Korupsi Dana Hibah Rp148 Juta, Imam Hanfi, SE di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_XqKeBqu-xqStmsZAqzsysIcUicOIPg-bqH8m89_rkClfDvKWf_2_-9t4_t22fy9mRVknYDKhV9OJXyd9d4iZ78Lip33s_-brhDt8M0PWseEYDcqZYJCVrQKuHYDsfEEYrGkbNCyjZA/s600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_XqKeBqu-xqStmsZAqzsysIcUicOIPg-bqH8m89_rkClfDvKWf_2_-9t4_t22fy9mRVknYDKhV9OJXyd9d4iZ78Lip33s_-brhDt8M0PWseEYDcqZYJCVrQKuHYDsfEEYrGkbNCyjZA/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Keledai tidak akan jatuh Dua kali ke lubang yang sama”. Peribahas inilah yang sepertinya tepat untuk Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar karena Dua kali terjerat hukum yang sama, yaitu Perkara Korupsi. Yang Pertaman adalah  Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim) tahun 2016 sebesar Rp1.050.000.000 untuk pembelian Sapi bagi 5 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang merugikan keuangan negara  sebesar Rp80 juta (sudah di Vonis 4.6 tahun penjara pada Jumat, 29 Januari 2021), dan yang Kedua adalah penyalahgunaan dana Hibah APBD Prov. Jatim 2018 sebesar Rp1.595.000.000 yang merugikan negara sebesar Rp148.314.500 dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun (Kamis, 24 Juni 2021)<br /><br />Kamis, 24 Juni 2021, Majelis Hakim  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Imam Hanfi, SE (Kelompok Masyarakat atau Pokmas Kambil Pang) dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp148.314.500 dengan subsidair pidana penjara selama 3 bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Jawa Jawa Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.595.000.000 untuk pembangunan saluran air (drainase) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar oleh sebanyak 8 Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp148.314.500 berdsarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Hanfi, SE, tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Vido Conference) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi Susanto Hery,SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Jaksa Penuntu Umum (JPU) Sigit Sugiarto, SH., SH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar. Sementara Terdakwa Imam Hanfi, SE mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Blitar karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, akibat perbuatan terdakwa Imam Hanfi, SE Bin Muchammad Habib bersama dengan saksi Agung Prasetyo, saksi Adang Margono, saksi Moch. Ayub Slamet Prasojo dan saksi Yeno Santo, uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas Ringin Mekar, Pokmas Indah Berkarya, Pokmas Jaya Mas, Pokmas Cokropati, Pokmas Sengon Gemilang, Pokmas Budi Rahayu, Pokmas Arum Manis, Pokmas Tawon Madu dan Pokmas Kambing Pang tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqeewrZe_kbg-9eqYXSkXbX9sTqfruBnOuhu_ozQvHllCEylPJeew99EgKCXR2sv6DYzXWuwX9mhf7zz7a2CBehSsjvAEI-t68ONHj6mybuxBuZD1wZzv-EXwdhcvFIAo0OuWBQztwl4E/s1366/IMG20210624105837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqeewrZe_kbg-9eqYXSkXbX9sTqfruBnOuhu_ozQvHllCEylPJeew99EgKCXR2sv6DYzXWuwX9mhf7zz7a2CBehSsjvAEI-t68ONHj6mybuxBuZD1wZzv-EXwdhcvFIAo0OuWBQztwl4E/w640-h288/IMG20210624105837.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, perbuatan terdakwa Imam Hanafi, SE telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Aayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Imam Hanafi, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (emapt) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.314.500 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa langsung mengatakan menerima, sedaangkan JPU pikir-pikir<br /><br />Diberitakan sebelumnya, bahwa Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Beru Kec. Wiingi Kab. Blitar dan Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat laim yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 759 ( tujuh ratus lima puluh sembilan) kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205/203.2 2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 85.535.000.000 (delapan puluh lima milyar limaratus tiga puluh lima juta rupiah)<br /><br />Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/211.P/203.2/2018, tanggal 09 Oktober 2018 senilai Rp.12.375.000.000 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur<br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA-KPPKD senilai Rp.97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terserap hanya Rp.97.710.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) kelompok diantaranya untuk 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar.<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di tahun 2018 mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205 203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 392.575.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA KPPKD) Nomor : 914/223.P/203.2/2018, tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp.119.782.000.000 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA KPPKD senilai Rp.512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terserap hanya Rp.503.442.000.000 (lima ratus tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk 2044 (dua ribu empat puluh empat) kelompok diantaranya untuk 42 (empat puluh dua) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq1VrUnRtCKgKH9tXepBbVwvwhIfkVOmVIJmIonvd0gzoFrEPo9KSqvDGhzu-kVevDNZkXFYwDUcChahjasENja-su7T7Jhc9h1yqVI4SlYso-J2efbHzj9s6smjTKvTi83n2JGqPJnh0/s224/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="211" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq1VrUnRtCKgKH9tXepBbVwvwhIfkVOmVIJmIonvd0gzoFrEPo9KSqvDGhzu-kVevDNZkXFYwDUcChahjasENja-su7T7Jhc9h1yqVI4SlYso-J2efbHzj9s6smjTKvTi83n2JGqPJnh0/w377-h400/IMG20210115104905.jpg" width="377" /></a></div>Program bantuan / hibah uang untuk kegiatan pembangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut bertujuan : Membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (plengsengan dan dramase saluran arr).<br /><br />Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan / hibah berupa uang kepada kelompokkelompok adalah sebagai berikut : Awalnya para pokmas mengajukan proposal bantuan kepada kepala daerah (Gubernur ). Kemudian Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi terhadap kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur melalui DPA OPD<br /><br />Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi, setelah adanya SK penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditanda tangani kepala OPD dan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui BPKAD<br /><br />Selanjutnya uang dana bantuan di transfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim. Setelah masing masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah<br /><br />Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.<br /><br />Di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAEFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN.<br /><br />Yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, kedelapan kelompok tersebut yaitu:<br /><br />1. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF; 2. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN; 3. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDiI; 4. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO; 5. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN; 6. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI; 7. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO dan 8. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO.<br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJEFvAkk2ONPyphvYt7AJh682ECcLzBrcAsuZXJMROPSkUe5SJ6-jLVi5d40Wur7crRRJYNXzQiiaknX01dowYe7e6igm5Q43HibTBaKk6BX7A-gpbz7pcRMXIfZUT3t18yAC_29JFWw/s979/IMG20210624105756.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="979" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJEFvAkk2ONPyphvYt7AJh682ECcLzBrcAsuZXJMROPSkUe5SJ6-jLVi5d40Wur7crRRJYNXzQiiaknX01dowYe7e6igm5Q43HibTBaKk6BX7A-gpbz7pcRMXIfZUT3t18yAC_29JFWw/w640-h342/IMG20210624105756.jpg" width="640" /></a></div>Kelompok yang telah disiapkan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO tersebut, dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya Kelompok Mayarakat KAMBIL PANG di Desa Balerejo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi.<br /><br />Bahwa proses penerimaan dana Bantuan / Hibah berupa uang kepada kelompok penerima yang penggunaanya sebagai berikut : A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 1. Pokmas Kambil Pang untuk pembangunan Plengsengan; B. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Pokmas Cokropati untuk pembangunan Drainase Pokmas Jaya Mas untuk pembangunan Drainase Pokmas Tawon Madu untuk pembangunan Drainase Pokmas Arum Manis untuk pembangunan Drainase Pokmas Ringin Mekar untuk pembangunan Drainase Pokmas Indah Berkarya untuk pembangunan Drainase Pokmas Budi Rahayu untuk pembangunan Drainase Pokmas Sengon Gemilang untuk pembangunan Drainase<br /><br />Berawal saksi YENO SUSANTO yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air lalu berkomunikasi dengan terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMAM HANAFI, SE BIN MUCHAMAD HABIB untuk menyiapkan 9 (sembilan) kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018<br /><br />Selanjutnya terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB memberitahukan informasi kepada saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana syaratnya harus mempersiapkan 9 (sembilan) kelompok dengan mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya.<br /><br />Selanjutnya terdawa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB meminta bantuan saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO untuk mempersiapkan dan melakukan pembentukan 9 (sembilan) kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan uang bantuan/ hibah guna pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pembangunan drainase / saluran air dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2018<br /><br />Ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya bersedia jika desanya dijadikan titik pembangunan fisik dalam program bantuan tersebut dan khusus Saksi SUCIONO yang sudah kenal dengan terdakwa IMAM HANAFI, SE Btn MUCHAMAD HABIB lalu terdakwa meminta bantuan untuk pembentukan 2 (dua) Kelompok yaitu Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dan Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA s«erta memasukkan Saksi SUCIONO sebagai bendahara dalam Pokmas INDAH BERKARYA dan dijanjikan nantinya akan diberikan fee sebesar 5% kepada Saksi SUCIONO yang diambilkan dari nilai bantuan yang terealisasi di kedua kelompok tersebut<br /><br />Seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, masing-masing Kelompok Masyarakat yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjXzllwFQ6PmeWpPITC5rvtWMJxcwT30l9MT9wrrx4mcN83BLRLssR-1tzfTSJGGLJZ24CP2kTXZKA040r6T7XGYl2ZC8HFUcZW0c2FZIoWzQaR7zm7OXLdXm7AeqcHPBj5_NFlHHJscM/s709/IMG20210330110042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="709" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjXzllwFQ6PmeWpPITC5rvtWMJxcwT30l9MT9wrrx4mcN83BLRLssR-1tzfTSJGGLJZ24CP2kTXZKA040r6T7XGYl2ZC8HFUcZW0c2FZIoWzQaR7zm7OXLdXm7AeqcHPBj5_NFlHHJscM/w400-h297/IMG20210330110042.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Akan tetapi terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGLNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYLB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok-kelompok baru, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama Saksi AGUNG PRASETYO<br /><br />Lalu mengajukan proposalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana Sembilan kelompok tersebut yaitu ; 1. Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN: 2. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF, 3. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN, 4. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDI: 5. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO, 6. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN: 7. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI: 8. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO: 9. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok bentukan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO<br /><br />Dan Saksi YENO SUSANTO hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal 9 (sembilan) kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang berkoordinasi dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO<br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada 9 (sembilan) kelompok tersebut, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk mempersiapkan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat bentukan baru dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Dimana tugas terdakwa menunjukan serta mengantarkan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang saat itu mendampingi pihak tim verifikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan venfikasi kepada 9 (sembilan) Pokmas bentukan baru tersebut,<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS, Kelompok Masyarakat TAWON MADU<br /><br />Dan pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG, masih terdapat kekurangan dari 9 (sembilan) Pokmas tersebut yaitu belum memiliki rekening Bank Jatim atas nama kelompok. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah,<br /><br />Setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalu Keputusan Gubernur Jawa Timur.<br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekemng di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 01 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat JAYA MAS dengan Nomor Rekening 0462131607,  dan Kelompok Masyarakat COKROPATI dengan Nomor Rekening 0462131593,<br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA dengan Nomor Rekening 0462131623, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG dengan Nomor Rekening 0462131631, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dengan Nomor Rekening 0462131658 dan Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU dengan Nomor Rekening 0462131640,<br /><br />Pada tanggal 06 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG dengan Nomor Rekening 0462131704, pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dengan Nomor Rekening 0462131771 dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU dengan Nomor Rekening 0462131763 bersama dengan Ketua dan bendahara kesembilan kelompok tersebut. Selanjutnya buku rekening dan stampel para kelompok dibawa oleh Terdakwa IMAM HANAFL SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrlMeDDC3U7p0c8q3aHjvsbzYm4kbCXyF6y7nponhNjd7WphoBUAv05xucmC2EcasFFIIuBrfKV5pe6bVZdJM6CzzO8cVjgzXR80aFszpKtZnywjxXdnVEOljsrShkq_7pj03Ywo38JFI/s1334/IMG20210624105642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrlMeDDC3U7p0c8q3aHjvsbzYm4kbCXyF6y7nponhNjd7WphoBUAv05xucmC2EcasFFIIuBrfKV5pe6bVZdJM6CzzO8cVjgzXR80aFszpKtZnywjxXdnVEOljsrShkq_7pj03Ywo38JFI/w640-h288/IMG20210624105642.jpg" width="640" /></a></div>Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG telah ditetapkan menjadi penenma hubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.606/KPTS/013/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap XII TA 2018, sesuas dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 53 Pokmas KAMBIL PANG dengan proposal senilai Rp.190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Plengsengan,<br /><br />Sedangkan terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/3311/013/2018 tanggal O1 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah Yang dievaluasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2018,<br /><br />Sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 6 Pokmas JAYA MAS senilai Rp 205.600.000,(dua ratus lima juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 7 Pokmas COKROPATI senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 8 Pokmas TAWON MADU senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 9 Pokmas ARUM MANIS senilai Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)<br /><br />Untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 10 Pokmas RINGIN MEKAR dengan proposal senilai Rp.200 000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 11 Pokmas INDAH BERKARYA senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 12 Pokmas BUDI RAHAYU senilai Rp.190.000 000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 13 Pokmas SENGON GEMILANG senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase. Seluruhnya sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan.<br /><br />Sekira tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SL SANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya.<br /><br />Sedangkan sekira tanggal 08 November 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di Surabaya.<br /><br />Sekira tanggal 09 November 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan drainase / saluran air tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama delapan kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 2) Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 3) Pokmas JAYA MAS sebesar Rp.205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah), 4) Pokmas COKROPATI sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 5) Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 6) Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 7) Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 8) Pokmas TAWON MADU sebesar Rp.210 000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sekira tanggal 03 Desember 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan Plengsengan tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah):<br /><br />Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara masing-masing kelompok selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh para kelompok dan dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan atau drainase/ saluran air, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing kelompok yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kclompok penerima<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAEKI, SE Bin ML CHAMAD HABIB dibantu Saksi ADANG MARGONO dan AGUNG PRASETYO telah mengkondisikan, mengawal dan mendampingi para ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening masingmasing kelompok dengan cara menyerahkan buku rekening dan stempel kelompok yang sebelumnya telah dibawa terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beserta slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan<br /><br />Sehingga para ketua dan bendahara kelompok tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi dengan rincian penarikan sebagai berikut : Tanggal 13 November 2018 yaitu Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp200 000.000, Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000. Tanggal 14 November 2018 yaitu Pokmas JAYA MAS sebesar Rp205.000.000), Pokmas COKROPATI sebesar Rp200.000.000, Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp190.000.000, Pokmas TAWON MADU sebesar Rp210.000.000. Tanggal 15 November 2018 yaitu Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp190.000.000, Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp200.000.000. Tanggal 21 Desember 2018 yaitu Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.<br /><br />Total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut sebesar Rp. 1.595.000.000,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh masing-masing ketua kelompok diserahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang pada saat itu telah menunggu di sebuah warung bertempat di sebelah kantor Bank Jatim Capem Wlingi.<br /><br />Selanjutnya sekira tanggal 17 November 2018 bertempat di rumah terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beralamat di lingkungan Babadan RT.02 RW.07 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang bantuan milik Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG yang sebelumnya telah dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB tersebut<br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sebesar Rp.957.000.000,(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa uang pencairan bantuan dana hibah kedelapan kelompok tersebut sebesar Rp638.000.000  dan ditambah uang dana bantuan Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.000 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018<br /><br />Sehingga total sebesar Rp828.000.000 masih dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi DEDI HARI SETIAWAN guna pelaksanaan pembangunan drainase/ saluran air di lokasi delapan pokmas tersebut sebesar Rp500.000.000 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp328.000.000 dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB.<br /><br />Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima masing-masing kelompok pencrima, para pihak kelompok penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik plengsengan atau draimase sesuai dengan RAB dalam proposal masing-masing Kelompok hingga selesai<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, uang pencairan dana bantuan Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas KAMBIL PANG total sebesar Rp1.785.000 000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MULCHAMAD HABIB bersama dengan saksi YENO SUSANTO, Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO, saksi AGUNG PRASETYO dan saksi ADANG MARGONO<br /><br />Selanjutnya pekerjaan bangunan drainase saluran air telah dikerjakan oleh pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan cara memerintahkan Saksi DEDI HARI SETIAWAN untuk melaksanakan pembangunan drainase di lokasi delapan pokmas dengan memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),<br /><br />Untuk bangunan plengsengan pada Pokmas KAMBIL PANG, awalnya tidak dikerjakan oleh terdakwa hingga mendapat surat teguran dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur, lalu Saksi PONIMIN selaku ketua pokmas KAMBIL PANG meminta pertanggungjawaban kepada pihak MUCHAMAD HABIB selaku orang tua terdakwa,<br /><br />Sehingga Saksi PONIMIN diberi uang sebesar Rp35.500 000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUCHAMAD HABIB dan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Saksi YENO SUSANTO yang diserahkan melalui Saksi ADANG MARGONO. Akan tetapi yang diserahkan oleh Saksi ADANG MARGONO kepada Saksi PONIMIN sebesar Rp8.825.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi ADANG MARGONO,<br /><br />Sehingga total yang diterima Saksi PONIMIN sebesar Rp44.325.000 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik plengsengan di Pokmas KAMBIL PANG yang pengerjaannya dikerjakan oleh Pihak Pokmas KAMBIL PANG dan terdapat sisa dari uang tersebut sebesar Rp2.639.500 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dikuasai Saksi PONIMIN selaku Ketua Pokmas KAMBIL PANG.<br /><br />Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kesembilan kelompok tersebut dibuat dan disusun sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung,<br /><br />Namun dalam pelaksanaanya LPJ untuk Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB ke 8 (delapan) kelompok<br /><br />Selanjutnya Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengumpulkan nota-nota dan kwitansi kosong, yang pengisiannya disesuaikan dengan RAB ke 8 (delapan) kelompok sehingga seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/ membelanjakan dana bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut.<br /><br />Setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 8 (delapan) kelompok selesai dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO selanjutnya Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sendiri yang membawa dan menyerahkan secara langsung kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Resepsionis. Sedangkan untuk Pokmas KAMBIL PANG tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya. <br /><br />Dalam program bantuan / Hibah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut pihak pemberi bantuan / hibah hanya menerima laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak kelompok penerima bantuan/ hibah, tidak ada kegiatan Monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan / hibah kepada para kelompok penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan.<br /><br />Seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG dan uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas KAMBIL PANG, untuk dipergunakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima.<br /><br />Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan para kelompok tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRX9lBLapqijee0Zg-gfL7vVMrNe5RD7pV7-6mJBEqi2961kuu_e6DkfGHQBa0rTNEW20lgllOF7fRg24b2LIv-eKSG5gs-Ya43jBknf0KEmYNqzzdAHnmvvkJBqzLfFNA6uzkbH3-iwI/s600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRX9lBLapqijee0Zg-gfL7vVMrNe5RD7pV7-6mJBEqi2961kuu_e6DkfGHQBa0rTNEW20lgllOF7fRg24b2LIv-eKSG5gs-Ya43jBknf0KEmYNqzzdAHnmvvkJBqzLfFNA6uzkbH3-iwI/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG guna pembangunan Drainase dan Pokmas KAMBIL PANG guna pembangunan Plengsengan, telah bertentangan dengan aturan yang berlaku diantaranya :<br /><br />a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pasal 4 Asas Umum Pens-elolaan Keuan:an Daerah ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.<br /><br />Pasal bla at 1: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.<br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1): “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. BAB V Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 ayat (1) , “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial".<br /><br />Pasal 40 2 : “Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan". Pasal 4I: “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan perundang-undangan".<br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 an:ka 14: “Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta dak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.  <br /><br />Pasal 7 ayat (1) : “Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: ad. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan, b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. d. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa, “Hibah kepuda badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur”. e. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tanggal 28 Desember 2018, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019:<br /><br />Pasal 23 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Pasal 23 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: a. laporan penggunaan hibah, b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD), dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa”<br /><br />Pasal 51 ayat (1), “SKPD Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Ayat (2), “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hubah dan bantuan sosial”. “. Ayat (3) “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan suda saat senerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan”.<br /><br />Pasal 53 ayat (1), “Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia".<br /><br />Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/238/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas RINGIN MEKAR, NPHD Nomor : 900/239/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas INDAH BERKARYA, NPHD Nomor : 900/314/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas JAYA MAS, NPHD Nomor : 900/235/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas COKROPATI, NPHD Nomor : 900/237/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas ARUM MANIS, NPHD Nomor : 900/236/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas TAWON MADU, NPHD Nomor : 900 240/NPHD 104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas BUDI RAHAYU, NPHD Nomor : 900/241/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas SENGON GEMILANG, NPHD Nomor : 050/2645/105.5/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk Pokmas KAMBIL PANG<br /><br />Pasal 1 ayat (2), “Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) in adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dilokasi pelaksanaan kegiatan”. Pasal 5 ayat (3): “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat”. Ayat (4), “Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada pihak I tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-buku asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir”.<br /><br />Ayat 5, “Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik) dengan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan foto kopi bukti-bukti penggunaan dana sesuai RAB yang telah disetujui pada saat penandatanganan NPHD”.<br /><br />Pakta integritas Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Pomas. Pakta integritas berisi: 1) Pokmas tidak akan melakukan praktik KKN: 2) Proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, 3) Menjamin telah dilakukan pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan: 4) Bahwa data-data yang dicantumkan dalam kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan keuangan benar sesuai fakta di lapangan.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SI SANTO maka uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG<br /><br />Dan uang bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan kepada Pokmas KAMBIL PANG tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yaitu membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ( plengsengan dan drainase / saluran air ) tidak dapat tercapai.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 kepada 8 (delapan) Pokmas yaitu Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas TAWON MADU terkait pembangunan saluran air/ drainase di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.095.000.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian keuangan negara yang timbul pada Pokmas KAMBIL PANG yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp148.314.500 (seratus ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.243.314.500,(satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., SH. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Dana Hibah Rp148 Juta, Imam Hanfi, SE di Vonis 4 Thn Penjara

  BERITA KORUPSI .CO – “Keledai tidak akan jatuh Dua kali ke lubang yang sama”. Peribahas inilah yang sepertinya tepat untuk Imam Hanfi, SE,...

»

Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/s640/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp200 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumah Rp257.128.729,14 subsidair pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa (DD) dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp716.860.000 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp257.128.729,14 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Jombang<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Vidio Conference) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 29 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., SE., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa (Prodeo) yakni  Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Jaksa Penuntu Umum (JPU) Muhammad Salahuddin, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Jombang. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Jombang  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2018, Desa Mojowarno mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 dengan rincian; untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018<br /><br />Uuntuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017, selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jatim Cabang Kabupaten Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Balada Ddesnatali selaku bendahara dan Kaur Keuangan Desa mengambil secara tunai <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, Desa Mojowarno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000 dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000 dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000. Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019 juga mendapakan dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum membawa uang dana  desa tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi  Balada Destinatali selaku Kaur Keuangan tidak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil dipergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Catur Budi Setyo,SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (emapt) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp257.128.729,14 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/s640/IMG20210323120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/w640-h288/IMG20210323120054.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang periode 2013 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013<br /><br />Pada suatu waktu antara Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pengelolaan Dana Pagu Indikatif Desa (PID) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2009 serta Pengelolaan Dana Pemeliharaan Gedung Balai Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2019, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno T.A 2018-2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018,  mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 , penyaluran Dana Desa pada Desa Mojowarno dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Adapun untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.134.320 000 dengan rincian kegiatannya adalah ; 1. Untuk operasional PKK yang diterima oleh ketua PKK sebesar Rp34.500 000,; 2. Pembinaan karang taruna yang diterima oleh ketua karang taruna sebesar Rp4.000.000,; 3. Operasional kelompok GSI yang diterima oleh ketua GSI sebesar Rp 3.000.000,; 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diterima oleh ketua KPMD sebesar Rp12.000.000,; 5. Pembinaan dan pengelolaan posyandu yang diterima oleh ketua Posyandu sebesar Rp25.500.000,; 6. Operasional Kader Jumantik yang diterima oleh ketua kader Jumantik sebesar Rp 2.000.000,; 7. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp18.320.000,<br /><br /> 8. Operasional kelompok perlindungan anak dan perempuan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp3.000.000,. 9. Untuk penyelesaian permasalahan hukum di desa sebesar Rp3.000.600,; 10. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang diterima oleh ketua LPMD sebesar Rp4.000.000,; 11. Ooperasional Linmas ( Keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat) yang diterima oleh ketua LINMAS sebesar Rp10.000.000, dan 12. Untuk Fasilitasi Data kemiskinan Tingkat desa yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp15.000.000,<br /><br />Kemudian untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 sudah digunakan untuk fogging<br /><br />Sedangkan untuk kegiatan fisik / pembangunan, terdapat anggaran sebesar Rp567.304.343,75 yang digunakan untuk 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) yaitu : 1. Pembangunan Duiker berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp.27.235.786,23 dan Rp1.160.299,09,; 2. Pembangunan Balai RW berlokasi di Desa Mojowarno RW.03 dan Pembangunan Gedung PKK berlokasi di Desa Mojowarno RW.05 sebesar Rp217.082.557,52,; 3. Pembangunan Saluran Drainase berlokasi di Dusun Mojowarno RW.04 sebesar Rp113.730.921,95 dan Rp30.000,; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp36.212.000 dan Rp.69.375.665,84,;  5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno sebesar Rp102.477.113,12<br /><br />Pada tahun 2018, yang menjadi Kepala Desa Mojowarno adalah Terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 pada tanggal 5 Desember 2013. Untuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno.<br /><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa<br /><br />Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/s640/IMG20210323120118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/w640-h288/IMG20210323120118.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<br /><br />Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa, dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkanfmembayar, menatausahakan dan  mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 60 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja afas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Adapun rincian Dana Desa untuk kegiatan fisik yang telah terdakwa ambil dari rekening desa adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Duiker, dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.1.160.299,09 dan SPP tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.27.235.786,23 ; 2. Pembangunan Balai RW dan Pembangunan Gedung PKK dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.217.082.557,52 ; 3. Pembangunan Saluran Drainase dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.113.730.921,95 dan SPP tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.30.000 ; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.36.212.000 dan SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.69.375.665,84. 5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp102.477.113,12 <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pekerjaan pembangunan kegiatan fisik tersebut melibatkan pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan dimana yang ditunjuk selaku ketua TPK adalah saksi HENDRI YANTO,<br /><br />Namun pihak TPK dalam hal ini saksi HENDRI YANTO sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik dimaksud<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 5 ayat (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 61 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.<br /><br />Walaupun 6 (enam) kegiatan fisik (pembangunan) dianggarkan pada DD tahun anggaran 2018 dan telah dicairkan dananya pada tahun 2018, tetapi juga terdapat kegiatan fisik yang justru baru dikerjakan sekitar bulan Mei tahun 2019 yaitu : 1. Pembangunan Duiker Dusun Mojowarno 2 senilai Rp.28.396.085,32,; 2. Pembangunan Gedung PKK dan 3. Pembangunan gedung balai RW (2 dan 3 senilai Rp.217.082.557,52 )<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun anggaran 2018 pada tahun 2019 bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar sebagarnana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Dasa ayat (2) Setiap pengeluaran sebagarnana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepela Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matenai yang timbul dan penggunaan bukti tersebut<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasai 62 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP datam setiap pelaksanaan kagatan anggaran sesuai dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan normal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan dan anggaran. Ayat (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdm dari a. SPP Panjar: dan b. SPP Defiritif.<br />Pasal 63 ayat (1) Penggunaan anggaran yang dilenma dari pengajuan SPP Panjar sebagaumana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola bdak lebih dan 10 (sepuluh) han kera.<br /><br />Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa, belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panyar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti treansakg pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretans Desa.<br /><br />Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungyawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realsast pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil der juniah uang yang ditenma, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembakkan sisa uang ke kas Dasa.<br /><br />Pasai 64 ayat (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana disebutkan Pasal 62 ayat (3) huni b untuk kepwatan yang seluruhnya diaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa ditenma. Pasal 69 ayat (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagawnana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecd danpada reaksasi balanya, dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.<br /><br />SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran desa,  kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.<br /><br />Pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000,(seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) diterima pada tanggal 26 September 2019, sedangkan dana untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa diterima pada tanggal 09 Oktober 2019. Dan dana-dana tersebut sudah terdakwa ambil secara tunai bersama dengan saksi BALADA DESNATALI dari rekenmg desa, dimana untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) terdakwa ambil dari rekening desa pada tanggal 27 September 2019, sedangkan untuk Pemilihan Kepala desa terdakwa ambil dan rekening desa pada tanggal 11 Oktober 2019<br /><br />Mekanisme mendapatkan Pagu Indikatf Desa (PID ) adalah, Pemerintah Desa mengajukan usulan kegiatan Pagu Indikatif Desa 2019 melalui Musrembang Kabupaten yang diadakan oleh Bappeda. Kemudian data dari Bappeda barupa data calon penerima bantuan RTLH di distnbusikan ke Dimas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang,<br /><br />Selanjutnya Dinas Perkim melaksanakan venfikasi lapangan dan venfikasi administrasi atas usulan dan proposal yang diajukan desa tersebut, lalu hasil venfikasi diajukan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah tu Desa mengajukan pencairan Dana Pagu Indikatif desa (PID) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH )<br /><br />Kemudian Dinas Perkim membuat surat Pengantar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Dana tersebut ke Rekening Desa, dan Dana tersebut langsung masuk kedalam rekening Desa sesuai yang tertera didalam surat permohonan pencaran dar desa. Sadangkan rekening desa milik Dasa Mojowarno yang tertera didalam Surat tersebut yaitu rekening tabungan simpati Bank Jombang cabang Ngoro dengan Namor rekening 1522 000004 atas nama Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno<br /><br />Seharuanya untuk Pagu Indikasi Dean (PID ) akan digunakan untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga Dasa Mojowarno sebanyak 6 orang yaitu ; SUMARI, MISTAR, RAHMAT, SUMATRI SANYOTO dan ACHMAD ROFIK, Namun setatah terdakwa dapat mengambil secara tunas uang tersebut dari rekening desa, terdakwa secara tannpa hak dengan melawan hukum tidak menyalurkannya kepada 6 orang tersebut dan justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiya, serta sampai dengan saat ini belum ada Laporan Pertenggungawaban untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni dari pagu induk desa (PID) karena memang kegatan tersebut Dbelum terlaksana.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (1) Anus kas keluar sebagaimana dmekaud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran batarya atas beban Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buku yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matrial dari penggunaan bukti tersabut<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tehun 2016 tentang Pedoman Pengsiciaan Keuangan Dasa Pasal 50 ayat (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pesei 98 mumusi semus pendapslan Dasa yang berasal dari Pendapatan Asi Desa, Iranetar den pendapatan lain. Ayat (2) Sebep pendapatan sebagamana dimaksud peda eyet (1) didukung olah buk yang lengkap dan sah. Pasal 60 ayat (1) Arus kes keluar sebagamnana dimaksud delam Pessi 58 memuat semus pengakuan balarya atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buti yang lengkap dan sah<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. pasal 14 ayat (1), Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang ditermanya.<br /><br />Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat.<br /><br />Peraturan desa tentang LPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, Rencana penggunaan anggaran bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Kepala Desa tetang penunjukan Bendahara Desa. Fotokopi KTP Kepsia Desa dan Bendahara Desa. Nomor reharung Kas Does dan NPWP Bendahara Desa, Pakta Integritas dari kepala Desa dan Kuitansi bagi hasil pajak dari retribusi daera. Camat kemudian memvenfikasi dokumen lalu mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD)<br /><br />Bahwa dana Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diterima Dasa Mojowarno adalah sebesar Rp48.118.000 yang masuk ke rekening desa  pada tanggsi 15 Mei 2019, yang kamudian pada tanggal 16 Mei 2019, terdakwa bersama dengan saksi BALADA DESNATALI mengambil dana tersebut secara tunai dari rekening desa.<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tdak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut akan depergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno, namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair atau Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 202...

»

Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3.6 tahun karena terbukti Korupsi sebesar Rp4.2 juta dalam kasus yang sama” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmztlBv9vJmYBN-RcP_iMtRbv9MTbfAqvSB3r9pi-3DA0eexzs_yGqC0tvurRZgANdPna_Dka4unJtbT6GzaWosuE9F3OjG8UOXPzw5OW0Y4AB9T1f2uG-ek0Gx3qSVfiqq5n5RZoG-w/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmztlBv9vJmYBN-RcP_iMtRbv9MTbfAqvSB3r9pi-3DA0eexzs_yGqC0tvurRZgANdPna_Dka4unJtbT6GzaWosuE9F3OjG8UOXPzw5OW0Y4AB9T1f2uG-ek0Gx3qSVfiqq5n5RZoG-w/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Dua tapi Satu, sama tapi tak serupa”. Barangkali kalimat inilah terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019, yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan dana untuk masing-masing Aplikasi sebesar Rp75 juta atau total anggaran sebesar Rp375 juta yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA 2019<br /><br />Mengapa? Karena kasus perkara Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yang melibatkan pihak perusahaan swasta, menyeret 3 orang terdakwa yang dibagi dalam 2 perkara penuntutan<br /><br />Selain dari Dua perkara penuntutan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara juga dilakukan 3 lembaga/Instansi pemerintah, yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan dengan hasil yang berbeda-beda.<br /><br />Anehnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan, setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020, dan kemudian pada tanggal 20 November 2020 dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWuQjpwVEaLwdttNXA49lgDUxh69eITR176O0oaaU6QCLqAonGQtFFoHiIHXf_jIKXpTIDL8aI8n3twjrgeZKNeyf0B9vbYCRtDC3soJpQMZoDyWA6vugtFImCp2g7TPD7izpA24g6c3k/s640/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWuQjpwVEaLwdttNXA49lgDUxh69eITR176O0oaaU6QCLqAonGQtFFoHiIHXf_jIKXpTIDL8aI8n3twjrgeZKNeyf0B9vbYCRtDC3soJpQMZoDyWA6vugtFImCp2g7TPD7izpA24g6c3k/w640-h504/aa.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan menyebutkan, kelebihan bayar (kerugian negara) sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yaitu; 1. Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan biaya  untuk masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000 sudah dikembalikan ke Kas Daerah Pemkot Pasuruan pada tanggal 26 Juni 2020 atas rekemondasi BPK dengan rincian:<br /><br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan;<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk pembuatan 5 Aplikasi jauh lebih besar dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yaitu sebesar Rp309.039.743. Atau kerugian keuangan negara sebesar Rp200.903.377 untuk pembuatan 3 sistim Aplikasi dan Rp108.136.366 untuk pembuatan 2 sistim Aplikasi<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa dan ada apa dibalik kasus Korupsi Pembuatan 5 sistim Aplikasi  OPD di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019?. Pertanyaan inilah yang datang dari berbagai kalangan masyarakat khususnya dari pihak terdakwa<br /><br />Karena penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Pasuruan adalah hal baru dan mungkin untuk yang pertamakalinya di abad 21 ini setelah hampir 6 bulan lamanya adanya pengembalian uang ke Kas Daerah dan kemudian dilakuan penyidian, dimana kerugian negara yang jumlahnya sangat pantastis, yaitu sebesar Rp4.200.000 dan Rp15.300.000. Dan bisa jadi, akan “lahir” perkara-perkara Korupsi baru setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah oleh pihak yang melakukannya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMPM32LoLUV9FB_GzEwV22XssKFqXACA5s7bFK4Aa3sbSXSoiwR0KOM-3aulwXsQsrfhrR7vLr699l239uctUMTXiIqW6uyxRVfjvIk6xr8gSELCQaAWFLPkRhNdGGzZpLi2gdNeMBw-o/s640/1...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMPM32LoLUV9FB_GzEwV22XssKFqXACA5s7bFK4Aa3sbSXSoiwR0KOM-3aulwXsQsrfhrR7vLr699l239uctUMTXiIqW6uyxRVfjvIk6xr8gSELCQaAWFLPkRhNdGGzZpLi2gdNeMBw-o/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Sementara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/4/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dihari yang sama, Inspektorat Kota Pasuruan juga mengeluarkan hasil  penghitungan kerugian negara dengan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) dikurangi pengembalian ke Kas Daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000.<br /><br />Menelisik dari Dua perkara penuntutan ini, yaitu Pertama (diadili belakangan namun di Vonis lebih dahulu). Kasus perkara Korupsi pembuatan 3 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (Mastani) yang merugikan negara sebesar Rp4.2 juta dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan jabatan Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas. <br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.000 subsidair 2 tahun penjara. Menurut JPU, Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Dan terdakwa di hukum (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 subsidair 1 tahun penjara. Atas putusan ini, JPU tidak puas dan kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbgOl8_W5Gs1i_lyRIasxB17RjHjY878b2wB4Qa6HePgu3N6VRJGPbpYmGyYbdzlnlGHUnsdYyfIS5jXrsrT_TCjPE5MZsaw3II97y8rifjkY6C7hOy9heDussw-FgeYlYw8HBBA0wKLs/s640/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbgOl8_W5Gs1i_lyRIasxB17RjHjY878b2wB4Qa6HePgu3N6VRJGPbpYmGyYbdzlnlGHUnsdYyfIS5jXrsrT_TCjPE5MZsaw3II97y8rifjkY6C7hOy9heDussw-FgeYlYw8HBBA0wKLs/w640-h352/f.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Padahal hukuman ini jauh lebih berat bila dibandingkan dengan kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp24 miliar dengan terdakwa/terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Terdakwa Taufiqurrahman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp24 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Atau Terdakwa/Terpidana Rendra Krena selaku Bupati Malang yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.037 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Perkara ke Dua (diadili lebih dahulu namun di Vonis belakangan). Kasus perkara Korupsi pembuatan 2 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15.300.000 dengan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang juga sebagai PA (pengguna anggaran) dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br />JPU Kejari Pasuruan menuntut Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidan penjara masing-masing selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp15.300.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Keduanya dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya (Kamis, 17 Juni 2021), bahwa ke Dua Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap ke Dua Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan pakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwaa II terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan penjara. Dan hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp15.300.000 subsidair 1 bulan penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy1w3wTWhjknGqnL3_royqCmyRP-kvIi6G4OQGAUOaKcUv7ZXwP1-ODQ00b_r8SIhVey2qw4YztFxdpk_xb8VXOnuR91tcdijY_dRIdQjXkYWRejJFr5DvXwloa_ZNyTd-ihNJSZFgJJI/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="640" height="524" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy1w3wTWhjknGqnL3_royqCmyRP-kvIi6G4OQGAUOaKcUv7ZXwP1-ODQ00b_r8SIhVey2qw4YztFxdpk_xb8VXOnuR91tcdijY_dRIdQjXkYWRejJFr5DvXwloa_ZNyTd-ihNJSZFgJJI/w640-h524/e.jpg" width="640" /></a></div>“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Mnghukum Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp15.300.000. Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan 1 (Satu) bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 18 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I, yaitu Samuel dkk dan Penasehat Hukum Terdakwa II yakni Dr. Solahuddin dkk. </div><div style="text-align: justify;"><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, ke Dua Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Masih ada waktu 7 hari,” kata Penasehat Hukum ke Dua terdakwa kepada beritaakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Ada yang menggelitik dari kasu perkara ini. Dimana Ke Tiga Terdakwa (Fendy Krisdiyono, Meindahlia Pratiwi dan Drs. Sugeng Winarto) memang sudah dihukum sekalipun putusan Majelis Hakim belum berkekuatan hukum tetap. <br /><br />Lalu bagaimana dengan “nasib” Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan?<br /><br />Sebab JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom......<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan Direktur PT Program Indo Utama,  Direktur CV Tiga Raya Abadi, Direktur CV Ruas Bambu, Direktur CV Abadiluhur dan Direktur CV Anugrah Citra Keluarga yang meminjamkan profil perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan Aplikasi OPD di Diskominfotik Kota Pasuruan yang tidak mengerjakan namun mendapat fee sekalipun sudah dikembalikan. Apakah yang terpenting ke Tiga Terdakwa sudah berada di dalam penjara saat ini??<br /></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4IboUlrUEn4eBBF_1vAigna3Cx9vh1L5VgBYZNJGnHMskFBKh3cmVlyLWpCxxmKg1h_n_g2nyd14sGfjJZfQbS361B6pJIP5xBsGHDFViYBJuJeUef3zmXa57-zfTt-Am8ebU61u7PmU/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4IboUlrUEn4eBBF_1vAigna3Cx9vh1L5VgBYZNJGnHMskFBKh3cmVlyLWpCxxmKg1h_n_g2nyd14sGfjJZfQbS361B6pJIP5xBsGHDFViYBJuJeUef3zmXa57-zfTt-Am8ebU61u7PmU/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU mengatakan, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMJMGMZLLu598xmP9z9wf4U2TH3g3Dw0S-CQ01F8-l_zi2iwFnObHJ-mltdj0wFCtzOq_g0233UEQhOklcztj_lMJeMzRPX7IE-ik0EeL-6IybfIL5FcE6pTIfM7Z_9Jch2WCoh1g-fg/s632/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMJMGMZLLu598xmP9z9wf4U2TH3g3Dw0S-CQ01F8-l_zi2iwFnObHJ-mltdj0wFCtzOq_g0233UEQhOklcztj_lMJeMzRPX7IE-ik0EeL-6IybfIL5FcE6pTIfM7Z_9Jch2WCoh1g-fg/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /> <br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJj4vDEgP4IsGMinQvv3h87bd4wvhKrJfsM7ZPX7vJdeC9USkPIlFpEdmOpnwJgiW9jLjhrO-wSCYmiw95LD550ovcMQqIeHWi5ocCuMjYHZLSQZdVwHz-s7bHE34HaVkmZBMBjDT_CRk/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJj4vDEgP4IsGMinQvv3h87bd4wvhKrJfsM7ZPX7vJdeC9USkPIlFpEdmOpnwJgiW9jLjhrO-wSCYmiw95LD550ovcMQqIeHWi5ocCuMjYHZLSQZdVwHz-s7bHE34HaVkmZBMBjDT_CRk/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmBqy4RrEJyJwbmqgiBxONgeyyGvtE4A6TWA7St9aUjWEjSTk6Fs92tGyWIW4wtmgJ44NFQbmmIVZ_jrrcyvXQXWwwP3cv3QP0r010gUatBplovTYuy9saJY9pcxIGMnIK2XZA1ZD25U/s640/IMG20210225140838.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmBqy4RrEJyJwbmqgiBxONgeyyGvtE4A6TWA7St9aUjWEjSTk6Fs92tGyWIW4wtmgJ44NFQbmmIVZ_jrrcyvXQXWwwP3cv3QP0r010gUatBplovTYuy9saJY9pcxIGMnIK2XZA1ZD25U/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /><br />Bahwa para Tenaga Harian Lepas (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><br />Berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEbBkBOWRBYTatUjnGHnxaULYFvlHg7Pih-iRYCa0cgyKp79CUltfP7_yDz-LT7W9puwgqQDjjqBE-SOI8-VLHu0olum0AySqAcvhhZB4_LxqV6bxYZFWIJkSQRHRC-h-ze3-Fi8qolM/s638/IMG20210510125103.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="638" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEbBkBOWRBYTatUjnGHnxaULYFvlHg7Pih-iRYCa0cgyKp79CUltfP7_yDz-LT7W9puwgqQDjjqBE-SOI8-VLHu0olum0AySqAcvhhZB4_LxqV6bxYZFWIJkSQRHRC-h-ze3-Fi8qolM/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: 1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019 ; 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6EbQofrcz_684AGpOtuhSCqLHNqOMX3TqXeww1zpJoj9sel1MGmlyYCyZ2D_ZgtREVjr5ED5fUMS-JU6mIhvue-lhBBDvG6q79-3S_GUCawRsC9y5KN2oTRp7K1yFqmJvpJu6VvXw84/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6EbQofrcz_684AGpOtuhSCqLHNqOMX3TqXeww1zpJoj9sel1MGmlyYCyZ2D_ZgtREVjr5ED5fUMS-JU6mIhvue-lhBBDvG6q79-3S_GUCawRsC9y5KN2oTRp7K1yFqmJvpJu6VvXw84/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br /><br /> Yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7elTVq6Y6qNcu4brR81Rnthvc76AHCoalQqjbwraQ6oIAfnfffM-QSwtB5DNG7aXtVrpgVtNAvMS8x_uhwvksswaZy_2KdZAtoGotFcaAPMJaaPsOVnR8Cd3NAw6RNExgxs3cEBZ7R00/s639/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="639" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7elTVq6Y6qNcu4brR81Rnthvc76AHCoalQqjbwraQ6oIAfnfffM-QSwtB5DNG7aXtVrpgVtNAvMS8x_uhwvksswaZy_2KdZAtoGotFcaAPMJaaPsOVnR8Cd3NAw6RNExgxs3cEBZ7R00/w640-h374/b.jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKnesHwWVotbU7T95-O4aa92wEEavaTsTyU0Nk2ECs380E9eM30Mtw_lyp_K1RK6nYiB6XWc3pdjwXOtGoldkgUXBlxhqlHjU_LOW260BerJ_lldm7N8xK5bXOs9Ks3M7tH1DoMGAzZ0/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKnesHwWVotbU7T95-O4aa92wEEavaTsTyU0Nk2ECs380E9eM30Mtw_lyp_K1RK6nYiB6XWc3pdjwXOtGoldkgUXBlxhqlHjU_LOW260BerJ_lldm7N8xK5bXOs9Ks3M7tH1DoMGAzZ0/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal  12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3....

»