Soeharto, Mantan Bupati Trenggalek Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp7.3 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhJy91ZzVooegbqqEEf5T6nm2yXs4liPtJSbK9xt5rdvyQa6x3CDlCCQ93hv2w-r5Oc3eCqsLclVOpGU5oTXs7EXfGPTKGbeKiWK66jtLq3wbz6hzyltHWK4th8YxDw-fDzav4EFgvmUE/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="627" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhJy91ZzVooegbqqEEf5T6nm2yXs4liPtJSbK9xt5rdvyQa6x3CDlCCQ93hv2w-r5Oc3eCqsLclVOpGU5oTXs7EXfGPTKGbeKiWK66jtLq3wbz6hzyltHWK4th8YxDw-fDzav4EFgvmUE/s640/3.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <span style="font-size: x-large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 25 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen (69), warga JI. Chairil Anwar No.11 Rt.01 Rw.01 Kel. Surodakan KQQ Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur selaku Bupati Trenggalek pada tahun 2005 – 2010 dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU Dody Novalita diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, sementara terdakwa Soeharto didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-unya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin.<br /><br />Terdakwa Soeharto duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk yang kedua kalinya. Yang pertama adalah pada tahun 2016. Kala itu, terdakwa Soeharto terseret dalam kasus Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek di mata air Bayong Kecamatan Bendungan pada tahun 2007 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta. Dalam kasus ini ada 4 (empat) orang yang terseret termasuk terdakwa (Soeharto), yaitu mantan Direktur PDAM Trenggalek, Suprapto serta Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /><br />Namun nasib baik berpihak kepada mantan orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini. Pasalnya, Soeharto divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, disaat Ia terseret kembali dalam “lingkaran hitam” kasus Korupsi yang jauh lebih besar dan melibatkan Bos salah satu media cetak ternama di Suraaya. Hal itu seperti yang disampaikan Zainal Fanan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />“Ia, Saya juga PH-nya (Penasehat Hukum), bebas di MA (Mahkamah Agung.Red). Putusannya baru tahun ini. Dalam kasus ini, terdakwa sudah ditahan tujuh (7) bulan dari bulan Mei,” kata Zainal.<br /><br />Saat ditanya terkait tidak mengajukan Eksepsi, Zainal mengatakan menerima surat dakwaan Jaksa. Namun menurtnya, Jaksa harus dapat membuktikan dakwaannya. <br /><br />“Kami tidak mengajukan Eksepsi, tetapi Jaksa harus bisa membuktikan dakwaannya. Sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah sesuai prosedur,” ucap Zainal.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa Ia terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen seIaku Bupati Trenggalek Periode 2005-2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-871 Tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, dan selaku Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera (PT. BGS) berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Grafika Sejahtera", bersama-sama dengan Drs. Gathot Purwanto dan Dr. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor Bupati Trenggaiek Jalan Pemuda No. 1, Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/201O tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tlndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wro9zdnH7AYxao3u0uflVFn8-_IKvAOVzP0w_4_NsEDmzft0HeWGJ6O7lGRR-eZTxC1O_ziC1OtghDc55FAn9dWs53moV7BVX5_hZq0NWyLcojJqadhwUbxZQYSHNrDCH-wyrtig5Fw/s1600/IMG20191025104701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wro9zdnH7AYxao3u0uflVFn8-_IKvAOVzP0w_4_NsEDmzft0HeWGJ6O7lGRR-eZTxC1O_ziC1OtghDc55FAn9dWs53moV7BVX5_hZq0NWyLcojJqadhwUbxZQYSHNrDCH-wyrtig5Fw/s640/IMG20191025104701.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah. <br /><br />Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek. <br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto  ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya. <br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino <br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan; <br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtmQ7jIfO2WQi9jboDb0Ni1YcOjKqkAiD_lj3JmtE5KE3fYd2OOmMzJ4QOsRWpXVRUJ7Z6s67vWRUKVExzQmqWe6Y4D2HW2H9Ah4YRRQmCy5SoEeh0f1rj1MDZSOB3OboQDSxExQnUMLk/s1600/IMG20191025103208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtmQ7jIfO2WQi9jboDb0Ni1YcOjKqkAiD_lj3JmtE5KE3fYd2OOmMzJ4QOsRWpXVRUJ7Z6s67vWRUKVExzQmqWe6Y4D2HW2H9Ah4YRRQmCy5SoEeh0f1rj1MDZSOB3OboQDSxExQnUMLk/s640/IMG20191025103208.jpg" width="640" /></a></div> Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan. <br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /> <br />Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Ss, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut : a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek <br /><br />b. Selanjutnya terdakwa selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007 <br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah <br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian <br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOB6ojldq603uJ3EAeT22PAVc7uyRblIjPZ-fw_NBwR4VCOJIDcNbP6tg38Ld_vCJMuPHUXdYUxhYFp7DVp9ayDxP02f5k0C9w7_rIPzpYn3xl7e42BZk05g8GJWB0b1GuxzAGsc5dEa4/s1600/IMG20191025103627.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOB6ojldq603uJ3EAeT22PAVc7uyRblIjPZ-fw_NBwR4VCOJIDcNbP6tg38Ld_vCJMuPHUXdYUxhYFp7DVp9ayDxP02f5k0C9w7_rIPzpYn3xl7e42BZk05g8GJWB0b1GuxzAGsc5dEa4/s640/IMG20191025103627.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian, Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. <br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. <br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /><br />Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. <br /><br />Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD" <br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhw0CjiK2489dWseYNiSpvMYDOy4odNVBxWc6Sa2Sv7gM2VtY29-hal2RJ3aVkb-rSu6M3NZzXDK9HheuXkSbawfhWDt7unFCZwNlyju_inDeyjm_y7ladhji_V5xxhvkL6BtYlyDLFJE/s1600/IMG20191025103504.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhw0CjiK2489dWseYNiSpvMYDOy4odNVBxWc6Sa2Sv7gM2VtY29-hal2RJ3aVkb-rSu6M3NZzXDK9HheuXkSbawfhWDt7unFCZwNlyju_inDeyjm_y7ladhji_V5xxhvkL6BtYlyDLFJE/s640/IMG20191025103504.jpg" width="640" /></a></div> Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 <br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. <br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal l : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. Huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut : <br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT); 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense <br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34; <br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan; <br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQb7TMxhOvesi0KhgWESx_5RlQ61d5sHx7RbNyx4BMsdCMWTuWaDbch0LSndSC7Ds9_FdWYI0RDXJo4o-4nkkJ6hM4TPLtj1tsYNLSr9AZYoSuzZVH9nmLZdXETH17CxTSxaXhhCkLrYE/s1600/IMG20191025104446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQb7TMxhOvesi0KhgWESx_5RlQ61d5sHx7RbNyx4BMsdCMWTuWaDbch0LSndSC7Ds9_FdWYI0RDXJo4o-4nkkJ6hM4TPLtj1tsYNLSr9AZYoSuzZVH9nmLZdXETH17CxTSxaXhhCkLrYE/s640/IMG20191025104446.jpg" width="640" /></a></div>  Bahwa investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan <br /> <br /> Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak" <br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri" <br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera"; <br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. <br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0FwiekNg5FLIhAhOWAfz2xWlnQRTRu-Nzxk2ON_3EY0rfUvjp_Tvrhrj2VREt5h0kWBzdTEcGIGUPvTmIU4EGAU8JJhD7mQ09IziBkm4NyTQMFT-u_0YQnih_HYDJl2otAVNJO5qTGo/s1600/IMG20191025105002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0FwiekNg5FLIhAhOWAfz2xWlnQRTRu-Nzxk2ON_3EY0rfUvjp_Tvrhrj2VREt5h0kWBzdTEcGIGUPvTmIU4EGAU8JJhD7mQ09IziBkm4NyTQMFT-u_0YQnih_HYDJl2otAVNJO5qTGo/s640/IMG20191025105002.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal <br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek, menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS <br /><br />Pengangkatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun". <br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime TIme Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melalui Giro<br /><br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. <br /><br />Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) <br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). <br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah). <br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah <br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain  <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zm1hR72gO1d4pw7h16eoIzylCSKwXF2zFVMWZFQ8sv1Z2v1aVjnBfX0jsevN89KapQO0DG4fy77PhjcaAQ3UdjNjJOlJC5SAS5eGCvgolTPSWMGeIEEYWJiL5xrOXuZyJHfZCNa7L4U/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zm1hR72gO1d4pw7h16eoIzylCSKwXF2zFVMWZFQ8sv1Z2v1aVjnBfX0jsevN89KapQO0DG4fy77PhjcaAQ3UdjNjJOlJC5SAS5eGCvgolTPSWMGeIEEYWJiL5xrOXuZyJHfZCNa7L4U/s640/1.png" width="640" /></a></div> Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain : <br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan. <br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru) <br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT. <br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah); <br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek. <br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku" <br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi <br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Terdakwa Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangklt Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008; <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan. <br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut : <br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu. <br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari. <br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx30OK-K24salnsRZ-DbZMGq8Uq5AY5av9enLI-WJpi1K57K0BGRX4gDSbGuKEQOtmj3meOnavSF9WQ62rYCdozK-QLh5pzuI70bgelBEyKQJkRRENo2Qr6OihgAi1vDfeiiU8h2TZ6Xk/s1600/IMG20191025105007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx30OK-K24salnsRZ-DbZMGq8Uq5AY5av9enLI-WJpi1K57K0BGRX4gDSbGuKEQOtmj3meOnavSF9WQ62rYCdozK-QLh5pzuI70bgelBEyKQJkRRENo2Qr6OihgAi1vDfeiiU8h2TZ6Xk/s640/IMG20191025105007.jpg" width="640" /></a></div> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. <br /><br />Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak. <br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,; <br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,; <br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah. <br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek. <br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008; <br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008; <br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera; <br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009 <br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000 <br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS <br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (terdakwa Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOP7JME002gYWm_FKcq7f5nHN_JPaqwXKHpDJFYIkPCRm78zw04XJZ5KcYBZOUmUacuqCSi-U0sAOz175yUQbau4bnm894dk_la6k9sm8B4VYE2a8ydM_8aazon6WPdqnal-gUMiqzgJE/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="613" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOP7JME002gYWm_FKcq7f5nHN_JPaqwXKHpDJFYIkPCRm78zw04XJZ5KcYBZOUmUacuqCSi-U0sAOz175yUQbau4bnm894dk_la6k9sm8B4VYE2a8ydM_8aazon6WPdqnal-gUMiqzgJE/s640/5.png" width="640" /></a></div> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur pDAU tersebut, selanjutnya terdakwa Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera. <br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. <br /><br />Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU. <br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) <br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain. <br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   yang bersangkutan jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan  sebesar Rp401.784.700. Biaya sebesar Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160. 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Totall pendapatan (2009 dan2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1). Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2). Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82 <br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010 <br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidaa dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Soeharto, Mantan Bupati Trenggalek Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp7.3 M

berita korupsi .co – Jumat, 25 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek membacak...

»

Soehrato, Mantan Bupati Trenggalek Untuk Yang Kedua Kalinya Diadili Di Pengadilan Tipikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTfLTYLbPwQ3h96s2IYFYFMe16rhqTHbv2KjQ3xFL2owEaoUl3umlU55m617L6hpJDaMCiB_mdUvimWAxZMTaBiNkiuv13ME_TPmp8bF2YtdG2Ubs8DjncpuWPPEJDlDbRYqaBJge9S-Y/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="772" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTfLTYLbPwQ3h96s2IYFYFMe16rhqTHbv2KjQ3xFL2owEaoUl3umlU55m617L6hpJDaMCiB_mdUvimWAxZMTaBiNkiuv13ME_TPmp8bF2YtdG2Ubs8DjncpuWPPEJDlDbRYqaBJge9S-Y/s640/2.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Soeharto didampingi Penasehat Hukumnya, Zaenal Fanan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang Kedua kalinya, setelah H. Soeharto Bin Yakoen (69), warga JI. Chairil Anwar No.11 Rt.01 Rw.01 Kel. Surodakan KQQ Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tidak lagi menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak tahun 2005 – 2010, sudah dua kali merasakan kursi panas sebagi pesakita (terdakwa) dan diadili di gedung pengadil (Pengadilan Tipikor) para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sedai, Sidaorjo, Jawa Timur.<br /><br />Yang pertama pada tahun 2016. Kala itu, terdakwa Soeharto terseret dalam kasus Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek di mata air Bayong Kecamatan Bendungan pada tahun 2007 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta. Dalam kasus ini ada 4 (empat) orang yang terseret termasuk terdakwa (Soeharto), yaitu mantan Direktur PDAM Trenggalek, Suprapto serta Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /><br />Dari kasus yang pertama, ada yang menarik dari diri mantan orang Nomor Satu di Kabputen Trenggalek ini, baik perlakuan Jaksa  yang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan (rumah tahanan negara) alias Penjara maupun pengacara yang menjadi Penasehat ukumnya di Persidangan adalalah Prodeo alias gratis atas penunjukan Majelis Hakim saat itu,  karnea terdakwa Soeharto selaku Bupati Trenggalek menggunakan Surat Keterangan Tanda “Melarat” (SKTM/Surat Keterangan Tanda Misin) yang dikeluarkan Kepala Desa.<br /><br />Namun Sri Dewi atau nasib baik berpihak kepada mantan orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini. Apakah karena kebetulan terdakwa menggunakan SKTM, atau memang karena terdakwa Soehaarto benar-benar tidak bersalah. Sehingga terdakwa bebas di tingkat Kasasi atas putusan 2 (dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Suarabaya, Jawa Timur.<br /><br />Kabar bebasnya terdakwa Soeharto di tingkat Kasasi, disampaikan langsung oleh Zainal Fanan selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, pada Jumat, 25 Oktober 2019.<br /><br />“Ia, Saya juga PH-nya (Penasehat Hukum), bebas di MA (Mahkamah Agung.Red). Putusannya baru tahun ini,” kata Zainal.<br /><br />Nasib baik yang dialami terdakwa Soeharto ternyata tidak hanya Vonis bebas, melainan sudah tidak menggunakan Surat Keterangan Tanda “Melarat”. Hal itu diakui Zainal Fanan.<br /><br />“Waktu Kasasi juga Prodeo, tapi dalam kasus ini tidak (Prodeo),” ucap Zainal.<br /><br />Kasus yang pertama bebas, namun mantan Bupati Trenggalek ini terseret lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dalam kasus yang kedua ini terdakwa Soehaarto tidak sendiri, namun ditemani Bos salah Satu Media Ceta ternama di Surabaya, yaitu Dr. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dan Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, yang dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Soeharo menyebutkan, diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah.<br /><br />Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat beritakorupsi.co, juga ada anggota Dewan “Sukaji” yang diduga menerima aliran duit sebesar Rp25 juta dan “FR” selaku pegwai Pemda Trenggalek.<br /><br />Yang menggelitik dari kasus ini adalah, terkait jumlah kerugian negara dalam dakwaan JPU yang menyebutkan sebesar Rp7.431.256.450 berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tanpa menyebutkan lembaga yang mengaudit.<br /><br />Sementara data yang dihimpun beritakorupsi.co, bahwa yang melakukan audit adalah BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, yang menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp8.139.000.000 (delapan milyar seratus tiga puluh sembilan Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pada tahun 2008 sebesar Rp7.139..000.000 dan tahun 2010 sebesar Rp 1 miliyar.<br /><br />Selain itu, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini?. Sebab dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Soeharto disebutkan, bahwa duit juga mengalir ke anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain. (Jen/T1m)

News Tipikor Soehrato, Mantan Bupati Trenggalek Untuk Yang Kedua Kalinya Diadili Di Pengadilan Tipikor

Terdakwa Soeharto didampingi Penasehat Hukumnya, Zaenal Fanan berita korupsi .co – Untuk yang Kedua kalinya, setelah H. Soeharto Bin Ya...

»

JPU Banding Atas Vonis 2 Thn Penjara terhadap Dua Terdakwa Korupsi Rp59 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4dJls9UVyBB98m0Igr_M5CJpHDvChKd0R7HJNrvRF-a8_B1Co1zPp7xqFdpB991g1ShHnjBfIkVmdPRtGHZ0469uQaIX0YAoykDnv8Gnuokvpyjy2Us1qLeyEfSuTsV3Tuhdn5oEQZak/s1600/dr.+Sony.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="930" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4dJls9UVyBB98m0Igr_M5CJpHDvChKd0R7HJNrvRF-a8_B1Co1zPp7xqFdpB991g1ShHnjBfIkVmdPRtGHZ0469uQaIX0YAoykDnv8Gnuokvpyjy2Us1qLeyEfSuTsV3Tuhdn5oEQZak/s640/dr.+Sony.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koupsi</span>.co –</b></span> Rabu, 23 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Kepanjen Kabupaten Malang melalui JPU Nurul Wahyu dan Ngesty dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), resmi menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap 2 (dua) terdakwa yakni dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan terdakwa Kholifah (perkara terpisah) selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaspel 2018 daalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (terdakwa dr. Sony Muchlison) dan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (terdakwa Kholifah), kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jasa Pelayanan (Jaspel) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp59.603.915<br /><br />Dalam tupusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin, 22 Oktober 2019, terdakwa dr. Sony Muchlison dan terdakwa Kholifah divonis pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun penjara, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsaidair 1 bulan kurungan dan tetap berada dalam tahanan Kota.<br /><br />Semenata tuntutan JPU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enaam) bulan untuk terdakwa dr. Sony Muchlison, dan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa Kholifa dengan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Saat itu (Senin, 22 Oktober 2019) kedua terdakwa yang masing-masing didampingi Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU dari Kejari Kepanjen Kabuupaten Malang sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Sementara hingga saat ini, Tim Penasehat Hukum kedua terdakwa belum dapat dihubungi terkait upaya hukum banding yang dilakukan oleh JPU. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY-0kuoOtiSd7k0cTkU7AVOsBuh4Tr5XeFqPVXsw3jqDg-gcB_o32HUxWsiwa-IaqYg48UHqQsTU1ri0DiN0Cufw3wWX-yT_Le68ITrKtzs0GM-xTpE6hVM3T83eQqDT6_bzF5HG7rbYU/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY-0kuoOtiSd7k0cTkU7AVOsBuh4Tr5XeFqPVXsw3jqDg-gcB_o32HUxWsiwa-IaqYg48UHqQsTU1ri0DiN0Cufw3wWX-yT_Le68ITrKtzs0GM-xTpE6hVM3T83eQqDT6_bzF5HG7rbYU/s640/8.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitkannya sebelumnya. Terdakwa Kholifa selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) 2018 bersama-sama dengan dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang di Jalan Panglima Sudirman No.65 Karangploso Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pngadilan Negeri (PN) Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama ) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan Bupati Malanh Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Tekni Dinas PTD Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Puskesmas Karangploso adalah dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Cabang Malang yang sebagian dananya dialokasikan sebagai untuk operasional Puskesmas Karangploso untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana. Jasa pelayanan diperuntukkan untuk Pegawai Puskesmas Karangploso yang berstatus PNS maupun Non PNS, sedangkan Jasa Sarana adalah untuk pembelian obat (yang tidak dapat dari Dinas Kesehatan)<br /><br />Pendapatan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain,  Bulan Januari 2018 sebesar Rp158.985.850,; Pebruari 2018 sebesar Rp154.479.250,; Maret 2018 sebesar Rp158.680.600,; April 2018 sebesar Rp160.784.05,;  Mei 2018 sebesar Rp160.573.150,; Juni 2018 sebesar Rp162.815.350,; Juli 2018 sebesar Rp164.419.300, dan Bulan Agustus 2018 mendapatkan dana Kapitasi sebesar Rp168.115.600.<br /><br />Pendapatan Dana Non Kapitasi berdasarkan klaim dari Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain, Bulan Januari 2018 sebesar Rp2.280.000,; Pebruari 2018 sebesar Rp6365.000,; Maret 2018 sebesar Rp4.038.00,; April dan Mei 2018 (tidak ada Klaim),; Juni 2018 sebesar Rp275.000,; Juli 2018 sebesar Rp18.176.000,; Agustus 2018 (tidak ada klaim) dan bulan Juli 2018 mendapatkan dana Non Kapitasi sebesar Rp3.375.000.<br /><br />Untuk pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang berhak mendapatkan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah sebanyak 57 pegawai. Bahwa dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya, yaitu sebagai penanggung jawab penggunaan Dana Kapitasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Kapitasi yaitu terdakwa Kholifah, dan melakukan Pengawasan secara berkala tentang keuangan di puskesmas termasuk Kapitasi.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah, selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok lain ; Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan menatausahakan dan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiH2kZISV79QtnBnR63p2S65fNkbSaZeqa7ZRNabLAqVk4J_08IuduP5Ioyz189k_weVjNmxYK1JHEgntiUdmD_zSCWCobokXIBTiPDvvaJ9f8kM-IEe-qpPe0pOC_FF_dJJvDQKbApm8/s1600/5+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="752" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiH2kZISV79QtnBnR63p2S65fNkbSaZeqa7ZRNabLAqVk4J_08IuduP5Ioyz189k_weVjNmxYK1JHEgntiUdmD_zSCWCobokXIBTiPDvvaJ9f8kM-IEe-qpPe0pOC_FF_dJJvDQKbApm8/s640/5+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div> Proses setelah Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Malang masuk ke rekening Kapitasi JKN Puskesmas KarangpIoso, terdakwa melakukan diantaranya ; Menghitung untuk mengalokasikan ke Jasa Pelayanan 70% dan Jasa, dan Sarana 30%;,; Menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas baik itu yang PNS maupun Non PNS,; Membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditanda tangani Kepala Puskesmas untuk pencairan dana kapitasi di Bank Jatim setelah membuat Nota Dinas dan Rincian perolehan Jasa Pelayanan kepada masmg-masing pegawai.<br /><br />Selanjutnya terdakwa membawa Nota Dinas dan Rincian tersebut ke Bank Jatim Cabang Kepanjen. untuk Jasa dan sarana, terdakwa mengambil tunai dari Kasir Bank Jatim, sedangkan untuk Jasa Pelayanan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen, langsung mentransfer ke rekening masing-masing Pegawai. Setelah itu terdakwa membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) Dana Kapitasi.<br /><br />Bahwa Terdakwa Kholifa menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas Karangploso baik itu yang PNS maupun Non PNS dengan memasukkan rumusan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai penghitungan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Karangploso periode Januari 2018 s/d Agustus 2018 yang di terimakan kepada penerima, telah dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah atas persetujuan dr.Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas, namun tidak menentukan besaran potongan.<br /><br />Bahwa dr.Sony Muchlison bersama dengan terdakwa Kholifa melakukan pemotongan dana Jasa Pelayanan yang seharusnya diterima pegawai Puskesmas karangploso kabupaten Malang adalah dengan cara untuk setiap bulannya terdakwa Kholifa mengambil uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) X Jumlah Pegawai dengan rincian ; untuk Kepala Puskesmas (dr. Sony Muchlison) sebesar Rp950.000/bulan,; Dr. Humairoh Rp850.000/bulan,; Dr. Endah sebesar Rp850.000/bulan,; Bendahara (Kholifa) Rp650.000/bulan,; Siti dan Mona (honorer) masing-masing sebesar Rp250.000/bulan.<br /><br />Selaln Itu terdakwa juga mengambil uang untuk gaji Dokter Honorer sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Pengambilan uang tersebut oleh terdakwa Kholifa dari lakukan dari ATM milik beberapa pegawai saja, karena kalau terdakwa Kholifah mengambil dari masing-masing ATM milik pegawai, akan kelamaan.<br /><br />Setelah terdakwa Kholifah mengambil uang, kemudian dibagikan oleh terdakwa Kholifah kepada masingmasing pegawai, namun jika terdakwa Kholifah mau membagikan uang jasa pelayanan untuk tiga bulan, barulah mengambil uang dari seluruh ATM milik pegawai yang dibawa oleh terdakwa Kholifa. Setelah uangnya terkumpul, kemudian terlebih dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah untuk membayar gaji Dokter Honorer, kemudian sisanya di  bagikan kepada Pegawai.<br /><br />1. Dari pemotongan dana jasa pelayanan sejak Bulan Januari  s/d Maret 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp214.052.607 (dua ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian ; Sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di bagikan kepada pegawai, sedangkan sisanya Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Reward pengurus agretasi sebesar Rp4.052.607 (empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa.<br /><br />2. Pada bulan April s/d Mei 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM milik pegawai sebesar Rp137.916.248 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian ; di bagikan kepada pegawai sebesar Rp129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya  Rp.2.716.248 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />3. Pada bulan Juli s/d Agustus 2018,  terdakwa Kholifah mengambii sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp226.735.060 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah), dengan rincian ; dibagikan kepada pegawai sebesar Rp189.900.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzmxlFiJvWHt-CrMlRuzBl9nEziqAwPz5rExOQd19ulq3W05lBCq-0_vhFaVmsFGyXb10A_l4EEAzvQ9pJOJtNxlyiEKDCApaqPDft6BJJg76IFv2H8wdcW_atCGmXTw5o1V-8D8UOo7g/s1600/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzmxlFiJvWHt-CrMlRuzBl9nEziqAwPz5rExOQd19ulq3W05lBCq-0_vhFaVmsFGyXb10A_l4EEAzvQ9pJOJtNxlyiEKDCApaqPDft6BJJg76IFv2H8wdcW_atCGmXTw5o1V-8D8UOo7g/s640/4..jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Kholifah atas perintah dan sepengetahuan dari dr. Sony Muchlison telah memotong uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada para pegawai dengan besaran potongan sebegai berikut : Periode Januari s/d Maret uang yang dipotong terdakwa sebesar Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah),; Periode April s/d Mei 2018 sebesar Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Periode Juli s/d Agustus 2018 yang dipotong oleh terdakwa sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).<br /><br />”Sehingga Total uang yang dipotong selama bulan Januari s/d Agustus 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah),” kata JPU.<br /><br />Terhadap uang hasil potongan sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Bahwa Pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dari yang diterima masing masing pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang tersebut, dipergunakan untuk Gaji dokter (Non PNS), untuk gaji tenaga Magang/Sukwan (Sukarelawan) sebanyak 16 orang, dan setoran ke Dinas Kesehatan 1/14 (seper empat belas) dari nilai penerimaan Kapitasi setiap bulan setelah di potong pajak.<br /><br />Pengambilan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diterima masing masing pegawai Puskesmas tersebut oleh terdakwa Kholifah dilakukan dengan cara, sebelumnya para pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang diminta untuk membuat rekening serta ATM untuk menampung dana Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, dan dibuat dengan cara kolektif.<br /><br />Setelah ATM para pegawai jadi, kemudian ATM tersebut dibawa oleh terdakwa Kholifak dan tidak berikan kepada pegawai Puskesmas, dengan maksud agar terdakwa Kholifah dapat dengan mudah mengambil uang dalam ATM tersebut.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kholifah diketahui oleh terdakwa dr. Sony Muchlison, dan supaya mudah terdakwa Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawai Puskesmas, setelah mendapat dana jasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan terdakwa dr. Sony Muchlison sebelumnya, dan tanpa seijin pemilik dana jasa pelayanan dalam hal ini adalah para pegawai Puskesmas karangploso Kabupaten Malang, terdakwa Kholifah langsung mengambil uang dari ATM milik para pegawai Puskesmas dan mengambilnya sebagian, kemudian sisanya dibagikan kepada para pegawai dengan cara memberikannya secara tunai namun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.<br /><br />Dan dan terdakwa dr. Sony Muchlison meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian dana jasa pelayanan tersebut, dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanan tersebut telah dipotong terlebih dahulu, sehingga membuat para pegawai puskesmas terpaksa menerima dana jasa pelayanan yang sudah dilakukan pemotongan sebelumnya oleh terdakwa  Kholifah serta terdakwa dr. Sony Muchlison tanpa mengetahui berapa yang semestinya diterima.<br /><br />Atas pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tersebut, beberapa Pegawai di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yaitu Ainus Sukrihi, Subaedah Ingratubun, Muhammad Wimbano, Sih Harini, Dewi Oktavisari, Bela Renanda Ruri F, Dwi Ayu Intan, Giarti Candrasasi, Happy Wira Purnama, Erawati Sulfianti, Eridha Apriliana, Fatimah Wulansari, Wiwin Widyawati, Noor Aini, Afidatul Fitri, Hendy Ary Prasetyo, Herwati, Masrur Rachmat, Bambang Triyatmoko, Hendri Romadon, Like Victiari T, Sarwosih Dwi Isnandari, Andina Mahmudah, merasa keberatan karena telah mengurangi hak-hak mereka.<br /><br />Pada hari Senin, tanggal 27 September 2018,  Kholifah ditangkap Tim Saber Pungli dari Polda Jatim diantaranya Ach. Rudy Zaeny, SH., MH., SH dan dan Muh. Wahyudin Latif, SH., SIK., MSi. Dari penangkapan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp75.620.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Kholifah.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah dan dr. Sony Muchlison dalam pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp59.603.915,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga atas perbuatannya, terdakwa Kholifah (dan terdakwa dr. Sony Muchlison) diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Banding Atas Vonis 2 Thn Penjara terhadap Dua Terdakwa Korupsi Rp59 Juta

berita koupsi .co – Rabu, 23 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Kepanjen Kabupaten Malang melalui JPU Nurul Wahyu dan Ngesty ...

»

Terdakwa Korupsi Pungli Sertifikat Divonis Satu Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXh3PEGzM80OJBQ8DsBhJtQ38iMxTCtFKbWFTkFFsYv9NFErPlYL7OJ6nRL6cSPlesX7SHkkBKBfGCxWW2ptCMqLM_M67ab8wjtVmQaPs1H35f5I9SUatnh-nHDqTQijpxTjIA3N4eFA/s1600/IMG20191023105637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXh3PEGzM80OJBQ8DsBhJtQ38iMxTCtFKbWFTkFFsYv9NFErPlYL7OJ6nRL6cSPlesX7SHkkBKBfGCxWW2ptCMqLM_M67ab8wjtVmQaPs1H35f5I9SUatnh-nHDqTQijpxTjIA3N4eFA/s640/IMG20191023105637.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Rabu, 23 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap terdakwa Bambang Hariyono selaku Kepala Dusun (Kasun), Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, kasus Korupsi Pungli pembayaran permohon untuk kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona (Program Nasional Agraria) tahun 2017 yang tangkap tangan Tim Saber Pungli (Sapu bersih pungutann liar) Polresta Sidoarjo, pada Sabtu, 3 Maret 2018 lalu.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Hariyono yang diampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dkk, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan diabantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Dista dan Kusdarwanto serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Sidoarjo.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bambang Hariyono selaku Kepala Dusun (Kasun), Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dianggap bersalah karena meminta sejumlah uang anatara Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta per bidang tanaha dari masyarakat Dusun Tropoasri, Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dalam pengurusan PTSL) atau Prona tahun 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2OVUX5LR9RGBglpoaidbtybZZNga9JaBapPk5q8G5copxuBN9DNc7-S9GR7XtbZ9aN1UQIxyjeYMEZjFmwUXgYLIBQQSheBk1JYBb1DzfswEKNXoy5TDm6REOfdl7ywbftJqzcKuYobU/s1600/IMG20191023110250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2OVUX5LR9RGBglpoaidbtybZZNga9JaBapPk5q8G5copxuBN9DNc7-S9GR7XtbZ9aN1UQIxyjeYMEZjFmwUXgYLIBQQSheBk1JYBb1DzfswEKNXoy5TDm6REOfdl7ywbftJqzcKuYobU/s640/IMG20191023110250.jpg" width="640" /></a></div> Sehingga terdakwa Bambang Hariyono dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara dalam dakwaan maupun tuntutan JPU Kejari Sidoarjo, terdakwa dianggap bersalah melanggar pasal 12 huruf 2 (tentang pemaksaan...) atau pasal 11 (tentang menerima hadiah atau janji...). Sehingga terdakw Bambang Hariyono dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp50 juta. <br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Bambang Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama satu (1) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Cokorda.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Bambang Hariyono langsung menyatakan menerima tanpa berknsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukumnya. Sementara JPU mengatakan pikir-pikir. (Jen/T1m).

News Tipikor Terdakwa Korupsi Pungli Sertifikat Divonis Satu Tahun Penjara

berita korupsi .co – Rabu, 23 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara ...

»

Sekda Kab.Gresik Andhi Hendro Wijaya Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEianwAND77uoeenfX0qwXEHb8fR1TWos0Cna6tLHVTYQDEFbhH_qXPXT-WJWjGnVrueHMcYU6cUAgssS1cQyIH6N22ojM3bAbJ3AHA6_yxbrz3fIrUSYulfL5Jpo1Qk-uQZ9CH_iLebGGs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEianwAND77uoeenfX0qwXEHb8fR1TWos0Cna6tLHVTYQDEFbhH_qXPXT-WJWjGnVrueHMcYU6cUAgssS1cQyIH6N22ojM3bAbJ3AHA6_yxbrz3fIrUSYulfL5Jpo1Qk-uQZ9CH_iLebGGs/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Senin, 22 Oktober 2019, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik sebagai tersangka baru Jilid II dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2019 sebesar Rp2.1 miliyar.<br /> <br /> Dalam jilid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa M. Muhktar divonis pidana pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar. Terdakwa saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur.<br /> <br /> Menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik, saat dihubungi beritakorupsi.co  mengatakan, bahwa penetapan  Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum. Karena sebelumnya, penyidi telah mengirimkan surat panggilan sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak datang. <br /> <br /> “Hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka sudaah sesuai dengan prosedur hukum. Sebelumnya kita sudah mengirimkan surat panggilan sebanyak emapat kali, namun yang bersangkutan tidak datang,” kata Andrie, Senin, 22 Oktober 2019<br /> <br /> Wartawan beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut, terkait pihak lain yang juga diduga terlibat dalam kasus ini, yakni Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang digantikan tersangka Andhi Hendro Wijaya, dan Hedro Wijaya digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019 sebagai Plt (pelaksana tugas) karena Bupati Gresik   Sambari melantik Andhi Hendro Wijaya sebaagaai Sekda.<br /> <br /> Pasalnya, apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar terkait pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 adalah melanjutakan apa yang dilaakukan pejabat pendahulunya, yakni Yetty Sri Suparyati dan Andhi Hendro Wijaya.<br /> <br /> Dan duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun dibagi-bagikan kesjumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Andrie Dwi Subianto mengatakan step by step by step. “Step by step dulu,” kata Andrie kemudian.<br /> <br /> Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya (Kamis, 12 September 2019). Bahwa terdakwa M. Muhktar  pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> Akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).<br /> <br /> Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAU5o__pny9-LZ5i4mzpVpUzZUiyEQDcCtxTd8Ictk0W-wnnooTa2_qAXf-D09W-J4Dj-Vgc9f_6MSQ0AnwE1dB6dScIJmROb0srYs6cppR1NHOihA2hua5s3WoICTi99Fwnkwsi20MBE/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAU5o__pny9-LZ5i4mzpVpUzZUiyEQDcCtxTd8Ictk0W-wnnooTa2_qAXf-D09W-J4Dj-Vgc9f_6MSQ0AnwE1dB6dScIJmROb0srYs6cppR1NHOihA2hua5s3WoICTi99Fwnkwsi20MBE/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> Padahal patut diduga, bahwa dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi.<br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf.<br /><br />Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut, dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /><br />Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br />Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyufskQBUstH5Gs8XElN6ZpQW7ZL8a5yU0qrumcsnyrRCKX-dIko2Sxm2lpCN9qH6XNzaLDuOsB1_8aPduhzadjNlevdu743kjVyz9IY6YdY3x9uzrZIy1xEoHG71rChZEP6BAqjUX1Ts/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyufskQBUstH5Gs8XElN6ZpQW7ZL8a5yU0qrumcsnyrRCKX-dIko2Sxm2lpCN9qH6XNzaLDuOsB1_8aPduhzadjNlevdu743kjVyz9IY6YdY3x9uzrZIy1xEoHG71rChZEP6BAqjUX1Ts/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.<br /><br />Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan ibadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi, penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan.<br /><br />Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.<br /><br />Secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.<br /><br />Dan perbuatannya, terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/T1m)

Tipikor Sekda Kab.Gresik Andhi Hendro Wijaya Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

berita korupsi .co – Senin, 22 Oktober 2019, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Andhi Hendro Wijaya selaku mant...

»