Kades dan Bendahara Desa Di Vonis 4.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7LUO86uguQ8W-C_L2yK-nFsEPRuvr8PUQ3j90UufvuNh9V1SSZNx2SUlLDOnMEI4BqdI6QKQ0GeJWD-e_-rr_Px86RAAEyR6WzZHa415HG-HMnYYtuxbenrY6s712gmLmiP2sg1rQsA/s1334/IMG20210422114406.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7LUO86uguQ8W-C_L2yK-nFsEPRuvr8PUQ3j90UufvuNh9V1SSZNx2SUlLDOnMEI4BqdI6QKQ0GeJWD-e_-rr_Px86RAAEyR6WzZHa415HG-HMnYYtuxbenrY6s712gmLmiP2sg1rQsA/w640-h260/IMG20210422114406.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 22 April 2021) menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Farid Abdillah selaku Kepala Desa (Kades), Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan dan pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp477.771.482 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II Tarmuji selaku Bendahara Desa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp.1.619.243 941,78 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Insperktorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono,SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dan JPU Dody Novalita yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek. Sementara Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pengelolaan keuangan APBDes hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan Desa, dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Desa Pandean,  Kecamatan Durenan,  Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp477.771.482<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Terdakwa (terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji) terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Mengdili : 1. Menyatakan terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Farid Abdillah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa II Tarmuji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3. Menghuukum terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477.771.482 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 34 (empat) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandengan, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU maupun Kedua terdakwa sama-sama mengatakan masih pikir-pikir. “Pikir-pikir,” jawab terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdLEHqQ3q0x5oPCe-85SpvvcSy6zWa2-8hPZrNpwWjmnr674TtI1Gj95qfDAFcFk88J1BnVEX7wv0bO1XQMdjCsqeJuqQ4ZFtfCNHYiWSsIswN6vxcDxdnnn68nnjCpWUOwEbt-QNa7ho/s1169/IMG20210422115834.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1169" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdLEHqQ3q0x5oPCe-85SpvvcSy6zWa2-8hPZrNpwWjmnr674TtI1Gj95qfDAFcFk88J1BnVEX7wv0bO1XQMdjCsqeJuqQ4ZFtfCNHYiWSsIswN6vxcDxdnnn68nnjCpWUOwEbt-QNa7ho/w640-h296/IMG20210422115834.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitkan sebelumnya. Bahwa terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018<br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /><br />Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.<br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu :<br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan.<br /><br />Berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-psCVTyXIgokUGsApbKh7Sl60wp2Kkn0IBONwUcf-ozxpEBOLi5KxtqKPbikMRnJI8Yf_f-8VuX6lethTsZL6PJTcGDuJ31d974yjTJweLjt-9KL8TOWpyrkfMRoSMq-TfniDf_-aH8/s1292/IMG20210422114610.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1292" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-psCVTyXIgokUGsApbKh7Sl60wp2Kkn0IBONwUcf-ozxpEBOLi5KxtqKPbikMRnJI8Yf_f-8VuX6lethTsZL6PJTcGDuJ31d974yjTJweLjt-9KL8TOWpyrkfMRoSMq-TfniDf_-aH8/w640-h266/IMG20210422114610.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><br />Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran.<br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran.<br />Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya.<br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja.<br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I.<br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek.<br /><br />Terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa.<br /><br />Terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan.<br /><br />Terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya.<br /><br />Terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II.<br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHQChBHCp9EjtCmzqiWaDND19yF3KOmZ2gq0iTx-eHuLMrNjJH2VhdnxVfyqdKFoXU4CJtk7NDDJOuNxYdxtSIj5Md2g61ZslJc4VQJZqJuXZF7JeZFRwhj0cj0VFdsakoCtuCJjrhbI/s1168/IMG20210422114335.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1168" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHQChBHCp9EjtCmzqiWaDND19yF3KOmZ2gq0iTx-eHuLMrNjJH2VhdnxVfyqdKFoXU4CJtk7NDDJOuNxYdxtSIj5Md2g61ZslJc4VQJZqJuXZF7JeZFRwhj0cj0VFdsakoCtuCJjrhbI/w640-h294/IMG20210422114335.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan.<br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II.<br />Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara<br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah).<br /><br />Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :<br /><br />Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78,<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa).<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355<br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa).<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZQJMbm_3kSf_eg-e4W-rOVhOepCKdOt1BNThpuFaxCgzL_nQPeu5C4IfhaTpbby7386psYDL459L46KpjZxvkZ7oeM6o13PE1mR0JD9Kc1eO9g7Bp70Vh3FCcPDYr65RtPSeUxCxzAQ/s1169/IMG20210422115834.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1169" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZQJMbm_3kSf_eg-e4W-rOVhOepCKdOt1BNThpuFaxCgzL_nQPeu5C4IfhaTpbby7386psYDL459L46KpjZxvkZ7oeM6o13PE1mR0JD9Kc1eO9g7Bp70Vh3FCcPDYr65RtPSeUxCxzAQ/w640-h296/IMG20210422115834.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa :<br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .<br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.<br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.<br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<br /><br />Dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :<br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9E2ql8W5N4z2XbHNLuUtyfLT_8_fmLb03tqlkeNW2bd6cPgSfadqLLXbKpdChjh1fY_ca23gDZTDKTUPaxaQh6JpQBWeG_NfYMkez73chi53LqhZXXmXbTOUstwexYI5XJpicE92MAM/s1334/IMG20210422115747.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9E2ql8W5N4z2XbHNLuUtyfLT_8_fmLb03tqlkeNW2bd6cPgSfadqLLXbKpdChjh1fY_ca23gDZTDKTUPaxaQh6JpQBWeG_NfYMkez73chi53LqhZXXmXbTOUstwexYI5XJpicE92MAM/w640-h258/IMG20210422115747.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatI/Walkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) haRI kerJa sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi.<br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud<br /><br />Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.<br /><br />Dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />Sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan.<br /><br />Terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala<br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes.<br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa.<br /><br />Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi.<br /><br />Ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.<br /><br />Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).<br /><br />Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Kades dan Bendahara Desa Di Vonis 4.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

  BERITA KORUPSI .CO –   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 22 April 2021) menjatuhkan hukuman te...

»

Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/s892/IMG20210422135713.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="892" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/w640-h430/IMG20210422135713.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tito Kadar Isman, S.Psi, selaku Ketua Koni (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Jombang Periode 2017 – 2021, diadili sebagai terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Koni tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp275.927.950<br /><br />Kamis, 22 April 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Salahuddin, SH., MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang membacakan surat dakwaannya terhadap Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi selaku Ketua Koni Kab. Jombang dimuka persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Koni yang berasal dari dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang tahun anggaran (TA)  2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemda Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) terdawa, yaitu Ma’ruf. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dari surat dakwaan JPU ada yang menggelitik dan sekaligus untuk yang pertama kalinya terjadi, yaitu terkait  pasal dalam dakwaan Primair yang dikenakan (dijerat) terhadap terdakwa yang hanya menyebutkan pasal 2 tanpa menyebutkan ayat berapa. Karena Pasal 2 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terdiri dari 2 (dua) ayat.<br /><br />Dalam surat dakwaan Primair disebutkan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 atau dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Bunyi pasal 2 ayat (1) :  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Bunyi pasal 2 ayat (2) : Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pertanyaannya adalah, pasal 2 ayat berapa yang dikenakan JPU atas perbuatan tedakwa? </i><br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan SK NP 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 hingga tahun 2019, bertempat di Kantor KONI Jombang Jl. Gusdur No 4 Gedung Olah Raga Kec. Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi secara melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Ilma puluh rupiah) yang berasal dari Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp275.927.950 atau setidak-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Surat Nomor : X.700/99/415.15/2020 03 Desember 2020 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 2019, perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab. Jombang tahun 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor:821.2/SK.2/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan berdasarkan SK Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.86/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 </b></span><br /><br />Setelah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jombang pada awal tahun 2017 terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2017. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional untuk pembinaan olah raga prestasi Rp617.310.006,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp292.690.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga Rp1.090.000.000. Jumlah Rp2.000.000.000, Jumlah Rp2.000.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional pembinaan untuk olahraga prestasi dan kegiatan pembinaan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan pembinaan oleh Cabang Olahraga (Cabor), keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. <br /><br />Selanjutnya RKA KONI Kab. Jombang diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/78/415.10.34/2017 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 556/220/415.25/2017 No. 069/KONI.JBG/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp2.000.000.000<br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ” PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp 1.999.997.801, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang menggunakan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional unuk pembinaan olah raga prestasi Rp 594.847.801,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp 293.100.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga dan bantuan kegiatan olahraga masyarakat Rp 1.112.050.000. Jumlah Rp 1.999.997.801<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang tertanggal 29 Desember Tahun 2017, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah ssuai perjanjian NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan, " Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017"<b><span style="font-size: large;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/s1226/IMG20210422135705.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1226" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/w640-h280/IMG20210422135705.jpg" width="640" /></a></div>B. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 </span></b><br /><br />Pada awal tahun anggaran 2018, terdakwa sebagai Ketua Umum KONI Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal untuk mengajukan anggaran KONI tahun 2018. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2.000.000.000. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2018 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Panwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 397.723.800,; 2. Biaya kegiatan Cabang Olahraga Rp 1.602.276.200. Jumlah sebesar Rp 2.000.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor. 188.4.45/154/415.10.3.4/2018 tentang Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/254/415.25/2018, No 037/KONI.JBG/111/2018 Tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal”. Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember Rp. 2.000.000.000<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2018, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2018”<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>C. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019 </b></span><br /><br />Awal tahun 2019, terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KON! dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut: 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 430.803.000, 2. Biaya kegiatan cabang olahraga Rp 1.569.197.000,| Jumlah sebesar Rp 2.000.090.000,<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/127/415.10.1.3/2019 tentang Penerimaan Hibah Kepada KONI yang telah di evaluasi oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019 tanggai 14 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/360/415.25/2019 No 041/KONI.JBG/1/1/2019 Tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Koni  Kabupaten Jombang dan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur IV sebagaimana tercantum dalam proposai” <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/s1321/IMG20210422135810.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1321" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/w640-h264/IMG20210422135810.jpg" width="640" /></a></div>Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000. <br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggai 31 Desember Tahun 2019. Namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3) menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>DANA TAMBAHAN PAK (PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN) TAHUN 2019</b></span><br /><br />Dlam kegiatan PORPROV 2019, terdakwa sebagai Ketua Umum Koni Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan Koni dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan PORPROV 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PAK tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang sebagai berikut: 1. Pemberian tali asih atlet dan pelatih peraih medali PORPROV VI, pembelian alat fitnes, pembelian inventaris kantor, pembelian peralatan olahraga dan penyerapan anggaran Cabor 2019 sebesar Rp1.500.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya PORPROV PAK 2019 seluruh keuangannya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang didasarkan pada SK BUPATI JOMBANG Nomor: 188.4.45/388/415.10.1.3/2019 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2019 PAK tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.600 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/1530/415.25/2019 No. 177/KONIL.JBG/X/2019 Tanggai 4 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah PAK Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk pemberian tali asih kepada atiet dan pelatih peraih medali PORPROV Jatim VI tahun 2019 serta pembelian peralatan Cabang olahraga sebagaimana tercantum dalam proposal”. <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut senilai Rp1.495.000.000. Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2019, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 PAK Pasal 3 ayat (3) menerangkan, Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”.<br /><br />LPJ yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang ternyata tidak di dukung dengan bukti dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat laporan pertanggung jawaban manipulatif, membuat pengeluaran ganda dan melakukan mark Up pengadaan. <br /><br />Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut : Selama tahun 2017, 2018 dan 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang memerintahkan bendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi (2017) dan bendahara Verawati, SPd (2018-2019) untuk melakukan pengeluaran sejumlah uang untuk beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti dokumen pertanggung jawaban yang sah. <br /><br />Hanya ada bukti pengeluaran namun tidak didukung bukti kegiatan seperti SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban LPJ KONI Kab. Jombang 2019 dengan cara manipulatif memalsu jumlah keuangan dalam rincian LPJ di sekretariatan. <br /><br />Pengeluaran tertulis sejumlah Rp723.431.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) namun setelah dilakukan cek audit oleh inspektorat hanya sejumlah Rp643.144.000 (enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Sehingga terdapat kekurangan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa senilai Rp80.287.000 (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa melaksanakan kegiatan tanpa bukti dukung yang sah dan laporan manipulatif mengakibatkan timbulnya kerugian negara tahun 2017,2018 dan 2019 sebesar Rp236.567.738 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar Rp88.968.338, Tahun 2018 sebesar Rp39.482.900 dan Tahun 2019 sebesar Rp108.116.500, Total sebesar Rp236.567.738<br /><br />Pada anggaran tahun 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang telah melakukan pengeluaran ganda untuk anggaran kebutuhan tranportasi bagi panitia pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. <br /><br />Pada kegiatan POR PROV 2019, KONI Jombang mendapatkan anggaran bantuan operasional KONI Jawa Timur senilai Rp105.600.000 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya digunakan untuk uang transport PP Tim Monitoring dan biaya transportasi local senilai Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, KONI Jombang juga mengeluarkan anggaran yang didapat dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan membuat pertanggungawaban tanda terima uang transport PP Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Porprov Jatim VI 2019 untuk 25 orang dengan Total Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat pertanggungajawaban atas biaya transportasi lokal panitia tim monev Kabupaten Jombang senilai Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Akibat adanya pengeluaran ganda yang dilakukan terdakwa untuk pembayaran transport PP dan Transport Lokal pada kegiatan Porprov tahun 2019 senilai Rp.11.250.000 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada Tahun 2017,2018 dan 2019, KONI Kabupaten Jombang memiliki anggaran belanja BBM untuk transportasi. Terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang telah mengeluarkan anggaran belanja tersebut. <br /><br />Terdakwa memerintahkan pendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi  (2017) dan bendahara Verawati, SPd (20182019) untuk mengeluarkan anggaran kegiatan transportasi dengan membeli BBM. Bahwa LPJ kegiatan transportasi yang di laksanakan hanya di dukung oleh bukti nota kwitansi pembelian BBM dari POM Bensin yang tidak jelas peruntukannya karena tanpa di dukung bukti kegiatan berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Ditemukan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak untuk kepentingan dinas yang tidak didukung dengan dokumen bukti kegiatan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian negara senilai Rp13.610.212 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2019, juga ditemukan adanya kemahalan harga pada pembelian jaket dan training untuk kontingen KONI Jombang dalam rangka PORPROV Jawa Timur VI Tahun 2019. Terdakwa Tito Kadar Isman, Spsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang membutuhkan 290 jaket dan training untuk kebutuhan atlet pada PORPROV Jawa Timur 2019. Terdakwa kemudian menghubungi Khoirul Hasym, SPd., MPd penyedia PH group. <br /><br />Khoirul Hasym, SPd., MPd datang ke kantor KONI menemui terdakwa dan disepakati harga jaket dan training (1 stel) senilai Rp200.000 per stel. Kemudian Khoirul Hasym, SPd., MPd mengerjakan training jaket selesai pada tanggal 25 Juni 2019 dengan total biaya sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Terdakwa menyuruh Galih Riski P untuk mengambil nota kwitansi pada Khoirul Hasym, SPd., MPd dan Galih Riski P menyerahkan nota kwitansi pada terdakwa. Selanjunya terdakwa menyuruh bendahara Verawati, SPd untuk membayarnya pada Khoirul Hasym, SPd., MPd. Bendahara Verawati, SPd kemudian membayar tunai kepada Khoirul Hasym, SPd., MPd sebesar Rp. 58.000.000 <br /><br />Dalam hal ini sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survey harga dipasaran. Padahal harga pasaran untuk jaket dan training dengan spesifikasi yang sama yaitu bahan diadora di Kab.Jombang pada periode yang sama (kurun waktu tahun 2019) seharganya sebesar Rp. 150.000 per stel. Sehingga ditemukan adanya kemahalan harga per stel sebesar Rp.50.000. Total kelebihan pembayaran Rp.50.000 X 290 stel = Rp14.500.000 <br /><br />Akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp.14.500.000 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.14.500.000 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /><br />Bahwa Jumlah kerugian negara secara keseluruhan akibat perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi sebagaimana perhitungan audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab. Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. Kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban tahun 2017, 2018 dan 2019  Rp 236.567.738,; 2. Pengeluaran ganda pembayaran transport PP dan transport Lokal kegiatan PORPROV 2019 Rp11.250. 000,; 3. Pengeluaran belanja BBM 2017, 2018 dan 2019 Rp 13.610.2124,; 4. Kelebihan pembayaran jaket training PORPROV 2019 Rp14.500.000. Jumlah  Rp275.927.950<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Jombang sebagai penerima Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan yang diterimanya. Perbuatan terdakwa tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: <br /><br />a. Pasal 19 ayat (1) Permendagri No. 32 tahun 2011 jo Permendagri No. 14 tahun 2016 jo Permendagri No. 123 tahun 2018, “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya“. <br /><br />b. Pasal 52 ayat (3) Perbup Jombang No. 37/2018 " Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PENERIMA HIBAH dan bantuan sosial ". <br /><br />c. Pasal 3 ayat (1) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan “ PIHAK KEDUA bertangungjawab secara administrative, keuangan, teknis dan yuridis atas penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). <br /><br />d. Pasal 4 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan "Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan dalam rangka untuk kegiatan program pembinaan olahraga prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang yang pembiayaannya bersumber dari Hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah". <br /><br />e. Pasal 41 Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bahwa “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan social yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan social yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”. <br /><br />f. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018 " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ”<br /><br />g. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 ” penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur VI, PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” <br /><br />h. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 PAK " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan Pemberian Tali Asih kepada Atiet dan Pelatih Peraih Medali PORPROV Jatim VI Tahun 2019 serta Pembelian Peralatan Cabang Olahraga . PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 terhadap KONI Kabupaten Jombang, ditemukan adanya kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) akibat perbuatan dari terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (atau Subsidair Pasal 3) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?” BERITA KORUPS...

»

dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan  Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya yang disebut JPU dalam surat dakwaannya?</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqVPLycCi6bgOnjUUOVr1jRRvdfsBqmgJjdAQO_hEV1Df6qjae3JNNJkiZCdtzH_rQcHnyHMpq5vu-Cfz5JSWeX4pV4o6QE9GdnCTQYUwsVjl8nC3DSh21slE8k1tLPsMyivIITlO24s/s916/IMG20210408124530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqVPLycCi6bgOnjUUOVr1jRRvdfsBqmgJjdAQO_hEV1Df6qjae3JNNJkiZCdtzH_rQcHnyHMpq5vu-Cfz5JSWeX4pV4o6QE9GdnCTQYUwsVjl8nC3DSh21slE8k1tLPsMyivIITlO24s/w536-h640/IMG20210408124530.jpg" width="536" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang barangkali terjadi dalam penanganan beberapa kasus perkara Mega Korupsi di Jawa Timur, diantaranya ; 1.  Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 sebesar Rp71 miliar dengan nilai anggaran 66.409.000.000 berdasarkan penunjukan penyedia  Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan  jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan <br /><br />2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp208.685.176.000 berdasarkan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu  tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS)<br /><br />3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp88.901.861.280 sesuai SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa  waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013, dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Ketiga kasus Mega Korupsi ini sempat menghebohkan masyarakat Khususnya di Jawa Timur karena ramainya pemberitaan dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional, baik  cetak maupun elektronik saat Polda Jatim mulai mengusutnya pada tahun 2013 silam <br /><br />Semula hangat dan menarik untuk disimak, namun karena terlau lama, masyarakatpun mungkin sudah mulai lupa seiring dengan bergantinya abad 20 ke abad 21 atau sejak proses  penanganan tahun 2013 (abad 20) hingga tahun 2021 (abad 21) atau selama 8 tahun, dan mulai disidangkan pada tahun 2018 dengan terdakwa (terpidana), yaitu ; 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Setelah 8 tahun berjalan, barulah giliran mantan Wali Kota Kediri periode 2014 - 2019, yang juga mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011, mantan  Ketua Ikatan Doker Indonesia (IDI) Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh. Wakil Direktur (Wadir)  Yanmed RSUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011, yaitu dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang diadili<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6khgjcPsC_CRA90b6bbibRytWoKGCyCI5VvLlRHy6VtIcpsPENyIyYmFJ625_UudU-S6BAiidbLtO7ckGOmueAU4rk9DXBRQF7aFkci7Zub6tGaUV0i5wC6S2-_AYskkyxsARht_a2t4/s1334/IMG20210408123541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6khgjcPsC_CRA90b6bbibRytWoKGCyCI5VvLlRHy6VtIcpsPENyIyYmFJ625_UudU-S6BAiidbLtO7ckGOmueAU4rk9DXBRQF7aFkci7Zub6tGaUV0i5wC6S2-_AYskkyxsARht_a2t4/w640-h258/IMG20210408123541.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, bisa jadi akan menyeret anggota DPRD Kota Kediri periode 2014 – 2019. Sebab, DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember  2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar  DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /><br />“Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa inipun sepertinya tak berlaku bagi Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang saat ini berusia 60 Tahun (16 September 1961)<br /><br />Sebab, di saat tak lagi menjabat sebagai Wali Kota, apalagi dengan kondisi ‘sakit Kangker’ yang perlu banyak istrahat, namun sebaliknya karena harus menjalani persidangan untuk  diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri  di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda  Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta  (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  <br /><br />Kamis, 8 April 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri ‘menyeret’ dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019  dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya  dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHcqljooh6yZ1pgdmSv1__Tt1L_8n9PSgLgl7pTTUIm2Pd5Fosn_gDUBesIWhhBzYypEFTlKRdd1vK0LuvFndzyHWzSbp4BGMebgvgBTJwPAuobl91ErFh2RMXVV3kr0bS6EArp160unA/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHcqljooh6yZ1pgdmSv1__Tt1L_8n9PSgLgl7pTTUIm2Pd5Fosn_gDUBesIWhhBzYypEFTlKRdd1vK0LuvFndzyHWzSbp4BGMebgvgBTJwPAuobl91ErFh2RMXVV3kr0bS6EArp160unA/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Kediri yaitu Nur Ngali dan JPU Ribut menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Lebih lanjut JPU mengatakan, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000 atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEMEMqoOluqcRXR-MaymG4kxI2qA2oL3z1Qn6wzpElqwaYSMrl7deV_YXkaERAoQ3CfvlWvBGFg9D1uSTTr6v7yW_WAXy3ytbz4_R-Brz-mAREYlpbDkOUS3iL0q2R7097woX6NLIwbpc/s1276/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1276" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEMEMqoOluqcRXR-MaymG4kxI2qA2oL3z1Qn6wzpElqwaYSMrl7deV_YXkaERAoQ3CfvlWvBGFg9D1uSTTr6v7yW_WAXy3ytbz4_R-Brz-mAREYlpbDkOUS3iL0q2R7097woX6NLIwbpc/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri. <br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri. <br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-Ss7Kd6mkWMJOh7z2F8O3vpKA2ayj2XwuRh9xti4uqT-SUQVdzHZPcmA758BrJVRU_RWMwWDklE1k716EiXHXD86Sj_JycfGKmykn31CmrBX7M0tOYcDgXH0a6VH-YlA2D7DYzCGGjE/s1085/IMG20210408123702.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="1085" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-Ss7Kd6mkWMJOh7z2F8O3vpKA2ayj2XwuRh9xti4uqT-SUQVdzHZPcmA758BrJVRU_RWMwWDklE1k716EiXHXD86Sj_JycfGKmykn31CmrBX7M0tOYcDgXH0a6VH-YlA2D7DYzCGGjE/w640-h320/IMG20210408123702.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri. <br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing. <br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA <br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. <br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4nO0PhG_r_lS-oUuY4zorVAEP5nJ2b40kWfBkrFn6NbqnuH4BAId4HWJtZMiK6Qri2atnuW2P4CYqvi4sD0cOKx8kPxFhU90TgZFy3WRdF76Br6G9fNaCPwoONV9RNkSFGu8VbDF3xs/s450/PhotoGrid_1517825863179.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="450" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4nO0PhG_r_lS-oUuY4zorVAEP5nJ2b40kWfBkrFn6NbqnuH4BAId4HWJtZMiK6Qri2atnuW2P4CYqvi4sD0cOKx8kPxFhU90TgZFy3WRdF76Br6G9fNaCPwoONV9RNkSFGu8VbDF3xs/w320-h320/PhotoGrid_1517825863179.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono. <br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin. <br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak). <br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1iNsIokrf_DBi4sZhrPhU6lCX_XVKLNDTBAp4HowH5CqV1KQbV7GX_87zs3fiUE1nI6MicVEdbxVAgq9Z2dAONNxFdjxiNQwr6XPn-6aYeZeyp9xCbvGzu4zxt_pKHm_9ilKluKN4zuI/s532/IMG20180413163242++Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1iNsIokrf_DBi4sZhrPhU6lCX_XVKLNDTBAp4HowH5CqV1KQbV7GX_87zs3fiUE1nI6MicVEdbxVAgq9Z2dAONNxFdjxiNQwr6XPn-6aYeZeyp9xCbvGzu4zxt_pKHm_9ilKluKN4zuI/w640-h360/IMG20180413163242++Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000  <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000. <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-tJYaY_pn7_14JkZ2PCnKf5Ja5Aohm9J-YGd4NjHGqBTHa28QREWp_Jzb28QfY3AcE1sqMUkG4di662B0PX6s5qJk-Yc3Lal4FN8IT2X1BkC65VaAChDZWJndWN9EBrHyJFYhXsfKIrY/s1334/IMG20210408124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-tJYaY_pn7_14JkZ2PCnKf5Ja5Aohm9J-YGd4NjHGqBTHa28QREWp_Jzb28QfY3AcE1sqMUkG4di662B0PX6s5qJk-Yc3Lal4FN8IT2X1BkC65VaAChDZWJndWN9EBrHyJFYhXsfKIrY/w640-h260/IMG20210408124712.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris Utama PT SGS) juga diadili dalam pekara yang sama<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000. <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung <br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari. <br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk  konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iyua2mPCOJXLnuYbFTUrILyqZRMLIk3C8puqRgUTSp5MOdZ5YZPb2V1BOYlW_dbmbLlZmP0wyglXumlkjg72Q3A1DMv9sBzzwnkkkvpq7jTBNpUvk01vlWHOwBfkZaoDveN6aJx_d0Q/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iyua2mPCOJXLnuYbFTUrILyqZRMLIk3C8puqRgUTSp5MOdZ5YZPb2V1BOYlW_dbmbLlZmP0wyglXumlkjg72Q3A1DMv9sBzzwnkkkvpq7jTBNpUvk01vlWHOwBfkZaoDveN6aJx_d0Q/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709<br />11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000<br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182<br />13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606. <br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFV8pe3Nrtpd4GN3cEABMjy1nj07fV52pBQAEcXfWP3tLfoi_rfg1lEN51p4KqkEahFT_gEQEO-UvzBgH-jNY-f9FU_aQ4WV-Ncw79XLOgRp8_ktwv2MLWCgKFc1Nh4Q64W2VpXf6jLsY/s1334/IMG20210408123656.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1334" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFV8pe3Nrtpd4GN3cEABMjy1nj07fV52pBQAEcXfWP3tLfoi_rfg1lEN51p4KqkEahFT_gEQEO-UvzBgH-jNY-f9FU_aQ4WV-Ncw79XLOgRp8_ktwv2MLWCgKFc1Nh4Q64W2VpXf6jLsY/w640-h262/IMG20210408123656.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ; <br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. <br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013. <br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya. <br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7k-xzwQI_PiZi-d8UfdsQ-iPUKmKz1UWMNfCzOwIh21otiNanQ62kH6bn8S5AxpgvtW6xzldQ4hdXUa99tBeLMmsud_iY6_RC2o4aZLseQvdn5uey2ipassk6CIFqZ-Z_brUVPjmy-g/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7k-xzwQI_PiZi-d8UfdsQ-iPUKmKz1UWMNfCzOwIh21otiNanQ62kH6bn8S5AxpgvtW6xzldQ4hdXUa99tBeLMmsud_iY6_RC2o4aZLseQvdn5uey2ipassk6CIFqZ-Z_brUVPjmy-g/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun <br /><div style="text-align: justify;"><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara. <br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan <br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian : <br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,; <br /></div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 <br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso,...

»