Dugaan Korupsi LKS SD dan SMP Sebesar Rp395 Juta, Tiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Bersama 1 Pengusaha Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Adakah Yang “Terselamatkan” Dalam Kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Lalu bagaimana dengan Maksum, Pemilik CV Arpus, Sukamdi (Irmadiri Pustaka), Budi Purnomo (Direktur CV Usaha Mandiri), Djoko Suranto dan Muhammad Arifin (Direktur CV Pustaka Makmur) serta pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Lainnya?” </span></span></i><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">   </span></span></span></span></i></h3><div><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwCkylPeMKsG8mfv6qmv5PFiq_QgtsMEU3FV3FMtbsT5MKBwvjqBDv2-zpAUAYU6lsomx5uXGG177tDq7bsvX20U0UNdyHD-m5oSp0KEGStd2g4rmztBQi2mmvs9k2caiYBtMX8KxWdKcQwaVtTyMDDRjBqmDjCOCxrwZ-NMVhx6Otm6dBQ77fAcM/s1040/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwCkylPeMKsG8mfv6qmv5PFiq_QgtsMEU3FV3FMtbsT5MKBwvjqBDv2-zpAUAYU6lsomx5uXGG177tDq7bsvX20U0UNdyHD-m5oSp0KEGStd2g4rmztBQi2mmvs9k2caiYBtMX8KxWdKcQwaVtTyMDDRjBqmDjCOCxrwZ-NMVhx6Otm6dBQ77fAcM/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" width="640" /></a></div></span></span></span></span></i><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Tiar Yustianno, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH dan Guntur Gani Prakoso, SH., MH yang juga Kasi Pidsus Kejari Kota Probolinggo menyeret Tiga Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Probolinggo bersama satu pengusaha percetakan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan Korupsi Penggandaan Buku LKS (lembar Kerja Siswa) dan Buku Modul (kegiatan program belajar-mengajar) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Pemerintak Kota (Pemkot) Probolinggi Tahuan Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Probolinggo sebesar Rp395.146.371 berdasarkan hasil peghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022.<br /><br />Ketiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo dimaksud yaitu Drs. Much. Maskur, M.Pd selaku Kepala Dinas (Kadis) sekaligus PA (Pengguna Anggaran), Akhmad Basori selaku Kepala Sekolah SDN Jrebeng Lor 1, Kasi (Kepala Seksi) Kelembagaan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam kegiatan Bantuan Operasional sekolah Daerah Satuan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP, dan Budi Wahyu Rianto, S.Pd. M.Ed selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (berkas perkara ke tiga Terdakwa ini diajukan masing-masing terpisah)<br /><br />Sementara pengusaha percatakan yakni Edi Sutrisno selaku Direktur CV. Mitra Widyatama (berkas perkara diajukan terpisah). Sedangkan satu pihak yang diduga terlibat yaitu Hidayatullah telah meninggal dunia</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihytsVibKhPxpX8DuELOeOuPOCq8liOXnIA97d5Cmp6UUJG_PugVRaaPJiahaZifmrTxOxuavkXmTIrh7HUKjHqnnntUd5Jyhk3ZB76VPNcWWyv7EgVe75zv4BnV47MOcSxi3-BJtbY_DZ1i-NXu_qUcD435GuJzdukD-0ynbb2sG0peDqDrDj2uVc/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihytsVibKhPxpX8DuELOeOuPOCq8liOXnIA97d5Cmp6UUJG_PugVRaaPJiahaZifmrTxOxuavkXmTIrh7HUKjHqnnntUd5Jyhk3ZB76VPNcWWyv7EgVe75zv4BnV47MOcSxi3-BJtbY_DZ1i-NXu_qUcD435GuJzdukD-0ynbb2sG0peDqDrDj2uVc/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Keempat Terdakwa inipun dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP  dengan ancaman pidana penjara paling lama singkat satu tahun (untuk pasal 3) dan empat tahun untuk pasal 2 dan paling lama seumur hidup atau dua puluh tahun<br /><br />Lalu apakah hanya ke empat Terdakwa ini yang terlibat dalam kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Atau ada pihak lain “yang terselamatkan?”.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Maksum selaku Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Kota Probolinggo yang mengusulkan CV. Mitra Widyatama sebagai penyedia penggandaan LKS - PAI dan menunjuk secara lisan Tim Penyusun Materi LKS - PAI yang terdiri dari 13 orang penulis yang hasilnya diserahkan kepada Terdakwa Edi Sutrisno untuk dicetak lalu didistribusikan kepada Sekolah-sekolah Dasar di Kota Probolinggo serta menerima duit sebesar Rp10 juta dari Terdakwa Edi Sutrisno?<br /><br />Bagaimana pula dengan nasib Wawan Eko. P, selaku Bendahara Dispendikbud Pemkot Probolinggo yang melakukan pembayaran atas kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 kepada CV. Mitra Widyatama yang tidak dilengkapi dokumen, diantaranya perjanjian kontrak kerja antara Dinas Pendidikan dengan CV. Mitra Widyatama?<br /><br />Apakah pemilik CV Arpus, Sukamdi (Irmadiri Pustaka), Budi Purnomo (Direktur CV Usaha Mandiri), Djoko Suranto dan Muhammad Arifin (Direktur CV Pustaka Makmur) serta pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Lainnya tidak terlibat?<br /><br />Sementara JPU menjelaskan dalam dakwaanya, bahwa pejabat yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen pencairan adalah; 1. Pengguna Anggaran : Drs. Moch. Maskur, M.Pd.; 2. PPK - SKPD : Asin, Sardi dan Staf PPK ; 3. Staf PPK - SKPD : Yuni Dwi Kipiati dan Tri Junaidi ; 4. Bendahara : Wawan Eko. P dan 5. PPTK : Akhmad Basori<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah  Heri Astuti dan Wawan Soegyantono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak turut bertanggung jawab atas pengesahan anggaran di Dispendikbud yang tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP)???<br /><br />Sebab dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP sebesar Rp17.863.313.200 dari APBD Pemkot Probolinggo TA 2020 yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 sudah disahkan dalam APBD Kota Probolinggodengan rincian: 1. Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP; 2. Sub Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP ; 3. Jumlah tahun 2020 : Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ; dan 4. Kode Rekening : 5 2 2 22 02<br /><br />Dalam penyusunan RKA-SKPD untuk kegiatan tersebut hanya mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019 yaitu data pokok yang memuat jumlah siswa pada masing masing sekolah dan untuk nilai jumlah BOSDA masing-masing sekolah mengacu pada Besaran BOSDA yang sudah ditentukan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah. <br /><br />Penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Masku, M.Pd. selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Heri Astuti pada tanggal 03 Januari 2020 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Wawan Soegyantono tanggal 21 Oktober 2020, tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGTm4DTwWwX-tLo8Rl5r0WWyVwEXglUnomp_tjNG5wbmXhbEr41a6glSgmS7yNhCmBxbEPiPj9kyi63fjYEAURyCOcBOCWbqwF0W04UcJbswtcvTig8gthabbPNQrElp4sOVIW8skhpbK-vm6iiivgYCj7W0bppi_sxOeIw-vEIgN6Ct00yin_d0p-/s1040/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGTm4DTwWwX-tLo8Rl5r0WWyVwEXglUnomp_tjNG5wbmXhbEr41a6glSgmS7yNhCmBxbEPiPj9kyi63fjYEAURyCOcBOCWbqwF0W04UcJbswtcvTig8gthabbPNQrElp4sOVIW8skhpbK-vm6iiivgYCj7W0bppi_sxOeIw-vEIgN6Ct00yin_d0p-/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat dakwaan terhadap ke empat Terdakwa (Drs. Much. Maskur, M.Pd, Akhmad Basori, Budi Wahyu Rianto, S.Pd. M.Ed dan Edi Sutrisno, perkara masing-masing terpisah) dibacakan JPU Kejari Kota Probolinggo yaitu Tiar Yustianno, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH dan Guntur Gani Prakoso, SH., MH dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Kamis, 03 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH, Didik Dwi Riyanto, SH., MH, Raden Mohammad Rizal, SH., MH dan Muliani Buraera, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Probolinggo<br /><br />Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa EDI SUTRISNO selaku Direktur CV. MITRA WIDYATAMA selaku  penyedia kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2020, dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd. M.Ed. Bin HARTOYO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo dan Saksi AKHMAD BASORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Sekolah SDN Jrebeng Lor 1 dan selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo <br /><br />Bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 35 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau di wilayah Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain yaitu Terdakwa EDI SUTRISNO atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia CV. MITRA WIDYATAMA. <br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total penghitungan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp974.915.919 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan penggandaan Buku LKS dan Buku Modul secara keseluruhan yang dalam perinciannya terdiri dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penggandaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA lebih kurang sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) <br /><br />Dan CV. ARPUS lebih kurang sebesar Rp579.769.548 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:<br />  <br />Dalam rangka meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Probolinggo yang kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan Program kegiatan Penggandaan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) / Buku Modul untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Se-Kota Probolinggo yang dibiayai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (untuk selanjutnya disebut BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 dengan kronologis sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmL1okEnzdj1UgV5Bspbq-NNUtlLA1gbQuSdO0Bxrv9eil-C9Z7KcftllBtvVNvtPKXGvPSUpT4JvYS09cAyhWj0_LjUAHSTjdM4sxT9XH9ckSgUOTjTC_xDCFDD-S-tQySR20YA3qqp0Va-NIxjWWt3KAY2WR69ZYhSxTbMsAlbYeo0eHOyE80zlv/s1040/Kejari%20Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmL1okEnzdj1UgV5Bspbq-NNUtlLA1gbQuSdO0Bxrv9eil-C9Z7KcftllBtvVNvtPKXGvPSUpT4JvYS09cAyhWj0_LjUAHSTjdM4sxT9XH9ckSgUOTjTC_xDCFDD-S-tQySR20YA3qqp0Va-NIxjWWt3KAY2WR69ZYhSxTbMsAlbYeo0eHOyE80zlv/w640-h288/Kejari%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tanggal 24 November 2016 beserta salinan Lampiran yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2017, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Probolinggo memiliki susunan organisasi sebagai berikut:<br />1. Kepala Dinas    <span>    </span><span>    </span><span>   </span>:  Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd.<br />2. Sekretaris Dinas    <span>    </span><span>  </span>:  Drs. KUKUH SURYADI, M.Pd.</div><div style="text-align: justify;">- Kasubbag TU    <span>    </span><span>    </span><span>   </span>:  MAZDAR REZA BAHAKWAN, SE.<br />- Kasubbag Program    <span>   </span>:  ARISTIO PRIBADI, S.Pd.<br />- Kasubbag Keuangan    :  WIWIK ERNAWATI DWI KURNIANINGSIH, S.Sos.<br /><br />3. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar:  BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br />- Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD    :  -<br />- Kasi Kurikulum dam Kesiswaan SMP :  SITI ROMLAH, S.Si., M.Pd.<br />- Kasi Sarana dan Prasarana         :  -<br /><br />4. Kabid PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif: SLAMET HARIYANTO<br />M.Pd<br />- Kasi PAUD dan Pendidikan Keluarga : ATMARI, S.Pd.<br />- Kasi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif : ASYIT WARDONO, S.Sos.<br /><br />5. Kabid Pembinaan Ketenagaan  : ASIN, S.Pd.I, MM.<br />- Kasi Tenaga Kependidikan      : SUNARIYAH, S.Pd., MM.<br />- Kasi Tenaga Pendidik      : YASIN RAHMANTO, SE., MM.<br /><br />6. Kabid Pemuda dan Olah Raga: DIDIT IRWANTO S.Ag., M.Si.<br />- Kasi Pemuda        : SAMSUL ARIF, S.Ag., M.Si.<br />- Kasi Olah Raga    : MOH. HARIRI, S.Sos.<br /><br />Kemudian terdapat perubahan susunan organisasi  sebagai berikut:<br />1. Kepala Dinas    :  Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd <br />2. Sekretaris Dinas    : Drs. KUKUH SURYADI, M.Pd.<br />- Kasubbag TU     : MAZDAR REZA BAHAKWAN, SE.<br />- Kasubbag Program    : ARISTIO PRIBADI, S.Pd.<br />- Kasubbag Keuangan    : WIWIK ERNAWATI DWI KURNIANINGSIH, S.Sos.<br /><br />3. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal: SLAMET HARIYANTO M.Pd<br />- Kasi Kurikulum dan Penilaian : Dra. JUCA ISTANTI<br />- Kasi Kelembagaan dan Sarpras : ATMARI, S.Pd.<br />- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : ASYIT WARDONO, S.Sos.<br /><br />4. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasa : BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br />- Kasi Kurikulum dan Penilaian : SITI ROMLAH, S.Si., M.Pd.<br />- Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana : AKHMAD BASORI<br />- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : TRINGASTITI RAHMAKASIH, S.Pd., M.MPd.<br /><br />5. Kabid Pembinaan Ketenagaan    : ASIN, S.Pd.I, MM.<br />- Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan paud dan Pendidikan nonformal: SUNARIYAH, S.Pd., MM.<br />- Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar: YASIN RAHMANTO, SE., MM.<br /><br />6. Kabid Kebudayaan    : SARDI S.H<br />- Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman : TARUNA SANTOSO, S.Kom., M.Si.<br />- Kasi Sejarah dan Tradisi    : NOVIE BAYU WARDHANI, S.S., MM.<br />- Kasi Kesenian        : EKO PRISTIWANTONO<br /><br />Bahwa daftar pejabat Kepala Sekolah dalam susunan organisasi untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)  se- Kota Probolinggo  adalah sebagai berikut :<span>    </span> </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Tahun ajaran 2019 / 2020:    </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiVNQgvcQMgzo54PBsRsajoYxxsJYYr7i6147BAsMCiQZV7gp4hC2-ntHhHSjznWs4Vw6RG4md5TAYwRwVjNZSfMfbSWmcUTOzSUb7G6SU_MTJIY4nKayKAMHOjsxpScR9DZxChLl9k3HOcajSnORL0RxTOoG9auVl0GROEGdZgS2pSI4kKmsKZ74/s3264/GAMBAR%20-%201_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2332" data-original-width="3264" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiVNQgvcQMgzo54PBsRsajoYxxsJYYr7i6147BAsMCiQZV7gp4hC2-ntHhHSjznWs4Vw6RG4md5TAYwRwVjNZSfMfbSWmcUTOzSUb7G6SU_MTJIY4nKayKAMHOjsxpScR9DZxChLl9k3HOcajSnORL0RxTOoG9auVl0GROEGdZgS2pSI4kKmsKZ74/w640-h458/GAMBAR%20-%201_1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLuZCT-HxpcbLaAHITw-7l_XIS4c4qb8kCnb6GjnBZ2MCSpfpH0hyDQGyXFujR754Vd4K77bMMU_I5BK5IYcbF3F3VdaCT400_e5J8UeUBrYze5-j2MutiFF-YAEB3L3pRWskn5Q1C-uHs_scQvBg-9AgzKLwsZNMepj8SaDZDAMewxgtXSSJs4Zdj/s3272/GAMBAR%20-%201_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3272" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLuZCT-HxpcbLaAHITw-7l_XIS4c4qb8kCnb6GjnBZ2MCSpfpH0hyDQGyXFujR754Vd4K77bMMU_I5BK5IYcbF3F3VdaCT400_e5J8UeUBrYze5-j2MutiFF-YAEB3L3pRWskn5Q1C-uHs_scQvBg-9AgzKLwsZNMepj8SaDZDAMewxgtXSSJs4Zdj/w640-h476/GAMBAR%20-%201_2.jpg" width="640" /></a> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDb5x3E9gpIRBdk6KkteqXbHb56o1bfojE6jX80q2NpzRsqh08idFwTw5gAtIRTI-QVp3ItMaVfXygJXeqrrc1B2q1iQU5npAOQNIGNFfSXAY_hrGO-GNv7VcJ6Byxu3g5LYg2gvxBtivgwHypK8lYeXrmOyQPHXMDBskovrD_THFbzDzNXSpQosE_/s3272/GAMBAR%20-%201_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="860" data-original-width="3272" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDb5x3E9gpIRBdk6KkteqXbHb56o1bfojE6jX80q2NpzRsqh08idFwTw5gAtIRTI-QVp3ItMaVfXygJXeqrrc1B2q1iQU5npAOQNIGNFfSXAY_hrGO-GNv7VcJ6Byxu3g5LYg2gvxBtivgwHypK8lYeXrmOyQPHXMDBskovrD_THFbzDzNXSpQosE_/w640-h168/GAMBAR%20-%201_4.jpg" width="640" /></a></div><br />2. Tahun Ajaran 2020 /2021 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr9ebxztei7uzM1_rlIWRPVULUL__J_FNyFdP3JvCwGptx7oxUfJfiyK3jfsxGECD9zZIuuLnsI8bqDVIllbejS43YCDbOkC5kh1h4DMgyN4c1sUS9F7WyiodHT2L0SNwB9O3QzyM8frl98TirM-lee_VTJcILWHzmD20BntuF-LpFu3uwj-rxEWIu/s3372/GAMBAR%20%202_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2332" data-original-width="3372" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr9ebxztei7uzM1_rlIWRPVULUL__J_FNyFdP3JvCwGptx7oxUfJfiyK3jfsxGECD9zZIuuLnsI8bqDVIllbejS43YCDbOkC5kh1h4DMgyN4c1sUS9F7WyiodHT2L0SNwB9O3QzyM8frl98TirM-lee_VTJcILWHzmD20BntuF-LpFu3uwj-rxEWIu/w640-h442/GAMBAR%20%202_1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAygRaGxmKQ2FJ6UvoS1dKZOsg5wWKYqZf6YqUtwRlJPicQgoagLbXylnkrPbCRu6U5o44v1aY262EnmrV4-yxyMdPLGQNaEytJq4VHPzVLxEJrERD73tMme71kHnUsGnsoEAt2UzYCx85WoeQ53jwJGoe_DpDTqA__udXk_ZkQp4O8ybAY1VDcZmq/s3376/GAMBAR%20%202_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3376" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAygRaGxmKQ2FJ6UvoS1dKZOsg5wWKYqZf6YqUtwRlJPicQgoagLbXylnkrPbCRu6U5o44v1aY262EnmrV4-yxyMdPLGQNaEytJq4VHPzVLxEJrERD73tMme71kHnUsGnsoEAt2UzYCx85WoeQ53jwJGoe_DpDTqA__udXk_ZkQp4O8ybAY1VDcZmq/w640-h448/GAMBAR%20%202_2.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsdEoOD_5UhuNrByOQAZcqZ9vKyDdf8_FpQx3mAasItXXwwMhDaS_YwUz1xLbBZmu_toUGdorE7kwQFC3AhvPDMsTEXj_GpAaOpe4X-wPNkr0kMXdxcZk5n0Rz0RoVqPM_1DGoakez2gDJ6nrqSYQesRJLXQn5AsgRBRaq_FGyahK1Z1j0CiDuNqrQ/s3384/GAMBAR%20%202_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3384" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsdEoOD_5UhuNrByOQAZcqZ9vKyDdf8_FpQx3mAasItXXwwMhDaS_YwUz1xLbBZmu_toUGdorE7kwQFC3AhvPDMsTEXj_GpAaOpe4X-wPNkr0kMXdxcZk5n0Rz0RoVqPM_1DGoakez2gDJ6nrqSYQesRJLXQn5AsgRBRaq_FGyahK1Z1j0CiDuNqrQ/w640-h448/GAMBAR%20%202_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0CFIY7PezPTRpBSwIj8F9Tvwktawnoyv6o5KEn1QYFrFUxmEgN6AaewScuDtHfG-DARHBOqHmJnaDCemUNJvot73c_N84bDLeKa7RgtSEYc420gr7fvqZg2rHn8gi24m0rln4k9680Pt1r9wREOkisJHCq_DVwBXescf86uI9WwZLnVGB52vcD0a/s3372/GAMBAR%20%202_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="3372" height="164" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0CFIY7PezPTRpBSwIj8F9Tvwktawnoyv6o5KEn1QYFrFUxmEgN6AaewScuDtHfG-DARHBOqHmJnaDCemUNJvot73c_N84bDLeKa7RgtSEYc420gr7fvqZg2rHn8gi24m0rln4k9680Pt1r9wREOkisJHCq_DVwBXescf86uI9WwZLnVGB52vcD0a/w640-h164/GAMBAR%20%202_4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. MITRA WIDYATAMA No. 31 Tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., CV. MITRA WIDYATAMA memiliki susunan kepengurusan, sebagai berikut :<br />- Persero Pengurus/ Direktur : EDI SUTRISNO<br />- Persero Diam/Komanditer   : MURTINI <br /><br />Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MITRA WIDYATAMA No. 12 Tanggal 17 April 2020 yang dibuat oleh Notaris I NYOMAN AGUS PRADNYANA, SH., terjadi perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA WIDYATAMA tetapi tidak terjadi perubahan susunan kepengurusan.  <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">A. PERENCANAAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2020</span>  </b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFGIuGB8xh37ZueN_pmBdAmQ1L0ogFGDt0N6m35c8Ddi4pg29LhU8mMmyhZ6hcb0drFKvYVX3QJO5dr9lFRDsDrmW_Goy5F-DrFcIOTvr-pZYYGU_CD1f2l8m_8ntcvPoBiOY1rA-Kjkj2q_3vcuHVFY75ACqy0JOPSBVdHMyF7dKFwTOyR7vcbtsP/s1040/Kejari%20Probolinggo%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFGIuGB8xh37ZueN_pmBdAmQ1L0ogFGDt0N6m35c8Ddi4pg29LhU8mMmyhZ6hcb0drFKvYVX3QJO5dr9lFRDsDrmW_Goy5F-DrFcIOTvr-pZYYGU_CD1f2l8m_8ntcvPoBiOY1rA-Kjkj2q_3vcuHVFY75ACqy0JOPSBVdHMyF7dKFwTOyR7vcbtsP/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada awal 2019, Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo telah merencanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (untuk selanjutnya disebut BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 dengan rincian:<br />1. Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br />2. Sub Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br />3. Jumlah tahun 2020    : Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)<br />4. Kode Rekening : 5 2 2 22 02<br /><br />Dalam penyusunan RKA-SKPD untuk kegiatan tersebut hanya mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019 yaitu data pokok yang memuat jumlah siswa pada masing masing sekolah dan untuk nilai jumlah BOSDA masing-masing sekolah mengacu pada Besaran BOSDA yang sudah ditentukan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah. <br /><br />Dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah HERI ASTUTI pada tanggal 03 Januari 2020 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah WAWAN SOEGYANTONO tanggal 21 Oktober 2020, tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). <br /><br />Hal itu terjadi karena Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan dan merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar tidak pernah memberikan RKAS tersebut kepada Saksi ARISTIO PRIBADI selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan. <br /><br />Bahkan Saksi ARISTIO PRIBADI juga sudah berusaha meminta RKAS langsung kepada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. untuk keperluan penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD namun baik Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. justru memerintahkan agar dokumen tersebut disusun tanpa menggunakan RKAS sekolah, <br /><br />Akibatnya Saksi ARISTO PRIBADI tidak dapat melaksanakan teknis penghitungan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 untuk menilai kewajaran harga sesuai peruntukkannya, serta tidak dapat merinci kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang akan dilaksanakan dengan dana tersebut. <br /><br />Dengan tidak adanya RKAS tersebut di awal perencanaan anggaran, juga telah mengakibatkan tidak dilakukannya identifikasi kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja karena tidak adanya data rincian usulan kebutuhan belanja barang/jasa BOSDA.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSw6PKGUd4FsEl4Ulk9MkazfyYiKuU-qqFdoNoT0fMNgJj_BPXxo9SLBVvh6kU_dQ9MBNNk-8DxMBvhyE6Lp2KDvfFqPN6PvQ2gUOh6as8Ijlxpwb2r-cm3dZ_m_P6-DiGUk8zHpdGZ3t1PotrKpt7j0chQbHRko41BhwJbNFIW3QErNVmxSfNT-j/s1040/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSw6PKGUd4FsEl4Ulk9MkazfyYiKuU-qqFdoNoT0fMNgJj_BPXxo9SLBVvh6kU_dQ9MBNNk-8DxMBvhyE6Lp2KDvfFqPN6PvQ2gUOh6as8Ijlxpwb2r-cm3dZ_m_P6-DiGUk8zHpdGZ3t1PotrKpt7j0chQbHRko41BhwJbNFIW3QErNVmxSfNT-j/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></div>Adapun secara global kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP untuk belanja barang dan jasa yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 03 Januari 2020 adalah sebagai berikut:<br />1. Kegiatan :    110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br /><br />2. Jumlah Anggaran Keseluruhan : Rp.20.596.573.200,- (dua puluh milliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)<br /><br />3. Kode Rekening : 5 2 2 22 02 Belanja Barang dan Jasa BOSDA dianggarkan sebesar Rp12.490.018.676,00 dengan rincian :<br />• 20 SMP Negeri sebesar Rp.4.518.377.600,00.<br />• 75 SD Negeri sebesar Rp.7.971.641.076,00. <br /><br />Kemudian rincian global Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP untuk belanja barang dan jasa tersebut mengalami perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:<br />1.Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br /><br />2. Jumlah Anggaran Keseluruhan : Rp.12.696.918.500,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)<br /><br />3. Kode Rekening : 5 2 2 22 02 Belanja Barang dan Jasa BOSDA dianggarkan sebesar Rp.6.996.655.328,00  dengan rincian :<br />• 20 SMP Negeri sebesar Rp.2.478.580.600,00.<br />• 75 SD Negeri sebesar Rp.4.518.074.728,00. <br /><br /><b>B. PERENCANAAN KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020 OLEH PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA</b><br /><br />Pada  tahun 2019 Terdakwa EDI SUTRISNO selaku direktur CV. MITRA WIDYATAMA menemui Saksi MAKSUM di tempatnya mengajar yaitu sebagai guru di SDN Mangunharjo 07 dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Kota Probolinggo, dengan maksud dan tujuan  meminta kepada Saksi MAKSUM supaya bisa diupayakan mendapatkan bagian/jatah penggandaan LKS yang ada di sekolah-sekolah, dengan alasan karena apabila tidak ada rekomendasi dari pihak dinas maka LKS produk CV MITRA WIDYATAMA yang dijual di sekolah-sekolah di Kota Probolinggo tidak akan laku. <br /><br />Atas permintaan Terdakwa EDI SUTRISNO tersebut maka Saksi MAKSUM berusaha untuk mengupayakan dengan cara meminta dan membicarakannya kepada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br /><br />Beberapa waktu kemudian Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. memanggil beberapa orang untuk datang di ruangannya pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu:<br />1). Saksi BASI’IN (Ketua KKKS Kecamatan Kanigaran)<br />2). Saksi MUH. TAUFIK (Pengawas Sekolah dari Kantor Kementrian Agama), <br />3). Saksi MAKSUM (Ketua KKG PAI)<br />4). Saksi EDY PURNOMO (Kelompok KKKS Kecamatan Wonoasih)<br />5). MUHAMMAD ZAINULLOH (Pengawas PAI Kecamatan Mayangan) untuk membahas terkait kegiatan BOSDA yang akan dilaksanakan yaitu Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. menyampaikan bahwa yang akan menjadi penyedia dalam kegiatan penggandaan tersebut adalah CV. ARPUS, namun terkait dengan hal tersebut Saksi MAKSUM yang sebelumnya pernah dimintai tolong Terdakwa EDI SUTRISNO untuk mengupayakan agar CV. MITRA WIDYATAMA bisa menjadi penyedia LKS merasa keberatan dan kemudian mengusulkan supaya khusus untuk penggandaan LKS Pendidikan Agama Islam dan beberapa LKS lainya nanti dilaksanakan dengan memakai jasa CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia. <br /><br />Atas atas usul Saksi MAKSUM tersebut Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. menyetujuinya dan meminta kepada Saksi MAKSUM agar memberitahukan kepada KKG-PAI bahwa penggandaan LKS PAI akan dicetak oleh CV. MITRA WIDYATAMA.<br /><br />Atas dasar yang telah disepakati dalam pertemuan di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Probolinggo tersebut diatas yang menunjuk CV. MITRA WIDYATAMA sebagai penyedia dalam pelaksanaan kegiatan BOSDA yang akan menggandakan Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNX0_eGQIeiz8UQtOYglfIsQcrSssf3bUdBNukQ_rnKEmSyOPwadVfNQFTH5o28jDiQ4Fk6rZMdBszj40Z4qmWOQWkg2K6rY3mn-5i6nfraxsnCbbSBO8CJ617MDk417k1AoQsah7UwRGYkcZXf4cRAPPyvxYhfNQ8ZPwRbimJHd0MVoHh1375_HES/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNX0_eGQIeiz8UQtOYglfIsQcrSssf3bUdBNukQ_rnKEmSyOPwadVfNQFTH5o28jDiQ4Fk6rZMdBszj40Z4qmWOQWkg2K6rY3mn-5i6nfraxsnCbbSBO8CJ617MDk417k1AoQsah7UwRGYkcZXf4cRAPPyvxYhfNQ8ZPwRbimJHd0MVoHh1375_HES/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Pada sekitar bulan Desember 2019, Saksi MAKSUM membentuk Tim Penyusun Materi LKS Pendidikan Agama Islam (LPAI) yang ditunjuk secara lisan, sebagai berikut :<br />No    Nama            <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>Jabatan<br />1. Maksum, M.Pd.l.        <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />2. Abdul Hakim, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />3. Syaiful Syahroni, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />4. Sayyid Mahmud, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />5. Risma Vita A, S.Pd.l.    <span>    <span>    </span><span>    </span></span>Penulis<br />6. Atik Sulistiyani, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />7. Akhmad Baktiyar Z, M.Pd.l.<span>    </span>Penulis<br />8. Ahmad Rois, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />9. Muhammad Fatoni, S.Pd.l.    Penulis<br />10. Junaidi Iskak, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />11. Indawati, S.Pd.l.        <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />12. Khoriyah Fatma S.Pd.l.    <span>    </span>Penulis<br />13. Maulana Ishaq, S.Pd.l.    <span>    </span>Penulis<br /><br />Dari hasil penulisan Tim Penyusun LKS KKG-PAI (Lembar Kerja Siswa Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam) yang sudah jadi, data soft copynya dikumpulkan kepada Saksi MAKSUM dan disimpan dalam bentuk flashdisk dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA untuk dicetak dan didistribusikan kepada Sekolah-sekolah Dasar di Kota Probolinggo<br /><br />Sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Rumah Makan J-Bing yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No.9 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa EDI SUTRISNO memberikan uang sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MAKSUM untuk dibagikan kepada  tim penulis karena sudah membantu untuk mengarahkan dan mengkondisikan sehingga CV. MITRA WIDYATAMA disetujui oleh Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pelaksanaan penggandaan Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam.  <br /><br />Selanjutnya uang tersebut oleh Saksi MAKSUM dibagikan sebagai ucapan terima kasih kepada:     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwo3NAoyAQ2oAGTCg1xp3Kf3W73nU-m1dXarKnlE7ldFd1qWXzmMj7YoHFrGCIPmdSGIQNTv12l93UCe162l6aJJ2MBLElhMheyrzHU5gIhNrWKjmyYzXvz6FuzG4ym5WemAuI9b9m3J8MCfwpVhmOyBwN5-JxcTUAEpg7caFkGCs9euwj78qnpyRC/s2320/GAMBAR%203_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1854" data-original-width="2320" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwo3NAoyAQ2oAGTCg1xp3Kf3W73nU-m1dXarKnlE7ldFd1qWXzmMj7YoHFrGCIPmdSGIQNTv12l93UCe162l6aJJ2MBLElhMheyrzHU5gIhNrWKjmyYzXvz6FuzG4ym5WemAuI9b9m3J8MCfwpVhmOyBwN5-JxcTUAEpg7caFkGCs9euwj78qnpyRC/w640-h512/GAMBAR%203_1.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Saksi MAKSUM selaku Ketua KKG-PAI dan Tim Penyusun materi LKS PAI menyampaikan arahan kepada para Guru Agama Islam bahwa CV. MITRA WIDYATAMA adalah sebagai penyedia LKS PAI. <br /><br />Dan kepada para guru Agama Islam diminta untuk merekomendasikan kepada Sekolah Dasar di kota Probolinggo tempat masing-masing mengajar untuk menggunakan LKS Pendidikan Agama Islam yang dicetak dan diedarkan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA.<br /><br /><b>C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020 OLEH PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA</b><br /><br />Berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 27 Desember 2019 Lampiran Nomor 316 atas nama Saksi AKHMAD BASORI dari  jabatan lama Guru Madya pada SD Negeri Jrebeng Lor 1 Kecamatan Kedopok diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Kemudian untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 954.5/85/SP/425.103/2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Daftar Gaji, Pembantu PPTK dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. pada lampiran Nomor 14, Saksi AKHMAD BASORI selaku Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana ditunjuk menjadi Pengelola Keuangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam kegiatan Bantuan Operasional sekolah Daerah Satuan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP.<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Merencanakan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi menjadi tanggung jawabnya; 2). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; 3). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 4). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengelolaan pelaksanaan kegiatan, dan 5). Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan atasan <br /><br />Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP, Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo) selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2020.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq0SF1nUEP8diGi-eS1CwmDVHJ_tA9qNZjI_X2A7cMS9y-INiSkNlicWkBwzpTA-d1qJFQvDyAjeeQwGBEGcTkdLbwnJVKZXt_YVk2pccm8mxEbV29Blf5lwKuLXRmksTyXbG2P0-umJSUmizCE_-xXmpcQma7INgpleCxmOOjDSyNKA4xO0AJM-3o/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq0SF1nUEP8diGi-eS1CwmDVHJ_tA9qNZjI_X2A7cMS9y-INiSkNlicWkBwzpTA-d1qJFQvDyAjeeQwGBEGcTkdLbwnJVKZXt_YVk2pccm8mxEbV29Blf5lwKuLXRmksTyXbG2P0-umJSUmizCE_-xXmpcQma7INgpleCxmOOjDSyNKA4xO0AJM-3o/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2020, Saksi AKHMAD BASORI melaksanakan kegiatan pengelolaan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Hal tersebut dilakukan Saksi AKHMAD BASORI atas sepengetahuan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)  tersebut, Saksi AKHMAD BASORI tidak melakukan perencanaan secara tertulis maupun identifikasi  dan Analisa kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja serta tidak membuat rincian usulan kebutuhan belanja. <br /><br />Masih sekitar tahun 2020, setelah mendapat izin dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. kemudian Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA melakukan pemesanan LKS beberapa mata pelajaran kepada beberapa pencetak. <br /><br />Padahal sebenarnya pihak sekolah tidak pernah melakukan pemesanan LKS, karena sepengetahuan pihak sekolah yang melakukan kegiatan penggandaan adalah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Terdakwa EDI SUTRISNO melakukan pemesanan LKS di beberapa pencetak sesuai keinginan Terdakwa EDI SUTRISNO dan setelah pesanan LKS selesai dicetak, Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA mendistribusikan LKS tersebut secara langsung kepada tiap-tiap SD Negeri di Kota Probolinggo. <br /><br />LKS yang didistribusikan tidak hanya LKS PAI saja namun juga LKS lainnya yaitu LKS Bahasa Jawa, LKS Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan LKS Bahasa Inggris, <br /><br />Terkait dengan hal tersebut Terdakwa EDI SUTRISNO menginformasikan kepada pihak SD Negeri bahwa LKS-LKS yang dibagikan tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan maksud dan tujuan agar sekolah mau menerima LKS yang dibagikan tersebut.<br /><br />Setelah pembagian LKS tersebut, pihak CV. MITRA WIDYATAMA kembali mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut dengan tujuan untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus kepada pihak sekolah untuk ditandatangani, dan selain itu pihak sekolah juga diminta oleh pihak CV. MITRA WIDYATAMA untuk menandatangani Form Pemesanan yang jumlahnya disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. <br /><br />Kemudian selang beberapa waktu, Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK meminta dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa EDI SUTRISNO kepada masing-masing pihak sekolah dan telah ditandatangani oleh pihak sekolah tersebut untuk dipergunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban dan pencairan anggaran yang akan dibayarkan kepada CV. MITRA WIDYATAMA dengan tujuan seolah-olah pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pemesanan LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3awAkfex1fjiIAh5K5gFc4jzwRv63x2unW5NlLxs_MUdcIRSIcmofCmONZd4zEmaLVja3kIk_8iUh-hkg4NlhW-WYjlIVI7OT9MqoWDIsogOofVxNOKOigxgnov_m2mqa4eBqLhBt5SFBZimFzR96jaMztsjOrRHD6Sj2BOQm1hCRaSYnKcSccF33/s1040/Kejari%20Probolinggo%205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3awAkfex1fjiIAh5K5gFc4jzwRv63x2unW5NlLxs_MUdcIRSIcmofCmONZd4zEmaLVja3kIk_8iUh-hkg4NlhW-WYjlIVI7OT9MqoWDIsogOofVxNOKOigxgnov_m2mqa4eBqLhBt5SFBZimFzR96jaMztsjOrRHD6Sj2BOQm1hCRaSYnKcSccF33/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%205.jpg" width="640" /></a></div>Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br /><b>D. PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGGANDAAN MELALUI PEMESANAN KEPADA PIHAK LAIN YANG DILAKUKAN OLEH CV. MITRA WIDYATAMA <br /></b><br />Bahwa kegiatan Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh CV. MITRA WIDYATAMA sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020 tersebut  dalam pelaksanaannya dilakukan  tanpa adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia. <br /><br />Selain tanpa adanya kontrak ataupun Surat Perjanjian Kerja, pelaksanaan pekerjaan penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut dalam prakteknya ternyata tidak dikerjakan sendiri oleh CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia, melainkan dilimpahkan lagi kepada pihak lain dengan melalui metode pemesanan yang dilakukan secara pribadi oleh Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA kepada beberapa pihak pencetak diluar. <br /><br />Bahwa dikarenakan CV. MITRA WIDYATAMA tidak mempunyai mesin cetak untuk menggandakan pesanan LKS dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, <br /><br />Sehingga CV. MITRA WIDYATAMA dalam melakukan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa dilaksanakan dengan  melakukan  pemesanan  secara pribadi kepada CV. PRIMA PUTRA PRATAMA melalui EKO HADI SUTARWIN (sudah meninggal dunia) dengan jumlah pemesanan senilai Rp120.974.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) <br /><br />Untuk keperluan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut, CV. MITRA WIDYATAMA juga melakukan pemesanan kepada Saksi SUKAMDI (IRMANDIRI PUSTAKA) senilai Rp30.457.950 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Oleh karena Saksi SUKAMDI (IRMANDIRI PUSTAKA) ternyata juga tidak memiliki mesin pencetak, sehingga untuk penggandaan terhadap pesanan dari CV. MITRA WIDYATAMA tersebut, oleh Saksi SUKAMDI dilimpahkan lagi kepada pihak lain dengan cara melakukan pemesanan cetak penggandaan tersebut kepada Saksi BUDI PURNOMO (Direktur CV. USAHA MAKMUR) dengan harga jual yang berbeda yaitu senilai Rp.27.786.200, (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITmKypDuCODK7ydP5FTZA4ccOe8L5BXKrjscVss_bALa8gK1DY6VSZuoRd31xl4BsPxk3zR123rTevkY4IWyRHTa75T1fAv82xCbD8hLFz8plyC1QCcenTWVLCfxlVg8RhowK4lRR-lWCIkqReZwkr3KY5311KG_WSh7Cc-zUQh2VOGlL7L8rZ4P6/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITmKypDuCODK7ydP5FTZA4ccOe8L5BXKrjscVss_bALa8gK1DY6VSZuoRd31xl4BsPxk3zR123rTevkY4IWyRHTa75T1fAv82xCbD8hLFz8plyC1QCcenTWVLCfxlVg8RhowK4lRR-lWCIkqReZwkr3KY5311KG_WSh7Cc-zUQh2VOGlL7L8rZ4P6/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Untuk keperluan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut, CV. MITRA WIDYATAMA juga melakukan pemesanan kepada kepada Saksi DJOKO SURANTO senilai jumlah Rp.28.425.600.00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)<br /><br />Oleh karena  Saksi DJOKO SURANTO ternyata  juga tidak memiliki mesin pencetak, sehingga untuk  cetak penggandaan  terhadap pesanan dari  CV. MITRA WIDYATAMA tersebut  oleh Saksi DJOKO SURANTO dilimpahkan kepada pihak lain  dengan cara melakukan pemesanan cetak penggandaan tersebut  kepada Saksi MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd (Direktur CV. PUSTAKA CENDIKIA JAYA) dengan harga jual yang berbeda yaitu  senilai Rp.23.348.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah harga riil pemesanan LKS dan Buku Modul oleh CV Mitra Widyatama lebih kurang Rp191.749.650 (Seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Berdasarkan kenyataan tersebut, sebenarnya CV. MITRA WIDYATAMA tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagai penyedia sehingga tidak layak untuk ditunjuk dan bertindak sebagai penyedia, karena tidak memiliki kemampuan diri untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan penggandaan buku LKS dan Buku Modul yang diserahkan kepadanya.<br /><br />E. PROSES PEMBAYARAN KE PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA DALAM KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020.<br /><br />Sekitar bulan Mei 2020, setelah kegiatan penggandaan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku Modul untuk jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah selesai dilaksanakan, maka untuk tahap berikutnya adalah melakukan pembayaran harga pemesanan hasil penggandaan kepada Penyedia CV. MITRA WIDYATAMA. <br /><br />Adapun proses pencairan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 untuk pembayaran kepada penyedia CV. MITRA WIDYATAMA adalah sebagai berikut :<br />Setelah dokumen pendukung diantaranya adalah Surat Pemesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Nota Penjualan, Lembar Tagihan dan Kwitansi yang diterima oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK kemudian dilakukan verifikasi atas tagihan yang masuk meskipun tanpa dilengkapi adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja untuk kemudian diajukan kepada Saksi WAWAN EKO P. selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Saksi WAWAN EKO P. melaksanakan penatausahaan untuk belanja penggandaan berdasarkan permintaan pembayaran barang/jasa non kontraktual dan bukan berdasarkan permintaan pembayaran barang/jasa berdasarkan kontrak ataupun surat perjanjian kerja karena ada permintaan dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. pada bulan April 2020, <br /><br />Dimana Saksi WAWAN EKO P. dipanggil oleh Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk datang ke ruangannya, setelah berada di ruangan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. ternyata selain Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. sudah ada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang kemudian langsung menanyakan alasan tidak diprosesnya untuk pengajuan pembayaran kegiatan penggandaan LKS tersebut,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbpxaWprG1jkJ6I1Inl0TcXAKqaxdDelYBQ3zLuhhhZpisOuD-tfGcdoAM_Z8VYHCy1WTTrsUqQDYT4bOGUXBHZea_YXBG-9whFz67W9BXuuOzVliEfHU9755vwiB7pHsS9pL7XUUS3eBZE4NmRM_OzJSnZTprUlb11s67Um_oxgynf0E3iDpC3Tc/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbpxaWprG1jkJ6I1Inl0TcXAKqaxdDelYBQ3zLuhhhZpisOuD-tfGcdoAM_Z8VYHCy1WTTrsUqQDYT4bOGUXBHZea_YXBG-9whFz67W9BXuuOzVliEfHU9755vwiB7pHsS9pL7XUUS3eBZE4NmRM_OzJSnZTprUlb11s67Um_oxgynf0E3iDpC3Tc/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Atas pertanyaan tersebut Saksi WAWAN EKO P. menyatakan bahwa masih ada tanggungan SPP-TU NIHIL, dan pada saat itu juga di hadapan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd., Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. juga memerintahkan kepada Saksi WAWAN EKO P. untuk tetap memproses terhadap pengajuan pembayaran untuk penyedia CV. MITRA WIDYATAMA meskipun tanpa adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja dengan alasan sudah punya tanggungan karena LKS sudah diterima oleh tiap-tiap sekolah dan memerintahkan agar menggunakan mekanisme yang semula SPP-TU menjadi SPP-LS.<br /><br />Terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK BOSDA dan diterima oleh Saksi WAWAN EKO P. kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator (Saksi TRI JUNAIDI dkk) dan PPK SKPD, setelah lolos verifikasi kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran. <br /><br />Adapun pejabat yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen pencairan adalah sebagai berikut:<br />1). Pengguna Anggaran : Drs. MOCH MASKUR, M.Pd.<br />2). PPK SKPD    : ASIN, SARDI, dan Staf PPK <br />3). Staf PPK SKPD : YUNI DWI KIPIATI dan TRI JUNAIDI<br />4). Bendahara    : WAWAN EKO P<br />5). PPTK : AKHMAD BASORI<br /><br />Kemudian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dilakukan verifikasi oleh verifikator dari BPPKAD Kota Probolinggo terhadap dokumen sebagai berikut:<br />1). SPM<br />2). Cecklist PPK-SKPD<br />3). Surat Pengantar<br />4). Surat Pernyataan Pengajuan SPM<br />5). Ringkasan<br />6). SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)<br />7). SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)<br />8). Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran<br />9). Referensi Bank<br />10). ID Billing<br />11). Rincian Rencana Penggunaan Dana<br />12). Daftar Rekapitulasi Penggunaan SPD<br /><br />Setelah diverifikasi kemudian dilakukan validasi dan pencetakan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Kas Daerah untuk divalidasi dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian diserahkan ke Bank Jatim untuk dilakukan pencairan. Kemudian tembusan SP2D tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Bahwa CV. MITRA WIDYATAMA menerima pembayaran uang dari hasil cetak penggandaan LKS Pendidikan Agama Islam dan Lembar Kerja Siswa Mata Pelajaran lainnya sebesar Rp655.416.876 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan 117 (seratus tujuh belas) SP2D dipotong pajak sebesar Rp.68.520.855,- (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan cara melalui transfer rekening/non tunai dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo Bank Jatim Cab. Probolinggo nomor rekening 0121000000 ke No. Rek. 16160118597 an. CV. MITRA WIDYATAMA di Bank Jatim Cabang Kraksaan.<br /><br />Adapun dokumen administrasi permohonan pengajuan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang telah diselesaikan, untuk kemudian dikirim ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan penyedia CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Berdasarkan uraian tabel daftar pembayaran (SP2D) dapat diketahui bahwa rincian jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan penyedia CV Mitra Widyatama adalah lebih kurang Rp655.416.876 (Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)<br /><br />Adanya perbedaan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo kepada penyedia CV Mitra Widyatama dan harga riil penggandaan LKS dan Buku Modul dilapangan telah menimbulkan selisih adanya kelebihan pembayaran yang  menguntungkan pihak  CV Mitra Widyatama dan merugikan keuangan negara. <br /><br />Bahwa dari uraian pelaksanaan kegiatan mulai  dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses penggandaan LKS, pencairan/pembayaran hingga pelaporan dalam Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi AKHMAD BASORI, Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. telah terjadi perbuatan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :<br /><br />1. Bahwa pada penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2020 yang disusun tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP),   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIJFBXEubMN1A3sDfso8QmrzOVXTgeDfaBX_L_bzjBvz6AeeIrgXWzAGzh74WtVZH6MNEfwwYn_wMMwNbWHYTlAqi9yncAI-6ade9rKiQcfhqN7Ju_a70W5peJ5VZKhDBU1A-PZkllwhUxcKNxs86f8mdzQxEOxOxAKHT958s1if8sKNoIqoJE5F/s1040/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIJFBXEubMN1A3sDfso8QmrzOVXTgeDfaBX_L_bzjBvz6AeeIrgXWzAGzh74WtVZH6MNEfwwYn_wMMwNbWHYTlAqi9yncAI-6ade9rKiQcfhqN7Ju_a70W5peJ5VZKhDBU1A-PZkllwhUxcKNxs86f8mdzQxEOxOxAKHT958s1if8sKNoIqoJE5F/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan, merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar  dan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga, sehingga di dalam RKA-SKPD maupun DPA-SKPD beserta perubahannya tidak memuat secara terperinci terkait rencana belanja BOSDA Tahun 2020 untuk masing-masing sekolah, seharusnya sesuai dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, <br /><br />Namun oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK dengan sepengetahuan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. tetap dilaksanakan meskipun tidak tercantum adanya Rincian Kegiatan tersebut di dalam DPA-SKPD. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada :<br /><br />a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 208/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pasal I pada poin nomor 9 terkait Rincian Penggunaan Anggaran : pada Tata Cara pencantuman rincian penggunaan anggaran dalam DIPA angka 2) yaitu: “Pencantuman Kegiatan : kegiatan yang dicantumkan dalam DIPA adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Satker dalam rangka pencapaian sasaran program. Apabila satker melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, maka dalam DIPA juga harus mencantumkan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan”.<br /><br />b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 124 ayat (3) yaitu: “Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”<br /><br />2. Bahwa Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA) dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan, merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar tidak pernah melaksanakan Analisa yang tertulis terkait  identifikasi kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja dan tidak pernah menganalisa terkait rincian usulan kebutuhan belanja dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Bahkan dalam kegiatan tersebut Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah menetapkan perencanaan pengadaan dan pelaksanaannya apakah Swakelola atau melalui penyedia, dan tanpa penetapan tersebut Saksi AKHMAD BASORI dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. tetap melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Bahwa tindakan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang memerintahkan Saksi SUDARSIH untuk mengumpulkan uang yang tidak jelas sumber dananya dari masing-masing Kepala Sekolah Dasar Negeri yang besarannya adalah sebesar Rp.6.650,- dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah dan terkumpul sekitar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai operasional penyusunan materi LKS SD yang dilaksanakan oleh tim penulis yang dibentuk oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada:<br /><br />a. Peraturan Walikota Probolingggo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah, SD dan SMP Negeri pada Pasal 1 angka 12, “Belanja barang/jasa adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan tersebut disebutkan “Penggunaan BOSDA untuk belanja modal serta pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<br /><br />b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 1 yaitu: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.<br /><br />Pasal 4 huruf a sampai dengan h “Pengadaan barang/Jasa bertujuan untuk ; a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia ; b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. Meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan kemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan h. Mendorong pengadaan berkelanjutan”<br /><br />Pasal 18 ayat (1), (3), (4), (5), (7) dan (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: 1. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa; 3. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 4. Perencanaan pengadaan terdiri atas: a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.<br /><br />5. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: a. penetapan tipe Swakelola; b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. Penyusunan biaya pendukung.”<br /><br />8. Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.<br /><br />c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yaitu “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<br /><br />Pasal 35 ayat (1) yaitu: “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”<br /><br />Penjelasan Umum angka 9 alinea 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003: “Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya”.<br /><br />3. Bahwa dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan penunjukan penyedia CV. MITRA WIDYATAMA dengan Direktur Terdakwa EDI SUTRISNO tanpa melalui prosedur pemilihan penyedia, melainkan berdasarkan atas rekomendasi dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang disetujui oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan Pengguna Anggaran. <br /><br />Dan dalam mendapatkan rekomendasi tersebut Terdakwa EDI SUTRISNO memberikan Saksi MAKSUM sejumlah imbalan uang tunai senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada:<br /><br />a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Huruf b yaitu: “kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif”. Pasal 6 yaitu “pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil ; g. Akuntabel”<br /><br />Pasal 7 ayat (1) yaitu “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi Etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />4. Bahwa tindakan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang melaksanakan kegiatan belanja penggandaan LKS menggunakan Anggaran BOSDA dan mengakibatkan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp1.451.478.464,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk CV. ARPUS dan Rp.655.416.876 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) <br /><br />Untuk CV. MITRA WIDYATAMA yang dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penetapan PPK dalam kegiatan tersebut, sehingga dalam kegiatan tidak ada antara lain : penyusunan rencana pengadaan, penetapan spesifikasi teknis/Kerangka acuan kerja (KAK), penetapan rancangan kontrak, penetapan HPS dan penunjukan Penyedia, sehingga tidak ada indikator yang dapat dipakai sebagai ukuran atau acuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk menilai uang APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan telah tepat menghasilkan barang dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. <br /><br />Mengingat CV. MITRA WIDYATAMA bukanlah perusahaan yang mempunyai mesin cetak offset dan web yang dapat mencetak dalam jumlah banyak karena kedua perusahaan itu hanyalah perusahaan distributor buku, maka harga yang ditawarkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo bukanlah harga pencetakan dan penggandaan melainkan harga jual buku secara eceran (per eksemplar), karena dalam pelaksanaannya Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. Mitra Widyatama telah mengalihkan pekerjaan pencetakan dan penggandaan buku kepada orang/perusahaan lain yang harganya lebih murah/rendah, dengan demikian seharusnya kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dibayarkan oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada: <br /><br />a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 33 yaitu “Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.”<br /><br />Pasal 9 ayat (1) yaitu “PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;<br />c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; g. menetapkan PPK”;<br /><br />Pasal 11 ayat (1) yaitu: “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: <br />a. menyusun perencanaan pengadaan;  b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. menetapkan rancangan kontrak;  d. menetapkan HPS; j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; k. mengendalikan Kontrak”;<br /><br />Pasal 26 ayat (7) yaitu: “Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.”<br /><br />Pasal 44 ayat (1) yaitu : “Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.”<br /><br />Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) yaitu: (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. (2). PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.<br /><br />b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”<br /><br />c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”<br /><br />d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 3 Ayat (1) menyatakan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”<br /><br />5. Bahwa mengingat nilai dalam kegiatan penggandaan LKS dan Buku Modul kurang lebih sejumlah Rp. 2.106.895.340,- (dua milyar seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian kurang lebih sebesar  Rp.1.451.478.464,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dikerjakan oleh CV. ARPUS dan kurang lebih sebesar Rp.655.416.876,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dikerjakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Maka seharusnya penunjukan penyedia dilakukan dengan metode Tender, namun dalam hal ini CV. ARPUS dan CV. MITRA WIDYATAMA ditunjuk secara langsung sebagai penyedia tanpa melalui tender sebagai mekanisme penunjukan penyedia. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :<br /><br />Pasal 1 Angka 40 menyatakan “Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”<br /><br />Pasal 38 Ayat (3) yang menyatakan : “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<br /><br />6. Bahwa mengingat pekerjaan penggandaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini mempunyai ruang lingkup yang sama, jenis barang/keluaran hasil yang sama, sumber ketersediaan anggaran yang sama dan penyedianya juga sama, serta pembayaran tidak melalui sekolah seharusnya pelaksanaannya menjadi satu dan tidak boleh dipecah-pecah ke dalam beberapa kegiatan. <br /><br />Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada : Pasal 20 Ayat (1) yaitu “Pemaketan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil;  b. volume barang/jasa; c. ketersediaan barang/jasa; d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau e. ketersediaan anggaran belanja.” Pasal 20 Ayat (2) yaitu “Dalam melakukan Pemaketan Pengadaan Barang /Jasa dilarang: d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.”<br /><br />7. Bahwa Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan pembayaran pekerjaan, berdasarkan SPP, laporan pertanggungjawaban dan SPM, dengan metode pembayaran langsung (LS) menggunakan SPP-LS Barang dan Jasa tanpa adanya surat perjanjian kerjasama/kontrak yang kemudian Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. menyetujui pembayaran untuk penyedia dengan menerbitkan SPM   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKDfXr2shdDcb5hLsfKas7AcH5n-DcJU9fwx1lBiWMfrSy8BZJmefqNLfae_mxpeuda-TpJlaN9NzSupx3k7LhMe5PsQj8RTx_04o-CyWeDhXNk98EIYFfpp1LU_8jTylF3lXXsBHcW1CHUKGyEd_eN2Aj_DtcPYP8XwQ-o10emcX87yv-usHMbbDu/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKDfXr2shdDcb5hLsfKas7AcH5n-DcJU9fwx1lBiWMfrSy8BZJmefqNLfae_mxpeuda-TpJlaN9NzSupx3k7LhMe5PsQj8RTx_04o-CyWeDhXNk98EIYFfpp1LU_8jTylF3lXXsBHcW1CHUKGyEd_eN2Aj_DtcPYP8XwQ-o10emcX87yv-usHMbbDu/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :<br /><br />Pasal 205 ayat (1) yaitu “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.” <br /><br />Pasal 205 ayat (2) dan (3) yaitu: (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS.<br /><br />(3). Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; <br /><br />j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjaman/hibah luar negeri; k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran<br /><br />Pasal 206 ayat (1) dan (2): (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. (2). SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />8. Bahwa setelah pembagian LKS tersebut, pihak CV. MITRA WIDYATAMA kembali mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut dengan tujuan untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus kepada pihak sekolah untuk ditandatangani, <br /><br />Dan selain itu pihak sekolah juga diminta oleh pihak CV. MITRA WIDYATAMA untuk menandatangani Form Pemesanan yang jumlahnya disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. Kemudian selang beberapa waktu Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK meminta dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa EDI SUTRISNO kepada masing-masing pihak sekolah dan telah ditandatangani oleh pihak sekolah tersebut untuk dipergunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban dan pencairan anggaran yang akan dibayarkan kepada CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Dengan tujuan seolah-olah pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pemesanan LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Pelaksanaan dalam Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 tidak pernah dibuat kontrak oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku PA, namun tetap menyetujui dan dilaksanakan kegiatannya oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK hanya dengan surat pemesanan yang dibuat dengan cara sepihak oleh CV. MITRA WIDYATAMA yang <br /><br />Kemudian mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus, dan kemudian pihak sekolah baru diminta untuk menandatangani Surat Pemesanan dengan penanggalan mundur yang telah disiapkan oleh penyedia dengan jumlah nominal harga serta jumlah barang yang disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. <br /><br />Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan tujuan seolah-olah yang mencairkan anggaran untuk pembayaran pemesanan LKS adalah pihak sekolah. Perbuatan rekayasa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :  Pasal 28 ayat (1) bentuk kontrak terdiri atas : a. bukti pembelian/pembayaran; b. kuitansi;  c. Surat Perintah Kerja (SPK);  d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan.<br /><br />Pasal 28 ayat (6) “Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.”<br /><br />Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. (penuntutan terpisah), Saksi AKHMAD BASORI (penuntutan terpisah), Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. (Penuntutan Terpisah) dan HIDAYATULLAH (almarhum/meninggal dunia) dalam pelaksanaan kegiatan Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Penggandaan Buku LKS dan Buku Modul), Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya Terdakwa EDI SUTRISNO kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa EDI SUTRISNO selaku Direktur CV. MITRA WIDYATAMA bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. bin HARTOYO (Alm), Saksi AKHMAD BASORI dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidak-setidaknya dalam jumlah sekitar itu. <br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total penghitungan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp974.915.919 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan penggandaan Buku LKS dan Buku Modul secara keseluruhan yang dalam perinciannya terdiri dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penggandaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA lebih kurang sebesar Rp. 395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan CV. ARPUS lebih kurang sebesar Rp579.769.548 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022.<br /><br />Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam (Primaer) Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dugaan Korupsi LKS SD dan SMP Sebesar Rp395 Juta, Tiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Bersama 1 Pengusaha Diadili

“Adakah Yang “Terselamatkan” Dalam Kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Lalu bagaimana dengan M...

»

KPK Tetapkan Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Suap

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sebuah Sumber menyebutkan, selain Bupati Bangkalan, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemberi suap terhadap Bupati”</span></span></i> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jqxySyM_uqImTd5FC3rrThNHCq-T4R-D2rBVo0d_LNhbiiC91lhOSDZhWESC9CVhrpb9wX9wKxsOxbcenv2PmJB9AS5vCrJVyvcaUvMIvNDb3T6VN-80hGvuOMy63Hb2HtX4FMUtUnRuikwC8nR0mMLR4a1xGj9HksQuc_-AEA381ZGJZD5lEA8M/s478/Bupati%201.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="315" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jqxySyM_uqImTd5FC3rrThNHCq-T4R-D2rBVo0d_LNhbiiC91lhOSDZhWESC9CVhrpb9wX9wKxsOxbcenv2PmJB9AS5vCrJVyvcaUvMIvNDb3T6VN-80hGvuOMy63Hb2HtX4FMUtUnRuikwC8nR0mMLR4a1xGj9HksQuc_-AEA381ZGJZD5lEA8M/w422-h640/Bupati%201.jpg" width="422" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b><br />Setelah melalui proses penyelidikan dan penyedikan beberapa bulan lalu, akhirnya tepat dihari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bangkalan Periode 2018 - 2023 R. KH. Abd. Latif Amin Imron sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi Suap “jual beli jabatan dan fee proyek ABPD” di Kabupaten Bangkalan<br /><br />“Oh, sebetulnya enggak hanya lelang jabatan. Penyidik bisa saja menemukan kasus lain seperti pengadaan barang dan jasa. Kasus lain yang mungkin bisa ditemukan adalah dugaan korupsi terkait penerbitan perizinan.,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dikutip dari OMPAS.com (Jumat, 28 Oktober 2022)<br /><br />Menurut Alex, KPK telah mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan pencegahan supaya R. KH. Abd. Latif Amin Imron tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan<br /><br />Sementara sumber beritakorupsi.co menyebutkan, selain Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemberi suap terhadap Bupati<br /><br />“Ada enam termasuk Bupati dan Lima Kepala Dinas,” kata Sumber beritakorupsi.co<br /><br />Kelima Kepala Dinas yang dimaksud, sebelumnya sudah diperiksa bersama Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron, yaitu “Kadis DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Bangkalan, Kadis Disperinaker (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan), Kepala Dinas PU Bina Marga, Kadis BKD  (Badan Kepegawaian Daerah) Bangkalan beserta dan Kadis Ketahanan Pangan”<br /><br />Bupati Bangkalan Periode 2018 - 2023 R. KH. Abd. Latif Amin Imron ini, sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Kabupaten Bangkalan, sedangkan Bupati dijabat saudaranya yaitu  R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon<br /><br />Dan yang menarik dari kedua orang penting di Kabupaten Bangkalan ini adalah terkait kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) <br /><br />Sebab R. KH. Abd. Latif Amin Imron yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon yang saat itu menjabat sebagaai Bupati Bangkalan diduga terlibat<br /><br />Kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427, ada rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes yang dipergunakan untuk pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se-Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /><br />Anehnya, Kejaksaan Negeri Bangkalan hingga hari ini “tak berani menyeretnya”. Yang diseret dalam perkara ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hanya dua Tersangka yang kini berstatus Terpidana, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Padahal, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menjelaskan, kemungkinan besar akan melakukan penyidikan baru bagi pihak-pihak yang diduga terlibat mulai dari proses penyusunan anggaran ABPD, pelaksanaan kegiatan  hingga laporan pertanggungjawaban. Hal ini seperti yang disampaikan Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Bangkalan yang saat itu dijabat Iqbal <br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa peroleh,” kata Iqbal, Kamis, 30 April 2020  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqdJxgaankNvZN8ceL2A9zp0k_ABnzV06uon2xH4s68N68mWakRGvpRBfeL9CO5JIJD0ICmfbl-zABBkBRbIlrFIpTEjKSxerIrNxvxuURfBbk0t8kDbaJ-nCARiJgeRCLddIK--bY-6WKNi70ygHP0RfzFRun1V-VujaX4E4KmOAJnto3A0-onPPR/s640/Dari%20kiri,%20R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20dan%20Bupati%20Bangkalan%20saat%20ini.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqdJxgaankNvZN8ceL2A9zp0k_ABnzV06uon2xH4s68N68mWakRGvpRBfeL9CO5JIJD0ICmfbl-zABBkBRbIlrFIpTEjKSxerIrNxvxuURfBbk0t8kDbaJ-nCARiJgeRCLddIK--bY-6WKNi70ygHP0RfzFRun1V-VujaX4E4KmOAJnto3A0-onPPR/w640-h480/Dari%20kiri,%20R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20dan%20Bupati%20Bangkalan%20saat%20ini.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dari kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan </span>R. KH. Abd. Latif Amin Imron</span></td></tr></tbody></table>Bahkan saat ditanya, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, mantan Ketua DPRD R. KH. Abd. Latif Amin Imron termasuk tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) bisa jadi tersangka?<br /><br />Dan dengan tegas saat itu Iqbal selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas, dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya, Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas. (Jnt)<br /></div>

News KPK Tetapkan Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Suap

“Sebuah Sumber menyebutkan, selain Bupati Bangkalan, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemb...

»

Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Abdul Rachman akan segera menyusul untuk diadili termasuk Wang Yuqiang selaku financial manager China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan bisa jadi bisa jadi akan terseret juga#</span></span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4Hb1aHXX1GHriRZxJvkmiouIGMSw24yp4cpQulZxalWj3XDKQ-eaE5LE3RGfjJ1rQUOHOhrV-wrIVN5g5ZXsq_7-xXw7pg9TBf93GNqDrzi1ui1zLsdmKRMkJx_C4ThKzQsN3ICvpzxDenW8PrLh1N687PEudaJ6nSvvLie6CflXtZusN4yUwRJ7/s1202/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1202" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4Hb1aHXX1GHriRZxJvkmiouIGMSw24yp4cpQulZxalWj3XDKQ-eaE5LE3RGfjJ1rQUOHOhrV-wrIVN5g5ZXsq_7-xXw7pg9TBf93GNqDrzi1ui1zLsdmKRMkJx_C4ThKzQsN3ICvpzxDenW8PrLh1N687PEudaJ6nSvvLie6CflXtZusN4yUwRJ7/w576-h640/h.jpg" width="576" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartn, NN Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo dan Arif Rahman Irsady, menyeret Tri Atmoko selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ke muka persiangan hadapan di Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 27 Oktober 2022 untuk diadili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp 1 miliar kepada Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyanto dan Hernowo Yuswanto selaku selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare), Jawa Timur melalui Suheri (orang kepercayaan Terdakwa Tri Atmoko) untuk Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono pada September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018<br /><br />Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Abdul Rachman akan segera menyusul untuk diadili termasuk Wang Yuqiang selaku financial manager China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan bisa jadi bisa jadi akan terseret juga<br />Terdakwa Tri Atmoko selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang juga Kuasa Joint Operation CRBC (China Road and Bridge Corporation) dan PT WIKA (Wijaya Karya), ditetap sebagai Tersangka pemberi Suap oleh KPK pada awal Agustus 2022 bersama dua Tersangka lainnya selaku penerima suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Terdakwa Tri Atmoko<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa Tri Atmoko ini berawal pada sekitar Januari 2017. Saat itu, Joint Operation China Road and Bridge Corporation (JO CRBC) - PT Wika (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mengajukan restitusi pajak (pengembalian atas kelebihan pembayaran) untuk tahun 2016 ke KPP Pare, Jawa Timur<br /><br />Sebab JO CRBC - PT Wika - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono yang terdaftar sebagai salah satu wajib pajak (WPP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgal4vXg_ZkSDsL5bYfT4pT3DgpJRTcfPSrc7rUtbEKNIz8H4BGCiHdspV0TWJ45tuyZCGj4-g5982LTkOS2lsqR0TfPoF6qx9iqjRc2ZICigIAd_qWmrKrfF458gnOrgNFEBe7qH8MVwuDVgfAj0Noun1DlQ6muc2OVLEO51hWONStOajQZ4ZSEBLL/s1080/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgal4vXg_ZkSDsL5bYfT4pT3DgpJRTcfPSrc7rUtbEKNIz8H4BGCiHdspV0TWJ45tuyZCGj4-g5982LTkOS2lsqR0TfPoF6qx9iqjRc2ZICigIAd_qWmrKrfF458gnOrgNFEBe7qH8MVwuDVgfAj0Noun1DlQ6muc2OVLEO51hWONStOajQZ4ZSEBLL/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Tri Atmoko di tunjuk sebagai salah satu dari Tim Pemeriksa dengan posisi Supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC, PT WIKA, PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak.<br /><br />Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC, PT WIKA, PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Merespon surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC, PT WIKA, PT PP menunjuk Terdakwa Tri Atmoko sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC, PT WIKA, PT PP di KPP Pare, Jawa Timur<br /><br />Dari keseluruhan restitusi pajak sebesar Rp13,2 Miliar yang diajukan dan diduga ada inisiatif Terdakwa Tri Atmoko untuk memberikan sejumlah uang pada Abdul Rachman dan Tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui.<br /><br />Abdul Rachman kemudian menyetujui keinginan Terdakwa Tri Atmoko dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10 % atau setidaknya Rp1 miliar. Terkait pemberian uang, Abdul Rachman kemudian memperkenalkan Suheri selaku orang kepercayaannya kepada Terdakwa Tri Atmoko dan meminta Terdakwa Tri Atmoko agar nantinya penyerahan uang melalui perantaraan Suheri dan tempat penyerahan dilaksanakan di Jakarta.<br /><br />Sekitar Mei 2018, Terdakwa Tri Atmoko menghubungi Abdul Rachman untuk membicarakan kelanjutan dimana penyerahan uang dengan istilah “apelnya kroak” sebesar Rp850 juta yang disiapkan Terdakwa Tri Atmoko dari total permintaan Abdul Rachman sebesar Rp1 miliar<br /><br />Kemudian Abdul Rachman sempat meminta dan mengarahkan Terdakwa Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp895 juta melalui Suheri dilakukan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima Abdul Rachman melalui Suheri<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa Tri Atmoko, JPU KPK menjeratnya sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxiEDPLZxj7U18QJIfOhRFpEhel7ZkUR2Ip7eVKZK24WFM_LIU8chR_Z3eg4Z9bTSUP-UwglWMyO9FYNf5x7AbNfQH7ipU98CfSBjmRtf2J9UBhfMiMlIaQZ2lUPhl2qFIuVn0LZgNGuCP1rVy6-Wi2ofZghfHR4LmpeHdONJu9ALB8u5KAhInV05/s1080/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxiEDPLZxj7U18QJIfOhRFpEhel7ZkUR2Ip7eVKZK24WFM_LIU8chR_Z3eg4Z9bTSUP-UwglWMyO9FYNf5x7AbNfQH7ipU98CfSBjmRtf2J9UBhfMiMlIaQZ2lUPhl2qFIuVn0LZgNGuCP1rVy6-Wi2ofZghfHR4LmpeHdONJu9ALB8u5KAhInV05/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terangka Abdul Rachman dan Suheri selaku penerima, di jerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa Tri Atmoko, dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartn, NN Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo dan Arif Rahman Irsady secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 27 September 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Merah Putih milik KPK di Jakarta<br /><br />Dalam dakwaaan JPU KPK dijalaskan, bahwa Terdakwa TRI ATMOKO selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama-sama dengan WANG YUQIANG selaku financial manager pada China Road and Bridge Corporation (CRBC), pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanudin No 16 Dandangan Kota Kediri, di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Nganjuk, di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya, di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho No 95 Kemasan Kota Kediri, di Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang penyerahannya melalui SUHERI dengan maksud supaya pegawai negeri <br /><br />Atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan Joint Operation (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO s  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03eIxBGzH_qI-UOZSJnGn1Kc7QYkYFKS25qfnLVtumEA77Oz5WUuKtCZHNqgoiie43LIKZchA6MPTT4sWNJESkQ61C3mg0iTmvFMaAGlIybeYOlkm3oiqGWKjOacJpUHhOusL02WKzpk2EPNJ25eoVlfT0Yze-qbeLIvid2aUN4xb7Zzbpts_se73/s1080/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03eIxBGzH_qI-UOZSJnGn1Kc7QYkYFKS25qfnLVtumEA77Oz5WUuKtCZHNqgoiie43LIKZchA6MPTT4sWNJESkQ61C3mg0iTmvFMaAGlIybeYOlkm3oiqGWKjOacJpUHhOusL02WKzpk2EPNJ25eoVlfT0Yze-qbeLIvid2aUN4xb7Zzbpts_se73/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan jabatan staf perpajakan pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama TRIATMOKO, Nrp. 30100.<br /><br />Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dibentuk kerja sama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu (Non-Integrated Joint Operation Agreement) antara Perusahaan China Road And Bridge Corporation, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km dengan porsi pembagian tugas masing-masing yaitu : <br />. China Road And Bridge Corporation (CRBC) mengerjakan sebanyak 60% (enam puluh persen) ;<br />. PT. Wijaya Karya (WIKA) mengerjakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ;<br />. PT. Pembangunan Perumahan (PP) mengerjakan sebanyak 15% (lima belas persen).<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan restitusi pajak dari CRBC-WIKA-PP JO tersebut, kemudian AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :<br />1). ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.<br />2). PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim. <br />3). HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tahun 2016, dengan nilai restitusi pajak sebesar Rp13.205.157.718,- (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74zwfOT9igBMg3-eMOcSd-jU2IePaQhpPXiCQlC7sQ_v8SJnSFGNdymzRM9SESC1S-LthLhMmq6kyxIyQVuJCnWHyDWDiABYZxokAbs2qlRK9pTB8-CwhpjehCq1wHwEA-OVu4Jzo5TaXscZwwhTvTshQ-edlnJFPEF6xO_XX6S49mZ-jQwYXNeEG/s1080/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74zwfOT9igBMg3-eMOcSd-jU2IePaQhpPXiCQlC7sQ_v8SJnSFGNdymzRM9SESC1S-LthLhMmq6kyxIyQVuJCnWHyDWDiABYZxokAbs2qlRK9pTB8-CwhpjehCq1wHwEA-OVu4Jzo5TaXscZwwhTvTshQ-edlnJFPEF6xO_XX6S49mZ-jQwYXNeEG/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 3 Agustus 2017, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO.<br /><br />Bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada WANG YUQIANG.<br /><br />Pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<br /><br />Pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa. <br /><br />Atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya bertempat di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfqvVP47axIfDbsWDzQ7QoIjlAchgKpc-VLCnJWYZYCRzTXy4H49ZFDMBz7XU4Jd25pQK1H5Yx9_DU5HeopTKFU7Olp753ODJd2Djg6Codfe2IU3cpBUdKPfwpDAXgKkKuDAOdFoe31Hki3pLId2ZFQhoa3gshE1coYJaDrhDNA2MzbSHoSTxV51b-/s1080/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfqvVP47axIfDbsWDzQ7QoIjlAchgKpc-VLCnJWYZYCRzTXy4H49ZFDMBz7XU4Jd25pQK1H5Yx9_DU5HeopTKFU7Olp753ODJd2Djg6Codfe2IU3cpBUdKPfwpDAXgKkKuDAOdFoe31Hki3pLId2ZFQhoa3gshE1coYJaDrhDNA2MzbSHoSTxV51b-/w640-h288/i.jpg" width="640" /></a></div>Masih di bulan November 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan penyerahan fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar penyerahannya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:<br /><br />1). Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;<br /><br />2). Tahap kedua sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan. Atas penyampaian ABDUL RACHMAN tersebut, Terdakwa menyanggupi.<br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp52.591.235,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp33.071.383,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp214.337.382,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Setelah terkumpul selanjutnya uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH.<br /><br />Pada bulan Desember 2017, tim pemeriksa melaporkan kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, dari laporan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan SPHP tersebut kepada wajib pajak.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare, Terdakwa bersama dengan WANG YUQIANG melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya WANG YUQIANG menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir pemeriksaan. <br /><br />Pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).<br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, selanjutnya pada bulan Februari 2018 bertempat di kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRxushpQFrbiTTUZs_DF9H1dCxmh8yb9uWLKfi-FKD3O7ZiqdSq2A0PIm41qipA525clMsTC1R0ZE4FgNkHXzsuhy9eaojiohHa4EbV9PM5e8bDx3jKJNCoIyT0812euqqGeUAGVB18sExj28d8K5Tvshj86JETt6TMeGC8MbAk9-kBme2RjWVWr4Z/s1080/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRxushpQFrbiTTUZs_DF9H1dCxmh8yb9uWLKfi-FKD3O7ZiqdSq2A0PIm41qipA525clMsTC1R0ZE4FgNkHXzsuhy9eaojiohHa4EbV9PM5e8bDx3jKJNCoIyT0812euqqGeUAGVB18sExj28d8K5Tvshj86JETt6TMeGC8MbAk9-kBme2RjWVWr4Z/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889. <br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp500.120.558,00 (lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp77.166.561,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp122.712.881,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), <br /><br />Kemudian pada tanggal 26 April 2018 uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />Selanjutnya pada 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta.<br /><br />Pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1oQroMZGzQ1NJ5bf8nIpH-W8ZOkAprpzcdhHoYoT4ILBJ_KXF02lIrWmzsSGi3yVx6qWzPare3eYdQuApU5k27kQ5c7NRn3PEH_eeqGkypgr73w34r0TLcc-Z4yU_JHP26WOOfb2Dy2716tNnqk7DGGDkuMEiTf2-A2VL25k7_YTrDyNVfWxGPdD/s1080/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1oQroMZGzQ1NJ5bf8nIpH-W8ZOkAprpzcdhHoYoT4ILBJ_KXF02lIrWmzsSGi3yVx6qWzPare3eYdQuApU5k27kQ5c7NRn3PEH_eeqGkypgr73w34r0TLcc-Z4yU_JHP26WOOfb2Dy2716tNnqk7DGGDkuMEiTf2-A2VL25k7_YTrDyNVfWxGPdD/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan diberikan kepada tim pemeriksa melalui SUHERI, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan. <br /><br />Sesampainya di kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI.<br /><br />Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI dengan maksud agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak Joint Operation CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M

#Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor ...

»

Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dinyatakan Bersalah dan Dihukum Berbeda

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">#Dua Terdakwa selku suami istri yaitu Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur di Vonis 8,6 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 Subisder 5 tahun penjara dan istrinya, Ria Komsatun Bin Jasmun Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur di Vonis 4.6 tahun penjara# </span>  </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbi6uKPnZzRSJC5z7rD4izBju-4elANYsbxUJyzApWIs3BAdkSyF300a9Mj6LHt63BfEXPbRDnmUQJo6vPRTi4Ke4hCpLl0JEKA0Xxhf5w2oHOiur9DpD-AWJuqvr8GfOUhyzVooGCZAl4Z_smjXLRvMo_sOWuz0ugby7GK8NOZ_K_zugSXBLB-_sM/s697/Majelis%20Hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="697" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbi6uKPnZzRSJC5z7rD4izBju-4elANYsbxUJyzApWIs3BAdkSyF300a9Mj6LHt63BfEXPbRDnmUQJo6vPRTi4Ke4hCpLl0JEKA0Xxhf5w2oHOiur9DpD-AWJuqvr8GfOUhyzVooGCZAl4Z_smjXLRvMo_sOWuz0ugby7GK8NOZ_K_zugSXBLB-_sM/w640-h414/Majelis%20Hakim.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 19 Oktober 2022, menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit fiktif pemberian fasilitas kredit oleh Bank Jatim Pusat kepada PT Hazzel Karya Makmur (PT HKM) pada tahun 2014 - 2018 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 berdasarkan Laporan hasil audit Bank Jatim Nomor :09/LHP/XXI/04/2022 Tanggal : 14 April 2022 <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp60.1 M, Debitur Pasutri Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html</a><br /><br />Berita yang sama: Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat Diadili, PH Terdakwa Eksepsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html</a>  </span></span><br /><br />Kedua Terdakwa dimaksud (disidangkan dalam perkara terpisah) adalah Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku  Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur dan istrinya, Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGTjSR9HT7w6v-dovQ0GQCZuOf-MmOdiRxnZX6AVqbEQzZk1d1m-gftFckz9ohFF9SLQjfJoeydbPDHjev04iT9icx-_pVNp17y-9DDKj8zZacjXVGmcJvmOvIQcTfrodQ7dzuPCBDLCHFVE_NkJD30VdI3yo-zeTNiKQ2X5uh36fxY1S49YkG57X/s640/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGTjSR9HT7w6v-dovQ0GQCZuOf-MmOdiRxnZX6AVqbEQzZk1d1m-gftFckz9ohFF9SLQjfJoeydbPDHjev04iT9icx-_pVNp17y-9DDKj8zZacjXVGmcJvmOvIQcTfrodQ7dzuPCBDLCHFVE_NkJD30VdI3yo-zeTNiKQ2X5uh36fxY1S49YkG57X/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terdakwa ini dinyatakan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatr dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow di Vonis pidana penjara selama delapan (8) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp400 juta Subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp60.178.180.725,18 Subisder pidana penjara selama lima (5) tahun<br /><br />Dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun di Vonis pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Rp60.1 M, PH Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH: Tidak Ada Kerugian Negara Karena 32 SHM Aguanan di Bank Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-macet-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-macet-bank-jatim.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaVwLGLzAlVuSpxZkBslFg7fUcIoOb-vD7XJdaFtc32MLTw4mjhuV1UEpBqoQkwI-JiBHpLppmsU0wqqIP6qXbh_r5XgHPx3XD-diHsPDenPkvqSgwfM_HTsFSa7ALdJYBplukrx7bpGhzaWWLiufJYwe7wFHIUCjkua4synOHqOuBZX5soFWVXcv/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaVwLGLzAlVuSpxZkBslFg7fUcIoOb-vD7XJdaFtc32MLTw4mjhuV1UEpBqoQkwI-JiBHpLppmsU0wqqIP6qXbh_r5XgHPx3XD-diHsPDenPkvqSgwfM_HTsFSa7ALdJYBplukrx7bpGhzaWWLiufJYwe7wFHIUCjkua4synOHqOuBZX5soFWVXcv/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa yang juga pasangan suami istri ini termuat dalam putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 26 Oktober 2022) dengan Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindo, SH., MH (dan Muliani Buraera, SH) dengan dihadiri Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Tim Penasehat Hukum Kedua Tedakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH, Moch. Ysuron Marzuki, SH., MH, Sayu Indah Samawati, SH., MH dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><br />Persidangan berlangsung dalan dua sesi, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow, dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtMj-fNxnhd3i37UJLxk6T7I_hxluiGQ19tRUC1lvj4OC8EtOGudk5XjK-JedxGkcZvllN7Qhj7Inhuew304TEvur9t9sFvcYrjdt-vwcTqXinD-LSbrUA2lsUDt_k-JGWIQmIsPN1CXog8PeXJ5DrFqTNzzDRsE1kmTWEDZGebuh4JFLzczPBd5M1/s635/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="292" data-original-width="635" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtMj-fNxnhd3i37UJLxk6T7I_hxluiGQ19tRUC1lvj4OC8EtOGudk5XjK-JedxGkcZvllN7Qhj7Inhuew304TEvur9t9sFvcYrjdt-vwcTqXinD-LSbrUA2lsUDt_k-JGWIQmIsPN1CXog8PeXJ5DrFqTNzzDRsE1kmTWEDZGebuh4JFLzczPBd5M1/w640-h294/13.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun tahun 2014, PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) mengajukan Permohonan Kredit menengah dan Korporasi kepada Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) Tbk, untuk pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik berdasarkan Surat Permohonan Kredit Nomor : 008/PH/HKM/SL/XI/2014 tanggal 25 November 2014 kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Total Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) yang di tandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama dan di buat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW<br /><br />Pengajuan pinjaman oleh Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku selaku  Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur adalah untuk :1. Pembayaran Pinjaman /Take Over Kredit di Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) dan, 2. Penambahan Modal pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik sebesar Rp38.600.000.000 (Tiga Puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah) dengan menyerahkan dokumen berupa ; 1. Legalitas Perusahaan; 2. Data Pekerjaan; 3. Legalitas Usaha; 4. Laporan keuangan PT. Hazzel Karya makmur <br /><br />Namun dokumen pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh Kedua Terdakwa kepada Bank Jatim ternyata dokumen dan informasi yang tidak benar atau fiktif atau palsu agar permohonan kreditnya di setujui oleh Bank Jatim, diantaranya;<br /><br />1. Kebutuhan Dana Investasi (Cash Outflow) dalam pembangunan konstruksi Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti - Gresik sebesar Rp96.504.640.567 dengan rincian:<br />Tanah Pergudangan                         : Rp 18.900.000.000,00<br />Pekerjaan Konstruksi 31 Gudang    : Rp 57.776.403.296,00<br />Pekerjaan Konstruksi Ruko              : Rp 04.371.118.271,00<br />Pekerjaan Infrastruktur Gudang       : Rp 08.740.069.000,00<br />Pekerjaan Fasilitas Umum                : Rp 01.793.400.000,00<br />Pekerjaan Elektrikal Mekanika        : Rp 04.922.750.000,00<br />                                      TOTAL        Rp 96.504.640.567,00<br /><br />Padahal faktanya, kebutuhan Anggaran Pekerjaan Proyek business Central 99 di luar dari Tanah, PT. Hazzel Karya Makmur hanya membutuhkan Anggaran sebesar Rp27.197.000.000 sebagaimana Perjanjian Antara PT. Hazzel Karya Makmur dan PT. Jaya Alumindo Perkasa selaku Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan Proyek business Central 99;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpbnEKI8g6DkSEAI3MQcZTUz6Mp2LyKH_aHP4Xij2mYgtCo5pZZMrbo3-Gn9O6BAJqmEX9pbuWNB9NE1Xdh0MlF6FG6esPDXpPE5AoJTXygD5SvG6lyRLWPCsBarDoXTpUbXTf3jY7BwmvJxZdvMApRbhXB-SzFTLoTpdJLFMVnjGgKhVrSHeLjGVx/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpbnEKI8g6DkSEAI3MQcZTUz6Mp2LyKH_aHP4Xij2mYgtCo5pZZMrbo3-Gn9O6BAJqmEX9pbuWNB9NE1Xdh0MlF6FG6esPDXpPE5AoJTXygD5SvG6lyRLWPCsBarDoXTpUbXTf3jY7BwmvJxZdvMApRbhXB-SzFTLoTpdJLFMVnjGgKhVrSHeLjGVx/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Untuk meyakinkan pihak Bank Jatim, PT. Hazzel Karya Makmur melampirkan Kontrak dengan Pihak Ketiga berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/SPK/HKM/II/2014 dengan nilai sebesar Rp77.603.740.000 yang ditandatangani Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dengan Saksi JOHN LIM selaku Pimpinan PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Padahal kontrak tersebut adalah kontrak Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang merupakan Suami dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan meminta Saksi  JOHN LIM menandatangani dengan alasan agar dapat melakukan Pelunasan terhadap tagihan PT. Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Hal ini dilakukan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW agar mendapatkan jumlah kredit yang besar dan melebihi kebutuhan pembangunan gudang, karena RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengetahui bahwa Bank hanya menyetujui maksimal 70 % dari Permohonan Kredit,<br /><br />Sehingga berharap akan mendapatkan kredit sebesar Rp50.000.000.000, karena berdasarkan Perhitungan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW, pembangunan proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000 (lima Puluh Milyar) dengan rincian: 1. Pembangunan Fisik 31 Gudang Rp27.197.000.000,; 2. Pembangunan Fasum Sebesar Rp13.000.000.000,; 3. Biaya Oprasional Sebesar Rp4.000.000.000,; 4. Biaya Pembayaran Bunga selama setahun sebesar Rp5.000.000.000<br /><br />2. Nilai Perolehan (Cash Inflow) dari Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- gresik dari Hasil Penjualan 31 Unit Gudang sebesar Rp138.903.987.575<br /><br />3. PT Hazzel Karya Makmur juga menyerahkan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang mana dalam Laporan tersebut, PT Hazzel Karya Makmur  menyampaikan bahwa seluruh tanah dan bangunan berupa gudang telah laku terjual sehingga dalam laporan keuangan KAP Drs Arief, H.P tersebut menyajikan Piutang Usaha Rp133.922.594.867 yang berasal dari Penjualan Gudang, Pendapatan diterima di muka (DP) sebesar Rp4.981.392.708, dan Saldo laba sebesar Rp84.666.3555.026,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpXxn-mASOSlXRy5rwV_BypvLfFYYB6trgA2N8f1FJ2bFIsV50J5VP0gdWq8ojddaY0n54-JE0Z0KVujmmDzUYWZc36s8d55UxoO4LX7jJQ05ED99YNQRGmLMIwS64anpkgW7UHvSjvIS7yBIXgm__DpLaOjjcITLCYr7tdfQb3NBh2HA9olEXk92/s466/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="466" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpXxn-mASOSlXRy5rwV_BypvLfFYYB6trgA2N8f1FJ2bFIsV50J5VP0gdWq8ojddaY0n54-JE0Z0KVujmmDzUYWZc36s8d55UxoO4LX7jJQ05ED99YNQRGmLMIwS64anpkgW7UHvSjvIS7yBIXgm__DpLaOjjcITLCYr7tdfQb3NBh2HA9olEXk92/w640-h498/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Padahal dalam Pemberian data dan Keterangan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW telah memberikan data yang tidak benar.  Hal ini dilakukan agar pernyataan tentang seluruh Unit Gudang telah laku terjual bisa lebih di yakini oleh Pihak PT. Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />4. Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Kredit menyampaikan telah memiliki Pengalaman dengan pernah mengerjakan proyek pembangunan Perumahan “New City Graha Cemerlang” di Maros Sulawesi selatan, telah memiliki lahan 1,6 H di tangerang yang akan di bangun Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk,  <br /><br />Padahal Pembangunan Perumahan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan PT Hazzel Karya Makmur, karena Pekerjaan tersebut hanya Pekerjaan salah satu Pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur  yakni Saksi Sutrisno dan Rencana Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk juga tidaklah benar;<br /><br />5. Bahwa Terhadap Permohonan Kredit PT. Hazzel Karya Makmur, PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Hasil Penjualan Tanah dan Bangunan Baik Secara Tunai/In House ataupun melalui Kredit Kepemilikan Gudang (KPG) Pergudangan Business Central 99 Tahap I dengan Total Nilai penjualan Gudang sebesar Rp. 138.903.987.575 (THU) dan Rp. 111.123.190.060 (THLS) sebagai Agunan Utama dan Agunan Tambahan berupa Tanah seluas 21.001 m2 yang berlokasi di Jalan Putat Lor No 99 Kel Putat Lor Kec Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan SHGB No 394 An PT Hazzel Karya Makmur dengan Nilai Rp. 22.051.050.000,- (THU) dan Rp. 17.640.840.000,- (THLS) yang disetujui oleh Anggota kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Surabaya padahal terhadap tanah dan bangunan tersebut belum laku terjual. <br /><br />Bahwa terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk, selanjutnya Pada tanggal 1 Desember 2014 di disposisi oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO ke Bank Jatim Cabang Utama Surabaya karena melebihi limit kewenangan Capem dalam Lembar Disposisi Agenda Nomor 606 pada tanggal 1 Desember 2014 dengan isi disposisi: “penyelia kredit. Untuk diajukan ke Kantor Pusat (KP)” ;<br /><br />Pada tanggal 04 Desember 2014, Kantor Cabang Utama Surabaya meneruskan Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur ke Kantor Pusat melalui Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Dengan Surat pengantar dari Cabang Utama Nomor 052/1308.1/Oprs.Krd/CU tanggal 4 Desember 2014 perihal Penerusan Permohonan Kredit a.n. PT Hazzel Karya Makmur.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBcYVjjY2PItemwCXSqTrQnwLyBmjQH2fxQ6Jyv2Nf9g_tmUXHYU7fbuxSxnvvypdZG8eEb4MF78b2MVkF6Mw2PQGM6Al5_WTFqhtLKh_DApGg153QRnk87jAU45_YViIJVdLqHLXubwI0UB5D5jhDIC_eBDEae7fV9P0dDWTPsvocUxYbfxJ_5RB/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBcYVjjY2PItemwCXSqTrQnwLyBmjQH2fxQ6Jyv2Nf9g_tmUXHYU7fbuxSxnvvypdZG8eEb4MF78b2MVkF6Mw2PQGM6Al5_WTFqhtLKh_DApGg153QRnk87jAU45_YViIJVdLqHLXubwI0UB5D5jhDIC_eBDEae7fV9P0dDWTPsvocUxYbfxJ_5RB/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi TRI UDJI ARTI selaku Pgs. (Pejabat Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang Utama dan Saksi THONTHOWI JAUHARI selaku Penyelia Operasional Kredit Korporasi Cabang Utama dan ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.<br /><br />Di dalam surat dinyatakan bahwa Kantor Cabang Utama menyampaikan 1 (satu) berkas permohonan kredit dan SID a.n. PT Hazzel Karya Makmur cq. Terdakwa RIA KOMSATUN sebesar Rp75.000.000.000 karena permohonan kredit tersebut melebihi wewenang Cabang Utama untuk memutus.<br /><br />Pada tanggal 10 Desember 2014, terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Saksi TITIK HARYATI mendisposisi ke Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI Selanjutnya Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI menunjuk Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit;<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk melakukan kunjungan/On The Spot ke kantor PT Hazzel Karya Makmur  di Jalan Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit dan Lokasi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik yang dihadiri oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO selaku Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung, Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi, Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit dan diterima oleh Saksi RIA KOMSATUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW <br /><br />Berdasarkan Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh PT Hazzel Karya Makmur dijadikan dasar Hasil Analisa kemudian di tuangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) BPD 1.1 Tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya Tim Analis Mengusulkan kepada Bank BPD Jatim Cabang Utama memberikan Fasilitas Kredit ke PT Hazzel Karya Makmur  sebesar Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar) dengan jenis fasilitas plafon kredit KMK Konstruksi Properti, dengan suku bunga 12,75% per-annum efektif floating rate Dengan Tujuan pengajuan kredit adalah untuk tambahan modal kerja untuk pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZ9zr_nSPRTLVDjX1PC2mjiTFlPj-GhyCO-xotuL0N9QBIYtig9qSHoitpdYIHvwdCOqy6N22rDPwCw9blezNm9Mf2kfPvPHjSL58hg6QC-SIZAXkBqSDeo3cYR7z9bZnbP-t38ocPJPIoXBemnbcpD_UaLwkaHJz74E74oGDi5BCZxd9KM-0f1ls/s536/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="536" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZ9zr_nSPRTLVDjX1PC2mjiTFlPj-GhyCO-xotuL0N9QBIYtig9qSHoitpdYIHvwdCOqy6N22rDPwCw9blezNm9Mf2kfPvPHjSL58hg6QC-SIZAXkBqSDeo3cYR7z9bZnbP-t38ocPJPIoXBemnbcpD_UaLwkaHJz74E74oGDi5BCZxd9KM-0f1ls/w640-h454/11.jpg" width="640" /></a></div>Pada Tanggal 06 Maret 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberitahukan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) konstruksi Properti a.n PT Hazzel Karya Makmur berdasarkan Surat Nomor : 053/082/KRD Kepada Saksi Ria Komsatun Bin Jasmun selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur;  <br /><br />Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan pengikatan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang antara PT Hazzel Karya Makmur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dimuat dalam Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 dengan Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal 9 Maret 2015  sampai dengan 9 Maret 2016 yang di tandatangani oleh Saksi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Saksi Sutrisno selaku Direktur PT Hazzel Karya Makmur ;<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap I dengan nomor surat  020/HKM/SP/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp36.400.000.000<br /> <br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap I dengan nomor : 053/121/KRD Tanggal 09 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening AC100153005 an PT. Hazzel Karya Makmur di Bank Windu Surabaya untuk take over kredit sebesar Rp36.400.000.000,00. <br /><br />Ternyata terhadap Pencairan dari Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000, PT Hazzel Karya Makmur hanya melakukan Pembayaran kepada PT. Jaya Alumdo Perkasa (JAP) sebesar Rp23.548.204.168. Sehingga sisa uang yang diterima oleh PT Hazzel Karya Makmur dari Bank Windu sebesar Rp12.851.795.832, tidak di pergunakan sebagaimana mestinya.<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap II dengan nomor surat  022/PH/HKM/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp8.600.000.000, dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa dengan nomor 011/JAP/INC/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, perihal invoice tagihan progres 75% senilai Rp.9.138.820.000,- Surat kuasa dari saksi John Lim selaku Direktur Utama PT Jaya Alumindo Perkasa kepada saksi Tjahyadi Widyarto selaku Manager Wilayah Timur PT Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap II dengan nomor : 053/132/KRD Tanggal 10 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO sebesar Rp. 8.600.000.000,- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjJgeXIhPxW6Rcto0jwQyXXF_dIVyTAZi0a-q6Z_utsPEVztyksr4jE_0WDnc1aPZCqlhfGCw5v_AMZuFOnBsVP28vhmilUTUZIzLd1M-6Hfdsc9K0LLDUOwjpIs0hW0FXOm0UMX_00W1emtb19Ui94vmRxfAVuYcqHjyydbOzzVA7v6e3OzCG5ceM/s640/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjJgeXIhPxW6Rcto0jwQyXXF_dIVyTAZi0a-q6Z_utsPEVztyksr4jE_0WDnc1aPZCqlhfGCw5v_AMZuFOnBsVP28vhmilUTUZIzLd1M-6Hfdsc9K0LLDUOwjpIs0hW0FXOm0UMX_00W1emtb19Ui94vmRxfAVuYcqHjyydbOzzVA7v6e3OzCG5ceM/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan pencairan Tahap II sebesar Rp8.600.000.000 ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke II, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengajukan surat permohonan perihal Rencana Penggunaan Dana (RPD) nomor 022/PH/HKM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat sendiri oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan saksi CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.   <br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat surat kuasa Palsu seolah pencairan pembayaran Tahap ke II di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO yang disebut sebagai manajer PT Jaya Alumindo Perkasa Wilayah Timur Indonesia.<br /><br />Padahal Saksi TJAHYADI WIDYARTO bukan merupakan pegawai PT Jaya Alumindo Perkasa akan tetapi merupakan pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi TJAHYADI WIDYARTO untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.  <br />Bahwa Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi JOHN LIM selaku Direktur PT Jaya Alumindo Perkasa. Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Terhadap Pencairan Tahap II ke rekening Bank BCA dengan nomor 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO langsung di Tarik Tunai berdasarkan Perintah dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan di masukkan ke rekening Bank BCA milik Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dengan nomor rekening 02130311108 sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dengan keterangan seolah-olah setoran tunai dari PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA dan sisanya diserahkan secara cash kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRiZ7ve8__1Q2-jhuZF_WhF_LOZPsfVXzViB1-lAVkdopOUnSlYQdGk3g1MAEpfxccuKtgYrYDZfBBzo2G1IKYhGHLz6IpjsS_oI14fkAwL3CqJDGKmGaGEmyGev9Dczcf-wlGKZo30Hwr5fMHas6d2Q95SG7N-Bc5CfqHgZ9nBtPPEj1hTAtMleSf/s700/HAKIM1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="700" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRiZ7ve8__1Q2-jhuZF_WhF_LOZPsfVXzViB1-lAVkdopOUnSlYQdGk3g1MAEpfxccuKtgYrYDZfBBzo2G1IKYhGHLz6IpjsS_oI14fkAwL3CqJDGKmGaGEmyGev9Dczcf-wlGKZo30Hwr5fMHas6d2Q95SG7N-Bc5CfqHgZ9nBtPPEj1hTAtMleSf/w640-h458/HAKIM1.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 03 Juni 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap III dengan nomor surat  037/HKM/PD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000.000 dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa tanggal 03 Juni 2015, berita acara tagihan pekerjaan nomor : 021/JAP/BAPP/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 dengan NB : pembayaran melaluin BCA KCP Undaan Surabaya Nomor Rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY, kuitansi tanda terima dari PT. Hazzel Karya Makmur ke PT. Jaya Alumindo Perkasa;<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap III dengan nomor : 053/239/KRD Tanggal 08 Juni 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY sebesar Rp5.000.000.000,-<br /><br />Pada Tanggal 9 Juni 2015, dilakukan Pencairan Tahap III sebesar Rp5.000.000.000 ke rekening Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke III Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang membuat sendiri seluruh dokumen pencairan.<br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat Notabene/catatan seolah pencairan pembayaran Tahap ke III di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY. <br /><br />Padahal Saksi JEFFRY tidak memiliki hubungan dengan PT Jaya Alumindo Perkasa dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi JEFFRY untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.<br /><br />Bahwa terhadap Pencairan Tahap ke III sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2015  langsung di tarik tunai sebesar Rp. 4.250.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW  dan sisanya sebesar Rp. 750.000.000 di transfer ke rekening Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Bank BCA dengan nomor rekening 02130311108; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-6MYC2c1Ftg0smKrMcS_08aiY1k5lfXMmeAhenkZ6k1REMj1AnKDdZHHaSmIczm-xb914hOx0s9sBlc0_DQygngXKBo7A97WYHR3ERCNK2AXTUHef9CCLwhamicyafaiScDsVF9WXrxYTnq-ZTlyCDgvlShtwfeC-s12CtXwKNNs5jnbYJ3tgFkI/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-6MYC2c1Ftg0smKrMcS_08aiY1k5lfXMmeAhenkZ6k1REMj1AnKDdZHHaSmIczm-xb914hOx0s9sBlc0_DQygngXKBo7A97WYHR3ERCNK2AXTUHef9CCLwhamicyafaiScDsVF9WXrxYTnq-ZTlyCDgvlShtwfeC-s12CtXwKNNs5jnbYJ3tgFkI/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, PT Hazzel Karya Makmur baru melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 3.343.325.690,00 sehingga masih memiliki sisa pokok kredit sebesar Rp. 46.656.674.310,00 dan Pada Tanggal 18 Januari 2016 Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim mengirimkan Surat Nomor 054/050/Krd tanggal 18 Januari 2016 kepada PT Hazzel Karya Makmur yang berisi permintaan penjelasan dari PT Hazzel Karya Makmur dan penawaran perpanjangan kredit beserta persyaratannya yaitu melakukan penyetoran tunggakan bunga sebesar Rp. 1.100.000.000,-<br /> <br />Pada Tanggal 29 februari 2016 PT Hazzel Karya Makmur mengajukan permohonan perpanjangan kredit melalui Surat Nomor 049/KHM/SP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan pada tanggal 7 Maret 2016 PT. Hazzel Karya Makmur menyetorkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 ke rekening PT Hazzel Karya Makmur Nomor 1021001232 pada Bank Jatim yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bunga untuk menjaga kolektibilitas PT Hazzel Karya Makmur menjadi kolektibilitas 1 (lancar).<br /><br />Dan Pada tanggal 8 Maret 2016, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim membuat Surat Nomor 054/159/KRD Perihal Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon KMK Konstruksi Properti a.n. PT Hazzel Karya Makmur yang ditandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN, Saksi HADI SANTOSO (Alm.) dan Saksi PRIHANTANTO.<br /><br />Pada tanggal 08 Maret 2016 dilakukan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon Kredit Nomor 66 dihadapan Notaris Yatiningsih. Pada tanggal 24 Agustus 2016 PT Hazzel Karya Makmur melakukan pelunasan dan menarik sertifikat SHGB Nomor 422 atas gudang Unit B-02 dengan melakukan pembayaran sebesar Rp1.671.662.845 sehingga total  pembayaran Rp5.014.988.535,-<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Kredit PT Hazzel Karya Makmur di Bank Jatim kemudian mengalami kemacetan (Coll 5) dan proyek Pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99 tidak selesai dan terhadap Kredit PT Hazzel Karya Makmur telah dihapusbuku berdasarkan SK Direksi Nomor 057/388/DIR/PPK/SK tanggal 28 Desember 2018;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-0__a5hPK2gutLiyBARqdXIcFBRDcWEf2ioKAFriup_e1qZvZao4OHn_vRbnXaHIFrXUsgsJxIvjcGI-I-O4MO3xNwZKTdlzHDtIQrLj2L7l3QFIQW6D7ZPKY0nj7zDlu8WzYA1jvawjDW3nXPgWE-dKcBA4Cv4NY0l21yuZYc1LvX1112OLaLV1f/s466/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="466" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-0__a5hPK2gutLiyBARqdXIcFBRDcWEf2ioKAFriup_e1qZvZao4OHn_vRbnXaHIFrXUsgsJxIvjcGI-I-O4MO3xNwZKTdlzHDtIQrLj2L7l3QFIQW6D7ZPKY0nj7zDlu8WzYA1jvawjDW3nXPgWE-dKcBA4Cv4NY0l21yuZYc1LvX1112OLaLV1f/w640-h498/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Selama Proses kredit, PT Hazzel Karya Makmur telah terjadi pembayaran Pembelian 3 Unit Ruko oleh Saksi Christin, Saksi Soni Isdianto dan Saksi Uci FLowdea dan PT Hazzel Karya Makmur tidak melakukan Penyetoran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk terhadap hasil Penjualan terhadap 3 Unit Gudang yang telah di bayar secara In House dengan total Rp10.416.126.925 dan uang penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Bahwa Kredit dari PT Pokok    : 44.985.011.465,13,-<br />Bunga                                        : 15.193.169.260.05,-<br />Biaya Notaris                            : 300.000.000,-<br />Biaya Apresal Lelang                : 119.750.000,-<br />Asuransi Kebakaran                  :37.000.000,-<br />                                            Tota Rp60.634.930,725,-<br /><br />Bahwa kredit PT Hazzel Karya Makmur di PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk sudah mengalami macet/ memiliki kolektibilitas 5 dengan Posisi Outstanding per 02 Maret 2021 sebesar Rp60.178.180.725,18<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, atas perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW (dan RIA KOMSATUN Bin JASMUN) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum. <br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan enam (6) membayar denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama lima (5),” ucap Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Seusai membacakan putusan terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow, Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari kalender untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dinyatakan Bersalah dan Dihukum Berbeda

#Dua Terdakwa selku suami istri yaitu Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur di Vo...

»

Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 Atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah Kas Desa Berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Mengunkap Identitas Saksi Palsu Dalam BAP dan di Persidangan# </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/s640/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Nizar Fikkri, SH., MH dkk, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang diadili karena membuka usaha bengkel di lahan kosong tanah negara bekas RVO (Recht Van Opstal) atau Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 mengungkap bukti-bukti yang ditunjukan oleh JPU (Jaksa Penunt Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan ‘hanya foto kopy’ tanpa ada aslinya dan tidak diperiksa Majelis Hakim dalam persidangan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca juga: Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm</a> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br />Hal itu sampaikan oleh Nizar Fikkri, SH., MH dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim yang berlasung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) dengan agenda Duplik dari Tim Penasehat Hukum dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri JPU Dimas Rangga dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada sidang sebelumnya (Selasa, 23 Agustus 2022), Terdakwa Moch. Romli mengungkap identias saksi “palsu” dalam dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 18 Oktober 2022    <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/s600/lely%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 23 Agustus 2022, JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Pasuruan memanggil nama saksi Chori Sa’adah namun yang hadir dan disumpah serta memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim adalah Khafidhotul laily<br /><br />“Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang saya yakini adalah saksi palsu yaitu Chori Sa’adah bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT 02 RW 05, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan umur 58 tahun pekerjaan guru. Akan tetapi yang dihadirkan dan memberikan keterangan pada saat di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah Chori Sa’adah melainkan Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah begitu pula pada sesi persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada bulan Agustus 2022 di sesi pemeriksaan saksi yang kedua adalah Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah,” ungkap Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span><br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) didakwa sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengunaan Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejari dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan ‘menggunakan metode penghitungan rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa yang belum terlaksana’ dan Terdakwa Moch. Romli pun dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama 45 bulan atau sekitar tiga (3) tahun dan tujuh (7) bulan dan lima (5) hari  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/s600/xx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/w640-h534/xx.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 25 Oktober 2022) Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa seluruh bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak diikuti dengan aslinya dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Kecuali “Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa pada GOR Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Nomor x.700/AI.V.06.01/424.060/2022 tanggal 15 Juni 2022,” ungkap Fikri<br /><br />Fikri menjelaskan, alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa telah dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan asli”. Apabila mengacu pada asas pembuktian berimbang yang dianut dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, maka sudah sepatutnya, untuk sahnya alat bukti surat, maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum juga dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Apakah adil apabila dalam perkara aquo, Terdakwa dinyatakan bersalah merugikan keuangan desa? Mohon Kebijaksaan Majelis Hakim dalam menilai pertanyaan ini,” ucap Fikri dengan nada bertanya<br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelaskan, Penuntut Umum mendasarkan dalilnya atas dasar Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 terhadap Terdakwa Samut serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 16 Maret 2020 atas nama Yudono.<br /><br />“Bahwa putusan yang menjadi dasar dalil Penuntut Umum tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga belum dapat menjadi dasar suatu argumentasi hukum yang sah, karena tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan lain dari judex yuris terkait perkara tersebut,” kata Fikri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Fikri mengatakan, dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, dugaan tindak pidana terjadi atas tindakan pengerukan dan penjualan Galian C di wilayah Tanah Kas Desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa, dalam arti tindakan pengerukan dan penjualan tersebut telah terjadi dan telah timbul kerugian nyata yang dialami oleh desa.<br /><br />“Sedangkan dalam perkara a quo: 1. lapak belum terbangun dan jikalau terbangun, maka pembangunan sepenuhnya tidak menggunakan dana desa, karena bersumber dari dana swadaya masyarakat. 2. Tidak terdapat pengalihan tanah oleh Terdakwa kepada pihak manapun. Sehingga tidak terdapat sepeserpun dana desa yang hilang dan/ atau aset desa yang berkurang dalam perkara aquo<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a>   </span></span><br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelasakna, terkait Tanah Lapangan GOR Warungdowo Bukan Merupakan Tanah Kas Desa. Bahwa dalam mendalilkan tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Warungdowo, Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa hingga saat ini belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh KantorPertanahan/ BPN setempat atas tanah Lapangan GOR Warungdowo. Proses penerbitan Sertipikat atas Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo dihentikan atas permintaan dari Pemerintah Desa Warungdowo sendiri<br /><br />Fikri membeberkan, terhadap Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo belum terbit Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang artinya bahkan belum ditetapkan ke dalam pendaftaran sistematis kantor pertanahan atau dengan kata lain, belum terdaftar di kantor pertanahan, sehingga tanah tersebut merupakan tanah bebas yang dikuasai oleh negara. Pencatatan tanah Lapangan GOR Warungdowo sebagai aset desa hanya didasarkan pada Letter C, sedangkan Letter C secara yuridis bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Terdapat klaim dari PT KAI bahwa terdapat tanah milik PT KAI di dalam wilayah Lapangan GOR Warungdowo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>“Objek Perkara masih menjadi Objek Sengketa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terregister dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Bil yang saat ini dalam proses menunggu putusan akhir. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa klaim Pemerintah Desa Warungdowo yang menyatakan bahwa tanah Lapangan GOR Warungdowo merupakan Tanah Kas Desa Warungdowo merupakan klaim yang premature, sehingga seluruh dalil Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan juga merupakan dalil-dalil yang premature, dari dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Kami,” ucap Fikri.<br /><br />Apapun yang di ungkap oleh Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya terkait fakta persidangan, “sepertinya” Majelis Hakim “akan tetap menghukum” Terdakwa. Hal itu terlihat pada saat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Selasa, 23 Agustus 2022 mengatakan kepada JPU, agar membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya.<br /><br />“Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022). (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (R...

»