Korupsi Bank Jatim Rp25.356 M, Dua Terdakwa Di Vonis 7 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Setelah Dua Terdakwa di Vonis Bersalah, Apakah Penyidik Kejaksaan Jawa Timur Akan Menyeret Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus Selaku Penyelia Kredit Sebagai Tersangka? Lalu Bagaimana Nasib Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Rachmat Kusumo Termasuk Lisa Mariam Branch, Manager PT ACC Cabang Surabaya I?. Apakah Sudah Aman?#</span></span></i>   <br /></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPjABlbclY1436M9SpJ1LJjnaB7E7lLDabhK-4PNi8MlWD-VmcFdd2UqXEcit54tkJF3vfbULVGQIGCsD16jQO0XL9EG-cP2YlB29De8_tazBiJCIaI77DVxRWtj3M0wvNkMP4-IZ4vToj3wjujZX0xFLlmPxbHAkHu5iDV_8VUwm-tDQL0Sq6mMv/s442/IMG20220607114619%20Ario.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="442" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPjABlbclY1436M9SpJ1LJjnaB7E7lLDabhK-4PNi8MlWD-VmcFdd2UqXEcit54tkJF3vfbULVGQIGCsD16jQO0XL9EG-cP2YlB29De8_tazBiJCIaI77DVxRWtj3M0wvNkMP4-IZ4vToj3wjujZX0xFLlmPxbHAkHu5iDV_8VUwm-tDQL0Sq6mMv/w640-h398/IMG20220607114619%20Ario.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 7 Oktober 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebesar Rp25.56 miliar yaitu Ario Ardianzah selaku Staf Analisis Pembiyayaan (Account Officer) Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dan Yuniwati Kusuwardani selaku Service Coordinator (SC PT ACC) Cabang Surabaya I dengan pidana penjara masing-masing selama tujuh (7) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan Multiguna Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tahun 2016 - 2018 kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya I yang merugikan keuangan negara senilai Rp25.356.820.524,74 sesuai hasil audit  yang dilakukan Bank Jatim Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022<br /><br />Selain hukuman pidana badan (penjara), Kedua Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) juga ditahui hukuman berupa membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama dua (2) bulan dan hukuman tambahan terhadap Terdakwa Yuniwati Kusuwardani untuk membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp224.311.981 Subsider pidana penjara selama 3 bulan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa (Ario Ardianzah Yuniwati dan Kusuwardani) terbukti bersalah secara bersama-sama dengan Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwUOmxp1rrds7gb8Yb4m6-dKznyBCXaTFXZvYKbP_XhXlPuXnzFwPYt3j953juW2C-eKqZcn-baTwRVLEb4aBWF4509VqY9h5K-KUuMdWBrnv6ZScnHZrbx2TmVzB1WabaEo1sPGcXmd7RFN5qFRTb0S3kUZVErKtgd7K74IZOF49l3KgD4F4LAOh/s640/IMG20220607114950.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwUOmxp1rrds7gb8Yb4m6-dKznyBCXaTFXZvYKbP_XhXlPuXnzFwPYt3j953juW2C-eKqZcn-baTwRVLEb4aBWF4509VqY9h5K-KUuMdWBrnv6ZScnHZrbx2TmVzB1WabaEo1sPGcXmd7RFN5qFRTb0S3kUZVErKtgd7K74IZOF49l3KgD4F4LAOh/w640-h288/IMG20220607114950.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">JPU Raden Harwiadi, SH.,  MH.Lidkk</span></span></td></tr></tbody></table>Pada sidang sebelumnya (Jumat, 23 September 2022), Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analisis Pembiyayaan (Account Officer) Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dituntut oleh JPU Kejari Surabaya dengan pidana penjara selama tiga belas (13) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp750 juta Subsider enam (6) bulan kurugan atau total hukumannya selama empat belas (14) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Yuniwati Kusuwardani selaku Service Coordinator (SC PT ACC) Cabang Surabaya I dituntut pidana penjara selama tiga belas tahun (13) denda sebesar Rp750 juta Subsider enam (6) bulan kurugan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.3 miliar Subsider 7 tahun penjara atau total hukuman selama dua puluh tahun dan enam bulan (20.6) tahun<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dituntut ’13.6 dan 20.6’ Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/dua-terdakwa-korupsi-bank-jatim-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/dua-terdakwa-korupsi-bank-jatim-sebesar.html</a><br /><br />Baca juga: Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Rp25 M, 2 Terdakwa Diadili dan 2 DPO - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kasus-korupsi-bank-jatim-cabang-syariah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kasus-korupsi-bank-jatim-cabang-syariah.html</a><br /></span></span><br />Anehnya dari tuntutan JPU terhadap Terdakwa Yuniwati Kusuwardani adalah terkait uang pengganti sebesar Rp12.3 miliar Subsider tujuh (7) tahun penjara tetapi JPU tidak menjelaskan sama sekali dari mana atau dari siapa aliran uang sebesar Rp12.3 miliar tesebut terhadap Terdakwa, sama halnya dengan Terdakwa Ario Ardianzah yang tidak ada alitan duit haram dari pencairan kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo<br /><br />JPU hanya menjelaskan uang yang diterima Terdakwa Yuniwati Kusuwardani adalah sebesar Rp224.311.981 sebagai  fee dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) samapi dengan tahun 2020 dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama Yuniwati Kusuwardani berdasarkan presentase (maksimal 2.5 % inklud dengan PPh dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZpU6jpW-V_3yKp_USraTWtOAGP-tSG71BRLLIgLyEI1oEmX9w-bF8MNKBU-2qndBLTwL0-aNPNSnzzJgKMFxQKLUxia7FhJPGv-ar2ZXplrrZPYuz_9pS51Qpx_RniswghIQsrU6Fybvfdo-A9UN2EVEZQ8lQgQPpxoeU2PJkUANHW7hmFgylgC7/s640/IMG20220607121911.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZpU6jpW-V_3yKp_USraTWtOAGP-tSG71BRLLIgLyEI1oEmX9w-bF8MNKBU-2qndBLTwL0-aNPNSnzzJgKMFxQKLUxia7FhJPGv-ar2ZXplrrZPYuz_9pS51Qpx_RniswghIQsrU6Fybvfdo-A9UN2EVEZQ8lQgQPpxoeU2PJkUANHW7hmFgylgC7/w640-h288/IMG20220607121911.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ario Ardianzah</span></span></td></tr></tbody></table>Lalu mengapa JPU membebankan uang pengganti terhadap Terdakwa Yuniwati Kusuwardani sebesar Rp12.3 miliar dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp25.356 miliar sementara yang menikmati adalah orang lain? Bukankan uang pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa sesuai besarnya uang yang dinikmati oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim tidak setuju dengan JPU terkait uang pengganti yang harus di kembalikan atau dibayar oleh Terdakwa Yuniwati Kusuwardani. Majelis Hakim hanya menghukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp224.311.981 sesuai dengan dakwaan maupun tuntutan yang dijelaskan oleh JPU<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini ada hal baru yang terungkap terkait pihak-pihak lain yang terlibat yaitu Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus selaku Penyelia Kredit kredit  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim maupun dalam dakwaan JPU sebelumnya menyebutkan, bahwa Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analis (Account Officer) Pembiyayaan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan sepengetahuan atasannya yaitu Ninin Yusmianti (periode 2015-Agustus 2018), Yudha Prakosa (periode Agustus 2018 s/d tahun 2020) masing masing selaku Penyelia Pembiayaan dan M. Yunus (periode 04 Pebruari 2015 s/d Juni 2017),  M. Fachuruddin (alm), (periode 2017 s/d Maret 2018), Bambang Ariyanto (periode April 2018 s/d September 2019) dan Rachmat Kusumo, SE (periode 20 September 2019 s/d sekarang), masing-masing menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah menerima dan memeriksa berkas pengajuan Permohonan Pembiayaan Karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang dikoordinir oleh Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kusuwardani serta Moch. Una Marnain.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jaim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan mlakukan pengembangan sesuai putusan Majelis Hakim untuk menetapkan Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus selaku Penyelia Kredit kredit  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebagai Tersangka?<br /><br />Atau penyidik Kejati Jatim dan Kejari Surabaya sudah merasa cukup menyeret lima (5) Tersangka/Terdakwa yang menyebabkan raibnya duit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo?  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_1G97uHQ9-sffHuFv5CK0LzcRITDdrSAXFPgvRasp6ZynmzqAlUcRjlrjZEA6YHzqT485mNn8L_7ADeqbydoEdvzr4FdKnsH99TaerWWnI-KRm5IONBNtjDp9AT2BVNeHR3q--sQU9vnBCoqY1oucoE1b8mEcRYVaXh46iLIGaFQcmsGmwpldTzfM/s640/IMG20220607115019.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_1G97uHQ9-sffHuFv5CK0LzcRITDdrSAXFPgvRasp6ZynmzqAlUcRjlrjZEA6YHzqT485mNn8L_7ADeqbydoEdvzr4FdKnsH99TaerWWnI-KRm5IONBNtjDp9AT2BVNeHR3q--sQU9vnBCoqY1oucoE1b8mEcRYVaXh46iLIGaFQcmsGmwpldTzfM/w640-h288/IMG20220607115019.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Penasehat Hukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani</span></span></td></tr></tbody></table>Kelima Tersangka/Terdakwa yang dimaksud adalah Ario Ardianzah selaku Staf Analisis Pembiyayaan (Account Officer) Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dan Yuniwati Kusuwardani selaku Service Coordinator (SC PT ACC) Cabang Surabaya I (sudah di Vonis), Bambang Ariyanto selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo periode April 2018 s/d September 2019 (saat ini masih menjalani persidangan), Henrik Wahyono selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya I dan Moch. Una Marnain selaku Supervisor PT. ACC Cabang Kediri (keduanya DPO)<br /><br />Lalu bagaimana dengan M. Pramudya Iskandar dan Rachmat Kusumo, SE selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo temasuk Lisa Mariam Branch Manager PT ACC Cabang Surabaya I? Apakah pihak-pihak tersebut sudah aman atau memang benar-benar tidak tahu menahu atau tidak terlibat sama sekali? Atau sudah aman???<br /><br />Anhenya, dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya menyebutkan, pada tahun 2013, PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam PKS (perjanjian kerja sama) Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013,<br /><br />PKS tersebut ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya  I  Jl. Panglima Sudirman No. 24-30 Surabaya. Perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).<br /><br />JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011, tidak memberikan wewenang kepada Lisa Mariam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance,<br /><br />Sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatanganinya.    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdYbBbOH1fFbnwU-SOT3uEwGosnVNbd5TaFNEACpSD1bpv0po3sUdB8HKqyEIG0bOUbeXmZO-zMx_Lv2NA9-HbIrcAJRGo07Ag7bw8ii9E7ltMUY2bP1XqUJF-JnBEeHu3w89j_wXxzI0qfN2BN47-4OWN6e6FZkLRL7urVVGQ6qyJYXLNZUlia0Ch/s1600/4-.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdYbBbOH1fFbnwU-SOT3uEwGosnVNbd5TaFNEACpSD1bpv0po3sUdB8HKqyEIG0bOUbeXmZO-zMx_Lv2NA9-HbIrcAJRGo07Ag7bw8ii9E7ltMUY2bP1XqUJF-JnBEeHu3w89j_wXxzI0qfN2BN47-4OWN6e6FZkLRL7urVVGQ6qyJYXLNZUlia0Ch/w640-h288/4-.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Bambang Ariyanto (terdakwa) selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo periode April 2018 s/d September 2019 sedang berdiskusi dengan Penasehat Hukum-nya</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Tidak hanya sampai disitu. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analis (Account Officer) Pembiyayaan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan sepengetahuan atasannya yaitu Ninin Yusmianti (periode 2015-Agustus 2018), Yudha Prakosa (periode Agustus 2018 s/d tahun 2020) masing masing selaku Penyelia Pembiayaan dan M. Yunus (periode 04 Pebruari 2015 s/d Juni 2017),  M. Fachuruddin (alm), (periode 2017 s/d Maret 2018), Bambang Ariyanto (periode April 2018 s/d September 2019) dan Rachmat Kusumo, SE (periode 20 September 2019 s/d sekarang), masing-masing menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah menerima dan memeriksa berkas pengajuan Permohonan Pembiayaan Karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang dikoordinir oleh Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kusuwardani serta Moch. Una Marnain.<br /><br />Selanjutnya berkas Permohonan tersebut oleh terdakwa Ario Ardianzah serta Komite Pemutus Kredit pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam<br /><br />Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU Kejari Surabaya ini, apaka Ninin Yusmianti ; Yudha Prakosa ; M. Yunus ; M. Fachuruddin ; Bambang Ariyanto dan Rachmat Kusumo serta Lisa Mariam memang hanya sebagai saksi saja karena bebenar-benar tidak terlibat atau....?????<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgb6tm1siDtE-fHpTBmg0ZWLOOA_mUxuxOhAnCGZIKl6CSWVTJ80-5nL8m_TjAy1Nx-hrAAVSyW9cPNQ0zdwX7bhTUexEoElZdL3Wl271t3uoEe3NHQ8qx1sVGrORIy6iuoJnLKjQ7t-gtlZapCxT1cPhJiYOpZ0oYggYr7hkQ3Di9D65q4nb_--00/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgb6tm1siDtE-fHpTBmg0ZWLOOA_mUxuxOhAnCGZIKl6CSWVTJ80-5nL8m_TjAy1Nx-hrAAVSyW9cPNQ0zdwX7bhTUexEoElZdL3Wl271t3uoEe3NHQ8qx1sVGrORIy6iuoJnLKjQ7t-gtlZapCxT1cPhJiYOpZ0oYggYr7hkQ3Di9D65q4nb_--00/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa (Yuniwati Kusuwardani dan Ario Ardianzah), dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Jumat, 7 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Sjarmiko, SH., MH dan Rudi Suparnadi, SH dengan dihadiri JPU Raden Harwiadi, SH.,  MH.Li dari Kejari Surabaya, Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena dianggap masih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam dua session, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Yuniwati Kusuwardani dan kemudian dilanjutkan putusan terhadap Terdakwa Ario Ardianzah setelah persidangan di skor<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2013 PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya,  yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya  I  Jl Panglima Sudirman No,24-30 Surabaya, perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).<br /><br />Bahwa Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 tidak memberikan wewenang kepada LISA MARYAM selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatanganinya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-EVMLjrkn4xwnM3FKuV4t0c7d603NWTdp9urTjuASAf6YmB30o1IK5OLU9d3eUSff65O29N4aaIiFVhSYThjiFlitZd5RRUE4GMuwaMCbOuIsWzlnHO3jlflbVeKmEoT-CdSVITz4IXavNPi5cqVi_yQg7oXMUvWLLBtJH81ZRZpBoFsLJiuAwnO/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-EVMLjrkn4xwnM3FKuV4t0c7d603NWTdp9urTjuASAf6YmB30o1IK5OLU9d3eUSff65O29N4aaIiFVhSYThjiFlitZd5RRUE4GMuwaMCbOuIsWzlnHO3jlflbVeKmEoT-CdSVITz4IXavNPi5cqVi_yQg7oXMUvWLLBtJH81ZRZpBoFsLJiuAwnO/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2018, HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13, tanggal 03 Juli 2013, telah mengajukan Permintaan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, kepada PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebagaimana Surat tanggal 04 Mei 2018, dan telah dilakukan perjanjian kerja sama Nomor: 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 - Nomor: 057/249/Sy.DA/PBY/PKS tanggal 27 Juni 2018 .   <br /><br />Bahwa HENDRIK WAHYONO bukan sebagai pihak yang secara definitif berwenang untuk mengajukan permohonan perpanjangan, maupun menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, karena surat kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 yang menjadi lampiran Surat perjanjian Kerjasama tersebut, tidak memberikan KUASA atau tidak memberi WEWENANG kepada HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager Surabaya I, untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh pihak lain kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance, tetapi Kuasa dari Direksi PT ACC kepada Hendrik Wahyono selaku BM PT ACC Surabaya I untuk menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dari PT ACC kepada customer-nya.<br /><br />Selain itu, pada saat HENDRIK WAHYONO menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tanggal 27 Juni  2018, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Branch Manager dan digantikan oleh MOH. ADDIN ISWAHYUDI sebagaimana Surat Nomor : 158/HC-TPM/ACC/IV/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Surat  Keterangan Riwayat Jabatan Branch Manager Surabaya I yang ditanda tangani oleh Katarina Wulandari Tpm Head PT. Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa HENDRIK WAHYONO (NPK 06676) menjabat sebagai Branch Manager PT ACC Surabaya I terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 10 April 2018.<br /><br />Bahwa yang dihadirkan sebagai saksi dari pihak PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dalam perjanjian tersebut adalah Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI dan TOMI WIDIATMOKO, namun pada saat perjanjian ditanda tangani Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI tidak lagi berstatus sebagai karyawan PT Astra Sedaya Fianance karena sejak tahun 2016 sudah pensiun dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjsSxQbIm3lWrLyehjFhyb9L6Yk1iSG5UqOwE2gMRauQBK9CYylhfqewfx9o5LNcANvlPoYAEJEr0pP8CHL60W3YSm1ZBB6ytdlN9XXpyT-3t-2cyP7FJOQcJkWBgUdMIT94B0YCq16DA8WeH5s86z9BRVRxIh2OJUccFNILDEcclNEurg_xFE8gzq/s1600/2-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjsSxQbIm3lWrLyehjFhyb9L6Yk1iSG5UqOwE2gMRauQBK9CYylhfqewfx9o5LNcANvlPoYAEJEr0pP8CHL60W3YSm1ZBB6ytdlN9XXpyT-3t-2cyP7FJOQcJkWBgUdMIT94B0YCq16DA8WeH5s86z9BRVRxIh2OJUccFNILDEcclNEurg_xFE8gzq/w640-h288/2-.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa BAMBANG ARIYANTO selaku Pemimpin Cabang Syariah Sidoarjo mengambil kebijakan sendiri terkait maksimal plafond pembiayaan yang seharusnya dapat diberikan kepada calon debitur dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, tanpa memperhatikan hasil review Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola.<br /><br />Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan.<br /> <br />Bahwa dengan mendasarkan pada perjanjian Kerjasama Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Perjanjian  Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 / 057/249/Sy.DA/PBY/PKS telah diajukan permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah atas nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,     <br /><br />Namun dalam pengajuan permohonannya, karyawan atau calon nasabah hanya mengirimkan data data berupa copy KTP, KK, dan/atau NPWP, yang diserahkan kepada Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan dokumen persyaratan lainnya dilengkapi oleh HENDRIK WAHYONO dan Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI, dengan cara membuat persyaratan dokumen pembiayaan yang datanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya<br /><br />Bahwa dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar tersebut, seolah-olah karyawan / calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan Multiguna Syariah seperti yang dibuat dalam Permohonan Pembiayaan yaitu lebih kurang kisaran antara Rp40.000.000,- s/d Rp250.000.000 bahkan ada bebarapa nasabah yang diberi Pembiayaan diatas Rp. 250.000.000,- yaitu atas  nama YOGA DWI HARTIAR dengan nilai plafond pembiayaan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HENDRIK WAHYONO dengan nilai plafond Pembiayaan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tigaratus juta rupiah) dengan jaminan tambahan BPKB Mobil Fortuner.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4HPQJTEgN6w2fwCwc7LiIsqB_WPAtn8AA6CCFOyDhGUIRnIGgQzYwR3833k4bIogt5foW0KLbiZltW3YdWfno3VWjbwwXJvylJQMsyj0ts4h959mvLY8cbq_6zoRKP-2INCnYD1xpAn_yF3RpC3Af9rgIwtuArmubKyaotKQGamkvCzUtut7Arya/s1600/3-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4HPQJTEgN6w2fwCwc7LiIsqB_WPAtn8AA6CCFOyDhGUIRnIGgQzYwR3833k4bIogt5foW0KLbiZltW3YdWfno3VWjbwwXJvylJQMsyj0ts4h959mvLY8cbq_6zoRKP-2INCnYD1xpAn_yF3RpC3Af9rgIwtuArmubKyaotKQGamkvCzUtut7Arya/w640-h288/3-.jpg" width="640" /></a></div>Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk.<br /><br />Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan<br /><br />“Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati“. <br /><br />Selain HENDRIK WAHYONO, khusus untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, yang bertugas untuk mencari data karyawan yang dapat dipinjam namanya untuk diajukan pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah MOCH. UNA MARNAIN, yang selanjutnya copy identitas berupa KTP, KK dan/atau NPWP diserahkan kepada Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI, untuk diajukan ke Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo,<br /><br />Dan pada saat hendak realisasi / pencairan dana, karyawan yang bersangkutan diminta untuk datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo atau bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya untuk menandatangani kelengkapan berkas pembiayaan Multiguna Syariah secara sekaligus mulai dari permohonan, persetujuan pembiayaan, Akad Pembiayaan, Surat Aksep, surat kuasa/ Wakalah, pembukaan rekening di Bank Jatim  serta permohonan realisasi pembiayaan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0MV4QX7R9e5SQplEV6hfWpB9IQBwuDIBpnlCt48SRFZPCn-VpkDPAc6wpv9BjrkymIYD03gtG8Lyjd_JFY3AsDBqa5304MU7J2eUN1IwWWAtR9D72gBd4MgYjjPQ3IhtiaoVawnGzgKJcPWrzqXonYS1KjyA8HRjt-rL6GTr0eGG80ogtX1XorkuN/s640/IMG20220607114619.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0MV4QX7R9e5SQplEV6hfWpB9IQBwuDIBpnlCt48SRFZPCn-VpkDPAc6wpv9BjrkymIYD03gtG8Lyjd_JFY3AsDBqa5304MU7J2eUN1IwWWAtR9D72gBd4MgYjjPQ3IhtiaoVawnGzgKJcPWrzqXonYS1KjyA8HRjt-rL6GTr0eGG80ogtX1XorkuN/w640-h288/IMG20220607114619.jpg" width="640" /></a></div>Untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Bandung, selain dijanjikan akan dijanjikan oleh Hendrik Wahyono akan diangkat menjadi pegawai tetap (bagi yang masih berstatus pegawai kontrak), mereka juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp2.500.000 dan diberikan tiket pesawat untuk datang ke Surabaya.<br /><br />Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya ( KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI bersama dengan Hendrik Wahyono, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I<br /><br />Bahwa sesuai perjanjian kerjasama, yang berhak mengajukan dan menerima pembiayaan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dimana Hendrik Wahyono sebagai Branch Manager, tetapi ternyata Pemohon pembiayaan yang diajukan melalui Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO bukan hanya karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,<br /><br />Akan tetapi Karyawan dari dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya II (Merr Surabaya), Cabang Surabaya III (Waru Sidoarjo), Cabang Kediri, Cabang Gresik, Cabang Bandung dan Cabang Cirebon, selain itu terdapat nasabah yang sudah tidak lagi bekerja (resign) dari PT. Astra Sedaya Finance.<br /><br />Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp224.311.981  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQLLTgHOQWDmuNo9X7hPYPKqmKFULvmnvoEtZynAwtXFhOmN6c-ZO0Z0raqBumq1oVYqAvBq9bWs5GfhhiMBOHXCcqKqiPywEUYMJiAjhOqxUIAh11qFHEJMtTci-Se9S5QDgcqRZX9z3RMqL5RdV9azet5EHMtSzp7IGlH3ySc0GpAeNjdx6FVoQ/s640/IMG20220607121259%20Arion.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQLLTgHOQWDmuNo9X7hPYPKqmKFULvmnvoEtZynAwtXFhOmN6c-ZO0Z0raqBumq1oVYqAvBq9bWs5GfhhiMBOHXCcqKqiPywEUYMJiAjhOqxUIAh11qFHEJMtTci-Se9S5QDgcqRZX9z3RMqL5RdV9azet5EHMtSzp7IGlH3ySc0GpAeNjdx6FVoQ/w640-h288/IMG20220607121259%20Arion.jpg" width="640" /></a></div>Pihak PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah memberikan fee kepada Terdakwa  YUNIWATI KUSWARDANI ( yang diposisikan sebagai Bendahara Gaji PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya ) dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI berdasarkan prosentase (maksimal 2.5 % inklud dengan Pph dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak seharusnya memberikan fee kepada Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI, karena secara hukum yang bersangkutan bukanlah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Bank Jatim Cabang Syarian Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance, Cabang Surabaya I mengingat Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI bukan “ BENDAHARA GAJI “ pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, dan pada tahun 2016 yang bersangkutan sudah pensiun dari Perusahaan tersebut, sehingga sudah tidak ada hubungan hukum dan bukan karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance <br /><br />Dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d 2020, PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya,  sebagaimana yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 masa berlaku Perjanjian selama 5 tahun sejak ditandatangani, yang berakhir tanggal 14 Juni 2018<br /><br />Dan melaksanakan Perjanjian  Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 / 057/249/Sy.DA/PBY/PKSBahwa perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWPVEUpcn3_c4mBYmi2aemJkpjK18uT5tnTUFn3tlruREoZQSTgSfgNVXOURwDLi5fZvDUMeehznKol4b2BzU4Fryfein_xTd4Iz9W2m4yEU2t2zksvUh5KwQJKZpbKusK8QcwUXiTNxxB5xByHrpNlYCoBdiOyZoU04YPhakv8CdqbF1PCnGInAz/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWPVEUpcn3_c4mBYmi2aemJkpjK18uT5tnTUFn3tlruREoZQSTgSfgNVXOURwDLi5fZvDUMeehznKol4b2BzU4Fryfein_xTd4Iz9W2m4yEU2t2zksvUh5KwQJKZpbKusK8QcwUXiTNxxB5xByHrpNlYCoBdiOyZoU04YPhakv8CdqbF1PCnGInAz/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yaitu Terdakwa  YUNIWATI KUSWARDANI, HENDRIK WAHYONO dan MOCH. UNA MARNAIN, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Sidoarjo) sebesar Rp25.356.820.524,74 (duapuluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi  dalam penyaluran  Pembiayaan Multiguna Syariah oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,  Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022<br /><br />Perbuatan  Terdakwa Yuniwati Kusuwardani (dan Terdakwa Ario Ardianzah  (dan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Yuniwati Kusuwardani terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan;<br /><br />3. menghukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp224.311.981 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Tongani, SH., MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr7mM46fzJxfmMmaXy3eq1nDfVNtF4rde767hK8UJRFPHtceKqADYV8Jb7ndawPtF8JGSUp-b-UUqpBnAA_iPUXVW0Rq2x40BUGCD2GYjjjIoa2l4bHJKAloW5ME7B6ebvrzj4USoz-5uWV86iSfsct61dUEFqMRTjv2EEy2UBORh50h8jnuF8Rzc0/s442/IMG20220607114619%20Ario.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="442" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr7mM46fzJxfmMmaXy3eq1nDfVNtF4rde767hK8UJRFPHtceKqADYV8Jb7ndawPtF8JGSUp-b-UUqpBnAA_iPUXVW0Rq2x40BUGCD2GYjjjIoa2l4bHJKAloW5ME7B6ebvrzj4USoz-5uWV86iSfsct61dUEFqMRTjv2EEy2UBORh50h8jnuF8Rzc0/w640-h398/IMG20220607114619%20Ario.jpg" width="640" /></a></div>Setelah persidangan di skors beberapa wakatu, Majelis Hakim kemudian melanjutkan persidangan session kedua untuk putusan terhadap Terdakwa Ario Ardianzah<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ario Ardianzah bersama-sama dengan Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus selaku Penyelia terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“Menghukum Terdakwa Ario Ardianzah dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari kalender untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Bank Jatim Rp25.356 M, Dua Terdakwa Di Vonis 7 Tahun Penjara

#Setelah Dua Terdakwa di Vonis Bersalah, Apakah Penyidik Kejaksaan Jawa Timur Akan Menyeret Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus Sela...

»

Kades Kaligunting Kab. Madiun Di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Kasus ini berawal pada tanggal 23 April 2020 saat 6 Penyidik Polres Kab. Madiun melakukan “audit, penyitaan uang Rp28 juta dan Dokumen ahun 2016 - 2019 tanpa Surat Penentapan dari PN”. Pada Juli 2020 uang dan dokumen dikembalikan di kantor Inspektorat. Maret 2021 Keluar Laporan Polisi LP -A/2/ III/ RES.3.3/ 2021/RESKRIM/SPKT Polres Madiun, Sprin Sidik/ 15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, SPDP/13/III/RES.3.3 /Satreskrim dan Surat Panggilan Saksi No: S.Pgl /36/ III/ RES.3.3/2020/Satreskrim di tanggal yang sama, 5 Maret 2021”</i></span> </span>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEqHiDE1sM4TsCo0DyTNc7JMwZ5nLT7qOpj2OTUSYU-BE1nCc0acXwdGb8x7G3Ih9a4KzthgQCY2TWJhkIgs4xnWEgpUvylpeRoEQUrQvccpvJoT2wRA2BAoRrsYsapviKQNzNr5OFziSA5gOb6W_CEKEYWkVi1JvQYec4O5a9QDzZI2Lb7z-6n0IA/s1600/a1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEqHiDE1sM4TsCo0DyTNc7JMwZ5nLT7qOpj2OTUSYU-BE1nCc0acXwdGb8x7G3Ih9a4KzthgQCY2TWJhkIgs4xnWEgpUvylpeRoEQUrQvccpvJoT2wRA2BAoRrsYsapviKQNzNr5OFziSA5gOb6W_CEKEYWkVi1JvQYec4O5a9QDzZI2Lb7z-6n0IA/w640-h288/a1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 6 Oktober 2022,  menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nur Amin selaku Kepala Desa (Kades) Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp81 juta (Rp400 juta sudah dikembalikan sebelunya melalui Kejaksaan) subsider 5 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsipenyalahgunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 sebesar Rp487.280.297,60 berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021<br /><br />Pada sidang sebelumnya, terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 81 juta subsider 9 bulan penjara GB<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa Nur Amin menerima sedangkan jaksa penuntut umum dari kabupaten Madiun masih pikir-pikir<br /><br />Kasus ini sedikit menarik, nyata tapi aneh dan ada dugaan rekayasa sebelum sampai ke tangan Kejari Kabupaten Madiun berdasarkan data dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya yaitu berawal pada tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib<br /><br />Dimana saat itu (Tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib) Kades Nur Amin mendapat telepon dari salah seorang anggota Polres Madiun menanyakan tentang dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang dicairkan sekitar pukul 11.00 Wib dan mengajak Kades bertemu di Balai Desa sekitar jam 17.00 Wib    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6rITl8Ozpma5czGleeRlN6m3v-EGqqFblGB82MpYjKAq3WfAQIIk3Hg3XDzUWfnvWe0XsfSF7du2rf1yHwuky5WgXuIfnGFewO2wn3R4GANdfPlk65wldwCcJRLX2I8RO-tLKnVwail4rTIQ-1lPDoUTCpzHZMcCBUl0D4svsmuhRFSV2yXLu0Erw/s1600/2a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6rITl8Ozpma5czGleeRlN6m3v-EGqqFblGB82MpYjKAq3WfAQIIk3Hg3XDzUWfnvWe0XsfSF7du2rf1yHwuky5WgXuIfnGFewO2wn3R4GANdfPlk65wldwCcJRLX2I8RO-tLKnVwail4rTIQ-1lPDoUTCpzHZMcCBUl0D4svsmuhRFSV2yXLu0Erw/w640-h288/2a.jpg" width="640" /></a></div>Aneh bukan? Dari mana anggota Polres Madiun mengetahui bahwa Kades Kaligunting mencairkan dana BKK dan apa hubungannya? Ternyata berdasarkan sumber menjelaskan, bahwa salah seorang pejabat Desa punya keluarga anggota Polisi yang bertugas di Polres Kabupaten Madiun dan suami pejabat Desa tersebut dikabarkan akan mencalonkan sebagai Kades<br /><br />Karena Kades Nur Amin saat itu masih berada di Madiun Kota di rumah anaknya, sehingga pertemuan diundur setelah maghrib. Sekitar 18.30 WIB, pertemuaan antara Kades Nur Amin dengan 6 anggota Polres Kabupaten Madiun, diataranya Yoyok, Andi berlangsung di daeraah Caruban sekitar di salah satu warung “Marem” yang sudah tutup dekat sebuah Bank swasta<span>    </span><span>    </span>     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfSmfoaWJiioLNTEOcWGjpLb8HJLgynSODQzcPiWnznUcjRJgA8WDTYwjA_axybTsQ_OFdhJs4FYV1jisZB3yQeNHwSjbOxMNg8VJt6D1dwTseq749WgwOm5N46gY44t0myv9IjxV8IlpYd5wGANLv65QH3oeTchcrf2yr3vw09qhX3HpS80j9Eveu/s640/surat%20serah%20terima.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="420" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfSmfoaWJiioLNTEOcWGjpLb8HJLgynSODQzcPiWnznUcjRJgA8WDTYwjA_axybTsQ_OFdhJs4FYV1jisZB3yQeNHwSjbOxMNg8VJt6D1dwTseq749WgwOm5N46gY44t0myv9IjxV8IlpYd5wGANLv65QH3oeTchcrf2yr3vw09qhX3HpS80j9Eveu/w420-h640/surat%20serah%20terima.jpg" width="420" /></a></div>Pada saat pertemuan tersebut, anggota Polres Kabupaten Madiun tidak memperbolehkan istri Kades turun dari mobil. Dan saat itu, Polisi menanyakan tentang cairnya dana BKK yang dijawab oleh Kades “sudah dibayarkan ke galangan material”.<br /> <br />Polisi tersebut tidak percaya lalu mengajak Kades ke Masjid yang agak jauh dari lokasi pertemuan dan istri Kades tetap tidak diperbolehkan turun dari mobil. Di Masjid, Kades disuruh bersumpah bahwa tidak bohong tentang pembayaran uang ke galagan matrial. Lalu Polisi pun mengajak Kades ke Desa Kaligunting tempat galangan matrial yang dimaksud<br /><br />Sekitar pukul 22.00 Wib, Kades diajak ke galangan matrial di Desa Kagunting. Setibanya di galagan, polisi meminta bon atau kuitansi dari pemilik galangan. Karena memang belum ada pembayaran sehingga tidak bisa menunjukkan bukti, akhirnya diakui bahwa belum dibayar tapi akan dibayar besok harinya dan komunikasi lewat telepon<br /><br />Karena sudah pukul 23.00 WIB, istirahat Kades minta izin ke Polisi untuk pulang karena ada anak yang masih kecil berusia 8 bulan, dan akhirnya Kades dan istrinya pulang dengan pikiran yang kacau balau.<br /><br />Dan malam itu, tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Kades Menitipkan uang sebesar Rp80 juta ke Bendahara dan diterima. Awalnya tidak bersedia namun akhirnya uang itu ditinggal pulang oleh Kades. Dan malam itu juga, uang itupun dibayar oleh Bendahara ke galangan disaksikan Sekretaris Desa<br /><br />Pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, 6 anggota Polres Madiun mendatangi Balai Desa Kaligunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun dan bertemu dengan perangkat Desa termasuk Kades Nur Amin<br /><br />Saat itu, anggota Kepolisian meminta laporan BKK tahun 2020 dan melakukan ‘audit’ di Balai Desa hingga pukul 16.00 WIB. Hasilnya ditemukan selisih sebesar Rp28 juta tapi kabarnya bahwa proyek yang didanai dari dana BKK masih berjalan belum selesai 100% tinggal vinising.<br /><br />Saat itu Polisi meminta uang sebesar Rp28 juta untuk dikembalikan sebagai hasil audit adanya selisih penggunaan dana BKK, dan Kades Nur Amin pun mengembalikan dana sebesar Rp28 juta ke Polisi yang diambil dari Kas Desa sebesar Rp9 juta, bantuan sukarela perangkat Desa dan pinjaman Kades <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_IOd7l_lPILK1QLYN0KZOVDP1TZwbigHihnLaixgHfDLCjAAO38ema7epbx3McNbSzREopqFjTmOxF0_OPb0nSUJKT-Kgrf9L73qKHk3FfTRWk6MKPX_-zAy8ddoiftzFA2JDMKuumkdJtYZCc4bwf3pg22hVnMTLWUcZzaGUeJBCMe3ZHWtoACdo/s639/surat%20serah%20terima%20Dokumen.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="639" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_IOd7l_lPILK1QLYN0KZOVDP1TZwbigHihnLaixgHfDLCjAAO38ema7epbx3McNbSzREopqFjTmOxF0_OPb0nSUJKT-Kgrf9L73qKHk3FfTRWk6MKPX_-zAy8ddoiftzFA2JDMKuumkdJtYZCc4bwf3pg22hVnMTLWUcZzaGUeJBCMe3ZHWtoACdo/w640-h514/surat%20serah%20terima%20Dokumen.jpg" width="640" /></a></div>Dan saat itu, Polisi menyita uang sebesar Rp28 juta dan dokumen berupa laporan BKK tahun 2020, LPJ DD (laporan pertanggungjawaban Dana Desa), ADD (Alokasi Dada Desa) dari tahun anggaran (TA) 2016 hingga 2019 dengan disertai surat tanda terima dari Polisi ke Kades<br /><br />Berselang beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 15 Juli 2020, uang sebesar Rp28 juta dan dokuemn yang disita oleh 6 anggota Polres Kabupaten Madiun itupun dikembalikan ke Kades di Kantor Inspektorat Kabupaten Madiun yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan di dokumen penerimaan “barang” tetapi menyuruh anak buahnya untuk menandatanganinya<br /><br />Apa yang dialami oleh Kades Nur Amin, dilpaorkan ke Propam Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Laporan, TPSP2/160/VII/2020/YANDUAN yang diterima oleh Dwi Wahyu. A namun tak ada hasilnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Maret 2021, terbitlah Laporan Polisi Nomor : LP-A2 LP-A/2/III/RES.3.3/2021/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, SPDP (surat pemberitaahuan dimulainya penyidikan) Nomor : SPDP/13/III/RES.3.3/Satreskrim, dalam  perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, alokasi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016-2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun serta Surat Panggilan “saksi” Nomor : S.Pgl/36/III/RES.3.3/2020/Satreskrim<br /><br />SPDP tersebut ditandatangani oleh AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H, Kasat Rekrim Polres Madiun selaku Penyidik termasuk Surat Panggilan saksi yang diserahkan oleh BRIPKA Yanuar Wahyu, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8RAt-A3-n5BxGLkQTaEgrQWIFvUKIWpUZZBasq403Qr_zw1IbsKJSky0hmAJ-9KEoGsaONzCRhImDw4dq2t5Cmq64H3ihtghEjy0VqYKVqbwmyp78Qpip3JMPVXzzr89pMObJteTQGv-UE6pEEG0OWG1CCyxaye7NbroWz0Cov0gndN7oKZ5fvf_p/s1600/21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8RAt-A3-n5BxGLkQTaEgrQWIFvUKIWpUZZBasq403Qr_zw1IbsKJSky0hmAJ-9KEoGsaONzCRhImDw4dq2t5Cmq64H3ihtghEjy0VqYKVqbwmyp78Qpip3JMPVXzzr89pMObJteTQGv-UE6pEEG0OWG1CCyxaye7NbroWz0Cov0gndN7oKZ5fvf_p/w640-h288/21.jpg" width="640" /></a></div>Bahkan kabarnya, kasus ini sudah diselesaikan oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos sehingga tak kunjung ada kelanjutannya hingga hampir 2 tahun. Namun hal itu dibantah tegas oleh H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos saat dihubungi menghubungi Wartawan melalui telepon WhastApp pada Jumat, 26 November 2021<br /><br />“Tidak benar. Itu salah, salah besar,” kata Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, Jumat, 26 November 2021 sekitar pukul 21.30 Wib <br /><br />Sementara Kasat Reskrim Polres Kabupaten Madiun yang dijabat AKP Ryan Wira Raja Pratama yang menggantikan AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H hanya diam alias tidak menenanggapi pertanyaan Wartawan yang dikirim melalui pesan Applikasi WhatsApp pada Jumat, 26 November 2021 sekira pukul 19.35 WIBB, padahal pesan tersebut sudah terlihat dibaca dengan tanda centang biru dua dan bahkan terlihat beberapa kali Online (aktif)<br /><br />Sedangkan Kabupaten Madiun yang dijabat KBP Jury Leonard Siahaan, S.I.K., M.H hanya mengatakan “Terima kasih klo Bapak sudah konfirmasi kepada Bupati, berarti informasi yg Bapak dapatkan langsung dibantah sendiri Bapak Bupati. Saya besok coba konfirmasi dulu ke Bapak Kasi Pidsus ya Pak”  melaii pesan WhatsApp  pada Jumat, 26 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Nur Amin dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra   Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 6 Oktober 2022) yang diketuai majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Swarningsih.H, SH., M.Hum yang dihadiri JPU Kabupaten Madiun, penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa secara Teleconferensi (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera)  Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />"Sudah ada pengembalian oleh Terdakwa sebesar empat ratus juta," kata JPU Wasis seusai persidangan <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Nur Amin tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Tetapi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9eCucc5nKyuD_43Q9NL0ytMpKAaJQb6Jpauot_kapmLFflARwRTH5oW8lBOYH6isdyhs3wNNzIKnFnSynYH50vHzq-g2AhOedfupERNYSVCqpOVubBqSt89XNjJ-3tlKEG2LRc8Y18popRclLZj6Z7vtZcXr0k0yIBUZqHjjfsHVmr7JM3yDkr8c7/s1192/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="618" data-original-width="1192" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9eCucc5nKyuD_43Q9NL0ytMpKAaJQb6Jpauot_kapmLFflARwRTH5oW8lBOYH6isdyhs3wNNzIKnFnSynYH50vHzq-g2AhOedfupERNYSVCqpOVubBqSt89XNjJ-3tlKEG2LRc8Y18popRclLZj6Z7vtZcXr0k0yIBUZqHjjfsHVmr7JM3yDkr8c7/w640-h332/b..jpg" width="640" /></a></div>"MEGADILI: 1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nur Amin dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 bulan;<br /><br />2. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 81 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar ruang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />Atas putusan dari majelis hakim, terdakwa Nur Amin langsung mengatakan menerima, sedangkan GPU masih pikir-pikir <br /><br />"Saya menerima Yang Mulia,"  ucap terdakwa dengan jelas dari layar monitor <br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU di jelaskan, bahwa terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3XcsH9VUeDS2fn-4YuTMikbVi8UKDpfKsEtiNOiy0KL_zdDX0gd6Mi6DDTVXH2LexiJjT7LzDFkam3QaB7Qug1ux0Te5UqTH-zVR0IVDxpjYcUqKI8xq0n-bHF4RZglu0gSrrfATnbO0FR-9BVWNG-BsQgvCQ5CNBlP62Qj5DrEccvSv3AWLWg6BC/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3XcsH9VUeDS2fn-4YuTMikbVi8UKDpfKsEtiNOiy0KL_zdDX0gd6Mi6DDTVXH2LexiJjT7LzDFkam3QaB7Qug1ux0Te5UqTH-zVR0IVDxpjYcUqKI8xq0n-bHF4RZglu0gSrrfATnbO0FR-9BVWNG-BsQgvCQ5CNBlP62Qj5DrEccvSv3AWLWg6BC/w640-h288/2...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa struktur jabatan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 ialah :<br /><br />    Kepala Desa                                   : NUR AMIN, S.E<br />    (Plt) Sekretaris Desa                      : ENDAH SETYO RINI, S.T<br />    Kaur Keuangan                              : RUNI ARI DUWI JAYANTI, S.Pd<br />    Kaur Umum dan perencanaan       : ENDAH SETYO RINI, S.T<br />    Kasi pelayanan & kesejahteraan    : SUCI MURNI<br />    (Plt) Kasi pemerintahan                 : SIGIT CAHYONO<br />    Kamituwo Kaligunting                   : SIGIT CAHYONO<br />    Kamituwo Kedungtelo                  : MOH SHOLEH<br />    Kamituwo Bulurejo                       : SUGIANTO<br />    Kamituwo Bungkus                       : SAMINGAN <br /><br />Bahwa selama pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara uang yang sudah diambil dari rekening kas desa oleh saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut seluruhnya di minta oleh Terdakwa dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa selama tahun 2016 s/d tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan  yang seharusnya Anggaran tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan, namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada TPK serta nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan TPK tersebut, karena nama - nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting yaitu :<br /><br />No.    Nama    Jabatan    SK TPK<br />1. WASIK AMNANI    TPK  Tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017<br /><br />2.  SUWARNO TPK Desa Kaligunting tahun 2017 s/d tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017, Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019    <br /><br />3. HENDRO SUSILO S.Pd TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019     SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016, Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tashun 2017<br /><br />4. NUR ICHSAN S.Pd.I TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019, SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016, Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017<br /><br />Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_F9VTlig71_Jmwl7qdkmAEIrgRwEgp8Oi9Gkjbt1cHjbKRl4v7uFUQBufK3cspF2wzy4Rw-6z1GIBMVvFzunIot55yP5nHpncuXQa1hB8Rr3WfgToQPPWU1usB2XAA9HK9JlEr1voKm_oplcC9PjYwCV5HmCqWvpQB3jv27UyXyQaGXwqyh7WfNBR/s640/6...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_F9VTlig71_Jmwl7qdkmAEIrgRwEgp8Oi9Gkjbt1cHjbKRl4v7uFUQBufK3cspF2wzy4Rw-6z1GIBMVvFzunIot55yP5nHpncuXQa1hB8Rr3WfgToQPPWU1usB2XAA9HK9JlEr1voKm_oplcC9PjYwCV5HmCqWvpQB3jv27UyXyQaGXwqyh7WfNBR/w640-h288/6...jpg" width="640" /></a></div>5.  ALI FAHRUL NGABIT    TPK Desa Kaligunting tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017<br /><br />6. SUMADI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />7. SITI JUWARIYAH SUMADI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor: 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />8. PUJI ASTUTI S.Pd    TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor: 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019  <br /><br />9. SEPTIKA INDAH VALUVI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />10. HEPY ARMYTA SELFIA TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />11. NUNING RAHMAYANI S.Pd.AUD TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />12. UMI MAHMUDAH TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />13. AROSIT TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />14.  ANSORI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br />15.  WADINI, S.PdI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />16.  NURODIN alias SAMILAN TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0jOfm6hNbSmtMrH0cQUee2Wc8s4sflnV5ktcjSzJE8WmOKfusz7IBisQJV6wdQ3Wwv6AfNPgkQQap3vMlghg20ZM7ZI1xv3pyzoc3lQFC7jDGYtvYeZDDgIbQ3c0RatAklIg4p9U3OMx1MXvm6F9wxKHCY2Ma9KDmD9pljge2wvR-XI4QRm0B2UZY/s640/jpu%20dan%20hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0jOfm6hNbSmtMrH0cQUee2Wc8s4sflnV5ktcjSzJE8WmOKfusz7IBisQJV6wdQ3Wwv6AfNPgkQQap3vMlghg20ZM7ZI1xv3pyzoc3lQFC7jDGYtvYeZDDgIbQ3c0RatAklIg4p9U3OMx1MXvm6F9wxKHCY2Ma9KDmD9pljge2wvR-XI4QRm0B2UZY/w640-h288/jpu%20dan%20hakim.jpg" width="640" /></a></div>17.  WIYANTO TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />18. SON HAJI TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />19. MUHAMMAD ASYROFI LATHIF TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />20.  SARIDJO    TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />21. SUTIMAN TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />22. SURATNO TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />23. SUBAGIYO TPK Desa Kaligunting tahun 2019    Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />24. PANDI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019   <br /><br />25. SUPARNO TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019     SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />26. HERI DANI YULIANTO    TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />27. GIMUN TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCSQqkSujh-nj0kS2VTttNBFvDXeKWqcs2DLV1lXl5-SbnTnXtaqpD-mvI7bfNwbcwSnjmCfBx7gi43h19WStMkMzKpRgbZnmYr5zKKwgtrVOYKYOG8EeZpqALQzFvih5v0uG8-5RarIwDvI0mn4DeelQdDQJ4wpzcZIafeP1DDZ7IvSKRL_A50_gH/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCSQqkSujh-nj0kS2VTttNBFvDXeKWqcs2DLV1lXl5-SbnTnXtaqpD-mvI7bfNwbcwSnjmCfBx7gi43h19WStMkMzKpRgbZnmYr5zKKwgtrVOYKYOG8EeZpqALQzFvih5v0uG8-5RarIwDvI0mn4DeelQdDQJ4wpzcZIafeP1DDZ7IvSKRL_A50_gH/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>28. SIMUN PRABOWO TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />29. TUWIN TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019   <br /><br />30. KASNO TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />31. SUJONO    TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hqP1I6ouzOueWRewBevbXDaFmfYVkZ-tH1kazJWFrTDq9XbqwXFUMrR9TyU_m3OGJFFj3nF8VS2Z2GXKxO8PaEuMvNq963ql6Nin2o20Zg0z7KyTa2FsX1FTEh6WJFhwwG_OtcK9Ruz54AetXiXf1zDgp-nETKaqGaQKm5zPde8rf9yKhC3uUv0R/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hqP1I6ouzOueWRewBevbXDaFmfYVkZ-tH1kazJWFrTDq9XbqwXFUMrR9TyU_m3OGJFFj3nF8VS2Z2GXKxO8PaEuMvNq963ql6Nin2o20Zg0z7KyTa2FsX1FTEh6WJFhwwG_OtcK9Ruz54AetXiXf1zDgp-nETKaqGaQKm5zPde8rf9yKhC3uUv0R/w640-h288/2...jpg" width="640" /></a></div>32. KHOMARI TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />33. SUGIMIN    TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019  <br /><br />34. DARSINI    TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019 SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />35. MARZUKI TPK Desa Kaligunting tahun 2019 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019<br /><br />Bahwa nama - nama yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting,<br /><br />Serta tidak pernah menerima Anggaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Kaligunting adalah Tim Pelaksana Kegiatan fiktif. Namun uang anggaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan, untuk TPK Desa Kaligunting tersebut dengan sengaja terdakwa cairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa.<br /><br />Kemudian oleh Bendahara Desa Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis tersebut dicairkan sebesar Rp.100.058.715,60  (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) padahal diketahui oleh terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting ialah hanya dibentuk sebagai syarat untuk terlaksananya kegiatan dan untuk pencairan operasional TPK Desa Kaligunting serta nama - nama sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kaligunting tersebut, tidak pernah menerima anggaran operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut.<br /><br />Namun begitu oleh terdakwa uang operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut dicairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, serta kemudian Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diminta oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi sendiri sebesar Rp.100.058.715,60  (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah), sehingga atas penggunaan Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting tersebut tidak dapat dipertanggung jawabakan kebenarannya.      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHIKEZDs18kzb9v1ZU7Gx7fQLAuTKuzYAajTvSau7EY8r4FGgE0KMxp9tp5P40c3GAmQw-YgbH9WVl3jpqFg2c6kwECCThziiLyrcrUNUkQ45We-h26xVGsDy7kYWc-X9b40MjhmZ5QhXwyFtmKTKlnFVBv1oALZmGh75IaxVJ6Mog62voMLXe8W6/s1600/2a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHIKEZDs18kzb9v1ZU7Gx7fQLAuTKuzYAajTvSau7EY8r4FGgE0KMxp9tp5P40c3GAmQw-YgbH9WVl3jpqFg2c6kwECCThziiLyrcrUNUkQ45We-h26xVGsDy7kYWc-X9b40MjhmZ5QhXwyFtmKTKlnFVBv1oALZmGh75IaxVJ6Mog62voMLXe8W6/w640-h288/2a.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tahun 2019 telah dilalokasikan anggaran untuk biaya konsultan perencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Kaligunting ialah saksi YON WHINTOKO, ST, yang mana saksi YON WHINTOKO, ST ditunjuk berdasarkan penunjukkan lisan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting,<br /><br />Dan saat itu disepakati honor dari RAB atau perencanaan yang saksi buat di sepakati antara saksi YON WHINTOKO ialah antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai. Pada saat itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu : a) Pekerjaan Paving ada 7 (tujuh) RAB.; b) Pekerjaan Drainase ada 3 (tiga) RAB,; c) Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 (tiga) RAB antara lain : Untuk pembangunan kios 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit,; Instalasi listrik dan air 2 (dua) RAB,; Paving kios 2 (dua) RAB<br /><br />Bahwa Produk perencanaan yang dibuat oleh saksi YON WHINTOKO, ST yaitu tentang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk setiap kegiatan. Hal-hal yang dibuat antara lain untuk : Kebutuhan bahan material ; Upah kerja ; Biaya operasional TPK secara global ; Biaya operasional konsultan ; Papan nama pekerjaan<br /><br />Bahwa pada  faktanya anggaran sebesar  Rp19.150.588 tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST selaku konsultan perencana, dan oleh terdakwa hanya di berikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST sebesar Rp5.000.000 dengan dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi YON WHINTOKO. Selain itu pada kenyataanya oleh terdakwa anggaran sebesar Rp19.150.588 untuk perencanaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa untuk mencairkan anggaran tersebut.<br /><br />Sementara  uang sebesar Rp14.150.588 diminta oleh terdakwa dan kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga atas selisih Anggaran untuk Konsultan perencana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabakan kebenarannya.  <br /><br />Bahwa untuk Tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selaku Plt Sekretaris Desa selama tahun 2018 seharusnya menerima Rp. Rp19.760.000 sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp10.470.000, dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp30.230.000 namun faktanya tunjangan tersebut telah di potong oleh Terdakwa sebesar Rp17.280.000       </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa untuk Tahun 2019 untuk besaran tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selama bulan Januari s/d Desember 2019 seharusnya menerima Rp24.450.000 sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp14.250.000. Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp38.700.000<br /><br />Bahwa faktanya uang tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Saksi SIGIT CAHYONO tahun 2019 tidak diberikan semuanya atau dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa dengan total Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan  juta tujuh ratus ribu rupiah).<br /><br />Sehingga total uang tunjangan untuk Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yaitu saksi SIGIT CAHYONO pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa dengan tidak sah sebesar Rp55.980.000<br /><br />Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut, di Desa Kaligunting  Terdapat honor Tukang dan kuli yang melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaligunting, namun oleh terdakwa honorarium untuk Tukang dan Kuli tersebut telah di gelembungkan honor antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Kuli dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Bahwa pada Tahun 2017 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada  faktanya oleh terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2017 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh terdakwa ialah sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwXCBt18xVnBvkKvJOyZsslptfQgAteJtmlapF0CvAMLGmGHhnrWKuzPpbg83X6K6txImFMRZ9kODmfqxk36dfSwfE5UfkoGATICj3PKLNtXf1zPnnwm_IqiiUBqvz-OtyBa9gj_LbKNYSyKv11BahazfDJjOiodgC_ULhcTJqUgZxgvpHTy6g0_ft/s640/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="257" data-original-width="640" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwXCBt18xVnBvkKvJOyZsslptfQgAteJtmlapF0CvAMLGmGHhnrWKuzPpbg83X6K6txImFMRZ9kODmfqxk36dfSwfE5UfkoGATICj3PKLNtXf1zPnnwm_IqiiUBqvz-OtyBa9gj_LbKNYSyKv11BahazfDJjOiodgC_ULhcTJqUgZxgvpHTy6g0_ft/w640-h258/Kades.jpg" width="640" /></a></div>2. Bahwa pada Tahun 2018 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun pada  faktanya oleh terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh terdakwa ialah sebesar Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />3. Bahwa Pada tahun 2018 honor Kuli bangunan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 3050  sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh terdakwa ialah sebesar Rp15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut terdapat Penggelembungan honor tukang dan kuli pada tahun tahun 2018 sebesar Rp. 26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)<br /><br />4. Bahwa pada Tahun 2019 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 2642 sehingga total honor tukang yang di mark up sebesar Rp. 13.210.000,00 (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)<br /><br />Bahwa sehingga selama tahun 2017 s/d tahun 2019 total mark up honor tukang dan kuli yang telah digelembungkan oleh Terdakwa, dan dengan sengaja tidak dipotong secara tidak sah oleh Terdakwa untuk honor tukang dan kuli ialah sebesar sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan atas pembayaran honorarium tukang dan kuli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<br /><br />Bahwa pada tahun 2019, di Desa Kaligunting telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fisik sebanyak 21 (dua puluh satu) item pekerjaan berupa :<br />1) Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i<br />2) Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)<br />3) Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel<br />4) Pemavingan Jalan RT. 06<br />5) Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)<br />6) Pembangunan Drainase RT. 09<br />7) Pembangunan Kios Milik Desa<br />8) Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah<br />9) Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit<br />10) Pembangunan Kios Milik Desa<br />11) Pemavingan Jalan RT. 02<br />12) Pemavingan Jalan RT. 04<br />13) Normalisasi Aspal Jalan RT. 03<br />14) Drainase RT. 02<br />15) Drainase RT. 01<br />16) Drainase RT. 02<br />17) Pembangunan Gedung TK<br />18) Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)<br />19) Pembangunan Gapura<br />20) Pembangunan Poskampling<br />21) Pembangunan Gapura <br />Bahwa atas pekerjaan - pekerjaan tersebut berdasarkan laporan Tim Ahli dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020 bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Afif Navir Refani, S.T, M.T selaku Ketua Tim Ahli dan Dimas Pustaka Dibiantara, S.T, M.Sc selaku Tenaga Ahli di dapatkan hasil pemeriksaan atas kualitas pekerjaan, sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHxHdpvdIDMjsN-p7fqy5_tXpxbWEyPoy_fw0kACcRcmVjPPa1ZxFxQklFTbx53WiEnke-IEnpIydAWUFzwwNkOl4oTEPykJZPKRrVdIDzvzIvzbMRwy2REIxjsmxF_T4LanqovepXFpJ3kW7RcimSzzQyotVI8knZ1W_vIbL4xSepsYJ4TmTax8S/s1600/21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHxHdpvdIDMjsN-p7fqy5_tXpxbWEyPoy_fw0kACcRcmVjPPa1ZxFxQklFTbx53WiEnke-IEnpIydAWUFzwwNkOl4oTEPykJZPKRrVdIDzvzIvzbMRwy2REIxjsmxF_T4LanqovepXFpJ3kW7RcimSzzQyotVI8knZ1W_vIbL4xSepsYJ4TmTax8S/w640-h288/21.jpg" width="640" /></a></div>I. Bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah : Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder ; Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan ; Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving ; Pengujian sampel paving di Laboratorium; Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.<br /><br />II. Bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembvangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019 ; HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019 ; SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton ; ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens<br /><br />III. Bahwa kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan análisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :<br /><br />1) Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.<br /><br />2) Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambel dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).<br /><br />3) Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.<br /><br />4) Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 1.279.145.213,56 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam rupiah),  <br /><br />Namun berdasarkan laporan pertanggungjawaban versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa atas laporan pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) item pekerjaan sebagaimana dimaksud telah terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkD82ZaOlpKzT1hpmC4Avgnq21SUYi-vTDCfvSyBUHgbsZMvdXeZhVKuHTjfT1MyKbDeFcJT7wL4q7ZDaY7zUbjiV4J8QU05AqIbPa5rMn7zSDMAfHhWd_gcvuiSrcoVX-ki8Ar4oZoWkNQzsVeNR314E9q5IBmzp0iuXNpvI4Uyso_RwxxuX3l8No/s1600/2a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkD82ZaOlpKzT1hpmC4Avgnq21SUYi-vTDCfvSyBUHgbsZMvdXeZhVKuHTjfT1MyKbDeFcJT7wL4q7ZDaY7zUbjiV4J8QU05AqIbPa5rMn7zSDMAfHhWd_gcvuiSrcoVX-ki8Ar4oZoWkNQzsVeNR314E9q5IBmzp0iuXNpvI4Uyso_RwxxuX3l8No/w640-h288/2a.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tahun 2018 di Bumdes Kaligunting terdapat dana penyertaan modal yang bersumber dari DD (dana Desa) APBdes Kaligunting, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting saat itu memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan Dana Penyertaan Bumdes tersebut sebsar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pengurus Bumdes<br /><br />Namun dipakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa, yang mana sudah sepatutnya atau disadarinya uang tersebut merupakan penyertaan modal bagi Bumdes sehingga pertanggungjawaban penyertaan modal bagi Bumdes sebesar Rp36.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<br /><br />Bahwa pada tahun 2019 PT. Rejeki Tambah Barokah telah membeli proyek perumahan yang sedang dibangun di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dari PT. Eira Surabaya dengan nama perumahan Srikaton.<br /><br />Dalam proses pembelian perumahan tersebut ada salah satu kewajiban yang harus diselesaikan yaitu adanya pembayaran kompensasi untuk pemakaman warga perumahan ke pemerintah desa Kaligunting. Berdasarkan kesepakatan antara PT. EIRA dan Terdakwa selaku Kepala Desa,sebagaimana Surat Keterangan dari pemerintahan desa dengan nomor: 470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam didesa Kaligunting besar kompensasi untuk pemakaman tersebut sebesar Rp600.000 per unit.   <br /><br />Pada saat itu dalam proses pembangunan perumahan Srikaton tersebut sesuai site plan akan dibangun 184 unit, sehingga terdapat kewajiban dari pihak pengembang untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Desa Kaligunting.<br /><br />Namun pada saat berjalannya pembangunan untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, terdakwa saat itu meminta kompensasi kembali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / unit, namun pada saat itu terdakwa menyetujui penawaran pengembang dengan harga kompensasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / unit untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, yang mana uang pembayaran kompensasi untuk 65 unit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie9Lu29PgqayObgFu0VE3FpbiWAR4Dwx0RGyGyGm6bIM0tOEL4AQJ61bmKHpjJVC43elIuCMExGNCtuh0GjfVPvu-rmQeq61S6n96QOChIN2EZkm7TmI-rXsR_0VOlMF-IdjUsYZxvQyyQVSp8pDpjjHbYWe7xmyGHZ4mXJB_GWHMsQeNk_-4v5_9x/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie9Lu29PgqayObgFu0VE3FpbiWAR4Dwx0RGyGyGm6bIM0tOEL4AQJ61bmKHpjJVC43elIuCMExGNCtuh0GjfVPvu-rmQeq61S6n96QOChIN2EZkm7TmI-rXsR_0VOlMF-IdjUsYZxvQyyQVSp8pDpjjHbYWe7xmyGHZ4mXJB_GWHMsQeNk_-4v5_9x/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga total Kompensasi yang telah diserahkan kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun begitu oleh terdakwa uang pembayaran kompensasi tersebut tidak disetorkan ke kas desa sebagai pemasukkan desa yang sah, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh terdakwa dan kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadinya sendiri.<br /><br />Bahwa terdakwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 telah memerintahkan  Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI,  saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO untuk membuat SPJ penggunaan APBDes dengan menggunakan pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh terdakwa<br /><br />Lalu kemudian Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah selesai dikumpulkan kepada bendahara desa untuk kemudian disetujui oleh terdakwa<br /><br />Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menguasai keuangan desa untuk pembangunan fisik dan tidak melibatkan perangkat desa yang lain dalam proses pembangunan di desa yang menggunakan anggaran APBDes dapat dikategorikan perbuatan yang menyalahi aturan dalam Pasal 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur :<br /><br />(1)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa<br />(2)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa<br /><br />(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah<br />Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa yang tidak melibatkan perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :<br /><br />Pasal 56 (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa; (2)    Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa; (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan<br /><br />Pasal 57  Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TKP) sebagaimana di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, yang mana pada faktanya apabila tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa maka proses pengadaan barang / jasa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 beserta perubahannya.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala Desa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2016 s/d T.A 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma enam puluh rupiah).<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi_vGfGJTJGBEMRQw_AFcKvYYUD8lqFFdayaiyYI4ree9ZTNuYpYXPiV9y01GSVbKN3WB_VorMC0NiUJNkuxgmvrYqUCIPMF0282aMQffvnuWMlA6svHzjVfysQ40frWQj4E0_-DUSvDLIHgjyhywjKAYi2yE8KXJzbtnJrHkzFXkLB0wrjX4WwgCr/s640/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="257" data-original-width="640" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi_vGfGJTJGBEMRQw_AFcKvYYUD8lqFFdayaiyYI4ree9ZTNuYpYXPiV9y01GSVbKN3WB_VorMC0NiUJNkuxgmvrYqUCIPMF0282aMQffvnuWMlA6svHzjVfysQ40frWQj4E0_-DUSvDLIHgjyhywjKAYi2yE8KXJzbtnJrHkzFXkLB0wrjX4WwgCr/w640-h258/Kades.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selain itu Perbuatan terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp.13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :<br /><br />Pasal 79 (1) : Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa ; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan ; (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan<br /><br />Pasal 80 (1) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa ; (2)    Format laporan sebKKagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi: realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;  foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai; foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan-gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.<br /><br />(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br /><br />Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menggunakan anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan :<br /><br />1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat<br /><br />2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5Eer8KaoMaHMotvrD0vVX8Da4VLXMXBcnQD7eNvxYYRJcfAcu1FRoP30fj50BRgzI_O1hOt2I4Iimm2koIPZFJxdwQZ_-ih_SCKexxooeP9DCRVFc_8SmKKDdLcfr22wmbvjF5esukb-CpxNKezUOr80YnebPq0rKlko7n999gk-Aib8QDQ86ozql/s1600/21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5Eer8KaoMaHMotvrD0vVX8Da4VLXMXBcnQD7eNvxYYRJcfAcu1FRoP30fj50BRgzI_O1hOt2I4Iimm2koIPZFJxdwQZ_-ih_SCKexxooeP9DCRVFc_8SmKKDdLcfr22wmbvjF5esukb-CpxNKezUOr80YnebPq0rKlko7n999gk-Aib8QDQ86ozql/w640-h288/21.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :<br />1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.; 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.; 3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.<br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun faktanya uang tersebut dikuasai Terdakwa dan tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dan selanjutnya uang tersebut dikembalikan ke pengurus BUMDes pada bulan April 2021, maka tidak sesuai dengan ketentuan :<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1pTqb7up1OaNHO_CU2Wlb2BXI8MQQZW_bZFNtJhCy4o3amR6gyKM_8bTJZmdlSpD_NOA-ddxU-De0ZkCVJcYftC6xAOSn9obZGrtq8VGLjJTlxGWWi8_EARoz7g_AR6MRMytxKHEXta8dNe32kNaf4JLAK94rwmF-4mjvQvG0XNX_yfiFgM3Br8DJ/s640/6...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1pTqb7up1OaNHO_CU2Wlb2BXI8MQQZW_bZFNtJhCy4o3amR6gyKM_8bTJZmdlSpD_NOA-ddxU-De0ZkCVJcYftC6xAOSn9obZGrtq8VGLjJTlxGWWi8_EARoz7g_AR6MRMytxKHEXta8dNe32kNaf4JLAK94rwmF-4mjvQvG0XNX_yfiFgM3Br8DJ/w640-h288/6...jpg" width="640" /></a></div>1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<br /><br />2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan memotong anggaran secara tidak sah, pada anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:<br /><br />1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.; 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. ; 3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang merngatur : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Ats Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur didapatkan hasil audit kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTQFdOgDd0tgeFy-v5Q7RtwIOxfYpZTAdSBHGOtnyG_69hoTBaw5eRbcJyIRrwuUlNgOsF1b2M9_YYbOl4h4Z597vDXu2BBHTMHpgDXWtOj-g2NQtc9HdoLIu8m4tQpnidLlhvEXVM8jboMjODVccLA5PNCA6iTjgR3-478Ey4mCN3A-bCr1GbKcGk/s640/Desa%20Kaligunting%20B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTQFdOgDd0tgeFy-v5Q7RtwIOxfYpZTAdSBHGOtnyG_69hoTBaw5eRbcJyIRrwuUlNgOsF1b2M9_YYbOl4h4Z597vDXu2BBHTMHpgDXWtOj-g2NQtc9HdoLIu8m4tQpnidLlhvEXVM8jboMjODVccLA5PNCA6iTjgR3-478Ey4mCN3A-bCr1GbKcGk/w640-h400/Desa%20Kaligunting%20B.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR yang telah secara sengaja dan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Atas Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kades Kaligunting Kab. Madiun Di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

“Kasus ini berawal pada tanggal 23 April 2020 saat 6 Penyidik Polres Kab. Madiun melakukan “audit, penyitaan uang Rp28 juta dan Dokumen ahun...

»