BERITAKORUPSI.CO

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agustus 2018, ICW dalam siaran Persnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, ICW, ILR, PBHI) menyampaikan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, publik dikejutkan oleh isu mengenai rotasi 15 Pegawai KPK. Dijelaskan, rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan. Polemik ini merupakan sebuah coreng gelap di wajah KPK yang selalu mempromosikan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kementerian/ Lembaga lain. Tak hanya itu, dengan rencana tetap dilanjutkannya pelantikan yang akan dilakukan pada 24 Agustus 2018, Pimpinan berpotensi besar melanggar bukan hanya kode etik internal KPK, tapi juga sejumlah peraturan seperti PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bahkan UU KPK itu sendiri. Publik harus kembali mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Pimpinan KPK tidak mengindahkan peraturan di internal lembaganya sendiri, dan diduga kuat melanggar kode etik internal KPK sendiri. Pada Agustus 2017, Pimpinan KPK tidak menindaklanjuti pembangkangan yang dilakukan oleh Brigjen Aris Budiman, selaku Direktur Penyidikan KPK. Yang bersangkutan menghadiri panggilan Pansus Angket KPK, tanpa izin pimpinan. Selain itu, permasalahan yang serupa sempat mencuat pula terkait dengan rencana perpanjangan masa bakti anggota korsa yang diperbantukan ke KPK, demi memasukkan sejumlah alumni KPK, yang secara normatif, tidak memiliki dasar. Masih terkait dengan manajemen sumber daya manusia di KPK, Pimpinan KPK juga melantik Direktur Penuntutan tanpa melalui mekanisme rekrutmen terbuka sebagaimana yang ditempuh saat pengisian posisi Deputi Penindakan. Dari catatan-catatan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah merupakan pelanggaran serius bukan saja terhadap kode etik maupun peraturan lainnya, tapi terutama terhadap integritas dan marwah KPK. Untuk itu, dapat dipahami bahwa perbuatan Pimpinan KPK ini akan mencederai KPK sebagai sebuah lembaga. Sebagai catatan, jika pelantikan pada 24 Agustus 2018 tetap terjadi, Pimpinan KPK berpotensi besar melanggar sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan tersebut adalah, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan, dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan tidak mempertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka rotasi ini jelas bersifat subjektif dan cacat prosedur. Rangkaian peristiwa dan pembiaran oleh Pimpinan KPK ini berpotensi melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f UU Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, jangan sampai Pimpinan KPK kembali melakukan kekeliruan dengan tetap melantik ke-15 pejabat eselon II dan III KPK yang cacat prosedur, padahal sudah jelas ini bukan kali pertama Pimpinan KPK melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. (*)

Regional Tipikor ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# Jakarta, berita k...

Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

11.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY_9_tFcQZam60yl1lnNncDXMXQmgSST35BrEzGXURO7d2UsVgdDQvMGWfG9sr2xTWGSkXSsl3jmv0HpD7_t85ucnZLN2NtW78GyWdVj5lEyQnSlyGZpM7ZggK8DcU0ePlRYgh2xekBK8/s1600/Nyono..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY_9_tFcQZam60yl1lnNncDXMXQmgSST35BrEzGXURO7d2UsVgdDQvMGWfG9sr2xTWGSkXSsl3jmv0HpD7_t85ucnZLN2NtW78GyWdVj5lEyQnSlyGZpM7ZggK8DcU0ePlRYgh2xekBK8/s640/Nyono..png" width="640" /></a></div>
#Tjaturiana Yuliastuti, Istri Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko langsung pingsan di ruang sidang begitu mendengar suaminya dituntut 8 tahun penjara# 
 
beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agusustus 2018, Akhirnya terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.220.000.000 (Satu milliar Dua ratus Dua puluh juta rupiah), serta pencabutan hak memili dan dipilih dalam suatu jabatan publik (Hak Politik) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara), dalam kasus perkara tindak pidana Korupsi suap. 
 
Tjaturiana Yuliastuti, istri terdakwa yang duduk paling depan di kursi pengunjung saat mengikuti persidangan, langsung pingsan begitu mendengan JPU KPK membacakan tuntutan pidana terhadap sang suaminya dengan pidana penjara selama 8 tahun. Suasana sidang pun sempat menarik perhatian pengunjung lainnya termasuk menantu terdakwa seoarng anggota Perwira Polisi yang bertugas di Polres Gersik. 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Selasa, 21 Agustus 2018) JPU KPK Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih membacakan surat tuntutannya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, sementara terdakwa Nyono Suharli Wihandoko didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta. 
 
Hukuman pidana penjara yang lama mungkin sangat wajar diberlakukan terhadap Kepala Daerah selaku pejabat pemegang tongkat komando tertinggi serta pembuat suatu Peraturan Daerah (Perda) termasuk anggota Legislatif serta aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom bagi masyarakat, namun justru melanggarnya sendiri dengan melakukan tindak pidana Korupsi bukan hanya dilihat dari jumlah uang yang diterima atau dinikmatinya malinkan  dari perbuatannya selaku pejabat penyelenggara hukum yang terjarat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. 
 
Hal itu pula yang mungkin salah satu pertimbangan bagi KPK terhadap terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 yang tertangkap tangan bersama  Inna Silestyowati (sudah divonis 2 tahun dan 6 bulan, dan saat ini KPK banding) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang oleh KPK pada tanggal 3 Februari 2018. 
 
Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dalam dakwaan JPU KPK, dijaerat dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Pasal 12 ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 11 ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
Namun menurut JPU KPK dalam surat tuntutannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan 32 orang saksi maupun bukti-bukti berupa hasil rekaman percakapan yang ditunjukkan JPU KPK, bahwa pasal yang dapat dibuktikan atas perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati yang menerima uang sebesar Rp1.220.000.000 adalah pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU KPK juga membeberkan total uang yang diterima oleh terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ditahun 2017 sebesar Rp1.220.000.000 terkait pengangkatan Jabatan Inna Silestyowati dari dokter biasa menjadi Kepala Puskesmas kemudian menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada hal, masih banyak dokter di Puskesmas atau Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang yang jauh lebih senior dari Inna Silestyowati untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas apalagi Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, penerimaan uang dari pengangkatan pengawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas, penerimaan uang dari hasil pemotongan jasa Kapitasai (jasa pelayanan kesehatan) dan dari penerimaan uang dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah) penerimaanyang diterima oleh terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dari Inna Silestyowati selama 2017 
 
I. Terkait Pengangkatan Jabatan Definitif Inna Silestyowati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1qnKuOwUvLq-dtGANXUKGsbHGXqGElBUA8Rr-x7ymtKG2iAarmfXlSvYZhclKVcP9EAN5fRRgeoFA5YFwCd55gjCRprO8qfsaCn7BKbGHameS7rpymMPFt30Rn_aNOzi3EjOXhOqMCD4/s1600/IMG_20180822_082942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="1150" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1qnKuOwUvLq-dtGANXUKGsbHGXqGElBUA8Rr-x7ymtKG2iAarmfXlSvYZhclKVcP9EAN5fRRgeoFA5YFwCd55gjCRprO8qfsaCn7BKbGHameS7rpymMPFt30Rn_aNOzi3EjOXhOqMCD4/s640/IMG_20180822_082942.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK menyatakan, bahwa pada sekitar tahun 2013, setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 
 
Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. 
 
“Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit, selanjutnya terdakwa melalui ajudannya yaitu Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa dan pada pertemuan tersebut, Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati,” ungkap JPU KPK. 
 
JPU KPK melanjutkan. Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. 
 
“Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017,” ungkap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp50.000.000,00. 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho, di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama dengan Samijan menemui Budi Nugroho menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut, Budi Nugroho menyampaikan bahwa untuk mengambil SK jabatan asli, harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati. 
 
Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemul terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, INNA SILESTYOWATI menyetujuinya, dengan alasan dalam waktu yang sama Inna Silestyowati menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. 
 
Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati 
 
“Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa han kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung tanggal 3 Januari 2017,” ungkap JPU KPK. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tanpa persetujuan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah terdakwa melantik Inna Silestyowati Sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan, terdakwa melalui Puji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang meminta agar Dinas Kesehatan menyediakan dana rutin setiap bulannya untuk operasional terdakwa. Oleh karena Inna Silestyowati masih mempunyai keinginan untuk diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka Inna Silestyowati berusaha menunjukkan loyalitasnya kepada terdakwa dan menyetujui permintaan dana operasional rutin tersebut yang akan diambilkan dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi pada Puskesmas. 
 
“Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp50 juta, dan sisanya sejumlah Rp22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap JPU KPK lagi. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017,  terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp 600 juta dengan perincian sebagai berikut ; 
 
1.  Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan     permintaan dana rutin operasional.  Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna     Silestyowati memberikan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. 
 
2.  Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan     itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat     PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan     uang sebanyak Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir. 
 
3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah     Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati      menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata     Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati  menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir     dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”. 
 
Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer di Pos Kesehatan Puskesmas. 
 
Terdaka Nyono membagi-bagikan uang “haram” itu keberbagai pihak 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGvakhbZlh5D-qwNWIIPN1rak8rmNg0oTnspsalbymj1g2fMQVmulucvlE1qEcS-DBhZTW1NggB8JsmjRt3J9sfLntKcLKRsGcPsX6NK5P8VpTPgkoSRVHCSanZMqvAMOUWEEqzltAT9E/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGvakhbZlh5D-qwNWIIPN1rak8rmNg0oTnspsalbymj1g2fMQVmulucvlE1qEcS-DBhZTW1NggB8JsmjRt3J9sfLntKcLKRsGcPsX6NK5P8VpTPgkoSRVHCSanZMqvAMOUWEEqzltAT9E/s640/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK menyebutkan, bahwa uang diberikan terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dalam bentuk bantuan kepada para pihak adalah bantuan pribadi terdakwa dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Jombang untuk periode 2018 - 2023 dengan perincian sebagai berikut; 1.  Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; 2.  Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3.  Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4.   Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp25 juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; 5.  Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; 6.   Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7.  Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. II.  Penerimaan uang terkait Perizinan Rumah Sakit Ibu dan Anak   (RSIA) Mitra Bunda Jombang JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. “Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit,” ungkap JPU KPK Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang. Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp75 juta Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018. JPU KPK menungkapkan dalam surat tuntutannya, setelah ada kepastian dari dr, Subur Suprojo, Inna Silestyowati berinisiatif meminjamkan uang pribadinya terlebih dahulu sebesar Rp75 untuk diberikan kepada terdakwa, agar Surat Keputusan ijin operasional RSIA Mitra Bunda segera ditandatangani oleh terdakwa. Masih pada tanggal yang Sama, lanjut JPU KPK, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar Rp75 juta, dan penerimaan uang dari Kepala BKD sebesar Rp65 juta. JPU KPK juga membeberkan Uang “haram” itu dipergunakan terdakwa untuk :   
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqbZ1VuMgDoo4c3xikD6tHHlcU68rKuArIXf7MMg0ylxOCbrHezBV2Mj4Gcplzd7aPWcXPzJka6hOPHFl7g-pxAQxXiOZnQl7yLvE8kR6IcbyRC3hhkh1zq-23hF-rcrse7auzxtXYVy8/s1600/IMG20180821155236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqbZ1VuMgDoo4c3xikD6tHHlcU68rKuArIXf7MMg0ylxOCbrHezBV2Mj4Gcplzd7aPWcXPzJka6hOPHFl7g-pxAQxXiOZnQl7yLvE8kR6IcbyRC3hhkh1zq-23hF-rcrse7auzxtXYVy8/s640/IMG20180821155236.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Bahwa uang sebesar Rp75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) sebesar Rp10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar Rp2.400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering SYUKUR ABADI sebesar Rp12.6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp25 juta; e. Sisanya sebesar Rp25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang keseluruhan sebesr Rp1.220.000.000 tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Jombang untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala daerah untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
“Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ; 1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 12 huruf aUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.; 2. Manghukum terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa dlaam tahanan, dan memnayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.; Menhukum terdakwa Nyono Suharli Wihandoko untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.220.000.000 yang sudah dibayar untuk diperhitungkan dalam hal uang pengganti dirampas untuk negara.; 5. Menghukum terdakwa dalam hal memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dan sdiselenggarakan oleh pemerintah,” ucap JPU KPK Wawan diakhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya. 
 
“Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Usai persidangan. Saat wartawan media ini menanyakan kepada JPU KPK terkait keterliabatan dr. Subur Suprojo yang memberikan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa Nyono Suharli Wihandoko melalui terdakwa Inna Silestyowati untuk pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang milik dr.Subur sendiri. Keterlibatan Samijan selaku sumi Inna dan Budi Nugro yang turut menyerahkan uang terkait pengangkatan jabatan Inna. 
 
Anehnya, menanggapi hal itu JPU KPK Wawan tak memberikan keterangan yang jelas. Pada hal, dalam surat dakwaan maupun surat tuntan JPU KPK dijelaskan, bahwa uang sebesar Rp75 juta yang diserahkan Inna Silestyowati terhadap terdakwa Nyono adalah terkait pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang milik dr.Subur Suprojo, walau memang dr.Subur belum sempat menyerahkan uang itu terhadap Inna Silestyowati karena sudah tertangkap KPK dua hari sebelum janji penyerahan uang dari dr.Subur ke Inna. 
 
“Kita tidak bisa langsung menetapkan seseorang menjadi tersangka walau fakta persidangan. Harus harus ada bukti yang cukup,” kata JPU KPK Wawan. 
 
Yang lebih anehnya lagi, terungkapnya dalam persidangan terkait pemontongan dana Kapitasi Puskesmas yang berasal dari uang negara namun dipergunakan bukan untuk kesehatan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa “InNyo” alias Inna dan Nyono  maupun untuk kepentingan pribadi pengurus Paguyuban Puskesmas yang tidak ada kaitannya dangan kedinasan atau kepegawaian karena tidak diangkat berdasarkan peraturan pemerintah, namu KPK sepertinya tidak akan menindak lanjuiti sebagai perbuatan melawan hukum atau Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pada hal, pemotongan dana Kapitasi yang tidak ada dasar hukumnya itu sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Sementara pengakuan dari terdakwa Inna dalam persidangan, bahwa pemotongan dana kapitasi Puskesmas sejak dirinya mejabat Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Januari 2017 sebesar Rp72 juta berbulan setiap Puskemas yang berjumlah 34 Puskesmas di Kbupaten jombang. Dari uang sebesar Rp72 juta itu, Inna menyetor ke terdakwa Nyono sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp22 juta untuk operasional terakwa sediri. 
 
KPK sepertinya hanya memidanakan perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang yang mencalonkan diri kembali untuk perode selanjutnya, walau akhirnya terdakwa kalah dalam Pilkada Bupati jombang yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018. (Rd1)

News Tipikor Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

#Tjaturiana Yuliastuti, Istri Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko langsung pingsan di ruang sidang begitu mendengar suaminya dituntut 8 tahun...

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

01.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj63tSvCrtYHGHj0-KH4BiPdW6eFV6pCaEqaXY4auefcFwteg_f9N3wPPCQPe8FmpMt1cXKZD81V0qwVuiStzvnATPhgxPgQGC1jj-0v5L5RmhfYKsM09U43fZ6uRht6uDOsMdcPeTzDU/s1600/IMG20180821113058.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj63tSvCrtYHGHj0-KH4BiPdW6eFV6pCaEqaXY4auefcFwteg_f9N3wPPCQPe8FmpMt1cXKZD81V0qwVuiStzvnATPhgxPgQGC1jj-0v5L5RmhfYKsM09U43fZ6uRht6uDOsMdcPeTzDU/s1600/IMG20180821113058.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk memeriksa atau mendalami keterangan 4 (Empat) orang anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDIP dan Gerindra, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 21 Agustus 2018. 
<div style="text-align: justify;">
 
“Saudara Jaksa, silahkan dalami keterangan saksi ini,” perintah Majelis Hakim (anggota) Dr. Lufsiana kepada JPU KPK. 
 
Ke- 4 anggota DPRD itu adalah 3 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP), yaitu Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun Fraksi Gerindra. Anggota DPRD Kota Mojokerto ini dihadirkan JPU KPK Budi Nugroho, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Arin karniasari,  Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota (nonaktif) Mojokerto dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017. 
 
Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan 300 juta pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu. 
 
Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui, Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto itu yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpMFQxkXhH-NUyt7XahsAAC-tr47d015CAeYOA2vC9LiVngXFndG_j9aSR55MlG8fWkxaIRNpCUwJIOwtwkZK4V9A90ZNs0RBsJRDHbjBCdkvKTY4cOQg2lvaJpR-pMTTVTLBGEnSP70/s1600/IMG20180821113538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpMFQxkXhH-NUyt7XahsAAC-tr47d015CAeYOA2vC9LiVngXFndG_j9aSR55MlG8fWkxaIRNpCUwJIOwtwkZK4V9A90ZNs0RBsJRDHbjBCdkvKTY4cOQg2lvaJpR-pMTTVTLBGEnSP70/s640/IMG20180821113538.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang diperintahkan Majelis Hakim ini terhadap JPU KPK bukan tidak beralasan. Sebab, Keterangan Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun selaku anggota DPRD Kota Mojokerto ini yang diucapakan dihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah, adalah “berbohong” alias tidak mengakui bahwa uang yang diterimanya dari Wali Kota Mojokerto melalui Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto (sudah divonis) ke pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yaitu Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), ketiganya juga sudah divonis bersalah dan dipidana penjara masing-masing 4 tahun pada tahun lalu. Dan uang itu dibagikan ke 22 orang anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 agar menyetujui pembasahasan anggaran TA 2017 yang pembahasannya pada tahun 2016 di sebuah Hotel di Trawas. 
 
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryana pada Selasa, 21 Agustus 2018, JPU KPK menghadirkan 8 orang saksi dari DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung dalam 2 session, yaitu Darwanto (Fraksi PDIP), Suliat (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP) dan Moch. Harun dari Fraksi Gerindra (session I), sedangkan session ke- II adalah  Dwi Edwin Indrapraja selaku Ketua Fraksi Gerindra, Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Gusti Patmawati (Fraksi PDIP) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra). 
 
Dalam sidang session pertama inilah, saksi Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun dengan percaya diri mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang diterimaya itu tidak berkaitan dengan kewenangannya selaku anggota DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto TA 2017. 
 
Atas keterangan Dewan yang terhormat ini, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dan 2 Hakim anggota kembali bertanya dengan tegas, agar para politikus ini mengakui dengan jujur, namun tak satu pun dari keempat anggoat DPRD ini mengakuinya. 
 
“Itu hak suadara mau berkata apa. Kalau sudah didalami repot. Tapi saudara lebih baik terus terang,” kata Majelis Hakim. Namun para politikus ini tetap tidak “jujur”. 
 
“Apakah uang itu supaya saudara tidak menggunakan fungsi pengawasan saudara?,” tanya Majelis Hakim ke satu per satu saksi. Namun saksi dengan “sepakat” menjawab “tidak”. 
 
“Tidak.Saya tetap menggunakan hak saya,” kata keempat saksi. 
 
“Jadi begitu ada, langsung caplok ya?,” tanya Ketua Majelis Hakim Dede sedikit jengkel. Kemapat saksi ini pun tak menjawab.  
 
JPU KPK pun kembali menanyakan saksi terkait uang yang diterimanya. “Apakah uang yang saudara terima itu sah ? ada nggak kwitansinya ?,” tanya JPU KPK Budi 
 
“”Nggak sah, dan sudah dikembalikan,” jawab saksi. 
 
Uang yang diterima Darwanto sebesar Rp15 juta, Suliat Rp60 juta , Yunus Supryitno Rp10 juta dan Moch. Harun Rp50 juta. Dan uang itu pun sudah dikembalikan ke KPK. Namun, apakah degan dikembalikannya uang “suap” itu akan menghilangkan perbuatannya yang “melanngar hukum” ?. Atau akan “bernasib” sama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang yang juga menerima uang “suap” saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2015 yang saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Suarabaya ? 
 
Sementara pada sidang session ke- II, JPU KPK menghadirkan saksi Dwi Edwin Indrapraja selaku Ketua Fraksi Gerindra, Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Gusti Patmawati (Fraksi PDIP) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra), sementara saksi Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun tetap berada diruang sidang dan duduk dibelakang saksi Dwi Edwin Indrapraja dkk. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, saksi Dwi Edwin Indrapraja dengan berterus terang menjelaskan tentang adanya permintaan DPRD Kota Mojokerto kepada Wali Kota Mas’ud Yunus, terkait  “tambahan penghasilan” bagi masing-masing anggota maupun pimpinan DPRD yang disebut dengan istilah “7 Sumur” sebesar Rp60 per tahun. 
 
“Apakah istilah Tujuh Sumur itu maksudnya 7 kali pembahasan termasuk LPJ Wali Kota ?,” tanya Ketua Majelis Hakim. 
 
“Ya mungkin begitu,” jawab saksi Dwi Edwin Indrapraja</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiZLDC_dWtMdV4FqKS-XoJZPrf6VJvEH3iLIaXc5lhXr6J6wyOPZWWBfh-PFCbF5jtMUyYZrZk1Ps3Xlh0N9a6YajUlvQCwa7rTA2QGdKMGnJp0j2dEGc2OG4pWPzL910vzq38f_1lpk/s1600/IMG_20180822_231119-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="908" data-original-width="1574" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiZLDC_dWtMdV4FqKS-XoJZPrf6VJvEH3iLIaXc5lhXr6J6wyOPZWWBfh-PFCbF5jtMUyYZrZk1Ps3Xlh0N9a6YajUlvQCwa7rTA2QGdKMGnJp0j2dEGc2OG4pWPzL910vzq38f_1lpk/s640/IMG_20180822_231119-1.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dwi Edwin Endarpraja juga menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Arin Karniasri dkk mengatakan, bahwa dirinya mendengar pembicaraan antara Suyitno dengan Wali Kota Mas’ud Yunus saat pertemuan di Hotel Trawas terkait pemberiaan “tambahan penghasilan”. 
 
“Awalnya Triwulan, tapi sudah 5 bulan tidak ada kepastian. Saya duduk tidak jauh, jadi saya bisa dengar,” kata Edwin. 
 
Apa yang dijelakan saksi Dwi Edwin Endarpraja ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK yang menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. 
 
Kemudian realisasi pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, pada bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) 
 
Selain itu, tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, terdakwa Mas’ud Yunus juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta 
 
Kemudian pada bulan Desember 2016 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. 
 
Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya ; 
1. Dedi Novianto (FPD),                            12. Puji Pramono (FPD),        
2. Kholid Firdaus Wajdi (FPKS),                13. Moch. Harun (FGerindra) 
3. Edy Prayitno (PKS),                               14. Raihan Mustafa (FPPP), 
4. Gunawan (FPPP),                                   15. Yuli Veronica (FPAN), 
5. Maschur (FPAN),                                   16. Suryono (FPAN), 
6. Aris Satrio Budi (FPAN),                        17. Junaidi Malik (Ketua FPKB), 
7. Choiroiyaro (FPKB),                              18. Soni Basuki Rahardjo (Ketua FGolkar), 
8. Ardyah Santy (FGolkar),                         19. Anang Wahyudi (FGolkar), 
9. Darwanto (FPDIP),                                 20. Yunus Supryitno (FPDIP), 
10. Febriana Meldyawati (FPDIP),              21. Suliat dan Gusti Patmawati (FPDIP), 
11. Dwi Edwin. I (Ketua FGerindra)            22. Ita Primaria Lestari (FGerindra). </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmlfHHVq_c6v3uKrdL2KBtRU5WUvG91xYlvcoyiGGmFDECgvcFOlrep4Wq1NX_XGZGWz_8_MZtWCLayWCmfYrs6m0Vo_ugPXVDEXs1b4xmb-mVRfrxOFhj1Eriejz1VtSeIPhbguD1gI/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmlfHHVq_c6v3uKrdL2KBtRU5WUvG91xYlvcoyiGGmFDECgvcFOlrep4Wq1NX_XGZGWz_8_MZtWCLayWCmfYrs6m0Vo_ugPXVDEXs1b4xmb-mVRfrxOFhj1Eriejz1VtSeIPhbguD1gI/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. 
 
Sementara saksi Dwi Edwin Indrapraja menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa fee kegiatan Jasmas belum terlaksana. Menurut saksi, bahwa fee yang semula 8 persen namun turun hingga 5 persen dan belum terlaksana. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 22 anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017. 
 
Oleh KPK, perbuatan itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut; 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. 
 
Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_y3asJAfs9rIuqORYCejfZKklnY-5cR5qSKQUr3Okim9PnTHX35x1M3w3sSFmc3Cyz6LmP_yZhmxo51IAuCZF0QoMMcNqOGUgiyKDHX7S15CGQYyXQadRYPZEiuQ_TRKXxJ-L9GTwj8/s1600/IMG20180809101745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="705" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_y3asJAfs9rIuqORYCejfZKklnY-5cR5qSKQUr3Okim9PnTHX35x1M3w3sSFmc3Cyz6LmP_yZhmxo51IAuCZF0QoMMcNqOGUgiyKDHX7S15CGQYyXQadRYPZEiuQ_TRKXxJ-L9GTwj8/s1600/IMG20180809101745.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa 
 
Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017. 
 
Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD. 
 
Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta. 
 
Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017. 
 
Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017. 
 JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ZzbHUzWntJO_Pt68IGrogxQagCO6xro685RFruARwr80DTTYjn72KPRv534WcLtpo3UozQ65BMPLPstx7nBKiLEy8ZqrDeDFb6TJSNa39Sd0d9IXgjGlo3mA9A7AbwQXMYlJYqVVhko/s1600/IMG20180821113100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ZzbHUzWntJO_Pt68IGrogxQagCO6xro685RFruARwr80DTTYjn72KPRv534WcLtpo3UozQ65BMPLPstx7nBKiLEy8ZqrDeDFb6TJSNa39Sd0d9IXgjGlo3mA9A7AbwQXMYlJYqVVhko/s640/IMG20180821113100.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, 
kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD 
Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah 
Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12 juta, serta 
Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara;  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 
 
2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari 
 
Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. 
 
Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut. 
 
Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. 
 
Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari. 
 
Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.  (Rd1) </div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

berita korupsi .co - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan ...

14 Anggota Polres Kediri Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Mabes Polri

06.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQQ0mXt9P8N57kzYkdumeRufllCMe9bCVL6mNrHlJflVypffVRarwSEm62GqiIWLlleYVr5S7VnFLIvzS7OtUL4S0Hto5W56McpBOXHcwXFaaGCnMTGYvl033Mxsgz2I_2Dz9Qg1ykyoU/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQQ0mXt9P8N57kzYkdumeRufllCMe9bCVL6mNrHlJflVypffVRarwSEm62GqiIWLlleYVr5S7VnFLIvzS7OtUL4S0Hto5W56McpBOXHcwXFaaGCnMTGYvl033Mxsgz2I_2Dz9Qg1ykyoU/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div>
#Akankah Transparan Penangan Kasus Ini ?# 
 
beritakorupsi.co - Jawa Timur kembali digemparkan dengan tertangkapnya 14 oknum anggota Polres Kabupaten Kediri mulai dari level bawah hingga atas oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Mabes Polri, pada Sabtu 18 Agustus 2018 
 
Ke- 14 IPTU “B”, Baur Sim BRIPKA “I”, AIPTU “YO”Y, AIPDA “K”U, BRIGADIR “DF”, BRIPKA “AS”, BRIPDA “HC”, BRIPDA “AH”, BRIPDA “ZR”, BRIGADIR “AF”, BRIGADIR “PJ”, BRIPKA “ZA”, BRIPKA “CE”, PNS “A”, PNS “H”, PNS “S”, PHL “B”, PHL “T”, PHL “D”, Pegawai BRI “TY” dan AKBP “ER”. 
 
Para oknum Polres Kabupaten Kediri ini diamankan Tim Satgas Saber Pulngki Mabes Plori terkait ditemukan adanya kegiatan Pungli di Satpas Polres Kabupaten Kediri, Polda Jatim, dimana setiap pemohon SIM dikenakan biaya diluar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang nilainya bervatiatif, mulai dari Rp500 ribu  sampai dengan Rp650 ribu per orang, tergantung jenis SIM nya, yang dilakukan oleh anggota Satpas SIM Polres Kediri dengan calo “H”, “AX”, “B”, “D” dan “Y” yang sudah terkoordinir. 
 
Kabarnya, setiap hari para calo menyetorkan uang pungutan diluar PNBP kepada PNS “A” yang kemudian dilaporkan kepada Baur Sim BRIPKA “IK”, setelah direkap setiap minggunya uang tersebut di distribusikan kepada Kapolres, Kasat lantas, KRI, Kas dan Baur Sim. 
 
Untuk setiap anggota Satpas menerima uang hasil pungli itu setiap hari sekitar Rp300 ribu PNS “A”, sementara Kapolres AKBP diduga menerima jatah setiap minggunya sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta. Sedangkan Kasatlantas AKP diduga menerima sekitar Rp10 sampai dengan Rp15 juta. KRI IPTU “BG” sekitar Rp2 juta sampai dengan Rp3, Baur SIM antara Rp2 sampai dengan Rp3 juta. Namun Dua minggu terakhir, Kasatlantas dan KRI belum menerima setoran karena banyaknya kegiatan, sehingga uangnya dipergunakan untuk operasional kantor oleh BRIPKA “I” 
 
Dalam Tangkap Tangan oleh Tim Satgas Saber Pungli Mabes Polri, berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa berkas pemohon SIM, Rekapan pungutan diluar PNBP, uang hasil pungutan diluar PNBP sejumlah Rp71.177.000,-, dgn rincian; pungutan diluar PNBP  sebesar Rp14.546.000 diamankan dari Calo “B”, uang sebanyak Rp7.451.000  diamankan dari BRIPDA “CY” dan Rp9.180.000 dari BRIPKA “I”, uang sebesar Rp40 juta diamankan dari AKBP “ER”  untuk pungutan diluar PNBP periode 13 sampai dngan 16 Agustus 2018 yang diterima dari BRIPKA “I” pada tanggal 17 Agustus 2018, uang sebesar Rp18.450.000 diamankan dari petugas Bank BRI  “TY”, dan 30 (tiga puluh) buah Handphone. 
 
Sementara, saat Wartawan media ini mengkonformasi kepada Kabid Humas Polda Jatim Kombes. Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, bahwa penangkapan itu dilakuikan Mabes Polri. 
 
“Itu Mabes, bukan Polda. Tanya Mabes deh,” kata Kombes. Pol. Frans. (Rd1)

News Tipikor 14 Anggota Polres Kediri Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Mabes Polri

#Akankah Transparan Penangan Kasus Ini ?# berita korupsi .co - Jawa Timur kembali digemparkan dengan tertangkapnya 14 oknum anggota Polr...

JPU KPK Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Pada Jumat Mendatang

06.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxs8TiHQb2EAkspLn0WEjADu0bdsL0HUWkA9XtDIq3vxY5HIhnuPU0wFLbXSeMAkP6z6ch4iqAzkIa2_kNJnhE9vNLdQ-yS2HAwEmsY5G1vqIsG_j2J11rkhcQ_KrpJyxmPWN_hZt57o/s1600/IMG20180820104819.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="703" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxs8TiHQb2EAkspLn0WEjADu0bdsL0HUWkA9XtDIq3vxY5HIhnuPU0wFLbXSeMAkP6z6ch4iqAzkIa2_kNJnhE9vNLdQ-yS2HAwEmsY5G1vqIsG_j2J11rkhcQ_KrpJyxmPWN_hZt57o/s640/IMG20180820104819.jpg" width="359" /></a></div>
beritakorupsi.co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk, kepada wartawan media ini menyatakan, akan menanggapi Eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK, pada Jumat, 22 Agustus 2018 
 
“Kita akan tanggapi pada sidang hari Jumat (22 Agustus 2018.Red),” kata JPU KPK Arif. 
 
JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, bahwa Penasehat Hukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyatakan dakwaan tidak jelas. Untuk itu kita akan menanggapinya dalam sidang berikutnya. 
 
Sebelumnya, kepada wartawan media ini, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyatakan bahwa dirinya tidak menerima uang apapun terkait dalam surat dakwaan JPU KPK. Bahwkan saat ditanya wartawan media ini terkait pembahasan APBD murni Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang pada sekita November - Desember 2014, bahwa anggota DPRD Kota Malang menerima uang. Namun hal itu dibantah terdakwa. 
 
“Saya tidak menerima” kata terdakwa. 
 
Ditanya lebih lanjut, apakah terdakwa sendiri yang tidak menerima uang saat pembahasan APBD murni, uang pokir dalam pembahasan Perubahan APBD dan uang sampah. Sementara saksi-saksi lainnya mengatakan, kalau tidak kebagian sudah pasti ribut. Sementara saat terjadi keributan bukan karena tidak menerima, malinkan kerena pembagian yang tidak merata. 
 
Namun terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengn percaya diri mengatakan tidak menerima uang apapun. “Saya tidak memperhatian orang lain, saya tidak menerima apapun,” kata terdakwa. 
 
Sementara Patra M. Zen selaku Penasehat Hukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menambahkan, bahwa ada beberapa saksi yang mengaku tidak menerima. Jadi surat dakwaan Jaksa tidak jelas dan batal demi hukum. 
 
“Ada beberapa saksi yang mengatakan tidak menerima. Jadi surat dakwaan Jaksa batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak cermat,” kata Patra, mantan Penasehat Hukum terpidana Korupsi Anas Urbaningrum ini. 
 
Saat ditanya kemudian, apakah punya bukti atau saksi dalam persdiangan, andaikan Majelis Hakim menolak Eksepsinya. Patra mengatakan, bahwa yang akan membuktika adalah Jaksa, bukan dirinya selaku PH terdakwa maupun terdakwa sendiri. 
 
Harusnya terdakwalah yang membuktikan bahwa dirinya tidak menerima uang seperti dalam surat dakwaan JPU KPK, karena terdakwa keberatan dan tidak menerima pula isi dakwaan JPU KPK tersebut. 
 
Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 terdakwa lainnya bersama Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara) telah didakwa menerima suap yang disebut dengan istilah uang Pokir (Pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp700 juta saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, pembahasan APBD murni TA 2015 yang pembahasannya pada tahun 2014 sebesar Rp5,5 milliar dan uang sampah sebesar Rp300 juta. 
 
Uang sebesar Rp700 dan Rp5,5 milliar serta uang sejumlah Rp300 juta itu kemudian dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlanh 45 orang, yang masing-masing anggota menerima totalnya ratusan juta rupiah. 
 
Sementara hingga saat ini, anggota DPRD Kota Malang yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya baru 19 orang. Sementara 25 (1 orang telah meninggal) anggota DPRD lainnya belum diminta pertanggungjawaban hukum, karena dalam surta dakwaan JPU KPK jelas, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang suap. 
 
Anehnya, dari 19 anggota DPRD Kota Malang yang menejadi terdakwa dalam kasus ini, hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa dakwaan JPU KPK tidak jelas. Sementara puluhan terdakwa lainnya tidak mengatakan seperti yang diakatakn terdakwa, bahkan Ketuanya pun sudah dinyatakan terbukti bersalah menerima uang “haram” itu. 
 
Pun demikian, Surat dakwaan JPU KPK maupun Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang sudah dibacakan dalam persidangan, keputusannya ada ditangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang sudah tentu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya. Dimana 3 terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhui hukuman pidana penjara. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Pada Jumat Mendatang

berita korupsi .co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk, kepada wartawan media ini...

Sidang Korupsi Kredit Fiktif BRI Jombang, Majelis Hakim : Kepala Unit BRI Harus Brtangungjawab

06.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu0DBrmdHjI9V5LP7pgNS8lyT496aNvYUrMcxarRyCMQOTCkPOO1bJp9Q_GPKNRPV5DlGUD3hmqDKYZXfJ3gaP1enKqWvy-qfM16D1IWl7b750CaLKKbRPmtCP44g8lb9d9woKwIb8088/s1600/IMG20180820113515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu0DBrmdHjI9V5LP7pgNS8lyT496aNvYUrMcxarRyCMQOTCkPOO1bJp9Q_GPKNRPV5DlGUD3hmqDKYZXfJ3gaP1enKqWvy-qfM16D1IWl7b750CaLKKbRPmtCP44g8lb9d9woKwIb8088/s640/IMG20180820113515.jpg" width="640" /></a></div>
#Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan terkait Nama Mantri BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 - 2017# 
 
beritakorupsi.co - Senin, 20 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto dalam persidangan mengatakan, bahwa Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala Unit BRI Panglima Sudirman, Jombang, Cabang BRI Jombang  harus ikut bertanggungjawab dalam “raibnya” duit negara dalam kasus krdit fiktif sebesar R7 milliar lebih pada tahun 2014 - 2015. 
 
“Siapa Kepala Unitnya, dia harus ikut bertanggungjawab. Dia dijadikan sakis nggak,” kata Majelis Hakim sambil bertanya 
 
Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga mempertanyakan isi dakwaan JPU terkait nama pejabat Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang terkait proses pencairan kredit fiktif itu pada tahun 2016 - 2017. Sebab dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang, hanya menyebutkan nama terdakwa Wendy Yoga Pratama. Sementara pencairan kredit fiktif itu sejak 2014 - 2017. 
 
“Saudara Jaksa, siapa Mantri pada tahun 2016. Sebab dalam surat dakwaan saudara ini ada pencairan tahun 2016,” tanya Majelis Hakim kemudian. 
 
Apa yang ditanyakan Majelis Hakim ini terhadap JPU adalah sepertinya membuka “sesuatu hal” dalam sidang perkara Korupsi kredit fiktif BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang tahun 2014 - 2015 sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051 dengan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri di BRI Unit Panglima Sudirman, dan Erni Ernawati (perkara terpisah) selaku karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang bagian Apotik. 
 
Sebab dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri BRI Unit Panglima Sudirman memproses pencairan kredit fiktif yang diajukan karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang melalui Erni Ernawati (perkara terpisah) selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek pada tahun 2014 - 2015. 
 
Apakah hanya terdakwa Wendy yang bertanggungjawab dalam proses pencairan kredit Fiktif ini atau ada pihak lain dari BRI sendiri ? 
 
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor 
Surabaya (Senin, 20 Agustus 2018) yang diketuai Majelis Hakim I Wayan 
Sosisawan dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan 
Agusudarayanto, adalah ageda mendengarkan keterangan 18 orang saksi yang
 dihadirkan JPU dari Kejari Jombang adalah pegawai BRI Unit Panglima 
Sudirman, Cabang BRI Jombang bagian Cs dan teller, diantaranya Septi, 
Dinar Tiara, Lukman, Ratna, Yanuar untuk terdakwa Wendy Yoga Pratama dan
 Erni Ernawati yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana dkk. 
 
Sementar
 keterangan para saksi mengatakan, bahwa saksi hanya sebatas mencocokan 
dokumen persayaratan yang diajuakn debitur dan kemudian menyerahkannya 
kepada terdakwa Wendy Yoga Pratama untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
seluruh dokumen-dokumen persyaratan dan memastikan,  bahwa seluruh 
dokumen-dokumen tersebut adalah sah dan masih berlaku. Dan selanjutnya 
Mantri harus memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan
 pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, dengan cara mendatangi 
instansi yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi kepada Bendahara 
atau Juru Bayar mengenai calaon debitur tersebut, serta memastikan telah
 ada perjanjian kerja sama dengan instansi atau perusahaan yang 
bersangkutan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1Hqp7td17XcDMCssyG80Si2OZo3ED15-dh9EYzoqiGgWlQdhu-Vao4-TQxNPBdGfO8GRNf-C3V7QVRW4y7OnSJavqKfCSUQuW3twMPI_G8WNaqmbmnpH4HzqpQHoPORP61LEvB5UjqQ/s1600/IMG20180820124014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1Hqp7td17XcDMCssyG80Si2OZo3ED15-dh9EYzoqiGgWlQdhu-Vao4-TQxNPBdGfO8GRNf-C3V7QVRW4y7OnSJavqKfCSUQuW3twMPI_G8WNaqmbmnpH4HzqpQHoPORP61LEvB5UjqQ/s640/IMG20180820124014.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya Mantri melaksanakan analisa kredit sesuai dengan Perhitungan yang telah di tetapkan (60 persen dari THP). Setelah menurut Mantri dokumen kredit tersebut layak untuk diproses, maka selanjutnya putusan kredit di Ka Unit/AMBM/MBM sesuai dengan Kewenangan PDWK (Pendelagasian Wewenang Kredit). Setelah pinjaman tersebut diputus oleh Ka Unit/AMBM/MBM, maka berkas pinjaman dikembalikan ke Customer Service untuk dilakukan penandatanganan dokumen pencairan kredit oleh debitur tersebut di hadapan Customer Service. Setelah proses penandatanganan lengkap, maka Customer Service memberikan kwitansi pencairan kredit kepada Teller yang telah dilihat oleh Ka Unit. Kemudian kwitansi pencairan kredit ditandatangani oleh debitur untuk selanjutnya dilakukan pencairan uang pinjaman tersebut secara Overbooking/ pemindahbukuan ke Rekening Tabungan debitur oleh Teller. 
 
Dari keterangan para saksi inilah, Majelis Hakim mengatakan bahakwa Kepala Unit BRI Panglima Sudirman ikut bertanggungjawab. Mejelis Hakim juga mengatakan, bahwa BRI dalam pencairan kredit tidak menjalanlan prinsip ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan terjadinya kredit fiktif. 
 
“Bank itu hany ketat ke External tetapi longgar di Internal. Untuk mnekliring buku tabungan saja, harus pake KPT kita sendiri, kalau nggak, ya nggak bisa,” kata Hakim anggota. 
 
Sementara Penasehat Hukum terdakwa Wendy Yoga Pratama yang mangajukan agar Kepala Unit BRI Panglima Sudirman dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya langsung disetuhui Majelis Hakim. 
 
Kasus ini disebutkan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 bersama-sama dengan Erni Ernawati selaku pegawai RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor BRI Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman Jl. A. Yani No. 135 Ruko Citra Niaga Blok B No. 3 Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan atau turut serta mlakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
 
Bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank BUMN yang didalamnya ada 
penyertaan modal Negara/keuangan Negara. Salah satu kegiatan yang 
dilakukan oleh BRI antara lain, adalah penyaluran dana dalam bentuk 
kredit BRIGUNA, yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur
 dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan 
tetap atau fixed income  (gaji/uang pensiun). Bahwa pedoman pelaksanaan 
pemberian kredit BRIGUNA pada BRI diatur dalam beberapa ketentuan antara
 lain : a. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia
 (Persero) TBK,; b. Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.19-DIR/ADK/04/2010
 tentang BRIGUNA, dengan sumber dana kredit BRIGUNA berasal dari dana 
yang dikelola oleh BRI. 
 
Bahwa pemberian Kredit BRIGUNA bisa 
dilakukan apabila telah ada perjanjian kerja sama antara BRI dengan 
instansi atau perusahaan yang dapat dilayani adalah : 1. Warga Negara 
lndonesia; 2. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap terdiri 
dari : PNS, Anggota TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Pegawai Perusahaan swasta
 yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pensiunan 
dan/atau Janda/Duda, degan sistim dan prosedur (SISDUR) atau mekanisme 
pengajuan kredit BRIGUNA adalah sebagai berikut; yaitu pada saat 
permohonan calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA dengan 
dilampiri Foto copy Identitas diri (suami/istri); Kartu Keluarga; Surat 
Keputusan Pengangkatan Pertama; Surat Keputusan Terakhir; Dahar 
Perincian Gaji; Surat Pernyataan Debitur; Surat Rekomendasi dari atasan;
 Surat Kuasa Potong Gaji; Surat Kuasa Pendebetan Rekening. Setelah calon
 debitur mengisi form permohonan BRIGUNA dan melengkapi dokumen-dokumen 
persyaratan, kemudian aplikasi pinjaman diberikan oleh calon debitur 
kepada customer service, setelah itu customer service melakukan 
verifikasi mengenai kelengkapan dokumen persyaratan yang diberikan calon
 debitur. 
 
Selanjutnya Customer Service melakukan pendaftaran pada
 register SKPP, kemudian diserahkan  kepada Kepala Unit (Ka Unit) untuk 
dilakukan disposisi kepada Mantri yang ditunjuk untuk mengerjakan 
berkas. Pada saat Mantri mendapatkan berkas dari Ka.Unit. kemudian 
Mantri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen-dokumen 
persyaratan dan memastikan,  bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut 
adalah sah dan masih berlaku. Setelah Mantri memastikan seluruh dokumen 
persyaratan tersebut lengkap, sah dan masih berlaku, selanjutnya Mantri 
harus memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan 
pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, dengan cara mendatangi 
instansi yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi kepada Bendahara 
atau Juru Bayar mengenai calaon debitur tersebut, serta memastikan telah
 ada perjanjian kerja sama dengan instansi atau perusahaan yang 
bersangkutan.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5G16QCdAn-a6hou0zrH2RiNeqHuyRboJ2siWxre2URrKc1khtfhIPXlB5299pV95zbHao17YlQ5g1N95Sa0kQhzkJshl4rcom8aYuULdZW53ai5jh4zcg4cwc4rydBEi-jSzAaXinjcc/s1600/IMG20180820124133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5G16QCdAn-a6hou0zrH2RiNeqHuyRboJ2siWxre2URrKc1khtfhIPXlB5299pV95zbHao17YlQ5g1N95Sa0kQhzkJshl4rcom8aYuULdZW53ai5jh4zcg4cwc4rydBEi-jSzAaXinjcc/s640/IMG20180820124133.jpg" width="640" /></a></div>
Mantri selanjutnya melaksanakan analisa kredit sesuai dengan Perhitungan yang telah di tetapkan (60 persen dari THP). Setelah menurut Mantri dokumen kredit tersebut layak untuk diproses, maka selanjutnya putusan kredit di Ka Unit/AMBM/MBM sesuai dengan Kewenangan PDWK (Pendelagasian Wewenang Kredit). Setelah pinjaman tersebut diputus oleh Ka Unit/AMBM/MBM, maka berkas pinjaman dikembalikan ke Customer Service untuk dilakukan penandatanganan dokumen pencairan kredit oleh debitur tersebut di hadapan Customer Service. Setelah proses penandatanganan lengkap, maka Customer Service memberikan kwitansi pencairan kredit kepada Teller yang telah dilihat oleh Ka Unit. Kemudian kwitansi pencairan kredit ditandatangani oleh debitur untuk selanjutnya dilakukan pencairan uang pinjaman tersebut secara Overbooking/ pemindahbukuan ke Rekening Tabungan debitur oleh Teller. 
 
Bahwa BRI Cabang Jombang memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jombang dengan BKIA Muslimat Jombang Nomor :  /KC-Vlll/PP/lO/2001 tertanggal 27 September 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dimana dalam pelaksanaannya yang memberikan pelayanan tersebut adalah BRI Cabang Jombang Unit Merdeka. Bahwa Kredit Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap adalah jenis kredit untuk karyawan berpenghasilan tetap yang dilayani di BRI Unit sebelum dihannonisasi dengan BRIGuna menjadi BRIGUNA berdasarkan Surat Edaran BRI Pusat Nose : S.l9-DLR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA. 
 
Selain memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para pegawai atau 
karyawan RSIA Muslimat Jombang, pada tahun 2012 BRI Unit Merdeka juga 
memberikan pelayanan kredit Kupedes (dalam bentuk modal usaha), 
diantaranya diberikan kepada saksi Hendra Wijaya yang merupakan suami 
dari Erni Ernawti, dimana Mantri yang menangani proses Kredit Kupedes 
atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut adalah terdakwa Wendy Yoga 
Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Merdeka pada waktu itu. Kemudian 
pada saat menangani Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya 
tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan survey ke rumah saksi 
Hendra Wijaya dan bertemulah dengan Erni Ernawti, sehingga pada saat 
terdakwa Wendy Yoga Pratama mulai kenal dengan saksi Erni Ernawti dan 
mengetahui bahwa saksi Erni Ernawti merupakan karyawan RSIA Muslimat 
Jombang bagian Apotek yang juga merupakan nasabah BRIGUNA di BRI Unit 
Merdeka. Selain Mantri Kupedes, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga Mantri 
BRIGUNA yang menangani pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau 
Karyawan RSIA Muslimat Jombang, dimana dalam pengajuan Kredit BRIGUNA 
dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut karyawan 
yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi 
pinjaman di BRI Unit Merdeka adalah Suti Rilys. 
 
Selanjutnya pada 
tahun 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama dimutasi ke BRI Unit Panglima 
Sudirman sebagai Mantri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 
Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/Ol/20l4 tanggal 06 
Januari 2014, dan pada saat itu terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan
 kepada Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman 
Jombang, bahwa banyak keluhan dari para nasabah RSIA Muslimat Jombang 
terhadap pelayanan BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, kemudian terdakwa Wendy 
Yoga Pratama menyampaikan usulan kepada Ahmad Akbar Salaman agar BRI 
Unit Panglima Sudirman juga memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para 
pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang. 
 
Setelah itu Ahmad 
Akbar Salaman menyampaikan usulan tersebut kepada saksi Moh. Mas’ud 
selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) pada BRI Cabang Jombang yang 
membawahi BRI Unit Panglima Sudirman, hingga akhirnya disepakati bahwa 
BRI Unit Panglima Sudirman bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para
 Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2vP4b_KMLmFOispWEnDCqlNKL4rd2aAc2C14kg6VipCfpr76u8vIKAbf5rmswcgpyyR5qynUmejGCntBzKssQzMB3r_q_IdlfH_YjFtHXUUaYpd6-h-chyphenhyphenwKK7EgFuKFtxOyni9j6Gw/s1600/IMG20180820124130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2vP4b_KMLmFOispWEnDCqlNKL4rd2aAc2C14kg6VipCfpr76u8vIKAbf5rmswcgpyyR5qynUmejGCntBzKssQzMB3r_q_IdlfH_YjFtHXUUaYpd6-h-chyphenhyphenwKK7EgFuKFtxOyni9j6Gw/s640/IMG20180820124130.jpg" width="640" /></a></div>
Semestinya BRI Unit Panglima Sudirman tidak bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada RSIA Muslimat Jombang, karena pelayanannya telah diberikan oleh BRI Unit Merdeka sesuai dengan ketentuan bahwa Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kerja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya. 
 
Pada sekitar bulan Mei 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama menemui saksi Erni Ernawati selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang Bagian Apotek memberitahukan, bahwa di BRI Unit Panglima Sudirman sudah bisa melayani pengajuan kredit pegawai seperti di BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai mempunyai keinginan untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun karena Erni Ernawai sebagai Karyawan RSIA Muslimat Jombang sudah mempunyai pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, Erni Ernawai pun tidak bisa mengajukan pinjaman BRIGUNA kembali. 
 
Untuk mewujudkan niatnya mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawai menemui Salim bagian Cleaning Service RSIA Muslimat Jombang, dan menyampaikan keinginanya untuk menggunakan nama Salim sebagai pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, dan uang pencairan dari pinjaman tersebut akan  digunakan Erni Ernawai termasuk untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah Erni Ernawai  berhasil meyakinkan Salim yang kemudian disetuji Salim, untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman. 
 
Pada hal, Salim bukan sebagai kariyawan tetap ada RSIA Musliamat Jombang, dan BRI Unit Cabang Jombang yang melayani pinjaman BRIGUNA secara resmi adalah BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai dalam pengajuan pinjaman BRIGUNA tersebut tidak melalui saksi Suti selaku Juru Bayar yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pengajuan pinjaman para Karyawan RSIA Muslimat Jombang, namun Erni Ernawai dalam melengkapi dokmnen-dokmnen persyaratan kredit berupa Surat Keterangan Karyawan dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang tidak melengkapi dengan dokumen yang asli, tetapi dengan cara membuat atau mengetik Surat Keterangan Karyawan dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang di Rental Pengetikan Halmahera Jombang yang dikelola oleh Indrawan Sugiarto, dengan mencontoh Surat Keputusan dan Surat Keterangan Karyawan RSIA Muslimat Jombang yang sudah ada. 
 
Kemudian dicontoh atau dicetak pada kertas HVS yang sudah ada Logo RSIA Muslimat Jombang pada bagian atas dan stempel RSIA Muslimat Jombang pada bagian bawah kertas, kemudian untuk tanda tangan Direktur RSIA Muslimat Jombang dr. Suparmin dan Bendahara Chusnul Chotimah, ditandatangani sendiri oleh Erni Ernawati sendiri, sedangkan untuk dokumen persyaratan kredit yang lainnya berupa Surat Permohonan Pinjaman, Surat Rekomendasi dari Direktur RSIA Muslimat Jombang, Surat Pernyataan dari Bendahara untuk memotong gaji, Surat Keterangan Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara, Erni Ernawati mengambil blangko di BRI Unit Panglima Sudirman, kemudian mengisinya dengan menggunakan mesin ketik lalu menandatanganinya. 
 
Setelah permohanan pinjaman atas nama Salim, selanjutnya Erni Ernawati menghubungi terdakwa Wendy Yoga Pratama dan memberitahukan, bahwa akan mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun bukan atas namanya sendiri, dan kemudian menyerahkan berkas permohonan pinjaman BRIGUNA kepada terdakwa Wendy Yoga Pratama. Selanjutnya terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemrakarsa melakukan analisa kredit terhadap berkas kredit BRIGUNA atas nama Salim. Dalam melakukan analisa kredit tersebut, semestinya terdakwa Wendy Yoga Pratama memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, termasuk memastikan adanya Peijanjian Kerja Sama instansi/perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, namun dalam melakukan analisa kredit tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pemah memeriksa dan menguji keabsahan/kebenaran dokumen-dokmnen kredit atas nama Salim. 
 
Selain itu, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga tidak pernah memastikan apakah debitur atas nama Salim benar sebagai karyawan tetap pada RSIA Muslimat Jombang, terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pernah melakukan klarifikasi atau koniirmasi kepada pihak RSIA Muslimat Jombang yang dalam hal ini adalah bagian kepegawaian untuk memastikan status saksi Sakin, apakah benar sebagai karyawan tetap pada RSIA Muslimat Jombang atau tidak. 
 
Padahal terdakwa Wendy Yoga Pratama sudah mengetahui bahwa Erni Ernawati  
bukanlah Juru bayar atau bendahara RSIA Muslimat Jombang, dan terdakwa Wendy Yoga Pratama mengetahui siapa juru bayar dan bendahara RSIA Muslimat Jombang. Bahwa meskipun terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak melakukan analisa kredit secara benar, terdakwa Wendy Yoga Pratama menyatakan layak terhadap berkas kredit atas nama Salim, hingga akhirnya pinjaman BRIGUNA atas nama Salim tersebut disetujui dan dilakukan pencairan. 
 
Setelah pinjaman atas nama Salim tersebut disetujui dan akan dilakukan pencairan, selanjutnya terdakwa Wendy Yoga Pratama menghubungi Erni Ernawati  dan memberitahukan, bahwa pinjaman atas nama Salim telah disetujui dan akan dilakukan pencairan. Kemudian Erni Ernawati  meminta Salim untuk datang ke Kantor BRI Unit Panglima Sudirman. Sebelum saksi Salim tiba di Kantor BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawati terlebih dahulu memberikan arahan kepada Salim, yaitu apabila ditanya oleh petugas BRI agar menjawab bahwa benar dia (Salim) sebagai karyawan tetap RSIA Muslimat Jombang, dengan memberikan kode “dari Bu Erni”. Selanjutnya, setelah Salim datang ke Kantor BRI Unit Panglima Sudirman dan telah menerima uang pencairan pinjaman BRIGUNA sebesar Rp75 juta, kemudian Salim kembali menemui Erni Ernawati dan menyerahkan semua uang pencairan pinjaman tersebut. 
 
Pada bulan berikutnya yaitu Juni 2014 sampai dengan Januari 2015, Erni Ernawati kembali mengajukan kredit BRIGUNA ke BRI Unit Panglima Sudirman dengan cara yang sama, namun   menggunakan nama orang lain melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama sebanyak l7 (tujuh belas) permohonan pinjaman, sehingga total permohonan pinjaman yang telah diajukan oleh Erni Ernawati melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama adalah 18 (delapan belas) permohonan pinjaman. 
 
Dalam mengajukan permohonan pinjaman BRIGUNA tersebut, Erni Ernawati tidak selalu menyerahkan berkas permohonan pinjaman secara langsung yang diserahkan melalui Customer Service, tetapi Erni Ernawati sudah terlebih dahulu menghubungi terdakwa Wendy Yoga Pratama. 
 
Bahwa semua berkas kredit yang diajukan Erni Ernawati, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga tidak melakukan analisa kredit secara benar sebagaimana analisa kredit yang dilakukan terhadap berkas kredit atas nama saksi Salim, dan terdakwa Wendy Yoga Pratama menyatakan layak hingga akhirnya semua pinjaman yang diajukan oleh saksi Erni Ernawati tersebut disetujui dan dilakukan pencairan. 
 
Ke- 18 (delapan belas) nama debitur yang namanya digunakan oleh Erni Ernawati, tanggal permohonan, jumlah pencairan dan tanggal realisasi serta pejabat kredit yang menangani antara lain adalah Wendy Yoga Pratama yang dimutasi dari BRI Unit Panglima Sudirman ke BRI Unit Perak, dengan cara-cara yang sama Erni Ernawati kembali mengajukan 79 (tujuh puluh sembilan) permohonan pinjaman BRIGUNA fiktif di BRI Unit Panglima Sudirman, dan terhadap permohonan kredit fiktif tersebut BERHASIL MEMBUAT PARA PEJABAT KREDIT BRIGUNA pada BRI Unit Panglima Sudirman yakin (Kaepala Unit ini yang disebut Majelis Hakim dalam persidangan ikut bertanggungjawab.Red), dan menyetujui permohonan pinjaman tersebut melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama dan kemudian ke Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang hingga dilakuan pencairan. 
 
Bahwa Erni Ernawati dalam menggunakan nama-nama yang digunakan mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman tersebut, disamping mencari sendiri, Erni Ernawati juga memperoleh KTP orang-orang yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman dari beberapa orang, antara lain dari Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan, Angger Bagus Sinawang dengan memberikan imbalan termasuk kepada orang-orang yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman. 
 
Bahwa jumlah keseluruhan permohonan Kredit BRIGUNA fiktif yang diajukan oleh Erni Ernawati di BRI Unit Panglima Sudirman adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pinjaman dengan jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (Tujuh miliar Dua ratus Lima juta rupiah). Dari pencairan uang pinjaman tersebut, ada beberapa orang yang memang ikut menggunakan sebagian uang pencairan pinjaman, namun sebagian besar uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh para debitur kepada Erni Ernawati. Orang-orang yang ikut menggunakan sebagian uang pencairan pinjaman antara lain adalah sebagai berikut : 
 
1. Muhamad Arif Rhman sebesar Rp25 juta,; 2. Hari Setiawan Rp30 juta,; 3. Rini Sasiki Hari Satuti Rp15 juta,; 4. Haris Misbah Rp25 juta,; 5. Susiana Rp20 juta,; 6. Iftitah Dini Herawatie Rp30 juta,; 7. Cincin Distarya Rp35 juta,; 8. Miftahul Yaroh Rp15 juta dan 9. Petti Turita Sari  Rp25 juta. 
 
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.l9-DIR/ADK/O4/2010 tentang BRIGUNA menyebutkan : Pada butir V.C.1.b “Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kexja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya”. Pada butir V.C.2.a : “Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku”. Pada butir V.C.2.b : “Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada Pexjanjian Kerja Sama dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan”. 
 
Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada Bab III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit angka 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa point ii. Melakukan pemeriksaan Langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap. Huruf b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa point iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah. 
 
Peratman Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) : Pasal 4 (1) : “Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai: a. identitas calon Nasabah; b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui prom calon Nasabah; dan d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6”. Pasal 4 (2) : “Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen penduktmg”. Pasal 4 (3) : “Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. 
 
Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut, digunakan oleh Erni Ernawti antara lain untuk memberikan imbalan kepada para debitur atau orang-orang yang digunakan namanya sebesar Rp l juta per-orang, untuk memberikan imbalan kepada orang-orang yang mencarikan KTP yaitu Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan, Angger Bagus Sinawang, masing-masing sebesar Rp juta per-KTP, sedangkan untuk saksi Petti Turita Sari diberikan imbalan antara Rp 5 juta s/d Rp 25 juta  per-KTP, serta digunakan oleh Erni Ernawati untuk membayar angsuran semua pinjaman atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut sampai dengan bulan April 2017, dan sisanya digunakan oleh Erni Ernawati sendiri untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pinjaman yang sudah dikembalikan atau diangsur sebesar Rp1.385.954.949, sehingga sisa pinjaman adalah sebesar Rp5.819.045.051 
 
Bahwa atas perbuatan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memperkaya orang lain yaitu Erni Ernawati, saksi Muhamad Arief Rahman, Hari Setiawan, Rini Sasiki Hari Astuti,  Haris Misbah, Susiana, Iftitah Dini Herawatie, Cincin Distarya, Miftahul Yaroh, Petti Turita Sari, Yunus Permadi,  Tri Prasetyo Adi S, Yongki Arirf Prasetyawan, dan Angger Bagus Sinawang, yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jombang sebesar Rp5.819.045.051. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Kredit Fiktif BRI Jombang, Majelis Hakim : Kepala Unit BRI Harus Brtangungjawab

#Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan terkait Nama Mantri BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 ...

BERITAKORUPSI.CO

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

14 Anggota Polres Kediri Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Mabes Polri

JPU KPK Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Pada Jumat Mendatang

Sidang Korupsi Kredit Fiktif BRI Jombang, Majelis Hakim : Kepala Unit BRI Harus Brtangungjawab

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI