BERITAKORUPSI.CO

Di Vonis 9 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi Rp39.5 M Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Banding

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><h3>#Belum jelas alasan banding Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak mantan Wakil Ketua DPRD Jatim. Namun yang masih pertanyaan adalaha, bagaimana nasib Zaenal Afif Subeki selaku Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim salah satu saksi kunci pembuka kontak pandora kasus Korupsi uang ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim sebesar Rp8.3 T yang bersumber dari keringat rakyat lewat APBD Pemprov Jatim?#   </h3></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLBWllFKRuZHEXH5mzHMx_lMu2qglSI0qczPQRHVJy5mbJ9vH_2udxmLq9WAIQUvwphyphenhyphenN6N2j84BZqspnbFpOspx_lLlNh9u3tBvGYMqLPrnjQWJm_333AuB40x8HjdWGnPiu18SGTEsAQI-fBAMsgWJjbDtIi209LS7TRsIxtNaAN9AVan_MCXnbu3A4/s289/Sahat%20Tua%20P%20Simanjuntak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="289" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLBWllFKRuZHEXH5mzHMx_lMu2qglSI0qczPQRHVJy5mbJ9vH_2udxmLq9WAIQUvwphyphenhyphenN6N2j84BZqspnbFpOspx_lLlNh9u3tBvGYMqLPrnjQWJm_333AuB40x8HjdWGnPiu18SGTEsAQI-fBAMsgWJjbDtIi209LS7TRsIxtNaAN9AVan_MCXnbu3A4/w640-h638/Sahat%20Tua%20P%20Simanjuntak.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - “Hidup bagaikan seekor burung - Dalam sangkar yang terkekang - Biar sangkarku terbuat dari emas - Lebih baik ku hidup di hutan luas”. Ini adalah sebagian penggalan lirik lagu yang berjudul ‘Hidup Terkekang’ Mungkin seperti penggalan lirik lagu diataslah yang ada dibenak Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim perioed 2019 - 2024 dari F.Golkar yang di Vonis pidana penjara selama sembilan (9) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 25 September 2023) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap “jual beli atau yang disebut dengan uang ijon” sebesar Rp39.5 miliar Baca juga: Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/09/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/09/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a> Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim Rp39.5 M, Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 12 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html</a> Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a> Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html</a>     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKPwqTz9AkBbHbB7GsA7fS8jU1lweQDTyZmwaaVK3aTk2WmDe949xYvtxr9smp73F6cvj4lphfNlKYUHobKWtS12f20TumHMnccagt7WSL11NCx8AA6SYKPb5B6xM2Xpisk1JMn3k0tCofhXoqLvQCWYm6Ii4A8Cvr2-0Il5s9rzED8UJUzj7MdxCbPOI/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKPwqTz9AkBbHbB7GsA7fS8jU1lweQDTyZmwaaVK3aTk2WmDe949xYvtxr9smp73F6cvj4lphfNlKYUHobKWtS12f20TumHMnccagt7WSL11NCx8AA6SYKPb5B6xM2Xpisk1JMn3k0tCofhXoqLvQCWYm6Ii4A8Cvr2-0Il5s9rzED8UJUzj7MdxCbPOI/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sebab saat ini Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur. Namuna, apa alasan Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk banding, belum jelas. Sementara Bobby wijanarko selaku penasehat Hukum Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak, yang dihubungi bertakorupsi.co beberapa kali melalui pesan WhatsApp maupun telepon, namun tak ada tanggapan Informasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak melakukan upaya hukum banding diperoleh beritakorupsi.co dari Panmud Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, SH., MH dan di “Ya-kan” JPU KPK Arif Suhermanto “Ya, banding. Tapi masih sebatas menyatakan banding, kalau memori bandingnya belum,” kata Akhmad Nur, SH., MH Baca juga: Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a> Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html</a> Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html</a> Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmUi-YFeBdifa0fVOlGPoOjV2mcItV5Jk62kc4nR6KYsSddQs-7ZHr2xPudVWT9d8K9bvQHo7RDBkbNGrn6FLy26-4DcNtQewIpGu2e5ajBS23K2mnjGIM7Nyr0Hsrdcfjv_ucvFqVewPwonMwVP7PP61Iap02t-9nbVBKyMIO36iUl75SoRx2z2V1BU/s640/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="640" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmUi-YFeBdifa0fVOlGPoOjV2mcItV5Jk62kc4nR6KYsSddQs-7ZHr2xPudVWT9d8K9bvQHo7RDBkbNGrn6FLy26-4DcNtQewIpGu2e5ajBS23K2mnjGIM7Nyr0Hsrdcfjv_ucvFqVewPwonMwVP7PP61Iap02t-9nbVBKyMIO36iUl75SoRx2z2V1BU/w640-h366/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya dalah, apakah banding yang dilakukan Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak karena hukuman pidana penjara sembilan (9) tahun denda satu (1) miliar rupiah subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp39.5 miliar subsider empat (4) tahun penjara serta pencabutan hak politik selama empat (4) tahin yang dijatuhkan Majelis Hakim masih dianggap terlalu ringan atau berat??? Padahal vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak termasuk ringan, karena tuntutan tuntutan JPU KPK adalah pidana penjara selama dua belas (12) tahun denda sebesar satu (1) miliar rupiah subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp39.5 miliar subsider pidana penjara selama enam (6) tahun serta pencabutan hak politik selama lima (5) tahun. Atau karena ada sesuatu hal yang tidak tercapai kesepakatan antara Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dengan pihak-pihak lain terkait dengan jumlah uang pengganti sebesar Rp39.5 miliat yang wajib di bayar???. Sebab beritakorupsi.co sempat mendengar informasi yang beredar di Pengadilan Tipikor  saat  persidangan awal Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak diadili pada Mei 2023, yang menyebutkan bahwa Sahat Tua P Simanjuntak tidak akan terbuka atau tidak akan jujur di persidangan asalkan para anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 mau membantu terkait uang pengganti sebesar Rp39.5 miliar yang akan dibebankan kepada Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKLqZYrquok0fQSgxabR98rhE54bXf88XM-wDe_VBpE3b_Ceru0Qp6k-RqEaDJ5Jt92DEJSHOxjHzOo_Jgw6Sja1Xzi3_Yskpe07Ld5ZJ2jOyGoN02FKHyot6Xa4hRPfbZizYldKOcTyV0_Ee_bqzFQsXHDGBonHBFs9jktLwgUSW7E3uvlTJvD2SbgBo/s640/Kusnadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKLqZYrquok0fQSgxabR98rhE54bXf88XM-wDe_VBpE3b_Ceru0Qp6k-RqEaDJ5Jt92DEJSHOxjHzOo_Jgw6Sja1Xzi3_Yskpe07Ld5ZJ2jOyGoN02FKHyot6Xa4hRPfbZizYldKOcTyV0_Ee_bqzFQsXHDGBonHBFs9jktLwgUSW7E3uvlTJvD2SbgBo/w640-h360/Kusnadi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kusnadi - Ketua DPRD Jatim/PDIP</td></tr></tbody></table>Lalu bagaimana bila para anggota DPRD Jatim itu tidak ada yang bersedia membantu? Maka Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak akan membuka seluruhnya lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI “Tergantung. Kalau yang lain (para anggota DPRD) mau membantu untuk uang pengganti Sahat tidak akan membuka tapi kalau tidak ada maka akan dibuka semua nanti waktu banding atau kasasi,” kata sumber tersebut Bahkan disinggung juga terkait permohonan pengalihan penahanan Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dari Rutan/Lapas Sidoarjo ke Rutan Medaeng atau Rutan Kejaksaan Tinggi Jatim Cabang Surabaya, dimana awalnya KPK menjebloskan Sahat Tua P Simanjuntak di Rutan Kejaksaan Tinggi Jatim Cabang Surabaya. Namun kemudian dipindah ke Rutan/Lapas Sidoarjo “Kalau bisa dipindah ke Kejati atau ke Medaeng berapapun diabayar,” kata sumber tersebut Nah, dari infomasi tersebut dengan fakta persidangan salaing berkaitan, bahwa Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak memang tidak jujur. Ketidak jujuran Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak di persidangan diantaranya, Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak mengatakan tidak mengenal Muhammad Chozin pegawai di Biro Administrasi Pembangunan (AP) Pemprov Jatim yang membatu Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk menyalurkan dana hibah Pokir tahun 2019 hingga Pebruari 2022 sebelum Muhammad Chozim meninggal  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6udjWRcTMZjpKg4wYbPIgmeLr9Kr6qG6aE2xLPee-4zlJUYQT1PraW1bMaRkBrMWAKmv9FOQTzatdW_07MRATiW94Noyqhs68vylRcObpX91_Wjg9lTQGJ5v2iYiqZJV3lpjIHG3zZsxYNX_DyXgyBPkLbmzBdYs0rm7w68UEbQDa8Rgnpd0TAHPIWWY/s640/IMG20230404150147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6udjWRcTMZjpKg4wYbPIgmeLr9Kr6qG6aE2xLPee-4zlJUYQT1PraW1bMaRkBrMWAKmv9FOQTzatdW_07MRATiW94Noyqhs68vylRcObpX91_Wjg9lTQGJ5v2iYiqZJV3lpjIHG3zZsxYNX_DyXgyBPkLbmzBdYs0rm7w68UEbQDa8Rgnpd0TAHPIWWY/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></div>Padahal faktanya, pada tahun 2019, Muhammad Chozim lah yang menghubungi Abdul Hamid (terpidana 2.6 tahun penjara dalam kasus yang sama) mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas di Kabupatan Sampang Selain itu, pada bulan Pebruari 2022, saat Muhammad Chozim meninggal dunia, Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak mengerimkan karangan bunga. Dan posisi Muhammad Choim barulah digantikan oleh Rusi yang semula sebagai OB (Office Boy) Ketidak jujuran lainnya oleh Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak, yaitu tidak mengakui menerima uang ijon fee atau uang muka pencairan dana hibah Pokir dari Muhammad Chizim. Padahal faktanya, JPU KPK telah memperlihatkan bikti dalam persidangan terkait hasil percakapan anatara Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dengan Muhammad Chozim temasuk aliran duit. Dan JPU KPK juga menghadirkan Denik Khoirunnisa, istri Almarhum Muhammad Chozim Yang tidak kalah menariknya adalah bahwa Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak tidak mengakui menerima uang ijon fee atau uang muka pencairan dana hibah Pokir dari Muhammad Chizim dan Abdul Hamid yang totalnya sebesar tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah (Rp39.5 M) </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak hanya mengakui menerima sebesar Rp2.7 miliar. Sehingga ada selisih dari bukti yang dimiliki KPK sebesar Rp36 miliar </div><div style="text-align: justify;"> Ketidak jujuran Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak inilah yang menjadi salah satu pertimbangan memberatkan saat JPU KPK membacakan surat tuntutannya termasuk dalam putusan Majelis Hakim Saksi Kunci Pembuka Kotak Pandora kasus Korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg58OCJKwh_fXNiTCUk-DfCiPoyIm2iXKcQ0YMy8MviYfSOG1r3j45NfTOv9vAr7bp04ke1M4oBu_whtg3VHUBa_XC2NYIrDPysPZQDnbiNstzysYyWRx2G8soY_9A-VG6jYYhVf8KOTROWGPS1tO5R2VMScuGSw6gbgXC-xUnO_BthJxSYxRzS4TC4GsM/s304/Afif.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="304" data-original-width="297" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg58OCJKwh_fXNiTCUk-DfCiPoyIm2iXKcQ0YMy8MviYfSOG1r3j45NfTOv9vAr7bp04ke1M4oBu_whtg3VHUBa_XC2NYIrDPysPZQDnbiNstzysYyWRx2G8soY_9A-VG6jYYhVf8KOTROWGPS1tO5R2VMScuGSw6gbgXC-xUnO_BthJxSYxRzS4TC4GsM/w625-h640/Afif.jpeg" width="625" /></a></div>Pertanyaan yang tak kalah menarik adalah, bagaimana nasib Zaenal Afif Subeki selaku Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim salah satu saksi kunci pembuka kontak pandora kasus Korupsi uang ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim sebesar Rp8.3 T yang bersumber dari keringat rakyat lewat APBD Pemprov Jatim??? Apakah penyidik KPK akan menjadikan Zaenal Afif Subeki sebagai Tersangka kasus Korupsi menerima hadiah atau janji yang dianggap Suap sebesar Rp1.4 miliar dari para anggota DPRD Jatim dan bisa membukan lebih terang benderang kasus perkara Korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim untuk menyeret yang lainnya Karena fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa penyidik KPK telah menyita uang sebesar Rp1.4 miliar dari lemari di rumah Zaenal Afif, dan itu diakuinya berasal dari para anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 termasuk dari Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan juga diakui beberapa saksi dari anggota DPRD yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan nilai berfariasi antara 5 - 50 juta Uang sebesar Rp1.4 miliar itupun kini dirampas untuk negara sesuai dengan tuntutan terutama dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Sahat Tua P Simanjutak dan Terdakwa Rusdi, selaku staf Sahat Tua P Simanjuntak Selain itu, keterlibatan Zaenal Afif Subeki terurai dalam surat dakwaan dan tuntutan JPUKPK maupun putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa untuk penyaluran jatah alokasi dana hibah Pokir TA 2020 - 2021 dengan mekanisme pengusulannya secara manual menggunakan rekapan data proposal usulan aspirator (dewan) yang berisi nama-nama Pokmas, kegiatan, nilai anggaran, dan alamat Pokmas kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Zaenal Afif selaku Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCLZ6vI75340MqIjqBxzdyWdgEr4ovXirUP-N2VRhyphenhyphenTJQt6TYtWHlPDWDndursPqRpsj1L0xNyBczSsxTzZcslOzgkvh3OKKdb3ogwYGlDj8WtLk8K7SxUq0-01LRWWiL0q72kHT21WzYC3Igw27fBx7TL5F9tD2P50P1Z-jXVZERyK8sPiNcyubthjKE/s640/Agung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCLZ6vI75340MqIjqBxzdyWdgEr4ovXirUP-N2VRhyphenhyphenTJQt6TYtWHlPDWDndursPqRpsj1L0xNyBczSsxTzZcslOzgkvh3OKKdb3ogwYGlDj8WtLk8K7SxUq0-01LRWWiL0q72kHT21WzYC3Igw27fBx7TL5F9tD2P50P1Z-jXVZERyK8sPiNcyubthjKE/w640-h432/Agung.jpg" width="640" /></a></div>Setelah proses administrasi dilakukan hingga Pokmas disetujui sebagai penerima dana hibah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Ketua Pokmas agar dapat dilaksanakan pencairan Dana Hibah Pokir ke rekening Pokmas. Bahwa dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian; a. Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah); c. Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah); dan d. Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 (satu triliun empat ratus enam belas miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBWBHik0N7Gdb4ldBd1A7hjYXligOS_1rEAfOicJWGz5VKwCJ_SDYnr_HBiMaT_j2DGBLrljKmr8-S_9fujBWGWD64H31-zJjq8o5YY_zrqcZ2qVN5kfblcrzKNphDJk1wCUYke1O0bbKae6uOmV8ClZAsbnFUpaR_aSsdZY1woT6qhocM-WWZxHoQYw/s629/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="629" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBWBHik0N7Gdb4ldBd1A7hjYXligOS_1rEAfOicJWGz5VKwCJ_SDYnr_HBiMaT_j2DGBLrljKmr8-S_9fujBWGWD64H31-zJjq8o5YY_zrqcZ2qVN5kfblcrzKNphDJk1wCUYke1O0bbKae6uOmV8ClZAsbnFUpaR_aSsdZY1woT6qhocM-WWZxHoQYw/w640-h348/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" width="640" /></a></div>Penyaluran jatah alokasi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2022 - 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username melakukan input data program Pokir dalam masa bulan Januari—April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya Selain Zaenal Afif Subeki, ada Edy Tambeng Widjaja selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim dan Baju Trihaksoro - Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim yang hanya melakukan verifikasi data terhadap ribuan Pokmas selaku penerima dana hibah Pokir. Peran saksi kunci dalam Kasus perkara Korupsi dana hinah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pmprov Jatim TA 2020 - 2023 tidak jauh beda dengan saksi kunci dalam perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi DPRD Kota Malang periode 2014-2019 dan saksi kundi dalam perkara Korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 Dalam Perkara Korupsi Suap “uang ketuk palu” pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015, uang “Pokir” dan  uang “Sampah” sebesar Rp4.5 miliar yang menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 hingga Wali Kota periode 2014 - 219, Sekda dan Kepala Dinas PU Kota Malang, ada saksi kunci sebanyak tiga (3) orang selaku anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang salah satunya adalah “ST” Kasus yang menyeret 42 anggota DPRD Kota Malang (sekarang sudah mantan narapidana) adalah berawal dari ketidak jujuran saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Ketidak jujuran para mantan narapidana Koruptor itu adalah tidak mengakui menerima “uang ketuk palu” pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan uang “Pokir” serta  uang “Sampah”  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJu_29wZV52NGRkviFQse2ylt3HNrte00RlTTeLXqQ8DV3S7cAahlFw0oRtqRMxWOtXlY6RHcpMbJACqo7XkDuPTtK3Rp0DyMJfOWK2ld43vicaDSEfvczyAUwa8gFFlPTZhLydVUoZuXR36Y4QMVXIGrTnN0qSsE9IMn0Zx-zJ5pF24-_tp_r97nutiA/s424/Afif%20dan%20Anik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJu_29wZV52NGRkviFQse2ylt3HNrte00RlTTeLXqQ8DV3S7cAahlFw0oRtqRMxWOtXlY6RHcpMbJACqo7XkDuPTtK3Rp0DyMJfOWK2ld43vicaDSEfvczyAUwa8gFFlPTZhLydVUoZuXR36Y4QMVXIGrTnN0qSsE9IMn0Zx-zJ5pF24-_tp_r97nutiA/w604-h640/Afif%20dan%20Anik.jpg" width="604" /></a></div>Namun, berkat kejujuran dan keterus terangan ketiga saksi kunci tersebut, KPK pun akhirnya hanya dalam wakti singkat, seluruh anggota Dewan yang terhormat itu ditetapkan menjadi Tersangka Anehnya, sudah berstatus Terdakwa pun masih kekeh tidak mengakui, bahkan ada yang bersumpah dengan meletakan kitab suci di atas kepalanya. Namun menjelang tuntutan dari JPU KPK, para Terdakwa (mantan Napi) itu antri di persidangan untuk menitipkan duit Korupsi ke JPU KPK. Tidak hanya itu. Putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara ke masing-masing Terdakwa, tak satupun yang melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau Kasasi ke MA RI. Artinya, para Terdakwa menerima Sementara dalam perkara Korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 yang menyeret Dr. Ir. Budi Setiawan (sudah di vonis), M.MT selaku Kepala BPKAD Pemprov Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemprov Jatim periode tahun 2016 - 2018, saksi salah satu saksi kuncinya adalah (Alamarhum) Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2014 - 2017 Pada tahun 2021, KPK menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun sayang, kabar mengejutkan banyak pihak termasuk KPK bahwa Budi Juniarto dikabarkan meninggal “mendadak”. Sekalipun Budi Juniarto telah meninggal, bukan berarti kasus Korupsi dana bantuan keuangan Pemprov Jatim ke Tulungagung berakhir seperti kasus P2SEM Pemprov Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M yang dihentikan oleh Kejati Jatim dengan alasan, dr. Bagus meninggal (berstatus terpidana) yang sudah sempat diperiksa sebanyak dua kali termasuk beberapa mantan anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2008. Pada hal, beberapa orang dalam kasus tersebut sudah berstatus Terpidana. Aneh bukan? Beda Kejaksaan beda pula KPK walaupun penyidik dan Jaksa di KPK berasalah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Namun dalam penangan perkara, jelas jauh berbeda.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3JpVCrnpWrPcjUGjTA-peJxnNFUvXus4ZjMGEUCLzMuaijLpFapuz9tk6Q4Z4AaTO19J2FhOEpQ7yMMFNDoWVUVl55ekKfArOfENWr6KQqxu6dlCQ8PElh1t2ARKmwUlANxuxYKwHFKQBEsxl5HHpWlu0P2-6MTBiBP0Qhg_hXb2iRjC1AD0soe-xNp4/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="640" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3JpVCrnpWrPcjUGjTA-peJxnNFUvXus4ZjMGEUCLzMuaijLpFapuz9tk6Q4Z4AaTO19J2FhOEpQ7yMMFNDoWVUVl55ekKfArOfENWr6KQqxu6dlCQ8PElh1t2ARKmwUlANxuxYKwHFKQBEsxl5HHpWlu0P2-6MTBiBP0Qhg_hXb2iRjC1AD0soe-xNp4/w640-h382/2.jpg" width="640" /></a></div>Buktinya, dalam kasus perkara Korupsi dana bantuan keuangan Pemprov Jatim ke Tulungagung sekalipun saksi kuncinya telah menggal pada tahun 2021, dan pada  tahun 2022, KPK menetapkan Tersangka baru, yaitu Dr. Ir. Budi Setiawan (sudah di vonis), M.MT selaku Kepala BPKAD Pemprov Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemprov Jatim periode tahun 2016 - 2018 Lalu bagaimana dengan saksi kunci dalam kasus perkara Korupsi dana Hhibah Pokir DPRD Jatim, yang kabarnya baru-baru ini sudah mengundurkan diri sebagai ASN Beberapa anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 dan pejabat Pemprov Jatim serta Ketua Pokmas yang dihadirkan JPU KPK ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Korupsi dana hibah Pokir ditantaranya; I. Dari DPRD Jatim: 1. Kusnadi - Ketua DPRD Jatim dari F-PDIP 2. Achmad Iskandar - Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Demokrat 3. Hj. Anik Maslachah - Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-PKB 4. Anwar Sadad – Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Gerindra 5. Achmad Silahuddin - Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim 6. Suyatni Priasmoro - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim 7. Reno Zuilkarnaen - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim 8. Blegur Prijanggono – Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim 9. Sri Untari – Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim 10. Abdul Halim - Ketua Komisi C DPRD Jatim dari F-Gerindra 11. Gigih Budoyo - Staf Sekretariat DPRD Jatim.    11. Zaenal Afif Subeki - Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Dari antara anggota Dewan ini, ada sebanyak empat (4) orang yang dicekal oleh KPK agar tidak bebepergian ke luar negeri “termasuk ke luar angkasa”, yaitu Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim dari F-PDIP; Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Demokrat); Hj. Anik Maslachah (Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-PKB) dan Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Gerindra) Dari fakta persidangan, para anggota Dewan yang terhormat ini memberikan keterangan untuk Terdakwa Sahat Sahat tua P Simanjuntak dan sepertinya juga bersaksi untuk dirinya masing-masing Namun sepertinya para wakil rakyat Jatim itu tak satupun yang jujur termasuk Terdakwa Sahat Tua Simanjuntak. Ketidak jujuran alias “berbohong, mungkin dianggap sebagai salah satu cabang bela diri gara tidak masuk penjara”  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3tfpwEXTZmLF1KKG3omeh5Br-OSjvAS2yy4c_ANqX0PK4_HCNAbHq4MqBek-H2fbZazHqmXblKDuDc-sVO8CfkE-Pf6HTgirdN0LjwKsxWcBIj6qMIOersNRcWU8_PhO4K3sqDnYLx9hcnaj10NDYEUcIrNmVUvl4SI_5Gg7FLeRzC_WFwL93HY8VeB0/s320/IMG-20230704-WA0052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="144" data-original-width="320" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3tfpwEXTZmLF1KKG3omeh5Br-OSjvAS2yy4c_ANqX0PK4_HCNAbHq4MqBek-H2fbZazHqmXblKDuDc-sVO8CfkE-Pf6HTgirdN0LjwKsxWcBIj6qMIOersNRcWU8_PhO4K3sqDnYLx9hcnaj10NDYEUcIrNmVUvl4SI_5Gg7FLeRzC_WFwL93HY8VeB0/w640-h288/IMG-20230704-WA0052.jpg" width="640" /></a></div>II. Beberapa pejabat Pemprov Jatim; 1. Adhy Karyono - Sekda Pemprov Jatim 2. Mohammad Yasin – Kepala Bappeda Jatim 3. Edy Tambeng Widjaja - Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim 4. Baju Trihaksoro - Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemprov Jatim 5. Ikmal Putra - Kabid Randalev Bappeda Pemprov Jatim 6. Rusmin - Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Pemprov Jatim 7. Imam Hidayat - Kabiro Kesra Pemprov Jatim 8. Saiful Anam - Kabid Perbendaharaan BPKAD Pemprov Jatim 9. Aryo Dwi Wiratno - PPKom PU Bina Marga Pemprov Jatim 10. Heru Tjahjono – Mantan Sekda Pemprov Jatim III. Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) Kabupaten Sampang; 1. Abdul Rahman, 2. Abdul Halim, 3. Musawi, 4. Mat Dasir, 5. Ruspandi, 6. Rubai, 7. Moch Awaludin Susanto, 8. Mat Hodari, 9. Supriyadi, 10. Nurul Huda Hidayat, 11. Musnawi alias Gondrong, 12. H. Samsuri, dan 13. Ahmad Firdaus, Dari fakta persidangan terungkap, bahwa terhadap ribuan Pokmas (sebanyak 4.500 Pokmas) di Jawa Timur hanya dilakukan verifikasi data dengan alasan waktu tidak cukup. Hal ini dikaui oleh Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Pemrov Jatim dan Ir. Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemrov Jatim Timur Kejanggalan yang terungkap dalam persidangan yang tidak dapat dijelaskan oleh Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemprov Jatim atas pertanyaan JPU KPK terkait nilai nominal pencairan dana hibah Pokir antara 60 - 70 miliar rupiah ke 40 Pokmas, dimana Dinas PU SDA adalah salah satu aspirator Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak Hal lain yang terungkap adalah adanya aliran uang kepada Dinas PU SDA Pemprov Jatim dari Ilaham Wahyudi alias Eeng selaku Korlap Pokmas melalui  Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan melalui Citra BS sebesar Rp75.5 juta. (Jnt) </div>

News Tipikor Di Vonis 9 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi Rp39.5 M Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Banding

#Belum jelas alasan banding Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak mantan Wakil Ketua DPRD Jatim. Namun yang masih pertanyaan adalaha, bagaimana n...

Kejari Tanjung Perak Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit Macet PT SEP Ke Bank Jatim Sebesar Rp7.5 M

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Apakah kasus Korupsi Kredit Macet hanya menjerat pihak Debitur sementara Kreditur atau pihak Bank hanya cukup sebagai penonton alias saksi?#    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijw2_AeEB-tc-SB-L5aZ0O0noe4mXRH2kZAOP3_7bfYvsm36FQNAWSbUIgLmH_7ubxwsx50JdNPrIn8NhJQ-PyTSIrdYx8CFz7ahr17fZcKNbFyPWlLDHwLdhfliOUSNOUXBfdc9E11EU-9_ovRSYdBfOC_xmSxvdMjo7-tLgCw6sR9F5phKkHy7bFuZE/s1600/Jaksa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijw2_AeEB-tc-SB-L5aZ0O0noe4mXRH2kZAOP3_7bfYvsm36FQNAWSbUIgLmH_7ubxwsx50JdNPrIn8NhJQ-PyTSIrdYx8CFz7ahr17fZcKNbFyPWlLDHwLdhfliOUSNOUXBfdc9E11EU-9_ovRSYdBfOC_xmSxvdMjo7-tLgCw6sR9F5phKkHy7bFuZE/w640-h426/Jaksa.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Lagi lagi.... Bank Jatim  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur(PT BPD Jatim) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Cabang Utama Surabaya di Jalan Basuki Rachmat No 98- 104 Surabaya kembali terjerat hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Macet sebesar Rp20 miliar pada tahun 2012 kepada perusahaan PT Semesta Eltrido Pura yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.552.800.498. Akibatnya, dua Tersangka yaitu berinisial BK selaku Direktur Utama (Dirut) PT Semesta Eltrindo Putra (PT  SEP) yang bergerak di bidang Manufactur/ Pabrik produk Kubikel/Panel tegangan menengah (medium Voltage) dan tegangan rendah (Low Voltage), dan HK selaku Komisaris PT SEP ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada Kamis, 5 Oktober 2023. Hal itu disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Jemmy Sandra, SH., MH dalam Press Releasenya Dalam Press Release, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Jemmy Sandra, SH., MH menjelasakan bahwa BK ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-1364/M.5.43/Fd.1/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: 03/M.3.45/Fd.1/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dan terhadap HK ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-1363/M.5.43/Fd.1/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: 04/M.3.45/Fd.1/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama terkait pemberian Kredit oleh PT Bank BPD Jatim Cabang Utama Kepada PT Semesta Eltrido Pura Tersangka BK merupakan Direktur Utama PT Semesta Eltrido Pura, dan HK merupakan Komisaris PT Semesta Eltrido Pura. PT Semesta Eltrido Pura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Manufactur/ Pabrik produk kubikel/Panel tegangan menengah (medium Voltage) dan tegangan rendah (Low Voltage); Pada Tahun 2011, PT Semesta Eltrido Pura mendapatkan Proyek berupa Pekerjaan Pengadaan Panel MVD, LVD, MCC, VVVF, SCP, LCP dan Capacitor Bank untuk Proyek ICA Chemical Grade Alumina, Tayan, Kalimantan Barat dari PT. Wijaya Karya (WIKA) Pada Tahun 2012, PT. Semesta Eltrindro Pura mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Bank Jatim Cabang Utama. Permohonan Kredit Modal Kerja PT Semesta Eltrido Pura disetuji oleh Bank Jatim berdasarkan Surat Nomor : 050/254/KMK Tanggal 23 April 2012 dengan jenis Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan limit maksimal / Plafond sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 10 bulan, sektor Pengadaan dengan suku bunga 12,25 % Bahwa PT. Wijaya Karya (WIKA) telah melakukan pembayaran proyek pekerjaan tersebut kepada PT Semesta Eltrindo Pura, namun PT Semesta Eltrindo Pura tidak melakukan pembayaran kreditnya kepada Bank Jatim PT Semesta Eltrindo Pura tidak melakukan pelunasan kredit sebagaimana seharusnya, maka hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.552.800.498 (tujuh milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan para Tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi Ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan dari penjelasan Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Jemmy Sandra, SH., MH melalui Press Release terkait penetapan dan penahanan Tersangka yang hanya dari pihak Debitur yaitu BK dan HK Pertanyaannya adalah, apakah kasus Korupsi Kredit Macet hanya menjerat Dirut dan Komisaris PT Semesta Eltrido Pura sebagai Debitur. Sementara Kreditur atau pihak Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang menyetujui dan memberikan kredit kepada Debitur hanya cukup sebagai penonton alias saksi?. (Jnt) </div>

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit Macet PT SEP Ke Bank Jatim Sebesar Rp7.5 M

#Apakah kasus Korupsi Kredit Macet hanya menjerat pihak Debitur sementara Kreditur atau pihak Bank hanya cukup sebagai penonton alias saksi?...

Dua Terdakwa Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta Di Vonis Antara 2 dan 2.6 Tahun Penjara

16.47 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7QrQdwfN5W04PZZMt6aqvFcwrco5BpZvUlEeuIRGJ7zEc8HMuaUQf7HuLeVDeGD5f9UNi2mY0oFXOq_rQF7TpFp7rv2TibYXqsa7UzROvmWUDfBuB31xeDe5xN5Qgl4SgWpLYkHvWZ5mcovn9MO6_eOqpMz60mv5GeuLf3eDq-XI0XbHE7men8T-9LIk/s617/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="617" data-original-width="347" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7QrQdwfN5W04PZZMt6aqvFcwrco5BpZvUlEeuIRGJ7zEc8HMuaUQf7HuLeVDeGD5f9UNi2mY0oFXOq_rQF7TpFp7rv2TibYXqsa7UzROvmWUDfBuB31xeDe5xN5Qgl4SgWpLYkHvWZ5mcovn9MO6_eOqpMz60mv5GeuLf3eDq-XI0XbHE7men8T-9LIk/w360-h640/1..jpg" width="360" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Dua Terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan pidana penjara selama dua (2) hingga (2) tahun dan enam (6) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pembelian dan Penjualan Ikan Tenggiri Steak dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp567.568.000 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik Tanggal 30 Maret 2023 Kedua Terdakwa itu adalah Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato selaku Direktur PT Ikan Laut Indonesia (PT ILI) di Vonis pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp567.568.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun Dan Terdakwa Ahmad Rif’an selaku Marketing Spv PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya, di Vonis pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti karena tidak menikmati uang Korupsi Baca juga: Direktur PT. ILI Diadili Karena Dugaan Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/direktur-pt-ili-diadili-karena-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/direktur-pt-ili-diadili-karena-dugaan.html</a> Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dan Ahmad Rif’an) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 03 Oktober 2023) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dan Terdakwa Ahmad Rif’an terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan Subsider Jaksa Pnuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHkg1TXMIwNcXFjfhVHmYVokaNNT1l4NkjJEPjN9fnhkpHiR47RSGELvd6ew2ro3Zb3VVikqrxHA_O3sQdpkB_BNa_3n2joSy9tOk3Ywce7jkme72hVlryNK53yu79f6wDHD2s3y03XzBEo6cXQU5CM9PbZrS9Nk_WGe0Ai3AQVIyOqVJ3MjOb-POcIxU/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHkg1TXMIwNcXFjfhVHmYVokaNNT1l4NkjJEPjN9fnhkpHiR47RSGELvd6ew2ro3Zb3VVikqrxHA_O3sQdpkB_BNa_3n2joSy9tOk3Ywce7jkme72hVlryNK53yu79f6wDHD2s3y03XzBEo6cXQU5CM9PbZrS9Nk_WGe0Ai3AQVIyOqVJ3MjOb-POcIxU/w640-h360/10.jpg" width="640" /></a></div>Oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi. Hal-hal yang meringankan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan “MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 2. Menghukum Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dengan pidana penjara selama  dua (2) tahun dan enam (6) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 4. Menghukung Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan; 5. Menghukum Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato untuk membayar uang pengganti sebesar Rp567.568.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH Sementara untuk Terdakwa Ahmad Rif’an juga dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sama seperti Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato. Yang membedakan adalah hukuman pidana Sebab Terdakwa Ahmad Rif’an dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir". (Jnt) </div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta Di Vonis Antara 2 dan 2.6 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Dua Terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan pidana penjara selama dua (2) hingg...

Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur

15.51 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan kasus dugaan Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270.966.811,04?#   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3xouZKmZf42it-t9ph6EYFUU5o7HskZ_fnm_whGS6flCshvvxIqb9Kz6Ve270GyHnymfAuC_fXe1uGPt5T0g6jl93_d1bpL_vqBU7g6Bdvyb8Eg5ptdrI0Nzjg5F95dZMKonQN0lRyNm_pJB1Ux1MB-hiFnWoBSyB2W7AyMO0m1jqkSUmcuCCqnvnOk4/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3xouZKmZf42it-t9ph6EYFUU5o7HskZ_fnm_whGS6flCshvvxIqb9Kz6Ve270GyHnymfAuC_fXe1uGPt5T0g6jl93_d1bpL_vqBU7g6Bdvyb8Eg5ptdrI0Nzjg5F95dZMKonQN0lRyNm_pJB1Ux1MB-hiFnWoBSyB2W7AyMO0m1jqkSUmcuCCqnvnOk4/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - “Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang menjelaskan tapi kau pula yang mengingkarinya”. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Ramliyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) saat memberikan keterangan di persidangan dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subidang Pendidikan SMK untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Khusus Praktek siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim TA 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp119.550.000.000 dan merugikan keuangan negera senilai Rp8.270.966.811,04 sesuai hasil penghitungan BPK RI/BPKP/Inspektor Nomor : SR-55/PW13/5/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021 Sebab Ramliyanto, yang pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik Polda Jatim, justru mencabutnya dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, pada Selasa, 03 Oktober 2023 Sebab Ramliyanto, saat memberikan keterangannya dihadapam Majelis Hakim justru  mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik Polda Jatim. Alasannya BAP Ramliyanto yang dicabut di persidangan adalah Nomor 32, 33 dan 34 terkait pertemuannya dengan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember di ruang kerja Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Karena dalam pertemuan tersebut, Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas menyebut, nantinya proyek atap ruang praktik sekolah digarap oleh Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd, namun hal itu tidak diakui oleh Ramliyanto Bahkan Ramliyanto tidak mengakui saat ditanya JPU Nur Rachmansyah terkait dirinya (Ramliyanto) pernah mengingatkan Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas, bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola ”Apakah saudara pernah mengingatkan Kepala Dinas agar pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola?” tanya JPU Nur Rachmansyah. Namun Ramliyanto mengelaknya ”Tidak spesifik ke proyek tertentu,” jawab Ramliyanto. Kemudian Ramliyanto mengatakan, "itu saya cabut, Yang Mulia” "Kenapa dicabut?" tanya Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH. Alasan Ramliyanto karena saat itu tidak fokus saat memeberikan keterangan di penyidik. Padahal BAP tersebut di paraf dan ditanda tangani oleh Ramliyanto Baca juga: Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Diadili Karena Diduga Korupsi Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04 - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html</a> Sementara saksi lainnya saat memberikan keterangan terkait pencairan DAK, sepertinya tidak jujur, sehingga Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH merasa jegkel dan marah kepada para saksi karena dianggap menutup-nutupi fakta yang sesungguhnya Sebab dalam MoU untuk pencairan DAK dilaksanakan sebanyak 3 termin, namun faktanya berubah menjadi 2 termin. Sedangkan untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dikerjakan oleh masing-masing penerima DAK. Sementara untuk pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap serta pengadaan perabot/meubelair dikerjakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Namun saksi mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengetahui peruntukan dana (DAK) tersebut. ”Logika saja. Bagian keuangan kok tidak tahu. Kenapa tidak jujur,” kata Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH dengan nada tinggi ”Dalam MoU, seharusnya diberikan bertahap tiga kali,” ujar Retno Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH pun kemabali menanyakkan para saksi terkait jawab saksi Retno yang harusnya 3 kali (termin) namun menjadi 2  termin “Bisa dua kali asalkan persyaratannya lengkap,” jawab saksi lainnya Yang menarik dari keterangan para saksi adalah yang menyebutkan keterlibatan nama Agus Karyanto  selaku Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Selain disebutkan para saksi, dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sekitar bulan Mei 2018, atau kurang lebih satu minggu sebelum dilaksanakan Sosialisasi/Bimtek terhadap  penerima bantuan DAK SMK Tahun 2018, Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baiturrohmah Wringinagung Jombang yang juga sebagai penerima bantuan DAK tahun 2018 menghadap saksi Hudiyono selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK  menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap dan perabot/meubelair bagi SMK penerima DAK tahun anggaran 2018 Dan saksi Hudiyono menyampaikan tidak berani memberikan ijin ataupun persetujuan kepada  Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd karena pengadaan material kontruksi atap dan perabot/meubeleir merupakan hak setiap SMK penerima DAK Fisik Sub bidang Pendidikan secara swakelola.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-_ytegNoHNqXkBUDn-z_o6RgMspEK4QHjJDWWsE5Qh99TzSGXBHstUin6TqgGDJNhIT01OU_xWbSjZ18bFPY0pt6HE0sQE9EBHKipxa8H9Wh9Iy1B-tpxygQv98_Rn1Iz-j60u-3DKYW4VShNVuEFJtNCjWd1dCaSNmnRLZcBEXehS17cJ28zgltKErU/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-_ytegNoHNqXkBUDn-z_o6RgMspEK4QHjJDWWsE5Qh99TzSGXBHstUin6TqgGDJNhIT01OU_xWbSjZ18bFPY0pt6HE0sQE9EBHKipxa8H9Wh9Iy1B-tpxygQv98_Rn1Iz-j60u-3DKYW4VShNVuEFJtNCjWd1dCaSNmnRLZcBEXehS17cJ28zgltKErU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd mengajak Agus Karyanto  selaku Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim TA 2018 menghadap Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur di ruang kerjanya Pada pertemun tersebut, Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd memberikan petunjuk dan memerintah Agus Karyanto untuk menyampaikan secara langsung kepada setiap SMK penerima DAK fisik Sub Bidang Pendidikan SMK melalui sela-sela pelaksanaan kegiatan Bimtek perihal penyerahan urusan pengadaan dan pemasangan materi kontruksi atap serta pengadaan perabot/meubelair kepada Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd Selanjutnya atas perintah Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd, intruksi tersebut diperjelas oleh Agus Karyanto selaku Tim Teknis yang menyampaikan bahwa ” untuk pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan perabot/meubelairnya, khusus pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap dan pengadaan perabot/meubelairnya menjadi ranah/bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sedangkan selebihnya menjadi ranah/bagian masing masing SMK penerima DAK. Sehingga, setiap SMK penerima DAK harus menyerahkan sebagian DAK yang diterima kepada orang yang akan ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur guna mengurus semua pengadaan material kontruksi atap dan pengadaan perabot/materialnya. Peratanyaannya adalah, apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270.966.811,04?. (JnT) </div>

News Tipikor Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur

#Apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan kasus...

Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M

17.46 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Selain Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rusdi, selaku Staf Sahat Tua Parulian  Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 tahun. Apakah kasus perkara ini sudah berakhir atau masih  berlanjut? Kalau berakhir, lalu bagaimana nasib “hasil keringat” masyarakat Jawa Timur lewat APBD yang “raib” triliunan dalam perkara hibah Pokir DPRD Jatim?#  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnWyYvBWqGjytdlRalaJ9oSDDS66hmFKOZlreOq-S2GT5YtGzIT9MlvOCvQypz3U3iLdyO1Q9t7j-ZPdMlPXp3Bq6x4_kQ_FaYu_t8Vxh79qDpMAJUI-80JDltIW6g0-_4NIlX5YnwTVO1ynjKzjYYhvhvVCCGC2xLymDPmxDivdGgSgkh49jW2iON5Xg/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnWyYvBWqGjytdlRalaJ9oSDDS66hmFKOZlreOq-S2GT5YtGzIT9MlvOCvQypz3U3iLdyO1Q9t7j-ZPdMlPXp3Bq6x4_kQ_FaYu_t8Vxh79qDpMAJUI-80JDltIW6g0-_4NIlX5YnwTVO1ynjKzjYYhvhvVCCGC2xLymDPmxDivdGgSgkh49jW2iON5Xg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - “Dalam tembok derita jauh dari orang tua - Dalam tembok derita tak akan dapat ku lupa - Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang - Kalau bebas ingin sadar kembali ke jalan yang benar”. Ini adalah sebahagian penggalan lirik lagu yang berjudul Tembok Derita Mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar bersama stafnya, yaitu Rusdi yang saat hidup dalam jeruji besi alias penjara di rumah tahanan negara (Rutan) gedung merah putih milik KPK sejak Kamis, 15 Desember 2022 hingga hari ini setelah terlebih dahulu diringkus KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terlebih lagi setelah Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak mendengar putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 25 September 2023) yang mengatakan bahwa dirinya (Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Jawa Timur sebesar Rp39.5 miliar, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama sembilan (9) tahun denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan mengembalikan uang hasil Korupsi atau membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 subiseder pidana penjara selama empat (4) tahun serta pencabutan hak politik selama empat (4) tahun Sehingga total hukuman pidana penjara yang akan dijalani Sahat Tua Parulian Simanjuntak adalah selama tiga belas (13) tahun <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0UFjpixIKMveyR6qHwUKIRZ2Z5JwRH6FxmX8dNAqxJUbW0OMh4zIP_B4vUFEk8zXmqVAi9cLS7qutJFfZrMCeCZjXtbp2oax9J4frHaSLON1ZKUcgB9Im8l7aayhOvBuPTMRZK6XgYXAvwk6PWAXy9FmyKmz-4EmEIfZShJrKswzw9A2WuDD8A8l7jM/s700/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="700" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0UFjpixIKMveyR6qHwUKIRZ2Z5JwRH6FxmX8dNAqxJUbW0OMh4zIP_B4vUFEk8zXmqVAi9cLS7qutJFfZrMCeCZjXtbp2oax9J4frHaSLON1ZKUcgB9Im8l7aayhOvBuPTMRZK6XgYXAvwk6PWAXy9FmyKmz-4EmEIfZShJrKswzw9A2WuDD8A8l7jM/w640-h366/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak dan Terdakwa Rusi (kanan) </td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Rusdi, selaku staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan) tanpa membayar uang pengganti Nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, warga Jalan Manyar Kertoadi VI/49 Surabaya dan warga Kertajaya Indah V No.20 Surabaya, bukanlah nama asing di beberapa perkumpulan marag-marga suku Batak maupun masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya, apalagi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) termasuk dilakalangan Partai Politik terutama Partai Golkar yang menghantarkannya sebagai wakil rakyat Jawa Timur yang menggenggam jabatan selaku Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur dan Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Timur periode periode 2022-2027   Baca juga: Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim Rp39.5 M, Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 12 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html</a> Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a> Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html</a>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbURrzx5oL_KVfeuQzkAq4BWFeUxVXDNzbNgG_STg8UaEANjBJYMCg0SaL-dUyPpb-2cmP6p0NzzboO_-ZJy0NP_DopI31Ao3Y9S1Lw9rQs732ecFT3scwHl-GoYyy4gsVrvauw5XvHO8SWX-FJ8zsq547MsW_JknVAmIEva7qx0sqIlMT06MQpOGAKY/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbURrzx5oL_KVfeuQzkAq4BWFeUxVXDNzbNgG_STg8UaEANjBJYMCg0SaL-dUyPpb-2cmP6p0NzzboO_-ZJy0NP_DopI31Ao3Y9S1Lw9rQs732ecFT3scwHl-GoYyy4gsVrvauw5XvHO8SWX-FJ8zsq547MsW_JknVAmIEva7qx0sqIlMT06MQpOGAKY/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak untuk pertama kalinya menjadi wakil dari “sebahagian” masyarakat Jawa Timur (sesuai dapilnya) alias anggota DPRD Jawa Timur adalah tahun 2009 - 2014. Lalu berlanjut di periode kedua tahun 2014 - 2019 juga dari Partai yang sama. Sukses menjadi wakil dari “sebahagian” rakyat Jawa Timur selama 10 tahun atau dua periode, membuat nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak semakin dikenal Memang tak ada kata cukup atau puas menjadi waki rakyat yang sudah 10 tahun, apalagi waktu yang tidak membatasi, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak pun kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan yang terhormat untuk periode ketiga yaitu 2019 - 2024 dan terpilih sebagia wakil sebagian rakyat Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Seperti dilansir dari situs KPU Jatim Jalan tak selamanya mulus, mimpi tak selamanya indah, harapan tak selamanya tercapai dan doa tidak selalu terkabul, apalgi keinginaan itu penuh dengan nafsu dan serakah. Itulah yang mungkin dialami Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifprtoX4uuc-xxPvIxR_07mJzMK91OdGuHCusXnOlW3_frCCqT5GqALJ-Ut2gwrALEgw7MLftuLbuaiC1EEpdqJq73oGf0lML1HT6rGDmMoBtTAbNplYT8j_kc8XjYO4kTPkXcN27RWbLfaEBxAY3jX19ysPjlNekB50oj_xrgIzAHPclVyi-5_X8Prz8/s1600/9..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifprtoX4uuc-xxPvIxR_07mJzMK91OdGuHCusXnOlW3_frCCqT5GqALJ-Ut2gwrALEgw7MLftuLbuaiC1EEpdqJq73oGf0lML1HT6rGDmMoBtTAbNplYT8j_kc8XjYO4kTPkXcN27RWbLfaEBxAY3jX19ysPjlNekB50oj_xrgIzAHPclVyi-5_X8Prz8/w640-h288/9..jpg" width="640" /></a></div>Sebab Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak yang sudah hampir 14 tahun menjadi anggota DPRD Jatim, dikenal dikalangan masyarakat Jawa Timur khusunya Surabaya, ringan tangan dibeberapa perkumpulan marga maupun di beberapa gereja, nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak seketika semakin mendunia bukan karena mendapat penghargaan dari Presiden maupun dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melainkan mendapat medali borgol dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Baca juga: Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html </a> Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html </a> Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html</a> Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html Rabu, 14 Desember 2022, adalah hari bersejarah yang kelam buat Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak yang diringkus dan di borgol oleh Tim penyidik lembaga Anti Rasuah karena perbuatannya diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang diringkus KPK saat itu (Rabu, 14 Desember 2022) bukan hanya si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melainkan bersama stafnya, yaitu Rusdi dan Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas di Kabupaten Sampang serta Ilham Wahyudi alias Eeng (keduanya sudah terpidana/Narapidana Koruptor) selaku Koordinator Lapangan Pokmas dan Tim penyidik KPK saat itu turut mengamankan barang bukti berupa uang miliaran rupiah Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata jumlah uang haram yang diterima si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Abdul Hamid adalah sebesar Rp39.5000.000.000 (alurnya dari Abdul Hamid ke Ilham Wahyudi alias Eeng dan dari Ilham Wahyudi alias Eeng ke Rusdi. Dan dari Rusdi ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak) Uang sebesar Rp39.5 miliar itu adalah hasil “jual beli atau yang disebut dengan istilah uang ijon” antara si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD dengan Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas di Kabupaten Sampang sebesar 25 persen dari total dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim TA 2020 - 2021 dan 2022 - 2023 yang disalurkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 kurang lebih sebesar Rp300 miliar Cara kerjanya, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang punya dana hibah Pokir bertransaksi denan Abdul Hamid selaku Koordiantor Pokmas di Kabupaten Sampang yang disepakati sebesar 25 persen dari setiap total pencairan Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng bertugas untuk mencari, membentuk Pokmas hingga membuat Proposal lalu menyerahkan ke Pemprov Jatim. Sementara Rusdi selaku Staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bertugas menerima hasil “jual beli atau istilah uang ijon” dana hibah Pokir dari Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng Itulah sebabnya pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim penyidik KPK meringkus sebanyak empat orang, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Rudi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng, setelah Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan duit haram sebesar 1 miliar rupiah ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melalui Rusdi di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza (JMP) Baca juga: Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10% - http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html Yang menyalurkan dana hibah Pokir ke ribuan Pokmas di wilayah Jatimur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim bukan hanya si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melainkan seleruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang Sebab dana hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian; a. Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah); c. Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah); dan d. Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 (satu triliun empat ratus enam belas miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk penyaluran jatah alokasi dana hibah Pokir TA 2022 - 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dimana masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username untuk melakukan input data program Pokir dalam masa bulan Januari - April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Anenhnya, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak sebaagai anggota PRD Jatim bukan terpilih dari daerah Madura (Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep) melainkan dari Dapil Jawa Timur 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Mengapa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak justru “menjual belikan” penyaluran dana hibah Pokir ke Pokmas di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid? Atau belum terungak dana hibah Pokir yang di salurkan Sahat Tua Parulian Simanjuntak ke Pokmas di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi? Inilah salah satu ‘pe er’ Komisi Pembertantasan Korupsi Cara kerjanya yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang punya dana hibah Pokir bertransaksi denan Abdul Hamid selaku Koordiantor Pokmas di Kabupaten Sampang. Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng bertugas untuk mencari, membentuk Pokmas hingga membuat Proposal lalu menyerahkan ke Pemprov Jatim. Sementara Rusdi selaku Staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bertugas menerima hasil “jual beli” dana hibah Pokir dari Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng (keduanya sudah diadili terlebih dahulu dan dinyatakan bersalah serta di Vonis pidana penjara selama 2.6 tahun) Itulah sebabnya pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim penyidik KPK meringkus sebanyak empat orang, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Rudi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng setelah Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan duit haram sebesar 1 miliar rupiah ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melalui Rusi di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza (JMP) dan sejak tanggal 15 Desember 2022, keempatnya resmi menjadi penghuni penjara Sebagai plitikus yang sudah melanglangbuana di dunia politik, Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak maupun Ketua dan 3 Wakil Ketua, para Ketua Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Jatim periode 2019 - 2024 termasuk beberapa pejabat Pemprov Jatim saat memberikan keterangan di persidangan sepertinya tidak ada masalah dalam penyaluran dana hibah Pokir Namun faktanya, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim diadili karena “memperjual belikan” dana hibah Pokir ke Pokmas di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid Selain itu terungkap pula dalam persidangan bahwa sebanyak 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana Hibah Pokir hanya dilakukan verifikasi data dengan alasan waktu tidak cukup. Sehingga terungkap di persidangan bahwa ada Pokmas yang fiktif termasuk kegiatannya Lalu pertanyaannya adalah, apakah kasus perkara ini sudah berakhir atau masih  berlanjut oleh KPK? Kalau berakhir disini, lalu bagaimana nasib “hasil keringat” masyarakat Jawa Timur lewat APBD yang “raib” triliunan dalam perkara Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim? Pertanyaan masyarakat adalah, benarkah KPK adalah lembaga pemberantas Korupsi yang independen dengan mengusut tuntas “misteri” kasus Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah)? “Misteri” kasus Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang belum terungkap adalah; 1. Terkait proses verifikasi sebanyak 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu 2. Terkait 11 nama “siluman” yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir, sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang 3. Terkait nama yang tidak terungkap siapa pihak yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 Rp 0 (nol), sedangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan 4. Terkait tujuan dan hasil pertemuan mantan Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Bapeda M. Yasin dan mantan BPK Jatim serta beberapa pejabat lainnya, yakni Boby dan Avita di Jawa Tengah, beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Rusdi, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB 5. Terkait nasib Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Jatim salah satu saksi kunci yang menerima uang miliraan dari para anggota DPRD Jatim dimana uang sebesar Rp1.4 miliar sudah disita KPK? 6. Bagaimana dengan pejabat yang bertanggung jawab yang hanya melakukan verifikasi data terhadap 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir, sementara hasilnya terdapat Pokmas dan kegiatan yang fiktif? Menanggapi hal ini, beberapa waktu lalu JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dari keterangan saksi-saksi terkait pertemuan di Jogja, tidak banyak yang disampaikan. Saksi lebih banyak mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.   “Tetapi ini menjadi aneh ketika pertemuan itu ada mantan Sekda Heru Cahyono, ada Kepala Bapeda M. Yasin dan Boby. Pertemuan itu ada Pak Heru Cahyono, Pak Yasin, Pak Boby, Pak Joko dan Avita. Padahal Pak Joko sudah pidah ke Bali,” kata JPU KPK Arif Suheramnto Terkait jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan sebanyak 131 orang, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena ada beberapa yang mungkin PAW atau mungkin dilanjutkan oleh anggota DPRD yang lain sehingga catatan yang muncul itu angka-angka statistik. “Dari fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang lain sebelumnya itu terverifikasi hanya tercatat dari data yang SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikumpulkan. Sehingga tercatat seperti itu,” ucapnya JPU KPK Arif Suhermanto, mengenai persentase dana hibah, sesuai himbauan dari Kemendagri hanya 10 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) tetapi fakta dari sejak tahun 2020 - 2021 hampir menembus 18 persen. “Tetapi sampai pada porsi pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta itu karena masih diatas 10 persen,” ujarnya Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bisa jadi ada pengembangan. “Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023 Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi (berkas perkara penuntutan terpisah), dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 25 September 2023) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri Tim JPU KPK maupun Kedua (Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi) dengan diampingi Tim Penasehat Hukum-nya Persidangan berlangsung dalam II session, yang pertama dalah pembacaan putusan terhadap Terdakwa Rusdi, dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan putusan terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak (dan Rusi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut  sebagaiamana dalam dakwaan pertama Jaksa Pnuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan “MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; 2. Menghukum Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dengan pidana penjara selama  sembilan (9) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 4. Menghukung Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan; 5. Menghukum Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama empat (4) tahun; 6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat (4) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman,” ucap Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH Pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Rusdi dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya mengatakan "pikir-pikir". Sedangkan JPU KPK menerima. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kami menerima putusan," kata JPU Arif Suhermanto kepada Ketua Majelis Hakim. (Jnt)</div>

News Tipikor Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M

#Selain Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rusdi, selaku Staf Sahat Tua P...

BERITAKORUPSI.CO

Di Vonis 9 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi Rp39.5 M Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Banding

Kejari Tanjung Perak Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit Macet PT SEP Ke Bank Jatim Sebesar Rp7.5 M

Dua Terdakwa Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta Di Vonis Antara 2 dan 2.6 Tahun Penjara

Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur

Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI