Tiga Pejabat Panwaslu Kab. Magetan Terbukti Korupsi Dana Pilkada Rp309 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhKDBiuu07FVfKvygtEK8SUJitZu4tSp69QZyxu7P0l75hxSGaxwE7ERrgwyJ8VCXCntQJYgPwh7iB4901m7PzUCstz6hIPvKWEpA-0s3l4rUR-6pyoxDiATdvxtTWvilbIZ0kACTzqc/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1222" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhKDBiuu07FVfKvygtEK8SUJitZu4tSp69QZyxu7P0l75hxSGaxwE7ERrgwyJ8VCXCntQJYgPwh7iB4901m7PzUCstz6hIPvKWEpA-0s3l4rUR-6pyoxDiATdvxtTWvilbIZ0kACTzqc/s640/4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Aris Yulistiono, SE (kemeja batik) sedang berkonsultasi dengan PH-nya, Yuiana atas putusan Majelis Hakim</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Ketiga terdakwa divonis pidana penjara antara 1 dan 2 tahun serta dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp100 juta”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tiga pejabat Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Magetan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Magetan tahun 2012 dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013) sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan yang berlangsung, pada Senin, 20 Januari 2020<br /><br />Ketiga terdakwa selaku pejabat Panwaslu Kabuaten Magetan tersebut adalah R. Djoko Siswanto, SH Bin (alm) Sindoe Kandoro selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan dan Aris Yulistiono, SE bin Nurhadi Rohani Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Hariyanto bin Hartoyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (masing-masing dalam berkas terpisah).<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Samhadi dengan dihadiri JPU dari Kejari Magetan serta Tim Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Aris Yulistiono, SE serta terdakwa Hariyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana  hibah untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Magetan dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran (TA) 2012 serta dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013 sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa155 ayat (1) Ke-1 KUHP. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan JPU untuk menghukum terdakwa sesuai perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. <br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada masing-masing terdakwa berbeda. Untuk terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Hariyanto, dihukum pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Sedangkan tuntutan pidana penjara dari JPU adalah masing-masing selama 2 tahun dan 2 bulan. <br /><br />Sementara untuk terdakwa Aris Yulistiono, SE divonis pidana penjara selama 1 tahun. Tuntutan pidana penjara dari JPU adalah selama 1 tahun dan 6 bulan. Selain hukuman pokok (pidana badan), ketiga terdakwa juga dihukum untuk membayar kerugian negara yang masing-masing sebesar Rp100 juta lebih.<br /><br />Namun Majelis Hakim menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa Aris Yulistiono, SE, ada kelebihan sebesar 2 juta rupiah, haruslah dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan untuk terdakwa R. Djoko Siswanto, SH dan terdakwa Hariyanto, apabila tidak membayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Kalau tida mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.<br /><br />“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Yulistiono, SE berupa pidana penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Rochmad. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Aris Yulistiono, SE melalui Penasehat Hukumnya, Yuliana dkk maupun JPU Kejari Magetan sama-sama megatakan pikir-pikir<br /><br />“Masih ada waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir. Dari ketiga terdakwa, hanya Arisyang sudah mengembalikan kerugian negara dan ada kelebihan, akan kita kembalikan,” kata Agus Zaeni selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan seusai persidangan.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1280" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6bACGvISSHCmUOfNca0TPmynhFcRIWGxnLIODLLVZ3WKTFYBsTByXfaqb0iV8WZai9XcCWmV9n293cFyhUOpovQLEC9f2ke_kYPR_5mAIa1DnC-SjdUYBlBcafLssgJfvAZrG-4XxUMQ/s640/2.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU dalam surat dakwaan maupun tuntutannya mengatakan, bahwa terdakwa R. Djoko Siswanto, SH Bin (alm) Sindoe Kandoro selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jatim Nomor : 03/SK/Bawaslu-Prov/Jtm/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Magetan dan Berita Acara Pemilihan Ketua Panwaslu Kab. Magetan tertanggal 24 Oktober 2012 bersama-sama dengan Aris Yulistiono, SE bin Nurhadi Rohani Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Hariyanto bin Hartoyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2012 dan 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2013 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Magetan, Kelurahan Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Dimana terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Magetan menerima dana hibah yang berasal dari Hibah APBD Kab Magetan Tahun 2012 dan 2013 dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wikil Bupati dan hibah untuk Pemilu Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Jawa Timur yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Pada tanggal 18 Desemba 2012, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Magetan dengat terdakwa R. Djoko Siswanto selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor : 910/03/403.013/ 2012 dan Nomor O3/PRJ/ Panwaslu-Kab//MGT/XII/2012. <br /><br />Pada tanggal 21 Desember 2012, Kepala Bakesbangpolinmas Magetan bersurat kepada Ketua Panwaslu Magetan mengenai  pemberitahuan penerimaan hibah sebesar Rp1.200.000.000 (satu mihar dua ratus juta rupiah),  dan pada tanggal yang sama Ketua Panwaslu Kab. Magetan mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslu Magetan sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). <br /><br />Pada tanggal 26 Desember 2012, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06336/LS/2012 sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Panwaslu Kab. Magetan di Bank Jatim Nomor rekening 0302689300, dan pada tanggal 27 Desember 2012 dana telah masuk ke dalam rekening Panwaslu Kab. Magetan. <br /><br />Pada tanggal 28 Pebruari 2013, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Magetan dengan terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor : 910/06/403013/2013 dan nomor : 04/PRJ/Panwaslu-Kab/MGT/II/2013. <br /><br />Pada tanggal 06 Maret 2013, Kepala Bakesbangpolinmas Magetan bersurat kepada Ketua Panwaslu Magetan mengenai pemberitahuan penerimaan hibah sebesar Rp1.701.132.000 (satu miliar tujuh ratus satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk putaran I dan sebesar Rp98.867.600 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk putaran II <br /><br />Pada tanggal 11 Maret 2013, Ketua Panwaslu Kab. Magetan mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslu Magetan sebesar Rp1.701.132.000 untuk putaran I dan sebesar Rp98.867.600 untuk putaran II. Pada tanggal 22 Maret 2013, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 00414/ LS/2013 sebesar Rp1.701.132.000 yang ditransfer melalui rekening Panwaslu Kab. Magetan di Bank Jatim nomor rekening 0302689300 dan pada hari yang sama, dana tersebut telah masuk ke rekening Panwaslu Kab. Magetan. <br /><br />Tahun 2013, Panwaslu Kab. Magetan melalui Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menerima Dana Hibah APBD Provinsi Jatim sebesar Rp3.409.232.000 (tiga miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan mutasi rekening giro Panwaslu Kab. Magetan nomor rekening 0302689300 di Bank Jatim sebesar Rp3.352.782.000, dan penerimaan tunai sebesar Rp54.450.000. <br /><br />Sehingga total dana hibah yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Magetan pada pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Magetan dan Pemilu Kepala Daerah Gubemur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp6.310.364.400 (Enam miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiylN0fUODZuQdvF9YgxgYj5Caydjs4zPCiFtvbxsvMyg0sqsVeq_4a5Bx7uzjy3n225NPas7FinMFNjz9PleK4xzj0WsL8F_B-ZwL3xaTGvsgzDu4wWUkeqitGL3CATtkPFtpLIVoCyNU/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1279" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiylN0fUODZuQdvF9YgxgYj5Caydjs4zPCiFtvbxsvMyg0sqsVeq_4a5Bx7uzjy3n225NPas7FinMFNjz9PleK4xzj0WsL8F_B-ZwL3xaTGvsgzDu4wWUkeqitGL3CATtkPFtpLIVoCyNU/s640/1.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;">Sejak ditetapkannya terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab Magetan sejak 24 Oktober 2012 sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilihan Gubernur Jawa Timur pada September 2013, telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah Pemilihan Bupati /Wakil Bupati Kab Magetan yang bersumber dari dana APBD kab Magetan TA 2012 dan TA 2013 serta dana hibah pemilihan Gubernur wakil Gubernur Jatim dari APBD Provinsi Jatim TA 2013 yang dilakukan oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH bersama-sama dengan Aris Yulistiono, SE dan Hariyanto yakni pada kegiatan : <br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) untuk pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan roda 4 (empat), terdakwa R. Djoko Siswanto, SH datang untuk melakukan survei ke CV Mitha Group terkait sewa 3 (tiga) unit kendaraan roda 4, namun ternyata CV Mitha Group hanya memiliki 1 (satu) unit, sehingga terdakwa R. Djoko Siswanto, SH kemudian mencari sisa 2 (dua) unit yang akhirnya didapatkan dari saksi Sulisbiyanto.<br /><br />Kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian sewa antara terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan dengan saksi Romy Ardhian Arifianto selaku Direktur CV Mitha Group, dan setiap bulan dibuatkan SPJ seolah-olah semua mobil disewa dari CV Mitha Group. Sedangkan pada kenyataannya, 2 (dua) unit adalah milik saksi Sulistiyanto. Berdasarkan Perjanjian sewa tersebut, dilakukan pembayaran melalui kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta saksi Romy Ardhian Arifianto selaku Direktur CV Mitha Group. <br /><br />Pada bulan Maret dan April 2013, tidak ada sewa mobil dalam pentahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun dibuatkan SPJ sebesar Rp660.000 X  2 = Rp1.240.000b(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terjadi duplikasi selama 2 (dua) bulan tersebut. <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013), untuk pergunakan sebagai doperasional Panwaslu kecamatan sekabupaten Magetan, dan Panwaslu Kab. Magetan dalam kegiatan sewa kendaraan roda 2 tersebut bekerja sama dengan CV Makmur Motor, sehingga dilaksanakan perjanjian kerja sama sewa kendaraan operasional roda 2 nomor : 02/ PR/ Panwaslu-Mgt/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan dengan saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor dengan rincian, sewa roda 2 sebanyak 54 unit terdiri dari 34 unit merk Honda, 12 unit merk Yamaha dan 8 unit merk Suzuki dengan nilai sewa sebesar Rp391.500 /unit / bulan selama 7 bulan. <br /><br />Pembayaran sewa dilakukan melalui kwitansi yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu serta saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor. Namun dalam kenyataannya, CV Makmur Motor hanya dipinjam bendera saja karena sepada motor yang disewakan bukanlah milik saksi Sarimun Nuryanto namun milik anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sepeda motornya dibuat seolah-olah sewa dari CV Makmur Motor dan diperintahkan mengumpulkan foto sepeda motor dan STNK untuk keperluan kelengkapan SPJ. <br /><br />Saksi Sarimun Nuryanto selaku Direktur CV Makmur Motor tidak pernah menerima uang sewa sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) per bulan dari Panwaslu Kab. Magetan melainkan hanya menerima Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total yang diterima saksi Sarimun Nuryanto adalah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang sewa yang diterima Panwascam tidak sesuai anggaran / ada potongan bahkan bulan Juli tidak diberikan. <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan 2013 serta Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Panwaslu Kab. Magetan melakukan kerja sama dengan saksi Sigit Priyono Jatmiko selaku Direktur CV Agee Vitama. Pada tahap pemilihan Bupati / Wakil Bupati, dilakukan sewa komputer oleh Panwaslu Kab. Magetan sesuai perjanjian kontrak selama 8 bulan sejak Nopember 2012 s/ d Juni 2013. Namun yang terealisasi hanya 7 bulan saja sejak Desember 2012 s/d Juni 2013, sehingga bulan Nopember 2012 tidak terealisasi. <br /><br />Tahap pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur,  Panwaskab mengadakan pengadaan sewa komputer sejak Februari s/d September 2013 Sesuai surat perjanjian tiap bulannya sewa komputer adalah Rp900.000 X 8 bulan = Rp7.200.000. Faktanya yang diterima adalah Rp6.872.000 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp328.000 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) <br /><br />Tahap pemilihan Gubernur Jatim 2013, untuk pengadaan sewa komputer bagi Panwascam sebanyak 18 Kecamatan sesuai perjanjian kontrak kerja berlangsung sejak Maret s/d September 2013 namun yang terealiasi hanya pada bulan Juli s/d September 2013 saja, sehingga bulan Maret, April, Mei dan Juni tidak terealisasi namun di SPJ kan. <br /><br />4. Belanja ATK dan Notebook dari Toko INA (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : untuk kegiatan operasional Panwaslu Kab. Magetan serta pengadaan note book / materi, dilakukan di toko INA fotocopy dengan pembayaran belanja ATK dan notebook melalui kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Ketua Panwaslu Kab. Magetan, Hariyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Aris Yulistiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan saksi Wahyudi selaku pemilik toko INA fotocopy. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SCyplYXfPRhNmw9yRixx2dLVx_X3LnClMa8K9iJXUFoH5eTxtxnzdc3u_oK88UyxosVHki-IpOHdbKeCylTDQ2rFnHsKzcoh3cjStb0RkLEqOLhwvwx4dyUa0_cV-3xuyHMG-SFkWiA/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1280" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-SCyplYXfPRhNmw9yRixx2dLVx_X3LnClMa8K9iJXUFoH5eTxtxnzdc3u_oK88UyxosVHki-IpOHdbKeCylTDQ2rFnHsKzcoh3cjStb0RkLEqOLhwvwx4dyUa0_cV-3xuyHMG-SFkWiA/s640/2.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Namun dari SPJ yang dibuat untuk kegiatan tersebut, dari total pengeluaran sebesar Rp29.147.000 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saksi Wahyudi  hanya menerima uang untuk fotocopy dan ATK sebesar Rp359.400 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). <br /><br />5. Pembelian ATK dan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera dari Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa rekapitulasi sesuai dokumen dalam pentahapan pemilihan Bupati / wakil Bupati magetan maupun dalam pentahapan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jatim, dari hasil rekap catatan pembelian ATK dan notebook oleh terdakwa R. Djoko Siswanto, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang yang diterima oleh saksi Bbudi Yuliyanto selaku pemilik CV Mitra Utama Sejahtera dari Panwaslu Kab. Magetan sebesar Rp 84.768.490 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), namun faktanya, saksi Bbudi Yuliyanto hanya menerima uang dari Panwaslu Kab. Magetan untuk pengadaan foto copy dan ATK sebesar Rp 43.001.392 (empat puluh tiga juta seribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga uang yang tidak di terima dari Panwaskab Magetan untuk pemebelian ATK dan pengadaan foto copy yakni Rp41767098 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh delapan rupiah). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi sesuai dokumen dalam pentahapan pemilihan Bupati / Wakil Bupati Magetan maupun dalam pentahapan pemilihan Gubernur / wakil Gubernur Jatim uang yang di terima dari Panwaslu Kab. Magetan sebesar Rp 15.974.760 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun kenyataannya saksi Ridho Basuki selaku pemilik Usaha Mandiri Kid Kom hanya menerima uang dari Panwaskab Magetan untuk pengadaan foto copy dan ATK sebesar Rp4.215.000 ( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga uang yang tidak diterima dari Panwaslu Kab. Magetan untuk pemebelian ATK dan pengadaan foto copy yakni sebesar Rp11.759.760 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8 - 9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Bahwa faktanya kegiatan tersebut hanya berlangsung dua jam saja, yaitu pada tanggal 8 September 2013, karena pada tanggal yang sama ada kegiatan raker panwascam di Villa Merah Sarangan waktunya juga sama tanggal 8 - 9 September 2013. Namun dalam pembuatan SPJ, pengeluaran dana untuk kegiatan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tersebut sebesar Rp32.450.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), padahal item pengeluaran di dalamnya tidak terelisasi seperti makan peserta, ATK dan uang saku. <br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se-Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Sesuai bukti SPJ, seolah-olah telah terjadi pelaksanaan raker dengan PPL se Kabupaten Magetan tertanggal 28 Agustus 2013, namun faktanya setelah diklarifikasi dengan beberapa pihak, ternyata pelaksanaan tersebut tidak terlaksana karena pada tanggal 28 Agustus 2013 merupakan masa tenang dan seluruh PPL ada di desa masing-masing sehingga pelaksanaan rapat tersebut tidak mungkin dilaksanakan. <br /><br />Meskipun kegiatan tidak terlaksana, namun terhadap kegiatan tersebut tetap dibuatkan SPJ  pembayaran Hotel Merah Sarangan sebesar Rp12.690.000 (Dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran ATK dan notebook sebesar Rp4.935.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Namun saksi Mawar Mistiani selaku pengelola Hotel Merah Sarangan menyatakan pernah menandatangani surat pembatalan kegiatan, sehingga dana kegiatan tersebut tidak dicairkan dan pihak Hotel Merah Sarangan tidak pernah menerima uang tersebut. Sedangkan toko INA Fotocopy tidak pernah menerima uang pengadaan ATK dan notebook kegiatan tanggal 28 Agustus 2013 di Hotel Merah Sarangan. <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya inspeksi merupakan biaya perjalanan dinas Komisioner Panwaslu, Sekretaris dan Bendahara Panwaslu ke Panwascam di wilayah Kab. Magetan yang mana dalam kegiatan ini terdapat SPJ berupa transport local inspeksi ke kecamatan yang dilakukan oleh seluruh komisioner ( ketua dan dan anggota) serta sekretaris dan bendahara Panwaslu dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp39.600.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 32 perjalanan ke kecamatan. Namun pada kenyataannya, kegiatan tersebut adalah tidak benar karena Panwaslu Kab. Magetan tidak pernah melaksanakan inspeksi bersama seluruh komisioner di kecamatan. <br /><br />10. Perjalanan dinas luar Daerah (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya perjalanan ke luar daerah merupakan biaya yang dikeluarkan kepada Ketua, Anggota Panwaslu, Sekretaris, Bendahara dn staf Panwaslu Kab. Magetan karena melaksanakan tugas perjalanan dinas ke luar daerah yang terdiri dari uang harian (saku) dan transport. <br /><br />Bahwa dari SP] kegiatan ini, terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 54.350.000,( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya, pelaksanaan perjalanan dinas selalu menggunakan kendaraan dinas Panwaslu Kab. Magetan. Sedangkan seharusnya kegiatan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transport tidak boleh dianggarkan lagi. <br /><br />11. Duplikasi Kegiatan (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Dari hasil rekapitulasi kegiatan ternyata pelaksanaan perjalanan dinas luar kota ataupun pelaksanaan rapat pleno serta pelaksanaan Bimtek, yang mana waktu kegiatan bersamaan namun tempat kegiatan berlainan yang mana keduanya di SP] kan sehingga berimbas duplikasi pengeluaran anggaran. <br /><br />Bahwa pada dokumen-dokumen SPI untuk kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2013 maupun kegiatan pemilihan Gubemur/wakil Gubernur Jatim 2013, yaitu pada bukti pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama ARIS YULISTIONO dan HARIYANTO Bin HARTOYO seolah-oleh sudah sesuai dengan ketentuan, namun faktanya dana hibah yang dikelola Panwaslu Kabupaten Magetan di dalam SP] tersebut tidak sesuai realisasi di lapangan,yaitu : <br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta tupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ( belum dipotong pajak). <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp147.987.000,namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp105.606.000,sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp42.381.000 (belum di potong pajak). <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp77.500.000,  namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp38.272.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp39.228.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (belum di potong pajak). <br /> </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDwkgsRpM4Cn928cyMHcOt0b5Js9DnTioZRL8J8i2_xY3lHMfJcwK-Oq6iXpEX9eP7ViwjkZYwg0APImRVC8rxRULC70banbPeRc1Jr3Q-yZglk1vN6RGPaHX3qN2pp9UKcKQ7sNEmR-4/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1267" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDwkgsRpM4Cn928cyMHcOt0b5Js9DnTioZRL8J8i2_xY3lHMfJcwK-Oq6iXpEX9eP7ViwjkZYwg0APImRVC8rxRULC70banbPeRc1Jr3Q-yZglk1vN6RGPaHX3qN2pp9UKcKQ7sNEmR-4/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">4. Belanja ATK dan Notebook (Toko INA) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 29147000 ( dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 359.400 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 28.787.600,(Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ( belum di potong pajak).<br /><br />5. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8-9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raket di gedung PPI tertanggal 8 dan 9 September 2013 <br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak)<br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raker dengan PPL tertanggal 28 Agustus 2013 telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 17.625.000 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit seluruhnya tidak terealisasi sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 17.625.000 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ( belum di potong pajak). <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan transport lokal inspeksi ke Kecamatan telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 39.600.000,(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan <br /><br />10. Perjalanan dinas luar Daerah (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Biaya perjalanan ke luar daerah merupakan biaya yang dikeluarkan kepada Ketua, Anggota Panwaslu, Sekretaris, Bendahara dn staf Panwaslu Kab. Magetan karena melaksanakan tugas perjalanan dinas ke luar daerah yang terdiri dari uang harian (saku) dan transport. <br /><br />Bahwa dari SPJ kegiatan ini, terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 54.350.000,( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya, pelaksanaan perjalanan dinas selalu menggunakan kendaraan dinas Panwaslu Kab. Magetan. Sedangkan seharusnya kegiatan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transport tidak boleh dianggarkan lagi. <br /><br />11. Duplikasi Kegiatan (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Dari hasil rekapitulasi kegiatan ternyata pelaksanaan perjalanan dinas luar kota ataupun pelaksanaan rapat pleno serta pelaksanaan Bimtek, yang mana waktu kegiatan bersamaan namun tempat kegiatan berlainan yang mana keduanya di SPJ kan sehingga berimbas duplikasi pengeluaran anggaran. <br /><br />Bahwa pada dokumen-dokumen SPI untuk kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2013 maupun kegiatan pemilihan Gubemur/wakil Gubernur Jatim 2013, yaitu pada bukti pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama ARIS YULISTIONO dan HARIYANTO Bin HARTOYO seolah-oleh sudah sesuai dengan ketentuan, namun faktanya dana hibah yang dikelola Panwaslu Kabupaten Magetan di dalam SP] tersebut tidak sesuai realisasi di lapangan,yaitu :<br /><br />1. Sewa Roda Empat/ Mobil (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta tupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,00,(tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 30.000.000,( tiga puluh juta rupiah) ( belum dipotong pajak). <br /><br />2. Sewa Roda Dua/Sepeda Motor (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 147.987.000,namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 105.606.000,sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 42.381.000,(belum di potong pajak). <br /><br />3. Sewa komputer dan printer (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 20122013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.500.000,-, namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 38.272.000,(tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp. 39.228.000,(tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />4. Belanja ATK dan Notebook (Toko INA) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012, 2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 29147000;( dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 359.400,(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 28.787.600,(Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ( belum di potong pajak).  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTXhAXGbbBD6gCDbQfGP3ijCqVqz9OggoAXlXymT5JnasDNv-gzCEnk1-Jmg2a7eDUZbQ0xpfGPxNm6USV3JzpzJdiBBRypF5YiAg5Q9XcLASNEr8-oLl1ZfBO3EHuYoLLRWt7bHyfSU/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="1195" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTXhAXGbbBD6gCDbQfGP3ijCqVqz9OggoAXlXymT5JnasDNv-gzCEnk1-Jmg2a7eDUZbQ0xpfGPxNm6USV3JzpzJdiBBRypF5YiAg5Q9XcLASNEr8-oLl1ZfBO3EHuYoLLRWt7bHyfSU/s640/3.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">5. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />6. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />7. Pelaksanaan Raker Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan di gedung PPI tanggal 8-9 September 2013 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raket di gedung PPI tertanggal 8 dan 9 September 2013 dijelaskan<br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak); <br /><br />8. Pelaksanaan Raker dengan PPL se Kab Magetan tertanggal 28 Agustus 2018 (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan raker dengan PPL tertanggal 28 Agustus 2013 telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 17.625.000,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah di lakukan audit seluruhnya tidak terealisasi sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 17.625.000,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ( belum di potong pajak). <br /><br />9. Biaya Inspeksi Panwaslu dan Sekretariat ke Kecamatan (Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam laporan Pertanggungjawaban, pelaksanaan transport lokal inspeksi ke Kecamatan telah terealisasi dan terbayarkan serta di pertanggung jawabkan sebesar Rp 39.600.000,(tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan <br /><br />10. Pembelian ATK clan Notebook (CV Mitra Utama Sejahtera) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012,2013 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di CV Mitra Utama Sejahtera telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 84.768.490,(Delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp. 43.001.392,sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 41.767.098,(empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />11. Pembelian ATK dan notebook (Usaha Mandiri Kid Kom) (Dana Hibah APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012 dan Hibah APBD Propinsi Jawa Timur 2013) : Di dalam Laporan Pertanggungjawaban, pengadaan ATK di toko usaha Mandiri Kid Kom telah terealisasi dan terbayarkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 15.974.760,(lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun setelah di lakukan audit hanya terealisasi sebesar Rp 4.215.000,( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga ada selisih dan menjadi PKKN sebesar Rp. 11.759.760,( sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (belum di potong pajak). <br /><br />Atas fakta tersebut yang tidak terealisasi dan menjadi potensi kerugian Keuangan Negara menurut ahli adalah sebesar Rp. 25950000,( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ( belum di potong pajak)<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa R. DJOKO SISWANTO, SH bersama-sama dengan ARIS YULISTIONO, SE. dan HARIYANTO Bin HARTOYO mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: Nomor SR 39/ PW13/ 5/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 disebutkan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya kurang lebih sebesar Rp309.484.237,39 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen)<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa155 ayat (1) Ke-1 KUHP. (jen) </span></div>

News Tipikor Tiga Pejabat Panwaslu Kab. Magetan Terbukti Korupsi Dana Pilkada Rp309 Juta

Terdakwa Aris Yulistiono, SE (kemeja batik) sedang berkonsultasi dengan PH-nya, Yuiana atas putusan Majelis Hakim “Ketiga terdakwa divo...

»

Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Divonis 5.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="480" data-original-width="775" height="393" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhin-ytdOXZRl4jM_nbDU8dDJ14YT2SFPQx0so3dTsyRLGZZoKqHlhpPjWzlGMVwikI_koeTvn91iduaL4WnkHlC8NUWcqbGWyAM0FOY8GReQ6tO5BJNXug5-1q6l7tWnYhx15PFQEB3nE/s640/2020-01-10+Terdakwa+Korupsi+SIMDA+Rp367+Juta+Dituntut+6+Thn+Penjara.png" width="640" /> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kamis, 9 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi mark up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar Rp 367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i termuat dalam surat putusan Nomor 108/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Sanghadi dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartiko. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Agustian Siagian, Regen Pohan, Yudita, Nazib dan Ugi Sugiharto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Rudi Hartono diseret ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatnnya melaakukan mark-up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuataan terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mark-up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Majelis Hakimpun sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri agar terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat serta menolak pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Mengadili ; Satu (1). Menyatakan terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junckto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dua (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i berupa pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah (Rp367.825.860) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut dkk dari Kejari Kabupaten Kediri sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTL-BKiR78Z96EXa_JWsvt4wfFBgvFmt8tUgRIYKALYtBygYJq0tmJwHFUOGkv1d6sWnn1J1wAyHtkB9gv4zexBmoxelEd9zX91mlUVfX9NviFksh5jg1ovoKnrXixQzOLNOLC4fIsXa4/s1600/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTL-BKiR78Z96EXa_JWsvt4wfFBgvFmt8tUgRIYKALYtBygYJq0tmJwHFUOGkv1d6sWnn1J1wAyHtkB9gv4zexBmoxelEd9zX91mlUVfX9NviFksh5jg1ovoKnrXixQzOLNOLC4fIsXa4/s640/1...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2018, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, telah menerima Anggaran (DIPA) dari APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.183.387.650 (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi untuk:<br /> <br /> 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.162.254.100 (empat milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah),: 2 Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.00,(lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menerima anggaran Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.<br />  (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu : 1. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM),: 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM),: 3. Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES),: 4.  Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat.<br /> <br /> Karena belum tersedianya uang anggaran atau belum dicairkannya, dan untuk memperlancar jalannya kegiatan, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada awal bulan Februari 2018, telah menerima Uang Persediaan (UP) sebesar Rp403.309.00 (empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat, bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasai Masyarakt (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) dan bidang Pembedayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  (SOSBUD, SDA dan TTG).<br /> <br /> Bahwa untuk belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550 (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diperuntukan untuk ; Bahwa kegiatan-kegiatan pada Bidang PKPPM, Bidang PUEM), Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), Bidang “ Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat  Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat telah terealisasi, dimana dalam pelaksanaannya ada yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan ada yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.<br /> <br /> Bahwa dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, telah memasukkan I mengentry data berupa kegiatan bidang - bidang dan sekretariat kedalam  aplikasi SIMDA dengan password Kab. Kediri dengan user name SIMDA 2018;<br /> <br /> Bahwa dalam aplikasi SIMDA, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i  memasukkan/mengentry kegiatan yang sama/digandakan (double entry) dengan cara kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang yang sudah dilengkapi dengan pertanggunjawaban atas kegiatan tersebut yang kembali di entry/dimasukkan ke aplikasi SIMDA, dengan nomor yang berbeda tetapi jumlah uang yang sama kegiatan fiktif/entry fiktif, yakni kegiatan yang tidak dilaksankan oleh bidang akan tetapi di entry/dimasukkan kedalam aplikasi SIMDA dengan memberi nomor baru atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh bidang, dan tidak ada laporan pertanggungiawabannya.<br /> <br /> Dan terdakwa juga melakukan mark Up atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan, akan tetapi untuk jumlah / nilai atas kegiatan tersebut ditambah jumlahnya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM). Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) <br /> <br /> Dengan dilakukannya penggandaan kegiatan/dodble entry, entry fiktif dan mark up atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan BantuannPembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), sehingga terdapat selisih pencairan antara pada aplikasi SIMDA dan pada pencairan bidang sesuai dengan SPJ yakni sebagai berikut :<br /> <br /> Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Seksi Ketahanan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinana TA. 2018. Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp238.796.910.00 (Rp835.172.224 - Rp596.375.314 = Rp238.796.910.00) Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), seksi usaha ekonnomi masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih sebesar Rp45.609.450 (Rp115.978.100 – Rp70.368.650 = Rp45.609.450)<br /> <br /> Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), terdapat selisih pencairan dana yang dilalukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp159.796.554 + Rp76.377.054= Rp83.419.500. Sehingga total untuk selisih antara pencairan pada aplikasi SIMDA dan pencairan pada bidang yakni sebesar Rp367.825.860<br /> <br /> Bahwa ketika sudah ada Kasubag Keuangan terdakwa hanya menyampaikan jika akan mengajukan pencairan dana akan tetapi Kasubag Keuangan tidak melakukan verifikasi atas SPM maupun data pendukung yang diajukan dan Kasubag Keuangan tidak membubuhkan parafnya, karena terdakwa dalam pengajuan pencairan sudah biasa dilakukan tanpa ada paraf dari Kasubag Keuangan atau dalam hal ini terdakwa selalu melewati kewenangan dari Kasubag Keuangan, dan menganggap apa yang dilakukan dalam pengajuan pencairan anggaran selalu benar. Dan ketika di tanyakan oleh Pengguna Anggaran, terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukan sudah benar dan tidak ada yang salah.<br /> <br /> Bahwa ketika anggaran pencairan sudah turun/cair maka terdakwa membagikan uang anggaran kepada bidangb-idang, dan sekretariat melalui bendahara pengeluaran pembantu yang sebelumnya mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ada sebahagian dana yang disisihkan oleh terdakwa atau terdakwa tidak memberikan secara utuh/penuh permintaan bidang-bidang dan sekretariat dengan alasan, jika ada bidang lain yang membutuhkan dana tersebut.<br /> <br /> Sehingga bidang dan sekretariat yang sudah mengajukan permintaan pembayaran harus menunggu pencairan berikutnya/pencairan selanjutnya atau dimana dalam 1 (satu) kali pencairan dalam periode tahun anggaran 2018, terdakwa secara melawan hukum menyisihkan sebahagian uang anggaran secara bertahap dengan total sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1M5jYUxYdYhDNIH9jxym8WHOw1xsNs6zmiv4TRI1vSf5rGIVuKrEzLMIzKn2Yiij2Z_VoiE7zAZX4n63jSQkOoM02qKp16VpnA2qUBq-nlXYvlUV6yJU4VKWRJ5yPRUAnvagYd66wzE/s640/2..jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa dalam tahun anggaran 2018, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa telah menyisihkan sebahagian uang anggaran yang seharusnya dipergtmakan untuk kegiatan pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) yakni sebesar Rp. 367.825.860.00,(tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga bidang = bidang yang melaksanakan kegiatan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :<br /> <br /> Melakukan penggandaan/double entry kegiatan pada aplikasi SIMDA yang telah dilakukan sebelumnya oleh bidang bidang berupa kegiatan perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan, dan peralatan kegiatan dsb, sehingga dari kegiatan penggandaan/double entry terdakwa dapat menyisihkan uang sebesar Rp. 88.532.000.00,(delapan puluh delapan juta lirna ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melakukan entry fiktif penggunaan dana/transaksi pengeluaran pada aplikasi SIMDA tanpa  kegiatan dan surat pertanggung jawaban (aktif) berupa kegiatan biaya perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan dsb, sehingga atas entry fiktif tersebut terdakwa dapat menyisihkan uang  sebesar Rp269.141.360<br /> <br /> Bahwa selama tahun anggaran 2018, terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan  anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri   telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Republik lndonesia Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan penyisihan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap telah diperunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /> <br /> Berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri atas Dugaan Penyimpangan penggunaan atau Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019, atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, yang merupakan uang Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa MOH. RUDI HARTONO Bin (Alm) RUBA'I yakni sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Divonis 5.6 Thn Penjara

  BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 9 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selam...

»

Kabid Dispora Kab. Pasuruan Korupsi Rp69 Juta dan Dituntut 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgekWfw4joHBXmItgDJJHXtuPZDRcKZuQ9LniRlxko5FodYKWUKEeiQXTzaHE_Ruie27yBRGDkRXvOxoQ12oRa7Y_9zQ3rfLpd4mUH3hyphenhyphengWpH9r47ilS-ALGDxw35kjxEVSkYPg6s3bGB8/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="851" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgekWfw4joHBXmItgDJJHXtuPZDRcKZuQ9LniRlxko5FodYKWUKEeiQXTzaHE_Ruie27yBRGDkRXvOxoQ12oRa7Y_9zQ3rfLpd4mUH3hyphenhyphengWpH9r47ilS-ALGDxw35kjxEVSkYPg6s3bGB8/s640/e.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil,  membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara  terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Trian dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdullah Idri dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta dan bukti dalam persidangan hanya sebesar Rp69 juta, ini menurut JPU. Sekalipun Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan  Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen). Namun total tuntutan pidana pokok (badan), pidana denda dan pidana membayar uang pengganti  terhadap terdakwa ini selama 10 tahun dan 9 bulan penjara.<br /> <br /> Anehnyaa, dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab dalam suat dakwaan JPU juga mengatakan, bahwa Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran Dispora Kab. Pasuruan pada Tahun 2017, juga melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari setiap anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawbkan sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah).<br /> <br /> Anehnya lag adalah, bahwa pemotongan dana sebesar 10 persen itu tidak dijelaskan secara jelas, apakah atas inisiatif Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran atau atas perintah terdakwa selaku PPK (Pejabata Pembuat Komitmen) sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau juga atas  perintah Abdul Munif AR selaku Kepala Dispora sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menadatangani SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar)?.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, apakah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp918.827.239,60 hanya tanggung jawab terdakwa, atau ada pihak lain ?<br /> <br /> Pertanyaannya kemudian adalah, kemana sisa kerugian negara yang masih tetap sebesar Rp918 juta, dan siapa lagi yang harus bertanggungjawab? Adakah tersangka baru yang akan terseret dalam kasus ini?. Seriuskah penyidik Kejari Bangil untuk mengusutnya hingga terungkap pelaku lainnya ?. <br /> <br /> Menanggapi pertanyaan ini, JPT Trian mengatakan, belum dapat dijelaskan karena masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, masih menunggu putusan dari Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kita tunggu putusannya dulu. Yang terbukti di persidangan hanya sebesar enam puluh sembilan juta itu, an tidak ada pengembalian dan pengakuan,” kata JPU Trian kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /> <br /> Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati justru merasa heran atas lamanya tuntutan JPU terhadap terdakwa. Dan yang mengherankan bagi Tim Penasehat Hukum terdakwa ini adalah jumlah kerugian negara sebsar Rp918.827.239,60 dalam surat dakwaan JPU yang begitu berbeda jauh menjadi Rp69 juta di surat tuntutan<br /> <br /> “Tuntuntan Jaksa, Tujuh tahun. Tapi kerugian negara hanya enam puluh sembilan juta,” kata Elisa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOh2atImP6heKthE4PM_Msr_aMyamcC5ZSZMlMjBr0UdaQ2zAZW9wTx4cUtc6xDdcYhp0bb1LEXjz9S7jtiIVoWBY5qnI3whNh_N8D_zMs0rceK88dcnYd9xs34py0bvZfHn4zd_qoCSY/s1600/Terdakwa+Lilik+Wijayati+Budi+Utami+dikawal+Jaksa+Kejari+Bangil+Keluar+dari+Ruang+Sidang+%2528Foto+Jen%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOh2atImP6heKthE4PM_Msr_aMyamcC5ZSZMlMjBr0UdaQ2zAZW9wTx4cUtc6xDdcYhp0bb1LEXjz9S7jtiIVoWBY5qnI3whNh_N8D_zMs0rceK88dcnYd9xs34py0bvZfHn4zd_qoCSY/s640/Terdakwa+Lilik+Wijayati+Budi+Utami+dikawal+Jaksa+Kejari+Bangil+Keluar+dari+Ruang+Sidang+%2528Foto+Jen%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan mendapatkan Anggaran Operasional Pelaksanaan kegiatan pada bidang Olahraga yang bersumber dari APBD  Kabupaten Pasuruan sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).<br /> <br /> Bahwa anggaran tersebut dalam pelaksanaannya dibagi untuk beberapa program kegiatan diataranya ; 1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp516.050.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),; <br /> 2. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat dengan anggaran sebesar Rp55.181.500 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah),; <br /> <br /> 3. Peningkatan Jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan Teknisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp209.265.000 (Dua Ratus Sembilan J uta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp248.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),; 5. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp562.665.000 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus  <br /> Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp923.528.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),; 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp5.574.910.683 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),; <br /> <br /> 8. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, dibentuk pejabat pengelola keuangan yang masing-masing memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Jabatan dan kewenangannya, diantarannya Pengguna Anggaran (PA) : Abdul Munif AR,; Kuasa Pengguna  nggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Kepala Bidang : Lilik Wijayati Budi Utami,; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subroto, Wiwik Sri Wilijeng,; Pejabat Pengadaan : Hendroe Boedi Soelistijo; Ketua PPHP : Khairul Umam<br /> <br /> Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/58/HK/424.014/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) H. Abdul Munif AR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lilik Wijayati Budi Utami, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Nanang Suhita Sutrisno<br /> <br /> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Nomor 950/001.6/KEP/424.087/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan TA. 2017, ditunjuk Subroto dan Wiwik Sri Wilijeng selaku PPTK untuk kegiatan Bidang Olahraga;<br /> <br /> Dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sistem pencairan dana dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan sistem pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) yang dicairkan secara bertahap sesuai permintaan, sedangkan untuk beban pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) menggunakan sistem pencairan Langsung (LS) ;<br /> <br /> Pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Pencairan Ganti Uang (GU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana melalui Bendahara; Kemudian Bendahara memverifikasi kesesuaian ketersediaan dana dengan kegiatan di DPA dengan dasar Surat Penyediaan Dana; Setelah diverifikasi, langsung dibuatkan Cek yang di tandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas; Kemudian Bendahara mengambil uang di Bank dengan Cek sesuai dengan yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD;<br /> <br /> Setelah kegiatan dilakukan, PPTK menyusun SPJ kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kasubbag Keuangan untuk di Verifikasi kesesuaian rekeningnya. Setelah diverifikasi kemudian dibuatkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SP2D<br /> <br /> 2. Pencairan Tambah Uang (TU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa jumlah / sisa uang persediaan di Bank Jatim untuk pelaksanaan kegiatan olahraga sudah tidak mencukupi; b. Ketika Uang Persediaan di Bank Jatim tidak mencukupi sehingga NPD yang diajukan oleh PPTK tidak dapat dicairkan, maka Kepala Dinas mengajukan pemohonan Tambah Uang ke Badan  Keuangan Daerah (BKD). Setelah Bendahara menyampaikan surat Permintaan Tambah Uang yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Dinas Selaku PA; c. Setelah di tandatangani, Bendahara menyerahkan surat kepada Badan Keuangan Daerah untuk di setujui. Setelah mendapat persetujuan dari BKD, bendahara membuat SPP-SPM (Surat Perintah Pembayaran - Surat Perintah Membayar) dan dikirimkan kembali kepada BKD  untuk dibuatkan SP2D.<br /> <br /> Ketika uang dicairkan melalui Bank Jatim, Pihak dari Bank Jatim menginformasikan kepada Kepala Dinas atau Bendahara bahwa uang sudah dicairkan.<br /> <br /> 3. Pencairan Langsung (LS) dilaksanakan dengan mekanisme : Tim Pengadaan barang dan jasa menyusun dokumen pengadaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk di terbitkan SPM. Dokumen Pengadaan yang sudah mencantumkan Nilai Anggaran pengadaan di Verifikasi oleh Kasubbag Keuangan. Setelah melakukan verifikasi, dokumen pengadaan dan lembar verifikasi dari Kasubbag Keuangan diberikan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara membuat surat perintah membayar (SPM) yang nilainya sesuai dengan surat permohonan pembayaran dalam dokumen pengadaan;<br /> <br /> Setelah semua dokumen ditandatangani, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen tersebut di kirimkan ke Badan Keuangan Daerah untuk di terbitkan SP2D. Setelah itu BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer uang sejumlah yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan langsung ke rekening Perusahaan (Penyedia Jasa) yang telah ditunjuk langsung oleh PPK untuk melaksanakan pengadaan barang.<br /> <br /> Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK.<br /> <br /> Usulan Pencairan TU dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mencairkan Nota Permintaan Dana (NPD). Usulan TU berupa surat permohonan pengajuan TU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, kemudian  permohonan disetujui masing-masing PPTK menyusun NPD TU untuk diajukan ke Nanang Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran.<br /> <br /> Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut semua digunakan untuk kegiatan olahraga sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dan diserahkan kepada masing-masing PPTK kecuali untuk Permintaan pembayaran yang tidak dicairkan (TU NIHIL).<br /> <br /> Uang yang dicairkan melalui pencairan GU dan TU diserahkan kepada para PPTK sesuai dengan Nota Permintaan Dana (NPD), namun di potong 10% khusus untuk anggaran beberapa item kegiatan belanja.  Pemotongan 10% tersebut tidak berlaku (tidak dilakukan) untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEMEigXX4mRF4tLSsycX6bQFXCpdtxZQGUbnavkGdb2ROeShGSPJco6_qbcz12iusPnKEjKbUtdl4EWkQvW9-v6GjoceTub81Ig-fOmd1Ed0Tjgqa5pUR3R3mmV1wpDS7OIX5Z77Pcwg/s640/b.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp62.065.000 (enam puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah)  pemotongan sebesar Rp1.577.500 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 2. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp26.250.000  (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemotongan sebesar Rpl.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 3. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 20l7 senilai Rp183.323.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp9.258.200 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 4. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.415 .000,(enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 3.729.000,(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 5. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp34.700.000,(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 2.740.000,(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 6. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp87.288.000,(delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pemotongan sebesar Rp7.738.800,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 7. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp99.998.097,(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp2.444.000,(Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 8. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Keperluan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), pemotongan sebesar Rp3.401.000; (Tiga J uta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;<br /> <br /> 9. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), pemotongan sebesar Rp11.252.500,(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lirna Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 10. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang cacat, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp52.171.500,(lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp2.878.150 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);<br /> <br /> 11. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.822.500,(dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp1.982.250.(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 12. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp58.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan karena anggaran honorarium narasumber dan T ransport;<br /> <br /> 13. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuman Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.500.000,(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan;<br /> <br /> 14. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp49.328.456,(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pemotongan sebesar Rp4.294.845,60 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 15. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat Pemberian Olahraga dan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp254.000.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa dilakukan pemotongan.<br /> <br /> 16. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp530.202.700,(lima ratus tiga puluh 'uta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp39233710,(Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 17. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp195.158.000,(seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp16.103.300 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> 18. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp672.748.377,(enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp. 37.917.697, 50 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ;<br /> <br /> 19. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Pemeliharaan RutinfBerkala Sarana dan Prasarana Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30.324.684,(tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), pemotongan sebesar Rp2.632.500; (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> Jadi Total anggaran baik itu yang dicairkan dengan Jenis Ganti Uang (GU) maupun Tambah Uang (TU) yang di potong oleh saksi Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungiawabkan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut, SPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kegiatan Olahraga di Manipulasi Dengan membuat Nota Pembelia Palsu Dan Membuat Kwitansi Pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta / pengeluaran riil dengan tujuan untuk menutupi pemotongan anggaran.<br /> <br /> Masing-masing PPTK atas perintah Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku KPA/PPK telah Melakukan Perbuatan Memalsukan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja, sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta/ pengeluaran riil ;<br /> <br /> Sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, Pihak Penyedia Barang dan/Jasa memasukkan Profil Perusahaan (Company Profil) kepada Panitia Pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan melalui saksi Subroto, Wiwik Sri Wilujeng dan Terdakwa maupun melalui Staf Pada Bidang Olahraga.  setelah itu Heroe Boedi Sulistuo selaku pejabat pengadaan memerintahkan Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto yanag masing-masing selaku Staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk membuat segala kelengkapan Administrasi Pengadaan ;<br /> <br /> Proses penunjukan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara : 1. Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditentukan sendiri oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dan disetujui oleh Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses Survei dan Evaluasi harga terlebih dahulu ;<br /> <br /> 2. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Barang/Jasa, karena Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen negosiasi harga tersebut karena dokumen (dukumen disodorkan oleh Staf Bidang Olahraga yaitu Mario Dyansyah dan Rangga Yang Bagusta ;<br /> <br /> 3. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui prakualifikas/atau pascakualifikasi karena pejabat pengadaan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Pihak Penyedia barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk atau ditetapkan berdasarkan SPK ;<br /> <br /> 4. Bahwa proses penandatanganan SPK dilakukan tidak bersama-sama antara Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dengan Penyedia Barang / Jasa, melainkan dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan dengan cara staf pada Bidang Olahraga membuat dokumen pengadaan kemudian dokumen yang berisi SPK dan surat-surat lainnya tersebut diantarkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa barulah dokumen tersebut dibawa oleh Staf untuk ditandatangani oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dan Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan.<br /> <br /> Sedangkan mekanisme pembuatan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Staf pada Bidang Olahraga yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto atas perintah terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebelum pengadaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto mengetik kegiatan yang akan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan Nilai anggaran.  <br /> Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang menandatangani dokumen pengadaan sudah tercantum dalam file tersebut kemudian mencetak seluruh surat yang berhubungan dengan dokumen pengadaan dan meminta pejabat yang tertulis namanya dalam dokumen tersebut untuk menandatangani dokumen;<br /> <br /> Untuk data yang berhubungan dengan profil perusahaan (company profile) diisi sesuai dengan profil yang telah diterima dari Penyedia Barang dan Jasa. Setelah surat-surat terkait profil perusahaan diketik, kemudian surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani. <br /> <br /> Setelah surat-surat administrasi dilengkapi, kemudian surat tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani. Setelah semua surat lengkap, dokumen pengadaan di jilid dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan dokumen pencairan dana seperti SPM, SP2D dan lain lainnyaMekanisme pencairan uang dengan sistem Langsung (LS) untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi Olahraga, dilakukan dengan cara ; Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan dan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK menunjuk serta menetapkan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Ketetapan Penyedia Barang dan Jasa serta penandatanganan SPK.  <br /> Penyedia Barang / Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan SPK ;Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah dilengkapi oleh Penyedia barang dan Jasa yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Dari Nanang Suhita Sutisno  kemudian dibawa ke Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk ditandatangani.<br /> <br /> Setelah ditandatangani Drs. Abdul Munif selaku PA, Uang dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bank Jatim sesuai dengan permohonan pembayaran yang diminta Penyedia Barang dan Jasa,  kemudian melakukan penarikan uang di Bank Jatim dengan membawa cek dan dokumen perusahaan sebagai syarat penarikan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami mengendalikan proses pengadaan barang tidak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), karena terdakwa membiarkan pengadaan barang dilaksanakan oleh pihak (rekanan) lain yang tidak ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari PPK ataupun Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa.<br /> <br /> Beberapa Pihak Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan atau yang dibebani tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Keija (SPK) tidak melaksanakan pengadaan barang / jasa melainkan hanya melengkapi dokumen penawaran, dokumen pencairan, serta melakukan pencairan uang di Bank Jatim yang telah dipotong pajak PPn-PPh, kemudian uang tersebut di ambil 2,5% dari nilai kontrak sebagai keuntungan (fee) Penyedia Barang / Perusahaan dan kemudian sisanya diserahkan kepada Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik kepada masing-masing PPTK, PPK maupun kepada Bendahara Pengeluaran, atau melalui Staf yaitu Rangga, Mario Dyansyah dan Sukaryanto, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagai KPA yang juga bertindak selaku PPK.<br /> <br /> Namun setelah uang tersebut dicairkan, anggaran yang dibelanjakan olemasing-masing, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK/PPTK maupun Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan pakaian olahraga dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp628.040.000,(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Hanif Juhari selaku Pemilik Taylor sebesar Rpl91.750.000 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepadaDenma Wahyu Purnomo selaku Persero Pengurus CV. Anugerah Indah Jaya sebesar Rp420.290.000,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Budiardjo Dwi Nugroho selaku pemilik U.D. Guru Sport sebesar Rpl6.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditambah dengan pembayaran pajak sebesar Rp116.208.668 (seratus enam belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).<br /> <br /> Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-mas'ing PPTK Sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK;<br /> <br /> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka total Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dincam pidana dalam 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

Kabid Dispora Kab. Pasuruan Korupsi Rp69 Juta dan Dituntut 7 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari K...

»

Kejari Bondowoso Ajukan Sidang Teleconference Dalam Perkara Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyku_g1zJoeEmGAT6fBt7IX7gJftJgrkTqsVw41plW9MqwgEpLa-_3Ziwb-IlPc_dB-J4d8eS2lreIdTiGZCvqXszu_YIwtboPf5vG9vGFWxxdMM7-aZufwPOI97pDL_oMw7H-8bKt_Q/s1600/sidang+Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="590" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyku_g1zJoeEmGAT6fBt7IX7gJftJgrkTqsVw41plW9MqwgEpLa-_3Ziwb-IlPc_dB-J4d8eS2lreIdTiGZCvqXszu_YIwtboPf5vG9vGFWxxdMM7-aZufwPOI97pDL_oMw7H-8bKt_Q/s640/sidang+Korupsi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Semua Saksi Untuk 4 Kasus Perkara Korupsi Dari Kejari Bondowoso Diajukan Untuk Diperiksa Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Lewat Sidang Teleconference#</span></span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Sidang Teleconference untuk pertamakalinya akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam waktu dekat, bila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso dalam agenda mendengarkan keterangan seluruh saksi-saksi untuk 4 (empat) kasus Perkara Korupsi yang menyeret 4 (empat) terdakwa.<br /><br />Sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum diantur, namun JPU Kejari Bondowoso sudah menyerahkan surat permohonan Sidang Teleconference kepada Ketua Majelis Hakim setelah membacakan surat dakwaannya terhadap masing-masing terdakwa pada Selasa, 7 Januari 2020.<br /><br />Kasus perkara Korupsi yang dimaksud adalah perkara Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019. <br /><br />Dan perkara Nomor140/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Hartono  (Kepala Desa) dengan kasus yang sama yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 jutaKemudian Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso,  dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus perkara Korupsi Program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) Dan Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Bondowoso dalam perkara  Nomor141/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, terseret dalam perkara Korupsi dalam proyek pekerjaan Rehabilitasi gedung SMPN 1 Pakem yang merugikan keuangan negara sebesar  Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Namun Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris tidak menyetujui permohonan JPU bila selama persidangan JPU tidak hadir dalam persidangan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan Sidang Teleconference dilakukan untuk saksi, sementara JPU, terdakwa dengan didampingi penasehat Hukumnya, M. Nuril dkk tetap hadir dalam persidangan.<br /><br />“Jaksa dan terdakwa tetap hadir, Teleconference untuk saksi saja. Apaka semua saksi?,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang di “Ia” akan oleh Tim JPU Wahyu Satrio<br /><br />Anehnya, alasan JPU mengajukan sidang Teleconference untuk lebih praktis. Hal itu dikatakan Wahyu Satrio saat ditanya wartawan beritakorupsi sesaat setelah sidang berakhir. <br /><br />“Untuk lebih praktis aja,” kata JPU Wahyu Satrio yang juga Kasi Pidsus Kejari Bondowsoso ini.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh JPU Wahyu Satrio sedikit menggelitik. Apakah memang lebih praktis karena mengurangi anggaran pengeluaran dari Bondowsos ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, atau karena “ada sesuatu?”. <br /><br />Sebab saksi yang akan didengar kesaksiannya dalam perkara Korupsi ini bukan hanya satu orang saja, atau bukan karena dalam keadaan “terancam keselamatannya” ataupun karena sedang  tugas negara diluar negeri, melainkan seluruh saksi-saksi.<br /><br />Pada hal, pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menegaskan : “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 160 KUHAP menyebutkan : “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”.<br /><br />“Kita ikuti aja. Maunya Jaksa, saksi tidak hadir dalam sidang,” kata M. Nuril selaku Penasehat Hukum terdakwa. (Jen)</div>

Kejari Bondowoso Ajukan Sidang Teleconference Dalam Perkara Korupsi

#Semua Saksi Untuk 4 Kasus Perkara Korupsi Dari Kejari Bondowoso Diajukan Untuk Diperiksa Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Lewat ...

»

Korupsi “Gedung” Sekolah Rp72 Juta, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguoHgDbxtHsDG_APFxqpCdpfujvzpYw9oXWIjlx054cJkqmg77G1DFkPxHS-1ik-p_A1fpe57L_NDodXqeZmmH8Fb9LL-yDS-Zr2jSTqvNOGqyH-nEcIWcLBObyL3rOCIdijyeKTLq-jM/s1600/z.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguoHgDbxtHsDG_APFxqpCdpfujvzpYw9oXWIjlx054cJkqmg77G1DFkPxHS-1ik-p_A1fpe57L_NDodXqeZmmH8Fb9LL-yDS-Zr2jSTqvNOGqyH-nEcIWcLBObyL3rOCIdijyeKTLq-jM/s640/z.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, mulai dari bangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Sebab, karena guru bisa membaca dan menulis hingga menyandang gelar doktor dan profesor dengan menduduki jabatan diberbagai instasi pemerintahan/swasta. <br /><br />Namun sepertinya hal itu tidak lagi dimiliki oleh Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso ini.<br /><br />Sebab Agus Prayitno dan Harsana saat ini tidak lagi mengajar sebagai guru untuk mengajarkan budipekerti itu kepada siswa/i-nya, karena “gelar” yang disadangnya sekarang adalah sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi anggaran rebilitasi gedung sekolah dan diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan  Tipikor Surabaya.<br /><br />Selasa, 7 Januari 2020 adalah hari pertama bagi Agus Prayitno dan Harsana (perkara terpisah) menyandang “gelar” terdakwa, setelah Tim JPU Wahyu Satrio dkk dari Kejari Bondowoso membacakan surat dakwaannya diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dengan saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dan saksi Rio Sukotjo membuat dan  menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesnfikasi yang ditentukan<br /><br />Laporan tersebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai yaitu  Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9) Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang Teleconference<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6My8fejhW4CktvHej2lGJ9ZEBght4oJbvoWm4GPNywWQJaIzk1BxgiiLWxk5b3eKvZRXXim1WolsEZjeQJd9KAauDxxp2TbtpWX7LS0ii8rA4Vd4hJ7n82k-0C3F-uHemmR47Zvw_Oo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6My8fejhW4CktvHej2lGJ9ZEBght4oJbvoWm4GPNywWQJaIzk1BxgiiLWxk5b3eKvZRXXim1WolsEZjeQJd9KAauDxxp2TbtpWX7LS0ii8rA4Vd4hJ7n82k-0C3F-uHemmR47Zvw_Oo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/604/430.4.2/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan sefaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 24 Juli 2017, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Dusun Panggung Rt 31 Rw 9 Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowaso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasti yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor 800/209/430.9.9.27.031/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Rehablitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan ; Penanggung jawab : Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo,; Ketua Pelaksana: Hasan Basri, S.Pd,;  Wakil ketua Pelaksana : Agus Sugiarto, S.Pd.SD,; Sekretaris : Robi Setiawan,; Bendahara :  Chairil Anwar, S.PdSD,; Penanggungjawab Teknik Pelaksanaan : Suto / P. Rifki,; Anggota : Sugeng, S.Pd.SD, Yandi, S.Pd.SD, Munaji dan S.Pd.SD<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan saksi Dr. Umar Said, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bondowoso dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/891/101.6.4.13/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang isinya, menugaskan saksi Sujianto, M.Pd, Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dan Arif Candra Wibowo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan renovasi ruang kelas SDN 4 Sukorejo. <br /><br />Saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Renovasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0064/SD/PPKIRENOV/lll2017 tanggal 15 Juni 2017 yang isi perjanjiannya: <br /><br />1. Telah setuju-dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjaniian Pemberian Bantuan Renovasi sejumlah 1 (satu) dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekoiah Dasar,; 2. Pantuan Renovasi Ruang belajar SD harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini,; 3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung terhitung dari semenjak dana bantuan diterima rekening sekolah,; 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Pertama : <br /><br />1. Pihak Pertama berhak menerima dokumen Data Teknis sebagai pendukung kelayakan calon Sekolah Dasar penerima bantuan. 2. Pihak Pertama berhak menerima dokumen perencanaan secara lengkap meliputi gambar perencanaan/gambar kerja, Gambar perspektif, Rencana Anggaran Biaya, Metode Peiaksanaan, Spesifikasi Teknis yang dibuaildipersiapkan oleh Tim Teknis dari Pihak Kedua.  3. Pihak Pertama berhak memberikan peringatan hingga dalam bentuk sanksi sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku apabila berdasarkan bebagai temuan maupun infomasi yang diterima dari berbagai pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pihak Pertama berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan koordinasi, komunikaai, pembinaan dalam rangka capaian kemajuan pekerjaan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. <br /><br />Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Kedua : 1. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses peiaksanaan dan hasii renovasi sekolah dasar baik dari segi aspek kuantitas capaian prosentase pekerjaan maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan. yang disetujui Pihak Pertama. <br /><br />2. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan Penanggungjawabar. keuangan renovasi sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan negara. 3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja. 4. Pihak Keduaberkewajiban melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 5. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar pada posisi capaian kemajuan pelaksanaan 30 %, 50 %, 70 % dan 100 % dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan pada SPKS ini. 6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ada proses pelaksanaan pekerjaan renovasi sekolah dasar. Pihak Kedua wajib melibatkan unsur masyarakat sejak kegiatan perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan. <br /><br />7. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada Kepala Sekolah SDN Sukorejo 4 melalui Bank BRI Cabang/Unit BRI KCP dengan Nomor rekening atas nama setelah ada persetujuan Pihak Pertama dan Surat Perjanjian Pemberian bantuan ditandatangani kedua belah pihak. <br />8. Bantuan Dana Pembanguan renovasi sekolah Dasar disalurkan dalam dua tahap yaitu: Tahap I sebesar 70 % sebesar Rp585.389.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu: Perjanjian Kerja Sama Bantuan renovasi Sekolah Dasar TA 2017 yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ketua Kepala Sekolah, dan Kuitansi penerimaan dana bantuan dibubuhi materai cukup. <br /><br />9. Tahap II sebesar 30% dari seluruh bantuan renovasi tahun 2017 atau sebesar Rp250.881.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) denga syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK yaitu: Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan fisik minimal telah mencapai 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah berdasarkan Laporan Kemajuan dan Tim Teknis. Kuitansi buldi penerimaan dana bantuan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai cukup. Photo kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. dan Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran yang asli telah disimpan di Sekolah. <br /><br />10. Jumlah dana bantuan, sudah termasuk biaya perencana-pengawas. operasional Tim Pelaksana Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar, dan biaya lain yang termasuk paiak. <br />11. Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan renovasi sekolah dasar kepada Pihak Ketiga (Kontraktor). 12. Sumber pembiayaan kegiatan dibiayai dari DIPA Satker direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. SP DIPA 023.03.1.6666011l/2017 Tanggal 27 Desember 2016. <br /><br />13. Pihak Pertama akan menyalurkan dana bantuan renovasi Sekolah Dasar kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Permenkeu 173IPMK.05/2016, lenanggal 17 November 2016 yang tercantum pada Petunujuk Pelaksanaan yaitu dalam 2 (dua) tahap, Tahap pertama sebesar 70% diawal pekerjaan dan Tahap kedua sebesar 30% setelah mencapai kemaiuan pelaksanaan pekerjaan minimum 50%. 14. Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Pekeq'aan Renovasi Sekolah Dasar yang didanai melalui bantuan ini dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. <br /><br />15. Apabila terdapat sisa Dana Bantuan Renovasi sekolah Dasar Tahun yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. 16. Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan atau pengurangan sasaran harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang disetuiui oleh Plnak Kedua dengan dukungan teknis dari Tim teknis Bersangkulan serta dibuat addendum. <br /><br />17. Keadaan memaksa atau “Force majeure” adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu: Bencana alam (gempa bumi, tanah longso. dan banjir). Kebakaran, Perang, huru-hara; pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan. <br /><br />18. Apabila terjadi “Force majeure" maka Pihak Kedua harus melaporkan nal tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-buktl yang sah. Pihak Pertama melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan pihak Kedua dalam bentuk Berita Acara. <br /><br />19. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi “Force meajure” dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 20. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKS dan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua Tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika Pil'ak Kedua terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPKS dan Pedoman Teknis, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhddsQ6xQcRZkKoRF5AXpYDltIw8BtE_hyJo3qeiFxxDV2iHzsg5vhk9DIQ7U_jFgq8EiW6WzAosT1cN_GfjwgOuAOmq_JOXBytRTcjFNn_LX-VfaIjrgL2IRDhJes9H9DoFDyQgASsH1g/s640/a..jpg" width="640" /></div> Bahwa saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp585.389.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap l sejumlah 70%. <br /><br />Bahwa saksi Rio Soekotjo,S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan Saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tanun Anggaran 2017 sebesar Rp250.881.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap II sejumlah 30%. <br /><br />Bahwa saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku perencanaan dan pengawasan Teknis, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp151.245.024,0,; 2 Rehabilitasi Ruang Belajar Kelas V Rp56.386.891,16,; 3. Rehabilitasi Ruang Belalar Kelas Vl Rp55.072.281,06,; 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan Rp143. 057.772,80,; 5. Pembangunan Ruang Pimpinan Rp56.154.384,00,; 6. Rehabilitasi ruang Guru Rp37.668.032,00,; 7. Pembanguanan Ruang UKS Rp55.454.384,00,; 8. Pembangunan Gudang Rp51.654.384,00,;  9. Pembangunan Kamar Mandi Siswa dan Guru Rp55.791.890,00,; 10. Rehabilitasi Rumah Dinas Rp55.688.85,00,; 11. Pembangunan Musholla Rp86.940.640,00. Biaya Kontruksi fisik Rp806.014.535,01. Biaya Administrasi  1% Biaya Kontruksi fisik Rp30.255.464,99. Total sejumlah Rp836.270.000<br /><br />Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ditandatangani oleh saksi Sujianto selaku perencanaan dan pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo. Selanjutnya saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo membuat Gambar Rencana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD Negeri 4 Sukorejo Lokasi Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setetah selesai dibuat Gambar Rencana tersebut, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd. selaku perencanaan dar. pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo,S.Pd selaku Kepaia Sekotah SD Negeri 4 Sukoreio, seianjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana tersebut kemudian saksi Hasan Basri, S.Pd.SD selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017.<br /><br />Dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo melakukan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukoreio Tahun 2017 dari Tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017<br /><br />Laporan Kemajuan fisik Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas, dibuat oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd selaku Tim TAKOLA (Tata Kelola SD) SMK Negeri 3 Bondowoso, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Tim Pelaksana Sekolah SD Negeri Sukorejo 4 dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo. <br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo dengan saksi Chairil Anwar, S.Pd selaku Bendahara P2S Gedung SD Negeri 4 Sukorejo dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp836.270.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1 Dana yang diterima Rp836.270.000 dengan pengeluaran sebesar Rp836.270.000 yang terdiri dari ; 1. Bahan Bangunan Rp599.3045.425; 2. Upah Kerja Rp151.760.000; 3. Mebelair Rp55.209.125; 4. Tim Teknis Rp25.088.100; 5. Biaya Administrasi Rp5.167.350<br /><br />Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2017 saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas teknis Proyek Pembangunan dan  Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421 .2/218/430.10.7.001/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd (Pihak Pertama) dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh terdakwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwXM_ZLkzb6cVwgf70E-1LjX2wtk1MUq20AqAmSlKwHyF2B-he0kudlP_HFEVQkSQ5biMwJD50aTkoY15T2X0yXIs-81pJ_EtWdJWBdUm0gQz6ohICz3gvWyXL6-1kRo1hlmsrCOzUcQQ/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwXM_ZLkzb6cVwgf70E-1LjX2wtk1MUq20AqAmSlKwHyF2B-he0kudlP_HFEVQkSQ5biMwJD50aTkoY15T2X0yXIs-81pJ_EtWdJWBdUm0gQz6ohICz3gvWyXL6-1kRo1hlmsrCOzUcQQ/s640/b..jpg" width="640" /></a></div> Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut, Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100 %. Berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sebelum serah terima pekerjaan. <br /><br />Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2017, saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas Teknis Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% SD Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421 .2.'219l430.10.7.0011/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto,M.Pd. (Pihak Pertama) dan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh saksi Mawi / P. Jalal selaku Komite SD Negeri 4 Sukorejo dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dan menyatakan bahwa kemajuan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 yang sumber pendanaannya dari Bantuan Kemendikbud Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah mencapai 100 % <br /><br />Pada Tanggal 19 Desember 2017, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 (Pihak Pertama) dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/220/430.10.7.001/2017 yang isinya, yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar SD 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuan pelaksanaan 10%. <br /><br />Pada Tanggal 20 Desember 2017, terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo  selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dengan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Belila Acara Serah Tenma Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1. Pihak Kesatu telah Melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekotah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Penantian Pemberian Bantuan, dengan nncian : Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah total dana yang dipergunakan Rp. 836.270 000,(delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Jumlah total sisa dana Rp. 0 (nol rupiah) <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana keperluan dari Pihak Kesatu sebesar Rp836.270.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas lungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu menerima berupa renovasi Sekolah Dasar dengan nilai Rp836.270.000<br /><br />Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2017 terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/221/430.10.7.001/2017 yang isinya yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar sebagai aset Negara. <br /><br />Pada Tanggal 22 Desember 2017 saksi Rio Soekutjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kesatu) dengan saksi Heli Tefiati, S.Sos.M.Pd selaku PPK Output Renovasi (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi SDN 4 Sukorejc Nomor : 421.2/218/430.10.7.001/2017 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekolah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah digunakan untuk kepenuan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian :  a. Jumlah total dana yang telah diterima sebesar Rp 836.270.000 (delapar. ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp 836. 270. 000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). c. Jumlah total sisa dana: Rp 0 (nol rupiah). <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Renovasi sebesar Rp 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Renovasi sejumlah 1 unit dengan nilai Rp836.270.000 <br /><br />Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2018, saksi Dra. Wowon Widaryati, M.Si selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pedama) dengan Saksi saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebuaayaan dengan Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bondowoso Nomor : 83/C1/LK/2018 yang isinya sebagai berikut: <br /><br />1. Pihak Pertama menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang Belajar SD dari Bantuan UUKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun 2017 kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama yang telah rampung 100%. <br /><br />2. Dengan ditandatanganinya Berita Acrara Serah Terima ini, maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaaanya beralih kepada Pihak Kedua. <br /><br />Bahwa saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, Rio Sukotjo membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan<br /><br />Selanjutnya Laporan teisebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai berikut : Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6HGghtUK49VwynKlpuxssHHz4C1DS5HUmIlO8pNE8k45YDRV-Y6QTII_y6qA4j1a6-f5NGCHuxiz25XJc6St8HaEQlunEo4dn0nLDqjr7urNf_5jkScKSe-kTyu5fc4C_Ndxv-2HTRbg/s1600/n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6HGghtUK49VwynKlpuxssHHz4C1DS5HUmIlO8pNE8k45YDRV-Y6QTII_y6qA4j1a6-f5NGCHuxiz25XJc6St8HaEQlunEo4dn0nLDqjr7urNf_5jkScKSe-kTyu5fc4C_Ndxv-2HTRbg/s640/n.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan sebagai berikut : <br /><br />a. Dari hasil perhitungan didapatkan beberapa total angaran biaya pada RAB didokumen dan di lapangan, sebagai berikut : 1. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar sebesar Rp151.323.696,90 menjadi Rp140.629.800,41. Didapatkan selisih sebesar Rp10.693.896,49 <br /><br />2. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas V Sekolah Dasar sebesar Rp56.387.592,10 menjadi Rp45.887.807,41, didapatkan selisih sebesaer Rp10.499.784,39 <br /><br />3. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas Vl Sekolah Dasar sebesar Rp55.972.932,60 menjadi Rp40.581.795,08, didapatkan selisih sebesaer Rp15.391.187,52 <br /><br />4. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp143.099.494,12 menjadi Rp121.473.890,85, didapatkan selisih sebesar Rp21.625.603,27 <br /><br />5. Total Rencana Angge'an Biaya Ruang Pimpinan Sekolah DasarDasar sebesar Rp56.157.667,89 menjadi Rp54.287.455,45, didapatkan selisih sebesaer Rp1.870.212,44 <br /><br />6. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp37.667.605,14 menjadi Rp41.777.113,67, didapatkan selisih sebesar Rp4.109.508,53 <br /><br />7. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang UKS Sekolah DaSarDasar sebesar Rp55.495.634,39 menjadi Rp49.888.088,99, didapatkan selisih sebesaer Rp5.607.545,40 <br /><br />8. Total Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gudang Sekolah Dasar sebesar Rp51.665.131,64 menjadi Rp48.515.339,20, didapatkan selisih sebesaer Rp3.149.792,44 <br /><br />9. Total Rencana Anggaran Biaya Kaman Mandi Siswa dan Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp55.789.861,84 menjadi Rp53.756. 095, didapatkan selisih sebesar Rp2.033.066,84 <br /><br />10. Total Rencana Anggaran Biaya Rumah Dinas sebesar Rp55.689.546,67 menjadi Rp52.581.610,95, didapatkan selisih sebesar Rp3.107.935,72 <br /><br />11. Total Rencana Anggaran Biaya Mushollah Sekolah Dasar sebesar Rp86.955.325,05 menjadi Rp82.927.772,80, didapatkan selisih sebesar Rp4.928.952,25 <br /><br />Perbedaan anggaran biaya antara RAB didokumen dengan RAB Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekoiah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017, total biaya seluruh pekerjaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso sebesar Rp806.205.038,33 menjadi Rp714.833.161,45. Didapatkan selisih sebesar Rp91.368.325,32. <br /><br />Sedangakan dari hasil perhitungan LPJP di dokumen didapatkan sebesar Rp706.353.650. Kemudian untuk hasil penghitungan LPJP setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan sebesar Rp481.590.001,82. Maka terdapat perbedaan antara LPJ di dokumen dengan LPJ setelah dilakukannya Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso yakni sebesar Rp224.763.648,18. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Agus Prayitno,S.Pd.SD, M.M.Pd. Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasl Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasa1 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya; (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. serta terhindar dari penyimpangan; (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan penanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan. <br /><br />Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016 penanggungjawaban Bantuan dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  <br />Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar BAB III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

Korupsi “Gedung” Sekolah Rp72 Juta, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Diadili

Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo BERITA KORUPSI .CO – Peribahasa “Guru ...

»