Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s1600/IMG201705151655051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s640/IMG201705151655051.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena merasa dirinya tak bersalah.<br /><br />Seperti yang dilakukan ke-4 (Empat) terdakwa kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar.<br /><br />Ke – 4 terdakwa dalam jilid IV ini yakni; Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Sementara Jilid I, II dan III sudah divonis terlebih dahulu walau penetapan tersangkanya sama pada tahun 2015 lalu diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo) ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah dan kini sedang upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa seang upaya Kasasi) dan Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /><br />Dalam Jilid IV ini, terdakwanya tak mau disalahkan atas terjadinya kasus yang menimbulkan kerugikan keuangan negara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 lalu yang menggunakan uang rakyat ini.<br /><br />Sebab, ke 4 terdakwa ini tak terima atas surat dakwaan Jaksa Penunt Umum (JPU) Arif Usman dan Harwidi dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pilgub Jatim, dan minta dibebaskan dari “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan)<br /><br />Tak mau disebut melakukan Korupsi dan tidak terima surat dakwaan JPU tersebut, disampaikan para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari; Sulamul Hadi, Eko Gendra, Ddidik Suharsono, Berlian Luckytasari dan Aning Wijayanti di persidangan dengan agenda pemabcaan Eksepsi (Keberatan) di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad, pada Senin, 15 Mei 2017. <br /><br />Dalam persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara yang menyeret para terdakwa. Lalu yang berwenang Pengadilan Mana ?. Menurut PH terdakwa, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, karena kesalahan administrasi, adanya tanda tangan para terdakwa dalam dokumen yang berkaitan dengan pengadaan di Bawaslu terkait pelaksanaan Pilgub jatim.<br /><br />Atas Eksepsi PH para terdakwa, JPU pun akan menanggapi dalam persidangan ayang akan datang. Bisa jadi JPU menjelaskan lebih lanjut perbuatan para terdakwa. Namun, apapun yang disampaikan PH para terdakwa maupun JPU, yang menentukan tetaplah Majelis Hakim yang menangadili perkara ini.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan pada Jilid I</b></span><br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda jatim setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br />Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b></span><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar 160 juta dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br /><b>Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.</b><br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

beritakorupsi.co -   Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Ma...

»

Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak berinisial S dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial B.<br /><br />Kedua tersangka ini dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pembangunan Gedung Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lau, yang mengunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan, sebesar Rp 3.950.000.000 dan merugikan keuangan negra sekitar Rp 400 juta.<br />Hal ini seperti yang diampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, Kamis, 4 Mei 2017. "Kedua tersangka berinisial B dan S sudah kami tahan di Rutan Medaeng," kata Lingga Nurie.<br /><br />Lingga menjelaskan, kendati telah menetapakan tersangka dan telah menanahnnya, namun pihaknya belum bisa menghitung secara detail jumlah kerugian negara dalam pembangunan gedung PLP tersebut. <br /><br />"Secara pasti, kami masih melakukan penghitungan kerugian negaranya, tapi dari tafsiran awal, ada kerugian sekitar 400 jutaan," ungkap Lingga <br /><br />Lebih lanjut Lingga menjelaskan, pengungkapan kasus dugaan Korupsi ditubuh Kementrian Perhubungan ini, tak memakan waktu yang cukup lama. Penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk membongkar kasus ini. <br /><br />"Proses lidiknya bulan Februari lalu, dan bulan Maret kita tingkatkan statusnya menjadi Penyidikan, lalu awal Mei kita sudah tetapkan tersangkanya," pungkasnya. <br /><br />Menjawab pertanyaan wartawan, terkait seberapa lama akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipior, Lingga belum bisa memastikannya.<br /><br />"Hingga tadi, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, dan penahanan tersebut kami lakukan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan," lanjit Lingga.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

beritakorupsi.co – Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut ...

»

Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s1600/ClickHandler.ashx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s640/ClickHandler.ashx.jpg" width="640" /></a></div> <i><b><span style="font-size: large;">#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi#<br /></span></b></i><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kamis, 4 Mei 2017, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menajdi narasumber dalam acara seminar Publik, sosalisai pelaksanaan strtegi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupisi (Stranas PPK) melalui penguatan system Intregritas lokal  dalam mendorong Intregritas Pelayanan Publik dan Sektor Swasta  di Kota Surabaya, yang dilaksanakan oleh Transparancy  International Indonesia (TII) dengan di dukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl (Bappenas) dan KPK di Hotel Mercure Surabaya.<br /><br />Dihari yang sama, Kepala Kantor Kelurahan (Lurah) Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya Mudjianto, dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama justru masuk penjara karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan cara menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Penahanan Kedua tersanka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, setelah menerima pelimpahan tahap dua (II) dari Penyidik Polrestabes Surabaya, pada Kamis, 4 Mei 2017.<br /><br />Penahan yang dilakukan Kejari Tanjung Perak terhadap anak buah Wali Kota Suarabaya ini ternyata membuat Pemerinta Kota (Pemkot) Suarabaya “bingung”. Lalu kemudian “mencarinya” ke Kejari Tanjung Perak. Hal itu seperti yang dijelaskan Dahri, Security Kejaksaan.<br /><br />Menurut Dahri, sebanyak 6 (Enam) orang yang diduga dari pegawai Pemkot Surabaya mendatangi kantor Kejari Tanjung Perak sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka yang terdiri dari Dua wanita dan Empat orang laki-laki tersebut, mengendarai mobil Izuzu Panther warna biru dongker dengan plat merah (Kendaraan dinas).<br /><br />Usai memakirkan mobilnya didepan Kantor Kejari Tanjung Perak, Keenam orang tersebut masuk untuk menanyakan keberadaan Lurah Mudjianto. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak berhasil bertemu dengan Pejabat Kejari Tanjung Perak, lantaran sudah malam hari. <br /><br />Keenam orang tersebut hanya menjumpai seorang security (Kemanan) Kejari Tanjung Perak yang berdinas malam yakni, Dhari. Keenam orang yang diduga dari Inspektorat Pemkot Surabaya itu pun akhirnya menanyakan keberadaan Lurah Mudjiyanto. <br /><br />"Dia tanya keberadaan Lurah yang ditahan tadi sore, saya jawab sudah dilayar ke Medaeng," kata Dhari saat dikonfirmasi. "Mereka mengaku keluarganya pak Lurah,"sambung Dhari. <br /><br />Penjelasan Dahri, tak membuat Keenam tersebut merasa puas dan berencana mencari hingga ketemu. "Mereka bilang, pokoknya harus kita cari sampai ketemu," kata Dhari menirukan ucapan ke Enam tamu dimalam hari. (Redaksi)

News Tipikor Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi# beritakorupsi.co – Kamis, 4 Mei 2017, Wali ...

»

Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s1600/IMG-20170504-WA0035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s640/IMG-20170504-WA0035.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena kasus dugaan Korupsi dengan cara melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />Kasus yang menyeret Lurah/Kades di berbagai Kabupaten/Kota di tanah air ini pun sama. Yaitu, dengan tuduhan adanya pungutan liar (Pungli) alias penarikan dana (Uang) dari pemohon sertifikat secara tidak resmi, yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan maupun Desa tersebut. Tak perduli, apakah itu karena ada dasar sukarela sejak awal atau tidak. <br /><br />Namun bila ada satu orang saja yang keberatan atas adanya penarikan Uang yang tidak berdasarkan hukum dan dikemudian hari setelah proses sertifikat itu selesai, maka Penegak Hukum dari ke Polisian maupun Kejaksaan yang mengetahuinya, dengan secepatnya akan melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.<br /><br />Seperti yang dialami Mudjianto, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama.<br /><br />Mudjianto dan Soewandono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli terhadap sejumlah 100 orang masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur yang mengurus sertifikat, namun masih bernasib mujur, sebab penyidik Polretabes Surabay “berhati mulia” berbeda dengan tersangka judi Togel (Toto Gelap).<br /><br />Memang, Program Prona tidak gratis 100%, sebab ada beberapa aitem yang harus ditanggung oleh pemohon sertifikat diantaranya, materai, patok tanak, foto copy dan surat-surat lainnya. Sementara yang gratis adalah keluarnya Sertifikat dari kantor Badan Peranahan Nasinal (BPN) Kota Surabaya. <br /><br />Anehnya, Mudjianto selaku Lurah dan Soewandono, Ketua BKM menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Pada Kamis, 4 Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, langsung menghantarkan Kedua tersangka ini ke Hotel Prodeo di Rutan Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menerima pelimpahan tahap II dari Penyidik Polrestabes Suarabaya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie. "Sebelumnya tidak ditahan di penyidik, dan sekarang kami tahan," ujar Lingga Nurie.<br /><br />Sebelum Keduanya diantar ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Medaeng oleh Jaksa Kejari Tanjung Perak, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sejak pukul 12.15 WIB, dan baru dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan sekitar pukul 17.25 WIB.<br />Lingga mengatakan, awalnya penahanan tersangka Soewandono cukup alot, karena saat akan ditahan, pria renta ini mengaku sakit. Namun alibi sakit akhirnya terjawab, setelah jaksa maupun penyidik membawa tersangka Ke klinik Polrestabes Surabaya. <br /><br />"Hasil pemeriksaannya sehat," pungkas Lingga. <br /><br />Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang Undang Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

beritakorupsi.co -   Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Kor...

»

Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s1600/IMG20170421111358.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s640/IMG20170421111358.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dr. Safarudin Refa, Sp.M atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI dengan Ketua Hakim Agung, Artidjo Alkostar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015, pada Rabu, 26 April 2017.<br /><br />Pada tahun 2005 hingga 2008 lalu, dr. Refa dituduh melakukan Korupsi dana ODC (One Day Care) atau dana retribusi jasa pelayanan antara lain, retribusi peralatan operasi sebanyak 21 orang pasien yang melakukan operasi mata di RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang, yang dikenakan sewa sarana operasi yang besarnya antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000<br /><br />Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan daan Pembangunan) Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter Spesialis Mata di RSSA antaralain, 1. Dr Maksum Efendi sebesar Rp 11.600.000, 2. Dr Budi Sulistia (Rp 11.600.000), 3. Dr Hariwati (Rp 9.600.000), 4. Dr Hariyah (Rp 8.800.000), 5. Dr Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000), 6. Dr Sonny  Agung (Rp 5.200.000), 7.Dr Elfina (Rp   2.000.000), 8. Dr Seskoati (Rp 1.600.000), 9. Dr Anny S (Rp 1.200.000) dan 10. Dr  Debby sebesar Rp 800.000.<br /><br />Namun yang diseret ke Pengadilan oleh JPU Kejari Malang untuk diadili hanyalah dr. Refa, sementara Sembilan dokter lainnya termasuk 4 dokter yang nilai Korupsinya lebih besar menjadi penonton. Selain itu, sebanyak 21 pasien yang dikatakan tidak membayar dana retribusi, juga tidak pernah diperiksa di persidangan.<br /><br />Yang lebih “tragis” lagi, bukti surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 perihal, data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, “raib” entah kemana. <br /><br />Karena tidak terbukti melakukan Korupsi dalam persidangan, dr. Refa dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim PN Malang. Namun setelah JPU kasasi dan dalam putusan MA RI tahun 2015, yang diketuai Hakim Agung  Artidjo Alkostar, dr. dinyatakan bersalah.<br /><br />Dalam proses putusan di MA RI inilah, dr. Refa memiliki 10 bukti baru (Novum) untuk diajukan dalam sidang PK, bilamana putusan MA RI, berbeda dengan putusan Majelis Hakim PN Malang. Apa yang dibayangkan dr. Refa dalam kasus yang menyeret dirinya menjadi nyata. <br /><br />Bukti baru yang diajukan dr. refa diantaranaya, Kwitansi pembayaran oleh pasien kepada RSSA, Keputusan Derektur RSU Dr. Saiful Anwar No. 440/2472/308/2004 tentang penyelenggaraan pelayanan Khusus, Perda Provinsi Jatim No.10 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RS Provinsi, surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 dan HPKN oleh BPKP  Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009. Yang pada halam 7 poin 3 berbunyi, pasien ODC diajukan Klaim biaya pelayanan ke PT Askes oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Agustus 2005 hingga Mei 2008 sebesar Rp 1.300.000 per pasien.<br /><br />Dan halaman 11, atas selisih kekurangan pembayaran jasa sarana pelayanan Khusus/ODC SMF Mata RSSA Malang, telah ditindak lanjuti oleh para dokter dengan membayar/menyetorkan ke kasir moblisasi dana RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 58.800.000 dan ada titipan melalui PN Malang yang belum disetor ke kasir moblisasi dana RSSA sebesar Rp 2 juta hingga tanggal 23 Januari 2009.<br /><br /> dan surat keterangan dari Drs. Abd. Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa, pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata dan telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s1600/IMG20170412144242.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s320/IMG20170412144242.jpg" width="320" /></a><br />Saat ini, dr. Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia ingin mencari keadilan, walau Ia (Dr. Rfa) sadari, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun Ia tetap berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim PN Malang, yang diketuai Hakim Rekman, pada Rabu 12 April 2017<br /><br />Pada tanggal 26 April 2017, dalam sidang lanjutan perkara PK yang di Ketuai Majelis Hakim Rekman, dengan agenda tanggapan JPU. Dalam tanggapannya, JPU Irawan mneyatakan bahwa, alasan PK yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni; a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hokum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam keadaan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain dan c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<br /><br />JPU juga menolak bukti PK yang diajukan dr. Refa. Anehnya, dari 10 bukti tersebut, hanya satu yang ditolak. Alasan JPU dalam tanggapannya, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon PK sudah pernah diajukan dalam persidangan tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan surat dari PT Askes dan surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa pasien yang dioperasi dr. Refa adalah peserta Askes bukan Khusus ?<br /><br />Dari fakta persidangan dan data yang ada, diduga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh RSUD. Dr. Saiful Anwar dari sebahagian pasein dan dari dokter yang dituduh tidak membayar dana retrubusi pelayanan pasien. Lalu kemana dana tersebut ? kenapa Kejari Malang sejak 2009 hingga sekarang, tidak menyeret 9 dokter lainnya ? lalu apa hasil pemeriksaan penyidik Keajri Malang terhadap beberapa pejabat RSUD. Dr. Saiful Anwar pada tahun lalu ?<br /><br />Uasi persidangan, dr. Refa mengatakan kepada media ini bahwa, dirinya bukan mencari putusan bebas atas tuduhan Korupsi yang dilakukannya. Melainkan keadilan dan Hak Azasi Manusi (HAM) serta nama baik kelaurganya.<br /><br /> “Saya mencari Keadilan dan kebenaran bukan putusan bebas. Tujuh tahun saya mencari keadilan, belum aya temukan hingga hari ini. Pengakuan Abd. Manan yang jujur, polos dan berani, merupakan semangat buat saya, bahwa saya tak bersalah, tak melakukan korupsi, saya hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang dizalimi dan dikriminalisasi  serta dipenjarakan karena tak salah,” ujar dr. Refa. <br /><br />Menurutnya, dari 49 berkas ditambah saksi, tak satupun yang mengatakan dirinya melakukan Korupsi sebesar Rp 8.400.000.<br /><br />“Bayangkan, ada 49 berkas alat Bukti dan saksi dipersidangan, tak satupun bukti tersebut  menyebut nama saya tersangkut sebagai pelakunya. Malahan, separoh dari alat bukti itu, tidak berhubungan dengan saya,” lanjut dr. Refa <br /><br />“Kasi Pidsus Kajari Malang yang saat itu dijabat oleh Abdul Muid SH, mengatakan bahwa saya sudah dipesan dan di jadikan target oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hermut Achmadi SH dan di lanjutkan oleh Witono SH,MH,” ungkapnya.<br /><br />Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Presiden oleh dr. Refa, dan telah mendapat jawaban surat dari Presiden RI Joko Widodo, melalui Mensekneg No.B-170/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.04.02/04/2016. Yang isinya, meminta agar Jaksa Muda Agung Pidsus, menindak lanjuti laporan, bahwa Dr. Refa di korbankan dan di kriminalisasi. Dr. Refa juga melaporkan kasus uang Askes yang di “peti es kan” oleh kajari Malang sampai saat ini dan surat tersebut tembusannya  ke Kajagung RI dan Kajari Malang sendiri.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

beritakorupsi.co – JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali ...

»

Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></div> <br /><b>beritakorupsi.co –</b> “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biaya saksi. perlu sampean (anda/kamu.red) tau ya….kita mengabdi kepada negara mas…,Karena UU Peradilan Tipikor ada di Surabayamaka sidangnya harus di Surabaya…..kita sendiri capek mas…..tapi karena kita membela negara kita tetap fight utk bersidang di surabaya. Sidang sampe malam pun kita laksanakan mas…..kita tdk pernah mengeluh….aku dulu pernah selesai sidang jam 2 pagi…..apakah aku harus mengeluh ? O….tidk mas….yang penting uang negara dapat diselamatkan dari para koruptor,”<br /><br />Itulah curhatan bercampur angkuh dari Wahyu Triantono, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Malang, yang disampaikan kepada media ini melalui nomor WhastApp, pada Selasa, 25 April 2017.<br /><br />Apa yang disampaikan Pejabat Kejaksaan Negeri Malang ini tidak berhubungan sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan media ini, terkait bebarapa saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang ke Pengadilan Tipikor Surabaya, yang tidak menerima biaya transportasi dan tidak diberiakan makan.<br /><br />Dari beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa Timur saat bersidang di Pengadilan Tipikor, didapat informasi bahwa, saksi yang dihadirkan diberiakan transportasi dan makan. Ada juga saksi yang diantar jemput keruamah saksi dan tetap diberikan makan.<br /><br />Lalau bagaimana dengan Kejari Malang ? Apakah memang Kejaksaan Negeri Malang atau Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak memiliki anggaran untuk menghadirkan saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus perkara Korupsi yang sedang ditangani ?<br /><br />Lalu bagaimana bila saksi itu dari kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta berada diluar kota ? apakah saksi itu harus menangung beban dengan meminjam uang kepada orang lain untuk biaya transportasi dan makan untuk menghadiri undangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengailan Tipikor ?<br /><br />Seperti yang dialami 8 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang dalam perkara dugaan Korupsi sewa tanah bengkok Kelurahan Tunggulwulung antara tahun 2008 hingga 2009, kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama (SKP) untuk pembangunan tower selular selama 11 tahun seniali Rp 250 juta sejak 2008 dan lahan Pasar Krempyeng untuk dijadikan Teras BRI selama 3 tahun sebesar Rp 7 juta, dengan terdakwa, Rendi Triatmojo, mantan Lurah Tunggulwulung, dan Kolik Nuriadi, pendiri Sekolah Budaya Tunggulwulung, yang berlokasi di Jalan Sasando, Tunggulwulung, Malang.<br /><br />Para saksi yang sudah dihadirkan diantaranya, Tri Handayani, Mulyono, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli dan Nicolas. Dari ke-8 saksi ini, tak seorang pun yang mendapat uang transportasi apa lagi untuk sekedar makan.<br /><br />Seperti yang disampaikan Musrifin, keluarga dari terdakwa Kolik Nuriadi, kepada media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, sebelum dan sesudah sidang, pada Selasa, 25 April 2017<br /><br />Menurut Musrifin, agar sidang tidak tertunda hanya karena saksi tidak punya biaya transportasi dan makan, keluarga terdakwa pun rela mengeluarkan koceknya sekedar membantu asalkan sidang tidak tertunda.<br /><br />“Tidak ada satu orang saksi pun yang dikasih biaya transportasi dan makan. Saksi yang sudah dihadirkan ada 8 dan 7 saki pada sidang minggu lalu yaitu; Tri Handayani, Mulyono, Sakirwan, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli,” ungkap Musrifin.<br /><br />Musrifin menjelaskan, karena tidak kenal dengan saksi Tri Handayani, keluarga korban pun tidak memberiakan sekedar transportasi. Namun 7 saksi termasuk Nicolas, dibantu oleh keluarga terdakwa untuk biaya transportasi dan makan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />“Kami tidak kenal dengan Tri Handayani, makanya kami tidak memberikan bantuan sekedarnya. Kalau yang 6 orang saki minggu kemarin, kami bantu sekedarnya dan kami makan bersama, yang bayar keluarga. Awalnya 6 saksi tidak mau datang karena tidak punya biaya transportasi. Tapi kami bujuk agar sidang tidak tertunda lagi. Kami pun rela membantu sekedarnya, karena kami juga tidak punya. Mereka (6 saksi) menyewa mobil secara patungan,” kata Musrifin, sambil menelepon salah seoarang saksi pada sidang minggu lalu.<br /><br />Dari pembicaraan Musrifin dan salah seorang saksi melalui telepon selulernya, terdengar bahwa saksi tersebut mengatakan tidak menenerima uang transportasi dan tidak diberikan makan.  Dam nasib 7 saksi tidak beda dengan nasib saksi Nicolas. Seusai sidang, Nicolaspun memberanikan diri untuk menanyakkan pegawai Kejari Malang, namun tak ada tanggapan.<br /><br />Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, E.S. Maruli Hutagalung.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

beritakorupsi.co – “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biay...

»

Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s1600/IMG201704211349456.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s640/IMG201704211349456.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s1600/IMG20170404152348.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s320/IMG20170404152348.jpg" width="180" /></a></div> beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menghukum terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 2 tahun, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br /> Walau putusan itu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun faktanya, mantan menteri BUMN itu dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana Kor<br /><br />Hal itu disampaikan Maruli Hutagalung di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim), beberapa saat setelah sidang perkara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim selesai. Sebab selama ini, menurut Maruli, bahwa kasus yang menyeret Bos PT Jawa Pos Gorup itu dianggap politik bukan murni hukum.<br /><br />“Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara kan, selama ini dia hanya beropini. Nyatanya Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan Korupsi. Korupsi itu bukan hanya karena menerima uang, tetapi bisa karena jabatannya memperkaya orang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ucap Maruli, yang diampingi Aspidsus, I Made Suarnawan; Kasindik, Bayu Setyo Pramono yang menggantikan Dandeni; Kasipenkum, Richart Marpaung  dan JPU Trimo.<br /><br />Terdakwa Dahlan Iskan dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dahlan Iskan hanya divonis 2 tahun pidana penjara denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Terdakwa juga diperintahkan tetap “Bebas” di luar menghirup udara kota Pahlawan.<br /><br />Namun Maruli mengatakan, masih ada waktu 7 hari untuk menentukan sikap. “Kita masih ada waktu 7 hari dari sekarang. Yang penting dia (terdakwa Dahlan Iskan) terbukti bersalah,”<br /><br />Apa yang disampaikan orang nomor Satu di Kejati Jatim ini bukan tidak beralasan. Sebab, sejak dirinya mengutak atik kasus penjualan asset PT PWU semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2000 – 2010, banyak kalangan menilia bahwa Maruli melakukan tindakan “seweang-wenang” bukan murni hukum tetapi politik.<br /><br />Nama dan wajah Maruli Hutagalung, hampir setiap hari menghiasi halaman media cetak maupun elektronik di tanah air. Tuduhan maupun komentar miring pun diarahkan kedirinya. Namun tak membuat surut nyali putra asli Sumatra Utara itu untuk tetap menyelidiki dan kemudian menyiddik kasus dugaan Korupsi di perusahaan pemrintah derah Jawa Timur.<br /><br />Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group salah satu Media lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya didalam maupun ke luar negeri ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Namun, keberhasilan pertama sejak Maruli Hutagalung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah, saat sidang Praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Dahlan Iskan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. <br /><br />Dan keberhasilan kedua Maruli, saat Dahlan Iskan menjalani proses persidangan sebanyak 28 kali, dan akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Walau saat ini terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum banding. Namun Maruli Hutagalung, optimis bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi tidak jauh beda dengan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Atau masih ada upaya hokum Kasasi ditingkat Mahkamah Agung.  (Redaksi)<br /> upsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.

News Tipikor Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengad...

»