Uang Suap Ke Terdakwa Saiful Ilah (Buapati Sidoarjo) Dari Ibnu Gofur Semakin Jelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZfBaN2oYJt6T7F-GSHjWKCzEVL26YH-0MnVtX5QTn3RzNhDabbeVw3XsQDKN2uDl0XH8IDn0DfBMUHOzcVpTqjXkVHXDFORvgpVP2dNlemgFpJ0F2BUlUo7GAfLiFHW5Cpuz8incrpwY/s640/IMG20200715122354.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ada penyerahan uang oleh Sangadji sebesar Rp200 juta. Dan selain Sangadji intensif berkomunikasi maupun bertemu dengan Bupati, Sangadji juga diminta untuk membantu Amir Aslichin (anaknya Bupati) yang akan menjadi calon Bupati</span> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><i>“Sehari selembar benar, setahun selembar kain. Yang artinya, Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik”</i><br /><br />Peribahasa diatas, barangkali tepat bagi Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 30 Maret 2020 untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi suap setelah terlebih dahulu tertangkap tangan tim penyidik KPK pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB semakin jelas, dan terang benderang<br /><br />Anehnya, terdakwa Saiful Ilah  atau yang akrab dipanggil Abah Ipul melalui tim Penasehat Hukumnya, Samsul Hadi dkk dari Jakarta maupu dari Surabaya justru keberatan atas surat dakwaan JPU KPK yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan dalam agenda pembacaan Eksepsi (keberatan). <br /><br />Padahal, terdakwa Saiful Ilah diseret oleh JPPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi suap bukan kerena hasil  penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik KPK, melainkan Saiful Ilah tertangkap tangan KPK bersama Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (terpidana dalam kasus yang sama yang divonis terlebih dahulu selaku pemberi suap) saat berada di Pendopo Kabupaten pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350 juta</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB2CVOO_j7BVny6NmsgLGPPIVqGizm4x7w472lN7U0OU6JUMmSHl3OQjIm2qCOzzT-jDtEJ7nSc5PFKT0aNdxHqifUAqT8CSTDkHVmDSDDZicnmageA2urMcyfvphJcMtHeDWJdGilTuE/s640/IMG20200715140546.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “ucapan terimakasih” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD yang menelan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan oleh kedua pengusaha kontraktor itu (Ibnu Gofur dan M. Totok)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Saiful Ilah, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi, tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan dihari yang sama terhadap Tiga pejabat lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) <br /><br />Dari ke-6 terangka/terdakwa/terpidana ini (Saiful Ilah, Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji), hanya Saiful Ilah lah yang menolak atau keberatan dakwaan JPU KPK<br /><br />Alasan terdakwa Saiful Ilah melalui tim Penasehat Hukumnya yang mengatakan dalam Eksepsinya adalah, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan tidak cermat. Bahkwan terdakwa sendiri mengatakan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan (Senin, 30 Maret 2020), tidak pernah menerima uang dari siapapun juga.<br /><br />Keberatan atau Eksepsi terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK justru berbalik 180 derajat. Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan semakin jelas dan terang benderang, bahwa terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo terlibat dalam skandal proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang dikerjakan oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tahun 2019 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIGvI0Qgxz0qLvucJozF0vprTS_lZTLMe09dQTgJmDOQS1P3Abd8dFJZdhv6qsWoakMEB5TqoJpL096-3z-n3e813K3pYQf2HSh2GEMWcofWdR5KXZYpPpCIZNm9ULv_eNGjWrQnk9wRs/s640/IMG20200715135453.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Semakin jelas dan terang benderang adanya keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dalam skandal proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang dikerjakan oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tahun 2019, dan aliran uang suap ratusan juta rupiah dari Ibnu Gofur ke terdakwa Saiful Ilah terungkap dalam fakta persidangan, baik dari bukti berupa rekaman percakapan yang diputar JPU KPK antara terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur, Sanadjitu Sangadji, Judi Tetrahastoto (keduanya terdakwa dalam kasus yang sama dengan perkara terpisah) dan Sekda Akhmad Zaini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan yang terlibat dalam skandal proyek APBD Kabupaten Sidoarjo bukan hanya terdakwa  Saiful Ilah selaku Bupti, melainkan Sekda Akhmad Zaini pun turut terlibat yang mengatur beberapa proyek yang sedang berjalan dengan cara memberikan masukan dan rekomodasi kepada Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo maupun ke Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan)<br /><br />Selain terlibat dalam skandal proyek, Sekda Akhmad Zaini bersama para Kepala Dinas dilingkungan Kab. Sidaorjo, juga terlibat dalam pemberian “gratifikasi” berupa Emas batangan bersertifikat kepada Bupati Saiful Ilah pada tahun 2018<br /><br />Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dalam skandal proyek APBD dan penerimaan uang suap dari terpidana Ibnu Gofur terungkap dari bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPPK dalam persidangan sejak tanggal 1 Juli 2020.<br /><br />Hal itu seperti yang disampikan oleh JPU KPK Arif Suheranto kepada beritakorupsi.co seuasai persidangan, Rabu, 1 Juli 2020.<br /><br />JPU KPK Arif Suheranto menjelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa saksi yang dihadirkan adalah berkaitan dengan terdakwa Saiful Ilah, adanya pertemuan Bayu dan Yoga (Pokja ULP) pada tanggal 30 Juli 2019 yang dilatarbelakangi adanya telepon dari terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati yang meminta agar membantu kemenangan Ibnu Gofur dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDfQnIbxplZJqOZbxS3EhtphUL9w8ouh480Hudqim0o_v3xl1osbuof8fPai32sm2eglJRat2iYE36I6cUFJqp2mzGyeayh6ydRWsGjddgiPqC-E7eWyF7NudWeQok-J_lOanlTfdBuvM/s640/page.jpg" width="568" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saksi yang kita hadirkan tentu berkaitan dengan terdakwa Saiful Ilah. Sebagaimana pembuktian hukum acara, ini ada saksi Yugo dan saksi Bayu yang berkaitan dengan tanggal 30 Juli, ada pertemuan yang dilatarbelakangi teleponnya Bupati, yang meminta agar dibantu mengenai kemenangan dari Ibnu Gofur. Keterangan yang bersangkutan di persidangan, bahwa  tanggal 29 Juli sebelumnya, sudah ketemu sama PPK  yaitu Judi Tetrahastoto dan anggota Pokja lengkap serta Ggah malah masuk pada pertemuan itu, yang kemudian besoknya tiba-tiba ada pertemuan anggota Pokja lengkap denga Yugo dan ada juga Gofur, yang dilatar belakangi adanya telepon dari Bupati. Tentu ini menjadi relevan dengan kepentingannya Bupati. Dan fakta dikhir adalah, walaupun dikatakan Pokja ada evaluasi ulang tapi fakyanya bahwa kemenangan tetap diberikan kepada Gofur,” ungkap JPU KPK ArifSuhermanto (Rabu, 1 Juli 2020)<br /><br />Kemudian persidangan pada tanggal 6 Juli 2020 dengan terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji. Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan bebeapa saksi, diantaranya adalah Priyanto Pratikno alias Entuk dan Dedy Eko Suwandi<br /><br />Keterangan Priyanto Pratikno alias Entuk kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengakatan, bahwa uang sebesar Rp350 juta yang dibawa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tanggal 7 Januari 2020 adalah untuk Bupati Saiful Ilah<br /><br />“Dikasih tahu Ibnu Gofur, untuk Bupati. Saya diajak untuk ikut. Saat itu Ibnu Gofur menanyakan Totok, “diamana uang itu”. Ada, kata Totok. Dalam tas Ransel ada disamping saya,” kata Entuk kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK (Senin, 6 Juli 2020)<br /><br />Sementara keterangan saksi Dedy Eko Suwandi kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinyalah yang menyarankan Ibnu Gofur untuk menghubungi Bupati Saiful Ilah agar proyek Candi-Barso tetap dikerjakan karena ada sanggahan dari Gagah Eko Wibowo, salah satu peserta lelang paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo<br /><br />Selanjutnya persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, dengan terdakwa Saiful Ilah juga terungkap dalam fakta persidangan, adanya keterlibatan terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo terkait proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang akan dikerjakan Ibnu Gofur pada tahun 2019</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYudvK5tj7XDFCB69qmdwKmtUnp6CyUA_OAzs_dSeGsVhJ_549Zv7nLIWJAppSrONQsLPqu0K097Shj9zXt5oFTKHnbs4gbtP8bixW94f9fb2ENML8TH8Y9xe7V7_iMyN3d8y0KkSZpXs/s640/IMG20200715134259+%25281%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam persidangan saat itu (Rabu, 8 Juli 2010), JPU KPK menghadirkan saksi-saksi, dianrantanya dalah Akhmad Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidarjo,<br /><br />Fakta dalam persidangan terungkap saat JPU KPK memutar hasil percapakan Sekda Akhmad Zaini, terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur melalui telepon maupun pesan melalui App WhastApp antara Zaini dengan Sangadji yang <br /><br />Percakapan yang di capture dari ponsel Sanadjihitu Sangadji yang dikirim oleh Sekda Akhamd Zaini adalah secarik kertas dalam bentuk Jpg (foto) berisi tulisan tangan yang menyebut perusahaan, proyek pekerjaan dan nama pejabat PPK (Pejabat Pembukat Komitmen). Nama perusahaan yang tercantum adalah CV Tulang Mas. Sedangjan proyek dan pejabat PPK yaitu, 1. proyek Bulang – Kembung (P. Yudi Tetra), 2. Avoer Golondoro – Jabon (P. Bambang Catur), 3. Dam Golondro – Jabon (P. Bambang Catur), 4. Pasar Porong (P. Yanuar)<br /><br />Dan persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 dengan terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji. Dalam persidangan, JU KPK kembali menghadirkan Sekda Ahmad Zaini sebagai saksi<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi,co seusai persidangan menjelaskan, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan (Sekda) pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi<br /><br />“Sekda mengetahui lintasan terkait dengan pengadaan lelang barang/jasa di Pemda Sidoarjo. Yang sebelumnya disampaikan dalam perkara Saiful Ilah, bahwa yang bersangkutan hanya sebagai Sekda. Tapi fakta yang terungkap adalah, ada beberapa lintasan mengenai proyek, dia mengevaluasi baik sejak awal maupun hingga akhir. Dan itu ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi,” ujar JPU KPK Arif (Senin, 13 Juli 2020).<br /><br />Hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020. Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam skandal proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang dikerjakan oleh terpidana Ibnu Gofur dan terpidana M. Totok Sumedi, serta aliran uang suap dari Ibnu Gofur ke terdakwa Saiful Ilah semakin jelas dan terang benderang.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6X3r-bmvLzaoMCEDkqSHuETbBlP-oKds1oAIO-2ah3Dzf1IPhfabSSf33zNydO4z0KQMMt7jR8p7JUAd-ar9Lww-BWip-twQYLY7VLCDuTtO4GXC2gEWVzFX8mtq8JVh_T-z6w6HbCPw/s640/a.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Semakin jelas dan terang benderang adanya keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dalam skandal proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang dikerjakan oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tahun 2019, dan aliran uang suap ratusan juta rupiah dari Ibnu Gofur ke terdakwa Saiful Ilah terungkap dalam fakta persidangan, baik dari bukti berupa rekaman percakapan yang diputar JPU KPK antara terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur, Sanadjitu Sangadji, Judi Tetrahastoto (keduanya terdakwa dalam kasus yang sama dengan perkara terpisah) dan Sekda Akhmad Zaini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu terungkap dari pengakuan saksi yang juga terdakwa dalam perkara terpisah, yaitu Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah) Kabupaten Sidoarjo yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan, Rabu, 15 Juli 2020.<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Rabu, 15 Juli 2020, JPU KPK Arif Suhermanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan menghadirkan 6 (enam) orang saksi untuk terdakwa Saiful Ilah dalam perkara Korupsi Suap, dinataranya Sanadjitu Sangadji, Judi Tetrahastoto dan Teguh Hadi Winoto serta 3 orang anggota Pokja ULP.<br /><br />Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP), sementaraterdakwa Saiful Ilah didampingi dua Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Herber Sihombing dkk dari Jakarta serta Akhmad Ryath dkk dari Surabaya.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi (juga terdakwa) Sanadjitu Sangadji mengatakan, pada tanggal 1 Oktober 2019, dirinya menyerahkan uang sebesar Rp200 juta kepada terdakwa Saiful Ilah di rumah dinas Bupati. Menurut terdakwa, uang itu berasal dari Ibnu Gofur sebesar Rp300 juta yang diterimanya pada tanggal 1 Oktober 2019 di sore hari. <br /><br />Saksi Sangadji (Sanadjitu Sangadji) menjelaskan, bahwa terdakwa Saiful Ilah sering berkeluh kesah tentang kebutuhan uang namun tidak menjelaskan berapa yang dibutuhkan. Atas keluh kesah sang Bupati, saksi Sangadji menyampaikannya ke Ibnu Gofur</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="384" data-original-width="640" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3NGwaaOD3oktoCny6zXOkfGrZywWvO7zCHHwMlQm3NMR5PFZRwK03OMJ0ah1ShXn99LsZMQTYr4F5mp9CYV5EedlVCA9noNAh8pV-sQDS8KzAmW5qTRm6oLRa0ZMQoOLBzKrbVj2gBKQ/s640/b.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya serahkan di rumah dinas. Uang itu dari Ibnu Gofur tiga ratus juta diikat dalam tiga ikatan masing-masing seratus. Yang seratus juta untuk bantuan bencana alam di Ambon dan yang dua ratus juta saya berikan ke Bupati,” kata Sanadjitu Sangadji<br /><br />Selain uang Rp200 juta, saksi juga pernah menyerahkan uang pada Desember 2019 sebesar Rp50 juta dan Rp25 juta dari Rp100 juta untuk bantuan bencana alam di Ambon. Uang itu, diberikan saksi sebagai bentuk loyaliasnya ke sang Bupati yang berkeluh kesah tentang kebutuhan keuangan.<br /><br />Keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dijelaskan juga oleh JPU KPK Aris Suhermanto kepada beritakotupsi.co seusai persidangan.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menyampaikan, bahwa keterangan saksi Sangadji berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi porsi saksi Sangadji selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. <br /><br />“Saksi Sangadji menjadi Kabag pengadaan sejak tahun 2018. Tadi saksi menerangkan, kalau yang bersangkutan (Sangadji) sejak menjadi Kabag pengadaan selalu intensif berkomunikasi dengan terdakwa Saiful ilah, termasuk di rumah dinas. Yang jelas, kedekatan yang bersangkutan (Sangadji) terbangun sejak saksi Sangaji menjadi Kabag pengadaan. Selain tupoksinya sebagai Kabag pengadaan, ternyata terdakwa Saiful Ilah juga meminta bantuan saksi Sangaji diluar tupoksinya untuk membantu Amir Aslichin, semacam juru kampanye. Yang bersangkutan mengirim chat (chatting) terkait dukungan politiknya terhadap Amir Aslichin anak daripada Bupati untuk menjadi Pileg (Pemilihan Legislatif). dan itu diteruskan ke seluruh Pokja yang ada di bawahnya. Dan yang kedua, saksi juga berkomunikasi dengan Amir Aslichin terkait dengan pembangunan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo (Amir Aslichin adalah salah satu calon Bupati Sidoarjo untuk periode 2021 – 2026 yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim.Red),” kata JPU KPK Arif<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan, apakah ada pembicaraan atau perintah terdakwa Saiful Ilah terhadap saksi Sangadji terkait proyek Candi – Prasung yang dikerjakan oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi? <br /><br />“Ya, seperti itulah keterangan saksi tadi dalam persidangan. Yang kedua, dari rekaman pembicaraan tanggal 25 Juli 2019 dengan Pokja, walaupun yang bersangkutan (Sangadji)  mengatakan melakukan teknis dengan Pokja, tapi fakta rekaman percakapan antara Dedy Eko Suwandi dengan Ibnu Ghofur di tanggal 25 Juli 2019 itu terlihat, Dedi bertemu dengan Sangadji walaupun Sangadji tidak mengakui tapi fakta fakta terungkap dalam percakapan yang kita putar tadi sangat real, dimana Dedy melaporkan ke Ibnu Gofur tentang pertemuannya dengan Sangaji, walaupun dibantah tapi faktanya fakta-fakta dalam rekaman seperti itu, percakapan dalam rekaman itu adalah real keadaan saat itu,” ujar JPU KPK Arif</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ERCZwSlEZ_Y-kSSOmO_ga_MI3Qq0aNnvBqHDOjSYN58CvWcGEF32Um_al1ejnKlJPgzzR6oHM4uyVy9MkKKFUgsNxd9RGvFwz0sjVtLHiBLBZShlzC9vvgkEb2hYVSCZvNxJbiweSvA/s1600/D.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="631" data-original-width="352" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ERCZwSlEZ_Y-kSSOmO_ga_MI3Qq0aNnvBqHDOjSYN58CvWcGEF32Um_al1ejnKlJPgzzR6oHM4uyVy9MkKKFUgsNxd9RGvFwz0sjVtLHiBLBZShlzC9vvgkEb2hYVSCZvNxJbiweSvA/s640/D.png" width="356" /></a>JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan lebih lanjut atas pertanyaan beritakorupsi.co, bahwa saksi Sangadji mengakui adanya pertemuan dengan Bupati termasuk penyerahan uang sebesar Rp200 juta yang berasal dari Ibnu Gofur<br /><br />“Pertemuan saksi dengan Bupati itu diakui. Pertemuan di rumah dinas juga diakui termasuk pemberian uang yang sebesar dua ratus juta 200000000 juga diakui. Uang itu diambil Sangadji dari Ibnu Ghofur dan itu diserahkan kepada terdakwa Saiful Ilah,” ungkap JPU KPK.<br /><br />“Sangadji menjelaskan latar belakang uang itu diambil dari Ibnu Ghofur, karena sebelumnya terdakwa Saiful Ilah berkeluh kesah tentang kebutuhan dana. Yang bersangkutan tadi juga terungkap terkait dengan usulan Sangadji agar ke pengusaha yang lain selain dari Ibnu Ghofur. Tapi menurut saksi tadi mengatakan, dipercayakan kepada saksi saja. “Saya percayakan kamu saja”. Kata JPU KPK Arif menirukan keterangan saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Lebih lanjut JPU KPPK Arif menyampaikan, pada tanggal 26 September 2019, Sangadji bertemu dengan Totak dan akhirnya ketemu juga dengan Ibnu Ghofur di Bon Cafe. Setelah itu,  besoknya, Sangadji menerima uang yang totalnya 300 juta seperti yang disampaikan saksi tadi<br /><br />“Selain dari 200 juta, saksi Sangadji mengakui pernah menyerahkan uang sebesar 50 juta. Ini sebenarnya berurutan dengan yang bersangkutan ketika menterahkan yang 200 juta kepada terdakwa Saiful Ilah tanggal 1 Oktober malam hari. Dan itu diterima di rumah dinasnya.  sedangkan yang 100 juta adalah keperluan Sangaji untuk bencana alam di Ambon 75 juta, dan sisa yang 25 juta, kemudian yang 50 juta dari Ibnu Ghofur juga diserahkan ke bupati sebagai bentuk loyalitasnya,” ujar JPU KPK Arif <br /><br />Yang anehnya adalah keterangan Teguh selaku ajudan terdakwa, sepertinya tak jujur. Teguh dihadirkan sebagai saksi untuk yang kedua kalinya. Yang pertama sebag saksi untuk terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji. Dan kedua, sebagai saksi untuk terdakwa Saiful Ilah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgJ3BZkAOvwfg2tebbHf_PaOnIdwxW5eJAfuL8b2nQ_FsPBk_zUHCfTqVXtVeIfafjNQ_KsH9_ROn3eMLVIqh7knhr-jOCqS-MApqYwaVKEyFRPPtUHR29GUziZajEOpVOus_qGVOXc7c/s640/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketidak jujuran Teguh terlihat dari caranya mempersiapkan denah ruangan pertemuan Sangadji dengan terdakwa Saiful Ilah di rumah dinas Bupati. Dalam pertemuan saat itu adalah pada tanggal 1 Oktober 2019 di malam hari. Dimana Teguh selaku ajudan Bupati berda di ruangan yang berukuran sekitar 5X6 meter. Diruangan itu, Sangadji menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp200 juta.<br /><br />Namun menurt Teguh, kurang memperhatikan. Pada hal meurut Sangadji, jarak Teguh dengan Sangadji sekitar/kurang lebih 3 meter.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang anehnya lagi adalah, denah yang dipersiapkan dan diperlihatkan Teguh di meja Majejelis Hakim, berbeda dengan rekaman Vidio yang diputar JPU KPK. Hal itu dijelaskan JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />“Ada yang agak berbeda, seperti duduknya Teguh, jauh ke dalam tapi faktanya adalah sebaliknya. Dia juga menjelaskan kursinya menghadap kanan, tapi faktanya tidak. Dan juga kursi itu tidak tinggi. Kalau ukuran ruangannya saya kurang tahu persis tapi sekitar 5 kali 6 meter,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Apakah Denah itu sudah disaipkan Teguh sebelumnya, dan apakah Teguh melihat tetapi mengatakan tidak melihat? Tanya beritakorupsi.co<br /><br />“Saya kurang tahu persis Tetapi dia membuat sebuah Dena. Tetapi fakta-fakta yang terungkap adalah, ruangan yang kita tunjukan tadi adalah tidak seperti denah yang ditunjukkan oleh saksi Teguh. Menurut saksi kurang memperhatikan karena ngantuk mungkin,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan ketaarangan keterangan saksi Judi Tetrahastoto. Keterangan Judi, lanjut JPU KPK Arif, terkait dengan proyek Candi – Prasung. <br /><br />“Ada beberapa fakta, mengenai sanggahan Gagah. Dan saksi Judi pun ada beberapa kali pertemuan di tanggal 29 Juli 2019 dengan para Pokja terkait dengan sanggahan Gagah. Dan itu juga ada percakapan dengan Ibnu Ghofur,” pungkas JPU KPK Arif<br /><br />Tanggal 30 Juli 2019, lanjut JPU KPK Arif menjelaskan, ada percakapan telepon yang diakui sebagai perintah dari Bupati mengenai memenangkan tender. Dari percakapan yang kita putar tadi, dia mengundang Pokja-Pokja bersama Yugo dan Bayu setelah Ada telepon dari Bupati<br /><br />“Ya, pertemuan itu setelah adanya telepon dari Bupati. Dan Judi juga mengakui, menerima uang 200 juta pada pertengahan tahun, yaitu bulan Juli 2019. Uang itu dari Ibnu Ghofur. Saksi juga menjelaskan, ada juga permintaan uang dari Bupati ke Kepala Dinas PU sebesar Rp500 juta, dan Kepala Dinas PU menyampaikan ke saksi selaki Kepala Bidang dan saksi meneruskan ke Pokja,” kata JPU Arif menjelaskan<br /><br />“Pada tanggal 28 Desember, Judi menerima 200 juta dari Ibnu Ghofur untuk 3 Pokja, yaitu Pokja pembangunan Pasar Porong, Pokja Wisma Atlet dan Pokja Afv. K. Pucang. Dan uang itu diberikan kepada Pokja sebesar 90 juta. Yang 110 juta dipegang saksi Judi. Dan sudah disita oleh KPK pada tanggal 20 Januari 2020,” ungka JPU KPK Arif<br /><br />“Itu juga berhubungan dengan Ibnu Ghofur yang akan memberikan uang kepada Bupati, dan ada korelasinya ketika kami putar atau kami Munculkan percakapan lewat WhatsApp antara Sangadji dengan Oki, yang mengatakan mengenai Mister G dan Big Bos. Mister G yang dimaksud adalah Ibnu Gofur dan Big Bos adalah Bupati,” lanjut JPU KPK Arif. (Jen)</div>

Tipikor Uang Suap Ke Terdakwa Saiful Ilah (Buapati Sidoarjo) Dari Ibnu Gofur Semakin Jelas

JPPU KPK Arif Suhermanto : Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ada penyerahan uang oleh Sangadji sebesar Rp200 juta. Dan selai...

»

Bendahara KPU Lamongan Divonis 1.7 Thn Penjara Karena Korupsi Dana Pikada Rp2.1 M

<div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiBAMF_D2HXahtvs65o25UIc6PsJYlzadSQCq8KNKXjCUxkkmdH1zSYsVXytoMhAsHT5QFbNn3Hz9VPx_v4NUa7oeIE5DB-elX41126oNt8HovhVMS7TovsCeIffSr4h9p1CCWGZsGD6s/s640/IMG20200311123428.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum)  Kabupaten Lamongan, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2015 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Irawan Setiyadi tertuang dalam surat putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan  yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Penitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana yang di hadiri Tim JPU Kejari Kab. Lamongan yaitu Ali Prakosa dan Rudy Kurniawan maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Nihrul Bahi Al Haidar dkk, <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Irawan Setiyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2015 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen)<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Oleh karenanya, terdakwa haruslah dihukum sesua dengan perbuatannya,”,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Terkait kerugian negara menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak dibebankan karena terdakwa sudah mengembalikannya.<br /><br />"Mengadili ; Menyatakan terdakwa Irawan Setiyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsideritas ; Mengkum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan tujuh (7)  bulan denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuna, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhada terdakwa, lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan <br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa melaalui Penasehta Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan menerima.<br /><br />“Menerima,” kata terdakwa begitu juga dengan JPU Rudy.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tahun 2015, di Kabupaten Lamongan terdapat kegiatan penyelenggaraan Pemilukada  Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFJzIlNIzjWRYiSDUVnGZCzxttCKqVSQWs0e934zQkCg_7k0G1ev1bCHvaUFjRUYH78IDhPw3_aeuvXnJrnJDfeGzHJAWBMnzJvrA1ihEGk3kqADxzImuSqWAQj_z2aT7iL_Bssvc6_to/s640/IMG20200311123419.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, dana Hibah tersebut ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamongan ke rekening penampungan Dana Hibah di Bank Jatim Cabang Lamongan No. Rek.  0281034898 atas nama RPL 073 KPU LMG Hibah Pilkada15 sebesar Rp34.300.000.000 dilakukan proses pencairan ke rekening tersebut dalam 2 tahap<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk pejabat pengelola Dana Hibah sebagai berikut ; 1. M.Muhajir, SH.M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),; 2. Drs. Joko Saronto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK),; 3. Nikmah, SH (Pejabat Penerima hasil Pekerjaan/PPHP),; : 4. Irwan Setiayadi (Terdawa) selaku Bendahara<br /><br />Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015. saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU  Kabupaten Lamongan yang merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk  terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 46 / Kpts / SesKab-014.329744/2015 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD Tahun 2015<br /><br />KPU Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a). Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;  b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d). Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya; e). Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara; f) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; g). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.<br /><br />Tahapan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan SK Nomor: 12.1/Kpts/KPU.Kab-014.329744/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian: l. Dilakukan oleh Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Lamongan daan 2. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan dilakukan sebagai berikut : 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Awalnya, penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Leademya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk disiapkan biayanya. Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU sebatas coreto-coretan atau bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya membawa Rencana Kebutuhan Biaya secara menyeluruh untuk dilihat oleh Sekretaris KPU selaku KPA di Kantor KPU lamongan.<br /><br />Dimana masing-masing Kasubag selaku penanggung jawab kegiatan dan pelaksana teknis tidak pemah mengajukan Rencana Kegiatan yang diperlukan dalam kegiataan Pilkada 2015, sehingga bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya mengeluarkan berdasarkan anggaran secara menyeluruh yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya. Sedangkan data dukung berupa SPJ dan nota pembelian/pembayaran diperintahkan kepada bendahara secara lisan agar menyiapkannya dan hal itu disampaikan pada saat diadakan rapat koordinasi.<br /><br />2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan; Awalnya penanggungiawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Lcadcmya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk minta dicairkan anggaran untuk biaya penggantian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara membawa bukti pendukung kegiatan.<br /><br />Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU.  setelah disetujui, dan Cek ditandatangani oleh KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), seterusnya cek digunakan untuk mencairkan dana hibah di Bank jatim.<br /><br />Setelah dicaikan, bendahara menyerahkan uang yang dibutuhkan kepada masing-masing kasubag selaku penaggung jawab dan pelaksana kegiatan untuk dibayarkan sesuai kebutuhan,  dan terkadang bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga langsung membayar ke pihak ke tiga pada saat pihak ketiga meminta pembayaran kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), tetapi bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) lebih sering menyerahkan uang ke kasubag selaku pelaksana teknis karena mereka yang lebih mengetahui kegiatan mereka<br /><br />Guna membiayai kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, dilakukan penarikan Dana dari Rekening KPU Kabupaten Lamongan. Penarikan dana hibah tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima atau penarikan tunai oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebagai berikut ;</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin2YHF2s2fXxBUA176B61nPE402b7R6GREIdaIabNQYTBngMTbYwaPcbCvtkp2KrpTypmArx53w-dQS2GdVvGrbNXdoXJFwUf9v6YgYEooKQ9Uz0XLhSSeLYLVBYgl4RTkNSKaeYdGjNY/s640/IMG20200311123451.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> a. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar Rp24.710.165.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening Panitia Pemilihan Kecamatan atas belanja pembelian/pengadaan barang dan jasa Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar pagu anggaran yang ditetapkan dalam RKB.<br /><br />b. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening penerima sebesar Rp735.603.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah); Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening pelaksana kegiatan / rekanan.<br /><br />c. Penarikan dana untuk dikelola Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebesar Rp6.737.904.236 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Pencairan anggaran dengan cara ini dilakukan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) dengan mengajukan pencairan anggaran kepada saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai kegiatan yang disampaikan secara lisan oleh penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubbag/Leademya). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apabila disetujui, KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) menandatangani cek giro sebagai dasar Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penarikan dana dari rekening bank yang kemudian digunakan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau pelaksana kegiatan KPU Kabupaten Lamongan.<br /><br />Dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ penerima, dana tidak berdasarkan Surat Perintah Bayar yang seharusnya diterbitkan oleh PPK (saksi Joko Saronto, M.M) dan dilakukan setelah tagihan diterima. Tagihan tersebut seringkali hanya berupa nota/catatan tentang pelaksanaan kegiatan. Atas pembayaran tersebut, Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga melengkapi bukti untuk keperluan pertanggungjawaban. Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan didukung bukti pertanggungjawaban.<br /><br />Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), Belanja Hibah APBD Tahun 2015 dan pihak ketiga yang tercantum dalam kwitansi penerimaan pembayaran menunjukkan adanya realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran valid. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dicatat sebagai realisasi belanja sebesar Rp157.839.500 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Selain itu, terdapat pembukuan Pengeluaran yang didukung bukti sebesar Rp103.690.000 (seratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) (Rp83.690.000 + Rp20.000 000), namun nilai pengeluaran yang sesungguhnya diterima oleh pihak ketiga hanya Rp14.200.000  (Rp10.000.000 + Rp4.200.000), sehingga terdapat selisih antara Pencatatan bukti dan nilai pengeluaran sesungguhnya sebesar Rp89.490.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)<br /><br />Terhadap pencairan dana dari rekening penampungan hibah tersebut, bendahara hibah (terdakwa Irawan Setiyadi) menyusun laporan bulanan Penanggungjawaban Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi M. Mujahir selaku KPA dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 dengan total realisasi anggaran yang dilaporkan sebesar Rp31.456.283.532 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU yang disampaikan, terdapat sisa dana hibah sebesar Rp2.843.716.468 (Rp34.300.000.000 dikurangi Rp31.456.283.532). Sisa dana hibah sebesar Rp2.116.327.764,20 tersebut tersimpan di rekening penampungan hibah.<br /><br />Atas sisa dana yang tersimpan, terdakwa Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pengeluaran Hibah APBD tahun 2015 telah melakukan penyetoran pada tanggal 22 April 2016 ke rekening Kas umum Daerah Lamongan di BPD Jatim Cabang Lamongan Nomor 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.09 sebesar Rp2.116.327.764,20.<br /><br />Sehingga masih terdapat sisa dana hibah yang belum disetor sebesar Rp727.388.696,80 (Rp2.843.716.468 dikurangi Rp2.116.327.764,20) yang merupakan sisa kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi.<br /><br />Disamping itu, terdakwa Irawan Setiyadi Juga menyimpan pajak yang dipungut atas transaksi-transaksi yang dibayar dari Dana Hibah sebesar Rp609.777.948, dengan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)<br /><br />Terhadap pemotongan pajak dan bukti pertanggungjawaban belanja, menunjukkan terdapat pengeluaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga pajak sebesar Rp21.635.039,82 atas pengeluaran tersebut tidak dapat dicatat sebagai pajak yang dipungut. Oleh karena itu,  realisasi pajak yang dipungut adalah sebesar Rp588.142.908,18. Atas pajak tersebut, bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp367.599.382,<br /><br />Setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti setor Pajak, terdapat pencatatan setoran pajak yang  tidak ada bukti SSP-nya sebesar Rp6.469.210, sehingga setoran pajak ke Kas Negara sebesar Rp361.130.172 (Rp367.599.382 dikurangi Rp6.469.210).<br /><br />Maka, kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) yang merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp227.012.736,18 (Rp588.142.908,18 dikurangi Rp361.130.l72).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Hibah TA 2015 berupa :<br />a. Melakukan pembayaran tanpa Surat Perintah Bayar yang ditandatangani oleh PPK dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih; b. Menyusun bukti pertanggungawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp. 157.839.500,atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp. 89.490.000,dari pengeluaran yang sebenarnya; c. Tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong sebesar Rp. 227.012.736,18 ke Kas Negara; d. Menggunakan sisa dana hibah dan pajak yang belum disetor ke Kas Negara untuk keperluan pribadi dan pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKB (rencana Kebutuhan Belanja).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZxDxJyrp2HW8iUqMjgndaeWiGsHttlMqL0E48jy5KhyphenhyphenO_yDBBcXZ6gKRxqYVKiDyCuTyquMUFUbA-WVQi9zonZzXFX08i3l5D_4Zza6ZNEk2XudtBKyOYiItHKyE-CqaAlM9AAlaxm4M/s640/IMG20200311122049.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu telah melanggar ketentuan sebagai berikut : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: a. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam Surat Perintah Pembayaran yang diajukan kepadanya ; Ayat (2) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran! BPP harus meyetorkan pajak atas tagihan dan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara.<br /><br />b. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan ; Ayat (5) yang menyatakan, pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas.<br /><br />c. Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan, sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), KPA atau PPK atas nama KPA melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak/PNBP ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu;<br /><br />d. Pasal 36 Ayat (1) yang menyatakan, hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Fisik Kas ; Ayat (2) yang menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa : (a) Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening Koran dengan pembukuan ; (b) Penyetoran penerimaan Negara/Pajak ke Kas Negara dan (c). Penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perbuatan terdakwa Irawan Setiyadi dalam penggunaan Dana Hibah TA 2015 yang dikelola terdakwa selaku Bendahara telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Bendahara KPU Lamongan Divonis 1.7 Thn Penjara Karena Korupsi Dana Pikada Rp2.1 M

  BERITA KORUPSI .CO – Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum)  Kabupate...

»

Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini, Semakin Jelas Terlibatan Dalam Skandal Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUYlLZDNgoGYkGcDbtVvHdtO64F38RdXk9cs02i8kMMX8RHBY3FUU-4xO0vvfUXgQYyk_p-6bWStdaVwTVoRRCh2WiMZOd8jvhaZLD9X5A3GfrxRQEWyiophdwdwgDvNgPnVThdRsG-NQ/s640/a...jpg" width="568" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Fakta yang terungkap adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan (Sekda) pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Siapa sajakah yang akan terseret dalam kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Sidoajo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) termasuk 2 (dua) rekanan (kontraktor) yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (sudah berstatus terpidana)?. <br /><br />Apakah KPK akan menyeret Sekda Akhamd Zaini, dan Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) serta pihak-pihak lainnya dalam perkara ini, sebagaimana pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)dalam dakwaan JPU KPK?<br /><br />Pasal 12 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br />Huruf b berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan<br />dengan kewajibannya; atau</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1302" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOGywg6TOprM6QTaS_nMfXY7n4AZvnTf7xX92O8TrvCv-mRs19sOyuwMw7pxter7tTmcsWsDGvp6w5yQdeRy1g0xZQLqM99MUx1-itAvh6L8XJzXGxNzvyc431ZARBcG3CDLWj_-IZmXg/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 11 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. <br /><br />Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;<br /><br />Pertanyaan inilah yang mungkin tersirat dari berbagai kalangan masyarakat setelah Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) dan Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2020</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1201" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZwG1wX9MUbLn2CGQIfb0Y75lfZi_tMeM-_5k1L8eQFaISoTPC76-UKvnmglMfzlRgDcMyhIX9PX19FDrAi_emdqylJwfACuVFr9dgmKampKWSJbVyBNe-T5js-jOK24E_7YsrONiyQmw/s640/IMG20200713105831.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebab Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo ternyata turut menikmati uang suap dari Ibnu Gofur terkait proyek APBD Kab. Sidoarjo yang dikerjakan Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tahun 2019. Walaupun uang yang diterima para Pokja ULP itu akhirnya dikembalikan tetapi setelah KPK melakukan tangkap tangan pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Saiful Ilah Cs. Hal itu diakui oleh para Pokja ULP saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan<br /><br />Tidak hanya Pokja ULP, tetapi ada beberapa rekanan yang juga terlibat yaitu Dedy Eko Suwandi, Gagah Eko Wibowo. Bahkan ada juga yang memberikaan sejumlah uang kepada terdakwa Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PU, yakni Priyanto Pratikno alias Entuk bersama-sama dengan Ibnu Gofur. Dan hal itu diakui oleh Entuk di persiadangan saat dihadirkan sebagai saksi<br /><br />Sementara Sekda Kabupaten Sidoarjo Akhmad Zaini justru semakin jelas adanya keterlibatannya dalam skandal proyek APBD di Kabuapeten Sidoarjo. Walaupun pada awalnya, Akhmad Zaini megatakan bahwa dirinya hanya sebagai sekda yang mengatur menagemen. <br /><br />Namun fakta berkata lain yang tak bisa dipungkiri, bahwa bukti-bukti telah terungkap dalam persidangan adanya keterlibatan Akhmad Zaini dalam skandal proyek APBD di Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Tidak hanya dalam skandal proyek, tetapi Akhmad Zaini  bersama para Kepala Dinas juga  terlibat dalam pemberian “gratifikasi” berupa emas batangan bersertifikat seberat 50 gram yang diberikan sebagai hadiha ulang tahun Bupati Siful Ilah pada tahun 2018<br /><br />Sekda Akhmad Zaini sudah dua kali dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi dipersidangan, yang pertama untuk terdakwa Saiful Ilah (sidang pada tanggal 8 Juli 2020) dan kedua sebagai saksi untuk tiga terdakwa, yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (persidangan yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2020).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA4ouamHsTBwAZQ3XgBFkjD1nUK2ToHlkKqoGub-__BfBuSuJb2-WiYC2fnqbL7NS2biwCtYgTL1Wpc52GY0j3HKOmplPDhxt-NjDLYvxtqq4SdBI4szSnm5EbOrqcZvugqTBxlqRy1OE/s640/IMG20200713140355.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi,co seusai persidangan menjelaskan, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan (Sekda) pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi<br /><br />“Ya, kita juga mempertanyakan beberapa bukti chat (Chating) antara Sekda dan Sangadji, yang dalam persidangan (terdakwa) Saiful Ilah juga ditunjukan dalam persidangan, namun hari ini juga diakui dan dibenarkan oleh Sekda maupun Sangadji bahwa ada chat, ada semacam rekomondasi. Walaupun Sekda sendiri mengatakan hanya meneruskan tetapai dalam chat itu ditulis “rekomondasi pak Bupati”. Itu adalah bunyi chatnya dengan lampiran “Not: lelang-lelang apa dengan CV apa yang kemudian dikirim ke Sangadji yang dituliskan keterangan rekomondasi dari Pak Bupati. Menurut Sekda sendiri, tulisan itu dari pengusaha (Imam Sugiri),” kata JPU KPK Arif<br /><br />Beritakorupsi.co menanyakan, apakah dari keterangan Sekda dalam dua kali persidangan, ada keterlibatannya atau paling tidak mengetahui dalam proyek-proyek yang bermasalah?. Dan JPU KPK Arif mengatakan, bahwa Sekda Zaini mengetahui termasuk memberikan Not dan rekomondasi<br /><br />“Kami tidak menyimpulkan kesana tapi dari fakta-fakta yang terungkap, Sekda adalah mengetahui lintasan terkait dengan pengadaan lelang barang/jasadi Pemda Sidoarjo. Yang sebelumnya disampaikan dalam perkara Saiful Ilah, bahwa yang bersangkutan hanya sebagai Sekda. Tapi fakta yang terungkap adalah, ada beberapa lintasan mengenai proyek dia mengevaluasi baik sejak awal maupun hingga akhir dan itu ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />Akhmad Zaini Sebagai orang nomor satu dijabatan struktulal Kabupaten Sidoarjo, Akhmad Zaini memegang beberapa jabatan strategis yang dapat menentukan nasib siapa untuk jabatan apa dan di Dinas mana dilingkungan Kapuaten Sidoarjo. Karena Akhamd Zaini adalah Ketua Pansel (Panitia Seleksi) dan Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrKNbH9RrarbbhtbOZodGjQKfW6THhiBnExwFfOx88UOVhmnT_QOfOARn8EpB13sVdgNzYFxYRxt9LqzzlPm2eKgBtmdC0A1xg3OpGTGyITJESVFL4R8ZPq59mn63v0BUJ6CO97Kir_Ss/s640/IMG20200713140147.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan sesuai fakta yang terungkap, bahwa siapapun yang diusulkan adala menjadi domainnya Sekda karena memegang jabatan sebagai Ketua Pansel dan Ketua Baperjakat, dan tidak ada yang lain<br /><br />“Siapapun yang diusulkan itu menjadi domainnya Sekda, selaku Ketua Pansel dan juga Ketua Baperjagad ketika itu dari eslon III ke eslon II. Tapi kalau eslon III ke bawah itu menjadi Baperjagad. Tapi pada prinsipnya adalah keterangan dari saksi Sekda, baik Pansel maupun Baperjagad ketuanya dalah Sekda sendiri, dan siapa-siapa yang diusulkan kepada Bupati untuk dipilih itu adalah domiainnya Pansel,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />“Tadi sudah jelas disampaikan Sekda, dalam hal pemilihan personilnya itu adalah fist to fist,  itu artinya mejadi kewenangan penuh Pansel yang mana Ketuanya dalah Sekda sendiri termasuk sebaagai Ketua Baperjakat tidak ada yang lain,” pungkasnya<br /><br />Lebih lanjut beritakorupsi.co menanyakan terkait keterangan anak buah Ibnu Gofur, yaitu Sunarti dan Kristin mengenai 1%, 6% dan 30 persen. Uang itu untuk siapa? Apakah untuk terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) atau untuk Bupati Saiful Ilah. Apakah itu sudah terealisasi?<br /><br />JPU KPK Arif menjelaskan, dalam perkara Ibnu Gofur yang sudah incrak, uang sebesar 6% dari anggaran proyek sudah terealisasi. Namun menurut JPU KPK Arif, akan ditanyakan lebih lanjut pada saksi berikutnya<br /><br />“Sebagaimana yang terungkap tadi dalam persidangan hari ini, itu ditulis jelas bahwa untuk Dinas 6%. Untuk yang lain tidak dijelaskan. Nanti akan kita tanyakan ke saksi berikutnya. Tapi dalam perkara Ibnu Gofur yang sudah Incrah, itu sudah terealisasi,” ungkapnya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVf_397id5niUY9WkJV_VNSRH2dLVQLDkfyqkgDRkQiya8K00tpyjiZNvt1E9XMdRnYXR4MdJlbhBlqpWzX7qJg9nP-T7B5cfpUc2y4daZTzb7LSq0IXmPlyZBPBMDd590Oiz5ajDOgvU/s640/IMG20200713140141.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait keterangan saksi Teguh selaku ajudan Bupati Saiful Ilah, yang tidak mengakui bahwa terdakwa Sanadjitu Sangadji telah menyerahkan uang sebanyak Rp200 juta kepada Bupati Saiful Ilah apada tanggal 1 Oktober 2019. <br /><br />Pada hal, jarak antara terdakwa Sanadjitu Sangadji dengan saksi Teguh saat berada di rumah dinas Bupati adalah sekitar 3 meter. Dan terdakwa sendiri mengatakan bahwa Teguh pura-pura tidak tahu.<br /><br />“Pada perinsipnya bahwa timenya sama. Saksi mengakui bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 pada malam hari ada pertemuan Sangadji dengan Bupati. Walaupun awalnya Teguh mencoba tidak mengakui atau lupa, tapi faktanya ketika ditampilkan beberapa buti chat WhastApp maupun yang lainnya antara Teguh dengan Sangadji, akhirnya diakui oleh saksi Teguh bahwa Sangadji bertemu dengan Bupati. Mengenai persoalan lain-lain mengenai penyerahan uangnya saksi mungkin lupa, tapi terdakwa Sangadji mengakui ada penyerahan uang (....beritakorupsi.co bertanya.......jarak terdakwa dengan Teguh sekitar 3 meter?), Ia. Uang itu sebagaimana dalam perkara Ibnu Gofur berasal dari Ibnu Gofur,” kata JPU KPK Arif<br /><br />“Uang itu dari Ibnu Gofur sebesar Rp300 juta, yang Rp200 juta diserahkan kepada Bupati,” tammbahnya<br /><br />Pada tanggal 1 Oktober 2019, Sanadjitu Sangadji menemui Ibnu Gofur di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300 juta. dimana uang tersebut dibagi dua, yaitu untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji sebesar Rp100 juta. sedangkan yang Rp200 juta diserahkan Sanadjitu Sangadji kepada Bupati Saiful Ilah<br /><br />Sementara dalam persidangan kali ini, Senin, 13 Juli 2020, JPU KPK Arif Suhermanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan menghadirkan Sekda Akhmad Zaini dan beberapa saksi lainnya diantaranya, Teguh selaku ajudan Bupati Saiful Ilah dan 2 (dua) anak buah Ibnu Gofur yaitu Siti dan Kristina ke persidangan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP), sementara Ketiga terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Herber Sihombing dkk dari Jakarta. (Jen)</div>

News Tipikor Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini, Semakin Jelas Terlibatan Dalam Skandal Proyek APBD

JPU KPK Arif Suhermanto : Fakta yang terungkap adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunju...

»

Sekda dan Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidaorjo) Terlibat Dalam Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZTjGJSA1ajwBxi00aq61_h5CojACGS7jG7KnpfoTbYf6ksZbK_4SBqioW6SIOHY5zAOvikNLCoISMVNWJsEliE40aeGyb543Yn5yGETSE6X7rSWOmENzJ_iHGxq8E_ck__mvzRdqJwYk/s640/IMG20200708140153.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terungkap dalam persidangan, adanya pemberian Emas batangan bersertifikat sebagai tali asih kepada terdakwa Saiful Ilah (Bupati) saat berulang tahun pada tahun 2018 oleh Sekda dan Seluruh Kepala SKPD (OPD) Kabupaten Sidoarjo#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah atau yang biasa dipanggil Abah Ipul selaku Bupati Sidoarjo dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo kepada terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi semakin terang benderang<br /><br />“Sehari selembar benar, setahun selembar kain. Yang artinya, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik”<br /><br />Peribahasa diatas, barangkali tepat bagi Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Senin, 30 Maret 2020)  kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi suap tangkap tangan KPK pada Selasa, tangga 7 Januari 2020 semakin terang benderang<br /><br />Sekalipun terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan tidak cermat. Juga menyebutkan, bahwa terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo tidak mengetahui, kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (terpidana dalam kasus yang sama) membawa uang sebesar Rp350 juta saat menemui Bupati Saiful Ilah di Pendopo pada Selasa, 7 Januari 2020</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="900" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2HwEr250GIzyjcxW9CD2rfKARH-5lPbACrRkUg1noIp7-uf9QG6nSPd1-u7-t0Oa3EauxJU_LyS-A_7lrnWvrYzX_lpnGAuxoxdzkYbqFYOmlaxkfsiWC2Wu8yWXzWpVn7AFhreQ9ldY/s640/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Percakapan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur (terpidana kasus yang sama)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Bahkan terdakwa sendiri mengatakan kepada beritakorupsi.co saat diminta komentarnya seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Senin, 30 Maret 2020, tidak pernah menerima apapun dan dari siapun<br /><br />Namun fakta berkata lain. Sebab apa yang disampaikan terdakwa justru bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK ke persidangan yang semakin mengungkap keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang dikerjakan oleh kontraktor teman terdakwa, yaitu Ibu Gofur.<br /><br />Mengurai fakta yang terungkap pada persidangan Rabu, 1 Juli 2020, bahwa pertemuan padatanggal 30 Juli 2019 dan sebelumnya tanggal 29 Juli 2019 antara Yugo dan Bayu selaku Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) dengan terdakwa Judi Tetrahastoto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun pertemuan Pokja ULP dengan Ibnu Gofur karena dilatarbelakangi adanya telepon dari terdakwa Saiful Ilah terkait proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang akan dikerjakan Ibnu Gofur</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1000" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4xWS1JL_gB5_SxUqYNEoj2lUR6WuCOd9YffJCyeCYwWUoB7d7ohO7z6rr7A3VcSCLFU_DPDE9uW7_JT0-7cBK0-uUsAm5x3MFUvY7EKMJr9r7cnMrTwil2Ofl-QnKRUepQ2ymr5nMnc/s640/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Percakapan saksi Zaini (Sekda) dengan Sanadjitu Sangadji (terdakwa dalam perkara terpisah)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian fakta dalam persidangan pada Senin, 6 Juli 2020. Walau sidang persidangan saat itu adalah untuk terdakwa Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) serta terdakwa Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Namun fakta yang terungkap justru menjelaskan bahwa uang sebesar Rp35 juta yang dibawa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi adalah untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupti Sidaorjo<br /><br />Hal itu diungkapkan Priyanto Pratiknyo alias Entuk. Menurut Entuk, dirinya diajak Ibnu Gofur untuk menemui Bupati Saiful Ilah. Dan perjalanan menemui Bupati, Ibnu Gofur memberitahu kalau saat itu membawa uang untuk diberikan ke Bupati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan memang saat Tim penyidik KPK meringkus Saiful Ilah, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB,  Entuk dan Iwan Setiawan (kakak beradik) bersama 2 Wartawan harian Surabaya juga ikut digelandang ke Mapolda Jatim.<br /><br />Hari ini, Rabu, 8 Juli 2020, fakta dalam persidangan juga semakin terang benderang yang mengungkap adanya keterlibatan terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang akan dikerjakan Ibnu Gofur<br /><br />Ternyata tidak hanya terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang terlibat, melainkan Ahmad Zaini selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo sepertinya turut terlibat.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjae3MkDVHwBdiJiDvmn9MoWq1HN5HBWC2QgDL4ejtHyjzkGdJZs_J_yX5iRobVNG89YwfyzZL5WgMJlcx0z3-UxbJNWNVqJwEVfUQ2IUPuFJDsWmGi6SU6j7hqLif19IZU37rr-cynw7E/s640/IMG20200708141304.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Emas pemberian Sekda dan dan para Kepala Dinas kepada Bupati</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu terungkap dari percakapan Zaini, terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur melalui telepon maupun pesan melalui App WhastApp antara Zaini dengan Sangai (terdakwa dalam kasus yang sama dengan perkara terpisah) yang diputar JPU KPK dalam persidangan<br /><br />Sekda Kab. Sidoarjo Ahmad Zaini bersama ajudan terdakwa Saiful Ilah yaitu Novianto dihadirkan ke persidangan oleh Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi untuk terdakwa Saiful Ilah pada Rabu, 8 Juli 2020.<br /><br />Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Saiful Ilah yang di dampingi tim Penaasehat Hukumnya dari Jakrta (Samsul Hadi dkk) dan dari Surabaya (A. Riyath dkk) dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Dalam persidangan terungkap adanya keterlibatan Zaini, yaitu adanya bukti pesan percakapan WhatApps (WA) yang dikirim saksi Zaini ke Sanadjihitu Sangadji, Kabag ULP Sidoarjo (terkwa dalam kasus yang sama berkas terpisah). Dalam pesan itu tercantum nama perusahaan, nama proyek dan nama pejabat PKK (Pejabat Pembuat Komitmen)<br /><br />Percakapan yang di capture dari ponsel Sanadjihitu Sangadji adalah secarik kertas dalam bentuk Jpg (foto) berisi tulisan tangan yang menyebut CV Tulang Mas ; 1. Peningkatan Jalan serta sejumlah proyek dan menyebutkan juga nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Bulang – Kembung (P. Yudi Tetra), 2. Avoer Golondoro – Jabon (P. Bambang Catur), 3. Dam Golondro – Jabon (P. Bambang Catur), 4. Pasar Porong (P. Yanuar)</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2jF1cHd4lpu3KvTMlcTsUnHhyphenhyphenZ-ToHUY8AlDwerba5L915OR0Og5zI5NoqT94gQJe75eDjEPE7kKdM1DZmVRIYW0Y0kPSuNA0P_AMuRngupA5wolM1_XkYC1Grw2gRnC1rGs3oZ9L2ho/s640/IMG20200708141803.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dari kiri, saksi Zaini selaku Sekda dan Novianto (ajudan terdakwa)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Ini percakapan pada tanggal 3 Agustus 2019. Maksud rekomendasi dari Pak Bupati ini apa," tanya JPU KPK Arif Suhermanto kepada Zaini<br /><br />Namun Zaini “pura-pura pikun” alias tidak mengakui bahwa yang menulis secarik kertas yang dikirikan ke ponsel Sanadjihitu Sangadji melalui App WhastApp adalah dirinya. Padahal saangat jelas, bahwa bukti itu dikirimkan dari Ponselnya.<br /><br />"PPK dibawah Asisten II, bukan saya. Itu yang menulis bukan saya dan bukan Pak Bupati," jawabnya Zaini untuk mencari selamat <br /><br />JU KPK semakin mengejar tujuan secarik kertas yang dikirim saksi Zaini ke ponsel Sanadjihitu Sangadji. <br /><br />"Rekomendasi itu untuk apa, biar menang. Saudara dapat tulisan dari mana," ucap JPU KPK Arif. Namun menurut saksi Zaini hanya biar ikut saja<br /><br />"Biar ikut saja," jawab Zaini, namun saksi tidak tahu siapa yang memberikannya. Jawaban Zaini sepertinya masih menyimpan misteri. Walau akhirnya Zaini sedikit berterus terang tentang secarik kertas yang berisi nama perusahaan, nama proyek dan nama pejabat PPK yang didapat dari seseorang yang bertamu ke rumah dinas Bupati. Namun lagi-lagi Zaini lupa siapa tamu Bupati yang misterisu itu<br /><br />“Ada orang yang bertamu ke rumah dinas Bupati, saya lupa. Saat itu saya mendengar pembicaraan dengan Bupati mau ikut paket lelang,” jawab Zaini kemudian<br /><br />Mendengar keterangan pejat teras Kab. Sidoarjo ini yang terkesan berbelit-belit seperti “orang yang baru sadar dari pingsan”, JPU KPK Dody berkali-kali mengingatkan agar saksi berkata jujur. <br /><br />"Saudara saksi, jujur saja dari pada nanti kesaksian palsu," kata JPU KPK Dodi mengingatkan Zaini yang menyandang gelar S2 (Strata Dua). Dan setelah diingatkan, Zaini sedikit lebih berterus terang lagi yang mengakui bahwa secarik kertas itu didapat dari Imam Sugiri salah seorang kontraktor<br /><br />"Ya, saya inget, Imam Sugiri, dia rekanan," jawab saksi Zaini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_XJocnxbvZ2Ob5lvSkF3vs2qGN6W12QwlcqRhFTMv5GDGCNWGcG8ZS9JznKCFXAEoz0qTO1Wci06tdvYZ3cMUdVL6hiyqLZm9P9KEEd9TBbusMSiR3ipVpk0rJZVCd4LfLqiCmXJhmc/s640/IMG20200708143833.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekda Zaini sepertinya sering bermain proyek APBD. Hal itu terungkap dari pembicaraan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur yang diperdengarkan JPU KPK dalam persidangan. Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa Saiful Ilah mengatakan kepada Ibnu Gofur, agar berhati-hati supaya tidak dimainkan Sekda.<br /><br />Selain itu, ada juga pesan yang dikirimkan Sekda Zaini kepada Bayu (anggota ULP) dan diteruskan kepada Sangaji, yang isinya merekomondasi dua kontraktor dilingkungan Pemda Sidoarjo.<br /><br />“Saudara sering main proyek?,” tanya JPU KPK Dodi, namun dijawab Zaini “tidak pernah”<br /><br />Selain secarik kertas tersebut, JPU KPK juga mencerca beberapa pertanyaan kepada Zaini terkait hubungannya dengan Ibnu Gofur maupun Ibnu Gofur dengan sang Bupati dalam proyek pekerjaan jalan Candi-Prasung yang dimenangkan Ibnu Gopu termasuk pertemuan saksi dengan sang Bupati hingga pagi hari<br /><br />“Saya kenal Ibnu Gofur sejak 2017 karena dikenalkan Sekda sebelumnya. Kalau pertemuan kadang di rumah dinas. Saya kadang sampai pagi,” jawab saksi<br /><br />Mendengar keterangan saksi sampai pagi, JPU KPK Dodi semakin tertarik ingin tahu lebih dalam. “Saudara punya keluarga ? Kok sampai pagi!?,” tanya JPU KPK Dodi, yang dijawab oleh saksi “nonton”<br /><br />“Kadang nonton,” jawab saksi dengan wajah yang terlihat berbeda dari sebelumnya.<br /><br />Dari keterangan saksi Zaini selaku Sekda, ada yang mengejutkan. Yaitu terkait bukti yang ditunjukan JPU KPK berupa emas batangan sebanyak 2 keping yang masing-masing seberat 25 gram.<br /><br />Menurut Zaini, bahwa emas bersertifat tersebut diberikan sebagai tali asih saat terdakwa Saiful Ilah merayakan ulang tahun pada tahun 2018 lalu. Pembelian emas tersebut menurut Zaini, adalah dari hasil urunan atau patungan antara dirinya (saksi Zaini) bersama seluruh Kepala Dinas, yang masing-masing sebesar Rp7.5 juta per orang (Kepala Dinas).<br /><br />“Itu tali asih saat Bupati ulang tahun. Urunan masing-masing tujuh juta lima ratus (Rp7.500.000). Gaji saya dua puluh lima juta (Rp25 juta) dikurangi tujuh juta lima ratus, sisanya yang saya terima dua belas juta lima ratus. Saya yang mewakili menyerahkan,” kata saksi Zaini.<br /><br />Sementara keterangan saksi Novianto selaku ajudan terdakwa Saiful Ilah, tak jauh beda saat dirinya dihadirkan sebagai saksi saat Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi diadili beberapa bulan lalu yang saat ini sudah berstatus terpidana. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRy2k77tvQR6LpvddMXJZKbixBN2RuqvxW-aNIUPYhZJ188E6WevyW0Vz7gsS45MzNyq5yu6dpIWwM2Rwsho23oQTLF1rTcWUcbB5yNiH30cK4cW958p0S6tywOT_WX2elZpZaimiXItE/s1600/IMG20200708135106.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRy2k77tvQR6LpvddMXJZKbixBN2RuqvxW-aNIUPYhZJ188E6WevyW0Vz7gsS45MzNyq5yu6dpIWwM2Rwsho23oQTLF1rTcWUcbB5yNiH30cK4cW958p0S6tywOT_WX2elZpZaimiXItE/s640/IMG20200708135106.jpg" width="452" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsbqq304wH1QPltKDAi_hUYChpUjRLva70qvbbz3-bick5JGDcomCi6z4kTtefApr2AINz11vCvkegkXFmJ5oKgcrb_zzHTbEXV0EECyUL0QwwDrB_Le0vtfRlyFB24jyL1vgqbIVus0g/s1600/IMG20200708135109.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsbqq304wH1QPltKDAi_hUYChpUjRLva70qvbbz3-bick5JGDcomCi6z4kTtefApr2AINz11vCvkegkXFmJ5oKgcrb_zzHTbEXV0EECyUL0QwwDrB_Le0vtfRlyFB24jyL1vgqbIVus0g/s640/IMG20200708135109.jpg" width="462" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaUJjMl5UB4wdcNSkOA7OxwWNHQFqrvNKMQmCyZWee1qobzGVY1iDOnHrHi47nMKl5NYwkD4QG-q_bNSt4lCoOPBipRKjhUXHiNRKi6BQ4100atcOPc3LCsODuwF8q1zmGJENhbAHesY/s1600/IMG20200708135248.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaUJjMl5UB4wdcNSkOA7OxwWNHQFqrvNKMQmCyZWee1qobzGVY1iDOnHrHi47nMKl5NYwkD4QG-q_bNSt4lCoOPBipRKjhUXHiNRKi6BQ4100atcOPc3LCsODuwF8q1zmGJENhbAHesY/s640/IMG20200708135248.jpg" width="466" /></a></div> <div style="text-align: justify;">  Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati<br /><br />Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="673" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkF_i4dChcFNF5TvOmacbQ8ogNcshep-FrtKfjp6WQl5exdwt4ikH8Vdp2VCbI7QSicMwETn-ncO5UYnu01iI-_rG-v2mHIAh1B15aJ9vAqN0jpvQx9LF_WgItFGzIIyM3jNCA3rtrOHA/s640/IMG20200708141820.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah.<br /><br />Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6TTJ3GYwA3mEiKLGQ2uJyHLOIBaWK-MD963OhD1Cer-9wzdXxnUlzEDcCKZ7pU_7SDibPr0vogrRsbHd-gPlJF0sFz3kj7fzEwPkbsk2qdv-f8vWQSoGUhabsq4wYtCjTi39Z94cpyk/s1600/IMG20200708141527.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6TTJ3GYwA3mEiKLGQ2uJyHLOIBaWK-MD963OhD1Cer-9wzdXxnUlzEDcCKZ7pU_7SDibPr0vogrRsbHd-gPlJF0sFz3kj7fzEwPkbsk2qdv-f8vWQSoGUhabsq4wYtCjTi39Z94cpyk/s640/IMG20200708141527.jpg" width="361" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjT254d5qNYAElUfLeMcNak_L0zu1-N4gm68NvH6j2oCFSYsbjYPEauE3mrtXi9udN6ciJoxFrXaHsFRJ5c7daNOeWpmiC4q96atPMLknt5nYJ5eaxEBxmyhkeAZaFGzrNjFrNuU-BGdc/s640/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH dianggap sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Sekda dan Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidaorjo) Terlibat Dalam Proyek APBD

#Terungkap dalam persidangan, adanya pemberian Emas batangan bersertifikat sebagai tali asih kepada terdakwa Saiful Ilah (Bupati) saat ...

»