarakat termasuk bawahannya yang melanggar sumpah jabatannya.<br /><br />Hal itu pula yang “menimpa” Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi Rutan (Rumah Tahanan Negara) Medaeng, Sidoarjo, sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2016, dalam kasus Korupsi menerima gratifikasi dari pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009.<br /><br />Teradakwa Bambang Irianto yang akrabk dipanggil “BI” ini, mencalonkan Wali Kota Madiun untuk periode 2009 – 2014 diusung oleh Partai Demokrat dan terpilih menjadi Wali Kota. Dan untuk kedau kalinya, periode 2014 – 2019 kembali terpilih menjadi Wali Kota Madiun.<br /><br />Ternyata, jabatan yang diembannya atas kepercayaan Masyarakat Madiun ini tidak dilakasanakan sesuai janji kampanye dan sumpah jabatannya. Kekuasaan dipundaknya justru dijalankan untuk meraup uang sebanyak mungkin dari para pejabat dibawanya dan masyarakat Madiun.<br /><br />Bayangkan saja, baru 6 tahun menjabat Wali Kota sejak 2009 hingga 2016, Bambang Irianto, sudah meraup uang sebesar Rp 57 milliar lebih. Sementara, gaji berikut tunjangan jabatannya selama 6 tahun sebesar Rp 5 miliar lebih. Pada hal, orang Nomor Satu di Kota Madiun ini, adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki 10 SPBU, Distributor LPG, Distributor Oli Pelumas dan beberapa usaha lainnya. Namun tak membuatnya puas melainkan semakin “buas”. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU dari KPK saat dibacakan di persidangan beberapa bulan lalu.<br /><br />“Sumber” uang yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari usahanya juga dari para pejabat dibawah kendalinya, mulai dari Lurah, Camat dan 33 Kepala SKPD (Kepala Dinas) serta puluhan rekanan atau kontraktor yang ada di Madiun. Jumlah uang yang disetorkan pun ke Bambang Irianto melalui orang kepercayaannya berfariasi tergantung dari hasil pendapatan Dinas-Dinas yang ada di Kota Madiun.<br /><br />Sementara proyek yang di danai dari keringat masyarakat melalui APBD dibagi-bagi begitu saja kepada para rekanan tanpa melalui prosedur, agar Bambang Irianto tetap dapat “meraup” hasil. Bambang Irianto ini pun memang tidak terlalu “rakus”. Sebab, “kerinagt” yang terkumpul dari pejabat dibawahnya juga dibagi-bagi kepada para Pejabat lainnya yang sejajarnya dengannya di Kota Madiun yang tergabung dalam Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Katua Penggadilan Negeri dan DPRD (Dewan Pimpinan Rakyat Daerah).<br /><br />Hal ini pula terungkap dari keterangan 12 orang saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya, Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian dalam persidangan yang dibagi dalam 3 sesion, di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukto, pada Selasa, 30 Mei 2017.<br /><br />Ke-12 saksi tersebut yakni, Karna Juita (Bendahara Pengeluaran PU); Sri Murni (Dinas Kependudukan); Ariyani (Administrasi Pembangunan); Sadikun (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Kasinah, Sulastri, Totok Sugianto, Gembong Dwiarto Esti Handayani, Sariatno, Anita Kurnia Sari dan Sri Wahyuni.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, para saksi ini menjelaskan bahwa setiap kepala Dinas menyetorkan uang dengan nilai yang berbeda, antara 5 juta hingga ratusan juta rupiah yang disetorkan melalui pejabat yang ditunjuk terdakwa yakni, sri wahyuni, selaku pejabat Perbendaharaan. Hal itu tidak dibantah oleh Sri Wahyuni.<br /><br />“Penarikan tersebut dari tahun 2009 hingga 2016, dana untuk kebersamaan.  Sebelum tahun 2009,  sebelum Pak Bambang (terdakwa Bambang Irianto.red)  menjabat, tidak pernah diminta untuk menyetor uang tersebut. Saya membuat bukti setoran tiap penyetoran dan buku besar itu sudah dibuang. Bukunya (bukti setoran), saya setorkan ke Pak Rusdianto, baru ke Pak Wali,” kata Sri Wahyuni.<br /><br />“Tahun 2009, terkumpul 33 SKPD dengan total 800jutaan. Tahun 2010, ada pengeluaran  sebesar 767 juta. Dan tahun 2011,  pemasukan sekitar 1 milliar. Tahun 2009 hingga sekarang terkumpul 6 miliar. Tahun 2016, itu urusannya Pak Rusdianto. Taip tahun mengumpulkan uang, katanya pak Agus Purwo, untuk Pak Wali. Ada dana pengembalian 200 jutaan untuk Pak bambang. dan saya serahkan ke Pak Rusdianto,” beber saksi Sri Wahyuni.<br /><br />Sakis Gembong Dwiarto (Kepala Perijinan menggantikan Totok) juga mengakui, adanya setoran sejak tahun 2012 hingga 2016 sebesar Rp 600 juta. Dana tersebut berasal dari biaya perijinan reklame.<br /><br />“Jadi kepala perijinan menggantikan Pak Totok. Dari pak totok, bahwa ada uang keamanan dan disetorkan ke Pak Wali, sebesar 25 juta, tahun 2013. Tahun 2014 sebesar 30 juta, tahun 2015 sebesar 20 juta dan 2016 sebesar 20 juta. Ijin reklame dan menghadap ke Pak Wali, dan kata Pak Wali, belajar ke Pak Totok. Dan jumlahnya sama seperti saat dijabat Pak Totok. Jumlahnya sebesar Rp 50 juta,  diserahkan ke Pak Wali. Tahun 2012 hingga 2016, ada 18 izin bervariasi  antara 20 dan 30 juta yang totalnya sebesar Rp 600 juta. Tahun 2012 ada 1 ijin tower nilanyna 50 juta, totalnya 250 juta. Ijin reklame bervariasi dan totalnya 645 juta. Perijinan perumahan 2, 219 juta. Total semuanya 3,753 juta, menjadi 3,768 juta, hanya dari kantor perijinan. Setiap ada pemohon, harus ada rekomendasi dari Pak Wali dan dari perijinan membuatkan surat ijin prinsip,” ungkap saksi.<br /><br />Saksi Sadikun, selaku Kabag Pembangunan juga mengungkap ke “buasan” terdakwa Bambang Irianto. Sadikun menjelaskan kepada Majelis Hakim, setelah APBD disahkan, lalu diserahkan ke Kepala Bagian Pembangunan untuk di evaluasi, dan setiap tahun, saksi mengaku diperintahkan Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai. Setelah dari Rusdianto barulah ke terdakwa Bambang Irianto.<br /><br />“Setelah APBD disahkan, setiap APBD disetorkan ke Kabag untuk evaluasi. Setiap tahun, saya diperintahkan oleh Pak Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai, sebetulnya mbulet tapi karena terpaksa. Setelah dari Pak Rusdianto, akan disetorkan ke Pak Bambang. Perintah Agus Purwo untuk menyetor tunjangan kinerja sebesar 500 ribu atas kewajiban untuk Pak Bambang. Saya beranggapan ada 8 Asosi tapi saya tidak hafal ada berapa kontraktor,” kata saksi.<br /><br />Saksi Gembong Dwiarto melanjutkan, “Pernah mengumpulkan Asosiasi kontraktor. Proyek kontruksi ada yang lelang ada yang PL, kemudian saya berikan laporan saya ke Pak bambang untuk dipelajari.  Ada yang dicentang dan ada yang tidak. Kemudian sisanya diberikan ke Asosiasi untuk dibagi rata supaya semua kebagian. Fungsi centang adalah, untuk menandai apa aja proyek untuk si A atau si B. Saya selalu mengikuti proses lelang. Yang dicontreng kadang-kadang ada yang meleset, seperti halnya Pak Yun, tidak menang,” kata saksi kepada Majelis. <br /><br />Saksi Gembong, dengan jujur dan terus terang, menjelaskan apa yang saksi ketahui saat dirinya “dalam genggaman kekuasaan” terdalwa, untuk menjalnkan tugas yang diterimanya. <br /><br />“Pak Bambang marah kepada saya. Saya mengumpulkan ketua Asosiasi, akan ada fee 5-6%. Pak Bambang memerintahkan saya untuk memberi tahu, jika harus menyetorkan fee sesuai dari kesepakatan. Untuk pembangunan gedung sekitar 7-8% setelah potong pajak. Untuk jalan 8%, Drainase 5-6%. saya tidak begitu hafal. Jembatan 7%. Yang menerima setoran adalah saya pribadi dari ketua Asosiasi atau kurirnya dan say setor ke Pak Bambang langsung 10-30 juta, namun sebagian besar disetor langsung dan tidak ada tanda terima karena dia (terdakwa) nggak mau. Saya tidak hafal mulai dari 2013-2016,” ungkap Gembong <br /><br />Karena saya tidak pernah menghitung nominalnya, lanjut saksi Gembong kepada Majelis Hakim, sebenarnya saya punya list nominalnya berapa aja. Namun ketika Pak Bambang, hendak diperiksa KPK, saya disuruh untuk memusnahkan data-data setoran itu, kira-kira jumlahnya hingga milyaran. <br /><br />“Sebelum saya menjabat sebagai Kabag, adalah Almarhum Suparmi. Sebelum Suparmi adalah Pak Ipung. Saya pernah ikut rapat rutin di ruang 13. Masing-masing SKPD harus soan (ijin) ke Pak Bambang untuk mendapat PL. Untuk asosiasi kontraktor yang tidak bayar, tak akan diberi proyek lagi. Setoran tiap tahun nilainya milliaran sejak 2013 hingga 2016. Saya tahu tapi saya takut diperiksa KPK. HP Samsung saya sudah disita KPK, isinya tentang setoran. Setiap bulan, SKPD melaporkan pekerjaan ke Kabag. langsung saya resume dan saya laporkan ke Wali Kota,” ungkap saksi kemudian.  <br /><br />Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Bambang Irianto mengancam akan memperkarakan dengan perbuatan tidak menyenangkan. “Bahwa semua yang anda katakan adalah salah. Dan saya akan menuntut anda karena perbuatan tidak menyenangkan,” kata terdakwa.<br /><br />Usai persidangan, terkait dihadirkannya atau tidak para pejabat Forpinda Kota Madiun termasuk salah satu saksi perempuan dari Jombang, yangkabarnya istri salah seorang “ulama”, kepada wartawan media ini JPU Febby mengatakan, tergantung dari keterangan terdakwa dan untuk saksi itu, akan dihadirkan tetapi belum waktunya.<br /><br />“Akan dihadirkan tetapi belum waktunya. Kita selesaikan dulu pasal 12 nya baru ke TPPU. Di TPPU lah yang akan kita hadirkan. Memang katanya uang itu dibagikan kepada para Pemda, tetapi para saksi tidak mengetahui, karena terdakwa sendiri yang memberikan, jadi tergantung keterangan terdakwa nanti. Kita hanya melaporkan ke pimpinan sesuai persidangan,” kata Febby.  (Redaksi) 

News Tipikor 33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

beritakorupsi.co – Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk be...

»

Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid I dan III Jadi Saksi Untuk Jild IV

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabNZm4GmeV4sxoJjAHkclHRIo1WsISxciVN8OP3Ut1M59FFrl720rRRc5tsiHJCjglKtJxLvC93M68pZNtwgilR-bkGXO3CvlITcn-02pDH3DfJZsLiv60Ducc-3CVOUy5aV6pC8EVhU/s1600/Ke+4+Terdakwa+Korupsi+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabNZm4GmeV4sxoJjAHkclHRIo1WsISxciVN8OP3Ut1M59FFrl720rRRc5tsiHJCjglKtJxLvC93M68pZNtwgilR-bkGXO3CvlITcn-02pDH3DfJZsLiv60Ducc-3CVOUy5aV6pC8EVhU/s640/Ke+4+Terdakwa+Korupsi+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV</td></tr> </tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtTnjZSzh1OV8RgKg2UZrHzsQqfAZAQKUl3SffOKyBzPti1twnJF5T-aO3GT0GzXIkBu9TsJDIFXRkdHiO0UDNlSBQrq38pZeF_PywAYLf7sYjgsPYtDB_7Gly8_vqJc5sBab4SRE2pvA/s1600/Sidang+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtTnjZSzh1OV8RgKg2UZrHzsQqfAZAQKUl3SffOKyBzPti1twnJF5T-aO3GT0GzXIkBu9TsJDIFXRkdHiO0UDNlSBQrq38pZeF_PywAYLf7sYjgsPYtDB_7Gly8_vqJc5sBab4SRE2pvA/s320/Sidang+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para saksi saat di Persidangan</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b>  Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, kembail di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya, pada Senin, 29 Mei 2017.<br /><br />Dalam sidang kali ini, dengan agenda mendengarkan keteragan 4 (Empat) orang saksi untuk 4 orang terdakwa yang di hadirkan (JPU) Arif Usman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan JPU Endri dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), dengan Ketuai Majelis, Hakim Rochmad.<br /><br />Keempat saksi yakni, Indriyono, Direktur CV Canopus (kasus Korupsi Bawaslu Jilid I sudah di Vonis), Rochmat Budi Utomo, Firdausy dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dalam kasus Korupsi Bawaslu Jilid III dan sudah di Vonis).<br /><br /> Sementara para terdakwa dalam Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (selaku pejabat pengadaan, perkara tersendiri), yang dianggap sebagai “otak” terjadinya kasus ini sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim pada 2015 lalu. Keempat terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari; Sulamul Hadi, Eko Gendra, Ddidik Suharsono, Berlian Luckytasari dan Aning Wijayanti.<br /><br />Dalam persidangan, kepada Majelis Majelis Hakim, saksi Indriyono menjelaskan, kalau dirinya ditunjuk oleh Amru, untuk mengerjakan pekerjaan Spanduk  sebanyak 2400 dan Buku panduan, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 221 juta.<br /><br />“Saya diminta Pak Amru untuk menegrjakan Spanduk dan Buku dengan total keseluruhan Dua ratus Dua puluh Satu juta. Tidak melalui lelang hanya lisan. Saya tidak tau kalau ada yang mengerjakan lagi,” kata saksi.<br /><br />Sementara Tiga saksi lainnya menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa, Profil CV milik ke Tiga saksi dipinjam Anang Kusaeni dengan “imbalan” uang sebesar masing-masing CV Rp 500 ribu. Saksi juga mengatakan, tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Bawaslu tetapi mengakui menanda tangani semua dokumen kontrak karena percaya kepada Anang Kusaeni.<br /><br />Atas keterangan para saksi, para terdakwa tak satu pun yang keberatan atau mengajukan pertanyaan, termasuk Hendrik yang dianggap sebagai “otak” dari kasus ini sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim dan kemudian diperlakukan istimewa dengan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan penahanannya pun terpisah dari terdakwa lainnya.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Jilid I dan II</span></b><br /><br />Dalam kasus ini, pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerima dana Hibah dari APBD Pemrov. Jatim dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dan tahun yang sama, Bawaslu juga menerima dana APBN untuk pelaksanaan Pilpres sekitar awal tahun 2014. <br /><br />Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 900 potonng termasuk untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementar Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013 untuk pemilihan Guabernur/Wakil Guberbur Jatim periode 2013 – 2018, pada Agustus 2013.<br /><br />Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta rupiah. Sehingga PL (Penunjukkan Langsung) CV Canopus oleh KPA dianggap tidak menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 dan perubahan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa.<br /><br />Sementara untuk pengadaan kaus sebanyak 900 potong karena waktu yang sudah mnedakati waktu Pilgub sehingga membeli dari Bawaslu RI (Pusat). Namun, atas permintaan dari Pasaru Palembangan kepada Amru, harus menggunakan rekanan Jakarta dan tidak boleh rekanan Provinsi, sehingga Pasaru Palembangan meminjam CV. <br /><br />Ternyata, CV yang dipinjam Pasaru Palembangan dengan menyuruh Anang Kusaeni, kemudian diserahkan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik), dan Hendrik menyuruh Sapto selaku staf  Hendrik untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan Kaus termasuk untuk mengerjakan Spanduk dan buku dengan mencontoh File dari Hendrik. Pada hal, Hendrik mengetahui kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Bawaslu. <i>Disinilah menjadi “biang kerok” terjadinya kasus yang menyeret 11 orang terdakwa mulai dari Jilid I hingga Jilid IV ini. </i><br /><br />Setelah selesai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bendahara Bawaslu Jatim, Gatot Sugeng Widodo tak kunjung membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ), dan bahkan dikabarkan Gatot Sugeng Widodo tak masuk kantor beberapa bulan termasuk hilangnya semua dokumen pengadaan dari Kantor Bawaslu. <br /><br />Sehingga, Amru selaku Sekretaris Bawaslu Jatim, menyurati BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, untuk melakukan audit dana Pilgub dengan Nomor : : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014.  Dari hasil audit BPKP tersebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. BPKP juga menyarankan kepada Ketua Bawaslu, agar memerintahkan Sekretaris Bawaslu untuk melaporkan kepada Gubernur serta kepada aparat penegak hokum. Dan Amru pun telah membuat laporan ke Polda Jatim namun tidak ada tindak lanjut.<br /><br />Beberapa bulan kemudian, Dokumen tersebut sudah berada di Kantor Bawaslu bertepatan masuknya penyidik Polda Jatim untuk melakukan penggeledahan atas dugaan Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 berdasarkan Laporan Samuji Hendri Susilo Bali ke Polda Jatim. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur atas permintaan penyidik Polda, ada kerugian  negara sebesar Rp 5,3 M dan penyidik menetapkan 11 tersangka yang di “cicil” menjadi 4 jilid. <i>Disinilah kasus Korupsi Bawaslu Jatim ini menjadi kurang terang benderang karena dibagi 4 jilid selama 2 tahun. Pada hal penetapan tersangka dalam waktu yang sama sejak tahun 2015 lalu. Dan hal ini pula yang terungkap dalam persidangan Jilid I.</i><br /><br />Anehnya, dokumen CV Canopus termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II membuat keterangan palsu dalam persidangan yang mengakibatkan 3 (Tiga) terdakwa di Vonis Bebas.<br /><br />Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwalu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas dan kemudian dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut penyidk kalau tidak mau disalahkan.<br /><br />Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /><br />Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni, tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. Namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot, kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru, setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu adalah selaku peminjam profil CV atas perintah Hendrik dan Pasaru.<br /><br />Pada hal, sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap gulita atau kasus ini segaja di cicil agar kasus ini tetap menjadi abu-abu” ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid I dan III Jadi Saksi Untuk Jild IV

Ke 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Para saksi saat di Persidangan beritakorupsi.co -   Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah P...

»

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s1600/IMG_20170529_095238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s640/IMG_20170529_095238.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) dalam program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeras, Surabaya, kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya.<br /><br />Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian 4 buah patok batas tanah untuk masing-masing bidang tanah dan beberapa materai.<br /><br />Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan) dari terdakwa Lurah Mudjianto, melalui tim Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono atas surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada sidang minggu lalu.<br /><br />Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, tim PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk mengatakan bahw, dakwaan JPU diangkap “kabur” dan tidak jelas menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam pelaksaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada tahun 2014 lalu..<br /><br />Alasannya, JPU hanya menjelaskan, kalau terdakwa Lurah Mudjianto, meminta biaya sebesar Rp 350.000 per bidang untuk penerbitan Sporadik pembuatan dokumen sertifikat sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Kali Kedinding, dari Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Jonathan Suwandono (juga terdakwa). <br /><br />Tidak hanya itu, pelaksanaan sertifikat masal di Kelurahan Kali Kedinding berdasarkan surat dari Ketua dan Sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013yang ditandatangani Lurah selaku mengetahui. Dan surat tersebut ditujukan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur.<br /><br />Dan surat tersebut di tindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II No. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014, dan kemudian kelaurlah Keputusan Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Wilayah Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, berdasarkan surat dari Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan secara lengkap, berapa jumlah uang yang diminta oleh Ketua BKM dari masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat melalaui BKM. Tetapi JPU dapat menjelaskan, bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM sebanyak Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000<br /><br />Aneh, terkait penunjukan lokasi (Penlok) Prona di Kelurahan Kali Kedinding, Kepala Kantor BPN Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilah Jawa Timur baru mengeluarkan surat pada Pebruari 2014. Lalu, apa kaitannya dengan uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM pada Desember 2013 ?<br /><br />Usai persidangan, Belly, selaku Ketua tim PH terdakwa menjelaskan kepada wartawan media ini bahwa ada dugaan rekayasa dalam pelaksanaan Prona di Kelaurahan Kali Kedinding. Alasnnya, bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen.<br /><br />“Dalam Eksepsi tadi kita menyampaikan kebertan atas dakwaan JPU. Sebab dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan ioleh terdakwa. selain itu, ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen yang dilakukan oleh pihak lain. Inilah yang akan kita buktikan dengan uji leb (laboratorium.red).<br /><br />Belly juga mengatakan bahwa, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN. Surat yang ditindak lanjuti oleh BPN Surabaya atas surat dari Ketua BKM juga tidak diketahui oleh Lurah.<br /><br />“Dalam program Prona, terdakwa tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, tidak pernah menerima surat dari BPN termasuk BPN yang menindak lanjuti suart Ketua BKM terkait sertifikat masal. Terdakwa memang mengetahu saat Ketua BKM mengajukan surat permohonan sertifikat masal, tapi tidak mengetahui pelaksanaannya bagaimana,” ungkap Belly sambil menunjukkan tanda tangan Lurah yang di duga dipalsu. (Redaksi)

Tipikor Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

beritakorupsi.co – Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) ...

»

PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s1600/PH+Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1192" height="391" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s640/PH+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: white;"><b>beritakorupsi.co –</b> Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara Korupsi, sudah tidak asing lagi, dengan berbagai alasan diantaranya, apabila surat dakwaan JPU tersebut dianggap “membingungkan”.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Seperti dalam perkara kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, yang dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya II di di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran.</span><br /> <span style="background-color: white;">Pelaksanaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding adalah atas surat permohonan dari Jonathan Suwandono selaku Ketua dan Heri Purwanto sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang di tujukan kepada Kepala Kantor BPN Surabaya II perihal, permohonan program Prona tahun 2014.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Di mana dalam surat Ketua BKM Wibowo Mukti yang di tandatangani oleh Lurah Kali Kedinding disebutkan, agar pada tahun 2014, BPN Kota Surabaya dan Kanwil BPN Jawa Timur, memberikan kebijakan berupa fasilitas penerbitan sertifikat massal kepada kami, baik berupa program sertifikat Prona ataupun UKM untuk masyarakat wilayah Kelurahan Tanah kali Kedinding. </span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Dan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantot BPN Kota Surabaya II Nomor. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014 di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang memutuskan bahwa, penunjukan peserta Prona Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Tani karinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 150 bidang. Dan Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Dalam perkara ini, Tim JPU Andhi Ardhani dkk dari Kejari Tanjung Perak menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, sesuai keterangan dari Sasongko selaku petugas dari BPN mengatakan, bahwa pelaksanaan sosialaisasi terkait pelaksanaan Prona dilaksanakan di Kantor BKM yang diahdiri sekita 30 orang. Sementara dalam surat dakwaan JPU juga dijelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisai yang dilaksanakan oleh BPN maupun Lurah.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Selain itu, JPUjuga membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyatakan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Anehnya, sosialisasi dan pelaksanaan Prona baru dilakukan sekitar Pebruari 2014 termasuk Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014. Namun, JPU menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto sudah menerima uang dari Ketua BKM melalui Bendahara BKM Chusnul Chotimah sejak Desember 2014.  </span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Hal inilah yang membuat PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk merasa bahwa, surat dakwaan JPU dianggap membingungkan karena tidak menjelaskan secara lengkap keterleibatan terdakwa dalam pelaksaan Prona.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: blue;"><span style="background-color: white;">Kepada wartawan media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, karena terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN.<span></span></span></span><br /> <span style="background-color: blue;"><span style="background-color: white;"><span></span><br /></span></span> <span style="background-color: white;">“Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly.  (Redaksi)</span>

Tipikor PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

beritakorupsi.co – Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaa...

»

Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s1600/IMG_20170526_093206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="1173" height="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s640/IMG_20170526_093206.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk dia<br /><br />Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada bebrapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu antara lain, untuk pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. <br /><br />JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /><br />JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /><br />“Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Menaggapi surat dakwaan JPU, PH terdakwa Mudjianto, Belly selaku Ketua Tim mengatakan kepada Majelis Hakim, akan menyampaikan Eksepsi (keberatan). Sementara terdakwa Jonathan Suwandono, yang didampingi PH Prodeo, menerima surat dakwaan JPU.<br /><br />Usai persidangan. Terkait keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU, kepada media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN.<br /><br />“Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly.<br /><br />Terpisah, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, saat dihubungi wartawanmengatakan, terdakwa hanya dijerat pasal 12 huruf e. Namun saat ditanya apakah ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut, Lingga tak dapat memastikan.<br /><br />“Ya, pasal 12 huruf e UU Korupsi. Belum ada,” kata Lingga.  (Redaksi) <br /> dili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan di dakwa, melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.

Tipikor Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

beritakorupsi.co – Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyere...

»