Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="938" data-original-width="659" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" /></a></div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus dari JPU di Pengadilan Tipikor#</b></span></i><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Status ekonomi” bagi seorang terdakwa dalam kasus tindak Pidana Umum maupun tindak Pidana Korupsi, sepertinya mempengaruhi perlakuan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dipersidangan.<br /><br />Dari pantaun wartawan media ini di Pengadilan Negeri Suarabaya Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya, tak satu pun para terdakwa kasus tindak pidana umum seperti pencurian atau perjudian  yang boleh bebas melakukan aktifitas seperti makan dan minum di kantin Pengadilan, karena para terdakwa dengan pengawalan dari pihak Kepolisian langsung dijebloskan ke ruang tahanan yang disediakan oleh Pengadilan sambil menunggu sidang.<br /><br />Sementara di Pendadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sertingkali terlihat pemandangan yang sebaliknya. Dimana seorang terdakwa yang terjerat dalam kasus tindak pidana Korupsi, ada mendapat perlakuan Khusus dari JPU saat menunggu maupun setelah persidangan.<br /><br />Dari catatan wartawan media ini seperti kasus Korupsi KUPS/KUR Jombang pada tahun 2016 lalu. Dimana para terdakwa sebanyak 12 orang ditarik biaya tranportasi sebesar Rp 250 hingga 300 ribu rupiah untuk menyewa Bis mini jenis Elef dengan fasilitas AC. <br /><br />Lalu kasus Korupsi “sapi” yang ditangani oleh Kejari Sidoarjo pada tahun 2016. Dimana 2 terdakwa diantar jemput dari Rutan ke Penagadilan Tipikor Surabaya dan sebaliknya, dengan menggunakan mobil pribadi Kasi Pidsus.<br /><br />Tak ketinggalan dengan Kejari Magetan saat menangani kasus Korupsi pembangunan ruang Instlasi Rawat Inap (IRNA) RUSD Magetan, dimana para terdakwa tidak ada pengawalan pengamanan dari pihak Kepolisian setiap kali sidang oleh JPU A. Taafuk yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan yang saat ini menjadi Jaksa Fungsional.<br /><br />Kemudian kasus korupsi pungli (pungutan liat) yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung. Dimana JPU nya selalu pulang bersama dengan mobil pribadi suami terdakwa yang meringkun dipenjara.<br /><br />Sepertinya “Peri kemanusiaan yang adil dan beradab dalam butir ke- 2 Panca Sila” yang diperlakukan Jaksa terhadap seorang terdakwa “terkesan berbeda tergantung situasi dan kondisi (Sikon)”.<br /><br />Perlakukan Khusus juga diberikan JPU dari Kejari Jember terhadap terdakwa Diponegoro, anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, yang terseret dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014/2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Jember  melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan dana Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember tahun 2014/2015. Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejari Jember dengan menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur,  ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggran sebesar Rp 2,7 milliar, dengan cara membuat beberapa kegiatan yang “tidak ada”, dan kemudian penyidik Kejari Jember pun menetapkan 2 tersangka, yakni Diponegoro selaku Ketua dan Ari Dwi Susanto (Bendahara) Askab PSSI Jember.<br /><br />Mungkin Diponegoro menyadari kesalahannya dan akhirnya rela mengembalikan kerugian negara melalui JPU sebesar Rp 2,5 milliar, walaupun dirinya sempat masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejari Jember.<br /><br />Dari pengamatan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa Diponegoro terkesan bebas makan minum bersama keluarganya di kantin yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor tanpa ada pengawalan dari Kepolisian.<br /><br />Menurut JPU Toto Walidi saat ditanya wartawan media ini mengatakan, karena ada kelaurga terdakwa. <br /><br />“Ia ada keluarganya yang datang,” jawab JPU Totok sesaat persidangan dangan agenda pembacaan surat tuntutan usai, Selasa, 20 Maret 2018.<br /><br />“Jawaban yang sangat simple dan fantastis serta mangandung makna”. Lalu bagaimana dengan terdakwa lain yang juga dikunjugi keluarganya namun harus rela berbincang-bincang dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor ?.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s1600/IMG20180320164005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="629" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s640/IMG20180320164005.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Ari Dwi Susanto (kiri) dan Diponegoro saat menjalani sidang tuntutan</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>ementara dalam persidangan yang berlangsung dengan Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, saat JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Diponegoro dan Ari Dwi Susanto, hanya dituntut ringan yakni masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, dneda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Ke- 2 terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan, bahwa terdakwa (Ari Dwi Susanto dan Diponegoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU Toto.<br /><br />Terkait tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus d...

»

Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah sepertinya harus lebih tegas mengatur tentang penangan kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, mengingat erat kaitannya dengan FORKORPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati,Wakil Bupati/Wali Kota, Wakil Wali Kota wakil, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kodim, Ketua Pengadilan Agama dan Sekda atau tingkat Provinsi.<br /><br />Sebab, beberapa kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan dan melibatkan Kepala Daerah, walau hanya sekedar saksi namun tak pernah samapai ke persidangan, diantaranya Kasus Korupsi pelepasan asset daerah Kabupaten Blitar, Kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu, Kasus pembangunan Pasar Besar Madiun, Kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya.<br /><br />Andai saja kasus Korupsi pembagunan pasar besar Madiun dan kasus lainnya tidak ditangani KPK, Wali Kota Madiun Bambang Irianto tak akan masuk penjara (sudah divonis 6 tahun penjara). Pada hal, kasus tersebut sempat ditangani oleh Kejari Madiun dan Kejati Jatim pada tahun 2014. Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring OTT oleh KPK karena menerima suap, dan saat ini sudah diadili di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sementara kasus Korupsi Japung Kota Surabaya hanya menyeret Ketua DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya, namun mantan Wali Kota Surabaya BDH yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian di Jawa Timur, “hilang begitu saja”.<br /><br />Hal yang sama terjadi pula dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu, dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 yang sebelumnya sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS bersama terdakwa.<br /><br />Kalau Dr. KH. A. Busyro K saat ini adalah sebagai Bupati Sumenep, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, yang mengetahui kalau PT WUS adalah milik Pemda berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Anehnya, Kedua Pejabat tertinggi di Kabupeten Sumenep ini yang harusnya sebagai panutan bagi masyarakat Khususnya di Sumenep, termasuk sebagai tauladan dalam penegakan hukum yang seringkali diucapkan oleh berbagai pihak, bahwa semua sama dihadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. <br /><br />Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014, dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Wakil Presiden, Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya.<br /><br />Namun tidak demikian dengan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi. Kedua pejabat tertinggi di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, justru “tak menghiraukan” panggilan JPU dari Kejati Jatim sebanyak 3 kali, agar kedua Pejabat itu hadir sebagai saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) PT WUS.<br /><br />Andai saja yang dipanggil JPU dari Kejati Jatim ini adalah Kepala Desa, bisa jadi panggilan paksa akan dilakukan anak buah Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Namun tidak dilakukannya, karena Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi adalah Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati). Ironisnya, Tim JPU lah yang akhirnya “mengalah” untuk membacakan keterangan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R.Unggul Warso Mukti, sesuai dengan BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidik Kejati Jatim beberapa waktu lalu.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, tim JPU Rhein dkk dari Kejati Jatim membacakan keterangan saksi  Dr. KH. A. Busyro yang menjabat sebagai Bupati Sumenep sejak 2010 hingga sekarang menyatakan, bahwa Ia (saksi Busyro) mengetahui PT Wira Usaha Sumekar adalah BUMD yang didirikan pada saat saksi sebagai Ketua DPRD Sumenep berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira usaha Sumekar, yang kepemilikan sahamnya sebesar 75 persesen adalah milik Pemkab Sumenep.<br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro melalui JPU yang membacakan BAP menyatakan, bahwa dibentuknya PT WUS karena Core bisnisnya migas dan sehubungan dengan tuntutan aturan bahwa ada migas di Sumenep dan harus BUMD, makadibentuklah PT WUS sebagai bagian penerimaan Participating Interest (PI) dan saksi saat itu mendukung, diamana saham Pemkab Sumenep sebesar 75 persen.<br /><br />Menurut saksi seperti yang dibacakan JPU dalam BAP menyatakan, bahwa dalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saat itu, memerintahkan untuk Direksi PT WUS untuk memasukkan PT MMI (Multilfiling Mitra Indonesia Tbk) sebagai pemegang saham, dan penghapusan saham PT Sumekar distribusi keuntungan mengacu kepada Perda Nomor 4 tahun 2008, pembagian deviden bagi pemegang saham sesuai dengan besaran saham yang disetor, melakukan restrukturisasi perusahaan agar lebih efisien dan professional, memerintahkan Direksi bekerja sama dengan pihak lain dalam pembentukan JV Campany, pemegang saham menyetujui rncana anggaran belanja perusahaan PT WUS tahun 2012.<br /><br />Masih menurut saksi dalam BAP-nya yang dibacakan Tim JPU dihadapan Majelis Hakim menjelaskan, karena semangatnya supaya PT WUS bisa berkembang karena saat itu PT WUS kesulitan keuangan dan RUPS dibicarakan tentang penawaran oleh pihak lain termasuk PT MMI dan disetujui PT MMI sebagai pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai berita acara Nomor 83 tanggal 27 April 2012 berjumlah 33.454.935 lembar saham dengan nominal Rp 3.345.493.500. Dan sejak tahun 2011 – 2014, PT WUS tidak mendapatkan dana PI.<br /><br />Menurut saksai saat itu, sudah meminta untuk dilakukannya audit terhadap laporan keuangan PT WUS namun saksi lupa hasil auditnya. Saksi mengakui, selaku pemegang saham telah mendapat laporan dari Sitrul Arsyaih terkait penyetoran modal PT MMI yang sudah dilakukan pembayaran. <br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro pun lupa terkait pengangkatan Achmat Fauzi sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta pada tahun 2011.<br /><br />Sementara JPU saat membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi yang lahir pada tanggal 1 Mei 1975, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan Nomor 16 Jakarta Selatan atau rumah dinas Wakil Bupati Sumenep Jalan Doktor Cipto Nomor 58 Sumenep, pekerjaan Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 pendidikan SLTA.<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div> <br />Dalam keterangan Achmad Fauzi di BAP yang dibacakan JPU menyatakan, bahwa saksi mengetahui pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis rupiah Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan PT WUS terdaftar aktif sebagai Nasabah di Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis Fals (US Dollar) Bank Mandiri Nomor 102-000-5737330 atas nama PT Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU dihadapan Majelis Hakim menyatakan, bahwa proses pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta,  awalnya saksi ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie sebagai Direktur Utama PT WUS untuk menemuinya dan Suprayogi sebagai komisaris PT WUS di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di gedung Belleza.<br /><br />Dalam pertemuan saat itu menurut Achmad Fauzi,  Sitrul Arsyih Musa'ie dan Suprayogi meminta foto copi KTP untuk pembukaan rekening Bank. Kemudian saksi Achmad Fauzi, Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Haryadi berangkat ke kantor Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau. Dan pada saat di Bank Mandiri customer service menolak pembukaan rekening dan alamat PT WUS ada di Kabupaten Sumenep, sehingga tidak bisa membuka rekening di wilayah Jakarta.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mnejelaskan seperti yang ditirukan JPU saat membacakan BAP saksi dihadapan Majelis Hakim, beberapa minggu kemudian saya ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Aryadi untuk bertemu di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di Gedung Plaza Lantai 2. Saat itu disodori oleh Sitrul dokumen terdiri dari kepala perwakilan PT Wira Usaha Sumekar di Jakarta, kemudian dokumen tersebut ditandatangani saya tandatangani, karena menurut keterangan Sitrul, dokumen tersebut tanda tangani saja untuk kemudian dan syarat administrasi saja dalam pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Permata Hijau atas nama PT Wira Usaha Sumekar termasuk dokumen.<br /><br />Kemudian, sesuai bukti yang dimiliki JPU berupa satu lembar aplikasi setoran pengiriman atas nama Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio.<br /><br />Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanngal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011.<br /><br />Saksi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU, bahwa uang sebesar US 100.000 Dollar diambil secara tunai oleh saksi dan Sitrul dan tidak pernah dibukukan. Namun menurut saksi selaku Kepala Kantor PT WUS di Jakata mengatakan tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.<br /><br />Selain itu, dalam BAP nya saksi mengakui pernah mengirim uang sebesar Rp 500 juta ke PT WUS secara tunai. Namun lagi-lagi Achmad Fauzi lupa darimana Bank mana Ia mengirimkannya.<br /><br />Apapun keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU sepertinya “meninggalkan noda hitam” karena Majelis Hakim Khususnya tak dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua saksi yang saat ini sebagai Kepal Daerah Kabupaten Sumenep.<br /><br />Terkait ketidak hadiran saksi Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi, JPU Rhein mengatakan, sudah dipanggil sebanyak tigakali namun tidak datang.<br /><br />“Tigakali kita panggil. Yang dibacakan tadi adalah keterangan saksi Achmad Fauzi dan Busyro,” kata JPU Rhein.<br /><br />Saat ditanya, mengapa JPU tidak melakukan panggilan paksa, JPU Rhein tak memberikan komnetar.<br /><br />Sebelumnya, saat wartawan media ini menghubungi Achmad Fauzi melalui pesan ke nomor WhastAppnya juga tak ada tanggapan.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018 berita korupsi .co – Pemerintah...

»

Direktur RSUD Magetan Divonis 1 Tahun “Tahanan Kota”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1tuUZHOrmQSm-mn1a2s0XFAUjo04uV40bnE5qdTc_fAZyhR00O1ZIzYf6hqaVIDrmuikRuz-PBZhGZpSRnjWwGDnHX7bVQ6iyfkNAtnOy1E-0yav8RXFDt0O2ZUHRfVOhoCN9SbTBac/s1600/RSUD+Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1tuUZHOrmQSm-mn1a2s0XFAUjo04uV40bnE5qdTc_fAZyhR00O1ZIzYf6hqaVIDrmuikRuz-PBZhGZpSRnjWwGDnHX7bVQ6iyfkNAtnOy1E-0yav8RXFDt0O2ZUHRfVOhoCN9SbTBac/s640/RSUD+Magetan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas; Saat terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno menjalani sidang putusan dan Ke- 2 terdakwa bersama tim PH nya masing-masing (foto bawa)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> Status tersangka/terdakwa bagi seorang pejabat yang terseret dalam kasus Korupsi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum (APH) diantaranya Kepolisian maupun Kejaksaan adalah sama, tetapi meringkuk tidaknya dalam penjara belum tentu sama, karena tak sedikit pejabat yang berstatus tersangka/terdakwa masih merasakan dan melihat terbitnya Matahari, bahkan bisa jadi tetap menjalankan aktifitasnya sebagai pejabat, kecuali yang ditangani KPK.</span></div> <h2> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></h2> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Senjata” yang paling ampuh digunakan sebahagian pejabat yang tersandung dalam kasus Korupsi agar tidak meringkuk di dalam penjara adalah SAKIT. Tetapi tak sedikit tersangka/terdakwa tetap dimasukkan ke dalam penajara karena mungkin “pejabat kere”.<br /><br />Beberapa tersangka/terdakwa kasus Korupsi yang ditangani Kepolisian maupun Kejaksaan di Jawa Timur dan bahkan sudah divonis pidana penajara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya namun tetap “bebas berkeliaran”, diantaranya Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU), Wishnu Wrdhana (manatan Ketua Tim penjualan asset PT PWU), Yuni Widyaningsih (mantan Wakil Bupati Ponorogo), Oepoyo Sarjono (Dirut PT SAM), “senjatanya” sama yakni karena sakit.<br /><br />Para terdakwa memang ditahan namun tahanan Kota. Lalu siapa yang tau kalau para terdakwa Korupsi itu keluar dari Kota diamana terdakwa berdomisili ? adakah pihak Kejaksaan yang selalu mengawasinya ?. Ditahan di Rutan saaja seperti Gayus Tambunan bisa keluar negeri, apalagi tahanan Kota ?<br /><br />Itu pula yang dialami Ehud Allawy, Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman Magetan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Magetan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun lalu hingga pejabat orang nomor 1 di Dinas Kesehatan dan di RSUD Magetan itu belum pernah merasakan tidur di penjara.<br /><br />Berbeda dengan Suyitno, Dirut PT Awan Megah yang merupakan kooporasi CV Jaya dan PT Awan Megah, yang langsung dijebloskan ke penjara sejak menyandang status tersangka hingga divonis bersama dengan Ehud Allawy oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, pada Senin, 19 Maret 2018.<br /><br />Ehud Allawy dan Suyitno terseret dalam kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) RSDUD Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 139 juta.<br /><br />Bagian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sempat turun tangan karena terjadi kendala dalam penyidikan kasus Korupsi proyek pembangunan Irna RSUD Dr. Syaidiman Magetan yang ditangani Polres Magetan sejak tahun 2012 lalu. <br /><br />Kemudian, dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Magetan menukan indikasi terjadinya kerugian negara dalam proyek RSUD  Magetan, karean pihak Rumah Sakit hanya meminjam bendera (Kontraktor), Consultan Perencanaan dan Consultan Pengawas, sebagai syarat agar anggaran bisa dicairkan. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai Spsifikasi berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jatim.<br /><br />Tidak hanya disitu, pekerjaan pembangunan Instalasi Rawat Inap RSDUD Dr. Sayidiman Magetan yang dilaksanakan oleh Dirut PT Awan Megah baru selesai 80 persen, namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen oleh Pengguna Anggaran (PA) yakni Ehud Allawy. Tidak hanya itu, Ehud Allawy juga menandatangani dokumen kontrak tanpa melakukan pemeriksaan. Akibatnya, keuntungan yang dinikmati Suyitno selaku pelaksana sebesar Rp 139 juta lebih menjadi kerugian negara. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCcYcF9DdaeB3ivY_j04lN9hDXy7x6YqVORSa4qqdLywcAn3JLDluS184yLbczR2vWzTHnD1QfnAwPqCXLtqiT3eBMDEAkGqTA_d6iWnXjk7SbiY7SuIUnSQ8S6puRTFyu7wmZqZeoKg/s1600/Magetan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCcYcF9DdaeB3ivY_j04lN9hDXy7x6YqVORSa4qqdLywcAn3JLDluS184yLbczR2vWzTHnD1QfnAwPqCXLtqiT3eBMDEAkGqTA_d6iWnXjk7SbiY7SuIUnSQ8S6puRTFyu7wmZqZeoKg/s640/Magetan..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">5 Terdakwa jilid I yang sudah divonis terlebih dahulu</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Penyidik pun menetapkan 8 tersangka yang dibagi dalam dua Jilid. Jilid I, 5 tersangka yaitu Ningrum Palupi Widiasari selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Rohmat (Pejabat Pengadaan Barang), Cahyo Ronggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek), Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) dan Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara. <br /><br />Kelimanaya dijerat dengan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana, dan divoni pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /><br />Dalam Jilid II, penyidik kemudian menetapkan 2 tersangka yaitu Ehud Allawy dan Suyitno, sementara dr. Kun Prastityo selaku Direktur Utama RSUD Magetan yang dikabarkan selaku pejabat yang menandatangani SPMK (surat perintah melaksanakan kerja) hanya sebagai saksi.<br /><br />Pada Senin, 19 Maret 2018, dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hkim I Wayan Sosisawan menyatakan, bahwa terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno (perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.<br /><br />Dalam amar ptusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa pekerjaan pembangunan Instalasi Rawat Inap RSDUD Dr. Sayidiman Magetan baru selesai 80 persen namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA). Akibatnya, kerugian negara dinikmati oleh terdakwa Suyitno selaku pelasana, namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Terdakwa Ehud Allawy pun divonis pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan dalam surat putusannya, bahwa Terdakwa Ehud Allawy tetap dalam tahanan Kota.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan bahwa terdakwa Ehud Allawy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dan Vonis ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU.<br /><br />Sementara Suyitno, divonis 1 tahun dan 4 bulan namun dendanya sama dengan Ehud Allawy. Suyitno pun tetap dinyatakan berda dalam tahanan. Vonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap Suyitno juga lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntutnya dengan penjara selama 2 tahun.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU Eko, terkait perbedaan status tahanan kedua terdakwa oleh Kejari Magetan pada saat A. Taufik Hidayat menjabat sebagai Kasi Pidsus dan saat ini menjadi Jaksa Fungsional,  namun tak bersedia menanggapinya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />“Ke Kasi Pidsus aja, saya takut salah nanti,” kata JPU Eko.  (Redaksi)</span></div>

Tipikor Direktur RSUD Magetan Divonis 1 Tahun “Tahanan Kota”

Foto atas; Saat terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno menjalani sidang putusan dan Ke- 2 terdakwa bersama tim PH nya masing-masing (foto bawa) ...

»

Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas Oleh Hakim MA

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCgl56XUQWlpZBLpnuwPwXpcaMpvf81umQbm7wZTmz97bTl9rpbOSxBoGwgkA2tsyercIMyAJwqTI6EiSNsVXXWdMzRRGb5Bz0HJpZxmKRO18ef8Yfh-ZGYd2VREfjV1QUiIGmCBUqs1g/s1600/Terdakwa+Muhaimin+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="650" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCgl56XUQWlpZBLpnuwPwXpcaMpvf81umQbm7wZTmz97bTl9rpbOSxBoGwgkA2tsyercIMyAJwqTI6EiSNsVXXWdMzRRGb5Bz0HJpZxmKRO18ef8Yfh-ZGYd2VREfjV1QUiIGmCBUqs1g/s640/Terdakwa+Muhaimin+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Muhaimin (foto kanan) tersenyum usai di Vonis Bebas (5 Pebruari 2016/Foto Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya harus lebih teliti betul dalam menangani kasus Korupsi agar tidak terkesan “dipaksakan” saat menetapkan tersangka apalagi hanya 1 (Satu) orang saja, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Tingkat Pertama,  bahkan Hakim Agung Mahkamah Agung Rpublik Indonesia (MA RI) menyatakan tidak bersalah dan memvonis bebas.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi yang terjadi di PT Pasuruan Migas (PaMi), saat pembentukan menjadi salah satu perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang oleh Jaksa dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,5 milliar.<br /> <br /> Jaksa pun menetapkan 2 tersangka dari PT PaMi, yaitu Muchaimin selaku Komisaris dan Kasian Slamet sebagai Komisiaris Utama (Komut). Namun Kasian Slamet tak sampai diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, karena Dia (Kasian Slamet) melawan Kejaksaan Negeri Pasuruan lewat sidang Praper (Pra Peradilan) atas penetapan dirinya sebagai tersangka.<br /> <br /> Nasib Muchaimin pun tidak sebaik yang dialami Kasian Slamet. Status tersangka yang sempat melekat pada diri Kasian Slamet yang diberikan oleh Kejari Pasuruan akhirnya “terhapus” setelah gugatannya terhadap Kejari Pasuruan atas penetepan dirinya sebagai tersangka  dikabulkan oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan, Mooris M Sihombing, pada Rabu, 24 Juni 2015.<br /> <br /> Kejari Pasuruan pun “menelan pil pahit” atas kekalahannya di sidang Praper (Pra peradilan). Pada hal, anggaran negara sudah terpakai saat melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan tersangka namun hasilnya “sia-sia”, sebab Kasian Slamet “Selamat” pulang kerumah dan berkumpul dengan keluarganya.<br /> <br /> Walau dikalahkan di sidang Praper atas gugatan yang diajukan oleh Kasian Slamet selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Suryono Pane, Kejari Pasuruan masih bersemangat menyeret Muchaimin untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Muchaimin pun mendekam dipenjara dan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Tahsin. Tragisnya, penggiat anti Korupsi, ratusan bahkan ribuan masyarakat Pasurusan Khusunya, Indonesia pada umumnya mungkin sudah terlebih dahulu “memvonis” Muchaimin termasuk keluarganya sebagai “Koruptor”.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya lagi, JPU dari Kejari Pasuruan menuntut Muchaimin dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungana. Muchaimin pun diwajibkan untuk membbayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10,5 miliar. Apabila tidak dibayar, harta benda Muchaimin  akan disita oleh Jaksa dan dilelang. Kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi, diganti dengan penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> Namun fakta-fakta dalam persidangan berbalik 180 derajat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya justru tak sependapat dengan JPU. Muchaimin pun divonis bebas, pada Jumat, 5 Pebruari 2016.<br /> <br /> Dalam persidangan saat itu, Majelis Hakim menyatakan, bawha terdakwa Muchaimin selaku Komisiaris PT Pasuruan Migas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Membebaskan terdakwa dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Memulihkan nama baik terdakwa. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp 263.912,91 dan uang berupa dolar senilai USD 104.823.914 kepada PT Pasuruan Migas,” ucap Hakim Tahsin (Jumat, 5 Pebruari 2016).<br /> <br /> Divonis bebas oleh Majelis Hakim, Muchaimin pun tersenyum tapi JPU Kejari Pasuruan tak terima. JPU bersikukuh kalau Muchaimin adalah “Korupotor” dan harus dipenjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga JPU “ melawan” putusan Majelis Hakim dengan melakukan upaya hukum lewat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.<br /> <br /> Lagi-lagi “roda hukum” kembali berputar 180 derajat. Memori Kasasi JPU ditolak oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Muchaimin pun dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.<br /> <br /> Dalam petikan putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, seperti yang disampaikan Penasehat Hukum Muchaimin, Suryono Pane kepada media ini mengatakan, Melepaskan terdakwa H. Muhaimin tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontlag van alle rechtsvervolging).<br /> <br /> “Ini petikn putusan MA. Menyatakan Terdakwa H. Muhaimin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkantela melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan terdakwa H. Muhaimin tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontlag van alle rechtsvervolging); Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedududkan dan harkat serta martabantnya,” kata Pane saat membacakan petikan putusan yang dipeganganya.<br /> <br /> Pane menambahkan, dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung  yang menyatakan, belum dilakukan pembayaran terhadap nilai saham milik terdakwa oleh pemerintah Kab. Pasuruan tidaklah berarti pengalihan saham tersebut cacat hukum,  dan PT PaMi (Pasuruan Migas) menjadi BUMD karena pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang dan pembayaran harga saham tersebut dapat dilakukan setiap saat.<br /> <br /> "Dengan pertimbangan hukum tersebut, tuntas sudah perdebatan tentang keabsahan PT Pasuruan Migas sebagai BUMD. Dan putusan tersebut akan segera kita laporkan kepda pemegang saham Khususnya Pemkab Pasuruan,” ucap Pane<br /> <br /> Sekedar diketahui. Kasus Korupsi PT PaMi bermula dari adanya laporan masyarakat, yang mempertanyakan keabsahan tentang pendirian Perusda Pemkab Pasuruan (BUMD) ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Kemudian tim Kejaksaan Negeri Pasuruan turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan Tim Kejari Pasuruan setelah bekerjasama dengan Tim Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang menemukan, adanya kerugian negara dalam pembentukan PT Pasuruan Migas menjadi perususahaan milik Daerah (BUMD) Pemkab Pasursuan. <br /> <br /> Kemudian penyidik Kejari Pasuruan pun menetapkan Dua orang tersangka yaitu, Komisaris PT Pasuruan Migas, Muhaimin dan Kasian Slamet, selaku Komisiaris Utama. Keduanya pun dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Redaksi)

Tipikor Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas Oleh Hakim MA

Terdakwa Muhaimin (foto kanan) tersenyum usai di Vonis Bebas (5 Pebruari 2016/Foto Dok. BK) berita korupsi .co – Aparat Penegak Hukum (A...

»

Korupsi Dana Hibah Rp 10 Juta, Mantan Kepsek SD NI di Tuntut 2,5 Tahun Penajara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdit1HeMzh6dIjqba8ypP3xtDaXGNntQU5ikAYevalBeZSSgyVj4o9_F-IaAatZXnPiqydUelveiTbm-BUjQRyplX4eOFwEK3nZ2-zAgTe_uvHEdIfqdxQK0iCSmNuaqsqyJKOJLRISP8/s1600/IMG20180126130542.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdit1HeMzh6dIjqba8ypP3xtDaXGNntQU5ikAYevalBeZSSgyVj4o9_F-IaAatZXnPiqydUelveiTbm-BUjQRyplX4eOFwEK3nZ2-zAgTe_uvHEdIfqdxQK0iCSmNuaqsqyJKOJLRISP8/s1600/IMG20180126130542.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Asmadi (kiri) dan Iskandar Zulkarnaen</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Guru, adalah orang paling berjasa untuk mendidik orang-orang agar bisa membaca dan menulis, termasuk untuk menjadikan setiap orang menjadi manusia yang berahklak, bermoral serta berbudi luhur.<br /><br />Dan sejak reformasi tahun 1998, Pemerintah bertekad untuk memberantas praktek-praktek Korupsi, dan membersihkan pejabat-pejabat “nakal” di negeri ini, dengan melahirkan UU Korupsi serta membentuk lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Tidak hanya itu. Pada Nopember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2016 tentang satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).<br /><br />Namun anehnya, pejabat-pejabat “nakal” semakin banyak yeng terseret dalam lingkaran “hitam” kasus Korupsi mulai dari guru Sekolah Dasar (SD), Bupati/Wali Kota, Gubernur, Menteri, Jaksa, Polisi dan Hakim.<br /><br />Bentuk Korupsi yang dilakukan para pejabat pun bermacam-macam sesuai dengan jabatannya. Bentuk “Korupsi” didunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) seperti pembelian formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga  mencapai ratusan ribu rupiah, tergantung dari status dan fasilitas sekolah. <br /><br />Kemudian penarikan uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut.<br /><br />Belum lagi biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang tidak termasuk dalam Kurikulum pendidikan, jumlahnya juga bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa termasuk dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah).<br /><br />Belum lama ini, tepatnya tanggal 2 Maret 2018, 2 orang guru SMPN 2 Tulungagung dihukum pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, karena tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kepolisian Polres Tulungagung karena melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar ke SMPN 2 Tulungagung pada tahun lalu.  <br /><br /> Tidak hanya melakukan pungutan liar, pihak sekolah juga menerima siswa jauh melebihi kuota yang sudah ditetapkan yakin 320 orang siswa/i menjadi 406 orang siswa, yang sebahagian adalah titipan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung, Polisi, TNI dan Jaksa, yang juga ikut membayar pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah walau tidak ada aturannya. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pemerintah bertekad memberantas KKN, namun pemerintah pula sepertinya memelihara KKN itu. Lalu akapan negeri ini bersih dari KKN ?.<br /><br />Setelah 2 guru SMPN 2 Tulungagung di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, kini giliran mantan Kepala Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya ini menunggu Vonis, setelah JPU dari Kejari Surabaya membacakan surat tuntutannya.<br /><br />Jumat, 16 Maret 2018, Iskandar Zulkarnaen, mantan Kepala Sekolah SD NI dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan oleh JPU dari Kejari Surabaya, serta dituntut pula untuk mengembalikan uang kerugan negara yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp 10 juta rupiah.<br /><br />Uang yang dinikamati terdakwa adalah dana hibah yang dikucurkan Pemkot Surabaya pada tahun 2014 lalu,  sebesar Rp 320 juta untuk merenovasi gedung SD NI, dengan pelaksana Asmadi. Renofasi gedung SD NI yang dilakukan oleh Asmadi hanya penunjukkan dari Iskandar Zulkarnaen.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, ternyata perbaikan gedung itu belum selesai tetapi pembayaran sudah dilakukan lunas, akbibatnya terjadilah kerugian negara sebesar Rp 231 juta lebih. Kerugian negara sebesar Rp 22o juta lebih dinikamti oleh terdakwa Asmadi.<br /><br />Asmadi pun dituntut pidana penjara jauh lebih tinggi dari Iskandar Zulkarnaen, yakni 3 tahun dan 6 bulan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang yang dinikmati Asmadi sejumlah Rp 220 juta lebih.<br /><br />Atas perbuatan kedua terdakwa ini, JPU menjeratnya dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP. <br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini  untuk menyatakan; Bahwa terdakwa (Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupis sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair. Menghkum terdakwa Iskandar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 10 juta,”  ucap JPU Wira dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Rochmad.<br /><br />Atas surat tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan)-nya pada sidang berikutnya.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. Dibahwa komdan Heru Kamarullah selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara.<br /><br />Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan adanya dana hibah sebesar Rp 231 juta lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan pula ke pihak Yayasan.<br /><br />Kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya pun menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta.    <br /><br />Atas perbuatan Keduanya, penyidik menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).

Tipikor Korupsi Dana Hibah Rp 10 Juta, Mantan Kepsek SD NI di Tuntut 2,5 Tahun Penajara

Terdakwa Asmadi (kiri) dan Iskandar Zulkarnaen berita korupsi .co – Guru, adalah orang paling berjasa untuk mendidik orang-orang agar b...

»