Bendahara DPMPD Kabupaten Kediri Diadili Dalam Pekara Korupsi Rp367 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZJFDQcpxuQrHDx6UN5BehMcK4yptINQk2_-XTf64oaZRqlrYUgaLAiN0yqK9nPLT3skDJbz8Gyj4h7_lvqI8wV9uMdzbvJypZDxb4xee8HFa0_T1NGAPWtUKFaz6csJyPlUPx-m0PYXI/s1600/IMG20191107120016..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="807" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZJFDQcpxuQrHDx6UN5BehMcK4yptINQk2_-XTf64oaZRqlrYUgaLAiN0yqK9nPLT3skDJbz8Gyj4h7_lvqI8wV9uMdzbvJypZDxb4xee8HFa0_T1NGAPWtUKFaz6csJyPlUPx-m0PYXI/s640/IMG20191107120016..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 7 Nopember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut S dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, membacakan Surat Dakwaannya terhadap Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2018 sebesar Rp367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU Ribut dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Sanghadi Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartiko. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari Agustian Siagian, Regen Pohan, Yudita, Nazib dan Ugi Sugiharto.<br /><br />Terdakwa Rudi Hartono diseret ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatnnya atas dugaan melakukan mark up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4XHHW4bJXMFat_j7umGmpu8AxPMUNx2FmZfzu9pXFDF_0iCFRi-0xLvvMD68ifkVypfKrBmcnHWzGK-HkAbcSxMiTGi2nEufI74n50bGEdgeEqx7MCumRWEdWZsolYBxsCiqKn6nph68/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4XHHW4bJXMFat_j7umGmpu8AxPMUNx2FmZfzu9pXFDF_0iCFRi-0xLvvMD68ifkVypfKrBmcnHWzGK-HkAbcSxMiTGi2nEufI74n50bGEdgeEqx7MCumRWEdWZsolYBxsCiqKn6nph68/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwapun dijerat pasal berlapis dalam Undang-undang Tindak Pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) tentang perbuatan melawan hukum dengan hukuman minimal 4 tahun, atau Pasal 3 tentang Kewenangan/jabatan dengan hukuman pidana penjara paling singat 1 tahun atau pasal 8 tentang penggelapan uang, yang hukumannya paling sedikit 3 tahun.<br /><br />“Terdakwanya hanya Satu. Pasalnya, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 8. Ini terkait penggelapan uang,” kata JPU<br /><br />Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Agustian Siagian mengatakan, tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. “Kita tidak mengajukan Eksepsi, jadi langsung ke pembuktian aja,” kata Agustian.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188 45/4/418.08/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran,  Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, dan selaku operator Sistem informasi Manajamen Daerah (SIMDA) Kabupaten Kediri.<br /><br />Pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Januari sampai dengan Desember 2018, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 141 Kota Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dengan melawan hukum, melakukan double entry/penggandan kegiatan, melakukan entry fiktif kegiatan yang tidak dilaksanakan dan mark Up ili atas SPJ Isurat Pertanggung Jawaban) pada bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), dimana tersangka telah diinput pada aplikasi SIMDA yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaxan 2018.<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU RI (Undang Undang Republik Indonesia) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Pasal 122 Ayat (6), (9) dan (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZGgawm42BjG2cWJ7LwTLynISfXG1_tOzooHtoyqU6NqGItIrfJ_9laV6O2WZEmpxE5q3J3P78LmHt7tkwN3RZCvVnhrrsoojKxlwzIfF7cs-D_ETBC4NGZFiLa3iuKOjmYCIDXh2KCoI/s1600/IMG20191107120117...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="807" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZGgawm42BjG2cWJ7LwTLynISfXG1_tOzooHtoyqU6NqGItIrfJ_9laV6O2WZEmpxE5q3J3P78LmHt7tkwN3RZCvVnhrrsoojKxlwzIfF7cs-D_ETBC4NGZFiLa3iuKOjmYCIDXh2KCoI/s640/IMG20191107120117...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu komorasi, yaitu Terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i, dengan cara menyisihkan anggaran pencairan dari bidang PKPPM, bidang PUEM  dan PEMDES yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/41811/2019 tanggal 25 September 2019. <br /><br />Perbuatan terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dilakukan dengan cara-cara dan sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, telah menerima Anggaran (DIPA) dari APBD untuk Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.183.387.650 (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi untuk:<br /><br />1. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.162.254.100 (empat milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah),: 2 Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.00,(lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menerima anggaran Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.<br /> (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu : 1. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM),: 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM),: 3. Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES),: 4.  Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat. <br /><br />Karena belum tersedianya uang anggaran atau belum dicairkannya, dan untuk memperlancar jalannya kegiatan, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada awal bulan Februari 2018, telah menerima Uang Persediaan (UP) sebesar Rp403.309.00 (empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat, bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasai Masyarakt (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) dan bidang Pembedayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG). <br /><br />Bahwa untuk belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550 (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diperuntukan untuk ; Bahwa kegiatan-kegiatan pada Bidang PKPPM, Bidang PUEM), Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), Bidang “ Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat  Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat telah terealisasi, dimana dalam pelaksanaannya ada yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan ada yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri. <br /><br />Bahwa dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, telah memasukkan I mengentry data berupa kegiatan bidang - bidang dan sekretariat kedalam  aplikasi SIMDA dengan password Kab. Kediri dengan user name SIMDA 2018; <br /><br />Bahwa dalam aplikasi SIMDA, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i  memasukkan/mengentry kegiatan yang sama/digandakan (double entry) dengan cara kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang yang sudah dilengkapi dengan pertanggunjawaban atas kegiatan tersebut yang kembali di entry/dimasukkan ke aplikasi SIMDA, dengan nomor yang berbeda tetapi jumlah uang yang sama kegiatan fiktif/entry fiktif, yakni kegiatan yang tidak dilaksankan oleh bidang akan tetapi di entry/dimasukkan kedalam aplikasi SIMDA dengan memberi nomor baru atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh bidang, dan tidak ada laporan pertanggungiawabannya.<br /><br />Dan terdakwa juga melakukan mark Up atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan, akan tetapi untuk jumlah / nilai atas kegiatan tersebut ditambah jumlahnya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM). Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP_ma4lxRmoYtW2823KKFQo2OTBx7I9sLUl8z9XEkhUsFLiXFI2TP3D9oC11sprQ_gEOsXBhwTzKqsoTxxQF9_R64XpsjMwd-gmxfewmkRroWq6TpVjRJpOD1mtutt-XQgQLfVLMtZIkY/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="440" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP_ma4lxRmoYtW2823KKFQo2OTBx7I9sLUl8z9XEkhUsFLiXFI2TP3D9oC11sprQ_gEOsXBhwTzKqsoTxxQF9_R64XpsjMwd-gmxfewmkRroWq6TpVjRJpOD1mtutt-XQgQLfVLMtZIkY/s640/4.jpg" width="598" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan dilakukannya penggandaan kegiatan/dodble entry, entry fiktif dan mark up atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), sehingga terdapat selisih pencairan antara pada aplikasi SIMDA dan pada pencairan bidang sesuai dengan SPJ yakni sebagai berikut : <br /><br />Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Seksi Ketahanan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinana TA. 2018. Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp238.796.910.00 (Rp835.172.224 - Rp596.375.314 = Rp238.796.910.00)<br /><br />Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), seksi usaha ekonnomi masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih sebesar Rp45.609.450 (Rp115.978.100 – Rp70.368.650 = Rp45.609.450) <br /><br />Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), terdapat selisih pencairan dana yang dilalukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp159.796.554 + Rp76.377.054= Rp83.419.500. Sehingga total untuk selisih antara pencairan pada aplikasi SIMDA dan pencairan pada bidang yakni sebesar Rp367.825.860<br /><br />Bahwa ketika sudah ada Kasubag Keuangan terdakwa hanya menyampaikan jika akan mengajukan pencairan dana akan tetapi Kasubag Keuangan tidak melakukan verifikasi atas SPM maupun data pendukung yang diajukan dan Kasubag Keuangan tidak membubuhkan parafnya, karena terdakwa dalam pengajuan pencairan sudah biasa dilakukan tanpa ada paraf dari Kasubag Keuangan atau dalam hal ini terdakwa selalu melewati kewenangan dari Kasubag Keuangan, dan menganggap apa yang dilakukan dalam pengajuan pencairan anggaran selalu benar. Dan ketika di tanyakan oleh Pengguna Anggaran, terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukan sudah benar dan tidak ada yang salah. <br /><br />Bahwa ketika anggaran pencairan sudah turun/cair maka terdakwa membagikan uang anggaran kepada bidangb-idang, dan sekretariat melalui bendahara pengeluaran pembantu yang sebelumnya mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ada sebahagian dana yang disisihkan oleh terdakwa atau terdakwa tidak memberikan secara utuh/penuh permintaan bidang-bidang dan sekretariat dengan alasan, jika ada bidang lain yang membutuhkan dana tersebut.<br /><br />Sehingga bidang dan sekretariat yang sudah mengajukan permintaan pembayaran harus menunggu pencairan berikutnya/pencairan selanjutnya atau dimana dalam 1 (satu) kali pencairan dalam periode tahun anggaran 2018, terdakwa secara melawan hukum menyisihkan sebahagian uang anggaran secara bertahap dengan total sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). <br /><br />Bahwa dalam tahun anggaran 2018, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa telah menyisihkan sebahagian uang anggaran yang seharusnya dipergtmakan untuk kegiatan pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) yakni sebesar Rp. 367.825.860.00,(tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga bidang = bidang yang melaksanakan kegiatan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : <br /><br />Melakukan penggandaan/double entry kegiatan pada aplikasi SIMDA yang telah dilakukan sebelumnya oleh bidang bidang berupa kegiatan perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan, dan peralatan kegiatan dsb, sehingga dari kegiatan penggandaan/double entry terdakwa dapat menyisihkan uang sebesar Rp. 88.532.000.00,(delapan puluh delapan juta lirna ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melakukan entry fiktif penggunaan dana/transaksi pengeluaran pada aplikasi SIMDA tanpa  kegiatan dan surat pertanggung jawaban (aktif) berupa kegiatan biaya perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan dsb, sehingga atas entry fiktif tersebut terdakwa dapat menyisihkan uang  sebesar Rp269.141.360<br /><br />Bahwa selama tahun anggaran 2018, terdakwa dalam melaksanakan keglatan pengelolaan  anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri   telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Republik lndonesia Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara <br /><br />"Bahwa penyisihan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap telah diperunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa," kata JPU<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri atas Dugaan Penyimpangan penggunaan atau Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019, atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, yang merupakan uang Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa MOH. RUDI HARTONO Bin (Alm) RUBA'I yakni sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). <br /><br />"Perbuatan Terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap JPU Ribut diakhir surat dakwaannya. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Bendahara DPMPD Kabupaten Kediri Diadili Dalam Pekara Korupsi Rp367 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 7 Nopember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut S dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri,...

»

Dua Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Dana Jasmas Rp1.2 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKZStt9PM9tJDdzsk47WTkoAQW6Ajj6jBreSRraYPyECAtGRaz-ySXeRoxSCDMGuJ7bAVakDiUC0OXk6MnbeA6QN1PzTYWyg2lEiAWNlCHp2ETzt_KsjGdFvvbg6ifZX-Pi8E9Lc0svI/s1600/TERDAKWA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="1280" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKZStt9PM9tJDdzsk47WTkoAQW6Ajj6jBreSRraYPyECAtGRaz-ySXeRoxSCDMGuJ7bAVakDiUC0OXk6MnbeA6QN1PzTYWyg2lEiAWNlCHp2ETzt_KsjGdFvvbg6ifZX-Pi8E9Lc0svI/s640/TERDAKWA.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Selasa, 5 Nopember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjug Perak, Surabaya, membacakan Surat Dakwaannya terhadap 2 (dua) terdakwa yaitu H. Darmawan dan Sugito (Perkara terpisah), selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU M. Fadil dan Suryanta Christiani di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi dan Ign Cemeng (untuk terdakwa Sugito). Sementara Kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing<br /><br />Kasus yang menyeret kedua anggota Dewan yang terhormat di Kota Surabaya ini, bermula pada tahun 2018, saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifz_nBprM2_zexa5gShcTq9sIg6T_2MXN6xTQ231utO_0s0bCxQ9srz9902tl-TsZcZGpH4UBzq4GWc52Z36EgA56DXGm1OF73ttPrPGjw4-RfwjyDJwv2w1hie3ydWg1vtMdxB1qnzOc/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifz_nBprM2_zexa5gShcTq9sIg6T_2MXN6xTQ231utO_0s0bCxQ9srz9902tl-TsZcZGpH4UBzq4GWc52Z36EgA56DXGm1OF73ttPrPGjw4-RfwjyDJwv2w1hie3ydWg1vtMdxB1qnzOc/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik ke- 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya H. Darmawan, Sugito (keduanya terdakwa), Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti (Keempatnya berstatus tersangka) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding). <br /><br />Kemudian, Agus Setiawan Jong membentuk Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut). Dimana dalam proposal tersebut sudah tercantum jenis barang yang sama. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, dan selanjutnya dari Dewan diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebsar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsiair 2 tahun penjara. Vonis ini saama dengan tuntutan JPU. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1u4OXA_-5ogXlb_23Ohyphenhyphenf-UQVVlBJYu5sBsbrgxHgwskDBffNtEzWkQ4Qbdyreh2g5HjF6jpNlpFOJ2DXaFn1ARLfMhYu0yPd-qw5Fr8wiliwGLux43yvYK0pRhT_8xOoqykqyT7rLQI/s1600/PH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1u4OXA_-5ogXlb_23Ohyphenhyphenf-UQVVlBJYu5sBsbrgxHgwskDBffNtEzWkQ4Qbdyreh2g5HjF6jpNlpFOJ2DXaFn1ARLfMhYu0yPd-qw5Fr8wiliwGLux43yvYK0pRhT_8xOoqykqyT7rLQI/s640/PH.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya ini. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan Sugito sebagai tersangka, beberapa minggu kemudian menyusul H. Darmawan. <br /><br />Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya, yaitu Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti sekaligus ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara.<br /><br />Tak mudah memang bagi penyidik Kejari Tanjung Perak untuk menetapkan tersangka terhadap para Politikus ini. Karena sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah beberapa kali mngirimkan surat panggilan, namun tak datang dengan berbagai alasan, yang menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, alasan itu tidak logika.<br /><br />Selain itu, Kejari Tanjung Perak pun harus menghadapi Praperadilan dari beberap tersangka, walaupun usaha para tersangka ini kandas karena ditolak Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan saat ini, Darmawan dan Sugito berusaha bebas dari dakwaan JPU dengan mengajukan keberatan atau Eksepsi kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya termasuk mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluaga.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat selaku audit internal Pemkot Surabaya terhadap pencairan dana Hibah Jasmas sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan TA 2016 ?<br /><br /> Anehnya, Pejabat Pemkot Surabaya selaku pihak yang melakukan verifikasi, pencairan dana, pengawasan dan pendampingan, selamat dari proses hukum. Karena tak satupun yang menjadi tersangka.<br /><br />Padahal, Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberi dana harus bertanggung jawab. Alasan Majelis Hakim, karena kurangnya pengawasan dan pendampingan. Bahkan Majelis Hakim menilai, bahwa Jaksa dianggap tidak mengungkap peran anggota Dewan secara jelas. <br /><br />Hal itu dikatakan langsung oleh Majelis Hakim pada saat JPU menghadirkn 4 pejabat Pemkor Surabaya, diantaranya M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong. Keempat pejabaat Pemkot Surabaya itu adalah Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Senin, 15 April 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxnI0MtpKWDWF2FIoqrdqad3Wrsh_6NqlcHo6IHh10wGq375Myokqb-QBfHBtS47TXEuDdac5EPJKO9K_7bQcmNK13psDuFxeLyjO29xiOpu_gsg0oP439ok4ih0s_sIR1dfbNqYpZZBo/s1600/DARMAWAN1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1027" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxnI0MtpKWDWF2FIoqrdqad3Wrsh_6NqlcHo6IHh10wGq375Myokqb-QBfHBtS47TXEuDdac5EPJKO9K_7bQcmNK13psDuFxeLyjO29xiOpu_gsg0oP439ok4ih0s_sIR1dfbNqYpZZBo/s640/DARMAWAN1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim pada persidangan saat itu (Senin, 15 April 2019) bukan tidak beralasan. Andai saja pihak Pemkot Surabaya selaku Verifikator benar-benar melakukan verifikasi terhadap ratusan proposal-proposal permohonan dari penerima Dana Jasmas termasuk untuk melakukan pengawasan dan pendampingan, bisa jadi kasus ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Mengapa ?? Bayangkan saja. Dari ratusan Proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya terkait permohonan penerimaan Dana Jasmas dari ratusan Ketua RT/RW selaku lembaga penerima, daftar jenis barangnya adalah sama. Apakah kebutuhan satu RW dengan ratusan RW lainnya adalah sama ? Disinilah munculnya kecurigaan adanya dugaan konspirasi beberapa pihak.<br /><br />Namun penegakan hukum Khusunya dalam Tindak Pidana Korupsi bukanlah ditangan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim hanya mengadili terdakwa yang diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor, dan tidak punya kewenangan untuk menetapkan seseorang saksi dipersidangan menjadi tersangka.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penyidik maupun JPU Kejari Tanjung Perak “tak berani” memanggil salah seorang saksi yakni Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang konon kabarnya adalah aktivis 1998, saat tergulingnya Soeharto dari kursi Kepresidenan RI untuk didengar keteraangannya dihadapan Majelis Hakim. Bahkan sebagai saksi dipenyidikanpun tak ada.<br /><br />Saat hal inipun ditanyakan BERITAKORUPSI.CO kepada JPU M. Fadil seusai persidngan (Selasa, 5 Nopember 2019) tak dapat memberi jawaban yang tegas.<br /><br />“Ini kan masih dakwaan,” jawan JPU Fadil.<br /><br />Sementara Hasonagan Hutabarat selaku Penasehat Hukum terdakwa Darmawan mengatakan, akan mengajukan Eksepsi. Alasannya, karena dalam surat dakwaan JPU menyebutkan adanya kerja sama antara terdakwa denga Agus Setiawan Jong. Sementara alasan pengajuan penangguhan penahanan, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga.<br /><br />“Kita akan mengajukan Eksepsi, karena dalam surat dakwaan Jaksa menyebutkan adanya kerja sama antara terdakwa denga Agus Setiawan Jong. Kalau alasan permohonan penangguhan, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,” kata Hasonagan Hutabarat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEQdFzgOUj2VzEpMvizBmMQmIqpvNYgfxMcfqPkFZJoOoGV31HMZLPIQI8FpX6I6YBDPqa1w2lckG4Yl4Fb9XZtDZjdJWr3GvvFGKthux-fz9r4nPSGtvvJsF4o9f9KfQbCzf2eFETtA/s1600/SUGITO..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEQdFzgOUj2VzEpMvizBmMQmIqpvNYgfxMcfqPkFZJoOoGV31HMZLPIQI8FpX6I6YBDPqa1w2lckG4Yl4Fb9XZtDZjdJWr3GvvFGKthux-fz9r4nPSGtvvJsF4o9f9KfQbCzf2eFETtA/s640/SUGITO..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milyar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Darmwan adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 20142019 dari Partai Gerindra dan daerah Pemilihan WilayahSurabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo serta menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/588/011/2014 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 12 September 2014 <br /><br />Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 Terdakwa Darmwan bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati dan bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan din" kepada Terdakwa Darmwan sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK; <br /><br />Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa Darmwan, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa Darmwan, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024 </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZrRs4FtJynXM8OFX-b0WgNtwLJhzq9qyLP9ShpL-LbS-gWBEEHhe4nEJ6SYxyo7rB8x-SZr8c-1Vi-zUTQ-gshFmhVC2ZmrtihJFVyxjJaEIIVriaD6rKgpBzAPN5jJDl7rY6JjtrXjE/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZrRs4FtJynXM8OFX-b0WgNtwLJhzq9qyLP9ShpL-LbS-gWBEEHhe4nEJ6SYxyo7rB8x-SZr8c-1Vi-zUTQ-gshFmhVC2ZmrtihJFVyxjJaEIIVriaD6rKgpBzAPN5jJDl7rY6JjtrXjE/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">1.M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa Darmawan, dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa Darmwan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah) dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilaya Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo <br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan Terdakwa Darmwan, Saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya gaksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Darmwan; <br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada TIMnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa Darmwan dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluarahan (LKMK) tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Darmwan; <br /><br />Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan Oleh Saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa Darmwan bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang Yang akan dimintakan juga telah ditentukan; <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip9xrQCcI8HvuOuCOGi8H1eK9e4FXdwH68n3wWRChq1fMokdA-ZcRqGHednxVUBlshZBGPWZ3jf_mgfPBfpBV5Pku9po3LxN1QKZZ5EAtmgM2mTVpLjUAPDloyvG89P358rduoA10AQFA/s1600/4...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip9xrQCcI8HvuOuCOGi8H1eK9e4FXdwH68n3wWRChq1fMokdA-ZcRqGHednxVUBlshZBGPWZ3jf_mgfPBfpBV5Pku9po3LxN1QKZZ5EAtmgM2mTVpLjUAPDloyvG89P358rduoA10AQFA/s640/4...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa selain membuat Proposal Para TIM Saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada Pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (R“D akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening Saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Bahwa selanjutnya Proposal=Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak tierada dibawah Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Darmwan; <br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil Terdakwa Darmwan di antarkan oleh Saksi Dea Winnie dan Saksi Santi Dian Rahmawati yang merupakan karyawan dari Saksi Agus Setiawan Jong ke Terdakwa Darmwan dan diterima langsung oleh Staff Terdakwa Darmwan yakni Saksi Agus Sunarto diruangan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan; <br /><br />Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh Terdakwa H Darmwan ke Saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016 <br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui ProposaI-Proposal Permohonan Dana Hibah selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke Terdakawa Darmwan; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQUVoKl0V-lqoSA1GeQv4hXHbK73K4QL4FmU1q8H5L5VwqvdjADxUs7L9BQrmADc8yhJL7ESz4bjfOiBmGWka3_HHSTZ7C8Epiy2U4QfXIxEuzpUzVfVScd0SL6Zuvdto9vzii4W8iPg/s1600/GITO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="692" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQUVoKl0V-lqoSA1GeQv4hXHbK73K4QL4FmU1q8H5L5VwqvdjADxUs7L9BQrmADc8yhJL7ESz4bjfOiBmGWka3_HHSTZ7C8Epiy2U4QfXIxEuzpUzVfVScd0SL6Zuvdto9vzii4W8iPg/s640/GITO.jpg" width="636" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa H. Darmawan juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa H. Darmawan. <br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, Terdakwa Darmwan selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa Darmwan untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Darmwan; <br /><br />Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para TIMnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong <br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik Terdakwa Darmwan yang dikoordinir oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 65 (enam puluh lima) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verihkasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah <br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong <br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa Darmwan sebesar Rp3.328.928.400 (Tiga Milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)  <br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 <br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong; <br /><br />Perbuatan terdakwa H. Darmwan, SH (Sugito) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam <br />Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Dua Anggota DPRD Surabaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Dana Jasmas Rp1.2 M

BERITA KORUPSI .CO - Selasa, 5 Nopember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugi...

»

Uang Rp676 Juta Disebut Mengalir Ke Kadinkes Dalam Sidang Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3mdGPzpEOiKeOIQqG_UaVZOQ4UWCxlDFWpgQ2rmDv7juShpUR1_s6VD1G_9eTJYLV8W2XNFqx8QIIhNWGOgbUHjAqhX9Ng8KqTYQ1NUM5IcmreoTkz9OcP8xRgsiqZlDWicHYZ1OxOrs/s1600/aa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="630" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3mdGPzpEOiKeOIQqG_UaVZOQ4UWCxlDFWpgQ2rmDv7juShpUR1_s6VD1G_9eTJYLV8W2XNFqx8QIIhNWGOgbUHjAqhX9Ng8KqTYQ1NUM5IcmreoTkz9OcP8xRgsiqZlDWicHYZ1OxOrs/s640/aa.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#JPU tak mau memberikan tanggapan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Honor Perawt Ponkesdes# <br /><br /><br />#Apakah ada yang ditutupi sehingga JPU tak berani memberikan tanggapan atas fakta persidangan kepada Wartawan ?#</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 4 Nopember 2019, Sidang lanjutan Perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas Se-Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp676.500.000 dengan terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terungkap, bahwa uang sebesar Rp676.500.000 itu mengalir ke Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sekaligus sebagaai PA (Pengguna Anggaran).<br /><br />Uang sebesar Rp676.500.000 yang mengalir ke Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kembali terungkap dalam persidangan kali ini, atas keterangan 2 orang saksi yakni Nidia (Sekretaris Pribadi Kadinkes) dan Saiful Ghozi (Supir Pribadi Kadinkes)<br /><br />Saksi Nidia, Saiful Ghozi Muhammad dan Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati serta Wahyu Widiyati, dihadirkan JPU sebagai saksi untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey dengan didampingi Tim Penasehat hukumnya, Suryono Pane dkk, untuk didengar keterangannya di persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas Se-Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Nidia menjelaskan, bahwa terdakwa datang menemuinya dan mengatakan, kalau ada orang jangan dulu masuk karena terdakwa akan menemui Kepala Dinas.<br /><br />“Datang dan mengatakan, “kalau ada orang jangan masuk”. Setelah itu Pak Yohan masuk ke ruangannya membawa paper beg warna coklat ke ruangan Kadinkes, dan waktu keluar tidak membawa. Kemudian Kadinkes keluar membawa paper beg yang sama,” kata Nidia<br /><br />Sementara saksi Saiful Ghozi juga menjelaskan, bahwa dirinya melihat Kepala Dinas Kesehatan, Abdulrahman membawa pape beg berwarna coklat. Selain itu, Saiful Ghozi juga menjelaskan, melihat uang ratusan ribu terjatuh dari paper beg tersebut.<br /><br />“Paper beg warna coklat. Ada uang seratusan terjatuh,” kata Saiful Ghozi. Bahkan saat Majelis Hakim mempertegas keterangan saksi dengan menanyakan, apakah saksi tau warna uang seratus ribu dan uang seribun. Dengan tegas saksi mengatakan tau<br /> <br />“Seratus ribu, warna merah, Seribuan warna hijau,”<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiENLwsdss6tDuU2V1jU9p6zQrvgj-gTnYxrEyrj3ADIAqhnAKaUjnQj1XQvUdHLuIJnqrS9aEiNhffEgvDRqV7nvOn7LhqMVyQB0CCVKczivlBP1PzurEBRoyGjZrNj9cWnTHBwDj8E8U/s1600/bb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="952" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiENLwsdss6tDuU2V1jU9p6zQrvgj-gTnYxrEyrj3ADIAqhnAKaUjnQj1XQvUdHLuIJnqrS9aEiNhffEgvDRqV7nvOn7LhqMVyQB0CCVKczivlBP1PzurEBRoyGjZrNj9cWnTHBwDj8E8U/s640/bb.jpg" width="640" /></a></div> Atas keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim kembali memerintahkan JPU untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan.Perintah Majelis Hakim ini dalah untuk yang kedua kalinya. Pada persidangan pekaan lalu (Senin, 28 Oktober 209) Majelis Hakim juga memerintaahkan JPU untuk mengembangkan, sejauh mana keterlibatan Abdulrahman dalam kasus ini.<br /><br />Terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman, JPU tak mau memberikan tanggapan. Alasannya, bahwa itu adalah kewenangan pimpinan. Apakah ada yang ditutupi sehingga JPU tak berani memberikan tanggapan atas fakta persidangan ? <br /><br />“Maaf, saya nggak berani. Ke kantor (Malang) aja, bisa langsung ketemu,” kata JPU.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5GcuS6uHlOtP4dt1UH_PbWjw4tIipkj1tWqWf-WdVuLP2DoOuxrR8SvvxvXwihEGXeMYwx7Bxfm58RczUPgu-oE8ospK95snhWGRfHK3So-OkPkPMYeDAOh6wUuIwkT0wKvGhSTuKIdQ/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="929" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5GcuS6uHlOtP4dt1UH_PbWjw4tIipkj1tWqWf-WdVuLP2DoOuxrR8SvvxvXwihEGXeMYwx7Bxfm58RczUPgu-oE8ospK95snhWGRfHK3So-OkPkPMYeDAOh6wUuIwkT0wKvGhSTuKIdQ/s640/b.jpg" width="496" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang (Kanan)</td></tr> </tbody></table> Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQfH5psbTLRbYcqG4yXsDSWSjgMS8-4C93ZUPBzX8FDNZL5mm-1qfYpi5wb5zODRGKvzzkvVVjCGmfUZEJ-61OMT1pkQxKd49NzrWw9cgsjdlspMM-kgLWncwKIIntORv0Z2A-sVoviaU/s1600/v.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQfH5psbTLRbYcqG4yXsDSWSjgMS8-4C93ZUPBzX8FDNZL5mm-1qfYpi5wb5zODRGKvzzkvVVjCGmfUZEJ-61OMT1pkQxKd49NzrWw9cgsjdlspMM-kgLWncwKIIntORv0Z2A-sVoviaU/s640/v.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari kanan belakan, Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati, Wahyu Widiyati, Nidia serta Saiful Ghozi Muhammad</b></td></tr> </tbody></table> Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.<br /><br />Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000<br /><br />Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran<br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLiP6KY5O4TTwQU1e_5Y0HP1Jo12Hmn2os9XVO0EnpwhhJ4ZS9TOZ1BNmAjVvQGKDBCp3jQv8olNM11QaS-D-9mJhVzkpRH4oTuzK5yshrmbMGaj-ChFh7unRecY3-JjWFbJZ05-8FgRA/s1600/IMG20191104110256.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1038" data-original-width="1600" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLiP6KY5O4TTwQU1e_5Y0HP1Jo12Hmn2os9XVO0EnpwhhJ4ZS9TOZ1BNmAjVvQGKDBCp3jQv8olNM11QaS-D-9mJhVzkpRH4oTuzK5yshrmbMGaj-ChFh7unRecY3-JjWFbJZ05-8FgRA/s640/IMG20191104110256.jpg" width="640" /></a></div> Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br />Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br /> Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /><br />Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hFw7bjiPC5zITL0HA5HSJlQvmsE1NsNyDlRxbjnbsJ8fOQedbdtV-BHjSXdLG5mEah2xhESmZjIT_R1FOfpCOU_EeYqQld1WK4w0X2KNQKz-CRBit3spGVMzdTqo-pfjY9HB7wOKvHE/s1600/IMG20191104110258.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1410" data-original-width="1600" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hFw7bjiPC5zITL0HA5HSJlQvmsE1NsNyDlRxbjnbsJ8fOQedbdtV-BHjSXdLG5mEah2xhESmZjIT_R1FOfpCOU_EeYqQld1WK4w0X2KNQKz-CRBit3spGVMzdTqo-pfjY9HB7wOKvHE/s640/IMG20191104110258.jpg" width="640" /></a>Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /><br />Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJyhmQ0-_03MxAxP0FegXqUQSEXuP2hmU3pgPXuUCGxyb9sNgZDRc3TdKhx1KMnNUEvkPppGEm6cjz3qwTvou53D4w7cgU3sf4MXszuqRB_SvLGDfIzvLk66qRqKwz0ukqC7cYkC2BQUU/s1600/IMG20191104110353.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJyhmQ0-_03MxAxP0FegXqUQSEXuP2hmU3pgPXuUCGxyb9sNgZDRc3TdKhx1KMnNUEvkPppGEm6cjz3qwTvou53D4w7cgU3sf4MXszuqRB_SvLGDfIzvLk66qRqKwz0ukqC7cYkC2BQUU/s640/IMG20191104110353.jpg" width="640" /></a></div>  Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnjvPm7le0Ph0DLY9IYxYaGXxkPgGNvjRL8fR3mmbRpnswYHI3m1ODfROnoF7bFHJroinF1gLt8yrBMA1sGzImDGp_PtG8lxtW_44fqIdaLAT0OsbKaMoIlLjhzFYLHGopBRQvx-OJjQ0/s1600/IMG20191104110641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnjvPm7le0Ph0DLY9IYxYaGXxkPgGNvjRL8fR3mmbRpnswYHI3m1ODfROnoF7bFHJroinF1gLt8yrBMA1sGzImDGp_PtG8lxtW_44fqIdaLAT0OsbKaMoIlLjhzFYLHGopBRQvx-OJjQ0/s640/IMG20191104110641.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Yohan Charles I Lengkey</b></td></tr> </tbody></table>

News Tipikor Uang Rp676 Juta Disebut Mengalir Ke Kadinkes Dalam Sidang Korupsi

#JPU tak mau memberikan tanggapan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus dugaa...

»

Kades dan Ketua BPD Desa Bulusari Kab. Pasuruan Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi TKD Rp2.9 M

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_IVB0jqTwntSkCMOZcdCotCvM5hxIxFnqh0-4OmavVNE4VpzqOdd1kBE8liJP5mbkrQ8QmgJE6btbPU5DKujQ3KYcWEK5P-a-nDmh_NpG1UbaWhfw_VUpbdpbydRyK-q7Y9ApO8XQ2s/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_IVB0jqTwntSkCMOZcdCotCvM5hxIxFnqh0-4OmavVNE4VpzqOdd1kBE8liJP5mbkrQ8QmgJE6btbPU5DKujQ3KYcWEK5P-a-nDmh_NpG1UbaWhfw_VUpbdpbydRyK-q7Y9ApO8XQ2s/s640/3.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">#Tim Penasehat Hukum terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD), disebutkan dalam dakwaan JPU sebagai Saksi#</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Senin, 4 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil Kabupaten Pasuruan, membacakan surat dakwaannya  terhadap 2 (dua) terdakwa yaituYudono selaku Kepala Desa Bulusari, Gempol, Kab. Pasuruan dalam perkara Nomor 112/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dan Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perkara 111/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019.<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU JPU Ahmad Muzaki di ruang sidang Camdra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono (untuk terdakwa Bambang Nuryanto). Sementara Kedua terdakwa (Yudono dan Bambang Nuryanto) didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, yaitu Suryono Pane, Wiwin dan Mamat (untuk terdakwa Bambang Nuryanto).<br /><br /><br />Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa dan terdakwa Bambang Nuryanto yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bulusari, Gempol, Kab. Pasuruan terseret dalam kasus dugaan Korupsi Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian pada Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2 hingga  merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979.<br /><br />Menurut JPU Ahmad kepada BERITAKORUPSI.CO menjelaskan, bahwa kerugian keuangan negara dari hasil  pemanfaatan TKD seluas 30 ribu hektar lebih selama 4 tahun, senilai Rp2.90l.660.979 seharusnya disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah.<br /><br />“Ini kasus TKD seluas tiga puluh hektar lebih, dengan kerugian negara sebesar Dua koma sembilan Milyar lebih, seharusnya disetorkan ke kas desa atau kas daeraah,” kata JPU Ahmad seusai persidangan.<br /><br />Sementara menurut Suryono Pane, bahwa TKD yang dimaksud bukanlah TKD melainkan tanah negara yang digarap oleh masyarat lalu di “jual” ke CV Punika pada tanggal 29 Nopember 1986 dengan harga Rp350 ribu.<br /><br />Suryono Pane pun menunjukan sebuah dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah dari Bakir (pihak I) kepada Yudiono (selaku pihak ke II dari CV Punika) seluas 2.500 M2 atas nama Tukah, sebesar Rp350.000.000 pada tanggal 29 Nopember 1986 yang diketahui oleh M. Jasin selaku Sekretaris Desa Bulusari Kecamatan Gempol dan S. Gusani selaku Camat Gempol <br /><br />“Ini buan TKD, ini ada buktinya semua,” kata Suryono Pane sambil menunjukan dokumen yang dimaksud<br /><br />Bahkan Tim Penasehat Hukum terdakwa Bambang Nuryato akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Alasannya, agar perkara yang menyeret Ketu BPD Desa Bulusari, Gempol, Kab. Pasuruan lebih jelas.<br /><br />“Kita akan mengajukan Eksepsi, supaya perkara ini lebih jelas,” kata Suryono Pane</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirP7LPOJF0L9eGE0y2HnNVUhPwIE6WnTUAqWIakLnVedX_rbwyYcZpfPKh1N0O5Sl8mG-LggrmLNGwcU58yyM3LZYsPJ_c5M_L1xq_IsBKKC40gXqcGIcd_xJPERY3bw9emQPKmfX7OQA/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirP7LPOJF0L9eGE0y2HnNVUhPwIE6WnTUAqWIakLnVedX_rbwyYcZpfPKh1N0O5Sl8mG-LggrmLNGwcU58yyM3LZYsPJ_c5M_L1xq_IsBKKC40gXqcGIcd_xJPERY3bw9emQPKmfX7OQA/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari <br /><br />Bahwa tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari <br /><br />Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah <br /><br />Bahwa SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari<br /><br />Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari<br /><br />Bahwa karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari  <br /><br />Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan <br /><br />Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br /><br />Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan  <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC19wIYzpT2rPW5cDagUVTXFYGV6ViqqSJbUUAnrsXuR52oNQ3I94l3lmbWTjDXBxfGD6e84M_vZQooF3arNB2v7YdobtqTNxwaKxod6t2ToO6VwcuosvRnlsGup4fFwYQfwUWJtYRoDM/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC19wIYzpT2rPW5cDagUVTXFYGV6ViqqSJbUUAnrsXuR52oNQ3I94l3lmbWTjDXBxfGD6e84M_vZQooF3arNB2v7YdobtqTNxwaKxod6t2ToO6VwcuosvRnlsGup4fFwYQfwUWJtYRoDM/s640/6.jpg" width="640" /></a>Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik <br /><br />Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit <br /><br />Bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari. <br /><br />Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2). <br /><br />Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari <br /><br />Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari,.<br /><br />Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.<br /><br />Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5s9b-Dc7QVda0tCNxcBp-fRWwEByYz-65Nsny_2i0u8wWYQez8y72pmAciWNNZwgeGJRmVROp-06nuqPhZA0RxOVwHtWZjmfLQT5SouQfjF8Lx3Ahf9EnEWEN6bjvt2eIgFJT56kW7dk/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5s9b-Dc7QVda0tCNxcBp-fRWwEByYz-65Nsny_2i0u8wWYQez8y72pmAciWNNZwgeGJRmVROp-06nuqPhZA0RxOVwHtWZjmfLQT5SouQfjF8Lx3Ahf9EnEWEN6bjvt2eIgFJT56kW7dk/s640/7.jpg" width="640" /></a></div> <br />  Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /><br />Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari. <br /><br />Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /><br />Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut; <br /><br />Bahwa untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika. <br /><br />Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika <br /><br />Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW58_Lqk6wydKK52o48VL8MDjGAVTaB2VoBP2c7H_YUW7_O1zM1Zf4j4AMmKdWZEvTtkysj8P67iTuX6ve9n1FaxkRjtIpYdapUozpS5tSde8rbAexwJFlzwFc-2qwtEEL6N59xSKtPuQ/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW58_Lqk6wydKK52o48VL8MDjGAVTaB2VoBP2c7H_YUW7_O1zM1Zf4j4AMmKdWZEvTtkysj8P67iTuX6ve9n1FaxkRjtIpYdapUozpS5tSde8rbAexwJFlzwFc-2qwtEEL6N59xSKtPuQ/s640/9.jpg" width="640" /></a></div>  Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /><br />Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa. <br /><br />Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /><br />Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait. <br /><br />Bahwa CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran; <br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos, sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”; <br /><br />2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa <br /><br />3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /><br />4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa” <br /><br />5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLkkIg9deyTA0Zhm_-MqNbxkzFMnzM3MDg9u1mVNdb-g13lGq514YRIrpAgp9ILGB24LF308-hyZP3nEWqAMeClrdw9lt87NJ4VFSpzC-oZejWJmh5leVE06iIx5C7LUqmXlm8cIHiK6g/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="873" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLkkIg9deyTA0Zhm_-MqNbxkzFMnzM3MDg9u1mVNdb-g13lGq514YRIrpAgp9ILGB24LF308-hyZP3nEWqAMeClrdw9lt87NJ4VFSpzC-oZejWJmh5leVE06iIx5C7LUqmXlm8cIHiK6g/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. <br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah, serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut. <br /><br />Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /><br />Bahwa Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur. <br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Kades dan Ketua BPD Desa Bulusari Kab. Pasuruan Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi TKD Rp2.9 M

Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) #Tim Penasehat Hukum terdakwa Bambang Nuryanto (Ke...

»