Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s1600/ICW..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s640/ICW..jpg" width="640" /></a></div> <br /> Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan konferensi pers bertajuk "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial" di kantor ICW,  Kalibata, Jakarta.<br /><br />Acara tersebut dihadiri oleh Mohammad Triyanto dari Jawa Timur, Carkaya dari Jawa Barat, Jundy Wasono Hadi dari Jawa Tengah, Siti Fikriyah dari Yayasan Kehutanan Indonesia dan Abdullah Dahlan (ICW) sebagai moderator.<br /><br />Dalam konfrensi tersebut, melahirkan beberapa poin diantaranya; Terkait dengan tata kelola kehutanan terutama di Pulau Jawa, pemerintah telah menerbitkan program perhutanan sosial. Dalam program ini, pemerintah mendorong semangat hutan lestari dan rakyat sejahtera. Konsep dasarnya adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan atau menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak dengan pola kemitraan.<br /><br />Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK No.39 tahun 2017. Dalam aturan ini negara memberikan akses lahan hutan yang rusak untuk mengelola dan menghutankan kembali dan mencarikan pembiayaanya. Sehingga rakyat bisa berdaya dan negara mendapatkan penerimaan devisa. <br /><br />Presiden Joko Widodo menegaskan kembali akan segera mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, program ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Demikian penegasan Jokowi saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10/2017)<br /><br />Program ini buru-buru mendapat tantangan. Diantaranya terbitnya perdirjen Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 dan Perdirjen PSKL No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 yang isinya tidak sinkron dan cenderung bertentangan dengan permen KLHK No. 39/2017. Pelibatan masyarakat yang dalam permen dibuat secara langsung. Kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan melibatkan kembali PT Perhutani. <br />Tantangan lain adalah dilakukannya uji materi terhadap Permen KLHK No. 39/2017 di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan antara lain, yaitu antara lain oleh Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Kosambiwojo Lestari, dan Ir. Harnanto HM (Pensiunan Pegawai Perhutani). <br /><br />Di lapangan masyarakat yang sudah mulai mengelola dan menghutankan kembali justru diintimidasi. Di komisi VI juga diwacanakan anggapan bahwa dengan tidak melibatkannya BUMN (Perum Perhutani), maka program ini dinilai menganggu kinerja BUMN.<br /><br />Dengan mengikutsertakan kembali BUMN Perum Perhutani ini bahkan dianggap mengalami kemunduran karena track record tata kelola hutan Jawa oleh Perum Perhutani juga tidak cukup baik.  (Redaksi)

Tipikor Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan k...

»

2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s1600/IMG20171026135035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="517" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s640/IMG20171026135035.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pehubungan Kabupatena Magetan divonis pidana 1 tahun penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 26 Oktober 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap 2 terdakwa, diantaranya Wisnu Susanto selaku Kepala UPTD serta Kartini staf UPTD Terminal Kawedanan Dinas Perhubungan Kabupatena Magetan, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polres Magetan, pada Februari  2017 lalu.<br /><br />Pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketua I Nyoman Wiguna dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yaitu Kusdarianto dan M.Mahin dengan Panitra Pengganti (PP) Sutris dan Takiyat. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wisnu Susanto dan Kartini (perkara terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 9 Undang - Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 (e) KUHP jo pasal 56 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidan penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Nyoman.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />Kasus ini berawal pada Pebruari 2017 lalu. Tim Satgas Saber Pungli Polres Magetan melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wisnu Susanto dan Kartini, setelah terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat.<br /><br />Modus yang dilakukan kedua PNS tersebut yakni, bahwa uang tarikan jasa parkir sebesar Rp 41.811.000, namun yang dicatat untuk disetorkan ke Kas daerah (Kasda) Kabupaten Magetan Rp 18.200.000. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 23.611.000 diduga dinikamti terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli D...

»