BERITAKORUPSI.CO

Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Ketua PKIS Koesnan dan Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering juga turut diadili dalam perkara yang sama (Perkira terpisah).Masih adakah pihak lain lain yang terlibat?#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEies0_IZGVab3v8d08KBnCWznJKK2eNeIXMB1rBzXIgQj32eY5DoqSot_RldYr63NwsZd3QuwiBNobpfdZ0wqiMDZsg1h6KIZ1I5J9ifYwbki_U2KTxv_2lHdRcc9TPO0sylWSLW5lY8z0/s1334/IMG20210902100759.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEies0_IZGVab3v8d08KBnCWznJKK2eNeIXMB1rBzXIgQj32eY5DoqSot_RldYr63NwsZd3QuwiBNobpfdZ0wqiMDZsg1h6KIZ1I5J9ifYwbki_U2KTxv_2lHdRcc9TPO0sylWSLW5lY8z0/w640-h288/IMG20210902100759.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Riang Kulup Prayuda, adalah mantan Wakil Buputi Kabupaten Pasuruan tahun 2013 – 2018, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bukan sebagai Wakil Bupati atau mantan Waki Bupati Kabupaten Pauruan, melainkan diadili sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 <br /><br />Selain Riang Kulup Prayuda, Ketua PKIS Koesnan dan Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) juga turut diadili dalam perkara yang sama (Perkira terpisah). Namun masih adakah pihak lain yang terlibat?<br /><br />Saat ini Ketiganya (Riang Kulup Prayuda, Koesnan dan Wibisiono dalam perkara penuntutan masing-masing terpisah) diseret oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarj, Jawa Timur (Kamis, 2 September 2021) untuk diadili diahapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar, yang merugikan keuangan negara sejumlah  Rp10.626.393.465 berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiACvWFLVF4pAjc5zndoz8-zD-XwX5v5pnnjB8ixqqJCucS_4gFBWSo-mtrfnzw4BBtG2x11NiNDq-jhYVsMP-Y4HVNtMBGnwq0WcdbgdfhvuxW_o7Sa3F4dEQ2q-OrO2GCBao1tLCXdVQ/s1334/IMG20210902111115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiACvWFLVF4pAjc5zndoz8-zD-XwX5v5pnnjB8ixqqJCucS_4gFBWSo-mtrfnzw4BBtG2x11NiNDq-jhYVsMP-Y4HVNtMBGnwq0WcdbgdfhvuxW_o7Sa3F4dEQ2q-OrO2GCBao1tLCXdVQ/w640-h288/IMG20210902111115.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH, La Ode Tafrimada, SH, Rudi Purwanto, SH dan Hendro Nugroho, SH dari Kajari Kabupaten Pasurusan Terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda (dan Koesnan serta Wibisiono dalam perkara penuntutan masing-masing terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) yang dihadiri Tim Penasehat Terdaka, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Primair) Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsio. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Terseretnya Riang Kulup Prayuda sebagai Terdakwa dalam perkara ini disebitan dalam dakwaan JPU, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, pada Tanggal 01 Januari Tahun 2003, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia mendapatkan Alokasi Dana Bergulir yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Repubik Indonesia tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran 2003 Nomor SP-DIP : 012/XLIV/I/2003 tanggal 01 Januari 2003 dengan Kode Akun Kegiatan 05.5.01.863224.44.01.01 tentang Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003.<br /><br />Bahwa terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA Selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Tahun 2001 s/d 2013 berdasarkan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK/.13/II/2001 Tanggal 08 Februari 2001<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Puntir, Dusun Karangasem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9npa6acXX5pE1oVRISuG83qC1pUo64lVIa1otQ2l2Q_pL2cztKojW74MrK2r1pv0OZEaqY1LphVJOTzmNq521ndLC61NjizQjHbbfxKHvMhpo_Mvn3qyZ53UqaAX8kDDNhCyXi4hChlI/s1334/IMG20210902100626.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9npa6acXX5pE1oVRISuG83qC1pUo64lVIa1otQ2l2Q_pL2cztKojW74MrK2r1pv0OZEaqY1LphVJOTzmNq521ndLC61NjizQjHbbfxKHvMhpo_Mvn3qyZ53UqaAX8kDDNhCyXi4hChlI/w640-h288/IMG20210902100626.jpg" width="640" /></a></div>Bermula pada Tanggal 01 Januari Tahun 2003, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia mendapatkan Alokasi Dana Bergulir yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Repubik Indonesia tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran 2003 Nomor SP-DIP : 012/XLIV/I/2003 tanggal 01 Januari 2003 dengan Kode Akun Kegiatan 05.5.01.863224.44.01.01 tentang Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003.<br /><br />Terkait Petunjuk Teknis kegiatan pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia membuat Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak. <br /><br />Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003, memuat syarat dan Kriteria Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir yaitu : a. Berbadan hukum dan memiliki usaha persusuan ; b. Memperoleh dukungan, persetujuan, rekomendasi dari instansi yang membina koperasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; c. Memiliki kemampuan dan kesanggupan melakukan pengembangan usaha dibidang persusuan; d. Memiliki kesanggupan melakukan perguliran atas dana bantuan perkuatan dana bergulir yang diterima sesuai dengan Pedoman Teknis; e. Memiliki kemampuan berkoordinasi, bekerjasama, bermitra usaha dengan sesama koperasi primer dan koperasi sekunder yang berusaha dibidang peternakan sapi perah/persusuan;<br /><br />Kriteria tersebut wajib dibuktikan oleh Koperasi Penerima Bantuan dengan dokumen-dokumen sebagai syarat khusus yang salah satunya adalah dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menunjukan bahwa Koperasi Penerima Bantuan minimal Telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 2 (dua) tahun terakhir.<br /><br />Berdasarkan adanya informasi bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mendapatkan Alokasi Dana Bergulir tersebut, dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2003 sampai dengan bulan Juni Tahun 2003, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi dengan Koperasi Susu yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, <br /><br />Dalam Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Aula Pertemuan Kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Dadi Jaya Purwodadi, yang dihadiri oleh Pengurus KUTT (Koperasi Usaha Tani Ternak) Suka Makmur Grati yang diwakili oleh Hj. SITI ROHMAH dan Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, Pengurus Koperasi KPSP Setia Kawan yang diwakili oleh Saksi KOESNAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi HARIYANTO, Pengurus Koperasi KUD Dadi Jaya yang diwakili oleh SARMADUN (Alm) dan Saksi JUBAR NUSANANTA, Pengurus Koperasi KUD Sembada Puspo yang diwakili oleh Saksi SUHARTANTO dan SUSANTO, Pengurus Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Kop SAE Pujon) yang diwakili oleh saksi ABDI SUWASONO dan Saksi SUYANTO, Pengurus Koperasi DAU yang diwakili oleh saksi Drh. HERMANIADI dan Saksi WARDI ANANG RIYANTO, <br /><br />Sedangkan untuk Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Ir. KARDANI (Alm) dan Saksi Drs. R. RUDY PRIYANTO OETOMO. <br /><br />Pembahasan dalam rapat tersebut adalah tentang pembentukan Koperasi Sekunder untuk mendapatkan bantuan Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjcT2xlXt3f2-OZlrrhKpDL5u-7MpUnBYo7XHHPrusswWVHkjAnlQ6X9J8BumfCqmYPLZ4_K2OTvnuOLxI4XWHta4_cBIOkkGoSRJ3N5Dpozmzw1tIsfa7fuaKfa3Wvjih-7z1u2M6ahs/s1334/IMG20210902101413.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjcT2xlXt3f2-OZlrrhKpDL5u-7MpUnBYo7XHHPrusswWVHkjAnlQ6X9J8BumfCqmYPLZ4_K2OTvnuOLxI4XWHta4_cBIOkkGoSRJ3N5Dpozmzw1tIsfa7fuaKfa3Wvjih-7z1u2M6ahs/w640-h288/IMG20210902101413.jpg" width="640" /></a></div>Hasil dari rapat koordinasi tersebut peserta rapat bersepakat membentuk Koperasi Sekunder yang bernama Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (PKIS Sekar Tanjung) yang beranggotakan 6 (Enam) Koperasi Primer yaitu : <br />1. KPSP Setia Kawan yang berkedudukan di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan;<br />2. KUTT Suka Makmur yang berkedudukan di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;<br />3. KUD Dadi Jaya yang berkedudukan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;<br />4. KUD Sembada yang berkedudukan di Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;<br />5. KUD Dau yang berkedudukan di Kecamatan DAU Kabupaten Malang, dan <br />6. Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Kop SAE Pujon) yang berkedudukan di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.<br /><br />Dengan adanya kesepakatan untuk membentuk Koperasi Sekunder yang bernama Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung  tersebut, untuk menjalankan kegiatan usaha perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PKIS Sekar Tanjung membentuk kepengurusan dengan menunjuk : Saksi KOESNAN sebagai Ketua Koperasi ; Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA sebagai Sekertaris, dan Sdra. SARMADUN (Almarhum) sebagai bendahara.<br /><br />Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA dan SARMADUN (Alm) mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai Pengurus PKIS Sekar Tanjung tersebut adalah sebagai berikut : a. Mengelola Koperasi dan usahanya ; b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ; c. Menyelenggarakan Rapat Anggota ; d. Mengajukan laporan keuangan dan  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ; f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus ;  g. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan ; h. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ; i. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.<br /><br />Dengan telah terbentuknya PKIS Sekar Tanjung sebagai Koperasi Sekunder, maka PKIS Sekar Tanjung wajib melengkapi Kriteria Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut, PKIS Sekar Tanjung yang pada saat itu belum melaksanakan kegiatan perkoperasian berusaha melengkapi dokumen dan legalitas Badan Usaha Koperasi agar memenuhi kriteria Koperasi Sekunder yang dapat melakukan pengelolaan bantuan dana bergulir <br /><br />Sehingga Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, dan SARMADUN (Alm) yang mewakili Pengurus Koperasi memanipulasi data dan memalsukan dokumen pendirian PKIS Sekar Tanjung dengan cara :<br /><br />1. Membuat surat palsu berupa Daftar Hadir Rapat Pembentukan Pusat Koperasi Industri Susu “Sekar Tanjung” yang diberi Tanggal 15 Desember Tahun 2000, seakan-akan Pembentukan Koperasi PKIS Sekar Tanjung dilaksanakan pada tanggal 15 Desember Tahun 2000, yang mana dalam dokumen daftar hadir tersebut tercantum nama dan tanda tangan pengurus 6 (enam) Koperasi Primer, sedangkan faktanya Pengurus 6 (Enam) Koperasi Primer tidak pernah mengikuti Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung di Tahun 2000 yang dilaksanakan di Kantor KPSP Setia Kawan Nongkojajar;<br /><br />2. Membuat Dokumen Neraca Keuangan Palsu Pertanggal 30 November Tahun 2000 terkait dengan Modal Awal PKIS Sekar Tanjung yang didapatkan Dari anggota Primernya yaitu berupa Simpanan Pokok Rp5.000.000 dari Setiap Anggota Koperasi Primer sehingga Total Simpanan Pokok Rp30.000.000, dan Simpanan Khusus Sejumlah Rp500.000.000 dari Masing-Masing Koperasi Primer <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_XpWVpMNEd-HAz-J4-s1OnwpyVvZCCZpxhvkOvy8aakAxOKviRnGZQoQNzwG-FEIIwbPInOivK64lDgTlkn9lZnbNEFIpzuPvuHR5bbj91W_OhvD01gdGXx4P5yPcRtlzDNFU9_H6Mlw/s1334/IMG20210902100733.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_XpWVpMNEd-HAz-J4-s1OnwpyVvZCCZpxhvkOvy8aakAxOKviRnGZQoQNzwG-FEIIwbPInOivK64lDgTlkn9lZnbNEFIpzuPvuHR5bbj91W_OhvD01gdGXx4P5yPcRtlzDNFU9_H6Mlw/w640-h288/IMG20210902100733.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga Total Simpanan Khusus Rp3.000.000.000  (Tiga miliar rupiah), dengan tujuan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mempunyai Modal Awal untuk melaksanakan kegiatan perkoperasian, sedangkan faktanya masing-masing Pengurus Koperasi Primer tidak pernah menyerahkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebesar jumlah tersebut kepada Pengurus PKIS Sekar Tanjung;<br /><br />3. Bekerja sama dengan Ir. KARDANI (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Saat ini Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur) dalam proses penerbitan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK/.13/II/2001 Tanggal 08 Februari 2001, yang menunjukan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mengesahkan Akta Pendirian Koperasi sejak tahun 2001, sedangkan faktanya PKIS Sekar Tanjung baru dibentuk pada Tahun 2003<br /><br />4. Memalsukan Laporan Keuangan / Neraca Keuangan dalam Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2005 setelah PKIS Sekar Tanjung melaksanakan kegiatan Produksi dan menjalankan kegiatan usaha, yang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tersebut PKIS Sekar Tanjung memiliki Total Simpanan Pokok sebesar Rp30.000.000 dan Simpanan Khusus sebesar Rp3.000.000.000, sedangkan faktanya satu-satunya Modal Usaha PKIS Sekar Tanjung adalah sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah) yang merupakan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2003.<br /><br />Untuk memperkuat adanya tindakan memanipulasi data dan memalsukan dokumen pendirian PKIS Sekar Tanjung terdapat bukti-bukti sebagai berikut :<br /><br />1. Adanya Surat Keterangan Nomor : 02/IV/SBU/2003 Tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat oleh NY. SRI BUDI UTAMI, SH selaku Notaris di Pasuruan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 7 (Tujuh) Bidang Tanah yaang menjadi lokasi pembangunan Pabrik PKIS Sekar Tanjung yang kesemuanya berlokasi di Desa Mortopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sedang dalam proses balik nama atas nama Saksi KOESNAN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini menunjukan bahwa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003 PKIS belum melaksanakan kegiatan usaha perkoperasian karena pada Tahun 2003 lokasi tanah tersebut masih kosong dan sedang dalam proses pembebasan lahan oleh Saksi KOESNAN;<br /><br />2. Adanya Surat Nomor : 460.353.2.295 Tanggal 28 Juli 2003, Perihal Undangan Peninjauan Lapang, yang ditandatangani oleh BAMBANG TS. BINANTORO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengundang PKIS Sekar Tanjung untuk melakukan peninjauan lapang untuk memperoleh ijin lokasi baru diatas tanah seluas ± 27.425 M2 terletak di Desa Mortopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini menunjukan bahwa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003 PKIS belum melaksanakan kegiatan usaha perkoperasian karena pada Tahun 2003 lokasi tanah tersebut masih kosong dan sedang dalam proses ijin lokasi;<br /><br />3. Adanya Surat Nomor : 094/PKIS/ST/XI/08 Tanggal 17 November 2008 Perihal Pemberitahuan Belum Beroperasi, yang dibuat oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung yang ditandatangani oleh SARMADUN (Alm.) ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, yang pada pokoknya dalam rangka penyampaian SPT Tahunan 2003, PKIS Selaku Wajib Pajak menyampaikan bahwa pada tahun 2003 PKIS Sekar Tanjung belum beroperasi. Dokumen tersebut menunjukan bahwa Pengurus PKIS Sekar Tanjung menyadari bahwa PKIS Sekar Tanjung belum melaksanakan kegiatan perkoperasian sejak Tahun 2000 sampai Tahun 2003.<br /><br />Selain melengkapi Kriteria Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pengesahan kepengurusan Koperasi Sekunder, Pengurus PKIS Sekar Tanjung mendatangi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan surat keputusan pengurus PKIS Sekar Tanjung Tahun 2003 yang dibuat pada tanggal 01 April 2003 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kasubdin Kelembagaan yang mewakili Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhahSisfqxWq4DB0KmQ9JaWqn6OlXlF7RpeQNMoe9LjIzbsyrjB6mz8iRrf47KPA0qAgEgoQnat3aLM2-zfnNXDSSlosK9SJZxwr1JgADTpvluZrRrrk3b5qmqWdgEDKVPqNkBPrv1yT-Y/s1334/IMG20210902100759.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhahSisfqxWq4DB0KmQ9JaWqn6OlXlF7RpeQNMoe9LjIzbsyrjB6mz8iRrf47KPA0qAgEgoQnat3aLM2-zfnNXDSSlosK9SJZxwr1JgADTpvluZrRrrk3b5qmqWdgEDKVPqNkBPrv1yT-Y/w640-h288/IMG20210902100759.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang mana dokumen tersebut dibuat 2 (dua) bulan sebelum Surat Nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 Perihal Pengajuan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dikirimkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur kepada Kementerian Koperasi, dan 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor : 95.1/Kep/MKUKM/VII/2003 Tanggal 08 Juli 2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003.<br /><br />Bahwa karena PKIS Sekar Tanjung baru didirikan pada Tahun 2003 dan belum menjalankan usaha perkoperasian pada Tahun tersebut, maka PKIS Sekar Tanjung tidak memenuhi syarat dan tidak layak mendapatkan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, <br /><br />Namun demikian Pengurus PKIS Sekar Tanjung yang menyadari hal tersebut, kemudian mempunyai inisiatif memanfaatkan eksistensi 6 (Enam) Koperasi Primer anggotanya untuk membuat semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan proposal permohonan bantuan dana bergulir kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena Pengurus PKIS Sekar Tanjung menyadari bahwa 6 (Enam) Koperasi Primer anggotanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut.<br /><br />Perintah dan instruksi dari Pengurus PKIS Sekar Tanjung dilakukan pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Agustus Tahun 2003 sampai dengan bulan September Tahun 2003, masing-masing Pengurus Koperasi Primer atas arahan dari Saksi KOESNAN selaku Ketua, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA Selaku Sekretaris, dan SARMADUN (Alm.) selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung dengan Tugas dan Kewenangannya memerintahkan Koperasi Primer untuk melengkapi sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman dana bergulir perkuatan pengembangan Sarana Usaha Persusuan yang akan dikirimkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br /><br />Atas arahan dari Pengurus PKIS Sekar Tanjung tersebut, kemudian masing-masing Pengurus 6 (Enam) Koperasi Primer membuat dan melengkapi dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen Permohonan Dana Bergulir untuk Perkuatan Modal Usaha Koperasi yang ditujukan kepada Dinas Koperasi; 2. Dokumen SIUP Koperasi Primer 3. NPWP Koperasi Primer 4. Dokumen Susunan Pengurus Koperasi Primer; 5. Foto Copy AD / ART Koperasi Primer; 6. Surat Pernyataan dari masing-masing Pengurus Koperasi Primer; 7. Kwitansi Penerimaan bantuan dana bergulir yang ditandatangani Ketua dan Bendahara Koperasi Primer.<br /><br />Setelah dokumen-dokumen tersebut dibuat dan dilengkapi oleh 6 (Enam) Koperasi Primer, Dokumen permohonan dana bergulir tersebut kemudian oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung dikirimkan ke Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur sebagai instansi Pembina Koperasi Sekunder untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang selanjutnya atas permohonan tersebut, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mengusulkan 6 (Enam) Koperasi Primer yang dimohonkan untuk mendapatkan bantuan dana bergulir, <br /><br />Dengan mengirimkan surat Nomor : 518/1186/103/2003 Tanggal 20 Juni 2003 Perihal Bantuan Perkuatan Dana Bergulir, yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta yang bersama surat tersebut, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur melampirkan identitas koperasi penerima bantuan.<br /><br />Kemudian Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mengirimkan usulan PKIS Sekar Tanjung menjadi Koperasi Penerima Bantuan Dana bergulir, dan setelah di terima oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, Pimpinan Proyek Bantuan Dana Bergulir Pada Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2003 yaitu saksi TENGKU ADY YUSHAN kemudian melakukan tugasnya yaitu meneliti, memverifikasi, dan menilai kelengkapan Administrasi permohonan bantuan dana bergulir dan kemudian membuat Surat Perintah Pembayaran untuk pencairan Dana Bergulir ke Rekening Koperasi Penerima Bantuan sesuai dengan yang ditetapkan. <br /><br />Setelah saksi TENGKU ADY YUSHAN melakukan tugasnya berdasarkan penilaiannya tersebut, saksi TENGKU ADY YUSHAN selaku Pimpinan Proyek Dana Bergulir merekomendasikan nama-nama koperasi yang memenuhi syarat dan kriteria selaku Penerima Bantuan Dana Bergulir.<br /><br />Atas Rekomendasi tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 95.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 Tanggal 08 Juli 2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003, <br /><br />Surat keputusan tersebut pada pokoknya mengalokasikan bantuan dana bergulir Sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milar rupaih) kepada koperasi Primer dengan rincian masing-masing koperasi sebagai berikut :<br />NO. Nama Koperasi        <span>    </span>  Jumlah Bantuan       Keterangan<br />1. KPSP Setia Kawan         <span></span>Rp3.750.000.000       3 Kelompok<br />2. KUD Dadi Jaya        <span>    </span><span>   </span>Rp3.750.000.000      3 Kelompok<br />3. KUD Sembada         <span>    </span><span>   </span>Rp3.750.000.000      3 Kelompok<br />4. KUTT Suka Makmur      Rp3.750.000.000      3 Kelompok<br />5. Kop. SAE Pujon              Rp5.000.000.000      3 Kelompok<br />6. KUD DAU                      <u>Rp5.000.000.000     3 Kelompok +</u><br />                             Total      Rp25.000.000.000    <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNb8ACDVvCJ7ueUOirfWTYKnwHzIwHPegm9-iq9Iq07fAyG0fVbHYrl9prKKS4eRmCh8djX1mh2UIT_uiJABsPp61aUUbKkKP4OgVYfK0JwRvfpsq56e3OY1FNwAshDRbMXqmvavhEOQ/s1334/IMG20210902100626.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNb8ACDVvCJ7ueUOirfWTYKnwHzIwHPegm9-iq9Iq07fAyG0fVbHYrl9prKKS4eRmCh8djX1mh2UIT_uiJABsPp61aUUbKkKP4OgVYfK0JwRvfpsq56e3OY1FNwAshDRbMXqmvavhEOQ/w640-h288/IMG20210902100626.jpg" width="640" /></a></div>Anggaran tersebut kemudian ditransferkan ke Rekening masing-masing Koperasi Primer dan wajib digunakan oleh Koperasi peternak untuk pengembangan usaha pabrik Susu Ultra High Temperatur (UHT) di Jawa Timur sesuai dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.<br /><br />Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak, telah diatur terkait dengan Penyaluran Dana Bergulir dan Pengelola Dana Bergulir sebagai berikut : d. Koperasi Sekunder membuka Rekening untuk menampung bantuan perkuatan dana bergulir dari koperasi-koperasi Primer Terpilih sebagai modal penyertaan untuk pengembangan usaha persusuan (Pasal 8 Ayat (2) huruf b) ; e. Koperasi Primer Melimpahkan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir tersebut kepada koperasi sekunder untuk pengembangan usaha persusuan (Pasal 8 Ayat (1) Huruf g)<br /><br />Lebih lanjut dalam Pasal 9 Huruf c Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 telah ditentukan bahwa Penyaluran dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM disalurkan ke Rekening Koperasi Primer untuk selanjutnya diserahkan kepada Koperasi Sekunder yang di tunjuk oleh Koperasi Primer, Dana Bergulir yang diterima Koperasi Sekunder digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang riil yaitu pengadaan peralatan pabrik Susu berupa mesin-mesin pengolah susu.<br /><br />Dalam pelaksanaan Pedoman teknis tersebut, Setelah uang dana bergulir masuk ke Rekening masing-masing Koperasi Primer, Saksi KOESNAN selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung, pada Tanggal 08 Agustus 2003 mengumpulkan masing-masing ketua Koperasi Primer di Kantor KUD Dadi Jaya yang terletak di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan mengadakan Rapat Khusus Penunjukan Pengelola Dana Bergulir, yang dihadiri oleh H.M. MOENAWAR Selaku Ketua KPSP Setia Kawan, Hj. SITI ROCHMAH ABIDIN selaku Ketua KUTT Suka Makmur, SARMADUN (Alm) Selaku Ketua KUD Dadi Jaya, Saksi SUHARTANTO selaku Ketua Koperasi KUD Sembada, saksi ABDI SUWASONO Selaku Ketua Kop SAE Pujon, saksi Drh. HERMANIADI Selaku Ketua Koperasi DAU dan Saksi KOESNAN selaku Ketua Koperasi Sekunder PKIS Sekar Tanjung, <br /><br />Dalam Rapat Khusus tersebut disepakati bahwa masing-masing Koperasi Primer menunjuk dan memberi kuasa kepada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung  yang berkedudukan di jalan Raya Puntir, Desa Mortopuro, Kecamatan purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk menerima dan mengelola Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk pengembangan sarana usaha persusuan di Jawa Timur dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir tersebut sesuai dengan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003, <br /><br />Kemudian Setelah Rapat Khusus Penunjukan Pengelola Dana Bergulir dilakukan, pada Tanggal 15 Agustus 2003, masing-masing koperasi Primer membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus PKIS Sekar Tanjung yakni Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, dan SARMADUN (Alm.) terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir Untuk Pengembangan Usaha Persusuan, <br /><br />Perjanjian Kerja Sama tersebut pada pokoknya masing-masing Koperasi Primer menyerahkan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PKIS Sekar Tanjung yang akan digunakan oleh PKIS Sekar Tanjung untuk mendirikan Pabrik Industri Susu Ultra High Temperature (UHT) dengan kapasitas terpasang 40 (empat puluh) Ton perhari, <br /><br />Dalam perjanjian tersebut Koperasi Primer juga memberikan Hak kepada PKIS Sekar Tanjung untuk menunjuk langsung rekanan dalam pengadaan peralatan industri persusuan, dan PKIS Sekar Tanjung berkewajiban melakukan perguliran atas keuntungan bersih yang diterima berdasarkan Pedoman Teknis, <br /><br />Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung dan masing-masing Pengurus Koperasi Primer. Dalam Surat Perjanjian Kerjasama secara berurutan dengan Nomor : 09/VIII/PKIS/2003, Nomor : 10/VIII/PKIS/2003, Nomor : 11/VIII/PKIS/2003, Nomor : 12/VIII/PKIS/2003, Nomor : 13/VIII/PKIS/2003, dan Nomor : 14/VIII/PKIS/2003, <br /><br />Namun Pengurus PKIS Sekar Tanjung yaitu Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, dan SARMADUN (Alm.) saat menginstruksikan kepada 6 (Enam) Koperasi Primer sebagai anggotanya sama sekali tidak menunjukan dan mensosialisasikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak sehingga Pengurus 6 (Enam) Koperasi Primer sebagai anggota PKIS Sekar Tanjung tidak memahami tugas, kewajiban, dan bagaimana bentuk atau mekanisme pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM karena Pengurus PKIS Sekar Tanjung <br /><br />Hanya menjanjikan kepada Pengurus 6 (Enam) Koperasi Primer jika PKIS Sekar Tanjung berhasil membangun Industri maka PKIS Sekar Tanjung akan membeli susu dari 6 (Enam) Koperasi Primer dengan harga yang tinggi bahkan Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak pernah menyampaikan kepada 6 (Enam) Koperasi Primernya terkait dengan adanya kewajiban PKIS Sekar Tanjung untuk membagi Sisa Hasil Keuntungan (SHU) untuk Koperasi Primer, <br /><br />Sehingga ke 6 (Enam) Koperasi Primer sama sekali tidak mengetahui jika mereka berhak mendapatkan sebagian SHU dari PKIS Sekar Tanjung dalam pengelolaan bantuan dana bergulir.</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Bz6_25lZ7_YdK1WNpBIePRxCKSFVUpCUtdeWsCJxTageN_-Lxwe1anmAUkVq3T8ty6Mi3BU72hbeCNPw_4Q5bSZ48f9sGF5avt1vvSBUmNhAlR0mk8pouc_sgKqaH97Newa_WMAb3S0/s1334/IMG20210902111115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Bz6_25lZ7_YdK1WNpBIePRxCKSFVUpCUtdeWsCJxTageN_-Lxwe1anmAUkVq3T8ty6Mi3BU72hbeCNPw_4Q5bSZ48f9sGF5avt1vvSBUmNhAlR0mk8pouc_sgKqaH97Newa_WMAb3S0/w640-h288/IMG20210902111115.jpg" width="640" /></a>Kemudian dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tersebut, 6 (Enam) Koperasi Primer sebagai Anggota Koperasi Sekunder PKIS Sekar Tanjung, melalui Pengurusnya mengirimkan atau memindahbukukan Dana Bergulir ke Rekening Giro milik PKIS Sekar Tanjung dengan Nomor Rekening Bank Bukopin Cabang Surabaya : 1003051117 atas nama PKIS Sekar Tanjung, dengan rincian Transaksi Pemindahbukuan sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">1. Transaksi Pemindahbukuan yang pertama yaitu Pada Tanggal 20 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah);<br /><br />2. Transaksi Pemindahbukuan yang Kedua yaitu Pada Tanggal 21 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari KUD DADI JAYA;<br /><br />3. Transaksi Pemindahbukuan yang Ketiga yaitu Pada Tanggal 21 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Koperasi SETIA KAWAN;<br /><br />4. Transaksi Pemindahbukuan yang Keempat yaitu Pada Tanggal 21 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) dari Koperasi KUD DAU;<br /><br />5. Transaksi Pemindahbukuan yang Kelima yaitu Pada Tanggal 21 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Koperasi SUKA MAKMUR;<br /><br />6. Transaksi Pemindahbukuan yang Kelima yaitu Pada Tanggal 21 Oktober 2003 ada pemindahbukuan sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).<br /><br />Sehingga Jumlah Total Transaksi Pemindahbukuan dari Koperasi Anggota (Primer) kepada Koperasi Sekundernya PKIS Sekar Tanjung adalah RP25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah).<br /><br />Setelah uang dana bergulir Rp25.000.000.000 masuk ke dalam Rekening Giro milik PKIS Sekar Tanjung, kemudian pada tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2003 Pengurus PKIS Sekar Tanjung menunjuk CV. NURWY STEEL ENGINEERING selaku Penyedia Barang untuk Pengadaan Peralatan Pabrik Susu UHT di PKIS Sekar Tanjung, <br /><br />Penunjukan tersebut dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Pengurus PKIS Sekar Tanjung yaitu Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, dan SARMADUN (Alm.) dengan Saksi WIBISONO NYOTO (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. NURWY STEEL ENGINEERING, <br /><br />Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, CV. NURWY STEEL ENGINEERING wajib melaksanakan pengadaan mesin-mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis  Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 sebagai berikut : <br /><br />1. Ultra Milk Temperature Milk Processing 1 (Satu) Paket ; 2. Ultra High Temperature Milk Filler 1 (Satu) Paket ; 3. Extended Slef Life Filler For Pasreurised Milk 1 (Satu) Paket ; 4. Aseptic Buffer Tank and Automatic CIP ; 5. Chilled Water Equipment 1 (Satu) Paket ; 6. Steam Boiler 1 (Satu) Paket.<br /><br />Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. NURWY STEEL ENGINEERING tersebut, telah ditentukan untuk biaya pengadaan mesin pengolah susu adalah sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah), dengan jangka waktu pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dimulai sejak Tanggal 24 Oktober 2003 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2005.<br /><br />Dalam pelaksanaan pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) di PKIS Sekar Tanjung tersebut, terjadi permufakatan antara saksi WIBISONO NYOTO dan H.R. NOERWYNDHO yang saat itu menjabat selaku Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ODNVMHFMnO4V7SiqzkijJVbLmzvN8wOnWa4pfgyY_PdOK2Ot08m54PDFkgeEN_oLQ0YUOGGIN23FwUY2qsB3XYeb3_Ot6zhmi0B_zSsBi5WQji3esorvEr_K12WvCGNHU3pNMuLzumw/s1334/IMG20210902100759.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ODNVMHFMnO4V7SiqzkijJVbLmzvN8wOnWa4pfgyY_PdOK2Ot08m54PDFkgeEN_oLQ0YUOGGIN23FwUY2qsB3XYeb3_Ot6zhmi0B_zSsBi5WQji3esorvEr_K12WvCGNHU3pNMuLzumw/w640-h288/IMG20210902100759.jpg" width="640" /></a></div>Permufakatan tersebut dilakukan dengan cara, saksi WIBISONO NYOTO selaku direktur CV. NURWY STEEL ENGINEERING secara bertahap membuat surat permintaan pencairan dana kepada Pengurus PKIS Sekar Tanjung dan meminta Pengurus PKIS Sekar Tanjung untuk mentransfer uang pelaksanaan proyek pengadaan ke Rekening Giro Bank BNI Cabang Malang dengan Nomor Rekening 012.489.001, <br /><br />Namun Nomor Rekening tersebut bukan merupakan Rekening atas nama saksi WIBISONO NYOTO selaku Direktur melainkan Nomor Rekening tersebut tercatat atas nama H.R. NOERWYNDHO yang saat itu menjabat selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia Pusat, yang mana jabatan H.R. NOERWYNDHO pada tahun 2003 selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia Pusat tertuang dalam dokumen sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Nomor : 39/GKSI.PNG/V/2000 Tanggal 03 Mei 2000, Perihal Lahan Untuk Pembibitan Sapi Perah, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh NOERWYNDHO selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia;<br /><br />2. Lampiran Surat Nomor : 34/GKSI.PNG/XII/2000 Tanggal 17 April 2000, tentang Konsep Piagam kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I. dengan Gabungan Koperasi Susu Indonesia, yang dalam Dokumen Konsep Piagam kerjasama tersebut, NOERWYNDHO, SE. Selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia;<br /><br />3. Surat Nomor 20/Kop/OCM/VI/03 Tanggal 23 Juni 2003, Perihal Klaim Sapi Mati Tahap I, yang pada pokoknya surat tersebut dibuat oleh Koperasi Sapi Potong OKU CIPTA MANDIRI yang ditujukan kepada Bapak NOERWYNDHO GKSI Pusat di Jakarta.<br /><br />Kemudian menindaklanjuti Perjanjian antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. NURWY STEEL ENGINEERING, saksi WIBISONO NYOTO selaku Direktur CV. NURWY STEEL ENGINEERING mengirimkan surat permintaan pencairan dana dan  surat permintaaan pencairan dana yang dikirimkan oleh saksi WIBISONO NYOTO yang bekerja sama dengan H.R. NOERWYNDHO, <br /><br />Kemudian Pengurus PKIS Sekar Tanjung mentransferkan uang dari Rekening Giro Bank Bukopin Cabang Surabaya dengan Nomor Rekening : 1003051117 atas nama PKIS Sekar Tanjung ke Rekening Giro Bank BNI Cabang Malang dengan Nomor Rekening : 012.489.001 atas nama CV. NURWEY STEEL yang mana direkturnya H.R. NOERWYNDHO, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />No.    Tanggal Transfer        <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Jumlah Yang di Transfer<br />1. Tangal 30 Oktober 2003         <span>    </span>:  Rp10.000.000.000<br />2. Tangal 27 Januari 2004         <span>    </span>  :  Rp   7.500.000.000<br />3. Tangal 27 September 2004    <span>    </span> :  Rp   2.500.000.000<br />4. Tangal 22 Desember 2004          :  Rp   1.500.000.000<br />5. Tangal 21 Februari 2005        <span>    </span> :  Rp      500.000.000<br />6. Tangal 29 Maret 2005                 :  Rp     500.000.000<br />7. Tangal 10 Mei 2005         <span>    </span><span>    </span>   :  Rp     500.000.000<br />8. Tangal 27 Juni 2005        <span>    </span><span>    </span>   :   Rp     650.000.000<br />9. Tangal 25 Juli 2005        <span>    </span>        :   Rp     600.000.000<br />10. Tanggal 26 Agustus 2005    <span>    </span> :   <u>Rp     750.000.000 +</u><br /><b>        JUMLAH TOTAL                   Rp25.000.000.000</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs_vNa3uwuTIl3bbOp9H9BVgsB_2MD9J58aYuRu09-l9PgYWMTQC9MKmO19194BBoqnQHloBqj_69KshLLxo2katNr6X7hcCCmQxJ5uRN_CZPfuigzk4nrj9LSFXfE4val1aeI5LoU0_U/s1334/IMG20210902111115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs_vNa3uwuTIl3bbOp9H9BVgsB_2MD9J58aYuRu09-l9PgYWMTQC9MKmO19194BBoqnQHloBqj_69KshLLxo2katNr6X7hcCCmQxJ5uRN_CZPfuigzk4nrj9LSFXfE4val1aeI5LoU0_U/w640-h288/IMG20210902111115.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah uang tersebut masuk kedalam rekening H.R. NOERWYNDHO, kemudian saksi WIBISONO NYOTO bersama-sama dengan H.R. NOERWYNDHO bekerja sama dalam melaksanakan pengadaan barang mesin pengolah Susu Ultra High Temperature (UHT) dengan membagi tugas satu sama lain yakni saksi WIBISONO NYOTO mengerjakan sebagian pekerjaan perakitan mesin yang dapat dikerjakan secara manual dengan alat-alat sederhana, <br /><br />Sedangkan H.R. NOERWYNDHO mengadakan kontrak Jual Beli dengan PT. TETRA PAK INDONESIA untuk impor beberapa mesin susu Ultra High Temperature (UHT). <br /><br />Mesin-mesin yang pengadaannya langsung dikerjakan oleh saksi WIBISONO NYOTO diantaranya adalah sebagai berikut :<br />a. Tangki Penampungan Pertama kapasitas 25.000 s/d 30.000 liter (1 Unit) yang dilengkapi dengan Pompa; b. Alat Pendingin (1 Unit); c. Tangki Penampungan Kedua kapasitas 25.000 s/d 30.000 liter (1 Unit) yang dilengkapi dengan Pompa; d. Tangki Proses Mixing Tank (Tangki Pengaduk) dengan Kapasitas 10.000 liter (5 Unit); e. Tangki Penampungan dengan Kapasitas 10.000 liter (10 Unit); f. Steam Boiler Kapasitas 5 Ton (1 Unit)<br /><br />Sehingga jika diuraikan berdasarkan bentuk dan fungsinya, hanya terdapat beberapa mesin yang pengadaannya langsung dilakukan oleh saksi WIBISONO NYOTO diantaranya sebagai berikut : 1. Ice Bank; 2. Storage Tank 3. Boiler 2 T/H; 4. Detergent Tank 2.000 it For Acid & Lye; 5. Transfer Pumps; 6. Sanitary Piping;7. Pipe Support & Holder; 8. Milk Reception Equitment.<br /><br />Selain mesin-mesin yang pengadaannya langsung dilakukan oleh saksi WIBISONO NYOTO tersebut, H.R. NOERWYNDHO berperan dalam melaksanakan pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) untuk PKIS Sekar Tanjung dengan cara membeli beberapa mesin pengolah Susu Ultra High Temperature (UHT) dari PT. TETRA PAK INDONESIA, <br /><br />Namun berdasarkan Kontrak jual beli antara H.R. NOERWYNDHO dengan PT. TETRA PAK INDONESIA, dalam kontrak tersebut H.R. NOERWYNDHO menandatangani kontrak mewakili PKIS Sekar Tanjung tanpa dasar yang jelas, karena kedudukan H.R. NOERWYNDHO Pada Tahun 2003 adalah sebagai Ketua Umum GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) dan bukan merupakan Pengurus maupun Anggota dari PKIS Sekar Tanjung dan juga bukan merupakan Direktur ataupun Personil Perusahaan CV. NURWY STEEL ENGINEERING bahkan nama H.R. NOERWYNDHO tidak termasuk sebagai pihak penyedia barang berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. NURWY STEEL ENGINEERING.<br /><br />Untuk mendapatkan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) dari PT. TETRA PAK INDONESIA, H.R. NOERWYNDHO mewakili PKIS Sekar Tanjung membuat kontrak jual beli dengan PT. TETRA PAK INDONESIA melalui Kontrak Nomor : TPI/TFA 200 S/GKSI/2003/9 <br /><br />Kontrak tersebut ditandatangani oleh Mr. H.M. NOERWYNDHO selaku President Commisioner PKIS Sekar Tanjung, Mr. PETER LOGAN Selaku Managing Direktor PT. TETRA PAK INDONESIA, dan Ir. A. WAHAB ASJARI selaku President Director PT. TETRA PAK INDONESIA, <br /><br />Dalam kontrak tersebut disepakati harga mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) yang akan dibeli oleh PKIS Sekar Tanjung adalah senilai 882.500 USD (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) untuk pembelian mesin-mesin sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiCk3th97e1tdtKcs89Z_ztEvSjZNTkn6EKz86yXw0VC_g85JEl7iy_U8nPb1tjOsf8dE1asW__EQvcYT_6dm8BFMya0eh730Ah-v94xTOTezSJmYtelyuUM527c6o_gppB2yrwsUclH4/s2048/NO+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1514" data-original-width="2048" height="474" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiCk3th97e1tdtKcs89Z_ztEvSjZNTkn6EKz86yXw0VC_g85JEl7iy_U8nPb1tjOsf8dE1asW__EQvcYT_6dm8BFMya0eh730Ah-v94xTOTezSJmYtelyuUM527c6o_gppB2yrwsUclH4/w640-h474/NO+1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk proses jual beli mesin Pengolah Susu Ultra High Temperature (UHT) tersebut, Kemudian terjadi 2 kali addendum (Perubahan) Kontrak yaitu : addendum pertama tanggal 25 Agustus 2003 dan addendum yang kedua pada tanggal 03 Agustus 2004, kemudian disepakati sisa pembayaran untuk mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) yang akan dibeli oleh PKIS Sekar Tanjung adalah senilai 637.000 USD (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dolar Amerika Serikat), adapun deskripsi addendum kontrak kedua atau yang terakhir sebagai pelaksanaannya adalah sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb2XQfdnGOTVrxeG6aW0Sa7RLZs2_oDgNJzvo88-7I6rF76JYGbOi-WJtHf2lUrD0G_XTopEAJb8SRo_YoAgUdzGX9Gh9O5oN-_mv2IjS4OTmS_qy78k_X-rNWI3SSw8JOY-zGRo8TsUU/s2048/No+2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1400" data-original-width="2048" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb2XQfdnGOTVrxeG6aW0Sa7RLZs2_oDgNJzvo88-7I6rF76JYGbOi-WJtHf2lUrD0G_XTopEAJb8SRo_YoAgUdzGX9Gh9O5oN-_mv2IjS4OTmS_qy78k_X-rNWI3SSw8JOY-zGRo8TsUU/w640-h438/No+2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain kedua perjanjian tersebut diatas, terdapat juga Perjanjian Penjualan Peralatan Tangki Aseptik antara PKIS Sekar Tanjung Jawa Timur dengan PT Tetra Pak Indonesia dengan nomor TPI/-Atank 20T/Sekartanjung/2005/3 tertanggal 18 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh H.M. NOERWYNDHO selaku Presiden Komisaris dan Saksi KOESNAN selaku Direktur yang mewakili PKIS Sekar Tanjung dengan PETER LOGAN selaku Managing Director dan ANDA JAPAR mewakili PT TETRA PAK INDONESIA senilai 350.000 USD (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat), dengan daftar harga barang-barang perlengkapan yang dibeli yaitu : ASEPTIC TANK 20T PRICE (USD) 350,000.0 dan VAT PRICE (USD) 35,000.0<br /><br />Setelah barang-barang tersebut dikirimkan oleh PT. TETRA PAK INDONESIA, telah dilakukan pembayaran berdasarkan invoice pembelian barang yang dilakukan PKIS Sekar Tanjung melalui H.R. NOERWYNDHO dengan PT. TETRA PAK INDONESIA tersebut, diketahui pengeluaran riil pembayaran mesin-mesin berdasarkan Invoice tersebut adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pada Tanggal 30 Desember 2005 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 385.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />2. Pada Tanggal 30 Desember 2005 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 350.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />3. Pada Tanggal 31 Januari 2006 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 35.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />4. Pada Tanggal 29 Mei 2006 telah disepakati harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 15.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />5. Pada Tanggal 28 Februari 2007 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 50.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />6. Pada Tanggal 28 Januari 2008 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 50.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice;<br /><br />7. Pada Tanggal 31 Januari 2012 harga pembayaran berdasarkan invoice sebesar 50.000 USD yang dibayarkan dalam jangka waktu 30 Hari sejak dikeluarkannya Invoice.<br /><br />Sehingga total pembelian mesin Pengolah Susu Ultra High Temperature (UHT) dari PT. TETRA PAK INDONESIA menghabiskan dana sebesar 935.000 USD (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dolar Amerika Serikat).<br /><br />Terhadap barang-barang yang telah dibeli dari PT. TETRA PAK INDONESIA dan terpasang pada PKIS SEKAR TANJUNG telah dilakukan perhitungan dan berdasarkan hitungan Ahli INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA (ITS) sebagaimana dalam Laporan Kajian Teknis Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan total nilai kontrak jual beli barang yang dilakukan H.R. NOERWYNDHO mewakili PKIS Sekar Tanjung dengan PT. TETRA PAK INDONESIA adalah sebesar 637.000 USD + 350.000 USD = 987,000 USD, ditambah PPn 10% sebesar 98,700 USD, menjadi sebesar 1.085.700 USD yang setara dengan Rp10.857.000.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) {Asumsi Kurs Dollar Amerika Rp10,000/1 USD}.<br /><br />Selain pembelian barang dari PT. TETRA PAK INDONESIA, terdapat pengadaan barang mesin susu Ultra High Temperature (UHT) yang dilakukan oleh saksi WIBISONO NYOTO, dan ketika dilakukan perhitungan oleh Ahli Teknik Mesin Industri ITS Surabaya, item pengadaan barang yang dilaksanakan oleh saksi WIBISONO NYOTO selaku Direktur CV. NURWY STEEL ENGGINEERING adalah sebagai berikut :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaqZcL4_vJlyaUF3PQcwaVz_GOqhtF66YV1iZ-jqBb2Fl1nF74f3o6RzMj-5PKNhIjIBFPFXmfQUmvNRDmXtueRVzqO6xX3yXNNz4CloF-ZlbPqLKB0T8Dix7ABhzucigT54fjcUJAdec/s2262/NO+3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="2262" height="198" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaqZcL4_vJlyaUF3PQcwaVz_GOqhtF66YV1iZ-jqBb2Fl1nF74f3o6RzMj-5PKNhIjIBFPFXmfQUmvNRDmXtueRVzqO6xX3yXNNz4CloF-ZlbPqLKB0T8Dix7ABhzucigT54fjcUJAdec/w640-h198/NO+3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga nilai harga barang berupa mesin-mesin pengolah susu yang dilaksanakan oleh saksi WIBISONO NYOTO hanyalah sebesar Rp. 3.516.606.535,- (Tiga Milyard Lima Ratus Enaam Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), hal ini berdasarkan laporan Kajian Teknis Tim Ahli ITS (Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.<br /><br />Berdasarkan laporan Kajian Teknis Tim Ahli ITS (Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tersebut, jika harga / nilai barang yang diadakan oleh saksi WIBISONO NYOTO dijumlahkan dengan nilai kontrak dan invoice antara H.R. NOERWYNDHO dengan PT. TETRA PAK INDONESIA, maka saksi WIBISONO NYOTO dan H.R. NOERWYNDHO yang bekerja sama melaksanakan pengadaan barang mesin-mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) untuk PKIS Sekar Tanjung telah menghabiskan pengeluaran riil sebesar :<br /> Rp10.857.000.000 + Rp3.516.606.535 = Rp14,373,606,535 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). <br /><br />Dengan demikian, anggaran Bantuan Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), dikurangkan dengan beban pengeluaran riil pengadaan barang di PKIS Sekar Tanjung yaitu sebesar Rp14.373.606.535 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) <br /><br />Maka terdapat selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp10.626.393.465 (Sepuluh Milyard Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).<br /><br />Selain itu, dalam melakukan pengadaan barang berupa mesin-mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) untuk PKIS Sekar Tanjung, baik saksi WIBISONO NYOTO maupun H.R. NOERWYNDHO tidak membuat Surat / Laporan Pertanggungjawaban beban pengeluaran riil <br /><br />Sehingga barang yang diadakan oleh saksi WIBISONO NYOTO maupun H.R. NOERWYNDHO tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sedangkan saksi WIBISONO NYOTO dan H.R. NOERWYNDHO mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa dana sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah) yang digunakan untuk pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) tersebut bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan keuangan negara yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (akuntabel) dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /><br />Setelah proses pengadaan mesin susu Ultra High Temperature (UHT) selesai dilaksanakan, Pada Tahun 2005 PKIS Sekar Tanjung mulai melaksanakan Produksi Susu Ultra High Temperature (UHT) sebagai Industri dan mulai melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan susu di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sebagian Wilayah di Jawa Timur, <br /><br />Sehingga PKIS Sekar Tanjung mampu menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU). kewajiban PKIS Sekar Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak, telah diatur terkait dengan Penyisihan Dana Bergulir oleh Pihak Pengelola Dana Bergulir sebagai berikut :<br /><br />a. Koperasi Sekunder berkewajiban memberikan keuntungan atas dana penyertaan koperasi primer (Dana Bergulir) dan menyisakan sebagian keuntungannya untuk digulirkan dalam bentuk dana penyertaan baru kepada koperasi Primer lain serta biaya monitoring dan evaluasi (Pasal 9 Huruf d);<br /><br />b. Besarnya dana yang harus disisihkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional pabrik adalah sebagai berikut : 1). Untuk dana perguliran 50 %; 2). Untuk Operasional Koperasi Sekunder 30 %; 3). Untuk Operasional Koperasi Primer 15 %; 4). Untuk Biaya Monitoring dan Evaluasi 5 %. (Pasal 9 Huruf e).<br /><br />c.. Untuk menampung dana yang harus disisihkan dari keuntungan bersih tersebut Koperasi Sekunder wajib membuka rekening khusus untuk menampung dan menyimpan Penyisihan dana bergulir serta biaya monitoring dan evaluasi (Pasal 8 Ayat (2) huruf e);<br /><br />d.. Pelaksanaan pembayaran keuntungan dan penyisihan sebagian keuntungan untuk perguliran selanjutnya biaya monitoring dan evaluasi dimulai 6 (Enam) bulan setelah mesin-meisn pengolah susu beroperasi (Pasal 9 huruf f);<br /><br />e.. Hasil Penyisihan dana bergulir serta biaya monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan setelah koperasi sekunder mengajukan RAB yang diketahui oleh instansi yang membina Koperasi tingkat provinsi setempat serta mendapat persetujuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM. (Pasal 8 Ayat (2) huruf f).<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tersebut, seharusnya PKIS Sekar Tanjung yang telah beroperasi Tahun 2005 dan telah melakukan produksi dalam Tahun tersebut, Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak pernah sama sekali menyisihkan dan melaksanakan perguliran dana, bahkan Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak membuka rekening khusus untuk menampung dan menyimpan Penyisihan dana bergulir serta biaya monitoring dan evaluasi padahal Pengurus PKIS Sekar Tanjung menyadari bahwa berdasarkan pedoman teknis kewajiban PKIS Sekar Tanjung selaku Koperasi Sekunder adalah membuka rekening penampungan untuk menyisihkan Sisa Hasil Keuntungan / SHU untuk digulirkan kembali kepada negara.<br /><br />Bahwa berdasarkan neraca keuangan, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban pengurus Keuntungan Bersih atau Sisa Hasil Keuntungan (SHU) yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung sejak melakukan produksi dan pemasaran produk sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSd3qw9Zc3ZG0Bj6McLsbyjbMEc-w4OuqKjgFmanRBqYuwOnTWDwJePD4zKsA_Z87Z_qcz9owkvGm_cpXF0iP7LRzWhJqidsxt1JQussK1AwYJlLP20WQvDch7lbup69Jg6sHBSVL3Be0/s2160/No+5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="2160" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSd3qw9Zc3ZG0Bj6McLsbyjbMEc-w4OuqKjgFmanRBqYuwOnTWDwJePD4zKsA_Z87Z_qcz9owkvGm_cpXF0iP7LRzWhJqidsxt1JQussK1AwYJlLP20WQvDch7lbup69Jg6sHBSVL3Be0/w640-h308/No+5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rekapitulasi Neraca Keuangan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016 tersebut didapatkan dengan cara mengikuti Standart Pelaporan Akuntansi yang diawali dengan bukti transaksi baik yang dicatat dalam Jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pembelian (Faktur Beli), jurnal penjualan (Faktur Jual), bukti memorial ke jurnal memorial, kemudian direkapitulasi menjadi saldo pada buku besar baik masing-masing pos rekening, mulai dari rekening neraca sampai dengan rekening perhitungan Sisa Hasil Keuntungan (SHU), kemudian dari saldo itu dilaporkan menjadi Neraca dan laporan keuangan perhitungan hasil usaha yang dipertanggungjawabkan pada laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap Tahunnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003, pada Pasal 9 huruf e menyebutkan besaran dana yang harus disisihkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional pabrik adalah 50% (lima puluh persen) untuk dana perguliran, 30 % (tiga puluh persen) Untuk Operasional Koperasi Sekunder, 15% (lima belas persen) Untuk operasional Koperasi Primer, dan 5% (lima persen) Untuk biaya Monitoring dan Evaluasi. Sehingga Berdasarkan Pedoman atau Juknis Dana Bergulir tersebut, dihubungkan dengan Neraca Keuangan dan Laporan Keuangan yaang dibuat oleh PKIS Sekar Tanjung, seharusnya Pengurus PKIS Sekar Tanjung setiap Tahunnya (Per-Tahun) dapat memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan Keuntungan Bersih yang didapatkan ke dalam rekening khusus dengan perhitungan sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHq_2xORIx54RqViraMo1kO5cb0NaZ05OuJVxFf7mZ0G37x4ngc96_aUTGszs8YJFMJvlLhNVDQ-VX6rYqBimC3cPMN_lGfhMbjvvM5FnQJW-42IrOEk408BAkhGR6VQyZm3swgEz7LsE/s465/No+6.1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="465" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHq_2xORIx54RqViraMo1kO5cb0NaZ05OuJVxFf7mZ0G37x4ngc96_aUTGszs8YJFMJvlLhNVDQ-VX6rYqBimC3cPMN_lGfhMbjvvM5FnQJW-42IrOEk408BAkhGR6VQyZm3swgEz7LsE/w640-h616/No+6.1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZMcsZZ4kmZAen_o4S12dtE_ss32r8mNeAUVLigKMamropcc65xcBiHVsAa8xcqm5_8Vwp_WE0XIaKF1MpqSOqdFoM6PdS1Ri01TiN0YZvFWBZ0UmV2OAvRSR_lsqVQA1jnY0kjfEGOU/s1480/No+6.2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1396" data-original-width="1480" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZMcsZZ4kmZAen_o4S12dtE_ss32r8mNeAUVLigKMamropcc65xcBiHVsAa8xcqm5_8Vwp_WE0XIaKF1MpqSOqdFoM6PdS1Ri01TiN0YZvFWBZ0UmV2OAvRSR_lsqVQA1jnY0kjfEGOU/w640-h604/No+6.2.jpg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsRz76DiPg86Re1MzhYgz4OfOk0sQ0y-lFqaU_JW_xlo10dN-rqiEQIM7ZIZBoqwJ6Dx1BhwzynKMT9RlWOYKGBwQaiVc4OrQxX5b4VYwCX6g4TxSN-LFSg8on6-wThUSfTWmeXsXnrc4/s1480/No+6.3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1218" data-original-width="1480" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsRz76DiPg86Re1MzhYgz4OfOk0sQ0y-lFqaU_JW_xlo10dN-rqiEQIM7ZIZBoqwJ6Dx1BhwzynKMT9RlWOYKGBwQaiVc4OrQxX5b4VYwCX6g4TxSN-LFSg8on6-wThUSfTWmeXsXnrc4/w640-h526/No+6.3.jpg" width="640" /></a></div></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKrfXiDyEjTrGtr3QxL2_kmzNgZBJKGJhK1mrnZ7hT8wayixGDm7aSPlKsthRUXPOsdRRjX2y2vNmxFNmoRX-MnoTHQRhkgL4cP0U1lpjOjd__7LIzNR4EtKOpFEvsQQKZ4qRjO-E4OA4/s1334/IMG20210902100733.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKrfXiDyEjTrGtr3QxL2_kmzNgZBJKGJhK1mrnZ7hT8wayixGDm7aSPlKsthRUXPOsdRRjX2y2vNmxFNmoRX-MnoTHQRhkgL4cP0U1lpjOjd__7LIzNR4EtKOpFEvsQQKZ4qRjO-E4OA4/w640-h288/IMG20210902100733.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena PKIS tidak pernah melaporkan perkembangan usaha kepada Satker Pemberi bantuan dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, maka untuk pelaksanaan kontrol dan monitoring terhadap dana bergulir yang telah diberikan kepada Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM pada Tanggal 05 Oktober 2020 melalui Asisten Deputi Urusan Perikanan dan Peternakan mengirimkan surat kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur selaku Koperasi Pembina dan untuk meminta hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan laporan perkembangan pengelolaan bantuan perkuatan dana bergulir, <br /><br />Karena Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur merupakan Koperasi yang membina PKIS Sekar Tanjung selaku penerima bantuan dana bergulir, yang kemudian surat tersebut diteruskan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur kepada PKIS Sekar Tanjung, setelah menerima surat tersebut, Pengurus PKIS Sekar Tanjung yaitu <br /><br />Saksi KOESNAN dan Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA mengirim Surat Nomor : 0136/PKIS/ST/X/07 Tanggal 09 November 2007 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur yang ditembuskan kepada Deputi Bidang produksi Kementerian Koperasi dan UKM, dalam surat tersebut PKIS Sekar Tanjung melampirkan pula Form Laporan perkembangan Pengelolaan bantuan dana bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha Persusuan periode Januari 2007 s/d Oktober 2007, yang dalam laporan tersebut Jumlah Uang yang digulirkan PKIS Sekar Tanjung yang merujuk kepada Pedoman atau Petunjuk Teknis adalah Rp.0,- (Nol Rupiah) atau belum pernah sama sekali menyetorkan dana ke rekening khusus penampungan.<br /><br />Bahwa dalam mengelola keuangan dana bergulir, Pengurus PKIS Sekar Tanjung sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Negara dan sama sekali belum menggulirkan dana dengan besaran pokok sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah), hal ini didukung dengan data base yang ada pada Kementerian Koperasi dan UKM R.I. maupun data base pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).<br /><br />Selanjutnya, PKIS Sekar Tanjung yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan atau menyetorkan besaran pokok dana bergulir sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah) tersebut tidak lagi memiliki kekuatan financial karena PKIS Sekar Tanjung selaku Badan Usaha Koperasi telah dinyatakan pailit sejak Tahun 2017 berdasarkan Putusan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby Tanggal 14 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Pengurus PKIS Sekar Tanjung selain tidak melaporkan pengelolaan keuangan Dana Bergulir secara berkala, justru memanfaatkan barang yang didapatkan dari pengadaan dana bergulir yaitu dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan Pinjaman (Kredit) dari beberapa Badan Usaha Milik Negara pada Sektor Perbankan maupun Badan Layananan Umum dibawah Lembaga Pemerintah yaitu sebagai berikut :<br /><br />1. Pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengajukan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi pada Bank BNI Syariah Malang dan yang menjadi Agunan / Jaminan adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir yang mana Kredit tersebut diajukan secara bertahap dengan jumlah total pinjaman kurang lebih sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);<br /><br />2. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 Pengurus PKIS Sekar Tanjung melakukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BNI Syariah Malang kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank BRI Cabang Malang dan yang menjadi Agunan / Jaminan adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir yang mana pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap dengan jumlah Totalnya kurang lebih sebesar Rp.31.500.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);<br /><br />3. Pada Tahun 2014 Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mengajukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BRI Cabang Malang kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya yaitu Bank Mandiri KCP Malang dan yang menjadi Agunan / Jaminan adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir yang mana pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap yang jumlah Totalnya kurang lebih sebesar Rp.31.500.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);<br /><br />4. Pada Tahun 2012 Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mendapatkan Pembiayaan Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Lembaga dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut Pengurus PKIS Sekar Tanjung juga menjadikan Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir Tahun 2003 sebagai Agunan / Jaminan.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsKOeCBSibZIkwSCd2rp80fDh61U0EiWk9fULAEKmsUzW3xB_PNo_ueO40c1Bx2qUPZkwC7DZXhZqmlCUv6_RQkDYwkYVV206ye_8Kuu4ULX1eauWxW712FqVta-jp-P_qWLaBsIIDAKk/s1334/IMG20210902100626.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsKOeCBSibZIkwSCd2rp80fDh61U0EiWk9fULAEKmsUzW3xB_PNo_ueO40c1Bx2qUPZkwC7DZXhZqmlCUv6_RQkDYwkYVV206ye_8Kuu4ULX1eauWxW712FqVta-jp-P_qWLaBsIIDAKk/w640-h288/IMG20210902100626.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang dari melalui Kredit atau Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara pada Sektor Perbankan maupun Badan Layananan Umum dibawah Lembaga Pemerintah tersebut, sehingga Pengurus PKIS Sekar Tanjung menanggung hutang yang berlipat ganda kepada Negara bahkan hutang-hutang kepada Negara tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung karena telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga, sehingga Negara mengalami kerugian yang berlipat ganda tidak hanya dari Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir yang didapatkan Tahun 2003, tetapi juga Negara telah mengalami kerugian pada Sektor Perbankan dan pada Sektor Pembiayaan dari badan Lembaga Umum dibawah Kementerian (LPDB).<br /><br />Bahwa Pengurus PKIS Sekar Tanjung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana bergulir, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak.<br /><br />Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi KOESNAN, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA, dan SARMADUN (Alm.) selaku Pengurus PKIS Sekar Tanjung yang melanggar ketentuan perundang-undangan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan Oleh Koperasi Peternak adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak membuat Laporan rencana pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan dana bergulir dan tidak pernah mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM;<br /><br />b. Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak memberikan keuntungan atas dana penyertaan koperasi primer (Dana Bergulir) dan tidak menyisakan sebagian keuntungannya untuk digulirkan dalam bentuk dana penyertaan baru kepada koperasi Primer lain serta biaya monitoring dan evaluasi yang telah ditentukan besarannya yaitu Untuk dana perguliran 50 %, Untuk Operasional Koperasi Sekunder 30 %, Untuk Operasional Koperasi Primer 15 %, dan Untuk Biaya Monitoring dan Evaluasi 5 %;<br /><br />c. Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak membuka rekening khusus untuk menampung dan menyimpan Penyisihan dana bergulir serta biaya monitoring dan evaluasi;<br /><br />d. Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak melaksanakan pembayaran keuntungan dan penyisihan sebagian keuntungan untuk perguliran selanjutnya biaya monitoring dan evaluasi dimulai <br />6 (Enam) bulan setelah mesin-meisn pengolah susu beroperasi;<br /><br />e. Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak pernah membuat dan mengajukan RAB yang diketahui oleh instansi yang membina Koperasi tingkat provinsi serta tidak pernah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk penggunaan dana yang didapatkan dari hasil keuntungannya.<br /><br />Berdasarkan Keterangan Ahli KPKNL TOTOK HARTANTO, S.E.,Ak., M.A.P, dana bergulir termasuk investasi jangka panjang nonpermanen yang berbentuk modal kerja maka penggunaannya harus sesuai tujuannya yaitu untuk modal kerja membeli peralatan dan mesin. Maka akan bertentangan dengan tujuan penyaluran dana tersebut bila modal kerja yang dibelikan peralatan dan mesin tersebut dijaminkan, hal ini identik dengan prinsip pengelolaan Barang Milik Negara berupa kerjasama pemanfaatan, dimana ketika dilakukan kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang tersebut<br /><br />Oleh karena karena dana bergulir termasuk investasi jangka panjang nonpermanen yang berbentuk modal kerja maka barang-barang (mesin-mesin pengolahan Susu UHT) yang didapatkan atas belanja dana bergulir tersebut, sesuai dengan Pasal 26  huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah, <br /><br />Karena Akan bertentangan dengan tujuan penyaluran dana tersebut bila modal kerja yang dibelikan peralatan dan mesin tersebut dijaminkan, namun Pengurus PKIS Sekar Tanjung yang menyadari mesin-mesin pengolah susu yang berada di Pabrik termasuk barang investasi yang diberikan oleh Negara / Pemerintah, justru menjadikan mesin-mesin tersebut sebagai agunan atau Jaminan Kredit<br /><br />Pengurus PKIS Sekar Tanjung yaitu Saksi KOESNAN selaku Ketua, SARMADUN (Alm) selaku Bendahara, maupun Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA selaku Sekertaris, mengajukan kredit atau pinjaman yang pertama Pinjaman ke Bank BNI Syariah Cabang Malang dengan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut : 1. Rp1.300.000.000 ; 2. Rp2.000.000.000 ; 3. Rp3.482.000.000 ; 4. Rp3.500.000.000 ; 5. Rp3.500.000.000 ; 6. Rp3.500.000.000 ; 7. Rp3.600.000.000 ; 8. Rp4.000.000.000 ; 9. Rp4.977.840.000 ; 10. Rp5.000.000.000 ; 11. Rp9.900.000.000 ; 12. Rp13.033.756.800 ; <br /><br />Kemudian Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mengajukan Pinjaman Kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Malang untuk keperluan Pelunasan (Take Over) Pinjaman Kredit pada Bank BNI Syariah Cabang Malang, untuk tambahan investasi, dan pembelian mesin produksi yang seluruhnya sebesar Rp23.772.437.894 dan rincian barang yang dijadikan jaminan Bank kepada Kreditur adalah sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5sPVcYkzlN62gr-eigpIlDRKFai93c9j-LDsJrz8dzE3adsz3tHI-3U87BqPDfqr2lQIyGI1-4tUKp1dPBsF1chHeQP4D3WuShyFxiRnlxYh9TA8COmSTGRElhcN1uRXEh2_obvDftWY/s2048/No+7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="2048" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5sPVcYkzlN62gr-eigpIlDRKFai93c9j-LDsJrz8dzE3adsz3tHI-3U87BqPDfqr2lQIyGI1-4tUKp1dPBsF1chHeQP4D3WuShyFxiRnlxYh9TA8COmSTGRElhcN1uRXEh2_obvDftWY/w640-h320/No+7.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendapatkan pembiayaan kredit dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Malang tersebut, selanjutnya Pengurus PKIS Sekar Tanjung mengajukan Kredit Jangka Panjang lagi ke Bank Mandiri Cabang Malang untuk keperluan Pelunasan (Take Over) Pinjaman Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Malang, dan tambahan investasi <br /><br />Sehingga Hutang Jangka Panjang PKIS Sekar Tanjung atas kredit tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Malang sejumlah adalah Rp149.094.412.794 dengan Jaminan berupa mesin-mesin pengolah susu yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung dari Bantuan Dana Bergulir yang merupakan barang investasi jangka panjang non permanen dari negara, <br /><br />Kemudian pada Tanggal 14 Juni Tahun 2017 melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, PKIS Sekar Tanjung dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sehingga mesin-mesin pengolahan susu sebagai aset (Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen) yang ada di PKIS Sekar Tanjung di lelang oleh Kurator, <br /><br />Namun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. sebagai pemberi bantuan dana bergulir tidak mendapatkan hasil dari proses lelang tersebut Sehingga PKIS Sekar Tanjung selaku Debitur menyalahi Tujuan Penggunaan Dana yang semestinya dimanfaatkan untuk Modal Kerja namun barang tersebut dijaminkan dan atas penjaminan barang tersebut Pengurus PKIS Sekar Tanjung tidak melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. selaku pemberi bantuan.<br /><br />Selain itu, terdapat selisih antara uang bantuan dana bergulir yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung dengan penggunaan atau pengeluaran riil belanja barang yang dilakukan PKIS Sekar Tanjung melalui saksi WIBISONO NYOTO yang bertindak untuk dan atas nama CV. NURWY STEEL ENGINEERING dan pembelian barang oleh NOERWYNDHO di PT. TETRA PAK INDONESIA berdasarkan invoice pembelian barang, yang dapat dihitung sebagai berikut :<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8RdPBursSyTO9FyhQ6xI7RqHhYjMRtGOrhGulr87PrRP-LeMquZ1kowCC1fX91hPoGVbc3bG27zWWL8DKOEWw1ATsVdVVQCTNzaZsREXfAHbfyRfgBruCWuyUa_sDzIydVjUV_xh2Uo/s2233/No+8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="388" data-original-width="2233" height="112" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8RdPBursSyTO9FyhQ6xI7RqHhYjMRtGOrhGulr87PrRP-LeMquZ1kowCC1fX91hPoGVbc3bG27zWWL8DKOEWw1ATsVdVVQCTNzaZsREXfAHbfyRfgBruCWuyUa_sDzIydVjUV_xh2Uo/w640-h112/No+8.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui Selisih antara uang bantuan dana bergulir yang diterima oleh PKIS Sekar Tanjung dengan pengeluaran riil belanja barang mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) adalah sebesar Rp. 10.626.393.465,- (Sepuluh Milyard Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit oleh Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 tentang Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, yang menyatakan bahwa dana bergulir sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) pada kenyataannya dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 51.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 Tanggal 04 Juni 2003, <br /><br />Sehingga semua hal terkait Pelaksanaan Dana Bergulir dianggap Total Loss, dimana nilai selisih Rp10.626.393.465 hasil perhitungan Ahli ITS Surabaya termasuk dalam nilai Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi KOESNAN bersama-sama dengan Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA dengan rincian sebagai berikut : <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVmd_BBWo2Fz4vExobsUBh7OXYCJKC3T7MHfF7ANlqUZCiebP9Oi_yQY88QVxcT9zVsgU4Kg7EKzqguJeMvPX6_e0ji008rvFbjWZeUx7BDVrSTpp6aYETETOpfietfMK7GWFxd389mCk/s2246/No+9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="2246" height="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVmd_BBWo2Fz4vExobsUBh7OXYCJKC3T7MHfF7ANlqUZCiebP9Oi_yQY88QVxcT9zVsgU4Kg7EKzqguJeMvPX6_e0ji008rvFbjWZeUx7BDVrSTpp6aYETETOpfietfMK7GWFxd389mCk/w640-h138/No+9.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi KOESNAN Selaku Ketua PKIS SEKAR TANJUNG bersama-sama dengan Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA selaku Sekretaris PKIS SEKAR TANJUNG dan SARMADUN (Alm) telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sejumlah Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsiadair Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana. (Jnt)</div>

News Tipikor Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili

#Ketua PKIS Koesnan dan Wibisiono selaku Direktur CV Nurwy Steel Enginering juga turut diadili dalam perkara yang sama (Perkira terpisah)...

Humas MA RI DR. Soebandi, S.H., M.H, Mantan Ketua PN Denpasar

18.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnz6hYzzGrfvxHI8wPd4QTf6Yuz3P1-JeHlwguKp9az56ybVafT0JGmqWHXsZD_6Yo3duwH3EU3VhwPu84GwQdTPmpDtdRHy_OosXxbAwm1KsWmiZrcVK0Y_sXC6T-WiEgc9uOpP3ubsw/s597/DR.+Soebandi%252C+S.H.%252C+M.H.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="265" data-original-width="597" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnz6hYzzGrfvxHI8wPd4QTf6Yuz3P1-JeHlwguKp9az56ybVafT0JGmqWHXsZD_6Yo3duwH3EU3VhwPu84GwQdTPmpDtdRHy_OosXxbAwm1KsWmiZrcVK0Y_sXC6T-WiEgc9uOpP3ubsw/w640-h284/DR.+Soebandi%252C+S.H.%252C+M.H.jpg" width="640" /></a></div>ERITAKORUPSI.CO –<br />DR. Soebandi., S.H., M.H, kini resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas (Hubungan Masyarakat) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sejak 30 Agustus 2021<br /><br />DR. Soebandi., S.H., M.H, sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, dan kemudian pada Juli 2021 dilantik menjadi Wakil Ketua PN Jakrta Pusat. Tak sampai Tiga bulan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua PN Jakrta Pusat, pria kelahiran Karawang ini dipercaya oleh Ketua MA RI sebagai Kabiro Hukum dan Humas MA RI dilantik oleh Sekretaris Mahkamah Agung<br /><br />“Ya, baru dua hari ini, makasih ya,” kata DR. Soebandi., S.H., M.H saat dihubungi beritakorupsi.co, Kamis, 2 September 2021<br /><br />DR. Soebandi., S.H., M.H, dikenal masyarakat luas khusunya di pulau Dewata saat PN Denpasar menyidangkan kasus perkara ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyeret aktifis I Gede Aryastina Alias Jrinx. (Jnt) <br /></div>

News Regional Humas MA RI DR. Soebandi, S.H., M.H, Mantan Ketua PN Denpasar

ERITAKORUPSI.CO – DR. Soebandi., S.H., M.H, kini resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas (Hubungan Masyara...

Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF48wSCBt9fq2m3-EYPiAf8ylBw6oN1Dl6loX29bXhpHYIlbxABQ3aqwMkW2EsRPxf0BiLqBOiD94-14fTxAQmF2vP9k-NKYALae6BR3qOpYUnxGloM1b0heeHhpfQ12p50xBJTy07Kjg/s1334/IMG20210831141731.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF48wSCBt9fq2m3-EYPiAf8ylBw6oN1Dl6loX29bXhpHYIlbxABQ3aqwMkW2EsRPxf0BiLqBOiD94-14fTxAQmF2vP9k-NKYALae6BR3qOpYUnxGloM1b0heeHhpfQ12p50xBJTy07Kjg/w640-h288/IMG20210831141731.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Aneh tapi nyata. Kalimat inilah yang sepertinya terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidaan Korupsi dana Perjalanan Dinas Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank plat merah, yaitu Bank Rakyat Indonesi Kantor Wiliayah (BRI Kanwil) Surabaya sejak Juli 2019 hingga Juni 2021 sebanyak 653 kali perjalanan dinas hingga merugikan keuangan negara  cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />Anehnya, Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya yang begitu besar lengkap pejabatnya berserta tugas dan wewenang masing-masing, namun seorang Dinas Harizki Catur Novanto, S.H sebagai pegawai biasa yang tidak disebutkan jabatanya dapat melakukan perjalanan fiktif sebanyak 653 kali dalam waktu 3 tahun dengan biaya sebanyak 4 miliar rupiah tanpa ada Cek & Ricek dari pejaabat Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya<br /><br />Anehnya lagi dalam perkara ini adalah, seorang pegawai yang tidak dijelaskan jabatannya melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu selama 3 tahun atas usulan sendiri dengan menggunakan uang negara milik Bank BRI Kanwil Surabaya tanpa ada dan atau diminta laporan pertanggungjawaban oleh pejabat Bank BRI Kanwil Surabaya dari hasil perjalanan dinas si Dinas Harizki Catur Novanto, S.H. Adakah sesuatu dalam perkara ini? Benarkah hanya terdakwa yang melakukan atau ada yang lain???<br /><br />Tapi nyatanya, ada jumlah rupiah sebanyak 4 miliar lebih yang didakwakan kepada Dinas Harizki Catur Novanto, S.H yang menjadi kerugian keuangan negera cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.196.964.667<br /><br /> Lebih nyata lagi, Dinas Harizki Catur Novanto, S.H telah mengembalikan pada saat dilakukan  penyidikan oleh penyidik Kejari Surabaya sebanyak Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000. sehingga total pengembalian sbesar Rp966.574.000, dan masih terdapat kerugian kuangan negara sejumlah Rp3.230.390.667<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN7Lh8g_onRUam1oVTVBaEGpZbyL2W1Xgo6EogNDfVvxJP7e6XBO97N1-kyfnM8_-nf5ZTOdSBh9mKvDmldjbUmyZKoZ8vwZ2XK_qfIHBK8TTf0jmoqae3s_NqxbiQ2EsRNEQsT2toa9U/s1334/IMG20210831141527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN7Lh8g_onRUam1oVTVBaEGpZbyL2W1Xgo6EogNDfVvxJP7e6XBO97N1-kyfnM8_-nf5ZTOdSBh9mKvDmldjbUmyZKoZ8vwZ2XK_qfIHBK8TTf0jmoqae3s_NqxbiQ2EsRNEQsT2toa9U/w640-h288/IMG20210831141527.jpg" width="640" /></a></div>Dan akibatnya, JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya bersama dengan Timnya, yaitu JPU Nur Rachmansyah dan JPU Raden Wiwid menyeret Harizki Catur Novanto, S.H ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Siturus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H selaku pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atau dakwaan Subsidair, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaannya, yaitu bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNAvgQZpE4dUqaSt15VERJ2NIy6h40uknnllxhLBUxTfTenGs600JaAlNgEkFZU8I_WRo53_aNdEojuG4XYlGZgiO9iUKMUze9sMI-5T5IYTZhtTZwQJuZZ6xixhHWN5u-g8soz_64NY/s1334/IMG20210831141503.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNAvgQZpE4dUqaSt15VERJ2NIy6h40uknnllxhLBUxTfTenGs600JaAlNgEkFZU8I_WRo53_aNdEojuG4XYlGZgiO9iUKMUze9sMI-5T5IYTZhtTZwQJuZZ6xixhHWN5u-g8soz_64NY/w640-h288/IMG20210831141503.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI   Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum, yaitu :<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, dijelaskan mengenai prosedur operasional dan petunjuk penggunaan aplikasi perjalanan dinas versi 2.0, prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Perjalanan Dinas Jabatan.<br /><br />Bahwa setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid6akQV_knJVveSMo5VZwz9HFtYGX1WBymh8T5YwtLQI_lwviTs5XrInxNo5ZJgpitkwwJRQTTKUgJYwvQ-FuMgzU0ctKKnDVh3itN73JF8CKaTqNMm1zSvBNv678bSPoDb-3ae-iOAMQ/s1334/IMG20210831141950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid6akQV_knJVveSMo5VZwz9HFtYGX1WBymh8T5YwtLQI_lwviTs5XrInxNo5ZJgpitkwwJRQTTKUgJYwvQ-FuMgzU0ctKKnDVh3itN73JF8CKaTqNMm1zSvBNv678bSPoDb-3ae-iOAMQ/w640-h288/IMG20210831141950.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp. 4.196.964.667,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007.  Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2021 ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebagaimana :<br /><br />1. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Human Capital Nomor : R.2707.e-KHC/PKR/05/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Rotasi Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Operasional, Jaringan, Layanan Dan Performance Management Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />2. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.1242.e-KW-IX/HCP/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Fungsi Regional Corporate Development Bagian OJL Dan PM Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />3. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.315.e-KW-IX/HCP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />4. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nokep : 025-KW-IX/HCP/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Rotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., memiliki sistem BRISTARS yaitu sistem yang dapat diakses oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dimana didalam sistem tersebut terdapat beberapa menu  layanan internal, salah satunya adalah aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0 yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas jabatan/dinas pendidikan yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu : 1. Pengajuan perjalanan dinas ; 2. Perhitungan lumpsum perjalanan dinas ; 3. Approval perjalanan dinas ; 4. Pembayaran lumpsum perjalanan dinas ; 5. Pelaporan perjalanan dinas<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz7Jm6GyrYO3_I8k1b_0hJyClaQuirV6iMozXn4QZ8zuRNNAAjpbwiIrev1sEYMeCQbeermZ1K9dq78LHVxIevdcJeKwu3X16qRyCIB8scAezPaFdbo91GORbZv5_S1aH3syweCm-zd38/s1330/IMG20210831141344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz7Jm6GyrYO3_I8k1b_0hJyClaQuirV6iMozXn4QZ8zuRNNAAjpbwiIrev1sEYMeCQbeermZ1K9dq78LHVxIevdcJeKwu3X16qRyCIB8scAezPaFdbo91GORbZv5_S1aH3syweCm-zd38/w640-h288/IMG20210831141344.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., mendapatkan fasilitas perjalanan dinas jabatan, yaitu  perjalanan di dalam negeri yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan dari satu kota/unit kerja perusahaan ke kota/unit kerja lain perusahaan atau ke suatu tempat atas dasar surat penugasan dan atau surat perintah jalan dari pejabat yang berwenang. <br /><br />Mekanisme terkait perjalanan dinas jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk diatur dalam Surat Keputusan Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, yaitu :<br /><br />1. Pekerja mengajukan perjalanan dinas melalui Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br />2. Pekerja melakukan pengisian/input data perjalanan dinas. Data yang diinput meliputi kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, jenis trasnportasi (ditentukan oleh Aplikasi berdasarkan pilihan kota perjalanan dinas).<br />3. Pekerja mengajukan perjalanan dinas ke atasan/pimpinan unit kerja.<br />4. Pemimpin unit kerja melakukan approval, apabila tidak disetujui maka pekerja menginput lagi data-data dari awal.<br />5. Aplikasi melakukan pembayaran lumpsum perjalanan dinas pekerja (masuk ke delam rekening gaj/payroll pekerja).<br />6. Unit kerja tujuan perjalanan melakukan konfirmasi kedatangan pekerja.<br />7. Pemimpin unit kerja pekerja melakukan konfirmasi kepulangan pekerja.<br />8. Monitoring dan pelaporan hasil pembayaran lumpsum perjalanan dinas oleh fungsi SDM.<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 658 (enam ratus lima puluh delapan) perjalanan dinas jabatan, dengan perincian :<br /><br />1. Perjalanan Dinas Jabatan fiktif sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan.<br />2. Perjalanan Dinas Jabatan yang benar-benar dilaksanakan ada 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke Bali, 1 (satu) kali ke Jakarta dan 1 (satu) kali ke Pandaan.<br />3. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan yang unsuccessfull (transaksi gagal) sebanyak 2 (dua) kali.<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa 653 perjalanan dinas jabatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3zEL4nYNOXWQLJwalo14TNuUcqpwvziKs854AFdxxGKDg94I1bJ8r0jKupOnRUalKI6b9UlRRHTeU110kMK-vfKLN3b1vTzUxJ_elzsWSXFvuPNa-2JiVX8Zq0rf24ZsNUTqugUqzdwE/s2048/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="2048" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3zEL4nYNOXWQLJwalo14TNuUcqpwvziKs854AFdxxGKDg94I1bJ8r0jKupOnRUalKI6b9UlRRHTeU110kMK-vfKLN3b1vTzUxJ_elzsWSXFvuPNa-2JiVX8Zq0rf24ZsNUTqugUqzdwE/w640-h376/BRI.jpg" width="640" /></a></div>Setelah uang biaya perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu rekening BRI nomor rekening 020601070271506, dengan total sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) uang biaya perjalanan dinas fiktif tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br />1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ”Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br /><br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). <br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada tahap penyidikan telah melakukan pengembalian uang  sebesar Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Kalimat inilah yang sepertinya terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidaan Korupsi dana Perjalanan Di...

JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim

20.55 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">"Kalau pihak lain yang turut menikmati uang korupsi dan pihak pemberi uang suap dianggap tidak bersalah, mengapa Pasal yang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dihapus saja?"  </span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirn8GT9vZVb97PnPogIbRRBjDCSvREoRgf96F_GOq7foz58aTjYkNxjovHHaj0cZzZVCC0c6OBrZivVlEAl6rat3ABVuC0TghJmXbZOCwyMEIX1YONxnoPfRwQFuzN_njskHfOrNcuaec/s1334/IMG20210831105336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirn8GT9vZVb97PnPogIbRRBjDCSvREoRgf96F_GOq7foz58aTjYkNxjovHHaj0cZzZVCC0c6OBrZivVlEAl6rat3ABVuC0TghJmXbZOCwyMEIX1YONxnoPfRwQFuzN_njskHfOrNcuaec/w640-h288/IMG20210831105336.jpg" width="640" /></a></div></span></i><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mulai terungkap adanya keterlibataan pihak lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar lebih dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) seniai Rp19 miliar terkait pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang menyeret 2 Terdakwa, yaitu Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Gusmin Tuarita diduga menerima uang sejumlah Rp18.893.739.178 dari 175 pengusaha selaaku pemohon HGU, dan dari uang Rp18.893.739.178 ini, dan sebahagian atau sebesar Rp4.640.000.000 diperguanakan untuk menumpuk harta kekayaan. Sehingga Terdakwa dijerat pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoHhrdU_yzlTyGWO5etdWOhhihwCMU5kihPQUOK25qsnIh4-dTAg_Wpsq6uvUV94SiNdcbj7hLJZ6fM9A0esdLuzdX5C8y1td0vuqwNFiCCECXTOavJ-FVSWBkbXbkdFMujfYJnfaGGEI/s640/IMG20210818120401+++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoHhrdU_yzlTyGWO5etdWOhhihwCMU5kihPQUOK25qsnIh4-dTAg_Wpsq6uvUV94SiNdcbj7hLJZ6fM9A0esdLuzdX5C8y1td0vuqwNFiCCECXTOavJ-FVSWBkbXbkdFMujfYJnfaGGEI/w640-h288/IMG20210818120401+++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kanan) didampingi Penasehat Humnya di Rutan Kejati Cabang Kelas I Surabaya</span></span></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Siswidodo yang jabatannya dibahwa namun pendapatannya diatas yaitu sebesar Rp19.112.373.968, dan sebahagian atau sebesar Rp15.835.656.183 juga dipergunakan untuk menumpuk harat kekayaan. Sehingga Terdakwa di jerat Pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Terungkapnya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini adalah dari keterangan saksi yaitu Yeni Kurniati pegawi Kanwil BPN Kalimantan Barat dibagian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) dan Dedy suami Yeni Kurniati seorang pengusaha di Kaalimantan Barat   </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HAk0DMeoggtdEgRlLbFJ-kqMeuhyphenhyphenkybNyoBcy8f7c8kjylcGSyCZLfViEGk53861SLGPjYCcguG1VwC8V6_lTfRe51EHiYtRBcF5DIHT9W9lDEauws1Lx9UH2Ehv3nXKEVy715QpKMs/s270/IMG20210818124753++Terdakwa+Siswidodo+di+Rutan+Polda+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HAk0DMeoggtdEgRlLbFJ-kqMeuhyphenhyphenkybNyoBcy8f7c8kjylcGSyCZLfViEGk53861SLGPjYCcguG1VwC8V6_lTfRe51EHiYtRBcF5DIHT9W9lDEauws1Lx9UH2Ehv3nXKEVy715QpKMs/w640-h540/IMG20210818124753++Terdakwa+Siswidodo+di+Rutan+Polda+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Siswidodo dari Rutan Polda Jatim</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Kedua saksi suami istri ini dihadirkan Tim JPU KPK (Selasa, 31 Agustus 2021) untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dalam Perkaran Tindak Pidana Korupsi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat kepada pengusaha di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) diketuai Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Gusmin Tuarita mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya, sedangkan Terdakwa Siswidodo dari Rutan Polda Jatim melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Yeni Kurniati mengakui bahwa dirinya menerima sejumlah uang antara 20 hingga ratusan juta rupiah dari Siswidodo. Saksi mengakui bahwa dirinya sebagai Sekretaris Panitia B sekaligus sebagai anggota. Dan uang yang diterima Terdakwa maupun saksi adalah sebagai fee sebesar 10 persen dari para pengusaha yang mengurus ijin HGU ke Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat  <br /></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDcvx_1TtlVEMfRVSukBjTeM2tQdGBDpElvBPdlHOE2_Vg78gvrGfuQLm9Akt3DTvN94bhIlr8mjkFtyMAPhHeNcFUVqBdtKHvp4ujCXQZzXqJRMLSaITCwaEstjr96hbDZeuna34b34/s1334/IMG20210831120847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDcvx_1TtlVEMfRVSukBjTeM2tQdGBDpElvBPdlHOE2_Vg78gvrGfuQLm9Akt3DTvN94bhIlr8mjkFtyMAPhHeNcFUVqBdtKHvp4ujCXQZzXqJRMLSaITCwaEstjr96hbDZeuna34b34/w640-h288/IMG20210831120847.jpg" width="640" /></a></div>“Ketua Paanitia B Pak Gusmin, Pak Sis anggota, saya Sekretaris sekaligus sebagai anggota,” kata saksi<br /><br />“Saya terima ari Pak Sis (Terdakwa Siswidodo),” jawab saksi lebih lanjut atas pertanyaan JPU KPK. <br /><br />Tapi saat ditanya jumlahnya, saksi sempat ‘pura-pura pikun’ dan tak ingat berapa jumlah uang yang diterimanya. Saksi hanya mengatakan antara 20 hingga 60 juta. Namun saat JPU KPK membacakan isi BAPnya, ternyata uang yang diteriam wanita ini adalah sebesar 200 juta rupiah. Dan saksipun ‘tiba-tiba bisu’<br /><br />Selain menekmati uang, ternyata saksi ini juga mengakui bahwa dirinyalah yang diminta Terdakwa Siswidodo untuk mengelola atau menyimpan uang berjumlah ratusan juta rupiah  dari para pengusaha sebagai fee ataas penguruasan ijin HGU dan uang tersebut dimasukan ke rekeningnya dan ada juga disimpan di Bank dengaan cara membuka rekening baru<br /><br />“Saya diminta untuk menyimpan, inisiatif saya karena saya diminta menyimpan,” jawab saksi kepada Majelis Hakim<br /><br />Saat JPU KPK menanyakan kemana saja uang itu dipergunakan, saksi menjelaksan bahwaa uang dari para pengusaha itu diperguanakan untuk biaya umroh, jalan-jalan ke Surabaya dan Lombok<br /><br />“Yang umoroh, saya, Pak Sis (Terdakwa Siswidodo), Iin, Sigit Ariwibowo, Bambang, Solin, Ria,” jawab saksi<br /><br />Saat JPU KPK menanyakan terkait biaya akomndasi, konsumsi dan transportasi perjalanan saat melakukan survei lokasi tanah di Provinsi Kalimantan Barat, saksi mengatakan tidak menerima uang melainkan fasilitas<br /><br />“Tidak menerima uang. Kalau penginapan di Hotel atau lain sudah disediakan. Tiket disediakan,” jawab saksi<br /><br />Sementara keterangan Dedy selaku suami Yeni Kurniati mengakui, bahwa dirinya diminta Yeni untuk Jaja, kakaknya Yeni<br /><br />“Diminta tolong sama istri untuk menyetorkan uang ke M. Jaja. Kadang uang kontan. Kadang pake uang saya  sendiri. Saya tidak tau darimana uang itu,” kata saksi Dedy<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVI0h3nh0mX7mmY2u78yn_xoLez6METICIgIMqz1vEu-pIwFf7T_MUe2rZGEMME3CuByDskwlopo6oDyM0qmZ3HT9DdLfzuNbb8oSRqskzii6A5dG5U7KLN4no6Wa60eGxwhF8Q50ElDo/s1334/IMG20210831121037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVI0h3nh0mX7mmY2u78yn_xoLez6METICIgIMqz1vEu-pIwFf7T_MUe2rZGEMME3CuByDskwlopo6oDyM0qmZ3HT9DdLfzuNbb8oSRqskzii6A5dG5U7KLN4no6Wa60eGxwhF8Q50ElDo/w640-h288/IMG20210831121037.jpg" width="640" /></a></div>Dari pengakuan saksi Yeni Kurniati dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penerimaan uang dan mengelola ratusan juta “haram” tersebut, mengundang pertaanyaan. Apakah ketelibatan Yeni Kuriawan menikmati ratusan juta uang “haram” itu diangap sah menuut hukum sementara Gusmin dan Siswidodo diadili karena menerima uang???<br /><br />Lalu bagaimana para pengusaha selaku pemohon ijin HGU yang memberikan sejumlah uang kepada Kedua Tedakwa, dan penerimaan itu dianggap salah menurut hukum atau Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Uandang-Undang Tentang Pengawai Negeri Spil ?<br /><br />Kalau yang menerima dianggap salah sesuai dengan Pasal 12 huruf b, huruf B, pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kemudian diadil. Lalu bagaimana dengan pihak lain yang terlibat yang turut kejipratan duit “haram” itu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan pihak pemberi sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Uandang-Undang yang sama Junckto Pasal 55 ayat (1) KUHP? Kalau pemberi suap atau hadih kepada pejabat agar urusannya ‘lancar jaya’ dianggap tidak bersalah berdasarkan hukum, mengapa Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dihapus saja????. (Jnt)<br /></span></span></span></div>

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim

"Kalau pihak lain yang turut menikmati uang korupsi dan pihak pemberi uang suap dianggap tidak bersalah, mengapa Pasal yang dalam Undan...

Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me, PH Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp217 Juta Mengungkap Keterlibatan Pihak Lain

20.55 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqEPpSkRjUcHF6Ko0w1WCtC3Yy7QXgLZWq-FtwroVksLBATxZ1VImj6f_gmVwoFLnwMnY347oYs3SUaF4hdE5YcvUnJfYuKzvc2Qod93cvZp_7rSMRQEtm1y14ltUpdZv6aBkxEwZJhNc/s640/IMG20210824131418.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqEPpSkRjUcHF6Ko0w1WCtC3Yy7QXgLZWq-FtwroVksLBATxZ1VImj6f_gmVwoFLnwMnY347oYs3SUaF4hdE5YcvUnJfYuKzvc2Qod93cvZp_7rSMRQEtm1y14ltUpdZv6aBkxEwZJhNc/w640-h278/IMG20210824131418.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 yang merugikan keuangan negara sebesaar Rp257.000.000 berdasarkan hasil Penghitungan Inspektorat Kabupaten trenggalek yang menyeret Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek sebagai Terdakwa<br /><br />Tidak hanya itu. Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me juga mengunkap bahwa uang sebesar Rp40 juta yang yang dianggap sebagai pengembalian dari Terdakwa, bukan dari Terdakwa melainkan pihak lain.<br /><br />Lalu siapa ? Apa hubungannya antara perkara ini dengan pihak yang mengembalikan uang sebesar Rp40 juta tersebut kalau bukan dari Terdakwa sendiri?<br /><br />Sementara dakam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa yang menjual sapi-sapi bukan hanya terdakwaa melaainkan para penggaduh (anggota kelompok). Mengapa para penggaduh (anggota kelompok) tidak ikut terseret kerena turut menjual sapi-sapi tersebut?. Adakah kaitannya pengembalian uang sebesar Rp40 juta dengan para penggaduh (anggota kelompok)  yang menjual sapi?<br /><br />Dalam perkara ini, Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang penggaanti sejumlah Rp217 juta akumulasi dari total kerugian negara senilai Rp257 juta (dikurangi titian Rp40 juta dari Danu Pratama pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada JPU) dengan subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek yang mengalokasikan anggaran sebesar  Rp338.700.000 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-3zzuy0aCIijSK99RGp694PEXMMOREYLShJB_SWmUy5xPqMRghcx9bK6Y0xXQKiUP2Y4uPpJexnXSwcVIBDZT9t75UuYanwqBGFW9IBu0c4ritNzJ8Abr5XC-1Zy1rHEaDx0l4KeKgk/s640/IMG20210824130658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-3zzuy0aCIijSK99RGp694PEXMMOREYLShJB_SWmUy5xPqMRghcx9bK6Y0xXQKiUP2Y4uPpJexnXSwcVIBDZT9t75UuYanwqBGFW9IBu0c4ritNzJ8Abr5XC-1Zy1rHEaDx0l4KeKgk/w640-h286/IMG20210824130658.jpg" width="640" /></a></div>Adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, disampaikan Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021), dengan agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan Agusta, SH yang dihadiri JPU Rendy Bahar Putra, SH dari Kejari Kabupaten Trenggalek. Sementara Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me selaku PH Terdakwa menyampaikan, peristiwa dan menyebabkan terjadinya Dana Bantuan kepada Terdakwa adalah: Proyek dari Kementrian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dalam Program sarjana Membangun Desa Tahun 2009<br /><br />“Dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Timur serta tingkat Kabupaten Trenggalek, seharusnya aktif di dalam melaksanakan pengawasan dan pedampingan program tersebut. Akan tetapi yang terjadi di lapangan sebaliknya. Bahkan ketika baru melewati 3 bulan waktu berjalan, sudah tidak sesuai aturan, namun dari pihak pihak yang bertanggungjawab tidak ada sedikitpun kepedulian terhadap program tersebut,” ucap Edy dalam Pledoinya.<br /> <br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me menyampaikan, bahwa saksi Muh. Martadjuddin, S.Pt sebagai Sarjana yang ditunjuk dalam Program Membangun Desa (SMD) adalah Pihak yang paling bertanggungjawab atas Perkara ini, namun di persidangan hanya dijadikan saksi<br /><br />“Saki Sutikno  sebagai Pihak yang membuat Pproposal adalah Pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas perkara ini, namun di persidangan hanya dijadikan saksi. Keterangan saksi-saksi seebagai warga masyarakat penerima Bantuan Sapi semua mengakui, akan tetapi sebagian besar tidak mampu untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud,” ujarnya<br /><br />Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me juga membeberkan asal usul uang sebesar Rp40 juta yang dikatakan sebagai pengembalian dari keluarga Terdakwa, pada hal dari pihak lain.<br /><br />“Saat Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan, menyampaikan ada sejumlah uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dikatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pengembalian dari keluarga Terdakwa. Yang terjadi sebenarnya adalah, bahwa uang tersebut milik dari 3 (tiga) orang saksi selaaku penerima Bantuan sapi, yaitu Nur Taman sebesar Rp10 juta, Solikin sejumlah Rp10 juta dan daro Miswanto Rp20 juta,” beber Edi <br /><br />Diberitakan sebelumnya. Pada bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek telah dibentuk Kelompok Petani Singgih Agung yang bergerak dalam bidang peternakan sapi dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br /><br />1. Fatah Ismanu Ketua RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 2. Sutikno Sekretaris RT.16 RW.04 Desa Masaran ; 3. Supiyatun Bendahara RT.08 RW.02 Desa Munjungan ; 4. Muh. Martajuddin Anggota RT.42 RW.09 Desa Tawing <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30CQxX-yKDT5xMHGUwwtuAd0qZcKuU5z0L_udBLuxTS_poD1UpkJ4CesqQr0jHf-Z-Kp53nVC-eTPsqjEV4dhg0RrS90VQfUGPbZWt4BFpUH-MyubuOVxdu6Q2JFTxTtEB9PqrAAUAaw/s640/20210824130823.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30CQxX-yKDT5xMHGUwwtuAd0qZcKuU5z0L_udBLuxTS_poD1UpkJ4CesqQr0jHf-Z-Kp53nVC-eTPsqjEV4dhg0RrS90VQfUGPbZWt4BFpUH-MyubuOVxdu6Q2JFTxTtEB9PqrAAUAaw/w640-h360/20210824130823.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian ditunjuk Nuur sebagai SMD (Sarjana Membangun Desa); 5. Miswanto Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 6. Kusnan Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran NN ; 7. Solikin Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ;  8. Tarum Setyawan Anggota RT.08 RW.02 Desa Munjungan Na ; 9. Siti Hadiah Anggota RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 10. Fitri Emawati Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 11. Siti Isminah Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 12. Musyahri Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 13. Tsamrotul Laili Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 14. Sumino Anggota RT.04 RW.01 Desa Bendoroto ; 15. Rukani Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran ; 16. Juwami Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran Nan ; 17. Sudarmaji Anggota RT.27 RW.05 Desa Masaran Nan ; 18. Nur Tamam Anggota RT.20 RW.04 Desa Masaran ; 19. Moh. Soleh Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran ; 20. Sholihi Anggota RT.19 RW.04 Desa Masaran 21. Sunyoto Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran<br /> <br />Sekira bulan September 2009, kelompok petani ternak Singgih Agung mendapat pemberitahuan dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek tentang adanya program bantuan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian, dan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung disarankan untuk mengajukan proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) dilampiri susunan anggota Kelompok dan mencari sarjana calon pendamping/Sarjana Membangun Desa (SMD). Bahwa proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang membuat adalah saksi SUTIKNO<br /><br />Berdasarkan musyawarah kelompok yang ditunjuk sebagai sarjana calon pendamping/SMD adalah saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR, kemudian saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan Fakultas Peternakan atau Kedokteran Hewan/Fakultas yang membidangi jurusan Petemakan hewan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu Universitas Islam Kadiri<br /><br />Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 07012/Kpts/KP.430/F/08/2009, tanggal 06 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Desa, Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR dinyatakan lulus dan ditunjuk sebagai Sarjana Membangun Desa untuk mendampingi kelompok petani ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek,<br /><br />Untuk pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, Kelompok Petani Ternak Singgih Agung membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut :<br /><br />Bahwa RUK tersebut ditandatangi oleh saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku Sarjana Membangun Desa, terdakwa selaku Ketua Kelompok, Sutikno dan Supiyatun selaku anggota, mengetahui/menyetujui saksi BUDI SULISTYO, S.Pt. selaku Kasi Pengendalian Usaha dan Pemasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek,<br /><br />Selanjutnya saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku sarjana pendamping/SMD dan terdakwa selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung mendapatkan pengarahan dari Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia di Surabaya dan dalam pengarahan tersebut saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku SMD bersama terdakwa dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek menandatangani surat perjanjian guna kelengkapan Proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009  berupa :<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009, Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur:<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR<br /><br />Bahwa proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 tersebut diajukan / ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan melalui Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia yaitu Ir. FAUZI LUTHAN :</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Q1AT6s1Dgz23q9WTKb7b6_S5A5gMw0hnsdgvvJL4BKPLVI5XpjWxAs3Eh5HkoqORyXBhF1N5IUpPjLzzV2Ey2L0gqC-NLFnTvh_f-KBGFCBtmsc4r_DPlgU_Zd2BTdDMVMPeVl5BuXw/s638/IMG20210824130753.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="638" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Q1AT6s1Dgz23q9WTKb7b6_S5A5gMw0hnsdgvvJL4BKPLVI5XpjWxAs3Eh5HkoqORyXBhF1N5IUpPjLzzV2Ey2L0gqC-NLFnTvh_f-KBGFCBtmsc4r_DPlgU_Zd2BTdDMVMPeVl5BuXw/w640-h346/IMG20210824130753.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI menetapkan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Penerima sebagai penerima Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan Dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009, sebagaimana tercantum pada nomor urut 21 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan penguatan ekonomi pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk Propinsi Jawa Timur tahun 2009:</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pedoman Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderai Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, adalah :<br /><br />1. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009:<br />2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur:<br /><br />3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt:<br /><br />Bahwa dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah ditransfer atau dipindahbukukan dari rekening Nomor 0339-01-000789-30-8 Direktorat Jenderal Peternakan ke rekening Simpedes BRI Unit Munjungan Nomor Rekening : 6552-01-007495-53-2 atas nama Kelompok Peternak Singgih Agung pada tanggal 14 Oktober 2009.<br /><br />Bahwa terkait dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi total yaitu 18.660.500.000 yang akan di distribusikan kepada 95 Kelompok<br /><br />Kelompok yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan bukti :<br />a) Surat Perintah Membayar Nomor : 00644/238776/DJP/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009.<br />b) Ringkasan Kontrak PPK/Penanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ir. FAUZI LUTHAN.<br />c) Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />e) Lampiran Daftar Kelompok Penerima dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009.<br /><br />Bahwa ketua kelompok Ternak Singgih Agung yaitu Terdakwa Bersama Muh. Martadjuddin Nuur, S.Pt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) menarik dana dari ATM:</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa besaran nilai harga pembelian ternak sapi maupun asal usul ternak sapi serta untuk pembelian maupun pemenuhan bahan pendukung ternak sapi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada bukti pendukungnya dan pelaksanaannya tidak melalui hasil musyawarah kelompok beserta anggotanya:<br /><br />Kemudian tanpa melalui musyawarah pengurus beserta anggota kelompok , terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Singgih Agung menentukan sendiri pemelihara (penggaduh) ternak sapi sejumlah 23 (dua puluh tiga) ekor tersebut<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZ6sG9XeTGtc0mUt22-xgyUwbyJQ9q_7wKGAhOonLTkKK9qfw3Ai0yyVKMBiH119BXyzrAsnZCJhEcMMv-7xmgMDM9Z_clHIT3Wxo_a3b1RHh0mFYYfzZ1Szw3I-mbUTO9w6FUeNDxts/s640/IMG20210824130709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="315" data-original-width="640" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZ6sG9XeTGtc0mUt22-xgyUwbyJQ9q_7wKGAhOonLTkKK9qfw3Ai0yyVKMBiH119BXyzrAsnZCJhEcMMv-7xmgMDM9Z_clHIT3Wxo_a3b1RHh0mFYYfzZ1Szw3I-mbUTO9w6FUeNDxts/w640-h316/IMG20210824130709.jpg" width="640" /></a></div>Oleh karena FATAH ISMANU, SUTIKNO dan MISWANTO mendapatkan pembagian lebih satu ekor temak sapi menyebabkan beberapa orang anggota kelompok yang tidak mendapatkan pembagian sapi<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tahun 2011, terdakwa tanpa musyawarah dengan kelompok telah mendahului menjual ternak sapi yang dipeliharanya untuk selanjutnya penjualan ternak sapi tersebut diikuti oleh pengurus (sekretaris) dan para anggota kelompok lainnya.<br /><br />Sapi hasil bantuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 dalam modal awal sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor kemudian menjadi berkembang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi<br /><br />Lalu 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor mengalami kematian (dipelihara peternak atas nama NURTAMAN), sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor dijual oleh para penggaduh/anggota kelompok sehingga sampai dengan tahun Maret 2020 hanya tersisa sebanyak 5 (lima) ekor sapi yaitu terdiri dari 2 (dua) ekor indukan sapi persilangan IB dan sebanyak 3 (tiga) ekor sapi hasil pengembangan ternak sapi<br /><br />Sisa Modal Awal s/d. Maret 2020 sebesar Rp24.000.000, atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal Rp288.000.000 yang seharusnya sisa modal awal s/d Maret 2020 sebesar Rp230.400.000, atau 85 persen dari Modal Awal Rp288.000.000. Tabulasi sebagaimana tersebut diatas merupakan penghitungan Kerugian Negara dari Auditor Inspektorat Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Selain melakukan penjualan sapi bantuan, terdakwa telah mengingkari kewajibannya kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt. dengan tidak memberikan sebagian imbalan jasa/insentif dari biaya operasionalnya sebesar Rp.5.000.000  (lima juta rupiah) dari yang semestinya (sesuai RUK) sebesar Rp13.000.000 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian : Pembayaran I Rp5.000.000, Pembayaran II Rp5.000.000, Pembayaran III Rp2.000.000 Pembayaran IV Rp1.000.000. Jumlah Rp13.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, tidak berpedoman'tidak melaksanakan sesuai aturan yaitu :<br /><br />1. Tidak ber edoman! tidak melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Sa “ana Memban: un Desa (SMD) tahun 2009, halaman 19 paragraf ke-3 yang berbunyi, “Untuk memperluas sasaran penerima , usaha budidaya temak harus dikembangkan secara berkelanjutan . Pengembangan usaha budidaya ternak tersebut diutamakan kepada anggota kelompok Sampai mencapai kapasitas optimal, baru kemudian dikembangkan ke kelompok lain yang ada di lokasi terdekat” dan Tidak berpedoman, tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama tannggal 9 September 2009 Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 pasal 3 angka 7 berbunyi, “Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA (FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung) berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat”<br /><br />Yaitu, terdakwa tidak memperluas sasaran penerima sapi bantuan dan tidak mengembangkan modal usaha yang diberikan karena terdakwa mendahului menjual Sapi bantuan yang kemudian diikuti oleh anggota kelompoknya dan hasil penjualan sapi dimiliki sendiri, yang seharusnya usaha budidaya ternak harus dikembangkan Secara berkelanjutan :<br /><br />Menjaga modal awal (sesuai RUK 85X) baik dalam bentuk fisik termak maupun uang kas tidak berkurang : Yaitu, terdakwa tidak menjaga modal awal 85 persen (dari RUK) karena sampai dengar bulan Maret 2020, terdakwa telah menjual sapi bantuan kemudian diikuti para  pemelihara / anggota sehingga sapi bantuan yang tersisa di Kelompok Petani Ternak Singgih Agung sebanyak 2 (dua) ekor (lebih kurang seharga Rp24.000.000 (atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal) :<br /><br />Terdakwa sebagai Ketua Kelompok tidak melakukan upaya untuk menjaga moda awal 85 persen (dari RUK) dengan cara tidak memasukkan uang hasil penjualan 5 (lima ekor sapi yang dipeliharanya dan tidak menagih/menarik uang hasil penjualan sap dari para pemelihara/anggota untuk dimasukkan ke dalam Rekening Kelompok : Tidak berpedoman/ tidak melaksanakan pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian kerjasama tanggal 9 September 2009 Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009, yang berbunyi, Pihak Pertama (Ketua Kelompok) membayar imbalan jasa/insentif kepada pihak kedua (Tenaga pendamping/SMD) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan pengaturan sebagai berikut ;<br /><br />a. Pada tahun I sejak tanggal 1 Nopember tahun 2009 membayar imbalan jasa/insenti sebesar Rp1.500.000 setiap bulan selama 12 bular dengan total Rp18.000.000, yaitu terdakwa mengingkari kewajibannya dengan tidak memberikan imbalan jasa/insentif sesuai RUK kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa yang menyimpang dari Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009 serta aturan-atutan terkait lainnya dalam pengelolaar bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemer Pertanian Tahun 2009,<br /><br />Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek atas nama DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. atas perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp257.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari harga ternak sapi yang dijual dan ternak sapi mati sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah insentif tenaga pendamping yang tidak diserahkan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaiman:<br /><br />Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Kegiatan Pengelolaan Bantuan Sosia Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian  Tahun 2009 pada kelompok petani ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab Trenggalek tanggal 06 Maret 2020<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Aya (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Opini Tipikor Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me, PH Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp217 Juta Mengungkap Keterlibatan Pihak Lain

BERITA KORUPSI .CO – Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Da...

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

19.40 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara). Masih adakah yang terlibat ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/s517/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="517" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/w640-h446/1.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 berjalan dalam 2 Tahun Anggaran (TA) dengan jumlah Terdakwa sebanyak 6 orang, yaitu Tahun Anggarann 2020 sebanyak 6 Terdakwa dan sudah di Vonis, diantaranya Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara)<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Baca juga : Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa dan dituntut pidana penjara yang berbeda,  yaitu Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dituntut dengan pidana penjara maing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71  berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa (Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti) sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Tuntutan pidana penjara Terhada Kedua Terdakwa (penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dibacakan oleh JPU Siti Sumartianingsih, SH dkk dari Kejakaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /> <br />Anehnya, dari kasus ini ada yang menggelitik dan mengundang pertanyaan, yaitu terkait dugaan keterlibatan pihak lain yang belum terseret dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.3 M, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ?<br /><br />Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember baru menyeret 6 orang Terdakwa dalam waktu 2 Tahun Angggaran, yaitu Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 Terdakwa dan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa. Lalu apakah masih ada yang akan terseret dalam Tahun Anggaran berikutnya (2022)? Atau hanya ke 6 Terdakwa ini?.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam yang ikut dalam pekerjaan proyek Pasar Manggisan ?. Lalu bagaimana dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)? Sedangkan PPK sudah mendekam dalam penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam Dakwaan JPU pada perkara sebelumnya (4 Terdakwa) menjelaskan, bahwa penyusunan HPS buru dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK / PA (Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu, Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah Pudjo Santoso<br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara Cipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai Direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /><br />Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pčmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /><br />Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS<br />MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81<br />(delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :<br /><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.<br /><br />Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%<br /><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.<br /><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi<br />MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /><br />Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun addeаdum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi...

BERITAKORUPSI.CO

Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili

Humas MA RI DR. Soebandi, S.H., M.H, Mantan Ketua PN Denpasar

Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih

JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim

Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me, PH Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp217 Juta Mengungkap Keterlibatan Pihak Lain

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI