Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Thn Penjara dan Susidair 2 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kajari terbit tanggal 20 November 2020. Dan hasil Audit Inspekorat tanggal 8 Januari 2021, ada yang belum dikembalikan </span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">senilai Rp4.2 juta. Bagaimana ini.....?#</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg72s7YKjk2w8qCsipLfzldTckNc-Q4LAq2nfNM736mzOi7KaZtqKTAxayxbTsCyx0lbm6MmFIVIQNH3ZgJKPqKblYLmd_d4ZHLR6s20RTRZyf_ars37AvTtTWqGFt0jncJfeekoR0-A-g/s700/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="700" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg72s7YKjk2w8qCsipLfzldTckNc-Q4LAq2nfNM736mzOi7KaZtqKTAxayxbTsCyx0lbm6MmFIVIQNH3ZgJKPqKblYLmd_d4ZHLR6s20RTRZyf_ars37AvTtTWqGFt0jncJfeekoR0-A-g/w640-h374/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djonni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Senin, 10 Mei 2021, menuntut terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara sejumlah Rp4.200.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara senilai Rp108.136.366 (bagian dari Rp298 juta yang sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK) berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M, dibacakan oleh JPU Djonni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Pasuruan dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melalui Vidio Conference (Vidcon) (Kamis, 25 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim Cokorda Gedearthana,, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu I KetutSuarta, SH., MH dan Hakim Ad Hock Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Samuel. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkEBx65UkT5AOsvHBomt5iu0UUeQ-WxsQg3tmlVV8_49y_cu-7Pno5omzF2cwfvH0CZ2jA5XMA06dFaZWuOvW54TE8vMKx1KXgSYqchdeBi5h0_4YBe1emRDXYxDDKZkTZa7gDNGzjy3g/s1070/IMG20210510125419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="1070" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkEBx65UkT5AOsvHBomt5iu0UUeQ-WxsQg3tmlVV8_49y_cu-7Pno5omzF2cwfvH0CZ2jA5XMA06dFaZWuOvW54TE8vMKx1KXgSYqchdeBi5h0_4YBe1emRDXYxDDKZkTZa7gDNGzjy3g/w640-h306/IMG20210510125419.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M Bin Mahfud  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M Bin Mahfud dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, <br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir pembacaan Surat Tuntutannya<br /><br />Atas surat Tuntutan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa memohon kepda Ketua Majelis Hakim agar diberi waktu 2 pekan untuk membuat dan menyampaikan Suar Pledoi atau Pembelaannya.<br /><br />“Tuntutannya 4 tahun dan mengembalikan uang 4 juta 2 ratus ribu rupia subsidair 2 tahun penjara. Ini tuntutannya aneh, kan sudah ada Perma (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi),” ujar Samuel kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Audit Inspektorat sebesar Rp4.200.000. Menurut Inspekorat karena ada kesalahan dari BPK saat melakukan audit,” pungkas Samuel<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKchiGQSEjaJ79Wc0rpafMnPXCmmuK0G7nUe8_G4K5v6cxfjronCRj3k0tyuu-Z2bQWtptT6BnBNBKzwTqXzcCxAZfiLAkqSV0q56l6c0DiRgos3DQyAWbFG2B916z9DDeWVCTM2Q0NMU/s861/IMG20210510125402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="861" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKchiGQSEjaJ79Wc0rpafMnPXCmmuK0G7nUe8_G4K5v6cxfjronCRj3k0tyuu-Z2bQWtptT6BnBNBKzwTqXzcCxAZfiLAkqSV0q56l6c0DiRgos3DQyAWbFG2B916z9DDeWVCTM2Q0NMU/w640-h400/IMG20210510125402.jpg" width="640" /></a></div> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1/2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan 7 berbunyi ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rpl.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah); <br /><br />Ayat (2) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara<br />terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampa1 dengan Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); dan e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /></i><br />Dari kasus perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menimbulkan banyak pertanyan di masyarakat. Diantaranya adalah terkait kerugian negara dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan apakah ada “rekayasa dari pihak-pihak lain untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor?”<br /><br />Dalam pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.<br /><br />Dari bunyi pasal ini ada pertanyaan. Apakah pengembalian kerugian negara ke Kas Daerah yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat dilakuan penyidikan dan penuntutan?. Bukankah Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara ? Masih adakah kerugian negara setelah pihak yang bersangkutan telah mengemabalikannya ke Kas Daerah atas rekomondasi dari Lembaga Negara yang mengauditnya dan merekomondasikan agar dikembalikan?<br /><br />Dalam perkara ini, jumlah kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur adalah sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yang masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000 yaitu; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA), 3. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 4. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 5. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) <br /> <br />Hasil audit BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73<br /><br />Dalam laporan BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 menjelaskan, atas rekomendasi tersebut pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 26 juni 2020 sebesar Rp289.539.742,7 3 dengan rincian: a. PT PIU (PT. Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.183,; b.. CV. TKA (CV. Tiga Karya Abadi) sebesar Rp3.341.183;, c. CV. RB (CV. Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73;, d. CV. Alr (CV. Abdi Luhur) sebesar Rp3.333.470;, e. CV ACK  (CV. Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 dan f. PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) sebesar Rp247.587.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0s2v-Fcp-bbvgFlKCxe6gxxyKgWDCuN3o3edfJaV0EsQgTfKL8R2-VRlItpkvNEXeI0DyDv01AbhU5LG3gBDLoJrXRdbAlcPprMMMxDw_OdO4CCPlCh1M_bEs5XvPZt4Po2zTyCuqiU/s632/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0s2v-Fcp-bbvgFlKCxe6gxxyKgWDCuN3o3edfJaV0EsQgTfKL8R2-VRlItpkvNEXeI0DyDv01AbhU5LG3gBDLoJrXRdbAlcPprMMMxDw_OdO4CCPlCh1M_bEs5XvPZt4Po2zTyCuqiU/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Dari fakta Persidangan, bahwa adanya bukti pengembalian kerugian keuangan negara yang sudah diseotorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ;<br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br /><br />Anehnya, pada tanggal 20 November 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020, dengan melibatkan Inspektorat Kota Pasuruan untuk menghitung Kerugian keuangan negara.<br /><br />Hal ini juga menggelitik. Sebab kasus perkara penyalahgunaan dana pembuatan 5 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu SITURA, SIPANDA, SIPERI, SISTA) dan MASTANI dibagi menjadi 2 (dua) perkara, yaitu ;<br /><br />Perkara Pertama. Pembuatan 2 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA) dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua Terdakwa menunggu Tuntutan dari JPU<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r47FRVh3HxuaWc81ortpJn-HUhNw7CMkSh6POoPSuXhy5u4wEv_aUrvMLr2c05PABfvaPOHIf4Jj8KO6GU9OGlvUq-rVTbiqo_FmZCqWXBeoGkKAp1MRT1SiweB_BBZ1GxqtXTfVY8Y/s1324/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="583" data-original-width="1324" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r47FRVh3HxuaWc81ortpJn-HUhNw7CMkSh6POoPSuXhy5u4wEv_aUrvMLr2c05PABfvaPOHIf4Jj8KO6GU9OGlvUq-rVTbiqo_FmZCqWXBeoGkKAp1MRT1SiweB_BBZ1GxqtXTfVY8Y/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU dalam Surat dakwaannya, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo adalah sebesar Rp108.136.366. Namun dalam laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan, Kerugian atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) adalah sebesar Rp108.136.366 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Perkara Kedua. Pembuatan 3 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu; 1. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 2. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 3. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan Fendy Krisdiyono, S.P., MM (bersama Tata Rini Wulandari selaku Kabid Layanan E-Government Diskominfotik yang juga menjabat sebagai PPTK dan Muhammad Chunaivi Soegondo selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Diskominfotik)<br /><br />Dalam perkara kedua ini menurut JPU yang tertuang di Surat Dakwaannya, bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.200.903.377. Namun laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan, kerugian atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) adalah sebesar Rp200.903.377 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Pertanyaannya adalah. Apakah Inspektorat Kota Pasuruan melakukan 2 kali audit dengan membuat 2 hasil laporan terkait adanya kerugian keuangan negara dari pembuatan 5 Aplikasi dengan anggaran yang sama, yaitu Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021<br /><br />Pertanyaannya berikutnya. Mengapa ada perbedaan jumlah kerugian keuang negara dalam surat dakwaan JPU sebesar Rp108.136.366 dengan hasil audit Inspekorat Kota Pasurua Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp15.300.000 dan Kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.903.377 (dalam surat dakwaan JPU untuk terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M) dengan hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp4.200.00?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain dari kasus perkara ini, ada yang masih menjadi pertanyaan, yaitu kasus perkara Korupsi dana PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 dan kasus Korupsi 'robohnya atap' SDN SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang hingga saat ini para pihak yang terlibat hingga saat ini belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor sesuai fakta persidangan. Ada apa ?  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBj8ao82kUoPjv9fBXb6Hh23UARSlvdGWnCwHUcWL8zr8rBdhIWgk6wihqMXrKjS_CYyWJhEDK2yNJ6MkNoQvBmD1OWWr_K-Dy7ESwKt-EGWJ0SfLRUfsU9A70Ab2pUI6BoJHNU9KbsW0/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBj8ao82kUoPjv9fBXb6Hh23UARSlvdGWnCwHUcWL8zr8rBdhIWgk6wihqMXrKjS_CYyWJhEDK2yNJ6MkNoQvBmD1OWWr_K-Dy7ESwKt-EGWJ0SfLRUfsU9A70Ab2pUI6BoJHNU9KbsW0/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Unsur “Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan ” <br /><br />Bahwa untuk memenuhi unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan " dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu : 1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana ( plegen ) : 2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana ( doen Plegen ), dan 3. Orang yang turut serta ( bersama-sama ) melakukan suatu perbuatan pidana ( mede plegen), <br /><br />Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : <br /><br />Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M., Bin MAHFUD menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M<br /><br />Dari 5 (lima) aplikasi yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai, lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019<br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya” <br /><br />Lalu saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL". <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC29W8PbU_-FKLTYOOkqbztxSrJ_cylAx7JTJrP1rnta4N0H2NiTYxFwT_8zYLKD9961vUe2b3oM7utJgudN_yhCiYXEXhVmfJU2W3lg45H5GnmjB68zNIRDFc1g523hhACKo8IUn4rsQ/s861/IMG20210510125402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="861" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC29W8PbU_-FKLTYOOkqbztxSrJ_cylAx7JTJrP1rnta4N0H2NiTYxFwT_8zYLKD9961vUe2b3oM7utJgudN_yhCiYXEXhVmfJU2W3lg45H5GnmjB68zNIRDFc1g523hhACKo8IUn4rsQ/w640-h400/IMG20210510125402.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno “ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen-dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya. <br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi, yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019,  telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), sebagai berikut : <br /><br />1. Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), penyedia CV Ruas Bambu dengan Nomor SPK 027/2325/423.118/PPKM/20 Tanggal 10 Oktober 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (11 Oktober - 14 Nopember 2019) dengan nilai anggaran Rp75.000.000<br /><br />2. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV. ABDI LUHUR dengan Nomor SPK 027/2794/423.118/PPKM/2019 tanggal 12 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember - 16 Desember 2019), dengan nilai anggaran Rp74.692.200<br /><br />3. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV ANUGERAH CITRA KELUARGA dengan Nomor SPK 027/2755/423.118/PPKM/2019 tanggal 08 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember s/d 16 Desember 2019) dengan nilai anggaran Rp74.666.900<br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). <br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp3.000.000 tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 4 5Y4 (lima persen) sampai dengan 10 Y6 (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan: <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvqj_fuA9BM2c0a9LyBx0rM59lUSJAOp60-RAijB3TT5yrIsQDllJx9zO63cKgtAKSXA_ajVr1Ixr0alfBBzB62KopbPWiZk1oL_UOWYCuV6v18skYdbvQACDze43k0U3TttmSCqJ7iWk/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvqj_fuA9BM2c0a9LyBx0rM59lUSJAOp60-RAijB3TT5yrIsQDllJx9zO63cKgtAKSXA_ajVr1Ixr0alfBBzB62KopbPWiZk1oL_UOWYCuV6v18skYdbvQACDze43k0U3TttmSCqJ7iWk/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PH terdakwa saat menyerahkan bukti pembayaran kepada Majelis Hakim (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000, kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada saksi saksi TATA RINI WULANDARI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes Simpan dulu jangan diapa-apakan". Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya <br /><br />Dari fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri', <br /><br />Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : <br /><br />Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019 telah mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pembuatan sistem aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai total sebesar Rp. 375.000.000  sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018 yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2019, dengan uraian sebagai berikut : Pembuatan Sistim Aplikasi OPD dengan Volume 5.00, harga satuan Aplikasi sebesar Rp75.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Wakil Walikota Pasuruan Nomor : 821.4/1137/423.202/PLT/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM. selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/179/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019, <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM selaku Pit. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/203/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj71TCFZImWUeIVJ0107FhxsBmMuOPI892ZBxlrSjZuvp4jJKL3cuhTp7TWWP7ND7suOnVJnsCCbZ3WoQovCOcFaIrA3UqnlvvfpablBdT0AO3dLR7kYxtND9JHQhG9atq2-Hi9cHJOraE/s1070/IMG20210510125419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="1070" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj71TCFZImWUeIVJ0107FhxsBmMuOPI892ZBxlrSjZuvp4jJKL3cuhTp7TWWP7ND7suOnVJnsCCbZ3WoQovCOcFaIrA3UqnlvvfpablBdT0AO3dLR7kYxtND9JHQhG9atq2-Hi9cHJOraE/w640-h306/IMG20210510125419.jpg" width="640" /></a></div>Sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. dari 5 (lima) aplikasi yang telah  dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA  SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai  yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai, <br /><br />lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019, <br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya", <br /><br />Lalu Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL”, <br /><br />Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno“ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya. <br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) <br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). <br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BX47duNhBNWEShuVFOTZ06kDd06DAu1niiaTG6RdZzrs_q6U9gkC9HbE5Rv5GY5wSr8CXD6AdpjiYgiHnVU_NYy9CLHAwVr8BGraB_b5c8U5fUQmqvkc-iCfPWS9WOYUwRzTa2PIHck/s1366/IMG20210510125103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="548" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BX47duNhBNWEShuVFOTZ06kDd06DAu1niiaTG6RdZzrs_q6U9gkC9HbE5Rv5GY5wSr8CXD6AdpjiYgiHnVU_NYy9CLHAwVr8BGraB_b5c8U5fUQmqvkc-iCfPWS9WOYUwRzTa2PIHck/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan Terdakwa selaku PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan  (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan: <br /><br />Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada atasan saksi yaitu saksi TATA RINI WULANDARI, selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes simpan dulu jangan diapa-apakar!'. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya. <br /><br />Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasai 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, <br /><br />Dengan terbuktinya dakwaan Primair maka Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu kami buktikan lagi. <br /><br />Berdasarkan uraian pasal dakwaan diatas, dengan mengacu kepada ketentuan pasai 183 KUHAP yang di dalamnya mengandung asas batas minimal pembuktian (Legal Limit Of Evidence) dengan rumusan 2 (dua) alat bukti dan Keyakinan Hakim artinya dengan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk. <br /><br />Bahwa terhadap asas batas minimal pembuktian tersebut telah kami penuhi dengan demikian terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum. <br /><br />Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau bembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana. <br /><br />Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankaniah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntuan pidana yaitu : <br /><br />Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara. <br /><br />Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya. <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan MENUNTUT <br /><br />Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, <br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Thn Penjara dan Susidair 2 Thn Penjara

#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah...

»

Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiyh_MOLMUA2ovKc4ykVxlyJQMHrSVtlcAA3ePRo8G3pxV2ch9gKvA2qdrXapZ7yCB3f9M0-C37Y-xnwKkDhOamkok4Hj69PkLwGDagANAodjTEs46Dyp9VLPsHhIFkG93tIURpmrCsJM/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiyh_MOLMUA2ovKc4ykVxlyJQMHrSVtlcAA3ePRo8G3pxV2ch9gKvA2qdrXapZ7yCB3f9M0-C37Y-xnwKkDhOamkok4Hj69PkLwGDagANAodjTEs46Dyp9VLPsHhIFkG93tIURpmrCsJM/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Sugeng, selaku Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp541.912.794 (sudah dikembalikan) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Sugeng dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelsi Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota,  yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus maupun Tim JPU dari Kejari Sidoajo yakni Wahid dan Wido Utomo. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHbco-tqbxlE5DzeUniJQFyGb0VOffwbvFerIP-6H6Bl65Zp7Ko-REwrXdkrVFtj0UN3WEcEYGkSylYEkth7hIsIsokpRShhTYGy0vyXoihOyXD4PcCTbajfA6bI-QIQxaGi0_o3c5Hmw/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHbco-tqbxlE5DzeUniJQFyGb0VOffwbvFerIP-6H6Bl65Zp7Ko-REwrXdkrVFtj0UN3WEcEYGkSylYEkth7hIsIsokpRShhTYGy0vyXoihOyXD4PcCTbajfA6bI-QIQxaGi0_o3c5Hmw/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div> Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut Majelis Hakim, telah mengakibatkan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Bambang Sugeng sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /> <br />Perbuatan Terdakwa, lanjut Majelis Hakim kemudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menolak Pembelaan dari Pensehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya <br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menghukum Terdakwa Bambang Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Putusan ini tak jauh beda dengan tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Atas Majelis Hakim ini, JPU masih pikir-pikir. Sementara terdakwa menerima.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Kalau putusannya hanya di kurangi 3 bulan dari tuntutan kita,” ujar JPU Wido Utomo<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOuXDAZ7ysqMqUzTqPbKJEqFARgOdMatv34q3-myY2_nlWhXU-AwLb2tfA4PuHMqrS76vMDDDCREtDzgdVeLu2ntYI8JoHlu0WXo6EBiBqS9Ggo3pwdSPjj2IG0aq601QA6rg9AFMWFE/s640/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOuXDAZ7ysqMqUzTqPbKJEqFARgOdMatv34q3-myY2_nlWhXU-AwLb2tfA4PuHMqrS76vMDDDCREtDzgdVeLu2ntYI8JoHlu0WXo6EBiBqS9Ggo3pwdSPjj2IG0aq601QA6rg9AFMWFE/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhfCD5mE7bcHsbHfKlGAEQLSedujOpbOoBYV3ouQQAyevXth01i_elv4-Mwlp15EGfWlTTgE10L-dAlGIdRbHiLAXs2atV_VZe9AlHbz_p73-a7oUMGFunY_usn0EJMNLggMEvxXx4lpg/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhfCD5mE7bcHsbHfKlGAEQLSedujOpbOoBYV3ouQQAyevXth01i_elv4-Mwlp15EGfWlTTgE10L-dAlGIdRbHiLAXs2atV_VZe9AlHbz_p73-a7oUMGFunY_usn0EJMNLggMEvxXx4lpg/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406.<br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh58fQMxJPm3JYkDRsnkavwVmNCdD5p5xKHlCpUEbDbhSoyZfDxYCKaOZv-USRu4TsHph5U3nOFFLr8NBJXQeFESJZAJ61w7E3w3Owcs2rEuZUEhoAJfyDrBi7QfXiHkC_kv-l6Km4rB4/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="640" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh58fQMxJPm3JYkDRsnkavwVmNCdD5p5xKHlCpUEbDbhSoyZfDxYCKaOZv-USRu4TsHph5U3nOFFLr8NBJXQeFESJZAJ61w7E3w3Owcs2rEuZUEhoAJfyDrBi7QfXiHkC_kv-l6Km4rB4/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a></div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;">Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /><br /> Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya<br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /> <br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

BERITA KORUPSI .CO –   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhad...

»

Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>"<i>Kasus 2 abad (2012 - 2021),</i></b> <b>Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara </b></span></span><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">sebesaar Rp14 miliar? Atau......????" </span></span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuA-jiKaJeJ0E08c_YqFZwAzBn3dQSob-bk4WQ7BF8YT010v0bq8w5Ed_N1X2RGCGfsyNWsoGGz8gNirPn1UrktQR4gJPZCvd1moUaKsa3LNung1QUj6j9AKxWp1TiXcMo7bNHOr9xYY/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuA-jiKaJeJ0E08c_YqFZwAzBn3dQSob-bk4WQ7BF8YT010v0bq8w5Ed_N1X2RGCGfsyNWsoGGz8gNirPn1UrktQR4gJPZCvd1moUaKsa3LNung1QUj6j9AKxWp1TiXcMo7bNHOr9xYY/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Menegangkan! Itulah yang terjadi bila mengikuti persidangan kasus perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp66.409.000.000, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 14,4 milliar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 6 Mei 2021<br /><br />Bayangkan, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH bersama Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH dengan begitu marah dan jengkel mendengar jawaban demi jawaban dari saksi Erwanto atas peratanyaan Majelis Hakim, karena saksi dianggap mengingkari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat di penyidik Polda Jawa Timur.<br /><br />“Kamu banyak tau tapi kamu berusaha menutupi. Di BAP kaamu menjelaskan bahwa PT SGS ada perjaanjian dengan PT Parahiyangan,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan marah<br /><br />Dari pengamatan Wartawan media ini selama Hakim Dede Suryaman, SH., MH menyidangkan perkara Korupsi sejak tahun 2019 lalu, baru kali ini menyaksikannya dengan begitu marah dan jengkel meminpin persidangan karena mendengar keterangan saksi saat mengajukan  peratanyaan-pertanyaan<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tak lagi melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto salah satu Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris, karena saksi dianggap menutupi fakta yang sebenarnya terkait keterlibatan PT SGS mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenangnya adalah PT. Fajar Parahiyangan<br /><br />“Sudah, tidak perlu lagi ditanyakan. Kamu layak jadi tersangka. Dai tadi kamu bilang tidak tau tidak tau, tapi disini (maksudnya di BAP) sangat jelas kamu menerangkan. Saudara Jaksa, jadikan ini terdakwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Dede</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8xlz5zsiw0KfhNXccVPOFcUKCnyeADGGSaCDJa-RG1T3vFyB1aC1FjWJqhf89yLZK-v_WHhBV_Vmaycq3gOb5TKpilGIZiqiZoj7W2Aw3WRPxyvK6aD33mPienCfi8G7zRlfad_TEMZM/s409/IMG20180703163515.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="409" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8xlz5zsiw0KfhNXccVPOFcUKCnyeADGGSaCDJa-RG1T3vFyB1aC1FjWJqhf89yLZK-v_WHhBV_Vmaycq3gOb5TKpilGIZiqiZoj7W2Aw3WRPxyvK6aD33mPienCfi8G7zRlfad_TEMZM/w640-h548/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS</span></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Mendengar Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH mengucakan katata-kata yang bernada marah, saksi Erwanto cepat-cepat mengucapan permintaan maaf. <br /><br />“Maaf Pak,” kata saksi sambil mengatupkan kedua tangannya. Tetapi permintaan maaf dari saksi ditolak dengan tegas oleh Ketua Majelis Hakim. <br /><br />“Sudah sudah tidak perlu,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH, lalu memerintahkan kepada JPU agar menjadikan saksi sebagai terdakwa<br /><br />“Jadikan ini jadi terdakwa. Saya tidak mau melihat perkara ini seperti ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede kepada JPU <br /><br />Kemarahan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tidak berhenti sampai disitu saja. Disaat JPU melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto, Ketua Majelis langsung memerintahkan JPU agar tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.<br /><br />“Sudah, jangan tidak perlu ditanya lagi. Disini (BAP) sudah sangat jelas Dia menerangkan,” pungkas Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH.<br /><br />Yang mengagetkan seluruh pengunjung sidang, tak terkecuali Tim JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun saksi Erwanto (saksi H.M. Moenawar dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo) adalah saat Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk keluar dari ruang sidang (persidangan di skors beberapa waktu) termasuk Wartawan media ini<br /><br />“Sudah jangan dilanjutkan, silahkan keluar semua. Keluar semua,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. Tak lama kemudian. Ruang sidang Candra pun seketika kosong, yang tetap berada di ruang sidang hanyalah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /><br />Kejadian yang tak biasa itu berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 6 Mei 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyZK624zlsSHcE7kOW-aDqNYdq-MLqst8t6f3oRndqprJkJvZYYa9AKi3tlGkegk20G_FkrbjWYvApnN6olujKBPF2UVZ-3KhS169D4235IBRwUMHA-GDJrlMX9TwYUBat46R2aktnDgI/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyZK624zlsSHcE7kOW-aDqNYdq-MLqst8t6f3oRndqprJkJvZYYa9AKi3tlGkegk20G_FkrbjWYvApnN6olujKBPF2UVZ-3KhS169D4235IBRwUMHA-GDJrlMX9TwYUBat46R2aktnDgI/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga saksi itu adalah H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS yang juga sebagai orang kepercayaan terdakwa) dan Erwanto, Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /><br />Setelah beberapa saat di Skors, persidanganpun dilanjutkan. Kali ini mendengarkan keterangan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (Widiyanto). Keterangan Widiyanto, ternyata tak jauh beda dengan Erwanto. Kedua Saksi ini sepertinya sama-sama ingin “mengingkari” keterangan yang ada di BAP. Bedanya, Widiyanto beralasan sudah lama.<br /><br />Saksi Widiyanto “pura-pura” lupa, bagaimana awal mula pertemuan antara Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD (mantan Wali Kota sudah berstatus terdakwa juga dalam ini) yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Padahal, dalam BAPnya dijelaskan, bahwa saksi Widiyanto sebagai orang dekat Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan “PRI” orang dekatnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim menjelaskan isi BAP saksi Widiyanto yang isinua, bahwa awalnya “PRI”menghubungi terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Karena tidak terhubung, lalu “PRI” menghubungi saksi Widiyanto dan menyampaikan maksud Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD untuk bertemu investor. <br /><br />Lalu saksi Widiyanto menyampaikannya ke Terdakwa dan disetujui oleh terdakwa. Yang hasilnya diadakan pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya yang dihadiri Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, “PRI”, terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Widiyanto<br /><br />“Ya, saya ada,” kata saksi setelah BAPnya dibacakan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Saksi Widiyanto juga pura-pura lupa, maksud dari pertemuan itu. dalam persidangan, Saksi mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong adalah mencari investor untuk mengembangkan Klinik milik Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim balik bertanya untuk mempertegas jawaban saksi, apakah tuujuan pertemuan itu untuk kepentingan Klinik atau kepentingan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebagai calon Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014. Saksi Widiyanto seakan-akan “baru sadar dari pingsan”, lalu menjawab, “Ya untuk pencalonan sebagai Wali Kota”.<br /><br />Saksi juga tak dapat mengelak saat Ketua Majelis Hakim menjelaskan peran saksi mulai dari pertemuan, penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebelum menjadi Wali Kota hingga menjadi Wali Kota termasuk peran saksi dalam Proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya.<br /><br />Saksi Widiyanto akhirnya mengakui, bahwa dirinya diperintahkan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menyerahkan “uang” kepada  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD hingga sampai Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD menjadi Wali Kota. Saksi juga mengakui jika dirinya bersama saksi Erwanto untuk mengawasi proyek Jembatan Brawijaya yang dimuat di media (koran).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0F35jOvlGZJcBKCM8PZllHXqEWSkWdO6F3TkwuZYP_TpVCOMGf7VnyWPxuKfQICQRXeDbLyNC_VvJuDlDku9ljCrIhjXtBCG00WgipNgj2UHTfZ_W00-oqJxu5nLKcztxpZSccZ5VUE/s1366/IMG20210506141137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0F35jOvlGZJcBKCM8PZllHXqEWSkWdO6F3TkwuZYP_TpVCOMGf7VnyWPxuKfQICQRXeDbLyNC_VvJuDlDku9ljCrIhjXtBCG00WgipNgj2UHTfZ_W00-oqJxu5nLKcztxpZSccZ5VUE/w640-h288/IMG20210506141137.jpg" width="640" /></a></div>Dalam BAP maupun dalam surat dakwaan JPU disebutkan, pertemuan antara dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk pencalonan sebagai Walikota Kediri. <br /><br />Atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti selaku Bendahara PT SGS mengeluarkan dana/uang  untuk dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. <br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. <br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Uang yang diterima oleh dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 adalah sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Anehnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini banyak sebagai “penonton”, dan ada pula yang sudah berstatus terpidana, diantaranya ; 1. H.M.  Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung<br /><br />Yang menjadi “penonton” hingga saat ini diantaranya, mantan Ketua DPRD Kota Kediri H. Nurudin Hasan yang masih ada hubungan kelarga dengan dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri, karena surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikelurkan Ketau DPRD Kota Kediri tanpa dibahas terlebih dahulu di Pansus (Panitia Khusus) dan belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRLpJwXTI6Ps6Q_pvbDtTGnIQra9AXavU_BYSUSW06ymTcCh6z9Esd-UK8-jM8Q5Z08NPWbJ68p-xpUBXDtGOnZLc8AMd87XMKNfsjcr2vgC0MjM7huLf04rKLr3J2IUm5DLqsDxzsOg/s640/IMG20210429114620++-++Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRLpJwXTI6Ps6Q_pvbDtTGnIQra9AXavU_BYSUSW06ymTcCh6z9Esd-UK8-jM8Q5Z08NPWbJ68p-xpUBXDtGOnZLc8AMd87XMKNfsjcr2vgC0MjM7huLf04rKLr3J2IUm5DLqsDxzsOg/w640-h296/IMG20210429114620++-++Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU)<span style="color: black;">. </span></span><span style="color: red;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Foto Dok. BK</span></span></span></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana dengan anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yang dalam persidangan mengakui, walau surat persetujuan dari Ketua DPRD yang tidak dibahas terlebih dahulu namun kemudian ditanda tangani agar menjadi sah atau Legal (“Yang haram menjadi halal tanpa prosedur”)<br /><br />Bagaimana pula dengan Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi (Kasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah yang tidak terlibat dalam kegiatan namun menanda tangani dokumen pengadaan barang jasa serta menerima honor?. Sementara ketua Panitia Pengaadaan Wijanto sudah diadili dan sudah berstatus terpidana<br /><br />Kemudian bagaimana dengan Erwanto dan Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo yang punya peran penting dalam keterlibatan PT SGS untuk pekerjaan proyek Jembatan Brawijaya yang sama sekali bukan peserta lelang karena PT SGS hanya memiliki nilai grade 5 (lima) atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran<br /><br />Keterlibatan pihak-pihak tersebut diatas, terungkap dalam persidangan baik dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun persidangan dengan terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014<br /><br />Pertanyaannya adalah, sesuai fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini, apakah Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi ‘Jembatan Brawijaya” Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......?<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini sejak abad 20 (tahun 2013) dan mulai disidangkan tahun 2018 (masih di abad 20). Dan di abad 21 (tahun 2021), barulah giliran Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dan Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 diadili. <br /><br />Lalu abad kerapa para pihak-pihak yang terlibat akan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, atau para mereka yang terlibat akan tetap menjadi “penonton?”.<br /><br />Andai saja kasus ini adalah kasus pencurian, atau kasus pencemaran nama baik melalaui Media Sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau melanggar peraturan tentang Protokol kesehatan dalam masa Pandemi Covid-19 atau melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, tak butuh waktu lama untuk menyeret para pelaku ke Pengadilan untuk daidili.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcIsIxQkYx4nuk7AOTVaTtLTaADuXplIsvhvEjvJY37QcUup-a9j7TbXXGkDL-fAdq9YDVzXIdJYtm6mbqA-jSCmofdgF8ViaqmuUF0TVamSugpo3YGQvZBuH49-Qxk80n2eUEGpom4ug/s639/IMG20210429133334+-+Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcIsIxQkYx4nuk7AOTVaTtLTaADuXplIsvhvEjvJY37QcUup-a9j7TbXXGkDL-fAdq9YDVzXIdJYtm6mbqA-jSCmofdgF8ViaqmuUF0TVamSugpo3YGQvZBuH49-Qxk80n2eUEGpom4ug/w640-h320/IMG20210429133334+-+Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah <span style="color: black;">(Foto Dok. BK)</span><br /></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH1F-jHNuQwE0YSc-p2xBaJM0N3uM7bh4FslcV1NQKHLgohwc-WviaHXIbxKf-sIHB5Y0SOB1td5vqKlb-KJzw3Fn0edaodjR2WH4xE32hP22UzxMv-Un0Q35Os1nbet1wzidmyEjTcpI/s443/IMG20210408124530.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH1F-jHNuQwE0YSc-p2xBaJM0N3uM7bh4FslcV1NQKHLgohwc-WviaHXIbxKf-sIHB5Y0SOB1td5vqKlb-KJzw3Fn0edaodjR2WH4xE32hP22UzxMv-Un0Q35Os1nbet1wzidmyEjTcpI/w638-h640/IMG20210408124530.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri</span> (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br /> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /> <br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

" Kasus 2 abad (2012 - 2021), Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jemba...

»

Terpidana Korupsi Ali Murtopo Ajukan PK

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah KPK “enggan” menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni (Kepala Dinas PUBM) Kabupaten Malang serta puluhan lainnya dalam perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna (terpidana)?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjomV-9Z2Pu4kcKn3TbpPNXMiCx1xDoFYDKxDDnpBtCDxp9VcayDrJYr2mr3sOUhgi6ZUX2eyJI66SUXFwGJH-RaPXwVfjG9C-yNXBXynNJRWXMa8Gy1FhCroQ300B6LNJNL0QJDzUECQw/s640/IMG20190214112451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjomV-9Z2Pu4kcKn3TbpPNXMiCx1xDoFYDKxDDnpBtCDxp9VcayDrJYr2mr3sOUhgi6ZUX2eyJI66SUXFwGJH-RaPXwVfjG9C-yNXBXynNJRWXMa8Gy1FhCroQ300B6LNJNL0QJDzUECQw/w640-h360/IMG20190214112451.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ali Murtopo, Terpidana Korupsi 3 tahun penjara, selaku penyuap Bupati Malang Rendra Kresna (berstatus terpidana 6 tahun penjara), mengajukan PK (Peninjauan Kembali) melalui Penasehat Hukmnya, Irfan Firdianto ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) lewat  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 3 Mei 2021<br /><br />Sidang PK yang diajukan terpidana Ali Murtopo melalui Penasehat Hukmnya berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya secara Virtual (Vidio Conference) dengan Kerua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH sertta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH., MH serta dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto. Sementara terpidana Ali Murtopo mengkuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lowokwaru Malang, Jawa Timur<br /><br />Alasan Ali Murtopo mengajukan PK adalah bukan untuk meminta bebas dari Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesi (MA RI) atas jeratan hukum atau pidana penjara selama 3 tahun sebagai terdakkwa atas kesalahannya pemberi suap kepada Buati Malang Rendra Kresna (berstatus terpidana dalam dua kasus Korupsi, yaitu Suap dengan hukuman 6 tahun  dan Gratifikasi dengan pidana 4 tahun penjara) melalui Eryk Aramndo Talla (sudah berstatus terpidana 3 tahun penjara) pada tahun 2011 – 214 yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2019, melainkan meminta Keadilan atas hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.875.030.000 subsidair 1 tahun penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX_CRNKE4Nx4FB9vqcKJ3SL3QXp0n0iePvO_9jktfd2l5yNmKUZvoVXDu8nrVz7cvP-XH7-spriPSfea0M1GzRMS8WKfjV7ns3jOARkCm54AFjdRMfjJAWYg0TWlTlLxHjhQwdGPuDu_I/s640/IMG20210216185302+Terpidana+Ali+Murtopo+saat+hadir+sebagai+saksi+untuk+terdakwa+Eryk+Armando+Talla%252C+16+Pebruari+2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="640" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX_CRNKE4Nx4FB9vqcKJ3SL3QXp0n0iePvO_9jktfd2l5yNmKUZvoVXDu8nrVz7cvP-XH7-spriPSfea0M1GzRMS8WKfjV7ns3jOARkCm54AFjdRMfjJAWYg0TWlTlLxHjhQwdGPuDu_I/w640-h344/IMG20210216185302+Terpidana+Ali+Murtopo+saat+hadir+sebagai+saksi+untuk+terdakwa+Eryk+Armando+Talla%252C+16+Pebruari+2021.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Ali Murtopo saat hadir sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla, 16 Pebruari 2021(Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">“Saya bukan minta bebas. Saya mengakui kalau saya salah. Tapi yang saya minta adalah keadilan terkait uang pengganti itu. sekarang saya sudah menemukan bukti-bukti transfer kalau uang itu saya serahkan seluruhnya ke Eryk (Eryk Aramndo Talla). Itulah yang saya serahkan tadi ke Majelis Hakim dan sebagai bukti saya dalam PK nanti,” kata Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 16 Pebruari 2021</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Uang pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana Ali Murtopo adalah sebagai kekurangan yang harusnya dibayarkan ke Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla. Dalam dakwaan JPU KPK, bahwa total uang suap yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp7.050.000.000. Namun dalam fakta persidangan adalah sebesar Rp5.90.030.000 dan yang dapat dibuktikan bahwa uang uang diberikan Ali Murtopo adalah sebesar Rp4.075.000.000. <br /><br />Sehingga ada kekurangan senjumlah Rp1.875.030.000, dan inilah yang wajib dibayar oleh Ali Murtopo dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2019<br /><br />Banyak yang bertanya saat Ali Murtopo dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, padahal Ali Murtopo bukan sebagai penerima suap seperti Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla, melainkan sebagai pemberi suap atau hadiah berupa uang yang sama dengan Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Jawa Pos Group), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni Selaku Kadis PUBM Kabbupaten Malang<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSd5cWPlWfBcro85ITbsgsY_lX_VFq_qdO84wWiuomkMFo9aozexZZFYRAxoSDUXlfU5ySpv6wkWdcVktSflrfntSZHGxZobrPwi37lpZBSxyp_-FNcd0Ls46Irxbs9uUZbRcIDiKTZU/s640/IMG20210119124942+Foto+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa+%2528Pakai+rompi%2529%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSd5cWPlWfBcro85ITbsgsY_lX_VFq_qdO84wWiuomkMFo9aozexZZFYRAxoSDUXlfU5ySpv6wkWdcVktSflrfntSZHGxZobrPwi37lpZBSxyp_-FNcd0Ls46Irxbs9uUZbRcIDiKTZU/w640-h360/IMG20210119124942+Foto+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa+%2528Pakai+rompi%2529%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Mashud Yunasa (Pakai rompi), Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)</td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Masyarakat pasti bertanya. Loh, kog baru sekarang menyerahkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim setelah dirinya dinyatakan bersalah dan Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar ? Mengapa tidak diserahkan pada saat dirinya diadili? .</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nah, menurut cerita terpidana Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co melalui Surel (Surat Eelektronik) maupun secara langsung saat ditemui di Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 16 Pebuari 2021), karena bukti baru berupa slip tarnsfer Bank senilai Rp1.2 miliar dari Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla pada tanggal 9 Januari 2012 baru ditemukan oleh istri terpidana setelah setahun Ali Murtopo menjalani hukuman sebagai terpidana di Lapas Lowokwaru Malang<br /><br />Dan bukti-bukti tersebut, juga sudah diserahkan kepada Majelis Hakim saat Ali Murtopo dihadirkan sebagai saksi dipersidangan untuk terdakwa/terpidana Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021<br /><br />“Karena bukti baru berupa slip tranfer Bank sejumlah Rp1.2 miliar ke Ery Armando Talla baru ditemukan oleh istri saya dari tumpukan dkemen-dokumen. Karena dulu kan saya bingung mencari nggak ketemu. Dan itulah yang saya serahkan juga tadi ke Majelis Hakim,” kata Ali (16 Pebriari 2021)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7iOb4td0sKtufadWWTQQFQx6MT34qQ5VuTCsIYCQVJxJOWOEJbzJeL0JQkx5HRwxpAiOP3353OhEfSNTOFf7uTRF2wREQWvMRLkUHsj2phU5Lb76AmUXpCIi4m0yJ_b-PLSKtmT0QOGM/s640/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7iOb4td0sKtufadWWTQQFQx6MT34qQ5VuTCsIYCQVJxJOWOEJbzJeL0JQkx5HRwxpAiOP3353OhEfSNTOFf7uTRF2wREQWvMRLkUHsj2phU5Lb76AmUXpCIi4m0yJ_b-PLSKtmT0QOGM/w640-h282/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div> Bahkan dalam persidangan saat itu, Ali Murtopo justru mempertanyakan uang sebesar Rp400 juta ke sejumlah Wartawan pada November 2011. Sementara pada tanggal 9 Desember 2011, ada klarifikasi dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang dimuat dibeberapa media pada tanggal 5 Januari 2012 yang menjelaskankan bahwa tidak pernah menerima sejumlah uang. Sementara menurut Ali, bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, Ali Murtopo baru mentransfer uang sebesar Rp880 juta ke rekening Eryk Aramndo Talla atas perintah Bagus Trisakti.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Semua penyerahan uang adalah untuk melaksanakan perintah Bagus Trisakti selaku produsen Buku. Pada tanggal 5 Januari 2012, Saya telah menyerahkan uang senilai Rp880.000.000 kepada Eryk Armando Talla yang di pergunakan untuk wartawan sebesar Rp400.000.000, untuk oprasional Rp80.000.000 dan untuk entertaint/hiburan Rp400.000.000. Tercantum dalam putusan perkara Nomor : 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 75,” kata Ali <br /><br />Ali Menjelaskan, “Saya telah menyerahkan uang kepada Eryk Armando Talla sebesar Rp1.6 miliar, selanjutnya oleh Eryk Armando Talla diberikan ke Rendra Kresna melalui Budiono selaku ajudan Bupati, dengan rincian ; tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp780 000.000, tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp350.000.000 dan Maret 2012 sebesar Rp500.000.000. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby, Hal 96”.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgY-pF3Uz7gIwNrRHfoKu8p7Akgnb-6FDUEULtX1E2ltfP9Rz2LJAix7rh2TlZqrVm5az9u7TFZozXG5ucSUb-W6pYr5xaAbHdq9cA7I7JGJWwPaKb006Bi7ERHOyooj84XeXhLqe5vs/s638/IMG20210119113433+++Mashud+Yunasa+selaku+Direktur+PT+JePe+Press+Media+Utama+%2528Group+Jawa+Pos%2529%252C%253B+2.+Kris+Haryanto%252C+Komisaris+PT+Intan+Pariwara%252C%253B+3.+Tukini%252C+Direktur+PT+Intan+Pariwara+dan+4.+Suhardito%252C+Direktur+PT+Dharma+Utama.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="638" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgY-pF3Uz7gIwNrRHfoKu8p7Akgnb-6FDUEULtX1E2ltfP9Rz2LJAix7rh2TlZqrVm5az9u7TFZozXG5ucSUb-W6pYr5xaAbHdq9cA7I7JGJWwPaKb006Bi7ERHOyooj84XeXhLqe5vs/w640-h362/IMG20210119113433+++Mashud+Yunasa+selaku+Direktur+PT+JePe+Press+Media+Utama+%2528Group+Jawa+Pos%2529%252C%253B+2.+Kris+Haryanto%252C+Komisaris+PT+Intan+Pariwara%252C%253B+3.+Tukini%252C+Direktur+PT+Intan+Pariwara+dan+4.+Suhardito%252C+Direktur+PT+Dharma+Utama.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih laanjut Ali Murtopo menceritakan kepada beritakorupsi.co, sesuai bukti dalam putusan Majelis Hakim terhadap dirinya, bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Ali Murtopo telah memberikan uang sebesar Rp546.000.000 kepada Eryk Armando Talla melalui istrinya, Yukebeth dengan rincian ; tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp6.000.000, tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp480.000.000, tanggal 23 Maret 2012 Rp25.000.000 dan tanggal 27 Maret 2012 Rp35.000.000. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.sus-TPK/2018/PN. Sby<br /><br />Ali Murtopo menceritakan. Selain pengusaha, Ia (Ali Murtopo) juga bekerjasama dengan PT. Jakarta Smart Media (Direkturnya Bagus Trisakti). Sementara Ali Murtopo dekat dengan Rendra Kresna sebelum menjabat sebagai Bupati Malang dan Eryk Armando Talla selaku Tim Sukses Akhmad Subhan yang berpasangan dengan Rendra Kresna saat mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2009<br /><br />Ibarat bunyi Peribahsa, “Pucuk dicinta Ulam tiba (hendak ulam pucuk menjulai)”. Saat Rendra Kresna terpilih dan dilantik menjadi Bupati periode 2009 - 2015, Rendra Kresna mempercayakan Eryk Armando Talla untuk mengatur proyek di Dinas Pendidikan Kaabupaten Malang. Nah, disinilah awal mula “petaka” yang meninpa Ali Murtopo, Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla masuk ke “lubang hitam” kasus Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWo3ugRs4ib_fKWWX203WerTTr9Itzqebvk-HP9ZCn79OrgNIajgW6BVxpjfC4iLjqaNPlIk6zpoMQ9gr9ctZfl1FJp_dDmIu9G-aFBlpcswaEVlgZNqAgaqKyTMYKSG1Ed5Qb4Ossz9U/s818/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWo3ugRs4ib_fKWWX203WerTTr9Itzqebvk-HP9ZCn79OrgNIajgW6BVxpjfC4iLjqaNPlIk6zpoMQ9gr9ctZfl1FJp_dDmIu9G-aFBlpcswaEVlgZNqAgaqKyTMYKSG1Ed5Qb4Ossz9U/w640-h330/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah)</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Pada taahun 2011, Ali Murtopo dengan PT Jakarta Smart Media mendapat 4 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dengan menggandeng 4 CV, yaitu ; 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Ali Murtopo, ke 4 paket pekerjaan itu ada fee sebesar 22.5 persen yang harus diberikan kepada Bupati. Kesepakatan itu menurut Ali Murtopo adalah antara Eryk Armando Talla dengan Bagus Trisakti selakuDirektur PT. Jakarta Smart Media. Sebagai pelaksana di PT Jakarta Smart Media, Ali Murtopo mengumpulkan uang yang diterima CV-CV sebagai pembayaran atas peket pekerjaan tersebut. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh122ZiZBFVUh_tlyMHft2emOPur_EeP2MbGgm98blfGpL4WtZ-ZNz4qWu2eWO1eObO4Vxx-Bg9Xg9JnuXrb9gxv-XGOwu-BjNfi5t7KtE_ZkivX6udgXV0czQWniNtxy7J5RsdrGztaMU/s400/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="400" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh122ZiZBFVUh_tlyMHft2emOPur_EeP2MbGgm98blfGpL4WtZ-ZNz4qWu2eWO1eObO4Vxx-Bg9Xg9JnuXrb9gxv-XGOwu-BjNfi5t7KtE_ZkivX6udgXV0czQWniNtxy7J5RsdrGztaMU/w640-h450/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Eryk Armando Talla<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semata-mata menjalankan Perintah Produsen yang berkomitmen dengan Eryk Armando Talla, sesuai Barang Bukti Nomor 343 berupa Email pada tanggal 10 April 2012 dari Bagus trisakti (bagustrisaku@yahoo.com) yang dikirimkan kepada Eryk Armando Talla (erykarmandow,yahoo.com) yang tercantum pada Putusan Perkara Nomor 200/Pid.Sus-TPK /2018 PN.Sby pada halaman 241,” kata Ali Murtopo <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ali Murtopo menjelaskan, total uang yang telah diserahkan kepada Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp4.226.000.000, dan sisa uang ditangan Eryk Armando Talla hingga saat ini adalah sebesar R2.626.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br />“Total uang yang saya serahkan kepada Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp4.226.000.000 dengan rincian ; Rp880.000.000 diterima Eryk Armando Talla melalui transfer BCA pada tanggal 5 Januari 2012 Rekening Nomor 385.0410.177 (tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 75) dan sesuai BAP Eryk Armando Talla pada 19 November 2019 hal 14. Uang sebesar Rp1.600.000.000 diterima Eryk Armando Talla dan di berikan ke Rendra Kresna, telah di kembalikan oleh Rendra Kresna ke KPK. Uang sebesar Rp546.000.000 diterima Yukebeth secara cash dan transfer (tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 119 – 120. Uang sebesar Rp1.200.000.000 diterima Eryk Armando Talla melalui transfer BCA Pada tanggal 9 Januari 2012 Rekening Nomor 385.0410.177 dan sesuai dengan Barang Bukti Nomor 347, 355, 357. Tercantum dalam Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hal 241 – 242” kata Ali<br /><br />“Sehingga total sisa uang yang masih dalam penguasaan Eryk Armando Talla adalah Rp4.226.000.000 - Rp1.600.000.000 = Rp2.626.000.000,” tandas Ali<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFil9xTPxfrQZaYC6VAZPjbR5a8VwJoGWspGtKP1cktZGhW0TAm6pYae9A-ii7-Mn258IR9gu_WnN0t3xaduPsw7ucAXQO3-SJVvskMHKzw23uaCn-aPdgp8i66DBUgVGZFgzOmtFQS8E/s639/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="548" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFil9xTPxfrQZaYC6VAZPjbR5a8VwJoGWspGtKP1cktZGhW0TAm6pYae9A-ii7-Mn258IR9gu_WnN0t3xaduPsw7ucAXQO3-SJVvskMHKzw23uaCn-aPdgp8i66DBUgVGZFgzOmtFQS8E/w343-h400/1.jpg" width="343" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain ke terdakwa Eryk Armando Talla, Ali Murtopo juga menjelaskan terkait rincian cicilan uang yang diberikannya kepada Bagus Trisakti sebesar Rp900 juta berdasarkan keterangan Bagus Trisakti dalam persidangaan, termasuk bukti baru berupa transaksi uang dari Ali Murtopo ke Bagus Trisakti sebesar Rp225.000.000, dan bukti itu diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim<br /><br /> Ali Murtopo pun merinci uang sebesar Rp900 juta yang diserahkannya kepada Bagus Trisakti yakni ; pada tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000, tanggal 12 Juli 2012 Rp100.000.000, tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp100.030.000 melalui transfer dari rekening Ali Murtopo dan tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000 dan sebesar Rp225.000.000<br /><br />Dan Menjawab kesaksian Bagus Trisakti, lanjut Ali Murtopo, “saya awalnya kurang bayar Rp1.700.000.000 dan sampai juli 2012 telah mencicil sebesar Rp900.000.000, sehingga masih kurang bayar Rp800.000.000 adalah pernyataan sepihak dari Bagus Trisakti yang tidak pernah di konfirmasi ke saya dan tidak pernah di tagihkan ke saya baiklisan maupun tertulis. Justru seandainya uang Rp1.200.000.000 tersebut adalah saya bayarkan kepada Bagus Trisakti dan di tambah cicilan Rp900.000.000, maka total yang saya bayarkan akan menjadi Rp2.100.000.000. Sehingga terjadi lebih bayar”. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tetapi ternyata uang Rp1,2 milia dahulu saat sidang saya sampaikan, itu untuk membayar Bagus Trisakti adalah salah, dan setelah bukti tranfer uang tersebut ketemu, ternyata saya bayarkan kepada Eryk Armando Talla atas sepengetahuan Bagus Trisakti. Sehingga Berita Pengiriman Uang ke Eryk Armando Talla saya tuliskan DP Buku Adikersa,” pungkas Ali<br /><br />Ali menjelaskan, dan apabila Ali Murtopo benar-benar memiliki kekurangan bayar (Hutang) sebesar Rp800.000.000 kepada Bagus Trisakti, tentu terdapat dokumen hutang piutang dengan terpidana Ali, dan tentu terdapat aktifitas dari Bagus Trisakti untuk melakukan penagihan kepada kepada Ali. </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRLrDiSZvuC3CB45q-Fof8057owxgSrEauUca6No5pZDt60W5tcQGKFa3e3G7uYO_Cfx5ueFLcbN5G0Zx9pocl38LXGn_GHUU6azEtsUqQU8Fro7zxhGZtMfmIHL1PcvXBGxbZ5p1X9_0/s640/IMG20210126133208_01++++1.+Khusnul+Farid+selaku+Ketua+Panitia+Pengadaan+yang+menjabat+Kepala+Bidang+%2528Kabid%2529+Sekolah+Menengah+Dinas+Pendidikan+Kabupaten+Malang%252C%253B+2.+Budianto+%2528Kabid+Dinas+Pendidikan+Menengah%2529%252C%253B+3.+Swandi%252C+Kepala+Dina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRLrDiSZvuC3CB45q-Fof8057owxgSrEauUca6No5pZDt60W5tcQGKFa3e3G7uYO_Cfx5ueFLcbN5G0Zx9pocl38LXGn_GHUU6azEtsUqQU8Fro7zxhGZtMfmIHL1PcvXBGxbZ5p1X9_0/w640-h288/IMG20210126133208_01++++1.+Khusnul+Farid+selaku+Ketua+Panitia+Pengadaan+yang+menjabat+Kepala+Bidang+%2528Kabid%2529+Sekolah+Menengah+Dinas+Pendidikan+Kabupaten+Malang%252C%253B+2.+Budianto+%2528Kabid+Dinas+Pendidikan+Menengah%2529%252C%253B+3.+Swandi%252C+Kepala+Dina.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 1. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 2. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 3. Swandi, Kepala Dina Pendidikan (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">“Faktanya, saya tidak pernah di tagih baik secara lisan atau tertulis. Dan justru pada 31 Mei 2013, Bagus Trisakti berkenan mentranfer / mengirim uang kepada saya sebesar Rp25.000.000,” ujar Ali<br /><br />Menurut Ali Murtopo, bahwa bukti-bukti yang sebenarnya sudah diserahkan ke penyidik KPK dan menjadi barang bukti, walau diakui bahwa bukti-bukti tersebut belum lengkap diantaranya si penerima uang/transfer<br /><br />“Bukti-bukti pembayaran yang sesungguhnya dulu sudah kami serahkan kepada KPK dan telah menjadi barang bukti, tetapi belum detail dan jelas nama penerima tranfer uang dari saya, yaitu ; Transaksi tranfer ke Eryk Armando Talla pada tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp1.200.000 000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank Mandiri tanggal  6 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank Mandiri tanggal  12 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank BCA tanggal  6 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000, Tranfer ke Bagus Trisakti, Bank BCA tanggal  24 Juli 2012 sebesar Rp75.000.000. Total seluruhnya adalah sebesar Rp1.875.030.000,” beber Ali<br /><br />Bukti tranfer yang baru ditemukan Ali Murtopo setelah dirinya dihukum pidana penjara, diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim maupun ke JPU KPK. Andai saja, bukti-bukti yang saat ini diserahkan Ali Murtopo kepada Majelis Hakim maupun kepada JPU KPK dapat ditunjukannya pada saat dirinya diadili, bisa jadi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar tidak akan dibebankan kepada terpidana Ali Murtpo.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir-5_SbiqbDwDxi4VXtpiTFAS4-BvEg7IA5dF6WLJrWlNFO8ByILPbz051-zkZxy37bn8ZjNr0MUzx7yC4nktgujykMJhXVhViOJvSH5JvMLrJJInF-AeLg7LAk8arb5OdUyCTWo8mhjU/s640/IMG20210202142018++++Hendry+Tanjung+sedang+menoleh+saksi+dibelakangnya+%2528Sidang+tanggal+2+Pebruari+2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir-5_SbiqbDwDxi4VXtpiTFAS4-BvEg7IA5dF6WLJrWlNFO8ByILPbz051-zkZxy37bn8ZjNr0MUzx7yC4nktgujykMJhXVhViOJvSH5JvMLrJJInF-AeLg7LAk8arb5OdUyCTWo8mhjU/w640-h288/IMG20210202142018++++Hendry+Tanjung+sedang+menoleh+saksi+dibelakangnya+%2528Sidang+tanggal+2+Pebruari+2021.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendry Tanjung sedang menoleh saksi dibelakangnya (Sidang tanggal 2 Pebruari 2021). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Namun yang aneh bin ajaib dalam perkara ini adalah bebasnya puluhan orang yang terlibat. Karena hingga hari ini belum ada tersangka baru. KPK sepertinya enggan untuk melakukan pengembangan atau menyeret pihak-pihak yang terlibat. KPK tidak lagi ‘segarang’ yang dulu saat KPK dipimpin Antasari dan Abraham Samat</i><br /><br />Banyangkan, pihak-pihak yang terlibat sesuaai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya ; 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos,;  2. Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama),; 3. Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang),; 4. Bagus Trisakti selakuDirektur PT. Jakarta Smart Media,; 5. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 6. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara,; 7. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 8. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 9. Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012,; 10. Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE),;   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Kemudian,11. Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013,; 12. Galih Putra Pradhana (Hecker yang dilibatkan dalam proses lelang melalui LPSE),; 13. Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), 14. Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa),; 15. Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah),; 16. Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM),; 17. Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama),; 18. Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla) dan 19. Nurhidayat Prima (PT Araya Bumi Megah) yang mengerjakan renovasi dan pembungunan rumah anak terdakwa Rendra Kresna, yaitu Kresna Utari Devi Phoksakh di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang senilai 1 miliar rupiah<br /><br />Dalam perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna tahun 2011 – 214 sangat jelas, yaitu si penerima suap adalah Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla. Keduanya dijerat dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Untuk Eryk Armando Talla baru diadili akhir tahun 2020 dalam 2 perkara sekaligus, yaitu Suap dan Gratifikasi dan divonis pidana penjara selama 3 tahun pada tanggal 27 April 2021<br /><br />Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /> <br />Huruf b : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui<br />atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixgHNcNZqHXQwUbJuyHe726AQhrh4wBKt1MVlITyyMnATn6UEPZdWN0TRYDCVsdDFysqsUMhY7acT9Lr5yzIqr3RRDvoXt19igtHMoq2_mEyB63axahLOeI0msFCd5KIdYOoXw_htymzg/s640/Ubaidilah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixgHNcNZqHXQwUbJuyHe726AQhrh4wBKt1MVlITyyMnATn6UEPZdWN0TRYDCVsdDFysqsUMhY7acT9Lr5yzIqr3RRDvoXt19igtHMoq2_mEyB63axahLOeI0msFCd5KIdYOoXw_htymzg/w640-h376/Ubaidilah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ubaidilah</td></tr></tbody></table>Sedangan si pemberi suap adalah Ali Murtopo, dan sudah diadili yang saat ini berstatus terpidana 3 tahun penjara. Ali Murtopo dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> <br />huruf b : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya<br /><br />Anehnya, perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna ini, seperti “panggung sandiwara, ada yang tampak dan ada pula yang tidak”. Sebab si penerima Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000, yaitu terdakwa Rendra Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla sudah diadili dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor. <br /><br />Namun Eryk Armando Talla baru diadili akhir tahun 2020 dalam 2 perkara sekaligus, yaitu Suap dan Gratifikasi bersama Rendra Kresna untuk perkara yang ke 2 yaitu Grtaifikasi. Pada tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun terhadap Rendra Kresna dan membayar uang pengganti sebesar Rp6.3 M. Sedangkan Eryk Armandon Talla dijatuhui hukam pidana penjara selama 3 tahun dalam 2 perkara, yaitu Suap dan Gratfikasi dan membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbnyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ifcpIJWBhK-GMXHAndl07VMIz2jEhJ02bt7P_DJdF7Br4mS8ibJy6wN1zMWPruiY-aV699MF-iPG8Vgn-sUUV82MTD896X_Yf1pjRcDfjPQNERmrhvjF_DDzlbohpL-cCuXsC3y44gM/s521/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ifcpIJWBhK-GMXHAndl07VMIz2jEhJ02bt7P_DJdF7Br4mS8ibJy6wN1zMWPruiY-aV699MF-iPG8Vgn-sUUV82MTD896X_Yf1pjRcDfjPQNERmrhvjF_DDzlbohpL-cCuXsC3y44gM/w640-h444/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang “tidak tampak” adalah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000. padahal, dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dan atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas berbunyi, “......dipidana penjara.....”<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : <br /><br />Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Anehnya lagi adalah, dalalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sessuai fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya (27 April 2021) sangat jelas menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sejak 2012 hingga 2018 yang diterima terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah berasal Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.8, Suhardjito, Direktur PT Dharma Utama sejumlah Rp1 M termasuk  dari Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 yang hingga hari ini belum “tampak” di gedung pengadil Koruptor sebagai tersangka/terdakwa.  <br /><br />Pertanyaannya adalah. Apakah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 terhadap terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla dianggap benar dan dibenarkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Atau hanya Ali Murtopo yang layak dijadikan tersangka/terdakwa/terpidana dalam perkara ini?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan (Senin, 3 Mei 2021), hingga saat ini belum menerima informasi apakah ada pengembangan. “Sampai saat ini belum dapat informasi,” kata JPU Arif Suhermanto. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi Ali Murtopo Ajukan PK

“Apakah KPK “enggan” menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) dan...

»