Divonis 5 Thn Penjara, Terdakwa Syamsul Hadi (Kepala Inspektorat Bojonegoro) Sujud Syukur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XMHTzqEeiQo8vPw8Yfkjk6wkdSzuknTR3SLvDgNBqelmjwcgFfmw9UItGF0sI3e7B-9KukZuUiBkUuU_NOvcTZJKAC4CMqd1eg5qMzYsq_t3LgzX3eRD1xC8qrjoak1rpA6DJtNxoy0/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XMHTzqEeiQo8vPw8Yfkjk6wkdSzuknTR3SLvDgNBqelmjwcgFfmw9UItGF0sI3e7B-9KukZuUiBkUuU_NOvcTZJKAC4CMqd1eg5qMzYsq_t3LgzX3eRD1xC8qrjoak1rpA6DJtNxoy0/s1600/4.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 19 Nopember 2019, Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan) Kabupaten Bojonegoro langsung Sujud Syukur dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya begitu dirinya (terdawa Syamsul Hadi) divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun  karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar  Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dari total kerugian negara sejumlah Rp1.714.067.500 yang sudah ada pengembalian dari pihak lain senilai Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terdahadap terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA, dibacakan dalam surat putusan Majelis Hakim di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, yang dihadiri JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari Bojonegoro dan Penasehat Hukum terdakwa, Ir. Bayu Wibisono TEP, SH<br /> <br /> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU terkait kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan ahli dari BPK RI Nomor : 101/LHP/XXI /12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dijelaskan, sejumlah Rp1.714.067.500  (Satu miliyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari ; Rp1.185.977.500 (Satu miliyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada pihak lain. Sedangkan yang dibebankan terhadpa terdakwa senilai Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Terdakwapun dituntut dengan pidanam penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp528.090.000 subsidair 1 tahun dan 3 bulan penjara.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dinikmati orang lain sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp1.185.977.500, tidak lagi dipermasalahkan dalam proses hukum Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Alasannya, karena duit sebanyak Rp1.185.977.500 itu sudah dikembalikan oleh para pegawai Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada saat penyidik Kejari ojonegooro melakukan penyidikan dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK RI, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara ((PTUN) Surabaya mengabulkan gugatan terdakwa atas kerugian negara dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur.<br /> <br /> Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Fauzan kepada beritakorupsi.co, Kamis, 31 Oktober 2019.<br /> <br /> “Itu sudah dikembalikan, tidak ada proses hukum. Mereka (pegawai Inspektorat) hanya melaksanakan tugas. Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran,” kata Fauzan.<br /> <br /> Pertanyaannya, apakah pengembalian kerugian negara dapat menghapus perbuatan pidananya ? Apakah Korupsi itu hanya dilakukan seorang seperti “pencopet Bus Kota?”. Lalu bagaiamana  dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seringkali digunakan penyidik untuk menjerat pihak lain  dan yang sudah dihukum oleh Majelis Hakim dalam kasus Tindak Pidana Umum maupun kasus Korupsi ? <br /> <br /> Pasal 55 ayat (1) butir (1) dan (2) KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<br /> <br /> Sementara dalam surat Putusan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> “Mengadili : Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan : Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan lelang sebagai uang pengganti. Bila harta benda tedakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim, Selasa, 19 Nopember 2019<br /> <br /> Atas putusan Majelis Haki, terdakwa langsung Sujud Syukur dan kemudian mengatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU.<br /> <br /> Terkait Sujud Sykur yang dilakukan oleh terdakwa dihadapan Majelis Hakim seusai Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun, Bayu mengatakan, bahwa Sujud Syukur yang dilakukan terdakwa adalah karena putusan Majelis Hakim terkait HSB (Harga Satua Biaya, karena HSB itu adalah kewenangan Bupati.<br /> <br /> “Itu sebagai bentuk Syukur dari terdakwa karena Majelis Hakim mengatakan tidak pernah dinuat HSB. Inspektur tidak pernah menetapkan HSB (Harga Satuan Biaya). Ketika APBD diserhakan oleh SKPD, HSB itu tidak pernah ada. Kemudaian, Inspektur membuat HSB itu hanya sebagai pelengkap karena tidak ada dasarnya sama sekali. Hakim mengatakan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Inspektur karena tidak ada HSB itu, pada hal HSB itu adalah kewenanganya Bupati,” kaat Bayu.<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Banyu. “Sistim paket dan sistim satuan inilah yang menjadi permasalahan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Yang dipermasalahkan adalah dari perjalanan dinas yang dihitung harian. Sedangkan inilah adalah per kegiatan, inilah yang tida pernah menyambung. Dalam kasus ini Bupati dan TAPD harusnya dilibatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena pernyataan salah satu Majelis, bahwa Tim TAPD tidak pernah melakukan kajian danketika terdakwa ini mengajukan anggaran tidak pernah di reviw dan itu dakui oleh saksi pada saat Tim TAPD dan Bupati jadi saksi”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9vOOQajP5SCc4OYLHsawuPIYMtemT95mEQ7YPe5TBQtvzj4uP8cq_3XxDkG6577Qmlp9iv_Zvyi-VlCQaMAYLprXnY4x9Hz4gsU82DnEhyphenhyphenFG7IJozo82gYePr_vn8BxHaljhMZ4lHtpg/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9vOOQajP5SCc4OYLHsawuPIYMtemT95mEQ7YPe5TBQtvzj4uP8cq_3XxDkG6577Qmlp9iv_Zvyi-VlCQaMAYLprXnY4x9Hz4gsU82DnEhyphenhyphenFG7IJozo82gYePr_vn8BxHaljhMZ4lHtpg/s640/3..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017<br /> <br /> Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  :<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /> <br /> Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) serta kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /> <br /> Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.  <br /> <br /> Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8mhii0f_f_0L3ck9KEXtlmk_lddy4JDs5iKTHTugy_2SPtK5KWQY_XjGuc9hZwmppiQvCLfQlqhbTS_cF_KQuLv5vX3sYDfmeXG0-P7fbAXd_UtUEry46_4-gBijN98cHdCs-pdwB1LY/s1600/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8mhii0f_f_0L3ck9KEXtlmk_lddy4JDs5iKTHTugy_2SPtK5KWQY_XjGuc9hZwmppiQvCLfQlqhbTS_cF_KQuLv5vX3sYDfmeXG0-P7fbAXd_UtUEry46_4-gBijN98cHdCs-pdwB1LY/s640/4..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /> <br /> Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :<br /> <br /> a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta<br /> <br /> b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /> <br /> c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta<br /> <br /> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN6hNe0IUAPa5owwYR9tyRXNDSgeA_yCcdmgWD5FgGhmvTKUtci9tP9SoepLnRD-woEQJYAwQQn7JuUtvCtXoAdaMLLO8yIysV35NZhoaPA1bMZH8_sRKcBkcLPhyphenhyphenUL0n70pD_pdRWt8o/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN6hNe0IUAPa5owwYR9tyRXNDSgeA_yCcdmgWD5FgGhmvTKUtci9tP9SoepLnRD-woEQJYAwQQn7JuUtvCtXoAdaMLLO8yIysV35NZhoaPA1bMZH8_sRKcBkcLPhyphenhyphenUL0n70pD_pdRWt8o/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /> <br /> Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri Spil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)<br /> <br /> Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu<br /> <br /> Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpzFON3Q_RN5QLoSOskpURrjhN62uyalzhIec4au61mMdCDBbIAemcGZButkORk91dw0ci0z7OK_qBBn1gdmi78DKhnGfj5ZtVm5nLwwJvCQfdI3cHuSk0f8J7Zg7aXsbkllsQITd0do/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpzFON3Q_RN5QLoSOskpURrjhN62uyalzhIec4au61mMdCDBbIAemcGZButkORk91dw0ci0z7OK_qBBn1gdmi78DKhnGfj5ZtVm5nLwwJvCQfdI3cHuSk0f8J7Zg7aXsbkllsQITd0do/s640/IMG20190711143953.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.<br /> <br /> Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari.<br /> <br /> Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari.<br /> <br /> Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari.<br /> <br /> Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari.<br /> <br /> Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari.<br /> <br /> Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /> <br /> Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma.<br /> <br /> Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /> <br /> Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /> <br /> Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Divonis 5 Thn Penjara, Terdakwa Syamsul Hadi (Kepala Inspektorat Bojonegoro) Sujud Syukur

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 19 Nopember 2019, Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur P...

»

Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Jasmas Rp570 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XXY9LmBjne83Xw1Tg7n3aqyVm4miTGvYCZoZDaeqJAn32iFU6hWvpEik51IWLf20xfqrRKN7p6q41oUv5CBike2Zhj3ScG8K0r-q_GNAjt_uIhIwSm0MBxWk0dax78vlKl14T-Dqh0c/s1600/IMG-20191119-WA0001+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XXY9LmBjne83Xw1Tg7n3aqyVm4miTGvYCZoZDaeqJAn32iFU6hWvpEik51IWLf20xfqrRKN7p6q41oUv5CBike2Zhj3ScG8K0r-q_GNAjt_uIhIwSm0MBxWk0dax78vlKl14T-Dqh0c/s1600/IMG-20191119-WA0001+-+Copy.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke mempertanyakan peran dari pihak yang memverifikasi Proposal pengajuan dan pencairan dana hibah karena tidak terseret sebagai tersangka</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berasal dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Jilid III, kembali disidangkan.<br /><br />Dalam Jilid III kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menyeret Binti Rochmah selaku anggoota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019  untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya  sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Jasmas dalam bentuk NPHD sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Sementara dalam jili II, dua terdakwa yang juga anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yakni H. Darmawan dan Sugito (Perkara terpisah) sudah lebih dahulu diadili (Selasa, 5 Nopember 2019), dan saat ini menunggu putusan Selas dari Majelis Hakim atas Eksepesi atau keberetan dari kedua terdakwa atas surat dakwaan JPU <br /><br />Sedangkan Jilid I, dengan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, adalah selaku pelaksana dari kegiatan penyaluran dana Jasmas sudah divonis pidana penjara selama 6 tahun dan duhukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018 atau dipenjara selama 2 tahun.<br /><br />Dan jilid berikutnya, 3 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini berstatus tersangka dan sudah dijebloskan ke penjara, yaitu Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti juga akan segera menyusul untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan 3 rekan sejawatnya yakni H. Darmawan, Sugito dan Binti Rochmah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy4Fe_A1fS6105oq2WmHAg9NkmiaZGqpa89XAe76kerMVDDJ4lU7avS5ubNFx5yy06Qh9c9KN7sKbbhP8kfHuc-K_yvDjzJ7RIx6OaWuPlvYrRrW46USyKpTRIn8_EJDoYwvVvNYKCBVc/s1600/IMG-20191119-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy4Fe_A1fS6105oq2WmHAg9NkmiaZGqpa89XAe76kerMVDDJ4lU7avS5ubNFx5yy06Qh9c9KN7sKbbhP8kfHuc-K_yvDjzJ7RIx6OaWuPlvYrRrW46USyKpTRIn8_EJDoYwvVvNYKCBVc/s640/IMG-20191119-WA0013.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam perkara ini ada yang menggelitik. Sebab yang terseret dalam kasus ini adalah 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 (para terdakwa/tersangka) selaku pemilik dana Jasmas dari APBD Perubahan Pemerintah Kota Suraabaya Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk disalurkkan ke Daerah Pemilihan (Dapil)-nya masing-masing, dan 1 dari pihak swasta selaku pelaksana kegitaan penyaluran dana Jasmas yakni Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS)<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hasil audit dan Laporan Inspektorat selaku audit internal Pemkot Surabaya kepada Wali Kota Surabaya atas pencairan atau penyaluran dana Hibah Jasmas dalam nentuk NPHD sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan TA 2016 ? <br /><br />Tidak hanya itu. Yang menggelitik juga terkait jenis dan harga barang yang tercantum dalam ratusan proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari para Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas adalah isinya sama. Mungkinkah kebutuhan ratusan RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam pembuatan isi Proposal sama ? <br /><br />Selain itu. Apakah kerugian negara sejumlah Rp570.648.576,89 yang didakwakan terhadap terdakwa Binti Rochmah, dan Rp1.2 milliyar terhadap terdakwa H. Darmawan dan Sugito adalah bagian dari kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) yang dikenakan terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, mengingat hasil audit BPK RI sama yaitu No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, Pejabat Pemkot Surabaya selaku pihak yang melakukan Verifikasi terhadap 668 Verifikasi proposal, mencairkan dana Jasmas dari APBD, dan pendampingan serta pengawasan dari penyaluran dana Jasmas tersebut, tak ada yang terseret sebagai tersangka. <br /><br />Tak salah ketika Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberi dana harus bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan dan pendampingan. Bahkan Majelis Hakim menilai, bahwa Jaksa juga dianggap tidak mengungkap peran anggota Dewan secara jelas, namun 6 Dewan diseret kehadapan Majelis Hakim untuk diadili.<br /><br />Hal itu dikatakan langsung oleh Majelis Hakim pada saat JPU menghadirkn 4 pejabat Pemkot  Surabaya, diantaranya M. Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong, Senin, 15 April 2019. <br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Senin, 15 April 2019).<br /><br />Dan hal inipula yang diertanyakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah, yakni Dr Sudiman Sidabuke. Menurut Dr. Sudiman Sidabuke, bahwa yang melakukan Verifikasi atas rautusan proposal termasuk 28 proposal pengajuan dana Jasmas dari para Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dari Dapil terdakwa Binti Rochmah adalah Pemkot Surabaya. Tetapi mengapa pihak pemkot Surabaya tidak ada yang terseret ?<br /><br />“Terdakwa ini tida ada menerima uang dari Agus Setiawan Jong. Yang membuat Porposal juga bukan terdakwa. Yang melakukan Verifikasi dan yang mencairkan dana Jasmas dalah pemkot Surabaya. Mengapa pihak Pemkot tidaka ada yang terseret ?,” kata Dr. Sudimana Sidabuke seusai persidangan, Selasa, 19 November 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbH6Tr-fIbN1i61j5fKQbjI0ru0CVDxA8gMjLpmmaou4rMhGI6SXxhG8i5UWRDnxRDIDs8FOc7-2yHfEyCwH7cd26tYI0tW4TXGPCIzEazgsLb2sGDGGq7vMpYCLydmwco-91xVHi4Q/s1600/IMG-20191119-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbH6Tr-fIbN1i61j5fKQbjI0ru0CVDxA8gMjLpmmaou4rMhGI6SXxhG8i5UWRDnxRDIDs8FOc7-2yHfEyCwH7cd26tYI0tW4TXGPCIzEazgsLb2sGDGGq7vMpYCLydmwco-91xVHi4Q/s640/IMG-20191119-WA0017.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Nopember 2019, adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjug Perak, Surabaya terhadap terdakwa Binti Rochmah yang didampingi Penasehat hukumnya, Dr. Sudiman Sidabuke, dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU M. Fadil mengatakan, bahwa Ia terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016. <br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8okhpI4ZO4Mi_JLGWFD7HPYHQd7sunGHOvReHMUV0HYW3thQTsfJfxg_IwXhNJzBplOI7GzNT5Rg7V_E9wOP30-EfzgewDJbPz1lnAGs1paQ6dYVXfpFpjpWmhDhqgVoD8QuizFnIQo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA8okhpI4ZO4Mi_JLGWFD7HPYHQd7sunGHOvReHMUV0HYW3thQTsfJfxg_IwXhNJzBplOI7GzNT5Rg7V_E9wOP30-EfzgewDJbPz1lnAGs1paQ6dYVXfpFpjpWmhDhqgVoD8QuizFnIQo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 <br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK <br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong <br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024 <br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo <br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWy7pEAfvNC4LZDBGGwAoEdpChU0sb1SDJ5NRsFyF8AMINSTDz08IwBsasDWsY5BvftWFWNVhyphenhyphenaWM-eJfZHJDkmABs8VnWnHjNpO3J2nVis_OdNCIV4gIt26agmerwAXdWSJCJGTSFLvY/s1600/IMG-20191119-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWy7pEAfvNC4LZDBGGwAoEdpChU0sb1SDJ5NRsFyF8AMINSTDz08IwBsasDWsY5BvftWFWNVhyphenhyphenaWM-eJfZHJDkmABs8VnWnHjNpO3J2nVis_OdNCIV4gIt26agmerwAXdWSJCJGTSFLvY/s640/IMG-20191119-WA0023.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya <br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan <br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong; <br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah <br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan  <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016 <br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah; <br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah; <br /><br />Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016; <br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong <br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Jasmas Rp570 Juta

Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke mempertanyakan peran dari pihak yang memverifikasi Proposal pengajuan dan pencairan dana h...

»

Harapan Terdakwa Tatang Istiawan, Bos Media Harian Sementara Untuk Bebas Kandas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasDdla1eqkL5K1p2H7d7vCmaUTqf11rSD2iPlXQhkotkN4YhF663ni5Uxb8qZCRiWXDXDAEi8Ru9Hoox7J6SdQUbnlVjm3r3wubeGEVMK8F3ua96w_c-HhgUBh4ijT9cGE9BtIpX3Hwk/s1600/IMG20191115110746.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="793" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasDdla1eqkL5K1p2H7d7vCmaUTqf11rSD2iPlXQhkotkN4YhF663ni5Uxb8qZCRiWXDXDAEi8Ru9Hoox7J6SdQUbnlVjm3r3wubeGEVMK8F3ua96w_c-HhgUBh4ijT9cGE9BtIpX3Hwk/s640/IMG20191115110746.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  "Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  Eksepsi  Terdakwa kasus dugaan Korupsi Tatang Istiawan, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  dan permohonanya untuk menjadi tahanan Kota Karena </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  penyakit   Jantung, Diabet dan TBC dikabulkan” </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>- </b><u><b>Terdakwa Tatang Istiawan :</b></u> Kasus ini direayasa Kejari, </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">  Saya dikriminalisasi. Ini bukan pidana tetapi Perdata</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Harapan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga selaku Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi), untuk bebas dari jeratan hukum dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) kandas, setelaah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek<br /> <br /> Penolakan Eksepsi atau keberatan terdakwa Tatang Istiawan atas surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dalam perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450, dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan Sela, yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaay Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yatu Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Adil Pranajaya dkk.<br /> <br /> “Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, dan menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil. Memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kapan saksi dihadirkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dijawab oleh JPU, Satu minggu<br /> <br /> “Satu Minggu, Yang Mulia,” jawab JPU<br /> <br /> Sekalipun Keberatan/Eksepsi terdakwa Tatang Istiawan atas surat dakwaan JPU ditolak oleh Majelis Hakim, namun terdakw akhirnya dapat bernfas lega setelah permohonannya dikabulkan Majelis Hakim agar tidak ditahan di penjara atau Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, karena beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang diajukan oleh terdakwa diantaranya sakit Jantung, Diabet dan TBC.<br /> <br /> Walapun pada saat penyidikan di Kejaksaan Nageri Trenggalek, terdakwa Tatang Istiawan sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena penyakit jantung dan penyidik belum menggunakan Masker, namun pada saat persidangan pertama yaitu pembacaan surat dakwaan (Jumat, 1 Nopember 2019), suasana persidanganpun berubah. Majelis Hakim, JPU maupun pengunjung harus menggunakan Masker yang dibagikan Tim JPU dikarenakan terdakwa mengidap penyakit TBC.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dHelHqweXle0OFoor0Dma64fql0r3Yxfo_0A_xNgMOzGPxsUhW7CTGVyd_BEaUczc-CaYGUky9O-5ZbNeORx1YY_8kNVWcODFi4NhrM3rAG2h_dshdsP7vT1ml1sXCP3O57scRoLej8/s1600/Tatang+Istiawan....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dHelHqweXle0OFoor0Dma64fql0r3Yxfo_0A_xNgMOzGPxsUhW7CTGVyd_BEaUczc-CaYGUky9O-5ZbNeORx1YY_8kNVWcODFi4NhrM3rAG2h_dshdsP7vT1ml1sXCP3O57scRoLej8/s640/Tatang+Istiawan....jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Tatang Istiawan, kepada BERITAKORUPSI.CO seusai persidangan mengatakan, bahwa perkara yang menjerat dirinya adalah karena direkayasa Kejaksaan. Menurut Tatang, bahwa kasusnya bukan pidana melainkan perdata.<br /> <br /> “Ini direkayasa Kejari, saya dikriminalisasi. Inikan bukan pidana tetapi perdata dalam kerja sama bukan pengadaan. Kenapa saya dikenakan Permendagri, saya kan swasta,” kata Tatang kepada BERITAKORUPSI.CO<br /> <br /> Saat ditanya, terkait keberadaan mesin-mesin dan produksi/kegiatannya, Tatang mengatakan, bahwaa mesin-mesin itu masih ada, dan hingga pada tahun 2010 masih ada kegiatan, namun terdakwa lupa apa saja hasil dari kegiatan itu.<br /> <br /> “Masih ada. Ada kegiatan sampai tahun 2010, saya lupa,” kata Tatang.<br /> <br /> Kasus yang menyeret Bos Media Harian di Subaya ini, bermula pada tahun 2018, saat Penyidik Kejari Trenggalek melakukan penyidikan dengan menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terkait adanya dugaan Penyimpangan Penyertaan Modal Tahun 2008 s/d 2010 lalu di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek  Unit Usaha Percetakan  oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera dengan AKTA Notaris Nomor 11 Tanggal 16 Januari 2008.<br /> <br /> Selain itu, didugapula, tidak berjalan dan berfungsinya usaha percetakan yang dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 1888.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Namun karena menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) RI dan Pileg (Pemilihan Legislatif) pada April 2019, kasus inipun sempat “membisu”, hingga beberapakali BERITAKORUPSI.CO mengkonfirmasi ke Kejari Trenggalek maupun ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dengan menemui langsung Aspidsus yang saat itu dijabat Didik Farhan, namun belum juga menjelaskan siapa tersangkanya.<br /> <br /> Pada Mei 2019, penyidik Kejari Trenggalek barulah menetapkan Soehrato selaku mantan Bupati Trenggalek periode 2005/2010 menjadi tersangka. Soeharto saat itu masih berstatus terdakwa kasus dugaan Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek dimata air Bayong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 lal, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya, yaitu Suprapto (mantan Direktur PDAM Trenggalek), Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /> <br /> Setelah penetapan Soeharto menjadi tersangka pada Mei 2019, dua bulan kemudian atau pada Juli 2019, barulah Tatang Istiawan ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Trenggalek. Keduanyapun sama-sama dijebloskan ke tahanan milik Kejari Trenggalek.<br /> <br /> Penetapan status tersangka terhadap kedua tokoh di Jawa Timur ini, boleh dibilang adalah pengembangan dari proses persidangan 2 (terdakwa) lainnya yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada April 2019.<br /> <br /> Kedua terdakwa dalam kasus ini yang sudah dijatuhui hukuman pidana penjara adalah Sukadji, selaku Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek yang juga Ketua Pansus Penyertaan Modal (divonis 1.6 tahun penjara) dan M. Fatkur Rohman (sebagai perantara aliran uang ke Sukaji sebesar Rp200 juta) divonis pidana penjara selama 1.2 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Kasus perkara terdakwa Soeharto, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jumat, 25 Oktober 2019. Sepekan kemudian (Jumat, 1 Nopember 2019), sidang perkara terdakwa Tatang Istiawan pun digelar. Sidang perkara kedua terdakwa ini diketuai Majelis Hakim yang sama, yakni I Wayan Sosiawan.<br /> <br /> Pertanyaannya, apakah hanya ke- 4 (empat) tersangka/terdakwa/terpidana yang terseret dalam kasus ini ? Ternyata tidak. Ada kemungkinan tersangka lain, namun masih menunggu proses persidangan terdakwa Soeharto dan Tatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita kepada para wartawan seusai persidangan, pada Jumat, 1 Nopember 2019.<br /> <br /> “Potensi untuk tersangka baru dalam pengembangan kasus ini pasti ada, maknya diikuti aja sidangan ini,” kata Dody Novalita<br /> <br /> Terkait pernyataan terdakwa yang menganggap bahwa perkara ini direkayasa Kejari, Dody Novalita mengatakan, bahwa itu adalah hak terdakwa, dan dapat dibuktkan dalam persidangan<br /> <br /> “Itu haknya, dan dapat dibukikan dalam persidangan,” ujarnya<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC4tK_FnoJ1lMHGJK_EWhVirWBNrDnK5EuLZiPRjFSx0e2mnr3i20LLXnXc81p1cSrC86wzfyUid21G3knEpTcKufpsvRDDQgxhpRfPlj6zRhn8Sg_ubsvF4vsFJU0eO3cNrFyZniiByY/s1600/IMG20191115110744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="760" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC4tK_FnoJ1lMHGJK_EWhVirWBNrDnK5EuLZiPRjFSx0e2mnr3i20LLXnXc81p1cSrC86wzfyUid21G3knEpTcKufpsvRDDQgxhpRfPlj6zRhn8Sg_ubsvF4vsFJU0eO3cNrFyZniiByY/s640/IMG20191115110744.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.oS., SH.,  MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) yang diangkat berdasarkan Surat Akta Notaris No. 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 dan juga selaku Pemilik PT. Surabaya Sore, bersama-sama dengan  Drs. Gathot Purwanto dan H. Soeharto dan H. Soeharto Bin Yakoen, (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidak tidaknya daiam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jalan Wahid Khasim No.5 Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/5K/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan deak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian .negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (alm), dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /> <br /> Setelah melakukan pertemuan dengan Soeharto, selanjutnya terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm), diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /> <br /> Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggamG3kR2tn2vRPWFk_Bdj_QZEBoHPVxYkSqCT1gRmDncOtXlmhItwYRIn0kwK5zU77YTf9tXAVnGvCs4seOky7uYEMPqOU7Z4gsLui18WyoeGLRRFt249FuAqUsDkH-y52yzHlF74c2s/s1600/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggamG3kR2tn2vRPWFk_Bdj_QZEBoHPVxYkSqCT1gRmDncOtXlmhItwYRIn0kwK5zU77YTf9tXAVnGvCs4seOky7uYEMPqOU7Z4gsLui18WyoeGLRRFt249FuAqUsDkH-y52yzHlF74c2s/s640/C..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /> <br /> Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Setelah terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /> <br /> Setelah mendapat telepon tersebut, Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /> <br /> Kemudian Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /> <br /> Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /> <br /> a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /> <br /> b. Selanjutnya Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /> <br /> c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /> <br /> d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /> <br /> e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /> <br /> f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /> <br /> Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian ;<br /> <br /> Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iBQEn4wxbKLhfvEh6lzf_VtymULKmoJzlW4rzljZSX5rGDSReAd8St1i1qqmk6_xacz1SN-j9DNiXnakvYh7_EpyJe1MvJQkOshuiNEjqgKJh_XkgxhWzGD0Pd5xSitvENO4VzLV2HA/s1600/AAA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iBQEn4wxbKLhfvEh6lzf_VtymULKmoJzlW4rzljZSX5rGDSReAd8St1i1qqmk6_xacz1SN-j9DNiXnakvYh7_EpyJe1MvJQkOshuiNEjqgKJh_XkgxhWzGD0Pd5xSitvENO4VzLV2HA/s640/AAA.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /> <br /> huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah dari Soeharto selaku Bupati, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh Soeharto Bin Yakoen. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /> <br /> Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /> <br /> Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /> <br /> Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /> <br /> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal l : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. Huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT); 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnGqTtXxE8z4cfMYPbiRJeOWMJohRD4Mh3RpcuoG9G9Z29xql0fFj-QRi2O7q7hiY10TMtzWfRv9M0SAsJtFQunHcxkyBb3m96d34Igs1-GcLM0wqH9U8s5lzoD-ITkEqRj01NWPuQJX4/s1600/TRENGGALEK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnGqTtXxE8z4cfMYPbiRJeOWMJohRD4Mh3RpcuoG9G9Z29xql0fFj-QRi2O7q7hiY10TMtzWfRv9M0SAsJtFQunHcxkyBb3m96d34Igs1-GcLM0wqH9U8s5lzoD-ITkEqRj01NWPuQJX4/s640/TRENGGALEK.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34;<br /> <br /> b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /> <br /> c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /> <br /> d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /> <br /> e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa investasi modal usaha terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /> <br /> Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /> <br /> Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /> <br /> Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /> <br /> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK0jn4PniIB_G2HcZ_IgS0qT3Hk0qKdL7NvV9XyiGwDgKIGLvvN6MFQvfP2IwfolDEVoLCDP7mPKYPaRH-F-o85BI3X0SGYERpBkooGbA8EqYdg2IhzCkgk-ROmrreiVQPTvF97OvrZww/s1600/IMG20191025103208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK0jn4PniIB_G2HcZ_IgS0qT3Hk0qKdL7NvV9XyiGwDgKIGLvvN6MFQvfP2IwfolDEVoLCDP7mPKYPaRH-F-o85BI3X0SGYERpBkooGbA8EqYdg2IhzCkgk-ROmrreiVQPTvF97OvrZww/s640/IMG20191025103208.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /> <br /> Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /> <br /> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /> <br /> Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /> <br /> Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /> <br /> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /> <br /> Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /> <br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fMWAd94PilmwV7RDGSckHP9vGESEnqC6PbIay25UgRO_eeesC0yfqQFR_NOLIVCn8kuj3M_Dc7cX39nVengQkYh3z0sVhMycIJ8BOa-cIxtJ8ByLJkzQo0FWWVrTCppBsZRwukwv2Qw/s1600/IMG20191025103504.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fMWAd94PilmwV7RDGSckHP9vGESEnqC6PbIay25UgRO_eeesC0yfqQFR_NOLIVCn8kuj3M_Dc7cX39nVengQkYh3z0sVhMycIJ8BOa-cIxtJ8ByLJkzQo0FWWVrTCppBsZRwukwv2Qw/s640/IMG20191025103504.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /> <br /> Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /> Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /> <br /> 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> 3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /> <br /> 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /> <br /> Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /> <br /> Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /> <br /> Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /> <br /> Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-EqZ-_0fpcaOBwg3LhIgWTVJatE7JXlY516-RXEpW78YHt9twsTne7NTldOmnHU9n29Y9T3i6FSfHNxuqYf_m_5U1Ek6Q9_rNCn75Tcokmvjm7WSzzE0Ekzn4PD58Z6tTYkThbnPxWjw/s1600/thumbnail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-EqZ-_0fpcaOBwg3LhIgWTVJatE7JXlY516-RXEpW78YHt9twsTne7NTldOmnHU9n29Y9T3i6FSfHNxuqYf_m_5U1Ek6Q9_rNCn75Tcokmvjm7WSzzE0Ekzn4PD58Z6tTYkThbnPxWjw/s640/thumbnail.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelian mesin-mesln percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /> <br /> Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /> <br /> Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /> <br /> Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br />  1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /> <br />  2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /> <br /> 3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /> <br /> 4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /> <br /> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak. <br /> <br /> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /> <br /> Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /> <br /> Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /> <br /> Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /> <br /> Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /> <br /> Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /> <br /> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /> <br /> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4MX3mpJYpH2kxgi4vAgfZ_wuSbmRKCjGPJ64cxeNHcY5goJhCd27MtJJzLysgJcmTvKT1FKQTfWMQvwNhbNvw-41zzdeEXYyqpWfy8O9t31R3F7PK5CVLkuEaQSG9GYdESKLd2nGpdk/s1600/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4MX3mpJYpH2kxgi4vAgfZ_wuSbmRKCjGPJ64cxeNHcY5goJhCd27MtJJzLysgJcmTvKT1FKQTfWMQvwNhbNvw-41zzdeEXYyqpWfy8O9t31R3F7PK5CVLkuEaQSG9GYdESKLd2nGpdk/s640/3...jpg" width="640" /></a> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal.<br /> Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /> <br /> Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /> <br /> Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /> <br /> Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /> <br /> Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /> <br /> Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Harapan Terdakwa Tatang Istiawan, Bos Media Harian Sementara Untuk Bebas Kandas

  "Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak    Eksepsi  Terdakwa kasus dugaan Korupsi Tatang Istiawan,    dan permohona...

»