Mantan Sekda dan Kepala DPPKAD Kab. Jember Divonis 1 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjN6x_1xz7C8GD_inOp7FUFXBEbBFu1XpTwXQ3fLSBgdAcfSlI4NQI0Y9jMNFQX25n7L8apZyrAJuqyJnKNlpuPscwnaUUh03gZE6-_Vu9azZAJe_XaUjLiwl2RgN2jVEgS3JkN3Smtmw/s1600/IMG20190314102843.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjN6x_1xz7C8GD_inOp7FUFXBEbBFu1XpTwXQ3fLSBgdAcfSlI4NQI0Y9jMNFQX25n7L8apZyrAJuqyJnKNlpuPscwnaUUh03gZE6-_Vu9azZAJe_XaUjLiwl2RgN2jVEgS3JkN3Smtmw/s640/IMG20190314102843.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Apakah mantan Bupati dan 3 Wakil Ketua DPRD periode 2014 - 2019 serta 13 Kepala SKPD Kabupaten Jember akan jadi tersangka Korupsi Dana Hibah Bansos dalam putusan Majelis Hakim?#</span></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Terdakkwa Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD dalam kasus  Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang merugikan keuangan negara senilai Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 14 Maret 2019.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap ke- 2 terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur dengan dihadiri Tim JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Jember serta Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yakni M. Nuril.<br /> <br />  Kasus  Korupsi dana Bansos Kab. Jember yang menyeret terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani ini adalah lanjutan dari perkara yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani dianggap bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni, yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. <br /> <br /> Terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurangan<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ubKNNzN3lqQwJzLYJklKxVyogM8jfwLgAlv42XoOTHMnIhguSLfTlFwNxlCS3H2kNjjZn4x6BcSx403acw0SCljAeBEe3XVx_cQb7TQ3Euq6hp3kC3fwKtKWQgDJNDyM9pg0v-qbu2U/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ubKNNzN3lqQwJzLYJklKxVyogM8jfwLgAlv42XoOTHMnIhguSLfTlFwNxlCS3H2kNjjZn4x6BcSx403acw0SCljAeBEe3XVx_cQb7TQ3Euq6hp3kC3fwKtKWQgDJNDyM9pg0v-qbu2U/s640/7.jpg" width="640" /></a></div> Namun siapakah yang menjadi tersangka baru dalam kasus ini, atas putusan Majelis Hakim terhadap Sugiarto dan Ita Poeriandayani ?<br /> <br /> Apakah mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto serta 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang saat ini dikenal Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) akan jadi tersangka dalam kasus perkara Korupsi “raibnya” uang rakyat melalui dana hibah Bansos APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp38 miliyar, yang disebut oleh Majelis Hakim dalam putusannya terhadap terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani, pada Kamis, 14 Maret 2019 ?<br /> <br /> Sebab dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara yang lain. Sedangkan 1 (satu) ekor Sapi (dari seorang LSM), Bebek dan ayam dilelang dan uangnya disetorkan ke kas negara.<br /> <br /> Sementara hingga hari ini, penyidik Kejari Jember maupun Kejati Jatim, tidak melakukan penyidikan baru yang berkaitan dengan perkara yang menyeret terpidana 2 tahun penjara Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD.<br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU terhadap terdakwa/terpidana  Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /> <br /> Cairnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar itu tidak terlepas dari MZA. Jala selaku Bupati yang menyetujui secara lisan atas permintaan Dewan untuk pencairan dana Bansos untuk masing-masing Ketua sebesar Rp1 miliyar lebih, dan masing-masing anggota sebesar Rp900 juta, di mana pencairan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diakui oleh terdakwa Sugiarto pada saat sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni.<br /> <br /> Belum lagi para Kepala SKPD selaku Verifikator yang tidak melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan anggaran dari para pemohon selaku kelompok tani ternak, yang ternyata banyak yang fiktif.<br /> <br /> “Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya.<br /> <br /> Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) pada Kamis, 23 Januari 2019 <br /> <br /> Sementara menurut Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur Trimo, saat dihubungi wartawan media ini mengatakan, masih menunggu putusan Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kita tunggu dulu putusan Majelis Hakim bagaiama,” kata Trimo melalui telepon selulernya, Kamis, 15 Maret 2015<br /> <br /> Aneh memang bila Kejaksaan mengatakan menunggu putusan Majelis Hakim. Pada hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU maupun surat putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa/terpidana  Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIqeKzn9c0eux4Fn3TfOdyVoXDbZlEaHRgNeKm4UL3iL3tJkP3KWk1NhZPe2b31KzhOCFBIF5E7aarjQJa1SRplSamw9cATpyi3ZGiprWbJmnPRBRuorgMYucKkB0cImYmM1ueSczXcnM/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIqeKzn9c0eux4Fn3TfOdyVoXDbZlEaHRgNeKm4UL3iL3tJkP3KWk1NhZPe2b31KzhOCFBIF5E7aarjQJa1SRplSamw9cATpyi3ZGiprWbJmnPRBRuorgMYucKkB0cImYmM1ueSczXcnM/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></div> Apakah putusan Majelis Hakim “menjadi penyidikan” untuk menentukan tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi ? Pada hal, perkara Korupsi yang disidangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa. <br /> <br /> “Ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna atau makanan 4 sehat tidak sempurna” sehingga Jaksa harus menunggu putusan Majelis Hakim untuk menentukan tersangka Baru ?<br /> <br /> Anehnya lagi, ada beberapa perkara Korupsi yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam surat putusannya, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggung jawab dalam kasus Korupsi Road Show Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015, dan kasus perkara pelepasan aset daerah Kabupaten Jember pada tahun 2013 juga disebutkan dalam putusan Majelis Hakim, bahwa Bupati Blitar Heri Nugroho turut bertanggung jawab. <br /> <br /> Namun hingga saat ini, Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur tak mampu menyentuh Kedua Kepala Daaerah itu. Lalu di mana ucapan menunggu putusan Majelis Hakim ?????<br /> <br /> Sementara dalam putusan Majelis Hakim terhadap kasus yang menyeret mantan Sekda Sugiarto dan Kepala DPPKAD Kabupubaten Jember disebutkan, bahwa pencairan dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015, di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan DPRD menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. <br /> <br /> Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiGfxZ3DWBGZ72AY-30jJxdW8FOuiMqlCp3bmkOCyLohyCt_QqKsM5fMgjFBeQhTIdsJiMhvS8rQLVKGDvuipoiz6DiOwoTyc8dULij-RdnK53y0C_GrHv9Ess7IMDG9HTv8eFt1eATk/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiGfxZ3DWBGZ72AY-30jJxdW8FOuiMqlCp3bmkOCyLohyCt_QqKsM5fMgjFBeQhTIdsJiMhvS8rQLVKGDvuipoiz6DiOwoTyc8dULij-RdnK53y0C_GrHv9Ess7IMDG9HTv8eFt1eATk/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.  <br /> <br /> Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya.<br /> <br /> Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. <br /> <br /> Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. <br /> <br /> Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran.<br /> <br /> Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_utzHqJcu_rXgHSf_k8IyrtGjkMq9j5NUoTUEDvSGOKS57t-26dTR1-qwgw-0VHDzUEvCZjdAbMJ4ypvF3CNhV0wWpa7j9QF0kuos5tlszjkzLEDerfB4RXeiEvYLQ7RrJI-PVWfm8LQ/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_utzHqJcu_rXgHSf_k8IyrtGjkMq9j5NUoTUEDvSGOKS57t-26dTR1-qwgw-0VHDzUEvCZjdAbMJ4ypvF3CNhV0wWpa7j9QF0kuos5tlszjkzLEDerfB4RXeiEvYLQ7RrJI-PVWfm8LQ/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div> Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah.<br /> <br /> Kemudian Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi).<br /> <br /> Juga Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). <br /> <br /> Selain itu, juga Ketua/Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImTpGVed42hCjlJ5Ecjd2czPyg9zHyDLTcais_nB9PCiQaouOpOPDF5bcTaG_4ieFmavmN51pwSarNjF2V2kRFebfqimt2jAzX6e_aAkYfj2lSZc6aaDS270GXzhLAilvXKV5tjlEMSg/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImTpGVed42hCjlJ5Ecjd2czPyg9zHyDLTcais_nB9PCiQaouOpOPDF5bcTaG_4ieFmavmN51pwSarNjF2V2kRFebfqimt2jAzX6e_aAkYfj2lSZc6aaDS270GXzhLAilvXKV5tjlEMSg/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div> Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. <br /> <br /> Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. <br /> <br /> Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. <br /> <br /> Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran.<br /> <br /> Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. <br /> <br /> Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. <br /> <br /> Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  <br /> <br /> Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah.<br /> <br /> Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. <br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNnbFthf9Ag4mQ8PnvJtcMT-8ktCKdGrWuuk6GLo5ehWRrS6x4EREQ4Ev-23AdAfkeNMAphgXGP5-Q7Ss90uLRbMFVjbmAKX9m0ufXYtQ2HfhwyFtPpMfqqTnIz3cPymNTAtBeiL7UMqE/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNnbFthf9Ag4mQ8PnvJtcMT-8ktCKdGrWuuk6GLo5ehWRrS6x4EREQ4Ev-23AdAfkeNMAphgXGP5-Q7Ss90uLRbMFVjbmAKX9m0ufXYtQ2HfhwyFtPpMfqqTnIz3cPymNTAtBeiL7UMqE/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni.<br /> <br /> Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  <br /> <br /> Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember.<br /> <br /> Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014<br /> <br /> Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. <br /> <br /> Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. <br /> <br /> Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan.<br /> <br /> Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /> <br /> Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD.<br /> <br /> Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. <br /> <br /> Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. <br /> <br /> Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. <br /> <br />        PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS<br /> <br /> Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian.<br /> <br /> Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya.<br /> <br /> Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. <br /> <br /> Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya.<br /> <br /> Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian<br /> <br /> Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. <br /> <br /> Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada;<br /> <br />  PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015<br /> <br /> Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) <br /> <br /> Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). <br /> <br /> Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /> <br /> Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukanya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sugiarto dan (terdakwa Dra. Ita Poeriandayan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; Menghukum terdakwa Sugiarto dan terdakwa Dra. Ita Poeriandayani dengan hukuman pidana penjara selama (masing-masing) 1 (satu) tahu dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp50 juta  subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah.<br /> <br /> Atas surat putusan Majelis Hakim, Penasehat Hukum Kedau terdakwa, M. Nuril maupun JPU mengatakan pikir-pikir. (Rd1)

News Tipikor Mantan Sekda dan Kepala DPPKAD Kab. Jember Divonis 1 Tahun Penjara

#Apakah mantan Bupati dan 3 Wakil Ketua DPRD periode 2014 - 2019 serta 13 Kepala SKPD Kabupaten Jember akan jadi tersangka Korupsi Dana Hi...

»

10 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s1600/1.png" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s640/1.png" width="640" /></a><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Mulyanto Dituntut lebih tinggi dari 9 rekannya, yakni dengan pidana penjara 6 tahun karena berusaha menekan Imam Fauzi (terpidana) pada saat saksi di persidangan hingga merasa ketakutan#<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG2qW6vBWK_bYg223MmDd7YlSQW4YHvtFOtg9OqMcyjG4m4wq5Cdzj5j-SSPbxAbKNZvEHJvlPadp9AsSAM80YQI34wTBYLec4Ut2pX32BT1Q1lFBO1s2xDhg5dCGHprhhVcz3qt8R9M/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></b></span></span></div> <div class="K3JSBVB-i-v">  </div> <div class="K3JSBVB-i-v"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Rabu, 13 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), menuntut dengan pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun terhadap 10 terdakwa dari total 41 orang selaku anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 - 2019,  karena menerima gratifikasi/hadiah saat pembahasan APBD (murni) Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Nopember - Desember  2014, dan juga menerima uang suap dengan istilah “Pokir” dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang (Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Juni - Juli 2015, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menyeret 2 (dua) orang tersangka/terdakwa selaku pemberi suap, yaitu Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPR dan Moch. Anton selaku Wali Kota Kota Mala. Keduanya dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang menjadi pertanyaan para terdakwa/terpidana dan masyarakat kepada KPK adalah, mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim, dan Teddy Soejadi Soemarma, selaku Kepala Bidang Dinas PUPR Kota Malang. <br /><br />Karena kedua orang ini, “selamat dari tangan” KPK. Pada hal, kedua orang inilah (Cipto dan Teddy) yang tau persis dari mana lembaran-lembaran uang rupiah untuk “Pokir” itu terkumpul hingga Rp900 juta. Selain itu, Rp200 juta dari jumlah Rp900 juta itu diserahkan Teddy ke Cipto, dan Rp700 juta lagi diantarkan Teddy ke  Moch. Arif Wicaksono yang dibagi dalam 2 bagian, masing-masing Rp600 juta dan Rp100 juta Khusus bagiannya Ketua DPRD. <br /><br />Tujuan dari permintaan dan pemberian uang Pokir dengan alasan uang THR (tunjuangan hari raya) oleh Legislator kepada Eksekutif adalah, supaya pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Juni - Juli 2015 dapat dipercepat dan disetujui oleh pihak legislator.<br /><br />Permintaan itupun direspon oleh Wali Kota Malang Moch. Anton dengan memerintahkan Sekda Cipto Wiyono untuk melaksanakannya dengan harapan, pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 untuk anggaran sejumlah proyek multiyears (tahun jamak), di antaranya proyek drainase dan Islamic Center yang tengah dalam proses pembangunan dapat dipercepat dan disetujui.<br /><br />Hasilnya memang sama-sama memuaskan, anggota DPRD dapat duit, dan Pemkot Malang pun puas karena disetuinya Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang hanya berlangsung 2 minggu, seharusnya berlangsung 4 minggu lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.<br /><br />Ternyata “Nikmat membawa sengsara”. Lembaga anti rausuah ini menelisik adanya yang tidak beres dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK sejak 2017, ternyata yang bermasalah tidak hanya dalam pembahasan Perubahan APBD melainkan pada saat pembahasan APBD murni yang berlangsung pada akhir tahun 2014.<br /><br />Mimpi indah menjadi mimpi buruk bagi seluruh anggota legislator Kota Malang dan Wali Kota Malang. Sercara bertahap KPK memasukkan kepenjara, yang terlebih dahulu adalah Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistiyono, kemudian menyusul Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, lalu Moch. Anton yang saat itu mencalonkan sebagai Wali Kota Malang periode 2018 - 2023. Selanjutnya menyusul 18 anggota Dewan. Dan terakhir 22 anggota Dewan lainnya.<br /><br />Dan penerima suap serta Gratifikasi/Hadiah dalam kasus ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Dan KPK telah menyeret 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 secara bertahap menjadi tersangka/terdakwa. Yang tersisa dan belum dijadikan sebagai tersangka ada 3 (tiga) orang, yaitu Ec.RB. Priyatmoko Oetomo (F-PDIP), Tutut Hariyani (F-PDIP) dan Subur Triono (F-PAN).<br /><br />Dan dari 41 orang terdakwa itu, 19 orang diantaranya sudah berstatus terpidana, yaitu 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat).<br /><br />Ke- 19 terpidana ini, dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP </div> <div class="K3JSBVB-i-v" style="text-align: left;"> <div class="separator" style="clear: both;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_tWwiD-AkAAen-K-DbG7jhJR2pppwTMrMr5jNKQ2-fpCEjyEht2sG6UsDVnrBIJ9lfvHUPVhVaYxoitxjLrkj2zumgKztoC6E3LaNVy0y5fr2igi-rkmZbFl4xu7B2qhBL_nQHwY3KY/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_tWwiD-AkAAen-K-DbG7jhJR2pppwTMrMr5jNKQ2-fpCEjyEht2sG6UsDVnrBIJ9lfvHUPVhVaYxoitxjLrkj2zumgKztoC6E3LaNVy0y5fr2igi-rkmZbFl4xu7B2qhBL_nQHwY3KY/s640/2.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Sedangkan yang 22 orang anggota Dewan lainnya juga sudah diadili saat sebagai terdakwa penerima Suap dan Gratifikasi, dan dijerat dengan Pasal yang sama, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Dari 22 terdakwa, dibagi 2 perkara masing-masing 10 dan 12 terdakwa. Kemudian dari 10 terdakwa dibagi 2 perkara dengan masing-masing 5 terdakwa yang saat ini dituntut pidana penjara, yaitu Arief Hermanto (PDIP),; Teguh Mulyono (PDIP),; Mulyanto (PKB),; Choeroel Anwar (GOLKAR) dan  Suparno (GERINDRA). Serta 5 terdakwa lainnya antara lain Erni Farida (PDIP),; Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; Harun Prasojo (PAN),; Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan  Choirul Amri (PKS).<br /><br />Sedangkan 12 terdakwa dibagi 3 perkara masing-masing 6, 5 dan 1 terdakwa yang masih menunggu giliran tuntutan pidana penjara dari Jaksa KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 13 Maret 2019) adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban terhadap 10 terdakwa (Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno, Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan  Choirul Amri) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing.<br /><br />JPU KPK Burhanudin menjelaskan, bahwa Terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo dan terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono serta terdakwa  Choirul Amri dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Para terdakwa ini didakwa telah menerima suap dan gratifikasi pada saat Pemkot Malang (Eksekutif) mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 kepada Legislatif (DPRD Kota Malang) pada Juni 2015 lalu dan pada saat pembahasan APBD murni.<br /><br />Saat itu pihak DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, meminta uang pokir dan uang Sampah kepada Wali Kota Malang, Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada hambatan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Dari 10 terdakwa ini, Mulyanto dituntut pidana penjara lebih tinggi dari 9 rakannya, yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang suap dan gratifikasi yang diterima terdakwa Mulyanto. <br /><br />Alasan JPU KPK dalam surat tuntutannya, karena terdakwa Mulyanto menekan Imam Fazi pada saat sebagai saksi, hingga Imam Fazi merasa ketakutan seusai memberi kesaksian dihadapan Majelis Hakim, dan kemudian menyurtai KPK agar dihadirkan kembali sebagai saksi.<br /><br />Sedangkan terdakwa Arief Hermanto dituntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Untuk terdakwa Choeroel Anwar, dituntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Selanjutnya terdakwa Suparno Hadi Wibowo dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan.<br /><br />Kemudian terdakwa Erni Farida, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Untuk terdakwa Soni Yudiarto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Selanjutnya terdakwa Harun Prasojo, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH932UP2Wn8ayLwlHwx9Wsf6Lz_5OxJIfSYB1v24J4M_TyDOrbapffwBPMUttU_Vaxd8g4DsY-MukrmTE3vlpko6gf7MZGESPnljiCtmmd-bBKyqVoJZLaIvUXEOnycmQ2P9q8b_7EjK8/s1600/IMG20190313114027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH932UP2Wn8ayLwlHwx9Wsf6Lz_5OxJIfSYB1v24J4M_TyDOrbapffwBPMUttU_Vaxd8g4DsY-MukrmTE3vlpko6gf7MZGESPnljiCtmmd-bBKyqVoJZLaIvUXEOnycmQ2P9q8b_7EjK8/s640/IMG20190313114027.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Untuk terdakwa Teguh Puji Wahyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Terakhir terdakwa Choirul Amri, dituntut pidana penjara 5 tahun. <br /><br />Selain tuntutan hukuman pidana penjara dan denda serta mengembalikan uang suap, juga masing-masing terdakwa dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang masing-masing selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /><br />Jaksa KPK menguraikan Pasal yang disangkakan atas para perbuatan para terdakwa dalam surat tuntutannya, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi) dan Rp12.5 juta untuk masing-masing anggota atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 10 persen dari total Rp9 miliyar anggaran Pokir, dan uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Ketua dan untuk setiap anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni - Juli 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk masing-masing Ketua, dan Rp100 juta bagi setiap anggota atau totalnya sebesar Rp5.5 miliyar yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015.<br /><br />JPU KPK Burhanudin mengatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Saa itu, ada permintaan uang Pokir oleh pihak legislator yang diwakili Ketua DPRD Moc. Arif Wicaksono ke Wali Kota Moch. Anton. Dan permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. <br /><br />JPU KPK menjelaskan awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif dalam surat tuntutannya, bahwa berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbXhBzyDdCYwC3jS2PfKvUvA6JmYf0Gk7JMNOmopCEQ4aF8sdWLYugG0E87g5kH1-KiRJuIZHbHsoFhatnG2SOby_j_fYjk7YG2jI9hyphenhyphenp1S1KU_qqYd6nbLzxvyBZhMZPBIGBZaZG3iC0/s1600/IMG20190313122725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbXhBzyDdCYwC3jS2PfKvUvA6JmYf0Gk7JMNOmopCEQ4aF8sdWLYugG0E87g5kH1-KiRJuIZHbHsoFhatnG2SOby_j_fYjk7YG2jI9hyphenhyphenp1S1KU_qqYd6nbLzxvyBZhMZPBIGBZaZG3iC0/s640/IMG20190313122725.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta,” ucap JPU KPK<br /><br />“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK kemudian.<br /><br />Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDMiE3hxLCOriwkSijXtEBgqJr4ZWaVEl4pBoBe6eENzsi_SfPJ9IpKySePYp-4_mqA5iODsD5VVL9HaTWqQyfqxsGfATHy62mpO7G9Wnw2Ac3_ozgkMqaXPsRgd1HoFP5IxrRX3hTGQ/s1600/IMG20190313114222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDMiE3hxLCOriwkSijXtEBgqJr4ZWaVEl4pBoBe6eENzsi_SfPJ9IpKySePYp-4_mqA5iODsD5VVL9HaTWqQyfqxsGfATHy62mpO7G9Wnw2Ac3_ozgkMqaXPsRgd1HoFP5IxrRX3hTGQ/s640/IMG20190313114222.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.<br /><br />Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi<br /><br />JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan.<br /><br />JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.<br /><br />Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum.<br /><br />Bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpmBCbiNn6BcRH8c8251th4cLiEZpkqlkXQRwWRobUJli0Pzic3NytidA_xYybqVwi7WuLV5q43721Ospmoo_dHPVIbtwd_YGgYHJnT0-fNmqLcKJrWzCtXE7-8TZMEIZdglSfjLGpd8/s1600/IMG-20180831-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpmBCbiNn6BcRH8c8251th4cLiEZpkqlkXQRwWRobUJli0Pzic3NytidA_xYybqVwi7WuLV5q43721Ospmoo_dHPVIbtwd_YGgYHJnT0-fNmqLcKJrWzCtXE7-8TZMEIZdglSfjLGpd8/s640/IMG-20180831-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both;"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br />Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK juga mengatakan, selain para terdakwa dituntut pidana, juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman. Hal itu untuk menghidari masyarakat dari pemimpin yang terjerat Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Menuntut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo dan terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono serta terdakwa  Choirul Amri terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;<br /><br />Menghukum terdakwa Mulyanto dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang pengganti yang besarnya SMA dengan yang diterima oleh terdakwa dan sudah dikembalikan sebesar Rp Rp47 juta, sehingga terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp70 juta ;<br /><br />Untuk terdakwa Arief Hermanto, dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan, denda 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp117 juta  (sudah dkembalikan). Terdakwa Teguh Mulyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, juga wajib mengembalikan uang sebesar Rp94.5 juta karena sudah dikembalikan baru sebesar Rp23 juta ;<br /><br />Dan untuk terdakwa Choeroel Anwar, menuntut pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan, denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Selanjutnya terdakwa Suparno Hadi Wibowo dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp55 juta, dan sudah dikembalikan sebesar Rp62.5 juta ;<br /><br />Kemudian terdakwa Erni Farida, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Untuk terdakwa Soni Yudiarto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta ;<br /><br />Selanjutnya terdakwa Harun Prasojo, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta, subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah mengembalikan) ;<br />Untuk terdakwa Teguh Puji Wahyono, dituntut pidana penjara 4 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan). Kemuidan terdakwa Choirul Amri, dituntut pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengembalikan uang sebesar Rp117 juta (sudah dikembalikan),” ucap JPU KPK Arif Suhermanto mengakhiri surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cokorda, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup untuk menunda perisidangan dan akan dilangsungkan kemudian pada pekan depan. <br /><br />Seusai persidangan, beberapa terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa, kepada media ini menyampaikan tentang status Cipto dan Teddy.<br /><br />“Bagaimana dengan Cipto, masih aman-aman saja,” ucap beberapa terdakwa.<br /><br />Sementara JPU KPK tidak menjelaskan tentang kasus yang menjerat seluruh anggota DPRD Kota Malang, saat ditanya media ini, apakah kasus ini sudah berakhir satau ada kelanjutannya sesuai surat dakwaan, tuntan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan sejak terpidana Jarot diadili. (Rd1)</div> </div>

News Tipikor 10 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 6 Tahun Penjara Karena Menerima Suap

#Terdakwa Mulyanto Dituntut lebih tinggi dari 9 rekannya, yakni dengan pidana penjara 6 tahun karena berusaha menekan Imam Fauzi (terpidan...

»

Mantan Wali Kota Probolinggo Buchori, Terpidana 4 Tahun Penjara Ajukan PK

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3-GmtLBEXBhsyIQCKK1m7LEDF9bWuxaRh3y8lreAixbHEX24az9lEm_QVRvObXaN5JEAZ5ROIIbP3IHiTSNwB8KM5HfBHR16i_vA2TsVBI44TSgNiFTy98BkwHMvlRoPUzveDvHWwc0/s1600/IMG20190312101629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="690" data-original-width="768" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3-GmtLBEXBhsyIQCKK1m7LEDF9bWuxaRh3y8lreAixbHEX24az9lEm_QVRvObXaN5JEAZ5ROIIbP3IHiTSNwB8KM5HfBHR16i_vA2TsVBI44TSgNiFTy98BkwHMvlRoPUzveDvHWwc0/s640/IMG20190312101629.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Buchori (lingkaran merah)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Buchori selaku mantan Wali Kota Probolinggo saat ini “menyandang gelar” terpidana 4 tahun penjara atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada Desember 2018 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,6 milliar, tak mau disebut sebagai Koruptor dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 12 Maret 2019.<br /><br />Sebelumnya, pada Senin, 13 Pebruari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari tuntuntan JPU selama 5 (lima) tahun. Kemudian Buchori banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, dan hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara.<br /><br />Tak mau menginap dipenjara, Buchori melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Usaha Buchori untuk tidur di rumahnya pun gagal, karena Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada Desember 2018 lalu juga menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Kejari Probolinggo pun langsung mengeksekusi Buchori, mantan orang nomor satu yang juga suami mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo ini untuk mengantarkannya ke penjara.<br /><br />Tak enak dan tak nyaman rasanya tidur dipenjara, apalagi tak bebas melanggak lenggok melangkahkan kakinya bersama keluarga untuk menjelajahi Kota Probolinggo, terpidana inipun tak pantang menyerah agar bebas dari jeruji besi dengan mengajukan PK. <br /><br /> Anehnya, dalam pengajuan PK oleh terpidana melalui Tim Penasehat Hukumnya Wendra Puji dkk yang berkantor di Blok 1 No 118 Jln. Rumah Sakit. Fatmawati No 20 Jakarta Selatan ini, tak ada bukti baru atau saksi, melainkan karena putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dianggap ada beberapa kejanggalan, namun tak mau menyebutkan satupun. Hal itu disampaikan oleh Wendra Puji saat ditemui wartwan media ini seusai persidangan.<br /><br />“Tidak ada novum (bukti) atau saksi baru dalam PK ini. Kita hanya menganggap bahwa putusan Kasasi ada beberapa hal, yang tak bisa saya sebutkan. Di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor Suranay) divonis 2 tahun, di PT 4 tahun dan Kasasi 4 tahun,” kata Wendra Puji<br /><br />Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Probolinggo, namun pria asli Sumatera Utara ini siap untuk “meladeni” permohonan PK yang diajukan oleh terpidana.<br /><br />“Nggak ada Novum atau saksi yang diajukan oleh terpidana. Kita sudah eksekusi pada Nopember 2018,” kata Kasi Pidsus Kejari Probolinggo.<br /><br />Dalam kasus ini, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,6 milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya selaku Direktur CV Wiec. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. <br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD senilai Rp1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sejumlah Rp15.907.777.000. <br /><br />Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp13.210.277.000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu, diantaranya CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /><br />“Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. <br /><br />Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wali Kota Probolinggo Buchori, Terpidana 4 Tahun Penjara Ajukan PK

Terpidana Buchori (lingkaran merah) berita korupsi .co - Buchori selaku mantan Wali Kota Probolinggo saat ini “menyandang gelar” terpida...

»

Kadinkes Gresik Divonis 6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMCn-no8a12uhFl_F2mVwZu7-BEkWgdLETvJreO8cZ9Jag3hFV_XjHc46mT6YrhZxdfuo4zcVcarylgasbDqZ7UQa9LpNKQkYlldwc4U9XoaqEJd-GLk9wUc356ZNY0-H_paxDPD-3MjE/s1600/terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMCn-no8a12uhFl_F2mVwZu7-BEkWgdLETvJreO8cZ9Jag3hFV_XjHc46mT6YrhZxdfuo4zcVcarylgasbDqZ7UQa9LpNKQkYlldwc4U9XoaqEJd-GLk9wUc356ZNY0-H_paxDPD-3MjE/s640/terdakwa.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“JPU Kejari Gresik tak mau ditanya terkait keterlibatan dr. Sugeng selaku mantan Kepala Dinas Kab. Gresik dalam pemotongan Jasa Pelayanan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Puskesmas Kabupaten Gresik sejak tahun 2014 - 2016”</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 12 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1 (satu) miliyar subsuder 6 (enam) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti (UP) sejumlah Rp1.951.370.985 subsider 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 berdasarkan hasil audit Tim Audit Khusus Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /> <br /> Surat Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Sari Lantai 2 (dua) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, serta Penasehat Hukum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam, Adi Sutrisno.<br /> <br /> Vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam, sama persis dengan tuntutan Jaksa dari Kejari Gresik dalam persidangan yang berlangsung pada sidang sebelumnya (Rabu, 27 Pebruari 2019).<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dijerat dengan Pasal  12 huruf f, yang sebelumnya dalam susat dakwaan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 10% pada 32 Puskesmas Kabupaten Gresik, sejak terdakwa dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan pada April 2016 hingga 2017 dengan cara memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas  untuk memotong pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik dan menyetorkannya.<br /> <br /> Namun dalam kasus inipun ada yang menggelitik, yaitu bahwa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sudah berlangsung sejak tahun 2014, pada saat dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dan kemudian pada tahun 2016 sebagai Plt (Pelaksana Tugas) setelah dr. Sugeng pensiun.<br /> <br /> Menjelang dr. Sugeng pensiun, ada sisa uang dari pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan dr.Sugeng semasa menjabat Kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp454 juta, dan uang itu pun diserahkan dr. Segeng kepada terdakwa. <br /> <br /> Hal ini seperti yang terungkap dalam surat dakwaan, surat tuntutan JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 31 Maret 2016 dalam rapat di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Rumiyati.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut, lanjut Majelis Hakim, terjadi penyerahan uang hasil pemotongan sebelumnya sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa, dan untuk segera diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. <br /> <br /> Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Eni Wahyuni, melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa memasukkan uang kurang lebih sebesar Rp454 juta ke rekening milik terdakwa. <br /> <br /> Anehnya, pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh dr.Sugeng sejak tahun 2014 sepertinya “sah”, dan pemotongan yang dilanjutkan oleh terdakwalah yang dianggap salah melanggar aturan yang berlaku, sehingga terdakwapun diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, dan pidana penjara selama 6 tahun pun diberikan terhadap terdakwa, dan mengembalikan seluruh hasil pemotongan Jaspel yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985 berdasarkan hasil audit Tim Audit Khusus Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur harus dikembalikan oleh terdakwa.<br /> <br /> Pada hal, duit hasil pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut tidak dinikmati oleh terdakwa sendiri, melainkan dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. <br /> <br /> Selain itu, menurut terdakwa bahwa dari dana pemotongan Jaspel BPJS dipergunakan untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik terdiri dari transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta.<br /> <br /> Kemudian untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing (@Rp300 ribu) sebesar Rp6 juta<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxhOcqLFjzZDURRgQEy2WqSG3gPhcHRrvyfh8ea6zzk3w_6xBbvY_WOjkv8NcQzZCAhUVa0E53fAHh9GvZ3A0e_RScSED_L8e1hfypiT2FbAXViedZnVZAw0q7FesUkiC7KRQkQeoW_4/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcxhOcqLFjzZDURRgQEy2WqSG3gPhcHRrvyfh8ea6zzk3w_6xBbvY_WOjkv8NcQzZCAhUVa0E53fAHh9GvZ3A0e_RScSED_L8e1hfypiT2FbAXViedZnVZAw0q7FesUkiC7KRQkQeoW_4/s640/5.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa saat menjalani sidang tuntutan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta.<br /> <br /> Belum lagi duit itu dibagi-bagikan kepada Pejabat Kabupaten Gresik, diantaranya Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Sasisten 1, 2 dan 3 Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang, DPRD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Ironisnya, bahwa duit yang dinikmati oleh ratusan orang di Kabupaten Gresik itu harus dipikul oleh terdakwa dan “menjadi senyum manis bagi orang-orang yang turut menikmatinya”. <br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada Eni Wahyuni, dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. <br /> <br /> Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. <br /> <br /> Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen dari Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan, untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. <br /> <br /> Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen Jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. <br /> <br /> Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan, akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. <br /> <br /> Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan Jaspel dana BPJS sebesar 10 persen. Dan dana itu dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak tercover (dibiayayi) oleh APBD, serta diberikan juga kepada pada pihak-pihak lain diantaranya, Wakil Bupati Gresik (M. Qosim), Sekertaris Daerah (Djoko S), Asisten I. II dan III Kab Gresik, Kepala BKD Kab Gresik (Nadlin), Kepala DPPKAD (Yethy Suparyatidra), Jajaran staf di DPPKAD, Komisi IV DPRD Kab Gresik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati dan pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, dari uraian hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dianggap bersalah dan harusalah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pemebelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menyebutkan, bahwa duit sebesar Rp500 juta yang dititipkan terdakwa melalui rekening Kejaksaan Negeri Gresik haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti sebesar Rp.2.451.370.985.<br /> <br /> Dalam pembelaan maupun Duplik terdakwa melalui Penasehat Hukmnya Adi Sutrisno mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh dr. Sugeng, dan meminta agar dr. Sugeng juga di “jadikan sebagai tersangka”.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> “Mengadili ; Menghukum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.951.370.985 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harat bedanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim terbut, terdakwa maupun JPU mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata Adi Sutrisno selaku Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Seusai persidangan, terkait keterlibatan dr. Sugeng dalam pemotongan dana Jaspel, JPU Kejari Gresik tak mau diwawancarai wartawan, tetapi mengucapkan “kebohongan publik” dengan mengatakan, bahwa Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto sedang dalam perjalanan menuju Pengadilan Tipikor untuk menjawab pertanyaan wartawan.<br /> <br /> “Nanti sama Kasi Pidsus, sedang dalam perjalan kesini (Pengadilan Tipikor),” kata Jaksa yang bertubuh besar ini. (Rd1)

News Tipikor Kadinkes Gresik Divonis 6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam “JPU Kejari Gresik tak mau ditanya terkait keterlibatan dr. Sugeng selaku mantan Kepala Dinas Kab. Gresik...

»

Wahyudi Pujo Saptono, GM PT PJU Diadili Karena Korupsi Dana Kerjasama Batu Bara Rp28 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWsbIzlUdk4MDPLt_-5nHjYVFbzJH2XILB9Ip5FpcJFqZuZVjrT7N-hgE0hDwE0mKPHV9ICWr5niTfQx93hbBnsptpTfxXsMmxGi4FA0T5JauTK-vdW4-yOUg5fa6_pTjwvfGua-835I/s1600/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="768" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWsbIzlUdk4MDPLt_-5nHjYVFbzJH2XILB9Ip5FpcJFqZuZVjrT7N-hgE0hDwE0mKPHV9ICWr5niTfQx93hbBnsptpTfxXsMmxGi4FA0T5JauTK-vdW4-yOUg5fa6_pTjwvfGua-835I/s640/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selasa, 12 Maret 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatoni Hatam dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari)  Surabaya, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Bagus Handoko dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti Sutris, atas nama terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, warga Perumahan Juanda Harapan Permai Blok 1 No.21 RT.OO2/OO4 Desa Wedi, Kec. Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi<br /><br />“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap JPU<br /><br />JPU pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.<br /><br />“Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar JPU <br /><br />JPU mengatakan, sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan <br />tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali.<br /><br />Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ; <br /><br />1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan. <br /><br />“Bahwa dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294,” kata JPU<br /><br />JPU menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan. <br /><br />“Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” kata JPU<br /><br />Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). <br /><br />JPU mengatakan, bahwa dengan modal awal tersebut, PT PIU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN).<br /><br />“Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” beber JPU dalam surat dakwaannya.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan. <br /><br />JPU membeberkan, bahwa pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai keija sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI. <br /><br />Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas; <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice). <br /><br />JPU juga mengatakan, bahwa atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8<br /><br />JPU juga menjelaskan, bahwa selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (padal 3) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke'1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,” ucap Jaksa Penuntut Umum Fatoni Hatam mengakhiri surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, Dr. Ismu Gunadi dkk mengatakan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan.<br /><br />“Kami akan menyampaikan Eksepsi,” kata Dr. Ismu, dan permohonan itu dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris. <br /><br />"Nanti aja pada sidang minggu depan, kita Eksepsi," kata salah seoarang anggota Tim Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui wartawan media ini seusai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Wahyudi Pujo Saptono, GM PT PJU Diadili Karena Korupsi Dana Kerjasama Batu Bara Rp28 M

Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono berita korupsi .co - Selasa, 12 Maret 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatoni Hatam dkk dari Kejaksaan...

»