Maju Sitorus Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Pekara Korupsi PDAM Mojokerto Rp913 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDjgPJ5wny5D5MzCzNIMvloUciroDRf_-ey6sak2FtHYefrBEmdyQdL_5eAee6xnTK0-9PEk7WOGwSQQOy7vuJagon7UWuzNtPbUQuLXJADMRfCUy2FvczBNfCzr50VzywRVEVDLcCNok/s1600/7+Terdakwa+Maju+Sitorus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDjgPJ5wny5D5MzCzNIMvloUciroDRf_-ey6sak2FtHYefrBEmdyQdL_5eAee6xnTK0-9PEk7WOGwSQQOy7vuJagon7UWuzNtPbUQuLXJADMRfCUy2FvczBNfCzr50VzywRVEVDLcCNok/s640/7+Terdakwa+Maju+Sitorus.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017 Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi juga ditutut pidana penjara selama 7 tahun” </b></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Maju Sitorus (44) warga Simorejo XIX, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, selaku Direktur PT. Charismalis Artha, dituntut pidana penjara selama 7(tujuh) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsidair 3 (tiga) bulan kurunga dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-1225/PW.13.5/2018 tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp913.405.000 subsidair 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam kasus perkara Korupsi pengadaan bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2017<br /><br />Tuntutan pida penjara terhadap terdakwa Maju Sitorus dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Barkah Dwi Hatmoko,  Gede Indra Ari Prabowo dan Putu Agus Partha Wijaya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Eliana serta Panitra Pengganti (PP) Suparman, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya. <br /><br />Selain terdakwa Maju Sitorus, JPU juga membacakan surat tuntutannnya dalam sidang terpisah dengan perkara yang sama terhadap terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi, A.Md selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017 dengan pidana penjaraa yang sama, yakni selama 7 (tujuh) tahun.<br /><br />Oleh JPU Kejari Mojokerto, Kedua terdakwa inipun (Maju Sitorus dan Trisno Nurpalupi) dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, kerana pengadaan bahan kimia jenis Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2017dianggap bersalah karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <br /><br />Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Maju Sitorus selaku Dhektur PT. Charismalis Artha berdasakan Akta Perseroan Terbatas (PT) Charismalis Artha Nomor 6 Tanggal 27 Jun 2009 dengan akta Notaris Saidi Marpaung, SH dan Akta Perubahm Anggaran Dasar Nomor 05 tanggal 04 Oktober 2011, Notaris Tatang Tayana, SH dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 14 anggal 22 Oktober  2012, Notaris Tatang Taryana, SH. dan atau sebagai Direktur Utama Terbatas PT. Charismalis Artha berdasarkan Akta Pembahan Anggaran Dasar Nomor 03 tanggal 14 Juni 2013, Notaris Flora Agustine Aritonang, SH., Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 24 Maet 2014, Notais Flora Agustine Aritonang, SH, dan Akta Perumahan Anggaran Dasar Nomor 08 tanggal 24 Juni 2014, Notaris Flora Agustine Aritonang, SH, bersama-sama denga Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi, A.Md. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017, pada waktu-waktu tertentu  antara tahun 2013 sampi denga tahun 2017, bertempat di Kantor PDAM Kota Mojokerto di Jalan Pahlawan No. 40 Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan sesuatu “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merekaa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada awal tahun 2013,  M. Yasin selaaku Kepala Bagian (Kabag) Umum atas perintah Trisno Nurpalupi menghubungi Danang Wiryanto selaku sales PT Liku Telaga untuk memesan Alumunium Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair dari PT Liku Telaga, yang sebelumnya sempat memasukan penawaran harga bahan kimia ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Atas pesanan tersebut, Danang Wiryanto kemudian mengajukannya kepada manager penjualan untuk mendapatkan persetujuan, yang selanjutnya pengajuan tersebut disetujui dengan harga bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas cair sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah)/kg dan dengan jangka waktu pembayaran paling lama 1 (satu) bulan setelah bahan kimia tersebut diterima. <br /><br />Kemudian PT Liku Telaga melakukan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair kepada PDAM Kota Mojokerto pada Instalasi Pengolahan Air/IPA Wates Kota Mojokerto dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Pada tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. Purchase Order (PO) 695/102/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),; <br /><br />2. Pada tanggal 15 Juni 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/110/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); <br /><br />3. Pada tanggal 29 Juni 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695I118/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />4. Pada tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/131/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />5. Pada tanggal 24 Agustus 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/154/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfLtVtooZlJdTSWBp8rm4G0yKUOPaLtQBx6gN4FEP3EaHHSsIBpLeEcj_cCYsjy2SOX9CPPxb80RCHmbZwNNA_8Y_JDMzROcvesO2hriY5N3y8b6SJ4NspjU0jEGqEfOAsHMgXygJU8b4/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfLtVtooZlJdTSWBp8rm4G0yKUOPaLtQBx6gN4FEP3EaHHSsIBpLeEcj_cCYsjy2SOX9CPPxb80RCHmbZwNNA_8Y_JDMzROcvesO2hriY5N3y8b6SJ4NspjU0jEGqEfOAsHMgXygJU8b4/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> Karena pembayaran yang dilakukan oleh PDAM Kota Mojokerto melebihi batas waktu yang ditentukan dengan alasan bahwa PDAM Kota Mojokerto mengalami kesulitan keuangan, maka PT Liku Telaga menghentikan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair ke PDAM Kota Mojokerto.<br /><br />Karena bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair ini adalah bahan dasar dalam memproduksi air, maka atas saran dari Danang Wiryanto kepada Trisno Nurpalupi agar menjalin kerjasama dengan terdakwa Maju Sitorus untuk menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair. <br /><br />Selanjutnya Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto memerintahkan M. Yasin  selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan untuk segera melakukan kerjasama dengan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha untuk melakukan pembelian Alumunium Sulfat/Tawas cair. <br /><br />Awalnya terdakwa Maju Sitorus menerima telepon dari salah seorang staf PDAM Kota Mojokerto yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, yang menyampaikan bahwa mendapat nomor telepon terdakwa dari saksi Danang Wiryanto selaku Sales PT. Liku Telaga. Kemudian staf PDAM tersebut menanyakan apakah terdakwa dapat menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas untuk PDAM Kota Mojokerto dengan cara berhutang, dan  atas permintaan tersebut kemudian terdakwa berkordinasi dengan Danang Wiryanto selaku sales PT. Liku Telaga agar dapat menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas untuk PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Sebelumnya PDAM Kota Mojokerto adalah konsumen dari PT. Liku Telaga sehingga Danang Wiryanto bersama-sama terdakwa Maju Sitorus menyiapkan beberapa perusahaan diantaranya PT. Charismalis Artha milik terdakwa,; CV. Amanah Teknik,; CV. Indo Aji Pratama, yang mana ketiga perusahaan tersebut berdasarkan fakta penyidikan adalah perusahaan yang terafiliasi (saling berhubungan) untuk PT. Charismalis Artha dan dikelola oleh satu orang yaitu terdakwa Maju Sitorus  sesuai nama orang yang melakukan pembayaran yang tertuang pada rekening Koran PT. Liku Telaga  di Bank BCA KCU Gresik No. Rekening 7900990990, dan sesuai dengan PO Surat Jalan dan orang yang melakukan pembayaran untuk setiap pemesanan ke PDAM Kota Mojokerto yang juga dikuatkan dengan dokumen adminitrasinya. <br /><br />Digunakannya CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama termasuk Juga PT. Charismalis Artha  adalah strategi terdakwa Maju Sitorus bersama Danang Wiryanto untuk dapat menjual produk bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas yang di produksi oleh PT. Liku Telaga, karena menurut Danang Wiryanto, apabila PDAM Kota Mojokerto telah menjadi konsumen langsung PT. Liku Telaga,  perusahaan lain tidak dapat mengirimkan produk yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga, sehingga solusinya dengan menyiapkan beberapa perusahaan untuk nantinya membeli produk dari PT. Liku Telaga dan nanti menjualnya lagi ke PDAM Kota Mojokerto. Cara ini akan menguntungkan PT. Charismalis Artha karena bisa menggeser perusahaan trader lainnya yang sudah duluan memasukan barang di PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Diketahui pula oleh Trisno Nurpalupi, M. Yasin selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan, bahwa CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha bukan merupakan produsen atau distributor ataupun agen bahan kimia Alumunium Sulfatlfawas yang akan dibeli untuk PDAM Kota Mojokeno. <br /><br />Ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang mempmduksi selaku distributor dan selaku agen bahan kimia Alumunium Suliat/Tawas. Selain itu, saksi Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto, saksi M. Yasin selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan juga mengetahui bahwa CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha akan membeli bahan kimia Alumunium Suifat/Tawas yang akan dipesan/dibeli untuk PDAM Kota Mojokerto dengan cara membeli kembali dari produsen PT. Liku Telaga.<br /><br />Bahwa Danang Wiryanto pemah menyampaikan apabila PDAM Kota Mojokerto membeli bahan kimia Alumunium Suitat/Tawas yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga dari terdakwa Maju Sitorus,  harganya pasti lebih mahal dari PT. Liku Telaga namun saksi Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto tetap melakukan pembelian pada terdakwa Maju Sitorus tanpa adanya surat permintaan harga dari PDAM Kota Mojokerto.<br /><br /> Kemudian PT. Charismalis Artha mengirimkan penawaran harga Nomon 021ISPH/SBYIX/2013. tanggal 25 Oktober 2013 dengan jenis bahan kimia Aluminium Sulfat Liquid/tawas cair dengan harga Rp1.155/kg (termasuk PPN) kepada PDAM Kota Mojokeno, sehingga atas penawaran harga tersebut saksi Trisno Nurpalupi langsung menyetujuinya, tanpa melakukan negosiasi secara tertulis dan meminta M. Yasin agar melakukan pemesanan tawas ke PT. Charismalis Artha.<br /><br />Kemudian terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha mulai melakukan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga ke PDAM Kota Mojokerto adapun jenis bahan kimia Alumunium Sulfatn'awas yang dikinmkan yaitu sebagai berikut : 1. Alumunium Sulfat Liquid produk alumunium sulfat dalam bentuk cair dengan kadar alumina 8%,; 2. Sucolite LT100 produk alumunium sulfat dalam bentuk cair dengan kadar alumina 6% s/d 8% ditambahkan polimer 1% s/d 2 %,: 3. Suoolite LA22FZ, produk alumunium suifat dalam bentuk cair dengan kadar aiumina 6% s/d 8% ditambahkan polimer 1% s/d 2 %, namun jenis polimer berbeda dengan Soculte LT100. <br /><br />Untuk pengiriman bahan kimia Alumunium Suitat/Tawas dari 30 Oktober 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 yang dilakukan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha, dengan menggunakan CV. Amanah Teknik yang terlebih dahulu melakukan pembelian ke PT. Liku Telaga dan selanjutnya mengirimkan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas ke PDAM Kota Mojokerto berdasarkan data dari PT. Liku Telaga<br /><br />Tahun 2014, terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha atas saran saksi Danang Wiryanto mulai menggunakan perusahamnya sendiri yaitu PT. Charismalis Artha untuk melakukan pembelian bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas di PT. Liku Telaga dan selanjutnya menjual kembali ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Perubahan perusahaan pengiriman ini berkaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang jika terus menggunakan CV. Amanah Teknik, maka PT. Charismalis Artha tidak akan mendapatkan pajak masukan dari setiap transaksi bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu9ZciBcQCRLRAp8kvcFav6V9DQ7xn-sICGjkN8Ykb4MDENUwQGmjK4Q-DMbPujVGqa15-TQSpVEToOKAlwriOXbYvcSFM3cD6Pdad6aJ1ZIuS7DQTWcsCLnA9NDPOvAJ0gEmCxhE7rUQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu9ZciBcQCRLRAp8kvcFav6V9DQ7xn-sICGjkN8Ykb4MDENUwQGmjK4Q-DMbPujVGqa15-TQSpVEToOKAlwriOXbYvcSFM3cD6Pdad6aJ1ZIuS7DQTWcsCLnA9NDPOvAJ0gEmCxhE7rUQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Ditahun 2014, Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto juga melakukan pembelian kepada CV. Indo Aji Pratama karena PT. Charismalis Artha menghentikan pengiriman bahan kimia/tawas ke PDAM Kota Mojokerto dengan alasan PDAM Kota Mojokerto masih memiliki tunggakan di PT. Charismalis Artha, sehingga atas saran Danang Wiryanto dan terdakwa Maju Sitorus, PDAM Kota Mojokerto melakukan pembelian bahan kimia/tawas ke CV. Indo Aji Pratama karena adanya permasalahan kekeruhan air baku yang mengakibatkan PDAM Kota Mojokerto sering gagal memproduksi air sehingga airnya masih keruh.<br /><br />Terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha menyarankan kepada PDAM Kota Mojokerto untuk menggunakan produk tawas PT. Liku Telaga jenis Sucolite LT100 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah melakukan plantest penggunaan Sucolite LT100, dengan hasil yang lebih efektif dan efisien kemudian saksi Trisno Nurpalupi mengganti penggunaan bahan kimia dari Alumunium Sulfat Liquid menjadi Sucolite LT100 yang ditawarkan PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama untuk bahan kimia Sucolite LT100 ke PDAM Kota Mojokerto oleh Trisno Nurpalupi, langsung disetujui tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan harga pasar untuk menilai harga kewajaran. <br /><br />Harga yang ditawarkan PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama ke PDAM Kota Mojokerto ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga dari PT. Liku Telaga selaku produsen dari bahan kimia Sucolite LT100. Harga dari PT. Liku Telaga keseluruh costumer termasuk PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama adalah senilai Rp600/Kg (enam ratus rupiah per kilo gram) <br /><br />Rincian pembelian tawas oleh CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha untuk pengiriman ke PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2014 berdasarkan data dari PT. Liku Telaga. Pada tahun 2015, PT. Liku Telaga menaikkan harga jual Sucolite LT100 dari sebelumnya seharga + Rp600/Kg menjadi + Rp.800/Kg disebabkan terjadi kenaikan harga bahan baku. Terkait perubahan harga, terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha menyampaikan kepada Trisno Nurpalupi selaku Direktu PDAM Kota Mojokerto yang kemudian tanpa adanya negosiasi yang jelas dan tanpa dilakukannya penelitian/survey harga pasar langsung menyetuiui harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus.<br /><br />Berdasarkan data PT. Liku Telaga, terdakwa Maju Sitorus mengirimkan bahan kimia/tawas ke PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2015, kemudian terjadi perubahan harga di tahun 2016 yang mana harga jual Sucolite LT100 dari sebelumnya seharga + Rp800/Kg, menjadi + Rp1.000/Kg berdasarkan kenaikan harga tersebut, terdakwa Maju Sitorus juga menaikan hargajualnya untuk PDAM Kota Mojokerto yang juga langsung disetujui oleh Trisno Nurpalupi.<br /><br />Untuk mekanisme penjualan yang dilakukan terdakwa Maju Sitorus kepada konsumen, diawali penawaran oleh sales perusahaan terdakwa kepada konsumen/costumer, jika costumer ada yang tertarik dengan barang yang ditawarkan maka akan dilakukan negosiasi lewat telepon, dan apabila sudah disetujui/disepakatl maka terdakwa Maju Sitorus akan mengirimkan surat harga final yang didalamnya juga berisikan mekanisme pembayaran tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat penawaran harga ataupun sebelumnya menerima surat permintaan harga dari costumer. <br /><br />Proses atau mekanisme pemesanan tawas yang dilakukan oleh PDAM Kota Mojokerto kepada terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha yang juga terafiliasi dengan CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama yaitu dengan 2 (dua) cara, yang pertama dengan membuat nota pemesanan/purchasing order yang ditujukan kepada Perusahaan Terdakwa PT. Charismalis Artha, dan cara selanjutnya yaitu pemesanan dengan langsung menelfon ke Terdakwa ataupun melalui staf administrasi PT. Charismalis Artha, atas pesanan tersebut kemudian terdakwa Maju Sitorus meminta staf dikantor untuk membuat nota pemesanan/purchase order ke PT. Liku Telaga, selanjutnya terdakwa Maju Sitorus langsung membayar ke PT. Liku Telaga melalui Bilyet Giro/BG atas nama PT. Charismalis Artha dan terkadang terdakwa Maju Sitorus mentransfernya langsung dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening BCA milik PT. Liku Telaga.<br /><br />Apabila sudah dibayarkan, maka PT. Liku Telaga kemudian mengirimkan bahan kimia yang dipesan oleh terdakwa Maju Sitorus tersebut ke PDAM Kota Mojokerto, selanjutnya saat bahan kimia tersebut diterima maka PDAM Kota Mojokerto akan menandatangani Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Liku Telaga dan surat jalan tersebut lalu dikirimkan ke terdakwa Maju Sitorus ataupun ke PT. Charismalis Artha sebagai data untuk terdakwa Maju Sitorus melakukan penagihan ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Surat Jalan yang diterima terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha kemudian menerbitkan Surat Tagihan/lnvoice kepada PDAM Kota Mojokerto, selanjutnya PDAM Kota Mojokerto melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang lndrapura Surabaya atas nama PT. Charismalis Artha nomor 1400011314441, dan pembayaran PDAM dilakukan paling lambat sekitar 30 (tiga puluh) hari setelah bahan kimia diterima dan setiap pembayaran oleh PDAM Kota Mojokerto kepada PT. Charismalis Artha sudah disertakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <br /><br />Pada setiap perubahan harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus kepada PDAM Kota Mojokerto, Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto tidak pemah dilakukan negosiasi secara tertulis dan penelitian atau survey harga pasar terhadap kewajaran harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus, melainkan langsung menyetujuinya. Aalasan terdakwa Maju Sitorus bersamasama dengan saksi Trisno Nurpalupi dan juga Danang Wiryanto adalah menggantikan bahan kimia Alumunium Sulfat Liquid/Tawas cair ke jenis yang berbeda yaitu Sucolite karena berdasarkan hasil janis bahwa pengolahan air lebih efektif dan efisien, ternyata berdasarkan data penggunaan bahan kimia Sucolite pada rentan waktu penggunaan Dana Penyertaan Modal, dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yanq siginifikan, sehingga alasan penggantian bahan kimia tersebut adalah cara terdakwa Maju Sitorus bersama Trisno Nurpalui dan juga Danag Wiryanto untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, karena bahan kimia Sucolite dibeli dengan harga yang lebih murah dari produsen, dan selanlutnya dijual lagi dengan harga yang lobih tinggi ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Setiap pembelian bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas kepada PT. Charismalis Artha, CV. Amanah Tekni dan CV. Indo Aji Pratama oleh Trisno Nurpalupi, dilakukan dengan harga pembelian yang jauh lebih mahal dan harga di PT. Liku Telaga, padahal PDAM Kota Mojokerto beralasan bawa penghemat pembelian di PT. Liku Telaga karena tidak memiliki dana yang cukup. <br /><br />PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013. 2014 dan 2015, selain ada pemasukan dana dari penjualan air dan non air, PDAM Kota Mojokerto juga memperoleh tambahan dana penyertaan modal yang Juga diperuntukan salah satunya untuk pembelian bahan kimia. Seharusnya dengan ketersedian dana, saksl Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto melakukan pembelian bahan kimia  Alumunium Sulfat/Tawas melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dan bukan membeli secara langsung ke PT. Charismalis Artha, CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama <br /><br />Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdapat selisih kemahalan pembayaran dari pembelian Tawas antara pembayaran yang dibayarkan oleh PDAM Kota Mojoketto kepada CV. Amanah Teknik, CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha dengan pembayaran yang dibayarkan oleh CV. Amanah Teknik, CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada CV. Amanah Teknik di tahun 2013 dibandingkan dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan CV. Amanah Teknik kepada PT. Liku telaga, maka terdapat selisih pembayafan dengan total senilai Rp54.400.000 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada CV. Indo Aji Pratama di tahun 2014 2015 dibandingkat dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan CV. Indo Aji Pratama kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total senilai Rp65.000.000  (enam puluh lima juta rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Moiokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2014 2015 dibandingkan dengan pembayam pembelian tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total Rp212.850.000 (dua ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Moiokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2016 -2017 dibandingkan dengan pembawa pembel'm tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selish pembayaran senilai Rp300.470,000 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2016 - 2017 dibandingkan dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total senilai Rp217.210.000 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidfv8njnyysCTuz_cUQjCDHx6H4VjevwGdKeuanQ83UMblTZe0vqozsxEw05nXXg5LVmlmLZqLDju5S5xUY9fGO7a3z5kIGsjBVXTE4nd75z9IB17QYx7-VKIs4ivypt5qnyY7LzX1JpM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidfv8njnyysCTuz_cUQjCDHx6H4VjevwGdKeuanQ83UMblTZe0vqozsxEw05nXXg5LVmlmLZqLDju5S5xUY9fGO7a3z5kIGsjBVXTE4nd75z9IB17QYx7-VKIs4ivypt5qnyY7LzX1JpM/s640/5.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Bahwa terdakwa Maju Sitoruus selaku Direktur PT. Charismalis Artha bersama-sama dengan Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 telah menggunakan anggaran dana penyertaan rnodat yang berasl dari Pemerintah Kota Mojokerto dan dana Kas PDAM Kota Mojokerto tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atae Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. <br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur sesuai dengan Laporan berdasarkan Surat Nomor SR-1225/PW.13.5/2018 tanggal 28 Desember 2018 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013, 2014 dan 2015 untuk PDAM Kota Mojokerto dan dana Kas PDAM Kota Mojokerto disebutkan, diperoleh penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp884.530.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).<br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut di atas, ditambah dengan PPN 10 % yang tidak disetorkan atau dibayarkan ke kas Negara namun telah dikeluarkan oleh PDAM Kota Mojokerto dengan jumlah sebesar Rp28.875.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu mplah) atas 25 (dua puluh lima) transaksi yang tidak disetorkan pembayaran PPN nya sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal Nomor : S-226/WPJ.11IKP.O1/2019, Perihal Jawaban Konfirmasi Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha bersama-sama dengan Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha atau orang lain yaitu Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 atau suatu Korporasi yakni PT. Charismalis Artha sekurang-kurangnya sebesar Rp884.530.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan PPN 10 % yang tidak disetorkan atau dibayarkan ke kas Negara namun telah dikeluarkan oleh PDAM Kota Mojokerto dengan jumlah sebesar Rp28.875.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu ruplah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah total Rp913.405.000 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />JPU pun menjerat perbuatan terdakwa Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. <br /><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHAP mengenai masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilaiuhkan. Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k mengenai kewenangan Pengadilan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengenai benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti daiam perkara lain, serta Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan pada Terdakwa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan tuntutan kami,” kata JPU<br /><br />Kemudian, JPU Kejari Mojokerto inipun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa atas perbuatannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta pidana membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara.<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasai 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Semberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan nmair : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurunga : <br /><br />3. Menghukum terdakwa Maju Sitorus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp913.405.000 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebu, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tntutan JPU, Ketua Majelis Hamim memberikan kesempatan terhadapp terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang pekan depan. (Jen/T1m)

News Tipikor Maju Sitorus Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Pekara Korupsi PDAM Mojokerto Rp913 Juta

“Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017 Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi juga ditutut pidana penjara selama 7 tah...

»

Vonis Bebas Dissenting Opinion Terhadap Terdakwa Korupsi Dirut PT DPS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL0paIpikqE8zKGXZo_5m6sXOrFEBLTe2npwW6j9vtq6PuqxOrJ-dtEAoMwogFS-g6R8ZuLUGEVA0m4-XLNyw4TWl8JF_wEiKu8FIlDeR4bzGma6VElWOawMtFXc8zPr_XlHjefKOl4Y/s1600/Terdakwa+Rirry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="265" data-original-width="400" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL0paIpikqE8zKGXZo_5m6sXOrFEBLTe2npwW6j9vtq6PuqxOrJ-dtEAoMwogFS-g6R8ZuLUGEVA0m4-XLNyw4TWl8JF_wEiKu8FIlDeR4bzGma6VElWOawMtFXc8zPr_XlHjefKOl4Y/s640/Terdakwa+Rirry.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><u><b>Humas Pengadilan Tipikor Dr. Lufsiana :</b></u> Pertimbangan Majelis, karena terdakwa telah melibatkan Kejagung, Kejati Jatim dan BPKP dalam proses pengadaan Flotting Dock<br /><br /><b><u>Koordinator Pidsus Kejati Jatim, Trimo, SH., MH :</u></b> Aneh aja dalam Suatu Peradilan terdapat pendapat yang berbeda, ada apa ?. Banyak tahapan dalam proses pengadaan, dilibatkan dalam proses yang mana?, kami akan Kasasi.</span><br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Kamis, 10 Oktober 2019, Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan putusan (Vonis) bebas Dissenting Opinion (pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan) terhadap terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) atau yang lebih dikenal dengan PT. Dok Surabaya (Persero), salah satu perusahaan  milik negara (BUMN) dalam perkara Nomor 66/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pegadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar USD4.500.000 atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Ketiga Majelis Hakim tersebut yaitu Dede Suryaman selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Agus Junianto serta Panitra Pengganti (PP) Romaulia Ritonga. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta, sedangkan Tim JPU dihadiri Raden Widi dari Kejaksaan Negeri Surabaya<br /><br />Sebelumnya, terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta dijerat dalam pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, karena dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu, dengan Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).<br /><br />Terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta pun dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara.<br /><br />Dalam perimbangan Putusan dari Ketiga Majelis Hakim terhdap terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta terdapat Dissenting Opinion atau perbedaan pendappat. Salah satu anggota Majelis Hakim yang saat ini mencalonkan sebagai Hakim Agung (Ad Hock) di Mahkamah Agung RI mengatakan  dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta dianggap bersalah terkait pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar USD4.500.000 atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000<br /><br />Sementara Ketua Majelis Dede Suryaman dan Hakim anggota Dr. Lufsiana berbendapat lain, yakni bahwa terdakwa tidak terbukti melakuan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa.<br /><br />“Menyatakan ; Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim membebaskan terdakwa adalah, karena proses pengadaan Flotting Dock pada tahu 2015 lalu, terdakwa telah melibatkan Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Namun kapal yang mengangkut Flotting Dock itu dari Rusia ke Indonesiaa tenggelam di lautan China menjadi tangung jawab Direktur ACTN. Pte.Ltd Singapura, Antonius Aris Saputra yang sudah divonis pidana penjara selama 16 tahun beberapa pekan lalu, namun saat ini dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Srabaya, Jawa Timur.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHXTYqvfN0sD4bfwv01N1CaQljpQzeouKJt2D3tQs3D7d3eIPkhyVB7MawB79FauRxLOzX0zEtSolAh2wITOY5iPujaumGsTl1ONlR7ZcC_6oXYJ-HrCuVL1DEokVS9FIdwpy5qFxHIA/s1600/Terdakwa..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="707" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHXTYqvfN0sD4bfwv01N1CaQljpQzeouKJt2D3tQs3D7d3eIPkhyVB7MawB79FauRxLOzX0zEtSolAh2wITOY5iPujaumGsTl1ONlR7ZcC_6oXYJ-HrCuVL1DEokVS9FIdwpy5qFxHIA/s640/Terdakwa..png" width="640" /></a></div> Hal itu didampaikan langsung  oleh Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana diruang kerjanya saat ditemui beritakorupsi.co beberapa saat setelah sidang pembacaan surat putusan usai.<br /><br />“Perbedaan pendapat biasa. Salah satu anggota Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dianggap bersalah. Sedangkan Dua Majelis Hakim bengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, karena terdakwa telah melibatkan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur. Karena kapal yang mengangkut Flotting Dock itu tenggelam, itu menjadi tenggung jawanya Aris (Antonius Aris Saputra, Direktur ACTN. Pte.Ltd Singapura).<br /><br />Saat ditanya terkait uang pengganti sebesar Rp132 jta dalam tuntutan JPU terhadap terdakwa, menurut Dr. Lufsiana, bahwa uang itu adalah penjualan 1 unit mobil untuk membayar pajak kekayaan kepada KPK.<br /><br />“Itu kan tuntutan Jaksa. Tapi itu untuk membayar HKPN (Harta Kekayaan Pejaat Negara) di KPK,” kata Dr. Lufsiana kemudian.<br /><br />Terkait uang pinjaman tanpa bunga pada tahun 2016 sebesar USD75.000 yang masuk kerekening PT DPS, menurut Dr. Lusiana, bahwa itu menjaadi tanggung jawab Direktur Keuangan dan Bendahara PT DPS<br /><br />Sementara yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdawa Antonius Aris Saputra bersdia mengganti dan dalam proses. Selain itu, dana Ansuransi tidak dicairkan dan diperpanjang oleh pihak PT DPS senggia danna Ansuransi tersebut menjadi hangus.<br /><br />Dalam proses pengurusan penggantian atau pertanggung jawaban dari pihak ACTN. Pte.Ltd Singapura terhadap PT DPS, terjadi penggantian dipuuk Pimpinan Perusahaan Plat Merah ini pada tahun 2016, yaitu dari Dr. Riry Syeried Jetta kepada Imam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam, namun pada tahun 2017 terjadi lag pergantian Dirut PT DPS dari Imam kepada Bambang Soendjaswono. Dan setelah Dirut PT DPS dipegang oleh Bambang Soendjaswono, kasus inipun masuk dalam proses hukum.<br /><br />Terpisah. Terkait putusan bebas Dissenting Opinion oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, Koordinator Pidsus (Pidana Khusus) Kekjaan Tiinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Trimo mengatakan, bahwa pihaknya menghargainya. Namum Trimo memastikan akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI setelah mempelajari putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Kami menghargai putusan Hakim. Tapi aneh aja dalam Suatu Peradilan terdapat pendapat yang berbeda, ada apa kan?,” kata Trimo saat dihubungi melalui telepon.<br /><br /><br />Saat disinggung terkait terdakwa telah mmelibatkan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan BPKP Jatim dalam proses pengadaan Flotting Dock, Trimo malah balik bertanya. Karena menurut Trimo, dalam proses pengadaan Flotting Dock banyak tahapan yang harus dilakukan. Lalu tahapan yang mana.<br /><br />“Banyak tahapan dalam proses pengadaan, dilibatkan dalam proses yang mana?, kami akan pelajari untuk menjadi alasan kami untuk Kasasi,”  ucap Trimo.<br /><br />Trimo menambahkan, bahwa kasus ini belum berhentii samapai disini. Alasannya, karena masih ada kasus lainnya. Diantaranya terkait pinjaman uang tanpa bunga sebesar USD75.000 oleh PT DPS melalui Diretur Keuangan, Penta dan masuk kerekening PT DPS dari Andri Siwu selaku perwakilan ACTN. Pte.Ltd Singapura di Indonesia, dan beberapa pejabat PT DPS juga menerima uang dari Andri Siwu saat melakukan Survey ke Rusia dan Singapur.<br /><br />“Kasus ini belum berhenti sampai disini, nanti setelah tersangka Andri Siw disidangkan,” ucap Trimo.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlh2LAjaqh09InrHc5FejR_iucEL3Ki5eVLB4E2FZ_iMQbeQS5fSMzKxDjDQCvznlAywFG8ntNANU00oFY4TL-PPv-4UOM_6fPKevhpifIE4o7EujTXVeVY83hIirX2-isaNH6E6fQch0/s1600/IMG20191010195006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlh2LAjaqh09InrHc5FejR_iucEL3Ki5eVLB4E2FZ_iMQbeQS5fSMzKxDjDQCvznlAywFG8ntNANU00oFY4TL-PPv-4UOM_6fPKevhpifIE4o7EujTXVeVY83hIirX2-isaNH6E6fQch0/s640/IMG20191010195006.jpg" width="640" /></a></div> Dalam surat tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, bahwa terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta dijerat dianggap bersalah dalam pengadaan Flotting Dock PT DPS dengan ACTN.Ltd Singapur, dan  dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, karena dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu dengan Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).<br /><br />Terdakwa pun dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 yang bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000 (Singapur), sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia adalah senilai USD7.486.170.<br /><br />Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya Dr. Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (pengguna Barang/Jasa), melainkan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapur (selaku penyedia barang/Jasa atau pemenang lelang) dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia<br /><br />Namun terdakwa Antonius Aris Saputro, warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Meditrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ini sudah terlebih dahulu diadili.<br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro di hukum (Vonis) pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti yang menjadi kerugian negara sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun penjara.<br /><br />Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 1 miliyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp61.342.000.000 seubsidair 9 tahun dan 3 bulan.<br /><br />Sementara Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia saat ini masih berstatus tersangka dan sudah ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Lalu apakah hanya ketiga orang ini?. Menurut Trimo, SH., MH selaku Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim mengatakan, masih menunggu persidangan tersangka Adri Siwu. Hal itu dikatakan Trimo saat dihubungi beritakorupsi melalui sambungan telepon (HP) beberapa waktu lalu.<br /><br />“Kita akan menunggu persidangan tersangka Andri Siwu dulu,” kata Trimo.<br /><br />Pada awal persidangan terdakwa Riry Syeried Jetta, Trimo juga mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Alasannya, bahwa pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur.<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur,” kata Trimo, Kamis, 13 Juni 2019.<br /><br />Bisa jadi ada tersangka lain seperti yang dikatakan Trimo. Sebab dalam surat dakwaan dan fakta persidangan terungkap, adanya aliran duit dari terdakwa Antonius Aris Saputro melalui Andri Siwu ke pejabat perusahaan plat merah ini, diantaranya Penta Parawati, Ina Rahmawati, Doniarsal Nurdin, Slamet Riyadi, Gatot Sudaryanto dan I Wayan Yoga (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan tengki pendam PT DPS Tahun 2012), termasuk uang yang diterima terdakwa Riry Syeried Jetta sebesar Rp132 juta.<br /><br />Belum lagi aliran uang yang masuk kerekening Perusahaan (PT DPS) sebesar USD75.000 dari Andri Siwu berupa pinjaman tanpa bunga melalui Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati pada tahun 2016. Sehingga Majelis Hakim saat itu dalam persidangan memerintahkan JPU untuk mendalaminya sebagai kaus baru, yaitu Gratifikasi.<br /><br />Sementara menurut Andri Siwu kepada beritakorupsi.co, bahwa uang sejumlah USD75.000 yang ditransfernya ke rekening PT DPS adalah pinjaman berdasarkan surat dari Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati setelah 5 bulan penandatangan kontrak pengadaan Floting Dock.<br /><br />“Itu murni pinjaman setelah penandatanganan kontrak pada bulan Juni, dan pinjaman ini sekitar bulan Nopember. Kenapa tidak pakai bunga, karena saya mengambil keuntungan dari nilai kurs dollar ke rupiah,” kata Andri Siwu beberapa waktu lalu kepada beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya  sebelum dirinya ditahan penyidi Kejati Jatim.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah PT DPS sudah membayar pinjaman tersebut. Andri Siwu mengatakan bahwa PT DPS sudah pernah melakukan pembayaran sebesar USD20.000 setelah disomasi.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOX7QtEci9sPvgLupkNqQItySNthDFUYeiUwwMFw9uDkKp5qp0DwShKqtoOY4poyZ2DO4BvKP4ahVJz6lDvMV8JWWRXGY4ktgy-qMBsC5e8HrOZialikR-AZ-CN0DTEoM_YRiM5iwL94k/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOX7QtEci9sPvgLupkNqQItySNthDFUYeiUwwMFw9uDkKp5qp0DwShKqtoOY4poyZ2DO4BvKP4ahVJz6lDvMV8JWWRXGY4ktgy-qMBsC5e8HrOZialikR-AZ-CN0DTEoM_YRiM5iwL94k/s640/4.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Andri Siwu, selaku perwakilan ACTN. Ltd Singapur di Indonesia</td></tr> </tbody></table> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero) yang juga Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd.<br /><br />Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga, Direktur Produksi dan Ina Rahmawati, Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) Singapur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014.<br /><br />“Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu dipersidangan (Kamis, 13 Juni 2019).<br /><br />Dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up.<br /><br />Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya. <br /><br />JPU<br />Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email.<br /><br />Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI.<br /><br />Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan.<br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Siwu<br /><br />Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock di  Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) lainnya.<br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru.<br /><br />Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNoGfnPieATws1t6TZyRjJawKpW9FbIMEkjcArcbGahoom5mJuZ0ysBdoeJaQ7ww-Y1o46F0CxVWlxuHCLjxovSd88DQYgcYMRdfD9DP0rffAVwbNkyua2KFO3DTgfjGP6D8r8r0UUS30/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNoGfnPieATws1t6TZyRjJawKpW9FbIMEkjcArcbGahoom5mJuZ0ysBdoeJaQ7ww-Y1o46F0CxVWlxuHCLjxovSd88DQYgcYMRdfD9DP0rffAVwbNkyua2KFO3DTgfjGP6D8r8r0UUS30/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> JPU pun membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonis Aris Saputro dalam surat dakwaannya, dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia.<br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati.<br /><br />Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta.<br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email.<br /><br />Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS.<br /><br />Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia.<br /><br />Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000<br /><br />Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Tim Penasehat Hukum terdakwa<br />Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000.<br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).<br /><br />Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan.<br /><br />Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain :<br /><br />1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,;<br /><br />2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,;<br /><br />3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,;<br /><br />4. Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPyKpmqtbpBr9fmSCumN7mHglaaktAxeb2aTuL3XF6Kl2IFco9v3ErnyDDif_DQVETaO7H5dstYQevw7ZEcbrGgZ5mu9LwkAhUQLAMc5ARSJnho55vIb4-VJgY-XjB126K2QouVJEA6FY/s1600/IMG20190731151501.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="322" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPyKpmqtbpBr9fmSCumN7mHglaaktAxeb2aTuL3XF6Kl2IFco9v3ErnyDDif_DQVETaO7H5dstYQevw7ZEcbrGgZ5mu9LwkAhUQLAMc5ARSJnho55vIb4-VJgY-XjB126K2QouVJEA6FY/s400/IMG20190731151501.jpg" width="321" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Antonius Aris Saputra saat sidang putusan, divonis 16 thn penjara</td></tr> </tbody></table> Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Siwu.<br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00.<br /><br />Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi.<br /><br />I Wayan Yoga, mantan Direktur Produksi PT DPS (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan Tengki Pendam PT DPS  tahun 2012)<br />Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia.<br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000.<br /><br />Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170<br /><br />Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan<br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS<br /><br />Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya.<br /><br />A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br /><br />Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05.<br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013.<br /><br />Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT DPS telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015.<br /><br />Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015,<br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia.<br /><br />Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /><br />Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000<br /><br />Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :<br /><br />1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmTdX7JznpqsiAKkGwZyEOyz6w6q2apPvjHRZjEa7Klq90pabSWLCUOmW9XXyqg-dw-cr7lwlYa6q25jU51QMiYwMmWzkBYWMnnDgFIxOtS_QFtGdx2tRqcSsHEAOZxT7kniUSCQizsQ/s1600/IMG20190710150415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmTdX7JznpqsiAKkGwZyEOyz6w6q2apPvjHRZjEa7Klq90pabSWLCUOmW9XXyqg-dw-cr7lwlYa6q25jU51QMiYwMmWzkBYWMnnDgFIxOtS_QFtGdx2tRqcSsHEAOZxT7kniUSCQizsQ/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></a></div> <br /><br />2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.<br /><br />3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut :<br />1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014.<br /><br />2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016.<br /><br />3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014.<br /><br />4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00.<br /><br />5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Siwu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa<br /><br />Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500<br /><br />6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /><br />7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,<br /><br />8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /><br />9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Riry Syeried Jetta dijerat pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Vonis Bebas Dissenting Opinion Terhadap Terdakwa Korupsi Dirut PT DPS

Humas Pengadilan Tipikor Dr. Lufsiana : Pertimbangan Majelis, karena terdakwa telah melibatkan Kejagung, Kejati Jatim dan BPKP dalam ...

»

Dirut PT SGS Diadili Dalam Perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiLzAlaxEwFfAVR4tJ7KwPoF-lgEl9XwcFxyLJNtkUpVYq9wozm7BAGSaaRvGKAJ8F3KkDKum0CNHsk_bwQfis3vDrVeFQX2urjwSiWLambPRtWxd4c-UcBNZChZbo-2spi1KuW6-vFqk/s1600/IMG20191010114345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiLzAlaxEwFfAVR4tJ7KwPoF-lgEl9XwcFxyLJNtkUpVYq9wozm7BAGSaaRvGKAJ8F3KkDKum0CNHsk_bwQfis3vDrVeFQX2urjwSiWLambPRtWxd4c-UcBNZChZbo-2spi1KuW6-vFqk/s640/IMG20191010114345.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus ini, Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim sudah divonis bersalah dan dipidana penjara antara 3 hingga 8 tahun pada tahun lalu. Masih ada yang tersangka lain?#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang terdawa kasus perkara Korupsi kredit Macet Bank Jatim (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk) sebesar Rp155 miliyar tak sehangat ketika Mabes Polri melakukan penyidikan.<br /> <br /> Kasus kredit Macet Bank Jatim pada tahun 2010 hingga 2015 yang merugikan keuangaan negara sebesar Rp155 miliyar adalah salah satu kasus Korupsi yang menghebohkan di Jawa Timur. <br /> <br /> Namun anehnya, sidang perkara Korupsi yang menghobohkan masyarakat Jawa Timur ini tak sehangat ketika pada saat penyidik Mabes Polri melakukan penyidikan dan memeriksa puluhan orang termasuk pejabat pusat Bank Jatim pada tahun 2016/2017. <br /> <br /> Pasalnya, dari 6 (enam) terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) pihak swasta yaitu Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS (sudaah divonis pada tahun 2018) dan Rudi Wahono selaku Direktur Utama (Dirut) PT SGS (saat ini dalam proses persidangan), serta 4 (empat) pegawai Bank Jatim yakni Wonggo Prayitno (Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (MKM)), Arya Lelana (Pimpinan Sub. Divisi Kredit KMK), Harry Sunarno  (Relation Manager Divisi KMK) dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim (keempatnya sudah divonis pada tahun 2018), sepertinya butuh waktu lama sejak 2018 samapai.... bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung untuk menyeret para terdakwa ke Pengadian Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Setelah Satu  tahun terdakwa Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 14 September 2018 dan 4 pegawai Bank Jatim divonis pada tanggal 16 April 2018, barulah pada tannggal 11 Oktober 2019 JPU menyeret Dirut PT SGS Rudi Wahono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Jumat, 11 Oktober 2019, Tim JPU Yanuar Utomo, SH., Mhum dkk membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT Surya Graha Semesta (Dirut PT SGS) dalam perkara Nomor. 95/PID.Sus/TPK/2019/PN.SBY kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk) oleh PT Surya Graha Semesta (PT SGS) pada tahun 2010 hingga tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapus bukuan kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017, di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hock) yakni Emma Eliana dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widod, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya,Yuliana Heriyanti Ningsih dkk.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung seusai pembacaan surat dakwaan, JPU dan Penasehat Hukum terdakwa sama-sama diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melengkapi dokumen, yaitu Akte Pendirian Perusahaan PT SGS agar dibawa oleh JPU pada sidang beriktnya. Sementara untuk Penasehat Hukum terdakwa, agar mendapat persetujua dari Dirut PT SGS yang saat ini menjabat.<br /> <br /> Sebelumnya, pada tahun 2018, Lima terdakwa (masing-masing perkara terpisah) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi  dan dijatuhui hukuman pidana pejara antara 3 hingga 8 tahun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn1-gLuI9yTwxvbTysePBYJ44ieTH__BxBQhXzBHsmy9iz9SuxBLQeE4_KFWDiDlJzY0z16rEIncMvYJ1OXXsqmMF4X9aex60AnsQSJrx2jh5WQU_wY1ioR2vu3tsgJB5vYH0uMgR6dMI/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Harry+Soenarno%252C+Iddo+Laksono+Hartanto%252C+Arya+Lelana+dan+Wonggo+Prayitno+IMG20180316191224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn1-gLuI9yTwxvbTysePBYJ44ieTH__BxBQhXzBHsmy9iz9SuxBLQeE4_KFWDiDlJzY0z16rEIncMvYJ1OXXsqmMF4X9aex60AnsQSJrx2jh5WQU_wY1ioR2vu3tsgJB5vYH0uMgR6dMI/s640/Foto+dari+kiri%252C+Harry+Soenarno%252C+Iddo+Laksono+Hartanto%252C+Arya+Lelana+dan+Wonggo+Prayitno+IMG20180316191224.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Kelima terdakwa itu adalah Wonggo Prayyitno sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub. Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) Bank Jatim, Harry Sunarno  sebagai Relation Manager (RM) Divisi KMK Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim dan Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS.<br /> <br /> Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, Empat (4) terdakwa yaitu Wonggo Prayyitno, Arya Lelana, Harry Sunarno  dan Iddo Laksono Hartanto, divonis pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan pada Jumat, 16 April 2018. <br /> <br /> Sementara Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS divonis 8 tahun pejara, serta dhukupula utuk membayar uang pengganti sebanyak Rp51 .772.000.000. Vonis itu diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jumat, 14 September 2018<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Rudi Wahono mewakili PT Surya Graha Semesta (PT SGS) sebagi Direktur Utama (Dirut) bersma-sama dengan Tjahyo Widjojo sebagai Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu), Wonggo Prayyitno sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) Bank Jatim, Harry Sunarno  sebagai Relation Manager (RM) Divisi KMK Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim.<br /> <br /> Pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015, bertempat di Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) Jalan Basuki Rahmat No. 98 -104 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan sesuatu  secara melawan hukum.<br /> <br /> PT SGS mengajukan kredit kepada Bank Jatim untuk memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja Pola Standby Loan untuk membiayai 8 (delapan) proyekproyek pembagunan, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. SGS, melanggar Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT SGS sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan lnvestigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK RI) atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapus bukuan kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017.<br /> <br /> Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Direksi PT SGS yang diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Rudi Wahono sesuai Akta pendirian Nomor 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat di Notaris Atatng Suprayogi, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Surya Graha Semesta Nomor 42 tanggal 5 Februari 2010 dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH. <br /> <br /> Kemudian berdasarkan Berita Acara RUPS LB PT. SGS terjadi pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris No. 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH, SH, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan kepengurusan PT. SGS berubah menjadi Direktur Utama : Rudi Wahono,; Komisaris Utama Tjajo Widjojo dan Komisaris Punggowo Santoso.<br /> <br /> Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, PT. SGS melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka, SE mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim  sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri dan Proyek RSUD Saifuil Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Pada tahun 2011, Tjajo Widjojo menyuruh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama untuk mengajukan penambahan plafon kredit dari semula Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar) menjadi Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) ke Bamk Jatim Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat No.025/SGSNll/2011 tanggal 19 Juli 2011.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JhA-pY1bsWp256VHmWJri6PX4YMccMP6ZXXcLOvBMrczSBY7W0ldjnxHA1WgrsA0GOjMTOBqmgNiprGTN5ZCikH9RRVErqoiUfJ-DMwNLL8dpAdYmZqV46Ip7HlXjmR1_D46BJKIRjU/s1600/IMG20180703163515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JhA-pY1bsWp256VHmWJri6PX4YMccMP6ZXXcLOvBMrczSBY7W0ldjnxHA1WgrsA0GOjMTOBqmgNiprGTN5ZCikH9RRVErqoiUfJ-DMwNLL8dpAdYmZqV46Ip7HlXjmR1_D46BJKIRjU/s640/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></div> Berkas Permohonan penambahan plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, kemudian diteruskan ke Bank Jatim  di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek.  <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280<br /> <br /> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab. Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Permohonan Penambahan Plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno, kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut. <br /> <br /> Namun oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek yang diakuinya oleh PT. SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja Bank Jatim tersebut dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek yang akan dibiayayi oleh Bank Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim, selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan didalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis. <br /> <br /> Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis KMK. Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT. SGS dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT. SGS dari Rp80 milyar menjadi Rp125 milyar, pada hal Nilai Debt Equity Ratio (DER) PT. SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNEkN2mUMkKCJSn7aPV-R_qaoTgRxGxmbiQ9TNM1rSZY7CbG1alY2BhASjnGXhV_4L328tlKV2srJaPrCMEo8PwCUa62NFGaaNVi8hqgSccjUXZkhNBU3g4Wk7ptvh2At8_e1Jua2FDs/s1600/IMG20191010113146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNEkN2mUMkKCJSn7aPV-R_qaoTgRxGxmbiQ9TNM1rSZY7CbG1alY2BhASjnGXhV_4L328tlKV2srJaPrCMEo8PwCUa62NFGaaNVi8hqgSccjUXZkhNBU3g4Wk7ptvh2At8_e1Jua2FDs/s640/IMG20191010113146.jpg" width="640" /></a></div> Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Stanby Loan sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut karena ; <br /> <br /> 1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan Group,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan, namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASEI dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80 miliyar dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin, melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar. <br /> <br /> Bahwa Harry Soenanrno dan Iddo Laksono Hartanto Tim Analis bersama-sama dengan Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyampaikan Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT. SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim untuk mendapat persetujuan, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan: <br /> <br /> 1. Peraturan Intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit, SE Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus. <br /> <br /> 2. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". <br /> <br /> 3. Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim.<br /> <br /> Selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan dalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis.<br /> <br /> Setelah PT SGS mendapat persetujuan penambahan plafon kredit, selanjutnya terdakwa Rudi Wahono mewakili PT SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo  mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta pencairan Kredit Modal Kerja Standby Loan, dan oleh Divisi KMK Bank Jatim memproses permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI),; PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT),; PT. Fajar Parahyangan (PT FP) dan PT. Idee Murni Pratama (PT IMP) sebagai Grup dari PT SGS, pada hal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum. <br /> <br /> Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian oleh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS untuk mencairkan uang tersebut. selanjutnya Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT. SGS. dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGY6r1Q126x2oqQJRRLAbAJ7PEPg3ULynzu2blat77AAUddgUJ9rC_0McQqJvocBmLnsdAJaxeoy8NPaAuOGXMb7n_S8GNw1_sEnLPt_EDcH2dBuNcK2r4-FhcuxxN-_tco77j_n4PKs/s1600/IMG20191010113124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGY6r1Q126x2oqQJRRLAbAJ7PEPg3ULynzu2blat77AAUddgUJ9rC_0McQqJvocBmLnsdAJaxeoy8NPaAuOGXMb7n_S8GNw1_sEnLPt_EDcH2dBuNcK2r4-FhcuxxN-_tco77j_n4PKs/s640/IMG20191010113124.jpg" width="640" /></a></div> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kata Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh Tjahjo Widjojo tersebut diatas, tidak satupun yang dimenaangkan oleh oleh PT SGS, melainkan dimenangkan oleh perusahaan lain.<br /> <br /> Bahwa Tjahjo Widjojo sebagai Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo,; Proyek pembangunan Kantor BPR Jatim,; Proyek Pembangunan Poltek II Kediri,; Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang,; Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dan Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000 (dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit. No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat oleh Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong.<br /> <br /> Perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No. 25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank di ikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT. SGS atas 8 (delapan) proyek dengan Nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SGS, akibatnya aank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada pembayaran angsuran pokok dan bunga atas nama debitur PT. SGS. <br /> <br /> Pencairan kredit dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan Arya Lelana selaku Pim Sub Div KMK, yang ternyata pencairan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang dilakukan sebelum adanya kontrak kerja, dimana terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo mengirimkan surat kepada Wonggo Prayitno agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%, dan atas surat PT. SGS tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000, sehingga hal tersebut bertentangarn dengan : <br /> <br /> 1. Surat Edaran Direksi No.046/008/D|R/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab V “tentang standby loan butir 2.9 huruf (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas. <br /> <br /> 2. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab lV Butir 4.5 menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK. <br /> <br /> Dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek, seharusnya disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress repor, namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilasaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9  berbunyi “Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan, hurup (D) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hurup (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak harus sama (merata) melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan pada setiap tahapannya”.<br /> <br /> Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk : <br /> <br /> 1. Membayar angsuran pokok Kredit Modal Kerja Standby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250,75 (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh lima sen) <br /> <br /> 2. Ditransfer ke rekening pribadi Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) <br /> <br /> 3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggu Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) <br /> <br /> 4. Ditransfer ke Rekening pribadi Devi Anora  (istriya Punggu Santoso) sebesar Rp2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) <br /> <br /> Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII Standby loan butir 1.(8) menyatakan bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan. <br /> <br /> Bahwa dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 (delapan) proyek yang dibiayai dari KMK standby loan PT. SGS, seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekerjaan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. Dimana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS <br /> <br /> Sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu Kredit Modal Kerja standby loan s/d tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443,(seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapus bukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab. Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo. <br /> <br /> Penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit, dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta mpiah), agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan.<br /> <br /> Dan pada periode Mei s/d Desember 2014, masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491,98 dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609.374.780.89, namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelaana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapus bukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapus bukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi Bank Jatim. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN53xL4pxUaN3V67EvBYTWm-W_5yZv1PlqJ0fvyJMElij-P_dJQA3RaqdU277em6O69VM9zmELLjtU59o5spPNtjZFNgY-h5KD9C9iWI49rARe6-sfc3DQ-Fu5o1_c2ieMNmfsdUnnXV8/s1600/Sundaru+IMG20171212141958.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN53xL4pxUaN3V67EvBYTWm-W_5yZv1PlqJ0fvyJMElij-P_dJQA3RaqdU277em6O69VM9zmELLjtU59o5spPNtjZFNgY-h5KD9C9iWI49rARe6-sfc3DQ-Fu5o1_c2ieMNmfsdUnnXV8/s640/Sundaru+IMG20171212141958.jpg" width="640" /></a></div>  Atas usulan tersebut, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapus bukuan kredit Bank Jatim dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1.  Untuk Proyek Poltek Kediri; Baki Debit per tgl hapus buku 13.750.000.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 2. Jembatan Brawijaya ; Baki Debit per tgl hapus buku 17.155.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 3. Jembatan Kedungkandang ; Baki Debit per tgl hapus buku 18.450.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 4. Pasar Caruban ; Baki Debit per tgl hapus buku 12.050.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 29 Nopember 2013, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 5. Kantor Setda Kab. Madiun ; Baki Debit per tgl hapus buku 6.142.583.922, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 6. Kantor Trpadu Kab. Ponorogo ; Baki Debit per tgl hapus buku 3.200.130.521, Kelek tibilitas 5, tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 7. Baki Debit per tgl hapus buku 2.800.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 8. Baki Debit per tgl hapus buku 3.900.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014 <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama bersama-sama dengan Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS), Wonggo Pratitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat n'bu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen). <br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.448.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga  sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat miiyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No 9/LHP/XVIII/04/2017 tanggal 10 April 2017. <br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” Yanuar Utomo, SH., Mhum (Jen/T1m)

News Tipikor Dirut PT SGS Diadili Dalam Perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M

#Dalam kasus ini, Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim sudah divonis bersalah dan dipidana penjara antara 3 hingga 8 tahun pada...

»