Dua Terdakwa Korupsi Dana Kapitasi Rp59 Juta Divonis 2 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXljYmEl5EElbKibkdoVbsIcbote0Dxqc2cb4LeJCJybqQO00UnVjJtRpR13YdSb6DiifzFZbjiLzIRSTbPgluqU4Uz9TTbftorIGpa200NXZgS8CgJanEZQMoLm-TDoGBXN-F6EV9EOc/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXljYmEl5EElbKibkdoVbsIcbote0Dxqc2cb4LeJCJybqQO00UnVjJtRpR13YdSb6DiifzFZbjiLzIRSTbPgluqU4Uz9TTbftorIGpa200NXZgS8CgJanEZQMoLm-TDoGBXN-F6EV9EOc/s640/8.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwaa Kholifah dan dr. Sony Muchlison</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sejak penyidikan hingga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi dan divonis 2 tahun penjara dengan status tahanan Kota, Kedua Terdakwa tetap bebas melakukan aktifitasnya#<br /><br /><br />#Dalam Tuntutan JPU, dr. Sony Muchlison dituntut Pidana Penjara selama 5.6 Thn dan Khoifah selama 5 tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp200 juta#</span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><br /></span></span> <br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Nasib orang memang tak selalu sama, termasuk juga para para tersangka/terdakwa kasus Korupsi”. Seperti dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan  Kholifah (Bendahara) Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang.<br /><br />Pasalnya, dr. Sony Muchlison dan  Kholifah “bernasib mujur” bila dibandingkan dengan tersangka/terdakwa Korupsi lainnya. Sebab dr. Sony Muchlison dan  Kholifah belum pernah  meraksan pengapnya udara dibalik jeruji besi alias dipenjara, sekalipun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang sejak beberapa bulan lalu dan kemuidan dinyatakan bersalah serta dijathui hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey, selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang terseret dalam kasus Korupsi pemotongan honor perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang tahun 2015, langsung dijebloskan ke penjara sejak menjadi tersangka hingga saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur. Adakah diskriminasi penerapan hukum oleh Kejari Kepanjen terhadap para terdakwa Koruspi ini?  <br /><br />Senin, 22 Oktober 2019, Dua terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yakni dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan terdakwa Kholifah (perkara terpisah) selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaspel 2018 dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan ditahui  hukuman (di Vonis) pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda mausing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan tetap berada dalam tahanan Kota.<br /><br />Hukuman pidana pidana penjara terhadap terdakwa dr. Sony Muchlison dan  terdakwaa Kholifah dibacakan dalam surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni Samhadi dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti (PP) Sikan (untuk terdakwa dr. Sony) dan Sujarwati (untuk terdakwa Kholifa). Sementara kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa  dr. Sony Muchlison dan  terdakwaa Kholifah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa dr. Sony Muchlison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan ; Menyatakan terdakwa tetaap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad.<br /><br />Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusannya terhadap terdakwa Kholifah dengan huukumna yang sama persis dengan terdakwa dr. Sony Muchlison.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa  dr. Sony Muchlison dan terdakwa Kholifah jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enaam) bulan untuk terdakwa dr. Sony Muchlison dan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa Kholifa dengan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Kedua terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya masing-masing maupun Tim JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Kami pikir-pikir,” jawab Kayesuf selaku PH terdakwa dr. Sony maupun PH terdakwa Kholifah, Cuwik dkk<br /><br />“Kami pikir-pikir, tapi apakah banding atau tidak tergantung dari pihak keluarga terdakw. Tapi kalau dari putusan Majelis Hakim tadi sudah baguslah,” kata Kayesuf kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXGIh0DNK1NC8Ayg5x8AMYmwE-3663Ah5UKK1npgGIIBludG22-3x6yvSJVE9bB4nfcs76Cq-Vr__JrL7VGWAllctqZ8s9le4UJ8aTEpluycsaFpHV8zY2tlwyszi4g0wSgkWqT66h7g/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="752" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXGIh0DNK1NC8Ayg5x8AMYmwE-3663Ah5UKK1npgGIIBludG22-3x6yvSJVE9bB4nfcs76Cq-Vr__JrL7VGWAllctqZ8s9le4UJ8aTEpluycsaFpHV8zY2tlwyszi4g0wSgkWqT66h7g/s1600/5.jpg" /></a></div> Seperti yang diberitkannya sebelumnya. Terdakwa Kholifa selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) 2018 bersama-sama dengan dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kab. Malang (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah).<br /><br />Pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang di Jalan Panglima Sudirman No.65 Karangploso Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pngadilan Negeri (PN) Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama ) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan Bupati Malanh Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Tekni Dinas PTD Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Puskesmas Karangploso adalah dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Cabang Malang yang sebagian dananya dialokasikan sebagai untuk operasional Puskesmas Karangploso untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana. Jasa pelayanan diperuntukkan untuk Pegawai Puskesmas Karangploso yang berstatus PNS maupun Non PNS, sedangkan Jasa Sarana adalah untuk pembelian obat (yang tidak dapat dari Dinas Kesehatan)<br /><br />Pendapatan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain,  Bulan Januari 2018 sebesar Rp158.985.850,; Pebruari 2018 sebesar Rp154.479.250,; Maret 2018 sebesar Rp158.680.600,; April 2018 sebesar Rp160.784.05,;  Mei 2018 sebesar Rp160.573.150,; Juni 2018 sebesar Rp162.815.350,; Juli 2018 sebesar Rp164.419.300, dan Bulan Agustus 2018 mendapatkan dana Kapitasi sebesar Rp168.115.600.<br /><br />Pendapatan Dana Non Kapitasi berdasarkan klaim dari Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain, Bulan Januari 2018 sebesar Rp2.280.000,; Pebruari 2018 sebesar Rp6365.000,; Maret 2018 sebesar Rp4.038.00,; April dan Mei 2018 (tidak ada Klaim),; Juni 2018 sebesar Rp275.000,; Juli 2018 sebesar Rp18.176.000,; Agustus 2018 (tidak ada klaim) dan bulan Juli 2018 mendapatkan dana Non Kapitasi sebesar Rp3.375.000.<br /><br />Untuk pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang berhak mendapatkan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah sebanyak 57 pegawai. Bahwa dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya, yaitu sebagai penanggung jawab penggunaan Dana Kapitasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Kapitasi yaitu terdakwa Kholifah, dan melakukan Pengawasan secara berkala tentang keuangan di puskesmas termasuk Kapitasi.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah, selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok lain ; Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan menatausahakan dan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<br /><br />Proses setelah Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Malang masuk ke rekening Kapitasi JKN Puskesmas KarangpIoso, terdakwa melakukan diantaranya ; Menghitung untuk mengalokasikan ke Jasa Pelayanan 70% dan Jasa, dan Sarana 30%;,; Menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas baik itu yang PNS maupun Non PNS,; Membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditanda tangani Kepala Puskesmas untuk pencairan dana kapitasi di Bank Jatim setelah membuat Nota Dinas dan Rincian perolehan Jasa Pelayanan kepada masmg-masing pegawai.<br /><br />Selanjutnya terdakwa membawa Nota Dinas dan Rincian tersebut ke Bank Jatim Cabang Kepanjen. untuk Jasa dan sarana, terdakwa mengambil tunai dari Kasir Bank Jatim, sedangkan untuk Jasa Pelayanan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen, langsung mentransfer ke rekening masing-masing Pegawai. Setelah itu terdakwa membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) Dana Kapitasi.<br /><br />Bahwa Terdakwa Kholifa menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas Karangploso baik itu yang PNS maupun Non PNS dengan memasukkan rumusan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai penghitungan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Karangploso periode Januari 2018 s/d Agustus 2018 yang di terimakan kepada penerima, telah dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah atas persetujuan dr.Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas, namun tidak menentukan besaran potongan.<br /><br />Bahwa dr.Sony Muchlison bersama dengan terdakwa Kholifa melakukan pemotongan dana Jasa Pelayanan yang seharusnya diterima pegawai Puskesmas karangploso kabupaten Malang adalah dengan cara untuk setiap bulannya terdakwa Kholifa mengambil uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) X Jumlah Pegawai dengan rincian ; untuk Kepala Puskesmas (dr. Sony Muchlison) sebesar Rp950.000/bulan,; Dr. Humairoh Rp850.000/bulan,; Dr. Endah sebesar Rp850.000/bulan,; Bendahara (Kholifa) Rp650.000/bulan,; Siti dan Mona (honorer) masing-masing sebesar Rp250.000/bulan.<br /><br />Selaln Itu terdakwa juga mengambil uang untuk gaji Dokter Honorer sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Pengambilan uang tersebut oleh terdakwa Kholifa dari lakukan dari ATM milik beberapa pegawai saja, karena kalau terdakwa Kholifah mengambil dari masing-masing ATM milik pegawai, akan kelamaan.<br /><br />Setelah terdakwa Kholifah mengambil uang, kemudian dibagikan oleh terdakwa Kholifah kepada masingmasing pegawai, namun jika terdakwa Kholifah mau membagikan uang jasa pelayanan untuk tiga bulan, barulah mengambil uang dari seluruh ATM milik pegawai yang dibawa oleh terdakwa Kholifa. Setelah uangnya terkumpul, kemudian terlebih dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah untuk membayar gaji Dokter Honorer, kemudian sisanya di  bagikan kepada Pegawai.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEynArx8z7HPUC1AV3JNVjKHgWSlgEtis6ZGZySpUkYPMRJDZHIiwW-ZU3pKwUnvXk2gmX9gaIBB04AwDk8r0PLo-HJAK6Ff5Eom96peVCjpLETTHV2iXw1KAdxexK3s4lEfj6-Dx1Eww/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1256" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEynArx8z7HPUC1AV3JNVjKHgWSlgEtis6ZGZySpUkYPMRJDZHIiwW-ZU3pKwUnvXk2gmX9gaIBB04AwDk8r0PLo-HJAK6Ff5Eom96peVCjpLETTHV2iXw1KAdxexK3s4lEfj6-Dx1Eww/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> 1. Dari pemotongan dana jasa pelayanan sejak Bulan Januari  s/d Maret 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp214.052.607 (dua ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian ; Sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di bagikan kepada pegawai, sedangkan sisanya Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Reward pengurus agretasi sebesar Rp4.052.607 (empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa.<br /><br />2. Pada bulan April s/d Mei 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM milik pegawai sebesar Rp137.916.248 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian ; di bagikan kepada pegawai sebesar Rp129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya  Rp.2.716.248 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />3. Pada bulan Juli s/d Agustus 2018,  terdakwa Kholifah mengambii sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp226.735.060 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah), dengan rincian ; dibagikan kepada pegawai sebesar Rp189.900.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Terdakwa Kholifah atas perintah dan sepengetahuan dari dr. Sony Muchlison telah memotong uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada para pegawai dengan besaran potongan sebegai berikut : Periode Januari s/d Maret uang yang dipotong terdakwa sebesar Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah),; Periode April s/d Mei 2018 sebesar Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Periode Juli s/d Agustus 2018 yang dipotong oleh terdakwa sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).<br /><br />”Sehingga Total uang yang dipotong selama bulan Januari s/d Agustus 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah),” kata JPU.<br /><br />Terhadap uang hasil potongan sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Bahwa Pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dari yang diterima masing masing pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang tersebut, dipergunakan untuk Gaji dokter (Non PNS), untuk gaji tenaga Magang/Sukwan (Sukarelawan) sebanyak 16 orang, dan setoran ke Dinas Kesehatan 1/14 (seper empat belas) dari nilai penerimaan Kapitasi setiap bulan setelah di potong pajak.<br /><br />Pengambilan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diterima masing masing pegawai Puskesmas tersebut oleh terdakwa Kholifah dilakukan dengan cara, sebelumnya para pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang diminta untuk membuat rekening serta ATM untuk menampung dana Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, dan dibuat dengan cara kolektif.<br /><br />Setelah ATM para pegawai jadi, kemudian ATM tersebut dibawa oleh terdakwa Kholifak dan tidak berikan kepada pegawai Puskesmas, dengan maksud agar terdakwa Kholifah dapat dengan mudah mengambil uang dalam ATM tersebut.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kholifah diketahui oleh terdakwa dr. Sony Muchlison, dan supaya mudah terdakwa Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawai Puskesmas, setelah mendapat dana jasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan terdakwa dr. Sony Muchlison sebelumnya, dan tanpa seijin pemilik dana jasa pelayanan dalam hal ini adalah para pegawai Puskesmas karangploso Kabupaten Malang, terdakwa Kholifah langsung mengambil uang dari ATM milik para pegawai Puskesmas dan mengambilnya sebagian, kemudian sisanya dibagikan kepada para pegawai dengan cara memberikannya secara tunai namun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.<br /><br />Dan dan terdakwa dr. Sony Muchlison meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian dana jasa pelayanan tersebut, dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanan tersebut telah dipotong terlebih dahulu, sehingga membuat para pegawai puskesmas terpaksa menerima dana jasa pelayanan yang sudah dilakukan pemotongan sebelumnya oleh terdakwa  Kholifah serta terdakwa dr. Sony Muchlison tanpa mengetahui berapa yang semestinya diterima.<br /><br />Atas pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tersebut, beberapa Pegawai di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yaitu Ainus Sukrihi, Subaedah Ingratubun, Muhammad Wimbano, Sih Harini, Dewi Oktavisari, Bela Renanda Ruri F, Dwi Ayu Intan, Giarti Candrasasi, Happy Wira Purnama, Erawati Sulfianti, Eridha Apriliana, Fatimah Wulansari, Wiwin Widyawati, Noor Aini, Afidatul Fitri, Hendy Ary Prasetyo, Herwati, Masrur Rachmat, Bambang Triyatmoko, Hendri Romadon, Like Victiari T, Sarwosih Dwi Isnandari, Andina Mahmudah, merasa keberatan karena telah mengurangi hak-hak mereka.<br /><br />Pada hari Senin, tanggal 27 September 2018,  Kholifah ditangkap Tim Saber Pungli dari Polda Jatim diantaranya Ach. Rudy Zaeny, SH., MH., SH dan dan Muh. Wahyudin Latif, SH., SIK., MSi. Dari penangkapan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp75.620.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Kholifah.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah dan dr. Sony Muchlison dalam pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp59.603.915,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga atas perbuatannya, terdakwa Kholifah (dan terdakwa dr. Sony Muchlison) diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Dana Kapitasi Rp59 Juta Divonis 2 Thn Penjara

Terdakwaa Kholifah dan dr. Sony Muchlison #Sejak penyidikan hingga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi dan...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Kembali Kepala Puskesmas dan Kadinkes Kab. Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy07wL6n03zGvNNC06apE9vaL44t4vaQisbBKlWF3mSLbJIEQutInXR0mRqyaJefLLs8scwxgxsAIFzWEqLogZOzIqP1b718bxz35ZNvvhK32swS_UydeJJH-sfDk8lP-UF33oY8Tyg9M/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy07wL6n03zGvNNC06apE9vaL44t4vaQisbBKlWF3mSLbJIEQutInXR0mRqyaJefLLs8scwxgxsAIFzWEqLogZOzIqP1b718bxz35ZNvvhK32swS_UydeJJH-sfDk8lP-UF33oY8Tyg9M/s640/c..jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">koupsi</span>.co –</span></b> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi,  memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet, Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menghadirkan kembali para Kepala Puskesmas bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurachman pada sidang selanjutnya.<br /><br />Perintah itu diucapkan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 22 Oktober 2019, setelah mendengar keterangan dari saksi yang dihadirkan JPU maupun dari terdakwa Yohan Charles I Lengkey, bahwa uang yang diterima terdakwa dari Bendahara Keuangan adalah atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Abdurachman dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada sang Bosnya (Abdurachman).<br /><br />Pada sidang yang berlangsung, Senin, 22 Oktober 2019 adalah yang pertamakalinya JPU menghadirkan saksi kehadapan Majelis Hakim dimuka persidangan untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Keuangan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Ponkesdes Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Ada 10 orang saksi yang dihadirkan JPU yang terdiri dari 8 Kepala Puskesmas dan 2 sebagai perawat, antara lain ; 1. Nureko Muhammad Samsudi,; 2. M.Farid Al Azizi,; 3. Siti Haryanti,; 4. Hari Purnomo, Amd., kep,; 5. Bambang Pujaswendro,; 6. Yuliwati,; 7. Erna Kristyowati,; 8. Umi Kalsum,; 9. Dwi Narni dan 10. Gogot Wahyu Utomo.<br /><br />Dari keterangan para saksi maupun terdakwa inilah terungkap, bahwa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes Puskesmas Kabupaten Malang sejak bulan Januari – Juli  2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 diminta oleh terdakwa dari Bendahara atas perintah Kepala Dinas, dan uang itu kemudian diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas.<br /><br />Sementara dalam dakwaan JPU terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey adalah, bahwa terdakwa memerintahakan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk menyerahkan uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sejak bulan Januari – Juli  2015 yaang totalnya sebesar Rp676.500.000 dengan alasan bahwa terdakwa yang akan menyerahkannya sendiri. Namun uang tersebut tidak diserhakan kepada perawat Ponkesdes sebagai honor masing-masing sebesar Rp250.000 yang totalnya sejumlah Rp676.500.000 sekaligus menjadi keruagian keuangan negara<br /><br />“Yang terungkap dalam persidangan hari ini adalah, bahwa uang yang diambil terdakwa dari Bendahara Keuangan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas, yang katanya untuk Bupati. Yang membuat LPJ adalah saksi Bambang,” kata Pane, Penasehat Hukum terdakwa, seuasia persidangan.<br /><br />Dan ketika beritakorupsi.co menanyakan kepada JPU Hari, apakah akan menghadirkan terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang pada tahun 2015, terkait aliran uang dari hasil pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu seperti yang terungkap dalam persidangan ?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU Hari mengatakan, bisa jadi sebagai saksi tambahan. “Ia bisa sebagai saksi tambahan,” ucapnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8T_NGO3jvwAhzwqOTcypHQ415ZEskV2QpF6jKLn_31XrNFm9hXjITnlVCJrBKyRwhBk69rEs_3Hh_W7JgTV9UGHwnB0XQgA78bzablX41StIfIYETJIh74hMycBRIq9cvzbYMiCIV2D0/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8T_NGO3jvwAhzwqOTcypHQ415ZEskV2QpF6jKLn_31XrNFm9hXjITnlVCJrBKyRwhBk69rEs_3Hh_W7JgTV9UGHwnB0XQgA78bzablX41StIfIYETJIh74hMycBRIq9cvzbYMiCIV2D0/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /><br /> Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. <br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdeas dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM). <br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lGCxkUoaoVxgEgO_rVsiVoshuEhsQQXmeIG2lLL9103VK5HoGcGxlylEV7tS68aw1q42_rM9_mPB5kaw71d3FzT2Ssg9Ps-EsnAdftRUUjULm5cD4SkjwMDjAKc8IQ94WihBJpuZvyA/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="514" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lGCxkUoaoVxgEgO_rVsiVoshuEhsQQXmeIG2lLL9103VK5HoGcGxlylEV7tS68aw1q42_rM9_mPB5kaw71d3FzT2Ssg9Ps-EsnAdftRUUjULm5cD4SkjwMDjAKc8IQ94WihBJpuZvyA/s400/a.jpg" width="343" /></a></div> Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000<br /><br />Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang. <br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br />Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5.    Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran <br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdxE93PiODeMK6v8FckgeDH5MA0LycoarKfqyk5x7W__5W9Y1dZoa13mI0MByTPU3DJKvAayrszsU6DnEGb4oC_Kn4bJl8dI2e5-iatXCIPAngh4mc84wWhLWUhjtzlEE-anHThEGzvoU/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdxE93PiODeMK6v8FckgeDH5MA0LycoarKfqyk5x7W__5W9Y1dZoa13mI0MByTPU3DJKvAayrszsU6DnEGb4oC_Kn4bJl8dI2e5-iatXCIPAngh4mc84wWhLWUhjtzlEE-anHThEGzvoU/s640/f.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /><br />Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /><br />Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D. <br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang. <br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015. <br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m) </div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Kembali Kepala Puskesmas dan Kadinkes Kab. Malang

berita koupsi .co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) y...

»

Siapa Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas Kab.Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0OBlgGLKNKPfFawi6aGmQOIEatA26YciGUq5ftLlvWcDVGluYsikVwE9Yy_WXGjRZYERekRv3VkTnaEMNc2b9Aa7_Z7s70IYDZ5THhseRng5NN8mfu8Cy8-jP0JxpgdUNkoTtYGQ74KY/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="514" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0OBlgGLKNKPfFawi6aGmQOIEatA26YciGUq5ftLlvWcDVGluYsikVwE9Yy_WXGjRZYERekRv3VkTnaEMNc2b9Aa7_Z7s70IYDZ5THhseRng5NN8mfu8Cy8-jP0JxpgdUNkoTtYGQ74KY/s400/a.jpg" width="344" /></a></div> <span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Suryono Pane : </b></u>Yang terugkap di Persidangan, terdakwa mengambil uang dari Bendahara atas perintah Kepala Dinas, dan uang itu diserahkan ke Kepala Dinas</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koupsi</span>.co – </b><span style="font-size: small;">Apakah kasus Korupsi Pemotongan Hon</span></span>or Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu hanya menyeret satu orang terdakwa yaitu Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan atau ada pihak lain yang terlibat?<br /><br />Sebab yang terungkap dalam persidangan (Senin, 22 Oktober 2019), bahwa uang Honor Perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang yang diambil terdakwa dari Bendahara Keuangan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan, dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada sang Bos (Kepala Dinas Kesehatan)<br /><br />Pada sidang yang berlangsung, Senin, 22 Oktober 2019 adalah agenda mendengarkan keterangan 10 orang saksi yang dihadirkan JPU terdiri dari 8 Kepala Puskesmas dan 2 sebagai perawat, antara lain ; 1. Nureko Muhammad Samsudi,; 2. M.Farid Al Azizi,; 3. Siti Haryanti,; 4. Hari Purnomo, Amd., kep,; 5. Bambang Pujaswendro,; 6. Yuliwati,; 7. Erna Kristyowati,; 8. Umi Kalsum,; 9. Dwi Narni dan 10. Gogot Wahyu Utomo.<br /><br />Dari keterangan para saksi maupun terdakwa inilah terungkap, bahwa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes Puskesmas Kabupaten Malang sejak bulan Januari – Juli  2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 diminta oleh terdakwa dari Bendahara atas perintah Kepala Dinas, dan uang itu kemudian diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas.<br /><br />Sementara dalam dakwaan JPU terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey adalah, bahwa terdakwa memerintahakan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk menyerahkan uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sejak bulan Januari – Juli  2015 yaang totalnya sebesar Rp676.500.000 dengan alasan bahwa terdakwa yang akan menyerahkannya sendiri. Namun uang tersebut tidak diserhakan kepada perawat Ponkesdes sebagai honor masing-masing sebesar Rp250.000 yang totalnya sejumlah Rp676.500.000 sekaligus menjadi keruagian keuangan negara<br /><br />“Yang terungkap dalam persidangan hari ini adalah, bahwa uang yang diambil terdakwa dari Bendahara Keuangan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas, yang katanya untuk Bupati. Yang membuat LPJ adalah saksi Bambang,” kata Pane, Penasehat Hukum terdakwa, seuasia persidangan.<br /><br />Dan ketika beritakorupsi.co menanyakan kepada JPU Hari, apakah akan menghadirkan terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang pada tahun 2015, terkait aliran uang dari hasil pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu seperti yang terungkap dalam persidangan ?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU Hari mengatakan, bisa jadi sebagai saksi tambahan. “Ia bisa sebagai saksi tambahan,” ucapnya. (Jen/T1m)

News Tipikor Siapa Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas Kab.Malang

Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Suryono Pane : Yang terugkap di Persidangan, terdakwa mengambil uang dari Bendahara atas perintah Kepala Di...

»

Ketua Koperasi Diadili Dalam Perkara Korupsi P3MK Sebesar Rp420 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTE5DeM8uvrxI15zbBzhvHy-3H7MNrSgqzCwwn7GyRICFRYaV2t8r6X_xmrXkJ_tor6IhfU6yWBIUfojh4RPJk8KkQoGyGmKekti6t2mtV-5wXmWqjO3tpq0Wxx-7YIqsBu4HP8vpay04/s1600/IMG20190509142700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1156" data-original-width="1600" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTE5DeM8uvrxI15zbBzhvHy-3H7MNrSgqzCwwn7GyRICFRYaV2t8r6X_xmrXkJ_tor6IhfU6yWBIUfojh4RPJk8KkQoGyGmKekti6t2mtV-5wXmWqjO3tpq0Wxx-7YIqsBu4HP8vpay04/s640/IMG20190509142700.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH (kiri)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih :</b></u> Kami tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan)</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi<span style="color: black;">.co</span></span> – </b></span>Kamis, 17 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral sebesar Rp500 juta yang berasal dari APBN pada tahun 2006 – 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir Dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi Tahun 2006.<br /> <br /> Surat dakwaan itu dibacakan JPU Denie Rahardja diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman  dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Yuliana Heriyanti Ningsih dkk.<br /> <br /> Terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi, didakwa dan dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tahun 2006 – 2016 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi.<br /> <br /> Terdakwa Siswanto melalui Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih dkk, tidak keberatan atas surat dakwaan JPU sehingga tidak mengajukan Eksepsi. Peridanganpun akkan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yaang akan diajukan JPU.<br /> <br /> “Kami tidak mengajukan Eksepsi, jadi minggu agenda minggu depan langsung pemeriksaan saksi,” kata Yuliana kepada beritakorupsi.co seusai persidangan (Kamis, 17 Oktober 2019)<br /> <br /> Sementara daam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa ia terdakwa Siswaanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, pada waktu antara tanggal 01 Maret 2006 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Sembung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang dalam perkara ini Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tetang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. <br /> <br /> Dalam pelaksanaan “Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, yang selanjutnya disebut “Dana Bergulir Sektoral yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah. <br /> <br /> Dalam pengelolaan (penggunaan atau penyaluran) Dana Bergulir Sektoral yang diterima KSP Sumber Rejeki, terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodihatjo secara melawan hukum telah ikut berperan dalam pengelolaan (penggunaan) Dana Bergulir Sektoral tidak sebagaimana Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /> <br /> Program Dana Bergulir Sektoral tersebut tidak dilaksanakan/disalurkan kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana ”Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral” dan tidak dilaporkan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan Dana Bergulir Sektoral yang dilakukan oleh terdakwa Siswanto.<br /> <br /> Bahwa Terdakwa Siswanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyalurkan Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan dari Rekening Penampungan Dana Bergulir sektoral yang disalurkan melalui KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), serta tidak melakukan pengembalian sisa Dana Bergulir Sektoral dengan jumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). <br /> <br /> Dalam pelaksanaan program Dana Bergulir Sektoral dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementrian Koperasi dan UKM RI tahun 2005, sehingga dengan tidak dilaksanakan/disalurkan Dana Bergulir Sektoral kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). <br /> <br /> Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdapat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 79/BH/KDK.13-23/V/1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 15 Mei 1999 yang menetapkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Maret 2004 terdapat Akta Perubahan Koperasi “Sumber Rejeki'dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Ngawi dengan Nomor 500/03/415.46/PAD/2004 pada tanggal 19 April 2004. Dalam Akta perubahan tersebut merubah anggaran dasar koperasi Sumber Rejeki yang disahkan oleh rapat anggota perubahan yang ditandatangani oleh Pengurus yang terdiri dari :  Ketua I : Siswaanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo (terdakwa),;  Ketua II : Basuki,; Sekertaris 1 : Nurwatik Risetya Damayanti,; Sekertaris II : Ismoen,; Bendahar : Rizqi Handayani<br /> <br /> Bahwa Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 158.3/Kep/M.KUKM/XlI/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral, tanggal 2 Desember 2005 termasuk dalam daftar Koperasi yang menerima Dana Bergulir Sektoral senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Dana Bergulir Sektoral tersebut telah masuk atau diterima melalui rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral milik KSP Sumber Rejeki pada tanggal 4 Januari 2006 oleh KSP Sumber Rejeki <br /> <br /> Bahwa terhadap pencairan atau penarikan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral tersebut,  terdakwa Siswanto telah mengajukan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /> <br /> Dalam lampiran syarat pencairan tersebut terdapat “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral yang fiktif dengan total nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<br /> <br /> KSP Sumber Rejeki menerima Dana Bergulir Sektoral yang telah ditarik tunai 2 kali oleh terdakwa Siswanto dari rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq terdakwa Siswanto didapatkan rincian sebagai Berikut : 1. Penarikan I (pertama) tanggal 1 Maret 2006 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).; 2. Penarikan ke II (kedua) tanggal 2 Maret 2006 senilai Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). <br /> <br /> Terhadap pencairan yang dilakukan terdakwa Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak pernah dilaksanakan atau diterimakan kepada 65 (enam puluh lima) orang yang termuat dalam “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, dan tidak dilaporkan. <br /> <br /> Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/ M.KUKM/ IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelja setelah pencairan. Bahwa dari fakta yang didapat dari Buku pencatatan pinjaman yang dilakukan oleh pegawai KSP Sumber Rejeki didapatkan fakta bahwa daftar peminjam dibulan Maret tahun 2006, setelah Terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodiharjo melakukan penarikan/pencairan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral.<br /> <br /> Terhadap Dana Bergulir Sektoral yang telah di cairkan dan ditarik tunai oleh terdakwa Siswanto, tidak dikembalikan atau dilakukan pengangsuran pokok Dana Bergulir sektoral secara keseluruhan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, namun hanya dilakukan 1 (satu) kali pengangsuran dalam rekening penampungan pengembalian Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102092095642 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa Siswanto juga menyetorkan dalam rekening penampungan bunga Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102095651 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). <br /> <br /> Perbuatan Terdakwa Siswanto juga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara menangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan oleh KSP.” <br /> <br /> Selain tidak dilaksanakan dan tidak dikembalikannya Dana Bergulir Sektoral oleh terdakwa Siswanto, juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran untuk disalurkan/dipinjamkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang menjadi anggota KSP Sumber Rejeki, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /> <br /> Akibat perbuatan Terdakwa Siswanto, berdasar “Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir Dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi Tahun 2006 menyebutkan, hasil penghitungan kerugian keuangan Negara KSP Sumber Rejeki, senilai Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). <br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)

News Tipikor Ketua Koperasi Diadili Dalam Perkara Korupsi P3MK Sebesar Rp420 Juta

Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH (kiri) Penasehat Hukum Terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih : Kami tidak mengajukan Eksepsi (Keberata...

»

Kabid Dipora Kab. Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Kegiatan Olah Raga Rp919 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy_PZ3tNiTAgovlcj6Oh34hXD8_I-ZDH4sOBP6T4Qxqb-HqiwCpXz3i4EDuXKqtHneYzRlzXIJdbKdYRAgqtnCi6yC7NS_p_pcKsiuz9eLgiYPf3wLrjbqOtTGThXpnhYnCPnsT_odqIc/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy_PZ3tNiTAgovlcj6Oh34hXD8_I-ZDH4sOBP6T4Qxqb-HqiwCpXz3i4EDuXKqtHneYzRlzXIJdbKdYRAgqtnCi6yC7NS_p_pcKsiuz9eLgiYPf3wLrjbqOtTGThXpnhYnCPnsT_odqIc/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dikawal Jaksa Kejari Bangil Keluar dari Ruang Sidang (Foto Jen)</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><u><b>PH Terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati :</b></u> Ada Pemotonga 10 persen yang menurut terdakwa atas perintah pimpinan<br /><br /><br /><u><b>JPU yang juga Kasi BB Kejari Bangil. Trian :</b></u> Nanti, kita ikuti saja dalam persidangan</span><br /> <br /> <br /> <br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Selasa, 15 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Baangil dkk membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi pengadaan Pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU Trian dkk diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdullah Idri dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati.<br /><br />Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan didakwa dan dijerat dalam pasal 3 atau apasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Anehnyaa, dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab dalam suat dakwaan JPU juga mengatakan, bahwa Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran di Dispora Kab. Pasuruan pada Tahun 2017 juga melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari setiap anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawbkan  sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah).<br /><br />Anehnya lag adalah, bahwa pemotongan dana sebesar 10 persen itu tidak dijelaskan sera jelas, apakah atas inisiatif Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran atau atas perintah terdakwa selaaku PPK (Pejabata Pembuat Komitmen) sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau juga atas  perintah Abdul Munif AR selaku Kepala Dispora sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menadatangani SPP-SPM (surat perintah pembayaran - surat perintah membayar).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, apakah kegiatan di Dispora Kabuoaten Pasuruan pada tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp918.827.239,60 hanya tanggung jawab terdawak, atau ada pihak lain ?<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZmoJ-BKiVMyNWV7YgK61fka9sDnerRq7YlzFT03EVum_QBtu70U_cB-csd_VFdkaIpVzoHhkmfs3xiQwlJlhhEh4tWUUryV898ewGkUFtwqe0uaCmk2xrJN_UutQGAtpWDOjomO_xDw/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="869" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZmoJ-BKiVMyNWV7YgK61fka9sDnerRq7YlzFT03EVum_QBtu70U_cB-csd_VFdkaIpVzoHhkmfs3xiQwlJlhhEh4tWUUryV898ewGkUFtwqe0uaCmk2xrJN_UutQGAtpWDOjomO_xDw/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> Namun JPU yang juga Kasi BB Kejari Bangi, Trian tidak menjelaaskannya saat ditanyakan langsung oleh beritakorupsi.co seusai persidaangan. “Kita ikuti saja dalam persidangan,” kata JPPU Trian.<br /><br />Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati mengatakan terkait keberatannya atas surat dakwaan JPU, akan membuat Eksepsi. Alasannya, karena dalam surat dakwaan JPU terdapat adanya pemotngan 10 persen atas perintah atasa dan juga beberapa hal yang akan dijelaskannya dalam Eksepsi pada sidang pekan depan.<br /><br />“Ada pemotongan 10 persen, yang menurut terdakwa bahwa itu adalah atas perintah atasan. Nantilah akan kita sampaikan pada Eksepsi kita,” kata Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, atau setidak -tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan mendapatkan Anggaran Operasional Pelaksanaan kegiatan pada bidang Olahraga yang bersumber dari APBD  Kabupaten Pasuruan sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).<br /><br />Bahwa anggaran tersebut dalam pelaksanaannya dibagi untuk beberapa program kegiatan diataranya ; 1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp516.050.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),; 2. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat dengan anggaran sebesar Rp55.181.500 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah),; 3. Peningkatan Jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan Teknisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 209.265.000 (Dua Ratus Sembilan J uta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 248.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),; 5. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp562.665.000 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp923.528.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),; 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp5.574.910.683 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),; 8. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, dibentuk pejabat pengelola keuangan yang masing-masing memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Jabatan dan kewenangannya, diantarannya Pengguna Anggaran (PA) : Abdul Munif AR,; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Kepala Bidang : Lilik Wijayati Budi Utami,; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subroto, Wiwik Sri Wilijeng,; Pejabat Pengadaan : Hendroe Boedi Soelistijo; Ketua PPHP : Khairul Umam <br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/58/HK/424.014/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) H. Abdul Munif AR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lilik Wijayati Budi Utami, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Nanang Suhita Sutrisno<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Nomor 950/001.6/KEP/424.087/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan TA. 2017, ditunjuk Subroto dan Wiwik Sri Wilijeng selaku PPTK untuk kegiatan Bidang Olahraga;<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLT-xYVytNuhYKECxVPBlBpmnfW1YE2MyYRffcccNyMdLmEBbQdquzhEzwoILIfdUsfz7oQBT3p882BSWIcdXaqtE6IxqGhBxx-q3Fq2yPYT5tJOmdbJPoeVxxN-1pLYStooBaMypPdGg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLT-xYVytNuhYKECxVPBlBpmnfW1YE2MyYRffcccNyMdLmEBbQdquzhEzwoILIfdUsfz7oQBT3p882BSWIcdXaqtE6IxqGhBxx-q3Fq2yPYT5tJOmdbJPoeVxxN-1pLYStooBaMypPdGg/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sistem pencairan dana dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan sistem pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) yang dicairkan secara bertahap sesuai permintaan, sedangkan untuk beban pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) menggunakan sistem pencairan Langsung (LS) ;<br /><br />Bahwa pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Pencairan Ganti Uang (GU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana melalui Bendahara; Kemudian Bendahara memverifikasi kesesuaian ketersediaan dana dengan kegiatan di DPA dengan dasar Surat Penyediaan Dana; Setelah diverifikasi, langsung dibuatkan Cek yang di tandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas; Kemudian Bendahara mengambil uang di Bank dengan Cek sesuai dengan yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD;<br /><br />Setelah kegiatan dilakukan, PPTK menyusun SPJ kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kasubbag Keuangan untuk di Verifikasi kesesuaian rekeningnya. Setelah diverifikasi kemudian dibuatkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SP2D<br /><br />2. Pencairan Tambah Uang (TU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa jumlah / sisa uang persediaan di Bank Jatim untuk pelaksanaan kegiatan olahraga sudah tidak mencukupi; b. Ketika Uang Persediaan di Bank Jatim tidak mencukupi sehingga NPD yang diajukan oleh PPTK tidak dapat dicairkan, maka Kepala Dinas mengajukan pemohonan Tambah Uang ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Setelah Bendahara menyampaikan surat Permintaan Tambah Uang yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Dinas Selaku PA; c. Setelah di tandatangani, Bendahara menyerahkan surat kepada Badan Keuangan Daerah untuk di setujui. Setelah mendapat persetujuan dari BKD, bendahara membuat SPP-SPM (Surat Perintah Pembayaran - Surat Perintah Membayar) dan dikirimkan kembali kepada BKD  untuk dibuatkan SP2D. <br /><br />Ketika uang dicairkan melalui Bank Jatim, Pihak dari Bank Jatim menginformasikan kepada Kepala Dinas atau Bendahara bahwa uang sudah dicairkan.<br /><br />3. Pencairan Langsung (LS) dilaksanakan dengan mekanisme : Tim Pengadaan barang dan jasa menyusun dokumen pengadaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk di terbitkan SPM. Dokumen Pengadaan yang sudah mencantumkan Nilai Anggaran pengadaan di Verifikasi oleh Kasubbag Keuangan. Setelah melakukan verifikasi, dokumen pengadaan dan lembar verifikasi dari Kasubbag Keuangan diberikan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara membuat surat perintah membayar (SPM) yang nilainya sesuai dengan surat permohonan pembayaran dalam dokumen pengadaan;<br /><br />Setelah semua dokumen ditandatangani, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen tersebut di kirimkan ke Badan Keuangan Daerah untuk di terbitkan SP2D. Setelah itu BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer uang sejumlah yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan langsung ke rekening Perusahaan (Penyedia Jasa) yang telah ditunjuk langsung oleh PPK untuk melaksanakan pengadaan barang.<br /><br />Bahwa setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: black;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzyGqsktEb3Vj2eMmXmgKrUWoa-497Ns8OOKjvBpEJ8U_H4DqqocoZyLqFikSnBbGoj6VkIgijnKxlGsv05DOBLdO1SB7Ia0n7o7DcSLJd9yTy1UxZVtvu7HKfBnre3Su1hPf8aGRolE/s640/5.jpg" width="640" /> <span style="color: black;"><span style="background-color: white;">Usulan Pencairan TU dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mencairkan Nota Permintaan Dana (NPD). Usulan TU berupa surat permohonan pengajuan TU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, kemudian  permohonan disetujui masing-masing PPTK menyusun NPD TU untuk diajukan ke Nanang Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran. <br /><br />Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut semua digunakan untuk kegiatan olahraga sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dan diserahkan kepada masing-masing PPTK kecuali untuk Permintaan pembayaran yang tidak dicairkan (TU NIHIL).<br /><br />Bahwa uang yang dicairkan melalui pencairan GU dan TU diserahkan kepada para PPTK sesuai dengan Nota Permintaan Dana (NPD), namun di potong 10% khusus untuk anggaran beberapa item kegiatan belanja.  Pemotongan 10% tersebut tidak berlaku (tidak dilakukan) untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />1. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp62.065.000 (enam puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah)  pemotongan sebesar Rp1.577.500 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ; <br /><br />2. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp26.250.000  (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemotongan sebesar Rpl.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />3. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 20l7 senilai Rp183.323.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp9.258.200 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;<br /><br />4. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.415 .000,(enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 3.729.000,(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;<br /><br />5. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp34.700.000,(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 2.740.000,(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />6. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp87.288.000,(delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pemotongan sebesar Rp7.738.800,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;<br /><br />7. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp99.998.097,(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp2.444.000,(Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;<br /><br />8. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Keperluan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), pemotongan sebesar Rp3.401.000; (Tiga J uta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;<br /><br />9. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), pemotongan sebesar Rp11.252.500,(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lirna Ratus Rupiah) ;<br /><br />10. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang cacat, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp52.171.500,(lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp2.878.150 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);</span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBenvu3YLieLYVQGMo95T_2xurgnJGkKanmyc-_VN_d3nNH1j3NGN-nUUvIf0oXeBmXT98WVFIHZCkIW29hLSmHaIFGvtr8yCtIgSQmV0YmZXneNntORkbnvyiL83EL9sFhJSMpTJa0Mg/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="851" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBenvu3YLieLYVQGMo95T_2xurgnJGkKanmyc-_VN_d3nNH1j3NGN-nUUvIf0oXeBmXT98WVFIHZCkIW29hLSmHaIFGvtr8yCtIgSQmV0YmZXneNntORkbnvyiL83EL9sFhJSMpTJa0Mg/s640/e.jpg" width="640" /></a></div> 11. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.822.500,(dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp1.982.250.(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />12. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp58.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan karena anggaran honorarium narasumber dan T ransport;<br /><br />13. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuman Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.500.000,(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan;<br /><br />14. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp49.328.456,(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pemotongan sebesar Rp4.294.845,60 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah) ;<br /><br />15. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat Pemberian Olahraga dan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp254.000.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa dilakukan pemotongan. <br /><br />16. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp530.202.700,(lima ratus tiga puluh 'uta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp39233710,(Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;<br /><br />17. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp195.158.000,(seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp16.103.300 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;<br /><br />18. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp672.748.377,(enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp. 37.917.697, 50 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />19. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Pemeliharaan RutinfBerkala Sarana dan Prasarana Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30.324.684,(tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), pemotongan sebesar Rp2.632.500; (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZmoJ-BKiVMyNWV7YgK61fka9sDnerRq7YlzFT03EVum_QBtu70U_cB-csd_VFdkaIpVzoHhkmfs3xiQwlJlhhEh4tWUUryV898ewGkUFtwqe0uaCmk2xrJN_UutQGAtpWDOjomO_xDw/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="869" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZmoJ-BKiVMyNWV7YgK61fka9sDnerRq7YlzFT03EVum_QBtu70U_cB-csd_VFdkaIpVzoHhkmfs3xiQwlJlhhEh4tWUUryV898ewGkUFtwqe0uaCmk2xrJN_UutQGAtpWDOjomO_xDw/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> * Jadi Total anggaran baik itu yang dicairkan dengan Jenis Ganti Uang (GU) maupun Tambah Uang (TU) yang di potong oleh saksi Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungiawabkan.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut, SPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kegiatan Olahraga di Manipulasi Dengan membuat Nota Pembelia Palsu Dan Membuat Kwitansi Pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta / pengeluaran riil dengan tujuan untuk menutupi pemotongan anggaran.<br /><br />Bahwa masing-masing PPTK atas perintah Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku KPA/PPK telah Melakukan Perbuatan Memalsukan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja, sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta/ pengeluaran riil ; <br /><br />Sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, Pihak Penyedia Barang dan/Jasa memasukkan Profil Perusahaan (Company Profil) kepada Panitia Pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan melalui saksi Subroto, Wiwik Sri Wilujeng dan Terdakwa maupun melalui Staf Pada Bidang Olahraga.  setelah itu Heroe Boedi Sulistuo selaku pejabat pengadaan memerintahkan Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto yanag masing-masing selaku Staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk membuat segala kelengkapan Administrasi Pengadaan ;<br /><br />Proses penunjukan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara : <br />1. Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditentukan sendiri oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dan disetujui oleh Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses Survei dan Evaluasi harga terlebih dahulu ; <br /><br />2. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Barang/Jasa, karena Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen negosiasi harga tersebut karena dokumen (dukumen disodorkan oleh Staf Bidang Olahraga yaitu Mario Dyansyah dan Rangga Yang Bagusta ; <br /><br />3. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui prakualifikas/atau pascakualifikasi karena pejabat pengadaan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Pihak Penyedia barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk atau ditetapkan berdasarkan SPK ;<br /><br />4. Bahwa proses penandatanganan SPK dilakukan tidak bersama-sama antara Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dengan Penyedia Barang / Jasa, melainkan dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan dengan cara staf pada Bidang Olahraga membuat dokumen pengadaan kemudian dokumen yang berisi SPK dan surat-surat lainnya tersebut diantarkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa barulah dokumen tersebut dibawa oleh Staf untuk ditandatangani oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dan Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan.<br /><br />Sedangkan mekanisme pembuatan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Staf pada Bidang Olahraga yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto atas perintah terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebelum pengadaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto mengetik kegiatan yang akan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan Nilai anggaran. Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang menandatangani dokumen pengadaan sudah tercantum dalam file tersebut kemudian mencetak seluruh surat yang berhubungan dengan dokumen pengadaan dan meminta pejabat yang tertulis namanya dalam dokumen tersebut untuk menandatangani dokumen;<br /><br />Bahwa untuk data yang berhubungan dengan profil perusahaan (company profile) diisi sesuai dengan profil yang telah diterima dari Penyedia Barang dan Jasa. Setelah surat-surat terkait profil perusahaan diketik, kemudian surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani. Setelah surat-surat administrasi dilengkapi, kemudian surat tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani. Setelah semua surat lengkap, dokumen pengadaan di jilid dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan dokumen pencairan dana seperti SPM, SP2D dan lain lainnya<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEK9rVdLuYVMfUXzhVfP-JfbHoXuElR7ySrVCTB8EnQ7aWzgjljA4BzQz16hUwWtVmdV31hXlOw_EMdY2i6oQ9EiV6g40ZzxyLlMTpLTy6zbl7j8xMrHuG9ib77xO92Ns2Pg1M8YyFWLE/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEK9rVdLuYVMfUXzhVfP-JfbHoXuElR7ySrVCTB8EnQ7aWzgjljA4BzQz16hUwWtVmdV31hXlOw_EMdY2i6oQ9EiV6g40ZzxyLlMTpLTy6zbl7j8xMrHuG9ib77xO92Ns2Pg1M8YyFWLE/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa mekanisme pencairan uang dengan sistem Langsung (LS) untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi Olahraga, dilakukan dengan cara ; Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan dan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK menunjuk serta menetapkan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Ketetapan Penyedia Barang dan Jasa serta penandatanganan SPK. Penyedia Barang / Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan SPK ;<br /><br />Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah dilengkapi oleh Penyedia barang dan Jasa yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Dari Nanang Suhita Sutisno  kemudian dibawa ke Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk ditandatangani.<br /><br />Setelah ditandatangani Drs. Abdul Munif selaku PA, Uang dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bank Jatim sesuai dengan permohonan pembayaran yang diminta Penyedia Barang dan Jasa,  kemudian melakukan penarikan uang di Bank Jatim dengan membawa cek dan dokumen perusahaan sebagai syarat penarikan.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami mengendalikan proses pengadaan barang tidak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), karena terdakwa membiarkan pengadaan barang dilaksanakan oleh pihak (rekanan) lain yang tidak ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari PPK ataupun Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa.<br /><br />Beberapa Pihak Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan atau yang dibebani tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Keija (SPK) tidak melaksanakan pengadaan barang / jasa melainkan hanya melengkapi dokumen penawaran, dokumen pencairan, serta melakukan pencairan uang di Bank Jatim yang telah dipotong pajak PPn-PPh, kemudian uang tersebut di ambil 2,5% dari nilai kontrak sebagai keuntungan (fee) Penyedia Barang / Perusahaan dan kemudian sisanya diserahkan kepada Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik kepada masing-masing PPTK, PPK maupun kepada Bendahara Pengeluaran, atau melalui Staf yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagai KPA yang juga bertindak selaku PPK.<br /><br />Namun setelah uang tersebut dicairkan, anggaran yang dibelanjakan olemasing-masing, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK/PPTK maupun Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan pakaian olahraga dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp628.040.000,(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Hanif Juhari selaku Pemilik Taylor sebesar Rpl91.750.000 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepadaDenma Wahyu Purnomo selaku Persero Pengurus CV. Anugerah Indah Jaya sebesar Rp420.290.000,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Budiardjo Dwi Nugroho selaku pemilik U.D. Guru Sport sebesar Rpl6.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditambah dengan pembayaran pajak sebesar Rp116.208.668 (seratus enam belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).<br /><br />Bahwa setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-mas'ing PPTK Sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK;<br /><br />Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka total Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />“Perbuatan terdakwa terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (atau Pasal 2 ayat (1)) Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP,” ucap JPU Trian<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Ketua Majelis Hakim Abdulla Idris mengabulkan permohoonan Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan keberaatan atau Eksepsi dalam waktu sepekan.<br /><br />“Silahkan, tapi satu minggu iya,” perintah Ketua Majelis Hakim. (Jen/T1m)

News Tipikor Kabid Dipora Kab. Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Kegiatan Olah Raga Rp919 Juta

Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dikawal Jaksa Kejari Bangil Keluar dari Ruang Sidang (Foto Jen) PH Terdakwa, Elisa Andarwati dan W...

»