Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp129 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPXjVxuaOC2nyvdkQULF_XYbLmpZlCt_CBVh4X4MKAv1wQgMDj7OMGyagwEWyBaypJxbPT7Brq4tnunAPhusgdvxniX9rCLTSWRkmgw0n-l0g99WhNhP7A8eeBbboRe7G4PFGVDL8SgKY/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="823" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPXjVxuaOC2nyvdkQULF_XYbLmpZlCt_CBVh4X4MKAv1wQgMDj7OMGyagwEWyBaypJxbPT7Brq4tnunAPhusgdvxniX9rCLTSWRkmgw0n-l0g99WhNhP7A8eeBbboRe7G4PFGVDL8SgKY/s640/d.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus Korupsi yang menjerat para pahlawan tanpa jasa alias guru semakin tahun semakin bertambah. Saat ini (Januari 2020), Tiga Kepala Sekolah dan Satu Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Timur sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena terjerat kasus Korupsi, yaitu Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang dan Jupri Riyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura, Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo serta Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso.<br /><br />Hari ini, Selasa, 7 Januari 2020, Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso, duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuaa Hisbulah Idris untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi gedung SMPN Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dalam surat dakwaanya JPU mengatakan, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua). <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />JPU mengatakan, maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582<br /><br />“Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjymF8ADZEe8jWD-CeHl2G7eqBAycpIbR1rtqesXrhAis4neehKFCq3IKfyK7HDMwl-6IBh77CRf152fyg9uYVCKyNXdWM7CnHw62YthKGQiYG2qiKRXIngmmT1HgylJFcNY-r4wGibltQ/s640/s.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang TeleconferenceLebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/914/430.6.2/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor. 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 Pada kurun waktu dari  tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Jl. Pasar Pakem No.32 Desa Patemon,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai benkut :Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negen 1 Pakern telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negen 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabihtasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut ;  Penanggungjawab Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem : Drs. Harsana Bin Mardjuki ; Ketua Pelaksana : Drs, Lilik Riyanto ; Bendahara : Titik Manuhara, S.Pd., M.Si ; Sekretaris : Supyanto ; Pelaksana : Wahyudi (wakil wali murid) ; Administrasi : Hartono<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yaitu Saksi saksi M. Jeni F selaku Perencana Teknis dan saksi Achmaad Subhan selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017. <br /><br />Saksi Arif Budiyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomon 3437/DB.3/KU/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya : <br /><br />1. Telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Rehabilitasi Gedung SMP dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. <br /><br />2. Nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMP yang diberikan untuk SMPN 1 Pakem adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan. <br /><br />4. Hak dan kewajiban Pihak Pertama : Mensosialisasikan kebijakan program Rehabilitasi Gedung SMP pada tingkat pusat dan kabupaten/kota; Melakukan analisa kebutuhan program Rehabilitasi Gedung SMP berdasarkan Dapodik; Melakukan verifikasi terhadap sekolah yang telah diusulkan sebagai calon penerima Rehabilitasi Gedung SMP sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DIPA tahun 2017; Selain itu, Membuat daftar nominasi sekolah calon penerima program rehabilitasi Gedung SMP yang akan ditetapkan Direktur Pembinaan SMP sebagai sekolah penerima Program Rehabilitasi Gedung SMP; Melakukan pengecekan berkas pencairan dana dan menyalurkan dana bantuan; Melakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah; Menyalurkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan; Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program yang dilakukan secara sampling sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA tahun anggaran 2017. <br /><br />Hak dan kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab tethadap proses pelaksanaan dan hasil rehabilitasi Gedung SMP baik kuantitas maupun kualitas; Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan penanggungjawaban keuangan sesuai dengan cara-cara pengelolaan keuangan negara; Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja dan jiwa setiap tenaga kerja pelaksana pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja; Pihak Kedua berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pekerjaan; Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan rehabilitasi pada saat pencairan Tahap ke I dan Laporan pertanggunjawaban setelah rehabilitasi selesai kepada Pihak Pertama.<br /><br />Setelah menyelesaikan pekerjaan, Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan kepada PPK dengan dilampiri : a. Berita Acara Serah Terima, yang mamuat : Jumlah dana awal, dana yang digunakan dan sisa dana. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kena sama, dan Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti Surat Setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggunjawaban bantuan. Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara. <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7VtZt8eZHb6ziZ3jgbikecfU1_vulD5yj1dRzPPOUqbFvLPDZqwBRWZfx8HD2dg6RPwB_UtAmnZKF9Na9v_PnqDcz2oQWIGQ0p8IVPkQ5GrJudD55liRjdlUf2NMtDX3y2iOwTfDFqao/s640/f.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PPK Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksana Program Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3437/D3/KPI2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya : <br /><br />1. Pihak Pertama sudah melaksanakan kewajibannya yaitu : Menyampaikan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januan 2017 tentang Petuniuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 kepada Pihak Kedua. Menyampaikan sosialisasi program/pelatihan/Surat Edaran kepada Pihak Kedua bahwa pelaksanaan program Rehabilitasi Gedung SMP harus sesuai dan mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3/KPI2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemdikbud Tahun Anggaran 2017. Menyampaikan larangan untuk memberikan dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama maupun pihak lain dan' dana bantuan yang diterima. <br /><br />2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan ; Telah menerima sosialisasi program pelatihan Surat Edaran dan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3IKP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama. Akan melaksanakan program sesuai dengan ienis bantuan yang diterima dari Pihak Pertama dan akan memanfaatkan hasil program sesuai dengan peruntukannya. Tidak akan membenkan sesuatu dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama ataupun pihak lain dari dana bantuan yang diterima oleh Pihak Kedua. <br /><br />Bahwa terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PKK  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000  untuk pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem, sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3322ID3/KPI2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setalah dana sebesar Rp350.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki kemudian dilaporkan kepada Saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor. 425/2872/43000/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal  dokumen Pencairan Tahap I dana Program Bantuan Pemerintah rehabilitasi Gedung SMP tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemedikbud. <br /><br />Bahwa terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T  selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan Saksi saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp150.000.000 untuk pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Nomor: 3322/D3/KP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 <br /><br />Setelah dana sebesar Rp150.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, kemudian dilaporkan kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 425/4530/430.9.9/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal dokumen Pencairan Tahap II dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemdikbud. <br /><br />Bahwa saksi M Jeni F selaku Perencana Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : Persiapan Rp3.000.000; Biaya Konstruksi Rp474.031.980; Gedung Kelas/Teori 1 Rp99.320.297; Gedung Kelas/Teori 2 Rp96.287.492; Gedung Kelas/Teori 3 Rp99.732.963,; Gedung Kelas/Teori 4 Rp83.018.828; Gedung Kelas/Teori 5 Rp95672400. Biaya operasional dan Administrasi dan Komite Rp23.000.000, total sebesaar  Rp500.031.980 atau dibulatkan Rp500.000.000<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtTGw3qsxwYzsyBcs3wVV8OZcL-oQaqcvBQtA2Gua7zPl_baIne2cAVS-Yl03Dy-hTevR7UpC0IviKh6Y_WyUgJD1qoZO7eYZjJEzLDVZnHzzIMhUC7im31tx0ZHtIjyf6Xv17oTynw/s1600/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtTGw3qsxwYzsyBcs3wVV8OZcL-oQaqcvBQtA2Gua7zPl_baIne2cAVS-Yl03Dy-hTevR7UpC0IviKh6Y_WyUgJD1qoZO7eYZjJEzLDVZnHzzIMhUC7im31tx0ZHtIjyf6Xv17oTynw/s640/g.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya saksi M Jeni F membuat Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pakem Lokasi Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setelah Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana selesai,  kemudian ditandatangankan kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana tersebut, kemudian saksi M Jeni F membuat Rencana Kebutuhan Bahan sebesar Rp415.400.000 dan membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja sebesar Rp84.600.000, kemudian ditandatangankan kepada saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Lilik Riyanto melakukan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari  Tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan kegiatan sebagai berikut: <br /><br />1. Laporan Mingguan (Progress Mingguan I) tanggal 17 September 2017 dengan kemajuan fisik 1,945 % ; 2. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Il) tanggal 24 September 2017 dengan kemajuan fisik 5,785 % ; 3. Laporan Mingguan (Progress Mingguan III) tanggal 01 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 11,050 % ; 4. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IV) tanggal 08 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 18,588 %, ; 5. Laporan Mingguan (Progress Mingguan V) tanggal 15 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 29,895 %, ; 6. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Vl) tanggal 22 Oktober 2017 dengan kemajuan hsik 43,410 %, ; 7. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VII) tanggal 29 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 57,903 %, ; 8. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VIII)tangga105 November 2017 dengan kemajuan hsik 69.390 %, ; 9. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IX) tanggal 12 November 2017 dengan kemajuan flSlk 79,460 %, ; 10. Laporan Mingguan (Progress Mingguan X) tanggal 19 November 2017 dengan kemajuan fisik 87,907%, ; 11. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Xl) tanggal 26 November 2017 dengan kemajuan hsik 93,501%, ; 12. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XII) tanggal 03 Desember 2017 dengan kemajuan fisik 98,062%, ; 13. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XIII) tanggal 09 Desember 2017 dengan kemajuan hsik 100,00%. <br /><br />Laporan Laporan Kemajuan frsik Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 tersebut diatas dibuat oleh saksi Achmad Subhan  dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Achmad Subhan selaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem  Tahun 2017. <br /><br />Bahwa saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari Tanggal 17 september 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan September 2017) tanggal 30 September 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp150.000.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp136.053.976, sehingga saldo akhir di Bulan September sebesar Rp13946025,<br /><br />2. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Oktober 2017) tanggal 31 Oktober 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp213.946.025 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp13.946.025, pengambilan dana tunai ke- 2, Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000, pengambilan dana tunai ke- 3, Bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp199.102.375, sehingga saldo akhir di Bulan Oktober sebesar Rp14.843. 650<br /><br />3. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan November 2017) tanggal 30 November 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp164.843.650 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp14.843.650, pengambilan dana tunai ke- 4 bulan November 2017 sebesar Rp100.000.000,  pengambilan dana tunai ke- 3 bulan November 2017 sebesar Rp50.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp152.623.650, sehingga saldo akhir di Bulan November sebesar Rp12.220.000<br /><br />4. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Desember 2017) tanggal 09 Desember 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp12.220.000 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp12.220.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp12.220.000, sehingga saldo akhir di Bulan Desember sebesar Rp 0 (Nol)<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI3KW0XXKKIzKuV-30wLtRH4GpIqm1nTs_mk3j-XN_6-yuCLDkX95o7lm0lDswL_U3OKqazuJm4iRDIrCv0nxN0AVHUnv1dYquo4MLI-vfnejHPfhVGEF7Sq80gTk6QMxiyC81uzFY6W0/s640/JPU...jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi menyatakan dana sebesar Rp500.400.000 telah terealisasi 100% digunakan untuk pelaksanaan Proyek Rehab SMPN 1 Pakem Tahun 2017, selanjutnya saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullahselaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyatakan pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan kemajuan fisik 100%<br /><br />Pada Tanggal 11 Desember 2017, saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyerahkan hasil pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem “ kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) dengan saksi Arif Budiyanto,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Kedua) dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP (SMPN 1 Pakem) Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut : <br /><br />1. Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017. <br /><br />2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemben'an Bantuan, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang telah diterima  Rp500.000.000;  b. Jumlah total dana yang dipergunakan Rp500.000.000, sisa dana Rp0 (Nol rupiah) <br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP sebesar Rp500.000.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. <br /><br />4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan Pihak Kesatu berupa hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta mpiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua). <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582 <br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Rehab Gedung SMPN 1 PAKEM Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; 2. Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; a) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku<br /><br />2. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Gedung SMPN I Pakem Tahun 2017 oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumtah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah). <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung sMP Negeri 1 Pakem mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp129 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Kasus Korupsi yang menjerat para pahlawan tanpa jasa alias guru semakin tahun semakin bertambah. Saat i...

»

Diduga Korupsi ADD dan DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZN4PD_nJJYwwSWZeqsA9GVA8UPOQ6HgLGo4X3X_psgYmuCxPg2EwG8xVK2a2OZ-CBMbg6zuteoJuqT8xp-otC-Jn_wuZFLLWttneaTmYaufhfh1Qv3sV9FJHKew6PdVXRAjvpQi5aoVM/s1600/Bondowoso..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="674" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZN4PD_nJJYwwSWZeqsA9GVA8UPOQ6HgLGo4X3X_psgYmuCxPg2EwG8xVK2a2OZ-CBMbg6zuteoJuqT8xp-otC-Jn_wuZFLLWttneaTmYaufhfh1Qv3sV9FJHKew6PdVXRAjvpQi5aoVM/s640/Bondowoso..jpg" width="617" /> </a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) termasuk diantaranya Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dan Hartono yang sama-sama Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Kedua Kepala Desa dari Kabupaten Bondowoso ini diseret JPU Kejari Bondowoso ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)<br /><br />Selasa, 7 Januari 2020, Tim JPU Wahyu Satrio dkk dari Kajari Bondowoso membacakan surat dakwaanya di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terhadap terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbulah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan didakwa telah menggunakan ADD dan DD sebesar Rp56 juta untuk kepentingan pribainya, dan tidak melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018<br /><br />JPU menyebutkan, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />“Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengajukan Ekepsi. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan. Namun JPU justru mengajukan untuk sidang Teleconference<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten, Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp482.115.291, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penglokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp815.722.137,99<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan  Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017  Rp815.722.138 Alokasi Dana Desa TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp484.676.458<br /><br />Dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp815.722.138,  dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000 </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCo63KmtOzwicjgfC33gbSZ1P7CAcqM11uuqZDmjSJjbnK1MW2n8B1vFonDyptCJvoVYYIlgHPrYKlrLCvV_k9-AfYMSwzFtccOgYWVd2cH8uNTmj6nfcSG_UYgW2I6qEzfpc3cMOEq98/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCo63KmtOzwicjgfC33gbSZ1P7CAcqM11uuqZDmjSJjbnK1MW2n8B1vFonDyptCJvoVYYIlgHPrYKlrLCvV_k9-AfYMSwzFtccOgYWVd2cH8uNTmj6nfcSG_UYgW2I6qEzfpc3cMOEq98/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo, saksi Achmad Jaelani selaku Ketua Penyelenggara PKBM  dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo, menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut ; Paket A sebanyak <br /><br />2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang dengan Jumlah keseluruhan 30 orang. Selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo.<br /><br />Kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 sejumlah Rp815.722.138 sebesar Rp815.722.138 dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto. Uang sebesar Rp815.722.138 yang dibawa oleh terdakwa termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000. <br /><br />Sekitar bulan Juli 2017, saksi Achmad Jaelani dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti menunjuk Tutor sebagai yaitu saksi Retno Prasetyo, saksi Agus Bontoro, saksi Suwarsiningsih, saksi Fauzi Retno, saksi Joni Iskandar, saksi Muriana, saksi Syaiful Bahri, saksi Warsidi dan saksi Sutarji untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo, dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.<br /><br />Uang sebesar Rp45.000.000 tidak dipergunakan oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017 dan hingga tanggal 31 Desember 2017, terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp453.922.052,-. dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor '. 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp832.034.000<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Reio Nomor  02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor ? 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp832.034.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp453.922.052 <br /><br />Pada tanggal 26 Februari 2018 terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 keseluruhannya sebesar Rp160.000.000 kemudian setelah uang sebesar Rp160.000.000 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati, kemudian uang sebesar Rp160.000.000 oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebesar Rp10.000.000 diserahkan kepada saksi Riskawati dan sisanya sebesar Rp150.000.000 dibawa oleh terdakwa dan berkata “Nanti Retno Prasetyo datang untuk mengambil uang tersebut".<br /><br />Setelah saksi Riskawati sampai dirumah, saksi Retno Prasetyo menelepon saksi Riskawati mau mengambil uang. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wib, saksi Retno Prasetyo datang ke rumah saksi Riskawati mengambil uang sebesar Rp8.400.000. Dan keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto mengambil sisa uang sebesar Rp1.600.000 dari saksi Riskawati.<br /><br />Uang sebesar Rp160.000.000 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp11.400.000.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmllxbIynKLypfedH6GPO-laq2_s27YWwCh4cmMasWKmg6zY-zRcaFkrYfV7Nr9bj4X0veegnDgJvY8jmRGNfcYiCIU5swRtBc92j7mgWr89WUP9OTE8q2CfVx69eUzJ-gylvnJl2WEw/s1600/Terdakwa+Hari+Prestiawan+Bin+Sudarsanto+selaku+Kepala+Desa+Sumber+Rejo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmllxbIynKLypfedH6GPO-laq2_s27YWwCh4cmMasWKmg6zY-zRcaFkrYfV7Nr9bj4X0veegnDgJvY8jmRGNfcYiCIU5swRtBc92j7mgWr89WUP9OTE8q2CfVx69eUzJ-gylvnJl2WEw/s640/Terdakwa+Hari+Prestiawan+Bin+Sudarsanto+selaku+Kepala+Desa+Sumber+Rejo..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018 tidak dilaksanakan. Dan uang sebesar Rp11.400.000 tidak pergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018 namun dipergunakakan untuk kepenting terdakwa.<br /><br />Dan hingga tanggal 6 Agustus 2018, uang sebesar Rp11.400.000 tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Pada tanggal l6 Agustus 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018,<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga. pihak lain. dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang. tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; <br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa: a. Pasal 91, Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa; b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. <br /><br />3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 3. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. <br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : a. Pasal 2 ;  1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel. partisipatif serta ditakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. <br /><br />b. Pasal 24 ; 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab " Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas : a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipenanggungjawabkan secara tisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung “dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Ayat (2), Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. <br /><br />6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

Diduga Korupsi ADD dan DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Diadili

  BERITA KORUPSI .CO – Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Alokasi Dana Desa (...

»

Terdakwa Andhi Hendro Wijaya (Sekda Kab. Gresik) Tak Terima Didakwa Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh00X8X1JQl4uDREd8n6c0C07rXWySZZ3iWvOjNxuPquktB1su1xV51yzKNPM8Q4_7NRshfsswkMMo_XZbfl0EevoPFEYTOUTOsmbecos2r5M6Hkw1m2cAwq3_jS3pcnhyr57UhLFoQTIE/s1600/Gresik+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh00X8X1JQl4uDREd8n6c0C07rXWySZZ3iWvOjNxuPquktB1su1xV51yzKNPM8Q4_7NRshfsswkMMo_XZbfl0EevoPFEYTOUTOsmbecos2r5M6Hkw1m2cAwq3_jS3pcnhyr57UhLFoQTIE/s640/Gresik+4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, tak terima didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik sebagai terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Mukhtar (sudah divonis 4 tahun pidana penjara) selaku Plt Sekretaris dan kemudian pada Januari 2019 sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Sebenarnya kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tidak hanya dalam surat dakwaan JPU, melainkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa M. Mukhtar mengatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /><br />Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inipun diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur atas upaya banding yang ditempuh oleh terdakwa, dan saat inipun sedang melakuan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. <br /><br />Dan penolakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si atas surat dakwaan JPU, disampaikannya lewat surat Eksepsi yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu Hariyadi, SH., MH dkk dimuka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Suarabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur pada Jumat, 3 Januari 2020 dengan Ketua  Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Gresik<br /><br />Dalam kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan M.Mukhtar dijerat dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana <br /><br />Namun aneh, dalam surat Eksepsi yang dibacakan Tim Penasehat Hukum terdakwa, Hariyadi, SH., MH mengatakan, bahwa pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f adalah pasal yang muncul setelah adanya perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana unsur didalam pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f adalah tidak ada unsur kerugian Negara. Bahwa oleh karena tidak ada unsur kerugian Negara, maka mempertanggung jawabkan keuangan Negara tidak menjadi unsur unsur delik pidana yang harus dibuktikan. <br /><br />“Dengan demikian uraian Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu halaman 6 dan dakwaan Kedua halaman 12 yang berbunyi “Penggunaan dana potongan insentif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)", kalimat tersebut seharusnya tidak perlu diuraikan. Karena pertanggung jawaban keuangan bukan merupakam unsur dalam delik pidana yang didakwakan Hal ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat,” kata Hariyadi saat membacakan surat Eksepsinya.<br /><br />Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua pada halaman 1 dan 8 menyatakan “dimana terdakwa bersama sama saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, dan seterusnya untuk biaya kebutuhan kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Hariyadi mengatakan dalam surat Eksepsinya, Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Selanjutnya pada halaman 6 dan 13 menyatakan “akan tetapi belum sempat rencana tersebut terlaksana, pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dan seterusnya", sehingga Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hariyadi kemudian<br /><br />Anehnya lagi dalam surat Eksepsinya Hariyadi mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak cermat karena tidak memenuhi syarat materiil pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapat dikategorikan. Selain itu, keberatan terdakwa dalam Eksepsi yang dibacakan melalui Tim Penasehat Hukumnya terkait pasal 55 ayat (1) ke- 1 KHUP mengatakan, seharusnya terdakwa Andhi Hendro Wijaya ditetapkan sebagai tersangka bersama sama saat itu juga (saat tim penyadik Kejari Gresik melakukan tangkap tangan terhadap M.Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Januari 2019<br /><br />“Bahwa pada saat terjadi OTT terhadap saksi M. Mukhtar, S.Sos, MM tanggal 14 Januari 2019,  terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BPPKAD. Dan saksi M. Mukhtar pada tanggal 15 Januari 2019 sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Oktober 2019, setelah perkara saksi M. Mukhtar diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jika perbuatan terdakwa dinyatakan bersama -sama dengan saksi M. Mukhtar, seharusnya ditetapkan sebagai tersangka bersama sama saat itu juga. Maka penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa adalah tidak tepat, yang menjadikan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapat dikategorikan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat,” ujar Hariyadi. <br /><br />Atas surat Eksepsi terdakwa, Tim JPU Kejari Gresikpun akan menanggapinya secara tertulis dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2020.<br /><br />Seusai persidangan, Hariyadi kembali mengatakan kepada awak media, bahwa kasus pemotongan dana insentif pungutan pajak dan retribusi daerah, tidak ada kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, Hariyadi juga mngatakan, bahwa tidak ada pemotongan pajak daerah melainkan insentif yang diteriama oleh pegawai BPPKAD<br /><br />“Inikan tidak ada kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada pemotongan pajak. Itukan dana insentif yang sudah diterima oleh pegawai,” kata Hariyadi<br /><br />Aneh memang bila dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa Andhi Hendro Wijaya tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara dalam surat dakwaan JPU tidak ada menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya maupun M.Mukhtar mengakibatkan kerugian negara.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ljwD17tfwllkFDGgf_7gm4wzMuWBYq5fuTpaMqvAWXr4MOUy85UnJqW9r6xsuD6aT3tyXl-w5o0Ga4j2juU8vNvw0RdUJB3TQFDz-_idnwWCSKBqGw52JznjzkZQ4svVrEdY2DzpQIA/s1600/mukhtar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ljwD17tfwllkFDGgf_7gm4wzMuWBYq5fuTpaMqvAWXr4MOUy85UnJqW9r6xsuD6aT3tyXl-w5o0Ga4j2juU8vNvw0RdUJB3TQFDz-_idnwWCSKBqGw52JznjzkZQ4svVrEdY2DzpQIA/s640/mukhtar.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Melainkan dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIQzOF0K5lcmdHG86PBTerbFpztZZqjnMxK03uDpghs3LlgwnawvI2uQbJxoDafhb3soq3vuWHgpVTTZ7rmMW0EcPMHC6qFCxWXCJsY8I_kokhHiFDCv2XYihiRB9a72bfwvS-YG8mEY/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIQzOF0K5lcmdHG86PBTerbFpztZZqjnMxK03uDpghs3LlgwnawvI2uQbJxoDafhb3soq3vuWHgpVTTZ7rmMW0EcPMHC6qFCxWXCJsY8I_kokhHiFDCv2XYihiRB9a72bfwvS-YG8mEY/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKOLhj8TB79972yNYE1N1-jhms01vyJZcICfv22ChWvIWkoCOAz8h3S-v947Re6aquxOIkra2P94mWOLB0RzCrx4UeWjKNlu6RHdrVyAYn-t76xMimi90bE_m8tqKLwqU5fAUFTT_y1E/s1600/Gresik+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPKOLhj8TB79972yNYE1N1-jhms01vyJZcICfv22ChWvIWkoCOAz8h3S-v947Re6aquxOIkra2P94mWOLB0RzCrx4UeWjKNlu6RHdrVyAYn-t76xMimi90bE_m8tqKLwqU5fAUFTT_y1E/s640/Gresik+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1DkqjRQi2yRtOYiOXVZHHRlFADlSmvzVcKrrzOg2YXyrad-E9ENkZehO4ge3Xkh2WBPWPuU8-oShbBP3vP3uOJDkY8J3WVfbntmumi8NxrTqay96if7hU92mlhJgZUdlCcS3Jnb6CXS4/s1600/Gresik+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1DkqjRQi2yRtOYiOXVZHHRlFADlSmvzVcKrrzOg2YXyrad-E9ENkZehO4ge3Xkh2WBPWPuU8-oShbBP3vP3uOJDkY8J3WVfbntmumi8NxrTqay96if7hU92mlhJgZUdlCcS3Jnb6CXS4/s640/Gresik+5.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Andhi Hendro Wijaya (Sekda Kab. Gresik) Tak Terima Didakwa Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Bada...

»

Kepala Sekolah Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Fee Proyek Sekolah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefpYo0brSGRvm6juB9skJ6yu10SBAuXmMe7OBt9LUH2cwgpGIzuzucw_L32SNAKOksHzcfhS0IdIitQLkE23OvAs4OuSTr0lWHuXUYXRSc8P7S83HgyTr_2UATDxJQUpNiWG9Fk1sz-s/s1600/Sampang+4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="706" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefpYo0brSGRvm6juB9skJ6yu10SBAuXmMe7OBt9LUH2cwgpGIzuzucw_L32SNAKOksHzcfhS0IdIitQLkE23OvAs4OuSTr0lWHuXUYXRSc8P7S83HgyTr_2UATDxJQUpNiWG9Fk1sz-s/s640/Sampang+4...jpg" width="628" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, mulai dari bangku sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Sebab, karena guru bisa membaca dan menulis hingga menyandang gelar doktor dan profesor. Namun bila guru kencing berdiri, maka muridpu akan kencing berlari.<br /><br />Namun sepertinya hal itu tidak lagi dimiliki oleh Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Sebab Edi Purnawan saat ini tidak lagi mengajar sebagai guru, melainkan harus meringkuk dipenjara dan sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sebagai terdakwa (jillid II) dalam kasus perkara Korupsi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Sampang terhadap Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan) dan saksi Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana)<br /><br />Dalam jilid I, JPU sudah terlebih dahulu menyeret Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) dan Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan) ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim, mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah tertangkap tangan oleh Kejari Sampang pada, 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB, dan saat inipun sedang menjalani proses persidanga.<br /><br />“Ini kasus tangkap tangan, istilah sekarang OTT oleh Kejari. Ini pegepulnya dari beberapa sekolah. Yang ditangkap terlebih dahulu adalah Rojiun, ini selaku Kasi Sarpras Dinas, dan Mohammad Eddy Wahyudi, dia ini staf Dinas Pendidikan,” kata JPU Edi kepada beritakorupsi.co, Kamis, 2 Januari 2020.<br /><br />Dan saat ini (Kamis, 2 Januari 2020), JPU Kejari Sampang menyeret Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sidang yang berlangsung di Pengadian Tipikor Suarabaya pada Kamis, 2 Januari 2020 adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU Edi Sutomo dari Kejari Sampang terhadap terdakwa Edi Purnawan, S.pd dengan didampingi Penasehat Hukumnya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SDN di Kabupaten Sampang untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /><br />JPU mengatakan, bahwa dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019 adalah SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Sekolah masing-masing selaku penerima Bantuan. <br /><br />“Setelah Akh. Roji’un mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, Akh. Roji’un berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” ucap JPU<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim53p0uN_IPadg9Gn6rGODSIY0WtDDHpQNcAFdyqWNMeAY2nKNuJXy3SoFRLtCj7aVjbm1nn3K0T-wUWG0PN4maCrXJC343bVjuk_I5A56Q4zMdx2y8vMOHKiOgwLhY-b5RTOFfl5kNAk/s1600/Sampang+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim53p0uN_IPadg9Gn6rGODSIY0WtDDHpQNcAFdyqWNMeAY2nKNuJXy3SoFRLtCj7aVjbm1nn3K0T-wUWG0PN4maCrXJC343bVjuk_I5A56Q4zMdx2y8vMOHKiOgwLhY-b5RTOFfl5kNAk/s640/Sampang+2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> JPU mengatakan, pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, Saksi Roji'un mengajak saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ke ruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. <br /><br />JPU menjelaskan, karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, kemudian terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD yang merasa tertekan sehingga menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi.<br /><br />“Setelah saksi Akh. Roji’un bersama saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, kemudian keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG. Dan selanjutnya  saksi Akh. Roji’un bersana saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /><br />“Saat itu ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut,” lanjut JPU kemudian.<br /><br />JPU melanjutkan, setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Akh. Roji’un maupun di ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi, saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.<br /><br />“Uang fee yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100,” ungkap JPU<br /><br />Menurut JPU, bahwa uang fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan uang fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000 di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Edi Purnawan, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak keberatan. Sehinga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam bersidangan.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PiT6_lDJGncMvZEKasz5Q26hpbY8Tthj7unGa20xo4iq_B6rjfu-8_fCYZ6ggvF9v86oGNu7VI7xjcntror7YOaJD3KalWu8qX7bHpjCNsv0g0oUogrYB9lQw2bFesawY6SPo6c8ftY/s1600/Sampang+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PiT6_lDJGncMvZEKasz5Q26hpbY8Tthj7unGa20xo4iq_B6rjfu-8_fCYZ6ggvF9v86oGNu7VI7xjcntror7YOaJD3KalWu8qX7bHpjCNsv0g0oUogrYB9lQw2bFesawY6SPo6c8ftY/s640/Sampang+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /><br />Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya <br /><br />Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /><br />Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /><br />Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). <br /><br />Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5. <br /><br />Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya. <br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un<br /><br />Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /><br />Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang. <br /><br />Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi <br /><br />Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbTtM5SugfYn7YxWjTQAZhMIQPFXXgMmfCo5HR8WZiglyHd0IaP1A4-N2GAII48uTCSZ2LCWU3sJ0DcMkXj_UJGNNTtiRzsaOJMZlInN5ERSN6NmUa_jBUnd4HyQQHmtOYNq3kopETxM/s1600/Sampang+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbTtM5SugfYn7YxWjTQAZhMIQPFXXgMmfCo5HR8WZiglyHd0IaP1A4-N2GAII48uTCSZ2LCWU3sJ0DcMkXj_UJGNNTtiRzsaOJMZlInN5ERSN6NmUa_jBUnd4HyQQHmtOYNq3kopETxM/s640/Sampang+4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /><br />Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi. <br /><br />Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br />Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala Sekolah Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Fee Proyek Sekolah

Terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang BERITA KORUPSI .CO – Guru adalah sal...

»