BERITAKORUPSI.CO

Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar “Tersangka”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsxe7k4CgBePNX3El6q8vektF6funvTZI6dQVy215V45D6hF8c9xZ9dkOvL-aafdNUM6O78xqgawZEDnXi00thSdKa1J8asX41k3EE7AxfDWD-wmLz5WfX-TEaldERpNhDoxRMV6NlC4/s1600/Mantan+Wali+Kota+Kediri%252C++Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsxe7k4CgBePNX3El6q8vektF6funvTZI6dQVy215V45D6hF8c9xZ9dkOvL-aafdNUM6O78xqgawZEDnXi00thSdKa1J8asX41k3EE7AxfDWD-wmLz5WfX-TEaldERpNhDoxRMV6NlC4/s640/Mantan+Wali+Kota+Kediri%252C++Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" width="607" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Wali Kota Kediri,  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD</td></tr>
</tbody></table>
#Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar # 
 
 
 
beritakorupsi. 
co - Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, sekalipun kamar tidurnya  ber AC, atau bisa juga makan pun tak selera, setelah Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap 3 terdakwa dalam kasus Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2011 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 13.797.727.290,87 sen, pada Senin, 7 Mei 2018. Saat Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Ketiga terdakwa, yakitu Kasnan selaku  Kepala Dinas PU Kota Kediri tahun 2010 hingga 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nur Iman Satriyo Widodo (PPKm) dan Wijanto (Ketua Pengadaan), memerintahkan Jaksa untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor terhadap Samsul Ashar mantan Wali Kota Kediri dan  Hartoyo, Cahyo Wijoyo, Agus Wahyudi serta Hermanto. “Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor terhadap Samsul Ashar, Cahyo Wijoyo, Agus Wahyudi dan Hermanto,” perintah Majelis Hakim dalam putusannya. Sementara itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Kasnan dan Nur Iman Satriyo Widodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dalam dakwaan Komulatif yaitu pasal 3 dan pasal 12 huruf b junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan terdakwa Wiyanto terbukti melanggar pasal 3 UU Korupsi. “Menghukum terdakwa Kasan dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan  kururugan selama 3 bulan. Selain itu, menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 396.500.000, dan apa bila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara, apa bila tidak mencukupi maka diganti dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Iwayan. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbTu7Y5GUIk4A3OOCUcgaKCqU-vRHloVCJmTVmGD6as7HF5QUXpdWd3WvNgmM7t6QXRMZ1Y30ELsALH0l4s2zD_tNz9AvCXtT3PwrnbXJs6nsF5DFx6IHIedK2ml3fqMzY4bPKV69hMzs/s1600/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbTu7Y5GUIk4A3OOCUcgaKCqU-vRHloVCJmTVmGD6as7HF5QUXpdWd3WvNgmM7t6QXRMZ1Y30ELsALH0l4s2zD_tNz9AvCXtT3PwrnbXJs6nsF5DFx6IHIedK2ml3fqMzY4bPKV69hMzs/s640/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo</td></tr>
</tbody></table>
 Untuk terdakwa Nur Iman Satriyo Widodo divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Wijanto dihukum penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Iwayan Sosisawan dengan dibantu 2 Hakim anggota masing –masing Hakim Ad Hock yakni M. Mahin dan Agusudarianto, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Surabaya dengan agenda pembacaan putusan (Vonis) terhadap 3 terdakwa, termasuk Nur Iman Satriyo Widodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPKm) dan Wiyanto (Ketua Panitia pengadaan)  Ketiga terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, serta dihadiri JPU Sigit dari Kajari Kediri. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2010 Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS) Majelis Hakim menyatakan, bahwa anggaran untuk pembangunan proyek multiyars Jembatan Brawijaya Kota Kediri baru tersedia tahun 2011, namun pekerjaan sudah dilakukan pada tahun 2010, pada hal anggarannya belum tersedia serta belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Kediri. Sementara proses lelang yang dibuat oleh panitia lelang hanyalah pemberkasan. Samsul Ashar  sebagai Wali Kota Kediri tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut namun justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak. Lalu kemudian, lanjut Majelis Hakim, Samsul Ashar selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota DPRD Kota Kediri Selain itu, Majelis Hakim mengungkapkan berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, adanya pertemuan antara Samsul Ashar selaku Wali Kota namun belum dilantik dengan Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS disalah satu Hotel di Surabaya untuk membicarakan fee sebesar 5 persen nalai anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. Majelis Hakim menyatakan, bahwa akibat dari perbuatan terdakw mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 13.797.727.290,87 sen , haruslah dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim pun menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa. 
 
 Fakta yang terungkap pada sidang sebelumnya………….. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0xusy3vN0Bsr5S6i4D-91aE-WsEUSTRbraDQUBgTLEHDVdo7OiRwPXF1O5NO7VWnMldvGzZCnwgpZWQh_OWbtJgRhrEq_U_T5sokVcsnirCGl-FUmkuecFWVrk2FLO4Qb2cpjBaeCtN8/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0xusy3vN0Bsr5S6i4D-91aE-WsEUSTRbraDQUBgTLEHDVdo7OiRwPXF1O5NO7VWnMldvGzZCnwgpZWQh_OWbtJgRhrEq_U_T5sokVcsnirCGl-FUmkuecFWVrk2FLO4Qb2cpjBaeCtN8/s640/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota yang saat ini sebagai Wali Kota),  Nurhasan Ketua DPRD dan mali Kota.</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 Pada Senin, 6 Pebruari 2018, JPU Kejari Kediri dan Kejati Jatim menghadirkan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014, Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, Abudullah Abubakar dan Nurhasan (mantan Ketua DPRD Kota Kediri 2009 – 2014) sebagai saksi dipersidangan untuk terdakwa Kasnan selaku  Kepala Dinas PU Kota Kediri tahun 2010 hingga 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nur Iman Satriyo Widodo (PPKm) dan Wijanto (Ketua Pengadaan) dalam kasus Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2011 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 13.797.727.290,87 sen Sebab pada tahun 2009/2010, Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang untuk 3 Mega Proyek serta sudah ada pemenang lelang namun belum ada anggarannya. Ke- 3  Mega Proyek itu diantaranya Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS). Serta proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS) Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian menemukan, bahwa proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar ini, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang. Kemudian, penyidik Polda Jatim untuk sementara menetapkan 3 tersangka/terdakwa, diantaranya Kasenan, mantan Kepala Dinas PU Kota Kediri selaku Pengguna Anggaran (PA), Nur Iman Satriyo Widodo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPk), dan Wijanto sebagai Pejabat Pengadaan. Setelah Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abukar sebagai Wakil Wali Kota (saat ini menjadi Wali Kota periode 2014 – 2019) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010. Anehnya, mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011 yang juga mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh Wadir Yanmed RSUUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011 ini, tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut. Yang lebih anehnya lagi, mantan Ketua Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo/FK. UNAIR periode 1999 – 2000 ini justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak. Lalu kemudian, Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan.  Hal itu terungkap atas pertanyaan JPU Abdul Rasyid yang juga sebagai Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri terhadap mantan orang Nomor Satu di Kota Kediri ini dalam persidangan dihadapan 3 Majelis Hakim, diantaranya I Wayan Sosisiawan (Ketua Majelis), M. Mahin dan Agusudarianto Kedaunya sebagai anggota. Dihadapan Majelis Hakim, JPU Rasyid dkk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Samsul Ashar, diantaranya kehadirannya kesalah satu Hotel di Surabaya bersama tim suksesnya, penerima pengajuan pembangunan peroyek jembatan Brawijaya, penerimaan uang ratusan juta hamper setiap bulan sejak 2009 – 2012 yang totalnya sekitar Rp 7 milliar melalui rekening Bank BCA dan Bangk Mandiri milik Fajar saudara sepupunya, permintaan fee sebesar 5 persen dari nilai anggaran kepada Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS. Namun jawaban yang diucapkan mantan orang Nomor 1 di Kota Kediri ini hanya “Lupa, nggak ingat dan nggak tahu”. “Pada tahun 2010, apakah sudah ada persetujuan anggaran dari Dewan menyangkut pembangunan proyek jembatan Brawijaya ? Setahu saudara, yang membangun jembatan Brawijaya itu siapa yang melaksanakan, bukan pemenang yang sebenarnya kan, tetapi PT Parahyangan,” tanya JPU Rasid. yang dijawab Samsul Ashar “saya lupa”. “Apakah Bapak punya saudara atau saudara sepupu bernama Fajar, dan pernah meminjam buku rekening BCA dan Bank Mandiri milik Fajar ?,” tanya JPU kemudian. Lagi-lagi “dokter Spesialis penyakit dalam ini tak memberikan keterangan yang jelas. Satu persatu pertanyaan yang diajukan JPU, tak satupun yang dijawab dengan jelas. Wajah mantan Wali Kota ini terlihat pucat dengan raut wajah berkerut seperti merasa ketakutan. Bisa jadi karena keterangannya saat itu sedang dipantau 2 penyidik Polda Jatim. Dengan rasa heran atas jawaban mantan Wali Kota Satu Periode itu, JPU Rasyid pun melontarkan kata-kata yang “pedas”. “Bagaimana Bapak bisa menjadi Wali Kota ? Apa yang Bapak Kerjakan selama menjabat hingga berakhir sebagai Wali Kota ?. Bapak sudah disumpah loh, itu dibawa mati. Usia Bapak berapa, Bapak kan dokter, apa yang membuat Bapak lupa ?,” kata Jaksa Rasyid Sementara saksi Nurhasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri menjawab pertanyaan JPU terkait surat persetujuan yang diberikan atas usulan Wali Kota Samsul Ashar dalam pembangunan jembatan Brawijaya mengatakan, bukan persetujuan balasan surat dari Wali Kota. Anehnya, dalam inti surat Ketua Dewan ini menyetujui tanpa ada rapat Pansus (Panitia Khusus) dalam sidang Paripurna Dewan. Majelis Hakim pun merasa heran atas jawaban yang diberikan Dewan yang terhormat ini. “Apa kewenangan saudara membuat persetujuan tanpa ada rapat Pansus ?,” tanya salah satu Hakim Anggota. Namun tak bisa dijawab Nurhasan. Sementara mantan Wakil Wali Kota yang saat ini menjadi orang nomor satu di Mota Kediri itu tak banyak memberikan keterangan. Karena menurutnya, Ia tidak perah dilibatkan dalam pembangunan Kota Kediri. Majelis Hakim pun menyarankan kepada JPU agar tidak bertanya lebih banyak. Alasannya percuma saja karena tidak tahu. Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kediri Abdul Rasyid mengatakan, bahwa saksi bisa jadi tersangka berdasarkan fakta persidangan. Namun menurutnya, akan berkordinasi dnegan penyidik Polda Jatim yang saat itu sedang mengikuti jalannya persidangan. “Berdasarkan fakata persidangan, bisa jadi. Tapi semua tergantung penyidik dan kita akan berkordinasi. Dan persidangan ini kan juga diikuti penyidik Polda,” ucap JPU Rasyid. “Tapi menurut anda selaku Jaksa berdasarkan keterangan mantan Wali Kota itu, apakah bisa jadi tersaka ?,”  tanya wartawan media ini memperjelas. “Kalau menurut saya bisa,” jawab JPU Rasysid.  Terpisah, Wali Kota Abdullah Abubakar, yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kediri mengatakan, bahwa kasus pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri baru diketahuinya setelag Polisi melakukan penyidikan. Sebab menurutnya, Ia tidak pernah dilibatkan. "Saya tau setelah saya dipanggil oleh Polisi. Sejak awal saya tidak pernah dilibatkan," kata Abubakar. (Redaksi)

Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar “Tersangka”

Mantan Wali Kota Kediri, Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD #Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa dan memproses hukum ke Pengadilan T...

Mantan Kadis PU Kediri Divonis 5,6 Thn Karena Terbukti Korupsi

06.15 beritakorupsi 0

Tipikor Mantan Kadis PU Kediri Divonis 5,6 Thn Karena Terbukti Korupsi

Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo #Dalam Putusan, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa manta...

Kasus Suap OTT Bupati Ngada NTT, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap Dipemerintahan

23.14 beritakorupsi 3

#Baba Miming Sipenyuap, ternyata Tim Sukses Bupati Ngada Mariuanus Sae sejak Pilbup 2010 hingga Pilgub NTT 2018# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE6U7W4xD8YLE7KEq_Hy2Qqj_mFW7pEjj9VyZl_HxGvim4TFnDWsnbB2yVXNVSk0l78IozdLndpFyW5ZjCIb1AeTtAAH800iZH188ziG8ZGo1MclYmH9MEJN0zP_Cpzosz58XqbFG14rg/s1600/IMG20180504103527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE6U7W4xD8YLE7KEq_Hy2Qqj_mFW7pEjj9VyZl_HxGvim4TFnDWsnbB2yVXNVSk0l78IozdLndpFyW5ZjCIb1AeTtAAH800iZH188ziG8ZGo1MclYmH9MEJN0zP_Cpzosz58XqbFG14rg/s640/IMG20180504103527.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa ini sepertinya tepat bagi para pejabat penyelenggara negara yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang kemudian berakhir dibalik Hotel Prodeo berjeruji besi alias penjara setelah ditangkap oleh KPK. Sebab, beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) atau pejabat lainnya yang masuk dalam pusaran Korupsi anggaran maupun kerena menerima suap sejak bertahun-tahun, dan kemudian tercium oleh KPK, maka tak bisa dihindari bahwa kariernya berakhir digedung merah putih (gedung KPK) di Jakarta. Seperti kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu, bersama Marianus Sae selaku Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 11 Februari 2018. Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming ternyata adalah teman akrab Marianus Sae sejak tahun 2010. Pada saat Marianus Sae maju sebagi calon Bupati Ngada dan terpilih hingga 2 periode (2010 – 2015 dan 2016 – 2021), Baba Miming adalah sebagi tim suksesnya. Dan saat Marianus Sae maju sebagai salah satu calon Gubernur NTT untuk periode 2018 – 20123, Baba Miming juga sebagai tim suksesnya atau tim pemenangan. Selama 7 tahun, Baba Miming dan Marianus Sae memang sama-sama sukses. Namun sialnya, kesuksesan yang diarai keduanya tak mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati, dan tidak mulus pula maju sebagai calon Gubernur NTT untuk 5 tahun kedepan. Sebeb keduanya saat ini sama-sama meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara, setelah ditangkap KPK pada 11 Fevruari 2018. Selama Marianus Sae menjabat sebagai Bupati Ngada, Uang milliaran sudah dinikmatinya dari sahabatnya Babab Miming. Uang milliaran itu memang bukan uang cuma-cuma yang diberikan Baba Miming ke sahabatnya Marianus Sae. Sebagai penggantinya, Baba Miming sudah mendaptakan puluhan proyek berskala besar di Kabupaten Ngada yang nilainya milliaran bahkan puluhan milliard rupiah. Bayangkan, sejak tahun 2011 hingga 2017, 3 perusahaan digunakan Baba Miming untuk mendapatkan proyek yang didanai dari uang rakyat, namun hasil mendapatkannya karena adanya KKN diantara kedua sahabat itu (Marianus Sae dan Baba Miming). Tragisnya, kedua sahabat ini bisa jadi menyeret beberapa orang baik dari swasta mapun dilingkungan Pemda Kabupetan Ngada terkait proses pengadaan proyek yang didapatkan Baba Miming. Hal itu terungkap dari surat dakwaan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri saat dibacakannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya H.R Unggul Warso Mukti, dengan terdakwa Baba Miming, pada Jumat, 4 Mei 2018. Sementara sabahat Baba Miming, Marianus Sae masih menunggu waktu dari KPK untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dipilihnya Pengdilan Tipikor Surabaya untuk mengadili kedua sahabat itu, hanya demi kemanana dan ketertiban disemua pihak. Mengingat Marianus Sae adalah calon kuat Gubernur NTT dengan pendukung yang banyak pula. Sehingga Ketua MA RI menge;luarkan keputusan Nomor 67/KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu. Dalam surat dakwaan JPU KPK inilah terungkap lembaran-lembaran uang yang totalnya milliaran diterima Marianus Sae dari Baba Miming. Selain itu, terungkap pula proyek bernilai milliaran yang didaptkan oleh Baba Miming dengan begitu mudahnya, antara lain; Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta. “Selain pemberian tersebut diatas, juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI), yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tyersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada,” ungkap JPU KPK. Setelah terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Marianus Sae, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Marianus Sae dan terdakwa sebelumnya pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopindo Raya Bersatu (FRB) maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, yang masing-masing mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten. 1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017; Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012. Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013. Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014. Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015. Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016. Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017. 2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017 Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011. TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013. TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014. TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015. TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016. TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000. 3. PT Sukses Karya Inovatif mendapatkan Proyek TA 2016 -2017; Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016. Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017; “Pada sekitar bulan November 2017, Marianus Sae kembali menghubungi terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus Sae di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Marianus Sae di Hotel Sultan Jakarta, namun uang tersebut dikembalikan Marianus Sae ke terdakwa Karena tidak jadi digunakan,” ucap JPU KPK kemudian. Setelah terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada tahun 2011 sampai dengan 2017, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 8:49:16 WITA, terdakwa menelepon Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, terdakwa kembali meminta pekerjaan kepada Marianus Sae, yaitu pembangunan jembatan TA 2018, untuk diberikan kepada menantu terdakwa yaitu Arie Asali. Atas permintaan terdakwa, Marianus Sae menjawab, “Oke, nanti kita diskusikan”. Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh Stefanus Ngai Rema, “Pasti jelas”. Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 2017. Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya. Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. “Namun sebelum terdakwa mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Marianus Sae diamankan oleh petugas KPK serta mengamankan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 021 301 2701 atas nama terdakwa digunakan oleh Marianus Sae untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada Bupati Ngada dan Pilkada Gubernur NTT. Uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sejumlah Rp 659.854.895 yang disita oleh KPK,” lanjut KPK kemudian. Pemebrian hadiah atau janji dari terdakwa kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, dengan maksud agar Marianus Sae memberikan pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi Marianus Sae selaku Bupati  Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana,” kata JPU KPK diaksir surat dakwaannya Usai Persidangan, JPU KPK Ronald saat ditanya wartawan media ini terkait orang-orang yang ada dalam pusaran pemberian uang maupun proyek mengatakan, akan melihat fakta-fakta persidangan, karena ini baru dakwaan. “Kita liha nanti dalam fakta persidangan, ini baru dakwaan,” kata JPU KPK Ronald. JPU KPK Ronald menambahkan, bahwa perkara tersangka Marianus Sae belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Ngada NTT, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap Dipemerintahan

#Baba Miming Sipenyuap, ternyata Tim Sukses Bupati Ngada Mariuanus Sae sejak Pilbup 2010 hingga Pilgub NTT 2018# Terdakwa Wilhelmus Iwan ...

Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada NTT Diadili

23.09 beritakorupsi 0

#Total uang suap yang diterima Bupati Ngada Sebesar Rp 3,567 M dengan imbalan proyek APBD bernilai milliaran# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZz1k-qR2Br32janEepPkurLdf4sQd6hl_Md4NyiWBavJsKAd9SkfuCPByL3v63lSqqzz7dPlGeXf3SlxYxFh6V3AAL_6_UgDsapxMRf_ltdaKw9mrujCq2kH16vX5672qUYGz3RUPNuo/s1600/IMG20180504102529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZz1k-qR2Br32janEepPkurLdf4sQd6hl_Md4NyiWBavJsKAd9SkfuCPByL3v63lSqqzz7dPlGeXf3SlxYxFh6V3AAL_6_UgDsapxMRf_ltdaKw9mrujCq2kH16vX5672qUYGz3RUPNuo/s640/IMG20180504102529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Jumat, 4 Mei 2018, JPU KPK “menyeret” Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, warga Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapam Majelis Hakim dalam kasus Korupsi suap OTT oleh KPK, pada tanggal 11 Februari lalu. Dalam kasus ini, pada Minggu, tanggal 11 Februari 2018, Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi, yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya, KPK menangkap Marianus Sae, Bupati Ngada bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan. Kemudian sekitar 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionesisu Kila (ajudan Bupati) di Kupang, di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT dan Petrus Pedulewari (pegawani BNI). Sementara  Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA. Namun kemudian, untuk sementara penyidik KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Guber NTT, dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai. Dalam sidang kali ini (Jumat, 4 Mei 2018) dengan pembacaan surat dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, oleh JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri dengan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Indra Tarigan dari Jakarta. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya bersatu, pada kurun waktu antara tanggal tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018, bertempat di Kantor Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata Nomor 3 Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di rumah dinas Bupati Ngada Kampung Basico, Ubedolumolo, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, dan di rumah terdakwa Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang. “Namun berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 67/KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,” ucap JPU KPK. JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberikan uang secara bertahap yang jumlahnya Rp 3.567.000.000 kepada Marianus Sae selaku Bupati Kabupaten Ngada periode tahun 2010-2015 dan periode 2016 sampai dengan 202 1 dengan maksud, supaya Bupati Ngada memberikan paket pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Propindo Raya Bersatu, bergerak di bidang konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, dan merupakan kawan lama Marianus Sae sekaligus menjadi tim pemenangan Marianus Sae pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Ngada tahun 2010. Bahwa Marianus Sae selaku Bupati ngada selama dua periode yaitu periode pertama 2010-2015 kemudian 2016-2021. Pada awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Dalam pertemuan itu, Marianus Sae meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional Bupati ngada, yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan, bahwa Marianus Sae akan memberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae, pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu,  selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN kepada Marianus SAE. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik dakwah dengan perincian sebagai berikut; JPU KPK pun membeberkan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada Bupati Ngada yang juga sebagai calon kuat Gubernur NTT periode 2018 – 2023, serta sejumlah proyek yang didapatkan terdakwa sebagai imbalannya. Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta. “Selain pemberian tersebut diatas, juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI), yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tyersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada,” ungkap JPU KPK. Setelah terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Marianus Sae, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Marianus Sae dan terdakwa sebelumnya pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopindo Raya Bersatu (FRB) maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, yang masing-masing mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten. 1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017; Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012. Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013. Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014. Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015. Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016. Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017. 2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017 Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011. TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013. TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014. TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015. TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016. TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000. 3. PT Sukses Karya Inovatif mendapatkan Proyek TA 2016 -2017; Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016. Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017; “Pada sekitar bulan November 2017, Marianus Sae kembali menghubungi terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus Sae di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Marianus Sae di Hotel Sultan Jakarta, namun uang tersebut dikembalikan Marianus Sae ke terdakwa Karena tidak jadi digunakan,” ucap JPU KPK kemudian. Setelah terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada tahun 2011 sampai dengan 2017, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 8:49:16 WITA, terdakwa menelepon Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, terdakwa kembali meminta pekerjaan kepada Marianus Sae, yaitu pembangunan jembatan TA 2018, untuk diberikan kepada menantu terdakwa yaitu Arie Asali. Atas permintaan terdakwa, Marianus Sae menjawab, “Oke, nanti kita diskusikan”. Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh Stefanus Ngai Rema, “Pasti jelas”. Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 2017. Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya. Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. “Namun sebelum terdakwa mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Marianus Sae diamankan oleh petugas KPK serta mengamankan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 021 301 2701 atas nama terdakwa digunakan oleh Marianus Sae untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada Bupati Ngada dan Pilkada Gubernur NTT. Uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sejumlah Rp 659.854.895 yang disita oleh KPK,” lanjut KPK kemudian. Pemebrian hadiah atau janji dari terdakwa kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, dengan maksud agar Marianus Sae memberikan pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi Marianus Sae selaku Bupati  Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana,” kata JPU KPK diaksir surat dakwaannya. Terdakwa Baba Miming sepertinya menyadari betul atas apa yang dilakukannya, setelah JPU KPK membeberkan kronologis perkara yang menyeret pengusaha asal NTT ini untuk diadili, sehingga tidak melakukan Eksepsi atau keberatan terkait surat dakwaannya. “Kami tidak mengajukan Eksepesi,” kata Indra selaku PH terdakwa. (Redaksi)

News Tipikor Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada NTT Diadili

#Total uang suap yang diterima Bupati Ngada Sebesar Rp 3,567 M dengan imbalan proyek APBD bernilai milliaran# Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulu...

JPU KPK Hadirkan Abdul Kudus Disidang Korupsi Suap Bupati Jombang

23.04 beritakorupsi 0

#Dalam persidangan terungkap, adanya biaya puluhan juta untuk pengurusan Ijin di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghytmhMIP29ic93B2tB25QnVQn6uIiTCCT_rrD10-bv6cyUeSIoSETzRR9A6tPHpmqIPIgyUSkwYrlQPnUuxLsfpsXxkaXZHW2yrnqUJwkSv6T6GmVcbkyi6zo8GaHrsl8iNg3h9aEcIo/s1600/Abdul+Kudus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghytmhMIP29ic93B2tB25QnVQn6uIiTCCT_rrD10-bv6cyUeSIoSETzRR9A6tPHpmqIPIgyUSkwYrlQPnUuxLsfpsXxkaXZHW2yrnqUJwkSv6T6GmVcbkyi6zo8GaHrsl8iNg3h9aEcIo/s640/Abdul+Kudus.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jomang</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Uang untuk pengurusan surat-surat di Instansi pemerintahan sepertinya bukanlah masalah baru, dan bahkan hal itu sudah berlangsung sejak lama namun ada yang terungkap ada pula yang sebaliknya. Seperti perumpamaan, dimakan mati Bapak tidak dimanak mati Ibu. Dikasih uang cepat ijin keluar tidak dikasih prosesnya lama. Terbukti, sejak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 tahun 2016 pada tanggal 26 November 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Sabr Pungli), di Jawa Timur Khususnya sudah puluhan PNS (Pegawai Negeri Spil) atau APN (Apratur Penyelenggara Negara) yang ditangkap oleh Tim Saber Pungli, walau memang yang ditangkap aparat penegak hukum (APH) hanya sipenerima dan dijerat dengan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Pada hal Korupsi atau KKN tidaklah dilakukan oleh satu orang, yang sudah tentu berbeda dengan pelaku criminal seperti copet. Hal ini pun terungkap pula disidang Korupsi suap OTT Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dengan terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang ditangkap oleh KPK pada, 3 Februari 2018. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXMQflRrklma2yUrx3x-2Z0wqVTm8yhMLFGjUDmssW7WfamYgu8E5ERyaQYZLZYmMeGGPFSMFQfsj2PaDB3dzN4oszd4AVdaJqJyoj7LwUtw4HtnKubIHvxKrZamj_T81frKtYiMKiuM/s1600/IMG20180504105338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXMQflRrklma2yUrx3x-2Z0wqVTm8yhMLFGjUDmssW7WfamYgu8E5ERyaQYZLZYmMeGGPFSMFQfsj2PaDB3dzN4oszd4AVdaJqJyoj7LwUtw4HtnKubIHvxKrZamj_T81frKtYiMKiuM/s640/IMG20180504105338.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi drg. Novi Hayatie (kanan) dan Bambang Irawan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Terungkapnya biaya puluhan juta untuk pengurusan Ijin ini, adalah dari 
keterangan Abdul Kudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang, yang dihadirkan oleh JPU 
KPK sebagai saksi untuk didengar keterangannya  dihadapan Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor dengan  terdakwa Inna Silestyowati, pada Jumat, 4 Mei
 2018. 
 
Selain Abdul Kudus, JPU KPK juga menghadirkan 2 saksi 
lainnya dari Dinas Kesehatan selaku bawahan terdakwa, yaitu drg. Novi 
Hayatie selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) 
dan Bambang Irawan, Kepala Seksi PSDK. Persidangan ini pun digelar dalam
 2 session, yang prtama drg. Novi Hayatie dan Bambang Irawan. 
 
Saat
 JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio 
Wibowo secar bergantian mengajukan pertanyaan kepada saksi Abdul Kudus, 
terungkaplah biaya sebesar 75 juta untuk proses menerbitkan Izin 
operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda milik dr.Subur 
Suprojo, sementara Direktur RSIA Mitra Bunda adalah dr. Siti Djannah 
Djayadi. 
 
Namun Abdul Kudus tidak mengakui, kalau angka Rp 75 juta
 untuk biaya Izin operasional RSIA Mitra Bunda dari dirinya. Menurutnya,
 terdakwalah yang mengungkapkan itu. 
 
“Bukan saya yang mengatakan Tujuh puluh Lima juta,” kata saksi Abdul Kudus kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK. 
 
“Saudara sudah disumpah,” kata JPU KPK mengingatkan saksi agar jujur. 
“Benar, bukan saya Pak,” kata Abdul Kudus ke Majelis Hakim. 
“Ia sudah, biar penyidik yang menilainya,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Sementara
 menurut terdakwa, bahwa angka Rp 75 juta untuk biaya menerbitkan Izin 
operasional RSIA Mitra Bunda yang disampaikannya ke dr. Subur Suprojo 
adalah dari saksi sendiri. Sebab, semua pengurusan Izin di Kabupaten 
Jombang adalah melalui saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang. 
 
Anehnya, 
Abdul Kudus “tak sekudus namanya” saat menjawab pertanyaan JPU KPK. Pada
 hal, sebelumnya, Abdul Kudus menjelaskan, bahwa dirinya juga menarik 
biaya saat mengeluarkan Izin Rumsah Sakit Bedah di Jombang, jauh sebelum
 ada permohonan pengurusan Izin RSIA Mitra Bunda. 
 
Terkait 
keterangan saksi Abdul Kudus menegani biaya pengusrusan izin, apakah ada
 arahan atau petunjuk dari Bupati, menurut JPU KPK Ronald kepada 
wartawan media ini mengatakan masih akan mendengarkan keterangan saksi 
lainnya. 
 
“Memang dari sadapan telepon, terdakwalah yang 
mengucapkan Tujuh puluh Lima juta. Tetapi menurut terdakwa, bahwa itu 
dari saksi sebelum dokter Subur menemui terdakwa dikantornya. Makanya 
saat terdakwa telepon Abdul Kudus dispicker kan. Apakah ada petunjuk 
dari Bupati, nanti akan kita dengarkan dalam persidangan,” kata JPU KPK 
Ronald. 
 
Dalam surat dakwaa JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa 
Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di rumah tamu 
suka Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa terdakwa 
telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang 
sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati Jombang 
periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang menerbitkan 
Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang yang 
bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati 
Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 
Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 23 
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 tahun 2015 
tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCjZejMlOBOP-6Yw18QtYcScPji9vSOzISCvZUqJduOmJrI20yT2QGI1xj14-SBOGyLWZxb-58M2u6ICeQm2SH2Ma_K_G6k29KCVBUKj_JXWnoApnz0hWeQMPORmJN2fKjS1kcB8FaVwE/s1600/IMG20180504150333.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="300" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCjZejMlOBOP-6Yw18QtYcScPji9vSOzISCvZUqJduOmJrI20yT2QGI1xj14-SBOGyLWZxb-58M2u6ICeQm2SH2Ma_K_G6k29KCVBUKj_JXWnoApnz0hWeQMPORmJN2fKjS1kcB8FaVwE/s320/IMG20180504150333.jpg" width="251" /></a></div>
Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang. 
 
Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. 
 
Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. 
 
Sebelum dilakukan visitasi terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedic, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama. 
 
Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. 
 
Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo yang ditandatangani Bupati, dan dijawab sebesar Rp 75 juta. 
 
Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda. 
 
Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko. 
 
Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa INNA Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya. 
 
Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah tetapi dr. Subur Suprojo menjawab bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin. 
 
Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati. 
 
Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang. 
 
“Bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU KPK 
 
Dalam surat dakwaa JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis sebagai pemberi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang jumlahnya sebesar Rp 1.080 milliar sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Heri Wibowo yang mengundurkan diri karena sakit. 
 
“Bahwa perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.  (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK Hadirkan Abdul Kudus Disidang Korupsi Suap Bupati Jombang

#Dalam persidangan terungkap, adanya biaya puluhan juta untuk pengurusan Ijin di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang# Abdul Kudus, Kep...

BERITAKORUPSI.CO

Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar “Tersangka”

Mantan Kadis PU Kediri Divonis 5,6 Thn Karena Terbukti Korupsi

Kasus Suap OTT Bupati Ngada NTT, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap Dipemerintahan

Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada NTT Diadili

JPU KPK Hadirkan Abdul Kudus Disidang Korupsi Suap Bupati Jombang

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI