Apakah Kejati Jatim Akan Menyeret Ketua DPRD Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi PSSI?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3nHW2fCZMtDBsonBViqAmZxvOJ2LeUphr5RIwS5xrpXNatWqJK5Dt8FJYxiA_9IDWDFeLKEsnUaiynfh1SC4xMcezNI_sEF6MbrEfdXpVI2EO3lol1cOyD3W_wjD0PHfs97VEXb3zWvc/s640/pssi+5.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Apakah penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan dan pihak lainnya dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 ??? Atau kasus ini akan “mneguap” bengitu saja ???<br /> <br /> Pasalnya, pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI cabang Kota Pasuruan kepada Majelis Hakim di muka persidangan (Kamis, 30 Januari 2020) mengatakan, bahwa dana hibah APBD Kota Pasuruan TA 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 diserhkan kepada Ismail Marzuki selaaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /> <br /> “Mengapa saudara mau memberikan uang kepada Ismail, apakah saudara dipaksa atau diancam?,” tanya Majelis Hakim<br /> <br /> “Saya diancam, bahkan diancam mau dibunuh, saya berikan. Sayapun tau, kenal siapa yang mau bunuh saya. Saya tidak cerita ke orang lain, yang tau istri saya. Siapa yang tidak kenal dia, dia pembunuh darah dingin” jawab terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mejawab pertanyaan Majelis Hakim<br /> <br /> Saat Majelis Hakim Dr. Agus menanyakan rincian uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terhadap Ismail Marzuki selau Ketua DPRD yang juga pengusrus persepak bolaan di Kota Pasuruan, terdakwa menyebut sebanyak 6 kali masing-masing sebesar Rp300 juta dan kepada Wali Kota Pasuruan, H. Hasani, orang tua Ismail Marzuki sebanyak Rp50 juta.<br /> <br /> “Hasani ini masih ada ?,” Tanya Majelis Hakim dan dijawab oleh terdakwa “sudah meninggal”.<br /> <br /> Tim JPU Rahmat dari Kejati Jatim dan Kejari Pasuruan menanyakan kembali sisa uang setelah merinci total uang kegiatan PSSI Cabang Pasuruan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki dan Hasana selaku Wali Kota Pasuruan<br /> <br /> “Pemberian tiga ratus juta (Rp300.000.000) ada  enam (6) kali, dan ke Wali Kota seratus lima puluh juta (Rp150.000.000)  dan lima puluh juta (Rp50.000.000). Totalnya sekitar dua (2) miliar. Total angaran kan sebesar Rp4.499.990.000. Ini sisanya kemana. Apakah untuk bayar pajak dan honor?,” Tanya JPU Rahmat.<br /> <br /> “Ya bayar pajak, materai dan honor,” jawab terdakwa.<br /> <br /> “Pernahkah saudara menolak saat diminta. Kenapa saudara tidak mengatakan, kalau gitu saya mundur aja,” Tanya JPU Rahmat.<br /> <br /> “Tidak, saya berikan aja,” jawan terdakwa kemudian.<br /> <br /> Pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan inipun diakuipula oleh Sugeng, Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Kepada Majelis Hakim, Sugeng mengatakan, bahwa setiap pencairan uang selaalu diserahkan kepada Ismail Marjuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemuidan Ismail Marzuki membagi-membagikan untuk kegiatan termasuk ke Sugeng sendiri sebesar 80 samapai 130 juta setiap pencairan.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima antara 80 samapi 130 juta setiap penairaan untuk kegiatan U17,” kata saksi Ismail. Pengakuan anggota DPRD ini sesuai dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dibacakan Ketua Majelis Hakim saat persidangan (Kamis, 23 Januari 2020)<br /> <br /> Sebelumnya. Simail Marzukipun mengakui dihadapan Majelis Hakim dalam pesidangan, bahwa dirinya menerima uang dari terdakwa, namun dianggapnya sebagai bayar hutang yang tidak ada bukti apapun bahwa itu adalah hutang piutang. Masuk akalkah, bila hutang piutang yang jumlahnya miliaran tanpa ada bukti apapun ?<br /> <br /> “Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” jawab JPU Widodo, Kamis, 23 Januari 2020.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /> <br /> Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /> <br /> Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /> <br /> Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkE7hirnFu-ow2zqumU2HZ7QkMDT8izy99oP_ouhIBBGXJP6bG-xxN1TN95bukdDHk8-TGGiov4koXpGQi8_p1qfTPDB_O4nzZSYL5YuwDGrsATxQqI-FE2VEmoxjfLVZcVy4zpuCdfA/s640/pssi+4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ?<br /> <br /> “Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono<br /> <br /> Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /> <br /> Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut :<br /> <br /> 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> <br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /> <br /> 3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /> <br /> 4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /> <br /> Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /> <br /> 4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_NEG9lRPZgxhejFBB82UIZ-BAH5DitizRDZDcVLcQ7qbqyZInYEQF6td3Orr2rhHhraBm3ms4dThnJfVzjE9jvMhY2pIrLxm1LkPIpzM8MLa3D2AsyXujH0ZPeoNxyW0Y0IKI-2NKuC4/s640/b.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /> <br /> b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /> <br /> c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /> <br /> d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /> <br /> e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /> <br /> f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /> <br /> Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /> <br /> Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /> <br /> Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian :<br /> <br /> 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /> <br /> 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /> <br /> 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /> <br /> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah)<br /> <br /> Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /> <br /> Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /> <br /> Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /> <br /> 2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /> <br /> 3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /> <br /> 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Apakah Kejati Jatim Akan Menyeret Ketua DPRD Kota Pasuruan Jadi Tersangka Korupsi PSSI?

BERITA KORUPSI .CO – Apakah penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota ...

»

Terdakwa Korupsi Ketua PSSI Mengaku Memberikan Uang Kegiatan Kepada Ketua DPRD Karena Diancam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiMwx-QSixQSmlEhBXdQtlRvxOZhnw8eGf3hToRca081rp30MTF7MHIR1Sp6c_U_PsdPZPnJykMivxuunPQ4clnyBT8GJ7T56Te0PfYdMnxM1XJucgtyZVPE1st3AatQdxAkDof-HOa6w/s640/pssi.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Total uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Cabang Pasuruan) kepada Ismasil Marzuki (Ketua DPRD Kota Pasuruan) Rp1.8 M (Rp300 juta X 6) dan Kepada Wali Kota H. Hasani totalnya Rp200 Juta, untuk terdakwa sendiri membiayai kegiatan Rp200 juta, sisanya bayar pajak dan honor”</span></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 30 Januari 2020, Terdakwa Korupsi kegiatan fiktif PSSI Cabang Pasuruan, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019 megaku kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, bahwa dirinya mendapat ancaman sehingga memberikan uang kepada Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mendapat ancama “mau dibunuh”<br /> <br /> Hal itu diungkapkan langsung oleh terdakwa Edy Hari Respati Setiawan menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado di muka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur dalam agenda pemeriksaan terdakwa.<br /> <br /> “Mengapa saudara mau memberikan uang kepada Ismail, apakah saudara dipaksa atau diancam?,” tanya Majelis Hakim<br /> <br /> “Saya diancam, bahkan diancam mau dibunuh, saya berikan. Sayapun tau, kenal siapa yang mau bunuh saya. Saya tidak cerita ke orang lain, yang tau istri saya. Siapa yang tidak kenal dia, dia pembunuh darah dingin” jawab terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mejawab pertanyaan Majelis Hakim<br /> <br /> Saat Majelis Hakim Dr. Agus menanyakan rincian uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terhadap Ismail Marzuki selau Ketua DPRD yang juga pengusrus persepak bolaan di Kota Pasuruan, terdakwa menyebut sebanyak 6 kali masing-masing sebesar Rp300 juta dan kepada Wali Kota Pasuruan, H. Hasani, orang tua Ismail Marzuki sebanyak Rp50 juta.<br /> <br /> “Hasani ini masih ada ?,” Tanya Majelis Hakim dan dijawab oleh terdakwa “sudah meninggal”.<br /> <br /> Tim JPU Rahmat dari Kejati Jatim dan Kejari Pasuruan menanyakan kembali sisa uang setelah merinci total uang kegiatan PSSI Cabang Pasuruan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki dan Hasana selaku Wali Kota Pasuruan<br /> <br /> “Pemberian tiga ratus juta (Rp300.000.000) ada  enam (6) kali, dan ke Wali Kota seratus lima puluh juta (Rp150.000.000)  dan lima puluh juta (Rp50.000.000). Totalnya sekitar dua (2) miliar. Total angaran kan sebesar Rp4.499.990.000. Ini sisanya kemana. Apakah untuk bayar pajak dan honor?,” Tanya JPU Rahmat.<br /> <br /> “Ya bayar pajak, materai dan honor,” jawab terdakwa.<br /> <br /> “Pernahkah saudara menolak saat diminta. Kenapa saudara tidak mengatakan, kalau gitu saya mundur aja,” Tanya JPU Rahmat.<br /> <br /> “Tidak, saya berikan aja,” jawan terdakwa kemudian.<br /> <br /> Terkait apa yang dijelaskan terdakwa kepada Majelis Hakim tentang ancaman dari Ismail Marzuki agar menyerahkan uang, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi (Telepon dan pesan WhastAppp) ke nomor HP pribadinya namun tak diangkat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx0UeUAbZc4PiUaj19eM6Cdblh871HmAM3SfXJ4pdP9NPztgoA2pLsgizXUFOBWQlWEb4To_RapiceLKOptw1dQAiZuCTw2Rau6pZ3BMcGy6OMN0nW9tGaWQOaXT63aruCGac3AIGC12w/s640/pssi+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan apa yang dikatakan terdakwa ini, diakui juga oleh Sugeng, Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Kepada Majelis Hakim, Sugeng mengatakan, bahwa setiap pencairan uang selaalu diserahkan kepada Ismail Marjuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemuidan Ismail Marzuki membagi-membagikan untuk kegiatan termasuk ke Sugeng sendiri sebesar 80 samapai 130 juta setiap pencairan.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima antara 80 samapi 130 juta setiap penairaan untuk kegiatan U17,” kata saksi Ismail. Pengakuan anggota DPRD ini sesuai dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dibacakan Ketua Majelis Hakim saat persidangan (Kamis, 23 Januari 2020)<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya, uang yang diberikan terdakwa kepada Ismail Marzuki, diakui oleh Ismail Marzuki dalam persidangan beberapa waktu lalu. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa itu adalah untuk bayar hutang terdakwa, namun tidak ada bukti kwitansi atau jaminan apapun kalau uang itu adalah hutang piutang.<br /> <br /> “Ketua DPRD sudah dihadirkan sebagai saksi. Pengakuannya, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang tetapi tidak ada bukti. Jumlahnya sekitar 1.5 miliar,” kata JPU Widodo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 23 Januari 2020<br /> <br /> “Apakah akan ada terangka baru dalam kasus ini,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut JPUWidodo, bahwa hal itu terhantung dari Kejaksaan Tinggi<br /> <br /> “Kalau tersangka baru, tergantung Kejatilah,” jawab JPU Widodo <br /> <br /> Pertanyaannya memang. Apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur akan menyeret pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini, atau sama dengan kasus perkara Korupsi lainnya yang hingga saat ini tak ada kejalasannya, diantaranya kasus perkara Korupsi dana Hibah APBD Kabupaten Jember sebesar Rp38 miliar? Dan kasus P2SEM Jatim sebesar Rp277 M?<br /> <br /> Pengakuan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terkait penyerahan uang kepada Ketua DPRD Kota Pasuran adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, saat terdakwa membacakan surat keberatannya atas surat dakwaan JPU.<br /> <br /> Dalam persidangan saat itu (21 Nopember 2019), terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mengatakan, bahwa dirinya (terdakwa) hanya dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki<br /> “Bapak Hakim yang Terhormat, Perlu kami sampaikan bahwa saya selaku Pengurus Askot PSSI Periode 2015 – 2019. Saya pengurus pada masa tersebut telah dijadikan boneka oleh Wali Kota H. Hasani dan Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki. Dua Pejabat tersebut telah mempunyai skenario dibalik semua yang telah saya lakukan dimulai dari Pencairan dan mengatur kegiatan sampai dengan penggunaan dananya. Saya selaku pengurus pada masa itu menjadi Camat di Wilayah Kecamatan Panggungrejo tidak dapat berbuat banyak, dan pada saat itu Tahun 2015 adalah Tahun Politik, Suhu Politik yang sangat panas sekali sehingga kedua pejabat tersebut telah menggunakan sepenuhnya dana hibah tersebut,” ucap terdakwa<br /> <br />  Terdakwa juga mengatakan dalam Eksepsinya, bahwa uang yang didakwakan oleh JPU terhadap dirinya, diserahkan kepada anak Wali Kota Pasuruan H. Hasani yaitu H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan<br /> <br /> “Setiap kali ada pencairan anggaran datang Bapak Walikota meminta kepada saya (Ketua Askot PSSI Kota Pasuruan) untuk menghadap kepada beliau agar dana hibah tersebut diserahkan kepada Putranya a.n. H. Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan selanjutnya beliau mengontak Putranya tersebut. Setelah dikontak oleh Walikota Pasuruan kurang lebih 5 menit saya pun mendapat kontak dari H. Ismail Marzuki untuk meminta dana tersebut. Setelah itu semua kegiatan, pembayaran pemain (Gaji Pemain) beliau yang mengendalikan. Saya selaku PRAJURIT tidak bisa berbuat banyak,” ungkap terdakwa membacakan Eksepsinya.<br /> <br /> Yang mengejutkan lagi dari Eksepsi terdakwa adalah, ternyata terdakwa juga sudah menyampaikannya kepada penyidik Polda Jatim, saat dirinya diperiksa bahwkan dilakukan Konfrontasi dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki.<br /> <br /> “Pada Penyidikan di Polda Jatim, pada saat ada acara KONFRONTASI dengan ketua DPRD Kota Pasuruan, Disana di dalam BAP tersebut H. Ismail Marzuki Selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan ditanya oleh penyidik, apakah pernah menerima dana hibah dari Bapak Didik (Saya sendiri, maksurnya terdakwa sendiri.Red), Kemudian bapak H. Ismail Marzuki menjawab tidak pernah menerima apa – apa dari Pak Didik,” ucap terdakwa<br /> <br /> Terdakwapun mempertanyakan dalam Eksepsinya atas pengakuan Ketua DPRD Kota Pasuruan, bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Ketua DPRD adalah hutang piutang.<br /> <br /> “Bapak Hakim yang terhormat, kalau Hutang Pasti ada Perjanjiannya, ada besaran uangnya yang di hutangkan, Ada MoU-nya (ada tandatangan pemohonnya), Ada Jangka Waktu Hutangnya, Ada Bukti Pengembaliannya. Dan ini semua tidak ada dokumennya,” tegas terdakwa</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF91ysnHmjZjAPqoVQSZ0mkkfZPTWdEjjtNXJAZWK071K-URt8EB2qigHyWv5XvzfYqNAV_OpWDyjoK9Hbdg1CQMcZihdXHy36rN7nxav3S_Pge_8XX3kJWs4bb23sCVuLrfIG88MYD_g/s1600/pssi+4.jpg" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwapun memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut.</div> <br /> “Bapak Hakim yang terhormat, Mohon kiranya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penyidikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan karena mereka terlibat dalam penggunaan maupun ikut mengelola keuangan dari dana hibah tersebut,” kata terdakwa memohon dalam Eksepsinya.<br /> <br /> Terdakwa juga membantah atas surat dakwaan JPU terkait perintah terdakwa kepada Herman Santoso (Sat Pol PP Kota Pasuruan) dan saudara Ismail Marzuki (Staf di Kecamatan Bugul Kota Pasuruan) untuk memalsukan tandatangan pemain atau nota pembelian barang<br /> <br /> “Perintah untuk memalsukan tandatangan pada dokumen SPJ tersebut berasal dari Ketua DPRD Kota Pasuruan. Kaitannya ada beberapa pemain belum tandatangan, saudara Herman Santosa sudah mulai melakukan kegiatan operasionalnya dan saya tidak pernah memeriksanya secara mendetail, namun saudara Herman Santosa sudah memalsukan tandatangan saya, dan perintah untuk memalsukan tandatangan bersumber dari Ketua DPRD kota Pasuruan. Saya perintahkan kepada Herman Santosa carilah pemain dan Official dulu, tidak tahunya tandatangan sudah lengkap,” ungkap terdakwa<br /> <br /> Kegiatan fiktif, lanjut terdakwa membacakan Eksespisnya, “yang dituduhkan kepada saya perlu kami sampaikan, bahwa Kegiatan itu sudah terprogram mulai awal tahun dengan mekanisme didahului oleh Rapat Pengurus dan ESCO dahulu. Tidak serta merta saya yang telah menentukan / menetapkan program kegiatan tersebut. Dikatakan fiktif, apa yang dituduhkan itu kurang benar dikarenakan kegiatan ada, namun penerimaan seperti honor tidak lengkap. Salah satu contoh Gaji pemain semestinya dapat Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterimakan pemain hanya separuh saja.<br /> <br /> “Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan Anggaran sudah dibawa Ketua DPRD Kota Pasuruan. Saya dan Manager Tim yang menangani kegiatan tersebut hanya menerima kadang separuh, 1/3 (seper tiga) atau 2/3 (dua per tiga) dari total anggaran yang kami ajukan, sehingga muncullah kegiatan fiktif dan Walikota Pasuruan ikut Berkiprah dalam proses didalamnya (Pembayaran Gaji Pemain dan sebagainya),” beber terdakwa.<br /> <br /> Hebataya, terdakwapun bersikap Gentlemen sebagai laki-laki Kesatria. Terdakwa tidak meminta dibebaskan oleh Majelis Hakim, namun hanya memohon untuk dihukum ringan.<br /> <br /> “Bapak Hakim yang terhormat, Mohon Kiranya dakwaan kepada saya ada keringanan pada massa vonis hukuman nanti. Terimakasih, WassalamualaikumWr. Wb,” ucap terdakwa memohon.<br /> <br /> Menanggapi pengakuan terdakwa, Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki membantahnya dengan tegas saat dihubungi wartawan media ini melalui Aplikasi telephon WhastApp, Kamis, 21 November 2019.<br /> <br /> “Itu tidak benar, itu bohong. Saya tidak pernah menerima apapun dari Dia (terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi),” kata H. Ismail Marzuki<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelmnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /> <br /> Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Qx2Coa5aagrP4sHdvm11dHeTOv3NHg0Rqy8vEd9BDV4XUVFtd3ZuAMJHUBjXjpoxNGlgrdWRFyE3b4PaovGVGs9Q-J_uV8-kSBV3tdq3Nan31o4iIvhdxPCjj2lGSjh-iu6VmlJYm-E/s640/pssi+5.jpg" width="640" /></div> Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /> <br /> Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /> <br /> Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ?<br /> <br /> “Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono<br /> <br /> Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /> <br /> Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLSbv_xon9meTfQoVMxaWSIn6H8F3ZUS5zZkfwPdbdsnrNawM6OWwaiW9eMm5Boa2D6bBuweElDa2KDdo856s6dIzeU8HTW1s-Kadljuy72g2zmKUtAHVMHzOThPyQWFPe-XhLcruYQw/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLSbv_xon9meTfQoVMxaWSIn6H8F3ZUS5zZkfwPdbdsnrNawM6OWwaiW9eMm5Boa2D6bBuweElDa2KDdo856s6dIzeU8HTW1s-Kadljuy72g2zmKUtAHVMHzOThPyQWFPe-XhLcruYQw/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut :<br /> <br /> 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> <br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /> <br /> 3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /> <br /> 4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /> <br /> Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /> <br /> 4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /> <br /> 5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /> <br /> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /> <br /> b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /> <br /> c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /> <br /> d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /> <br /> e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /> <br /> f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /> <br /> Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1HMC847diNsyrknrCAivVZxleOg95rAxqLox9qonN9hJ_Wsw82si7qFfzeL8StldlUW-6X8_x6apiGqyOP1NeEU-Y9fTahtlXcsyHMMX8cMAOOc85JPTAhGeKFSJ1Ts9zRZXU_9Puuco/s640/pssi.jpg" width="640" /></div> Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /> <br /> Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /> <br /> Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian :<br /> <br /> 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /> <br /> 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /> <br /> 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /> <br /> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah)<br /> <br /> Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /> <br /> Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /> <br /> Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /> <br /> 2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /> <br /> 3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /> <br /> 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Ketua PSSI Mengaku Memberikan Uang Kegiatan Kepada Ketua DPRD Karena Diancam

“Total uang yang diberikan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan (Ketua PSSI Cabang Pasuruan) kepada Ismasil Marzuki (Ketua DPRD Kota Pasur...

»

Terdakwa Darmawan : Kalau Tigakali Armuji Tidak Datang Harus Dipaanggil Paksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1018" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-GysZeBiku68GT4RAsaI1z4epGx2pr_Mc56eS5fa3ruP9stWc_oXxU1OkileDh-GaALMI0yGKhlgg8Mf-AD2acwNTNEaMC6dkg7qdNb8Qk8lgDMsC8rpfXjgzIsofjBDh2Z-t-JKtu0/s640/Dr.+Sudiman+Sidabuke.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Armuji :</b></u> Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang tapi kegiatan Dewan sampai bulan Februari, saya tidak bohong</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /> <u><b><span style="font-size: large;">Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, Dr. Sudiman</span></b></u><br /> <span style="font-size: large;"><u><b>Sidabuke : </b></u>Yang bertanggung jawab disini tentu Wali Kota, karena Wali Kota yang  mendisposisi kepada Bendahara untuk mencairkan uang</span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span>Ketidak hadiran Armuji, selaku Ketua (mantan) DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019, yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim dari F-PDIP, yang juga kandidat Wawali (Wakil Wali) Kota Surabaya periode 2020 – 2025 sebagai saksi untuk terdakwa Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi (mantan anggoat DPRD Surabaya 2014 – 2019) di Pengadilan Tipikor Surabaya, “berakibat” sidang perkara Korupsi Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) ditunda sepekan oleh Majelis Hakim yang diketuai Abudullah Idris, dengan memerintahkan JPU Kejari Tanjung Perak untuk menghadirkan politkus PDIP itu.<br /> <br /> “Sidang ditunda, Majelis memerintahkan JPU untuk menghadikan Armuji pada persidangan berikutnya,” kata Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah.<br /> <br /> Sementara JPU M. Fadil mengatakan, akan memanggil Armuji sebagai saksi dalam persidangan. “Insya Allah,” jawab JPU M. Fadil Singkat.<br /> <br /> Ketidak hadiran Armuji sebagai saksi dalam persidangan bukan kali ini saja, melainkan yang kedua. Alasannyapun sama, yaitu Kunker (kunjungan Kerja). Yang pertama pada pekan lalu karena Kunker ke Pulau Dewata, dan kali ini ke Ibu Kota. Dan sepertinya untuk persidangan pekan depanpun, Armuji bisa jadi tak akan hadir karena alasannya bahwa kegiatan DPRD Jatim sudah terjadwal hingga bulan Februari 2020. Hal itu disampaikan Wakil rakyat Jawa Timur ini saat Armuji menelepon beritakorupsi.co, pada Selasa, 28 Januari 2020 sekira pukul 20:59 WIB.<br /> <br /> “Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang. Tapi ini saya masih di Jakarta, kegiatan Dewan Jatim itu hingga Februari. Saya bukan bohong,” kata wakil rakyat Jatim ini melalui telepon (WhastApp) lalu membuat tindakan profesional dengan memblokir Nomor WhastApp beritakorupsi.co<br /> <br /> Ketidak hadiran mantan Ketua DPRD Kota Surabaya sebagai saksi dipersidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, menurut terdakwa Darmawan, Armuji dianggap takut ketularan jeruji besi. Terdakwa Darmawan juga mengatakan, apabila Armuji tidak datang, maka dirinya bersama terdakwa lain melalui Penasehat Hukumnya masing-masing akan meminta kepada Majelis Hakim supaya dipanggil paksa.<br /> <br /> “Wedih (takut) ketularan ini, jeruji ini. Armuji ini kan sudah dua kali dipanggil. Kalau tidak datang, paling tidak pengacara kita akan minta kepada Majelis Hakim untuk dipanggil secara paksa,” kata terdakwa Darmawan dari balik jeruji besi Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatakan Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah. Menurut Dr. Sudiman Sidabuke, bilamana Armuji tidak datang sebagai saksi dalam persidangan, maka pihaknya akan meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan JPU untuk menghadirkan ssecara paksa sesuia pasal 159 dan pasal 160 KUHAP.<br /> <br /> “Kita kan minta, dan itu diatur dalam pasal 159, 160 KUHAP. Mana kala  dia (Armuji) tidak hadir tentu kami sebagai penasihat hukum para terdakwa, punya hak meminta kepada Majelis Hakim supaya kemudian saudara Armuji diperintahkan untuk dipanggil dengan membawa secara secara paksa,” kata Dr. Sudiman Sidabuke kepada beritakorupsi.co, Selasa, 28 Januari 2020.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga-SQKkQCffrk0waLVASIMS9jqDTyEUwNuaaSKMsSUxgNF1YzIxO6CSGtNlgd-Xms4bBeHtHuFPdcGw1g-ynsjatjEAgXRZSztSob-T9WgV4YYdPBylQ2ajUv0bKSnnCRVDYy6lQyuVnM/s1600/DARMAWAN3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1064" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga-SQKkQCffrk0waLVASIMS9jqDTyEUwNuaaSKMsSUxgNF1YzIxO6CSGtNlgd-Xms4bBeHtHuFPdcGw1g-ynsjatjEAgXRZSztSob-T9WgV4YYdPBylQ2ajUv0bKSnnCRVDYy6lQyuVnM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Inilah wawancara beritakorupsi.co dengan terdakwa Darmawan terkait ketiak hadiran Armuji dalam persidangan sebaga saksi, dan  Dr. Sudiman Sidabuke yang mengungkap beberapa fakta dalam kasus perkara Korupsi Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016, yang menurtnya bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Wali Kota Surabaya, yang mendisposisikan Bendahara untuk mencairkan uang APBD TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliar.<br /> <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co :</span> Armuji hari ini tidak datang sebagai saksi. apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b><br /> Ada pasalnya itu, ya kalau nggak mau ada pidanya itu pasal 224 (pasal 224 KUHP). Jadi kalau dipanggil dua kali nggak mau, ketigakali yang besok ini harus dipanggil maksa. Kalau ndak ya pidanya konsekwensinya ini penjara,” kata terdakwa Darmawan sambil menunjuk jeruji besi ruang tahana Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Harapan anda dari Armuji?<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b><br /> Kalau kita berharap, Armuji datanglah, paling tidak itu memberikan penjelasan secara realita seperti apa, proposal itu dikumpulkan seperti apa dan itu dilakukan oleh 50 anggota dewan semua termasuk Armuji sendiri, mekanismenya seperti apa, itu sudah kita lalui semua,  aturannya, perwali, Permendagri, kita Sekwaan dari Sekwan ke Pemkot itu sudah kita lalui semua. Terus apa yang ditakutkan sama Armuji, paling nggak memberi penjelasan itu supaya Hakim dan lebih mengetahui lebih jelas, biarpun saya yakin Hakim juga sudah tahu.<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co: </span>Kalau Armuji hadir sebagai saksi, pertanyaan apa yang akan anda tanyakkan?<br /> <br /> T<b>erdakwa Darmwan: </b><br /> Pasti ada yang akan kita tanyakan nanti kalau dia datang. Kalau sekarang, dia sudah ngerti duluan nanti ngerpek (mencontoh) dong. Terus pada saat pemeriksaan untuk saudari Binti ini, ada kunjungan kerja ke Solo. Saat itu Armuji Ketua DPRD mengatakan, tidak boleh kunjungan harus mendatangi panggilan dulu.  Sekarang giliran dia yang dipanggil mangkir-mangkir. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co: </span>Apakah peraturan itu hanya berlaku untuk anggota dan tidak berlaku untuk ketua<br /> <br /> <b>Terdakwa Darmwan:</b> Kira-kira seperti itu yang namanya ketua kan kuasa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Armuji selaku Ketua DPRD Surabaya dipastikan hari ini (Selasa, 28 Januari 2020) tidak hadir sebagai saksi. Apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Ya tentu kalau dia tidak hadir menurut saya, ini suatu kejutan dan sepanjang pemberitaan yang saya ikuti di media mulai dari awal penyidikan, terkesan bahwa saudara Armuji itu adalah plin-plan. Semula pada waktu penyidikan, Binti itu akan melakukan kunker, kunjungan kerja. Tetapi kemudian karena ada panggilan Kejaksaan, lalu mengatakan, panggilan Kejaksaan itu harus lebih diutamakan daripada kunjungan kerja. Tapi sekarang, dia bilang bahwa dia lebih mengutamakan ke Dewanan itu dari pada panggilan sidang, pertama. <br /> <br /> Yang kedua, Kmarin dia ngomong, panggilan yang pertama itu terlambat, saya sudah berada di Bali. Kalau saya dipanggil, diundang tentu pasti akan hadir, kalau saya datang tanpa diundang itu kan namanya ngejek. Nah, sekarang dari segi analisisnya, didalam persoalan-persoalan seperti itu karena ini kan sudah dua kali dipanggil. Dari segi kepentingan daripada penegakan hukum, maka kepentingan daripada dunia peradilan itulah yang seharusnya lebih diutamakan karena itu adalah dalam rangka membuat terangnya duduk perkara. <br /> <br /> Saya pikir kehadiran saudara Armuji itu kan memang sangat kita perlukan, dan saya pikir dia juga perlu sebagai ketua dewan pada saat itu. Karena apa, karena ini para terdakwa ini adalah anggota dewan yang otomatis adalah merupakan anggota kedewanan yang ketuanya adalah beliau. Seharusnya apa yang dilakukan oleh anggota dewan seharusnya dia tentu tahu, bagaimana persoalan-persoalan tentang dana hibah ini.<br /> <br /> Yang kedua, bahwa sesuai dengan Perwali Nomor 25 (Perwali Nomor No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah itu dinyatakan, bahwa permohonan itu disampaikan oleh si pemohon kepada Wali Kota. Tapi khusus untuk Surabaya, adakerjasama antara Dewan dengan Pemkot<br /> <br /> Tetapi Khsus Surabaya ada kerja sama antara Pemkot dengan dewan sebagaimana dalam surat dakwaan itu, permohonan itu disampaikan melalui anggota dewan. Ini kan Armuji harus menjelaskan karena kali tidak dijelaskan lalu kemudian orang lalu berpikir, ngapain kok masih melalui dewan, permohonan itu kan bisa disampaikan kepada Wali Kota, gitu kan. Ini kan harus dikilirkan.<br /> <br /> Sesuai dengan Hukum Acara maka saya tentu akan mengatakan, panggilan yang pertama itu kan tidak sah. Kenapa kok tidak sah, karena tidak diterima oleh yang bersangkutan. Yang kedua, dari segi tenggang waktunya tidak disampaikan tiga hari sebelum pemanggilan itu. Jadi kalau dia tidak hadir hari ini sebenarnya adalah merupakan panggilan yang pertama. Tentu panggilan yang kedua, kita kan minta dan itu diatur dalam pasal 159, 160 KUHP, mana kala  dia tidak hadir tentu kami sebagai penasihat hukum para terdakwa, punya hak meminta kepada Majelis Hakim supaya kemudian saudara Armudi diperintahkan untuk dipanggil dengan membawa secara secara paksa.<br /> <br /> Tapi itu adalah kewenangan dari pada Hakim, karena pasal itu adalah mewajibkan kepada Hakim, bukan mewajibkan kepada kami. Kami hanya dinyatakan didalam KUHAP itu pasal 162, terdakwa atau penasihat hukumnya sepanjang dia adalah dalam berkas perkara berikan keterangan dapat meminta Ketua Majelis wajib untuk mendengarnya. <br /> <br /> Jadi kalau dia sama sekali tidak hadir menurut hemat saya, seharusnya Ketua Majelislah yang harus introfeksi. Artinya apa introfeksi itu, kalau dia dianggap perlu karena diminta maka Ketua Majeli harusnya boleh mengeluarkan penetapan untuk diperintahkan kepada Jaksa membawa secara paksa, itu hukumnya. Tapi ini kebali kepada persoalan Hakim<br /> <br /> Maka itu saya katakan kemarin kepada pak Hakim, “Pak, ini bukan saksi Ade charge yang memang kita ajukan tapi ini adalah saksi dalam berkas yang diperiksa oleh Jaksa. Nah dalam pasal 160  ayat (2) mengatakan, manakala saksi itu ada dalam berkas dan diminta oleh terdakwa atau penasehat hukumnya Ketua Majelis wajib untuk mendengar. Artinya ada kata wajib untuk mendengar. Ini beban ada pada Majelis. Nah, kalau Majelis sudaah memerintahkan untuk dipanggil lalu kemudian tidak, menurut hemat saya, yang sedikit dilecehkan itu adalah Majelis karena ini kewenangan dan wibawa Hakim, menurut hemat saya. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Andaikan Armuji selaku Ketua Dewan datang, apa yang akan anda tanyakan tentang Jasmas ini ?</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSllWZE_9_BS7zRC_6bgZZU3nJFNNh7bRADcjIFAFPdfzSLadEJ-p9bmGvUWHG5wvArxIVyPWmzRj-YMTcQk4LjFUn0f_YROn7wpDjfsh3MkVCMIOMT35GLHbw3pjacLkIZJyX_KxmOzU/s1600/IMG-20191119-WA0015+-+Copy.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Pertama adalah tentang 6 anggota dewan tapi saya fokus pada klien saya supaya lebih objektif.  Para anggota dewan ini kan ada dana kepada masing-masing katakanlah kepada Bu Binti itu kan ada anggaran 2 miliar kepada dia untuk diberikan atau untuk diperuntukkan bagi daerah pilihannya. Tentu itu kan melalui peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah hasil prodak antara Legislatif dan eksekutif. Kita ingin menjelaskan disana, apakah angka 2 itu adalah ngotot-ngototan terdakwa yang mengharapkan suatu saat bisa kerjasama dengan saudara Agus Jong. Inikan Armuji harus menjelaskan ini. Artinya adanya dana yang diperuntukkan kepada masyarakat di daerah wilayah pilihan daripada ini, apakah memang sesuatu aturan yang merupakan pelaksanaan daripada Permendagri maupun dari pada peraturan pemeritah, ini mesti dijelaskan. Karena ada kesan, seakan-akan bahwa teman-teman anggota dewan ini sudah berkolaborasi pada waktu perda itu dibuat. <br /> <br /> Karena perda itu lalu kemudian mengacu pada Perwali. Jadi Perwali menindaklanjuti Perda sebagai pelaksana. Di Perwali ini ada mengatakan, bahwa permohonan itu harus diajukan langsung dari pada pemohon kepada Wali Kota. Tetapi ternyata Sekda mengeluarkan secarik kertas yang disampaikan kepada Ketua Dewan, bahwa warga itu boleh mengajukan melalui anggota Dewan. Maka kita persoalkan, andai kata anggota dewan ini atau klien saya menerima dari konstwennya, ini salah apa nggak. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Apakah surat dari Sekda kepada Ketua Dewan adalah sebagai pelaksana dari Perwali Nomor 25 tahun 2016?<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Nah itu yang saya bilang, makanya saya katakan, kita perlu menghadirkan saudara Armuj, supaya dia menjelaskan ini. Kenapa, karena Perwali mengatakan ini direcklik, kenapa kok ini melalui anggota dewan. Dan itu dilakukan, dikumpulkan melalui Sekwan, dari Sekwan lalu ke Wali Kota dari Wali Kota kepada Sekda lalu diterima. <br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Terkait Perwali Nomor 25 tahun 2016, siapa yang berwenang untuk menjelaskan itu.  Kemudian tentang pendelegasian Wali Kota terhadap Asisten II Perekonomian untuk melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal dari pemohon, apakah itu menjadi tanggung Asisten II atau Wali Kota ? <br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Di dalam perbuatan pidana, sudah berulang kali disampaikan oleh rekan sayasaudara  Hasonangan maupun saya, sudah berungkali meminta untuk menghadirkan Wali Kota. Nah,  artinya kalau memang penyimpangan itu terjadi di Pemkab dan saya mengatakan kalau ada dugaan penyimpangan itu ada di Pemkab. Kanapa kok penyimpangan itu ada di Pemkab Pak Sidabuke, karena proposal ini ditujukan kepada Pemkab dan ternyata di Pemkab itu tidak seluruhnya  proposal itu dikabulkan. Itu artinya, teman-teman di Pemkab itu melakukan verifikasi, ada yang dikabulkan ada yang ditolak.<br /> <br /> Sekarang kenapa kok teman-teman ini seperti klien saya, ada 28 proposal semuanya kok bisa lolos, berarti kan benar. Kalau itu benar kenapa ini jadi masalah sekarang. Artinya, kalau di klien saya ini toh ada kesalahan yang menurut saya tidak ada, jadi Pemkab harus bertanggung juga dong dalam persoalan ini, satu<br /> <br /> Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab disini tentu Wali Kota, karena Wali Kota yang  mendisposisi kepada bendahara untuk mencairkan uang itu lalu kemudian memerintahkan para pemohon itu untuk membuka rekening di Bank yang ditransfer dari pada pemerintah kota Surabaya ke rekening warga-warga itu, dari situ baru berpindah ke rekening saudara Agus Cong. <br /> <br /> Yang ketiga. Yang saya persoalkan, didalam Perwali nomoe 25 itu, permohonan itu bisa dicairkan barang ataukah uang, ada dua. Artinya, kalau itu barang, pemkotlah yang harus menyediakan barang yang diminta oleh warga. Kalau uang, ia uanglah yang diberikaan. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah, uang diberikan tapi untuk belanja barang<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span> Dalam proposal itu, apakah yang diajukan oleh warga, uang atau barang?<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke : </b>Barang, kursi, terop. Barang yang diminta tapi uang yang diberikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa kualitas barang yang dibeli warga dari Agus Jong, kwalitasnya jelek dan tidak ada satu barang buktipun yang ditunjukan dalam persidangan. Apa tanggapan anda.<br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Saya mengatakan  dan saya yakini mudah-mudahan Hakim itu juga Objektif, profesional, saya mengharapkan itu. Ini adalah yang menurut saya adalah kelemahan dari pada Penuntut Umum. Pada waktu dia mengajukan BPK sebagai ahli, maka kita pertanyakan, dari mana anda dapat mengatakan ada harga mar-up, yang artinya kwalitas barang itu tidak sesuia dengan harga.Dia bilang itu ada dari ahli dari lain yaitu ITS. Tapi ITS itu juga tidak dihadirkan sebaga saksi dalam persidangan<br /> <br /> <span style="color: red;">beritakorupsi.co:</span><br /> Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, “Copy paste” dari ITS tapi ITS sendiri tidak dihadirkan dalam persidangan? <br /> <br /> <b>Dr. Sudiman Sidaabuke :</b><br /> Ya tidak dihadirkan dalam persidangan. Dan yang kedua, barang-barang itu minimalis sebagai sampel dari populasi, apakah kursi yang diambil, ataukah teropnya yang diambil. Itu mengatakan sama dengan tidak dihadirkan juga dalam persidangan sebagai barang bukti bukan alat bukti, barang bukti. Barang bukti itu selain dari pada pasal 184 itu tidak dihadirkan.  Dan kenyataannya adalah, saksi-saksi itu sebagian besar mengatakan bahwa barang-barang itu biak dan tersimpan samapi hari ini. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Darmawan : Kalau Tigakali Armuji Tidak Datang Harus Dipaanggil Paksa

Armuji : Kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan datang tapi kegiatan Dewan sampai bulan Februari, saya tidak bohong Penasehat Huk...

»

Armuji, Mantan Ketua DPRD Surabaya Dipastikan Tak Hadiri Sidang Korupsi Jasmas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="449" data-original-width="640" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1npli8bIAIraUyDxL2UQN1mE_8_zPA-2NXy9hlJrPrumGF0jcm-Vlezwd8pj23x-vgZtSF7Z2Ay-znHRCskonsFdhyOUX2rxpl-QO8EMDQLaEmgTvURyQ7oFYlU9JZWYrauLcB489vCM/s640/DARMAWAN1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Darmawan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">Terdakwa Darmawan : </span></b><span style="font-size: large;">Saya berharap Armuji datang, karena selaku ketua, lebih paham, lebih taulah Jasmas, dia empat periode. Kalau yang bertanggungjawab APBD ia Pemkotlah</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Besok (hari ini), Selasa, 28 Januari 2020, Armuji, selaku Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim dari F-PDIP, yang juga kandidat Wawali (Wakil Wali) Kota Surabaya periode 2020 – 2025 dipastikan tidak akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara Korupsi Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) untuk terdakwa Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019<br /><br />Kepastian tidak hadirnya Politikus PDIP yang sudah 20 tahun sebagai anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini, disampaikan langsung kepada beritakorupsi.co melalui telepon (WhastApp), Senin, 27 Januari 2020. Alasannyapun spektakuler, yaitu sedang di Jakarta hingga tanggal 29 Januri 2020. Dan menurutnya, telah berkirim surat “cinta” ke Kejari Tanjung Perak.<br /><br />“Saya lagi di Jakarta hingga tanggal 29. Saya sudah mengirim surat ke Kejari,” kata Armuji.<br /><br />Sementara menurut salah seorang Tim JPU Kejari Tanjung Perak, Fadil, saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, belum tau apakah ada suratnya atau tidak karena belum membacanya. <br /><br />“Saya kurang tau apakah ada atau nggak, karena saya belum baca dan belum mengetahuinya,” jawab Fadil.<br /><br />Padahal, kehadiran Armuji selaku Ketua Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini sangat ditunggu-tunggu, dan bahkan diharpakan oleh para terdakwa yaitu Darmwan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi yang juga sesama anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbsJck5SPaMsyHqh4HQUMylmg1EprdbBP2eOGv69iwEN-XlwmoQltWqtLeX2dr0fbCP1cGDXs0S_woiq3cbz7-_2Kwl4TgOFGbos98HN53y10RFhX-owArKdrSe3RIpEPK71DWYXcsnqs/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Alasannya, karena Armuji yang sudah 20 tahun sebagai anggota Dewan Kota Surabaya dianggap paham betul tentang program dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari ABPD Kota Surabaya tahun anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 27 miliar yang  merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 dengan menyeret 6 (enam) anggota DPRD Kota Suarabaya periode 2014 – 2019 sebagai terdakwa, serta 1 (satu) pihak swasta selaku penyedia barang, yaitu Agus Setiawan Jong (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara 6.6 tahun beberapa bulan lalu dalam Jillid I) selalu Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS)<br /><br />Seperti yang disampaikan langsung oleh terdakwa Darmawan kepada wartawan di Pengadilan Tipikor pada pekaan lalu. Menurut terdakwa Darmawan, Armuji dianggap paham betul tentaang Jasmas, karena Armuji sudah 20 tahun sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Selain itu, terdakwa mengatakan, bahwa 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 mendapat dana Jasmas. Sementara yang bertanggungjawab mengenai APBD adalah Pemkot, Wali Kota Suarabaya<br /><br />“Paling tidak Dia (Armuji) datang, supaya bisa menjelaskan alurnya Jasmas itu seperti apa. Jadi kewenangan dewan itu dimana?. Dewan tidak punya kewenangan apa-apa. Dewan yang menyampaikan Proposal dari masyarakat, tapi yang punya kewenangan adalah Pemkot karena yang melakukan verifikasi dan pencairan adalah Pemkot” kata terdakwa Darmawan kepada beritakorupsi.co dari ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 21 Januari 2020.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut tentang jumlah anggota DPRD Kota Suarabaya yang mendapat dana Jasmas TA 2016 yang bersumber dari APBD Kota Surabaya, dan yang bertanggungjawab pada APBD. Menurut terdakwa Darmawan, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Surabaya mendapat dana Jasmas, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya untuk masing-masing anggota. Sementara yang bertanggungjawab pada ABPD adalah Pemkot, Wali Kota Surabaya.<br /><br />“Semua dapat, 50 anggota dewan mendapat tapi saya tidak tau berapa jumlahnya untuk masing-masing. Kalau yang bertanggungjawab untuk APBD ya Pemkotlah,” jawab terdakwa Darmawan.<br /><br />Terdakwa Darmawan menambahkan, bahwa kasus Jasmas pernah disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat rapat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) di kediaman Wali Kota setelah kasus Jasmas mulai ramai diperbincangkan di beberapa media<br /><br />“Wali Kota pernah menyampikan ke saya, “Proposal yang dibuat teman-teman (anggota Dewan) itu bermasalah, banyak yang kembar-kembar banyak yang sama. Apa dibuatkan atau seperti apa itu”. Loh Bu, Ya saya jawab “Kalau proposaal-proposal itu mencurigakan, ada yang nggak benar, ada yang dibuatkan atau ada yang buatkan, ada apa diloloskan, ia sudah abaikan itu. Ndak usah dicairkan, ndakk usah direspon”,” ungkap terdakwa Darmwan dengan menirukan perbincagannya dengan Wali Kota Surabaya.<br /><br />“Waktu itu rapat Forpimda di kediaman Wali Kota sekitar jam limaan, ada saya, Bu Ratih. Saya lupa apakah setelah cair, karena penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) Dewan tidak tahu, Dewan tidak pernah dikabari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDUoweh8OJGjDDr_8HGfMLtDp80gHOCrmVg2EMflLFFDizpyXkmwzqeF2K2-v6YKDg78ozH22CZLKZsQoOaURxmg-l72RWo_zJZ-jM3c59VTy5_RVBYDIj3ylmsZLJ8TNDLLP5_8z3kTs/s640/terdakwa....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut terdakwa Darmawan, bahwa perkenalannya dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Kota Surabaya dengan Agus Setiawan Jong saat Agus Setiawan Jong berkunjung ke kantor Dewan dan dipertemukan Elok yang juga sesama anggota Dewan. Selain Agus Setiawan Jong juga Dea Winnie. Karena Dea  Winnie adalah tim suksesnya Elok.<br /><br />“Kita kenal sama Agus Tjong termasuk Dea  Winnie karena dikenalkan Elok. Dea  Winnie itu kan orangnya Elok, tim suksesnya. Dia juga dapat Jasmas tapi tidak cair. Kalau cair, mungkin sama seperti kita,” jelas terdakwa Darmawan.<br /><br />Selain mengharpakan kehadirakan Armuji, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga demikian. Hal ini beberapakali disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, Dr. Sudiman Sidabuke. <br /><br />Alasannya, agar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dapat menjelaskan secara langsung di muka persidangan di hadapan Majelis Hakim terkait Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah<br /><br />“Setidaknya Wali Kota jadi saksilah biar dapat menjelaskan tentang Perwali No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah,” kata Dr. Sudiman Sidabuke beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Armuji, Mantan Ketua DPRD Surabaya Dipastikan Tak Hadiri Sidang Korupsi Jasmas

Terdakwa Darmawan Terdakwa Darmawan : Saya berharap Armuji datang, karena selaku ketua, lebih paham, lebih taulah Jasmas, dia empat p...

»

Rekayasa Kasus Dugaan Korupsi ‘Kambing Etawa’ Rp8.4 M Semakin Jelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="765" data-original-width="1600" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhS7L3Q55ZaPRM1SKR1fSYKzlufzJXVYhPtpzTLvSnfamyFnU6nHthyphenhyphen6gX5tiRCF6yUEn37YsOMjOEPoNicv2hq8ORjfbTbCJFIQQKHgSUfCYc5s_uUNaglJGZlaAOtt2hOkn1dWzrYoI/s640/14.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa) pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781 semakin jelas ada rekayasa sejak awal, karena dana untuk pembelian hewan tersebut tidak masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran (TA) 2017, dan tidak pernah melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bangkalan<br /><br />“Dari keterangan saksi tadi sudah jelas bahwa sejak awal, tidak ada dalam penganggaran,” kata JPU Iqbal yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait akan dihadirkannya Bupati dan mantan Bupati Bangklan sebagai saksi dalam persidangan, JPU Iqbal enggan menjelaskannya. Alasannya, agar wartawan media ini dapat mengikuti persidangan selanjutnya.<br /><br />“Nantilah, kalau dijelasnkan sekarang, nggak ngikuti lagi dong,” ujar JPU Iqbal sambil senyum.<br /><br />Apa yang disampaikan JPU Iqbla, juga terungkap dari keterangan saksi di muka persidangan di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoajo Jawa Timur (Senin, 27 Januari 2020) dihadapan Majelis Hakim yang dihadirkan Tim JPU dari Kejari Bangkalan untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) ) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa) pembelian Kambing Etawa Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781 berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019<br /><br />Sidang yang berlangsung (Senin, 27 Januari 2020) adalah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi, yaitu Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. Keempat saksi ini dihadirkan JPU Iqbal, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dkk ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi mengatakan, bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam penganggaran. “Tidak masuk dalam program” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpuwLCrJIWjKl6_B3hHi0vuEFmObcqKuTgMdZ4RWtr_bckYZwjfIi8BQWX_f9RUa7WrIeLTkicqa-hrcxgvhCX4dKncJDemTvsfPvfHjhHbxaWctMmtm6czk_WmHy1t-hF5EXjbmVgQw/s640/12.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari keterangan saksi ini, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas menyatakan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan, dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I, pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor Kambing Etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang Kambing Etawa sebesar Rp10.000.000.<br /><br />Kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) TA 2017, dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur. Maka atas dasar hal tersebut, setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="500" data-original-width="900" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKz3Vktv1bW-8BlFccs5xvhO09_QUULctQ0n7eE0Il8tUsdP4MYnAacXmrIaMEdcKRt_lKDCmHAQAw7W_hjVq5sHEAQ6S8UQZ1YwdgjlBdSfonc_2Cpsk-hkKR5xn8api8M8N_s0tLLbI/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017, yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalanyang. Hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas, bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, semata-mata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H. Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan<br /><br />Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1Z-eOvqhvVLH1lrfkPLByPXmatpNgyQN9hNQpmmrkaxNlxO8-dmn9NELBJuT1lBVSOscM8i3UAW37hu-QIiH_zoTAtgfoPaUnOYWqNtAdf8t3G7RPXd270CijkpAZ0-Pa2A12OUabQo/s640/Bangkalan+4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; <br /><br />Dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;<br /><br />Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II, dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya, saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rekan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRFBOEOiPpFHqfhFgFSYppEf_5JMVnlu4HJ5UYnZiQkK5tiltYK7kAr5z1ithUWDvHjBfw6mXYA1M5_ehUJKy4TqUfyRHCDMEnkataP8uw7rpPEDCPGEyvIk1QACh7N1N8yXCNa3s_s3M/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Akibatnya, Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dijerat dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Rekayasa Kasus Dugaan Korupsi ‘Kambing Etawa’ Rp8.4 M Semakin Jelas

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Program BUMDes (Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Des...

»