BERITAKORUPSI.CO

Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS2DOO3ox7VXrn3Y-36kkHZjzPnQczd4b9KucyRd950at00T_X6guLLI3EaUiPWiCjiPc0zS06UGOaMeIi8NtUSwHtEN5JeLShqbm_vNCKgiPMP-hJcYk8j8W1c6ByoGcqbMpGIa5EHsc/s1600/IMG-20190207-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS2DOO3ox7VXrn3Y-36kkHZjzPnQczd4b9KucyRd950at00T_X6guLLI3EaUiPWiCjiPc0zS06UGOaMeIi8NtUSwHtEN5JeLShqbm_vNCKgiPMP-hJcYk8j8W1c6ByoGcqbMpGIa5EHsc/s640/IMG-20190207-WA0004.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Poeriandayani, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD, adalah terdakwa dalam kasus  Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara senilai Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, dituntut dengan pidana ringan, yakni masing-masing selama 18 bulan penjara oleh Tim JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim, pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 7 Pebruari 2019. Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Herdian Rahadi yang juga sebaga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember dan JPU dari Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim (Jawa Timur) di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), dengan dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani, yakni M. Nuril. Kasus  Korupsi dana Bansos Kab. Jember yang menyeret terdakwa Sugiarto selaku Sekda yang juga sebagai Ketua TAPD, dan Ita Poeriandayani selaku Kepala PBKAD dan sebagai Wakil Ketua TAPD Kab. Jember ini adalah lanjutan dari perkara yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang beberapa bulan lalu.  Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani dijerat dengan Pasal yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni, yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Hanya saja, tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani oleh JPU,  jauh lebih ringan, yakni masing-masing selama 18 bulan atau 1 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan, dan denda sebesar Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU terhadap Thoif Zamroni (terpidana) adalah selama 3 tahun dengan membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta, dan kemudian divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun. 
 
Kasus Korupsi dana Bansos yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 2015, ibarat gedung yang roboh karena dianggap tidak sesuai dengan Spesifikasi. Pada hal sudah diketahui, bahwa kesalahan bukan hanya pada pembangunan gedung, melainkan sejak pembuatan pondasi. Anehnya, yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan adalah bangunan yang roboh,  sementara kesalahan pada pembuatan pondasinya tidak. Begitu juga dengan kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini, karena yang dipermasalahkan oleh penyidik Kejaksaan adalah pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) oleh Kepala BPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pihak Kelompok tani ternak selaku  penerima. Pada hal,  kesalah sudah sejak awal pada saat pembahasan anggaran antara Pemda  dan Dewan Kabupaten Jember. akibatnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor pun hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD,  Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran sekaligus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember Yang lebih anehnya lagi adalah, MZA Djalal selaku Bupati yang menyetujui pencairan dana Bansos, dan anggota DPRD yang menerima masing-masing sebesar Rp900 juta (anggota) dan Ketua sebesar Rp1 milliar lebih serta beberapa Kepala SKPD yang tidak melakukan verifikasi profosal pencairan tak dianggap ikut bertanggung jawab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO4cQzq1UlvV3Lmh9fEu_EWYovXVSD3hHK-a6a6m_vDm1MYz2AzRXGuZg-ZsE3QfJYGgDyDucydLN5ahf5-X5DSSbb4cpU26H6pJdC2v0NTczP-OTK6D95G1FBRVcsdASQZitzThZ_AWs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO4cQzq1UlvV3Lmh9fEu_EWYovXVSD3hHK-a6a6m_vDm1MYz2AzRXGuZg-ZsE3QfJYGgDyDucydLN5ahf5-X5DSSbb4cpU26H6pJdC2v0NTczP-OTK6D95G1FBRVcsdASQZitzThZ_AWs/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Pencairan dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan DPRD menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.  Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. JPU mengatakan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,; Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Selain itu, juga pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP9aR8shVYJl6J7q3-7S1y_3GhL90Dk5Hsm6DRK1Zue7FFWdP8lsePuMtaOpMr38JO7aAxxtDcKgl8YDogkVnABzCjLkpNWSOpR3VQl987sRwrxNCzB76mloPJH8HVNqr9cYfCjFT82Qo/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP9aR8shVYJl6J7q3-7S1y_3GhL90Dk5Hsm6DRK1Zue7FFWdP8lsePuMtaOpMr38JO7aAxxtDcKgl8YDogkVnABzCjLkpNWSOpR3VQl987sRwrxNCzB76mloPJH8HVNqr9cYfCjFT82Qo/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Thoif Zamroni (pada saat disidangkan di Pengadilan Tipikor)</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7vHVU75ng8bxonGhVBQFnYZG_Td6Ng5pFryvSEefV_2fgNl19CwZqFL8Lg6bsgDj1DTjZ27qRANGD8bnJLYhQlzFs1MpwfiGBEvRMWOmSVZ_TzIh5uYn1xFwYvgN2_2PHIqYFZ4zlCe8/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7vHVU75ng8bxonGhVBQFnYZG_Td6Ng5pFryvSEefV_2fgNl19CwZqFL8Lg6bsgDj1DTjZ27qRANGD8bnJLYhQlzFs1MpwfiGBEvRMWOmSVZ_TzIh5uYn1xFwYvgN2_2PHIqYFZ4zlCe8/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div>
Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. JPU menjelaskan, bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfqf9rCQcbbIPNRSrDfEKp94on074Amij_O096RGQozp8pUgr4sZ768adFFKKT_SjfeYwGszipOZBT-KncUZtqEBA0KphUPbEOXFnS8GiOgsflQLhE8-bvw-w13umbi4oA4TMlqQwxGSU/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfqf9rCQcbbIPNRSrDfEKp94on074Amij_O096RGQozp8pUgr4sZ768adFFKKT_SjfeYwGszipOZBT-KncUZtqEBA0KphUPbEOXFnS8GiOgsflQLhE8-bvw-w13umbi4oA4TMlqQwxGSU/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator.        PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian. Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya. Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada; 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7-okqyjKw5Nxc7AQgAiRlur4hXgJy4a3nGPRT6gII9TLm5zwb1uo6MuhmCznxOr-A7TmnUZYJyvlfYPExIdAujTeuudzCOZRHnfSo1wOJjS2C10WIQF_5lPG54KfvjA3PLvBUER-Q6k/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7-okqyjKw5Nxc7AQgAiRlur4hXgJy4a3nGPRT6gII9TLm5zwb1uo6MuhmCznxOr-A7TmnUZYJyvlfYPExIdAujTeuudzCOZRHnfSo1wOJjS2C10WIQF_5lPG54KfvjA3PLvBUER-Q6k/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div>
 
 PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015 Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukanya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto dan terdakwa Dra. Ita Poeriandayani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100 juta  subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU di akhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Penasehat Hukuk Kedau terdakwa, M. Nuril akan menyampaikan Pledoi (pembelaan) pada sidang pekan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

berita korupsi .co - Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Po...

Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

04.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2SOMCm_yTi7Bmyhb9vEwRaH1uB1XI4TQG2012Zj5M142hntupcig4h-R2JhqO3So0rI_8X-ybsCp97jiwzEnpMbQZejlyeNR3oQzZ7QtzcurQR9Y6jBySpBgmdESOwS4mag2pxFg2SPA/s1600/Syahri+Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="1600" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2SOMCm_yTi7Bmyhb9vEwRaH1uB1XI4TQG2012Zj5M142hntupcig4h-R2JhqO3So0rI_8X-ybsCp97jiwzEnpMbQZejlyeNR3oQzZ7QtzcurQR9Y6jBySpBgmdESOwS4mag2pxFg2SPA/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div>
#Benarkah KPK tidak akan mengembangkan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung karena ada jaminan dari Komisi III di Gedung Senayan?# 
 
beritakorupsi.co - Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 mendantang, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018  terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp138,4 milliar dari pengusaha kontraktor, lalu bagaimana dengan nasib beberapa pejabat Tulungagung yang disebut-sebut juga menerima uang suap sejak 2014 hingga  2018? Karena dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, bahwa ada uang dari fee sebesar 15% dari jumlah anggaran setiap proyek pekerjaan yang didapatkan oleh beberapa kontraktor dan Asosiasi  di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018 mengalir ke pihak-pihak lain sebesar Rp41 milliar, yang dapat dilakukan penuntutan untuk pengembalian uang tersebut. “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain, dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam fakta persidangan, akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019. Hal itu seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Dodi Sukmono saat ditanya wartawan media ini, Kamis, 17 Januari 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe9MBNZtJyjznsBAfpr-jmsHTNoKX0jvIGrkpND37jDtsW1LHqfp3GgxiJ_cHYxJUV52Mu-w1aYmrrc4BLd4U6_8Hz3gHUP1RAthC1RKaX_01ZNl0FCVGQf_8_rOYeuiRaIp4oyaNemY/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1224" data-original-width="1464" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe9MBNZtJyjznsBAfpr-jmsHTNoKX0jvIGrkpND37jDtsW1LHqfp3GgxiJ_cHYxJUV52Mu-w1aYmrrc4BLd4U6_8Hz3gHUP1RAthC1RKaX_01ZNl0FCVGQf_8_rOYeuiRaIp4oyaNemY/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
Nama-nama pejabat Tulungagung maupun pejabat Pemprov Jatim yang disebut-sebut dalam surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi,  diantaraya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya adalah Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala DPPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar, Kepala Bapeda Suharto, Kajari, Kapolres dan beberapa pejabat lainnya serta LSM serta Wartawan akan masuk dalam putusan Majelis Hakim nanti? Sedangkan pejabat Pemprov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Bappeda,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur,; Chusainuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ahmad Riski Sadiq anggota Komisi III DPR RI dari F-PAN Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. Menurut JPU KPK Dodi Sukmono, bahwa KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian. Apakah pejabat Kab. Tulungagung dan pejabat lainnya yang disebut-sebut menerima uang suap dapat dikategorikan sebagai penerima suap/gratifikasi dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11  Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHgpaKqOOGh1zkVP5u1m90GN7n9LUMzUEZyYKvStIQhybtQy4ef9TRi9TC_sq6wAV2WijIRmc-y2EAZ7kbCWuOrifqUVqzCvGaUl_wrFDxnEpkKix3AnaDRusP3_nYSz1mAYPF4Sma2SU/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="241" data-original-width="890" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHgpaKqOOGh1zkVP5u1m90GN7n9LUMzUEZyYKvStIQhybtQy4ef9TRi9TC_sq6wAV2WijIRmc-y2EAZ7kbCWuOrifqUVqzCvGaUl_wrFDxnEpkKix3AnaDRusP3_nYSz1mAYPF4Sma2SU/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
 
Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 12 ayat (1) huruf b berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Dan para rekanan dan Asosasi di Tulungagung sebagai sumber uang suap karena mendapatkan proyek APBD sejak 2014 - 2018 dengan memberikan fee 15% dari nilai setiap anggaran proyek atas permintaan Bupati melalui Kepala Dinas PU, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. Bagaimana dengan para pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang juga disebut-sebut dalam surat dakwaan, tuntutan maupun dalam fakta persidangan, yang memberikan fee 15% dari nilai anggaran setiap proyek pekerjaan yang dapatkan para rekana dan Asosiasi dari Bupati, dapat dikategorikan sebagai pemberi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYcW1xCuZsUXCfig_rOS9oCRzNo9KAJy_xj4wxk1wq4cq1yA2mU462gjQX9CoLcuhYw6NuB7JnvscLXpQoKf0g-6KyaHQse4JPJzOnMMhM8Nh2LrNhbSU9q5uye2DUL8hOrcj9W7-JtY/s1600/Yamani.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="913" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYcW1xCuZsUXCfig_rOS9oCRzNo9KAJy_xj4wxk1wq4cq1yA2mU462gjQX9CoLcuhYw6NuB7JnvscLXpQoKf0g-6KyaHQse4JPJzOnMMhM8Nh2LrNhbSU9q5uye2DUL8hOrcj9W7-JtY/s640/Yamani.jpg" width="640" /></a></div>
Pasal 5 ayat (1) huruf berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf a berbunyi : Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Tim/Rd1)

News Tipikor Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

#Benarkah KPK tidak akan mengembangkan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung karena ada jaminan dari Komisi II...

KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

10.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5gyvmx_Yy6XgvBQaiyrmFqyX6hwq6EUiPVRrribGiPvJRefMBnihOrvAzby7nIkJ0cIqY_bRrqr_3QjGF9jE0bVZXU9q2I5DodoM5QsAM-wXIv0t0CvJezHSE8fM6dfoFkdPrf6FkSdk/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5gyvmx_Yy6XgvBQaiyrmFqyX6hwq6EUiPVRrribGiPvJRefMBnihOrvAzby7nIkJ0cIqY_bRrqr_3QjGF9jE0bVZXU9q2I5DodoM5QsAM-wXIv0t0CvJezHSE8fM6dfoFkdPrf6FkSdk/s640/2.png" width="640" /></a></div>
PH terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin : Kamipun akan banding atas Vonis 5 Tahun Penjara, karena uang pengganti Rp5.1 M tidak ada dalam Putusan Hakim 
 
beritakorupsi.co - Rabu, 23 Januari 2019, Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) resmi menyatakan banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, atas Vonis pidana 5 (lima) penjara terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, dalam kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Hal itu disampaikan PU KPK RI Joko Hermawan kepada media ini di gedung pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 31 Januari 2019. “Ya, kami banding. Karena uang pengganti sebesar Rp5.1 milliar dalam tuntutan kami, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim,” ujar PU KPK Joko. Terpisah. Penasehat Hukum (PH) terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin pun menanggapinya. Amir Burhanudin, saat dihubungi media ini (Jum'at, 1 Pebruari 2019) mengatakan, bahwa uang pengganti yang tidak ada dalam putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta persidangan. Amir mengatakan, pihaknyapun akan melakukan upaya hukum banding atas vonis 5 tahun penjara, karena uang pengganti sebesar Rp5,1 mlliar tidak ada, maka terdakwa seharusnya bebas. “Kamipun akan banding atas putusan lima (5) tahun penjara. Kenapa ? karena uang pengganti sebesar Rp5.1 milliar dalam tuntutan Jaksa KPK, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim. Terdakwa seharusnya bebas,” kata Amir, Jum'at, 1 Pebruari 2019. Kamis, 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesa menjalani hukuman pokok (pidana penjra) terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019, karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun, sebagai fee pembangunan SMPN 3 dan pembuangan gedung olahraga (GOR) Kota Blitar pada tahun 2018 Sementara dalam surat tuntutan Penunutut Umum KPK, pada Kamis, 27 Desember 2018, terdakwa Samanhudi Anwar dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Dan pencabutan hak Politik terdakwa selam 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara) Dalam surat tuntutan PU KPK menjelaskan kronologis perbuatan terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, yaitu bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZOAYdykvbZ5satWtP1JAOqzlyc6UzJ7C0479-pJX82onZrDFdSsfxDihbTrf3QEbPY-BqS-tgL7T0mfqwlbvM97fnDdrB8_l3MvlYvKsL_uJZAPkT_OHQPXMBMluEALK-LTh-V4Tx9c/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="640" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZOAYdykvbZ5satWtP1JAOqzlyc6UzJ7C0479-pJX82onZrDFdSsfxDihbTrf3QEbPY-BqS-tgL7T0mfqwlbvM97fnDdrB8_l3MvlYvKsL_uJZAPkT_OHQPXMBMluEALK-LTh-V4Tx9c/s640/5.png" width="640" /></a></div>
JPU KPK menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I menerima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. “Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN,” kata JPU KPK. JPU KPK menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I baik secara langsung maupun melalui Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa I telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata JPU KPK kemudian. JPU KPK menjelaskan terkait hal tersebut di atas, didukung dengan alat-alat bukti, doktrin, dan yurisprudensi, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, bahwaTerdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK menyatakan, untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. Selain itu, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILQ PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK pun membeberikan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan SUSILO PRABOWO, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: Pekerjaan Tahun 2014 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV7Cu7lVwIg2HwNZAj0CC-oQ6MT8_KquEMysp37KL2c6P-spSR0uWCVc0lJmfzd8G717SXlsxCZHfbkpOkmIdrZsPdFiNU3EjgGVsqZiM84Ys8gAHrAKNH9ET_lynG68LcMcsMPaEIOrs/s1600/IMG20181018110726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV7Cu7lVwIg2HwNZAj0CC-oQ6MT8_KquEMysp37KL2c6P-spSR0uWCVc0lJmfzd8G717SXlsxCZHfbkpOkmIdrZsPdFiNU3EjgGVsqZiM84Ys8gAHrAKNH9ET_lynG68LcMcsMPaEIOrs/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></div>
1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. Pekerjaan tahun 2015 1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvHzo4ULgD5ebFwpPZ6cW9LeNEAF51TYpL8jBu9bjciVRr8fVAXeAyBEhJYcts8oHXkJ8dzdzkTfajJtjJbwrX61SgBXKJFy45-OcFgE8TDmpjnGWZT6h1lnJ3rqBJqPIxWdRQ0_3aTRk/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvHzo4ULgD5ebFwpPZ6cW9LeNEAF51TYpL8jBu9bjciVRr8fVAXeAyBEhJYcts8oHXkJ8dzdzkTfajJtjJbwrX61SgBXKJFy45-OcFgE8TDmpjnGWZT6h1lnJ3rqBJqPIxWdRQ0_3aTRk/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2018, lanjut JPU KPK, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI, kembali mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK menyatakan, guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II, meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II untuk mengajak ke rumah Terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. Kemudian, Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. “Permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh SUSILO Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaiman yang telah diuraikan unsur sebelumnya,” kata JPU KPK JPU KPK menyatakan, rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. “Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II, telah menerima uang fee sebesar Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek (pioting proyek) kepada SUSILO PRABOWO sejak tahun 2014 s.d. 2018,” lanjut JPU KPK JPU KPK menjelaskan, keterangan Terdakwa II dipersidangan yang menyatakan, bahwa tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN merupakan fee proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar tahap II untuk Terdakwa I. Terhadap bantahan Terdakwa II ini, penuntut umum berpendapat sebagai berikut: Bahwa untuk menentukan seseorang mengetahui apakah perbuatannya merupakan suatu kejahatan atau tidak, maka harus diukur berdasarkan niat batin atau kesengajaanya yang terlihat dari perbuatannya. Dari perspektif ajaran “kesengajaan" yang didaiamnya terkandung unsur mengetahui dan menghendaki (willen en wettens), maka seseorang dianggap mengetahui dan menghendaki jika mempunyai kesadaran atau keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitegM_bIweOOYwwTx_4jZpGHSPQsT7sVQT5UddKZ1aar0J42LdmYsxMKhUzrjtR3V446McX6h57hXhuEkNrg9dyo1EduiyEFCiTmSn48KBcbaDmCuL2Zfm1sBTC6s0N-kSfILqZwM8_H8/s1600/IMG20181227140549.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitegM_bIweOOYwwTx_4jZpGHSPQsT7sVQT5UddKZ1aar0J42LdmYsxMKhUzrjtR3V446McX6h57hXhuEkNrg9dyo1EduiyEFCiTmSn48KBcbaDmCuL2Zfm1sBTC6s0N-kSfILqZwM8_H8/s640/IMG20181227140549.jpg" width="640" /></a></div>
 “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 5 Juni 2018, 
Terdakwa II secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I dan 
SUSILO PRABOWO alias EMBUN di rumah dinas Terdakwa II. Terdakwa I 
mendengar dan mengikuti pembicaraan antara SUSILO PRABOWO alias EMBUN 
dan Terdakwa II, yang membahas mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa 
II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni 8 persen dan 2 persen. 
Terdakwa II juga mendengar, saat Terdakwa I menelpon MUHAMAD SIDIK dan 
MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu, 
Terdakwa II juga mendengar kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO 
PRABOWO, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah) akan diterima melalui Terdakwa II, yang pada tanggal 6 Juni
 2018, Terdakwa II secara sadar menjadi perantara (intermediary) dari 
Terdakwa I, dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN 
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),” beber
 JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya “Berdasarkan 
fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa II tidak hanya mengetahui namun juga
 menghendaki untuk menerima uang dari SUSlLO PRABOWO alias EMBUN yang 
merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, dimana Terdakwa II 
sebagai kepanjangan tangan dari Terdakwa I. Dengan demikian, dalam diri 
Terdakwa II, terdapat kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud 
(opzet als oogmerk). Oleh karena itu bantahan Terdakwa II tersebut harus
 dikesampingkan,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair. (Rd1)

News Tipikor KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

PH terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin : Kamipun akan banding atas Vonis 5 Tahun Penjara, karena uang pengganti Rp5.1 M tidak ada da...

Siapa Tersanga Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung ?

09.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNquHcO0IFFF1A3w4m4M7IjMXuD01Cy9IZbCmE2hOa93QcKq01VQm_NSBZ-iMIvDzsj184QRR1lHuh7MPc_vFbCpaRCeCuWPq8Ezzlxx7n0F_ueKXP1pvuleCOrQRA6oMB42ctfnZVTAo/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNquHcO0IFFF1A3w4m4M7IjMXuD01Cy9IZbCmE2hOa93QcKq01VQm_NSBZ-iMIvDzsj184QRR1lHuh7MPc_vFbCpaRCeCuWPq8Ezzlxx7n0F_ueKXP1pvuleCOrQRA6oMB42ctfnZVTAo/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan” 
 
beritakorupsi.co - “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019. 
 
Hal itu disampaikan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) saat ditanya wartawan media ini, terkait dalam surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, Yaitu Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungagung dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Tulungangung yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018. 
 
Nama-nama yang cantum dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi diantaraya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar, Kajari melalui Kasi Intel sebesar Ro20 juta per bulan, Kapolres melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta setiap bulan LSM dan Wartawan. 
 
“Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut PU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. 
 
“Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian. 
 
Namun hingga menjelang Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 2 (dua) pekan mendatang terhadap 3 (tiga) terdakwa, yaitu Syahri Mulyo, Sutrisno dan Angung Pratitno, KPK yang disebut sebagai lembaga super body itu, tak kunjung memeriksa satupun dari nama-nama yang disebutkan dalam dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai “tersangka” yang turut menikmati uang “haram” itu. 
 
Apakah karena menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) pada April mendatang, sehingga KPK maupun APH (Aparat Penegak Hukum lainnya) tak akan ada penyidikan atau penahanan terhadap tersangka dalam kasus Korupsi ? 
 
Atau memang KPK tidak lagi sesemangat pada saat menangani kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang tahun 2015 lalu, yang dalam waktu 1 (satu) bulan, penyidik lembaga anti rasuah itu langsung menetapkan status tersangka terhadap 40 anggota DPRD Kota Malang bersama Wali Kota menjelang Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu ? 
 
Pada hal dalam surat dakwaan, surat tuntutan PU KPK maupun fakta di muka persidangan dihadapan majelis Hakim dijelaskan, bahwa asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno adalah berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018. 
 
Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdnIsmgz8uBQIo2c8CFFuPYyNGkvmH49sknnfIgs9bCqxLp_zabizgDs0965YjpD-WxYC_X5bsAFSnxYrQfzJa4hwZXg4vXofWcxaTARsV8uD9Ca325o3xdk7mcn8BHAA2bavWiKWJvwQ/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="756" data-original-width="808" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdnIsmgz8uBQIo2c8CFFuPYyNGkvmH49sknnfIgs9bCqxLp_zabizgDs0965YjpD-WxYC_X5bsAFSnxYrQfzJa4hwZXg4vXofWcxaTARsV8uD9Ca325o3xdk7mcn8BHAA2bavWiKWJvwQ/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung. 
 
Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek. 
 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang. 
 
Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). 
 
Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK. 
 
Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. 
 
JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9h48KymdMzLJShRPwnPEaur7QpBUHAkc2iwD856QJLx2V44pbt3CfZHraFEKLhUcU4yhkfGtSVBo1fr3BS3-ZluIO3PXTWs1UiHzn3wNmP04DT11EWmdXpxTD1ApM_-rvYU5jARXMdqU/s1600/Sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1004" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9h48KymdMzLJShRPwnPEaur7QpBUHAkc2iwD856QJLx2V44pbt3CfZHraFEKLhUcU4yhkfGtSVBo1fr3BS3-ZluIO3PXTWs1UiHzn3wNmP04DT11EWmdXpxTD1ApM_-rvYU5jARXMdqU/s640/Sekda.jpg" width="640" /></a></div>
“Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. 
 
“Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK. 
 
JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. 
 
“Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. 
 
Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
 
1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04 
 
1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQUmAz52ZgNaGdhmedEf6UlsAio_gSgoZe8Xrw9OsLEX9K8Z8i2n7nVmUxcR9WzammfgAcO8NJwCjN02VUYFU18_S0wccfsgIBrmGN_OuCgStrdkFcQ9Dl0dzb-csc8RmThHo-2Sy2ChM/s1600/Supriyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="744" data-original-width="978" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQUmAz52ZgNaGdhmedEf6UlsAio_gSgoZe8Xrw9OsLEX9K8Z8i2n7nVmUxcR9WzammfgAcO8NJwCjN02VUYFU18_S0wccfsgIBrmGN_OuCgStrdkFcQ9Dl0dzb-csc8RmThHo-2Sy2ChM/s640/Supriyono.jpg" width="640" /></a></div>
1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504. 
 
1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. 
 
1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo. 
 
Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya. 
 
Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar. 
 
Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar. 
 
2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: 
 
2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560. 
 
2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800. 
 
2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480. 
 
2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbIGjzkRzLGXEqDbYGKMOsOA84r-AstJv1eTX8_NYQumXRlrMb2NDLhAYEANyPFLKdJrz3xXJqCNtSwAqgjfzcHsRjfTdTlf56TaYdilos5B2E7Q_XTTg0hBIz__lX4vJ5LNRGStQYfr0/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbIGjzkRzLGXEqDbYGKMOsOA84r-AstJv1eTX8_NYQumXRlrMb2NDLhAYEANyPFLKdJrz3xXJqCNtSwAqgjfzcHsRjfTdTlf56TaYdilos5B2E7Q_XTTg0hBIz__lX4vJ5LNRGStQYfr0/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div>
Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 
 
2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. 
 
Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta. 
 
3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. 
 
Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. 
 
JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBv-m9uIQKApebZEgn6mWwTJ-mH5O7y3CaLNw8mRIHDvGXzFkIjFdM9_Tt18cR3PWuU8HoQ1nGL_G-Gq712xKbVEm9JP8JyefXS6kCot82je7m89RwIOOPSMcXR3RFZd_ihguEkBrIXc/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBv-m9uIQKApebZEgn6mWwTJ-mH5O7y3CaLNw8mRIHDvGXzFkIjFdM9_Tt18cR3PWuU8HoQ1nGL_G-Gq712xKbVEm9JP8JyefXS6kCot82je7m89RwIOOPSMcXR3RFZd_ihguEkBrIXc/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
 
JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD. 
 
JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur. 
 
JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ; 
 
Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar. 
 
Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno. 
 
JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi. 
 
Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 
 
1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto. 
 
Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi. 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita. 
 
JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan 
 
Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun. 
 
Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. (Rd1)

News Tipikor Siapa Tersanga Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung ?

JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidang...

BERITAKORUPSI.CO

Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

Siapa Tersanga Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI