BERITAKORUPSI.CO

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" /></a></div>
#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterimanaya, dan pemberian uang ke DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019#  
 
beritakorupsi.co - Cipto Wiyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipa Karya Pemprov Jatim, sebelumnya menjabat sebagai Sekda/Sekota (Sekretaris Daerah) Kota Malang pada tahun 2013 - 2015 mungkin tak lagi nyenyak tidur, sekalipun udara Kota Malang sejuk. Sebab, Majelis Hakim pengadilan Tipikor Surabaya, memerintahkan JPU KPK untuk mendalami atau “memeriksa” Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang, dalam persidangan berlangsung (Kamis, 224 Januari 2019) dengan terdakwa sebanyak 22 orang selaku anggota Dewan Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam kasus Korupsi Suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu. Ke- 22 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara, yaitu satu perkara dengan 10 terdakwa, yang 10 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara penuntutan masing-masing dengan 5 (lima) terdakwa, yaitu Erni Farida,; Sony Yudiarto,; Harun Prasojo,; Teguh Puji Wahyono,; Choirul Amri (satu perkara),; Arief Hermanto,; Teguh Mulyono,; Mulyanto,; Choiroel Anwar dan Suparno (satu perkara) dengan Ketua Majelis Cokorda Gede Artana Sedangkan yang 12 terdakwa dibagi 3 (tiga) perkara penuntutan, yaitu satu perkara dengan 5 terdakwa yakni Diana Yanti,; Sugiarto,; Afdhal  Fauza,; Syamsul  Fajrih dan Hadi Susanto (satu perkara), dan terdakwa Ribut Hariyanto dengan perkara tersendiri. Sementara satu perkara lagi dengan 6 terdakwa diantaranya Imam Gozali,; Mohammad Fadli,; Asia Iriani,; Indra Tjahyono,;  RM. Een Ambarsari,; Bambang Triyoso Rp5.000.000 (satu perkara) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s1600/IMG20190117145655.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s640/IMG20190117145655.jpg" width="640" /></a></div>
 
Sementara perintah Ketua Majelis Hakim terhadap JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono, bukan kali ini saja. Sebab pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, juga memerintahkan JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono pada saat Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD) dan Moch. Anton (Wali Kota) pada saat diadili yang sudah di Vonis bersalah serta telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Namun hingga saat ini, penyidik KPK belum juga melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim yang diucapkan pada saat persidangan sejak tahun 2017.  Perintah Ketua Majelis Hakim bukan tidak beralasan. Sebab, asal-usul uang suap yang diterima seluruh anggota DPR Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yang mengetahui adalah Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma selaku Kabid (Kepala Bidang) Dinas PU Kota Malang. Dalam persidangan sebelumnya, Teddy Soejadi Soemarma menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan Cipto Wiyono untuk mengumpulkan duit dari para rekanan yang ada di Dinas PU. Kemudian Teddy pun mengumpulkan sebanyak 45 pengusaha kontraktor yang ada di Dinas PU dan yang mengerjakan proyek APBD. Teddy menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang terkumpul dari 45 pengusaha kontraktor yang di lingkungan Dinas PU itu sebesar Rp900 juta. Teddy Soejadi Soemarma yang beberapa dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam Persidangan sejak tahun 2017 pada saat Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD diadili,  dan sudah divonis bersalah serta putusan sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), termasuk sebagai saksi untuk 22 terdakwa yang juga anggota Dewan Kota Malang mengatakan, bahwa uang sebanyak Rp200 juta diserahkan ke Cipto melalui Sekretarsi pribadinya di rumah dinas Sekda. Dan uang sebesar Rp700 juta yang dibagi dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 juta diserahkan ke Moch. Arif Wicaksono. “Dua ratus juta saya serahkan ke Sekda di rumah dinasnya, karena tidak ada di rumah, saya serahkan ke Sekretaris pribadinya. Yang tujuh ratus juta saya serahkan ke Ketua Dewan,” kata Teddy dalam beberapa kali persidangan termasuk pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, 23, 24 Januari 2019 Namun Cipto Wiyono mengatakan, kalau uang sebesar Rp200 juta itu diserahkan kembali ke Ketua DPRD setelah Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2015. Moch. Arif Wicaksono pun beberapa kali membantahnya dalam persidangan terkait ucapan Cipto. Bahkan terpinada 5 tahun penjara itu mengajak Cipto Wiyono untuk sumpah pocong. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s1600/IMG20190123130158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s640/IMG20190123130158.jpg" width="640" /></a></div>
 
Tak salah, bila masyarakat bahkwa para terdakwa mengganggap, bahwa KPK sepetinya tak adil dalam mengusut kasus yang menghebohkan ini. Sebab, Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma, yang berperan mengumpulkan uang sebesar Rp 900 juta untuk anggota DPRD dan 3 anggota DPRD lainnya termasuk Subur Triono yang saat ini mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI, bebas melangak lenggok berkampanye di Banywangi sebagai Daerah pemilihannya. Keterangan Teddy Soejadi Soemarma, dijelaskan juga dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim untuk terdakwa/terpidana Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD yaitu Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl dan Syaiful Rusdi (ke- 21 terdakwa ini sudag berstatus terpidana) Dijelaskan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu Ya'qud Ananda Gudban, Heri Subiantono, Sukarno, Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto, menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang, meminta kepada Wali Kota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan dinamakan 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada halangan (intrupsi) dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, kemudian Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya. Hal ini pun diakui oleh Moch. Anton (terpidana 2 tahun penjara) pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk 22 terdakwa pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019. Moch. Anton mengakui, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Dewan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) karena bertepatan menjelang Hari Raya. “Ada permintaan, katanya untuk THR anak-anak, karena saat itu menjelang hari raya,” kata Moch. Anton kepada Majelis Hakim (Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019) pada saat sebagai saksi. Kemudian, Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono agar menyuruh Teddy Soejadi Soemarma yang menjabat sebagai Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemuinya. Pada saat Teddy Soejadi Soemarma menghadap Cipto Wiyono, Teddy Soejadi Soemarma diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor yang ada dilingkungan Dinas PUPPB  Kota Malang. Uang yang berhasil dikumpulkan Teddy Soejadi Soemarma dari 45 pengusaha kontraktor itu  sebesar Rp900 juta.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s1600/IMG20190123130547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s640/IMG20190123130547.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang. Cipto Wiyono pun menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana uang pokir sebesar Rp700 juta akan dieserahkan. Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang yang diminta Moch. Arif Wicaksono. Kemudian uang itu diantarkan Teddy Soejadi Soemarma ke Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta yang dibungkus dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 atas permintaan Moch. Arif Wicaksono. Sedangkan sisanya sebesar Rp200 juta diserahkan Teddy Soejadi Soemarma kepada Cipto Wiyono. Namun karena Cipto Wiyono tidak berada di rumah dinasnya saat itu, uang itu pun diserahkan Teddy Soejadi Soemarma ke sekretaris pribadi Sekda. Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir”. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi serta Ketua Kaomisi menerima uang pokir masing-masing sebesar Rp15 - Rp17.5 juta, yaitu ; 1. Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,; 2. Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. I Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,; 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000 (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp12.5 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s1600/IMG20190121120607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="768" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s640/IMG20190121120607.jpg" width="640" /></a></div>
 
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pun berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, rapat penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menjelaskan, bahwa pemberian uang kepada DPRD suapaya memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain uang Pokir, juga menerima “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan tanah milik Pemkot Malang, yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang, yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, dan kemudian dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno sebesar, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman masing-masing sebesar Rp10 juta dan  Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25 juta, dan Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet sebesar, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto,  Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl serta Syaiful Rusdi masing-masing sebesar Rp5.000.000  (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp5 juta. Selain uang Pokir dan uang sampah yang diterima para terdakwa (seluruh anggota DPRD), juga menerima uang yang berkaitan dengan pembahasan APBD murni TA 2015 antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang sebesar Rp5.5 miliar. Dan uang itu dibagikan ke masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, diantaranya ; Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Sublantono, Sukarno, Moch Anef Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti,  Sahrawi, Mohan Katelu,  Salamat, H.M. Zainuddin AS dan Heri Pudji Utami sebesar Rp110 juta, karena yang Rp15 juta diberikan ke sekretaris Fraksi yang membantunya (keterangannya dalam persidangan). Dan masing anggota menerima sebesar Rp100 juta, diantaranya H. Abd. Rachman, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp100 juta. JPU KPK mengatakan, bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterim...

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

10.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s640/7.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana)</td></tr>
</tbody></table>
“Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepada majelis Hakim 
 
beritakorupsi.co -  “Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran, dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran Kab. Jember, pada Kamis, 23 Januari 2019 Sebab Suguarto menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa permintaan pencairan dana Bansos itu, atas permintaan secara lisan oleh Dewan melalui Ketua DPRD H.M Thoif Zamroni kepada Sugiarto, yang kemudian permintaan Dewan itu disampaikannya kepada sang Bupati. Sang Bupati pun menyetujui. “Untuk Ketua sebesar satu kiliyar (Rp1.000.000.000), dan anggota tujuh ratus lima puluh juta (Rp750.000.000). Kemudian dalam perubahan ada tambahan untuk Ketua sebesar empat ratus juta (Rp400.000.000) menjadi satu koma empat miliyar (Rp1.400.000.000), dan tambahan untuk anggota sebesar dua ratus (Rp200.000.000) menjadi sembilan ratus lima puluh juta (Rp950.000.000),” kata Sugiarto 
 Saat ditanya Ketua Majelis Hakim, apakah permintaan itu disampaikan ke Bupati. Sugiarto menjawab, disampaikan dan disetujui. 
 
Kemudian Ketua Majelis Hakim pun menanyakan langsung ke JPU terkait perkembanagan dari kasus ini, dan dijawab salah satu dari Tim JPU, bahwa sudah ada penyidikan baru. 
 
 "Sudah ada penyidikan baru," jawab salah satu tim JPU. 
 
 Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dan 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dimaksud itu, diantaranya Dinas Kesra, DPU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas pendidikan, Dinas Koperasi, Kantor perpustakaan, Dinas Kesehatan, Disperindag dan Bagian Perekonomian bisa menjadi tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, sejumlah Rp206.111.625.480 yang tidak sesuai prosedur mulai dari penganggaran hingga pencariannya. Pasal 55 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s1600/IMG_20181230_233155.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1061" data-original-width="1600" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s640/IMG_20181230_233155.jpg" width="640" /></a></div>
 Mengapa Ketua Majelis Hakim mengatakan, kalau mantan Bupati Jember dan 13 SKPK bisa masuk dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ?. Karena yang di proses hukum dalam kasus ini hanya Ketua DPRD (sudah divonis 2 tahun penjara), Sekda dan Kepala DPPKAD oleh Kejaksaan Negeri Jeber maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp90 juta dari anggaran Rp1 miliyar yang diterima Ketua DPRD, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini pun ibarat :gedung yang roboh, bukan hanya kesalahan pada Speck saat pembangunan gedungnya, melainkan mulai dari pndasinya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah bagunan yang roboh, sementara kesalahan pada pondasinya dibiarkan. Karena kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, bukan hanya Rp1 miliyar melainkan sebesar Rp38 miliyar yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses dipencairan. Kerugian negara dalam kasus ini adalah berdasarkan hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan untuk menjelaskan hasil temuannya kepada Majelis Hakim, pada Kamis, 3 Januari 2019. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan saat itu, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan (Kamis, 3 Januari 2019). Andai saja mantan orang nomor Satu di Kabupaten Jemebr itu, tidak menyetujui permintaan secara lisan oleh DPRD terkait pencairan anggaran Hibah, kedua terdaka dan Ketua DPRD Kabupaten Jember ini pun tak akan diadili Bahwa mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div>
 Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
 Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi para Kepala Dinas</td></tr>
</tbody></table>
 Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. 
 Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s1600/IMG20181227110302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s640/IMG20181227110302.jpg" width="640" /></a></div>
 Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Namun karena Bupati menyetujui pengusulan belanja dana hibah Bansos dalam APBD Kabupaten Jember TA 2015, sekalipun tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember, karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,  sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana) “Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepa...

Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

10.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS2v8CnxqzIx4CrjYjE3296E5onK2ZKlUrjk-klecrQuNPqCUyas9Bi_8xb76QBzJO735rBfcNhx10LmdYVEsdgO_qaVeAUlI9szo9V6HcX7frHKkCNl2U6IBEeuLEmSmM7Wn55zgfGBg/s1600/IMG_20190125_091615.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1155" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS2v8CnxqzIx4CrjYjE3296E5onK2ZKlUrjk-klecrQuNPqCUyas9Bi_8xb76QBzJO735rBfcNhx10LmdYVEsdgO_qaVeAUlI9szo9V6HcX7frHKkCNl2U6IBEeuLEmSmM7Wn55zgfGBg/s640/IMG_20190125_091615.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Dodi Sukmono : Kami masih pikir-pikir atas  
                                           putuan Majelis Hakim terkait                                                            pengembalian uang sebesar Rp5.1  M 
                                           oleh terdakwa Samanhdui Anwar, yang   
                                           menurut Majelis Hakim tidak                                            cukup bukti. 
beritakorupsi.co - Kamis, 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya,  menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilihdalam jabatan publik  terhadap terdakwa Samanhudi Anwar  selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019, karena terbukti bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alis Embun, sebagai fee pembangunan SMPN 3 dan pembuangan gedung olahraga (GOR) Kota Blitar pada tahun 2018 
 
Selain terdakwa Samanhudi Anwar, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Bambang Purnomo alis Totok si tukang jahit pakaian di Kota Blitar, selaku sahabat terdakwa Samanhdui Anwar yang berperan mengambil uang dari Susilo Prabow . 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Samanhudi Anwwar dan terdakwa Bambang Purnomo alias Totok, tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan di muka persidangan oleh Majelis Agus Hamzah selaku Ketua dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), dan dihadiri Tim JPU KPK Dodi Sukmono serta Amir Burhanudin dkk  selaku Pensehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam surta putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, terdakwa Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo alias Totok dijerat dengan Pasal 12 huruf b UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, lebih ringan 3 tahun dari tuntutan JPU KPK. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap sebesar Rp6.1 miliyar. Alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa uanh suap sebesar Rp6,1 miliyar yang diterimanya dari Susilo Prabawo sejak 2014 - 2018 tidak cukup bukti. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Kamis, 27 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa Samanhudi Anwar dari pengusaha Susilo Prabowo alias Embun sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah), serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan) 
 
Sedangkan Bambang Purnomo dalam tuntutan JPU KPK, dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3Om5qsjy59-zC8m-eHm2XF3-8Ym8HYPY5OLFWyIu6N_lHXKFDQrCSgChLZ_dI7EByVyNIhkvVXvL-ogneJWwM7DJDsRHMG6m_UfH6u1YEi6HZMjSWNHqWzrGwAJeObvr8crEnOwWArY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3Om5qsjy59-zC8m-eHm2XF3-8Ym8HYPY5OLFWyIu6N_lHXKFDQrCSgChLZ_dI7EByVyNIhkvVXvL-ogneJWwM7DJDsRHMG6m_UfH6u1YEi6HZMjSWNHqWzrGwAJeObvr8crEnOwWArY/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo, ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati) terkait penerimaan duit “haram”, yang kemudian diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili  dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD di Kota Blitar sejak tahun 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp6.1 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo alis Embun, terkait beberapa proyek dan pembangunan gedung sekolah SMPN 3 tahap II, dan pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar. 
 
Namun dalam persidangan, ke- 5 (lima) terdakwa ini di sidangkan dengan perkara terpisah, yaitu terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang terpilih kembali untuk periode 2018 - 2023 pada Pilkada 27 Juni 2018 disidangkan bersama terdakwa Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati). Ketiga terdakwa ini akan dijatuhui hukuman oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Pebruari mendatang. 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 23 Januari 2019), Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I Samanhudi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok, terbukti secara sah dan meyakinkan melaku 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 24 Januari 2019), Majelis Hakim menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun dengan perincian sebagai berikut : 
 
1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 
 
2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 
 
3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 
 
4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 
 
5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 
 
6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
 
Majelis Hakim menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I Samanhudi Anwar menerima dari Susilo Prabowo alias Embun melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. 
 
Selanjutnya Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun, menemui Terdakwa I di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun  sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moch. Amin Urcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan Moh.Sidik (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. 
 
“Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari Susilo Prabowo alias Embun,” kata Majelis Hakim. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik Susilo Prabowo alias Embun dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwaTerdakwa I memerintahkan Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan Susilo Prabowo alias Embun, dan mengarahkan Hermansyah Permadi untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk Susilo Prabowo alias Embun. 
 
Untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, Hermansyah Permadi membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh Susilo Prabow alias Embun, Hnedryn Mulat, Sukamto dan Sukarso serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. 
 
Selain itu, lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya, untuk memastikan Susilo Prabowo alias Embun memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Susilo Prabowo alias Embun.. 
 
Beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijicldlI9q8gYOHD_7rKMpsziDvaBAJio_QY7hS1Ls7lTMOfwuKucOPmkWTDWde6BWyh2KzbVC7eLB9aAFTnO57eimDoPXJ7MEMHqr_o2U0rEsGsoNZ4a8Dn4cI_qa_nHgAApd3apsMXk/s1600/IMG20190124132807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijicldlI9q8gYOHD_7rKMpsziDvaBAJio_QY7hS1Ls7lTMOfwuKucOPmkWTDWde6BWyh2KzbVC7eLB9aAFTnO57eimDoPXJ7MEMHqr_o2U0rEsGsoNZ4a8Dn4cI_qa_nHgAApd3apsMXk/s640/IMG20190124132807.jpg" width="640" /></a></div>
Pekerjaan Tahun 2014 
 
1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 
 
2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 
 
3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 
 
4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. 
 
Pekerjaan tahun 2015 
 
1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 
 
2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 
 
3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 
 
4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 
 
5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 
 
6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 
 
7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 
8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 
9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 
 
10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 
 
11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 
 
12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 
 
13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 
 
14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 
 
15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 
 
16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
 
“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I tidak cukup bukti terkait penerimaan uang sebesar Rp5.1 miliyar,” ucap Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya. 
 
Pada tahun 2018, lanjut Majelis Hakim, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi kembali mengalokasikan proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) 
 
Guna memastikan Susilo Prabowo alias Embun mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon yerdakwa II, meminta agar mengajak Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon terdakwa II untuk mengajak ke rumah terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. 
 
Kemudian, Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun menemui Terdakwa I Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moh. Amin Nurcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan Moh. Sidik (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar), menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban, bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. 
 
Permintaan Terdakwa I Samanhudi Anwar dipenuhi oleh Susilo Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok 
 
“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I tidak cukup bukti terkait penerimaan uang sebesar Rp5.1 miliyar,” ucap Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP ; 
 
Menghukum terdakwa I Samanhdi Anwar dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 5 bulan. Selain itu, hukuman pidana tambahan lainnya terhadap terdakwa Samanhudi Anwar berupa pencabutan hak memili dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok; 
 
Menghukum terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok dengan hukuman pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp300 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Samanhdi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo  mengatakan pikir-pikir setelah berdiskusi dengan tim Penasehat Hukumnya, begitu juga dengan JPU KPK Dodi Sukmon. 
 
Usai persidangan, JPU KPK Dodi Sukono kepada media ini mengatakan, menghargai putusan Majelis Hakim. Pun demikian, lanjut JPU KPK Dodi, terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 miliyar dalam tuntutan namun dalam putusan tidak ada, maka JPU KPK masih pikir-pikir terlabihn dahulu. 
 
“Kami sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Namun terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 miliyar dalam tuntutan kami, dan putusan Majelis Hakim mengatakan tidak cukup bukti, maka kami pikir-pikir terlebih dahulu,” kata JPU KPK. 
 
Terpisah. Amir Burhanudin mengatakan, terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1 yang dalam putusan Majelis Hamim mengatakan tidak culup bukti, maka itulah fakta sebenarnya,” ujar Amir. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

JPU KPK Dodi Sukmono : Kami masih pikir-pikir atas putuan Majelis Hakim terkait ...

Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

11.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTB1mLNP9vYNi888yS0YBHIYuHGookrEA0FSrr-3sokR4js29mi22hWAL7jRpyY71HLaCGLneHqHvnPZ-9zGuh8CPWxy8lzAfR8SLo2pr0vK4_lWPLPU-GOorrmSAxydra_pZAcUFpN0k/s1600/IMG20190121130550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTB1mLNP9vYNi888yS0YBHIYuHGookrEA0FSrr-3sokR4js29mi22hWAL7jRpyY71HLaCGLneHqHvnPZ-9zGuh8CPWxy8lzAfR8SLo2pr0vK4_lWPLPU-GOorrmSAxydra_pZAcUFpN0k/s640/IMG20190121130550.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Untuk yang pertama kalinya, sidang perkara Korupsi suap Wali Kota Pasurusan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir, seorang pengusaha selaku penyuap hanya berlangsung sebanyak  6 (enam) kali persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK (Senin, 7 Januari 2019), pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang sebanyak 2 (dua) kali persidangan (Senin, 14 dan 21 Januari 2019), pembacaan surat tuntutan (Senin, 11 Pebruari 2019, Pledoi (pembeaan) hingga putusan dari Majelis Hakim (jadwal sidang menunggu.red). Sebab, agenda pemeriksaan saksi sebanyak 2 (dua) kali persidangan yang berlangsung pada Senin, 14 Januari 2019, dan terakhir pada Senin, 21 Januari 2019 langsung dengan pemeriksaan terdakwa Muhammad Baqir. Karena persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa sudah selesai, JPU KPK akan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa. Namun dengan berbagai pertimbangan, JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 2 (dua) pekan. Namun karena Ketua Majelis Hakim akan cuti pada awal Pebruari, sehingga sidang akan dilangsungkan pada Senin, tanggal 11 Pebuari 2019, dan seminggu kemudian agenda Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa “Kalau dau Minggu berarti tanggal empat (4). Karena saya akan cuti pada awal Pebruari, maka sidang kita tunda hingga Senin, tanggal 11 Pebruari. Dan untuk Pledoi, seminggu kemudian ia,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sisiawan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2XiIVu-7lch4w1lYpl4sHmp2FjBEhdyXy3ok1WQuuxmP-zWbU22sjqyEHj9rYu2zwlXVRSVpBtnlWPeore4n7whEh22Iz5P6m2aRSL0WnG-vUGHAB_PgmrSk29isTjvP66-3NzvQnIQk/s1600/IMG20190121105130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2XiIVu-7lch4w1lYpl4sHmp2FjBEhdyXy3ok1WQuuxmP-zWbU22sjqyEHj9rYu2zwlXVRSVpBtnlWPeore4n7whEh22Iz5P6m2aRSL0WnG-vUGHAB_PgmrSk29isTjvP66-3NzvQnIQk/s640/IMG20190121105130.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk diketahui. Kasus yang menyeret Muhammad Baqir ke kursi pesakitan Pengadil orang-orangorang Kuruptor, bermula pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, saat Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia melakukan Tangkap Tangan terhadap Muhammad Baqir selaku Pengusaha dan Wali Kota Pasuruan Setyono, karena KPK mengetahui adanya kegiatan yang tak beres di antara keduanya, yakni adanya “pemberian uang” yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dari hasil penyidikan yang dilakukan KPK setelah Mohammad Baqir ditangkap dan ditahan, ternyata pemberian ‘uang” oleh Muhammad Baqir terhadap sang Wali Kota diketahui, ternyata berkaitan dengan proyek Pemkot Pasuruan yang dikerjakan oleh terdakwa.  Hal itu seperti yang terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK saat dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 7 Januari 2019. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa MUHAMAD BAQIR telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV MAHADIR yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur. Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama DWI FITRI NURCAHYO selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut,  SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO. JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO; 2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO); 3. Wawali, RAHARTO TENO  PRASETYO; 4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hzal4cvtKUBKt2QqsVMY_j8usW6-mN6AqdmZWhdGNOhMGS0iVhBMxAKuDstjrtUorOvZbtgkQmIyivhXjtFIuX3O2fOU8sGxHRzNFyoKz55I8ZRReBXDHlA_XzC4Q2GisfSSuIKiuks/s1600/IMG20190114142739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hzal4cvtKUBKt2QqsVMY_j8usW6-mN6AqdmZWhdGNOhMGS0iVhBMxAKuDstjrtUorOvZbtgkQmIyivhXjtFIuX3O2fOU8sGxHRzNFyoKz55I8ZRReBXDHlA_XzC4Q2GisfSSuIKiuks/s640/IMG20190114142739.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pda 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP, dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SETIYONO menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya. Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu  SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAdJK_ZvnE-R-OgZn2vurmsq4GIGGnK0RX54O93ir8Q6Dx8xO9sthNs5HEtL6YfQFrD1gF_3hnZq-8o5jUbOC8wWBBhrME0PPe6qp2vE2U7YphyWvwvZpGAVQOhVfPMBdjHX2bkfqPjFw/s1600/IMG20190121105556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1287" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAdJK_ZvnE-R-OgZn2vurmsq4GIGGnK0RX54O93ir8Q6Dx8xO9sthNs5HEtL6YfQFrD1gF_3hnZq-8o5jUbOC8wWBBhrME0PPe6qp2vE2U7YphyWvwvZpGAVQOhVfPMBdjHX2bkfqPjFw/s640/IMG20190121105556.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa. Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras. Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO. Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO. pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". Kemudian perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf a (atau Pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

berita korupsi .co - Untuk yang pertama kalinya, sidang perkara Korupsi suap Wali Kota Pasurusan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir, ...

Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

11.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-tNe4VdPj9RhdACHlBNBjDvLzsTJNXMHEoiIBv6f2JT0XXWaghR8KCu2Kd1vU0xtOX8jPSdT-zCMJwqVW-epfhHzzVpYnzcyuAfmhUv2OuE9SGY3akoFJbeO0qrbpH7IsovtX1B5LuA/s1600/IMG20190121105130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-tNe4VdPj9RhdACHlBNBjDvLzsTJNXMHEoiIBv6f2JT0XXWaghR8KCu2Kd1vU0xtOX8jPSdT-zCMJwqVW-epfhHzzVpYnzcyuAfmhUv2OuE9SGY3akoFJbeO0qrbpH7IsovtX1B5LuA/s640/IMG20190121105130.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kejujuran itu sepertinya sulit tak ada di diri seorang Kepala Daerah saat menjadi saksi maupun saat menjadi terdakwa yang terjerat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi saat duduk dikursi ruang sidang dihadapan Majelis Hakim, seperti Wali Kota Pasuruan Setyono saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Baqir (Pengusaha Kontraktor) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan, Senin, 21 Januari 2019. Senin, 21 Januari 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) RI, Kiki Ahmad Yani, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto dan Bayu Satrio menghadirikan Setyono selaku Wali Kota Pasuruan (Setyono saat ini ditahan di KPK) bersama 4 (empat) orang saksi lainnya, diantaranya Agus Widodo anggota Pokja II Plut (Kelompok Kerja II Pusat Layanan Usaha Terpadu),; Njoman Swasti selaku Kepala BLP (Badan Layanan Pengadaan),; Siti Amini (Kepala Dinas Koperasi) dan Wafhudi Hidayat (Staf BLP). Kehadiran ke- 5 saksi ini adalah sebagai saksi yang kedua kalinya (terakhir) dari seluruh saksi yang berjumlah 13 orang yang dihadirkan JPU KPK dalam kasus perkara suap Wali Kota Pasuruan Setyono dengan terdakwa Muhammad Baqir selaku penyuap yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Suryono Pane yang juga mantan Ketua Panwaslu Kota Pasuruan. Pada sidang pekan lalu (Senin, 14 Januari 2019), saksi yang pertama kalinya dihadirkan JPU KPK sebanyak 8 (delan) orang, diantaranya Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),; Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR,; Edy Trisulo Yudo (adik kandung Wali Kota Pasurusan),; Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan),; Roby Abdurochman,; Novita Sugiastuti,; M. Wongso Kusumo dan Heriyanto Heru Prabowo. Dihadapan Majelis Hakim, Saksi Setyono tak mengakui dengan jujur terkait permintaan fee proyek pembangunan gedung sebesar 5%, dan 7% untuk proyek plengsengan atau saluran air di Kota Pasuruan. Setyono hanya mengatakan, meminta dengan suka rela. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOXnGgHYy6KV_vNyXO6m0_8QWzGWO8HxRR-O4_-VtJQXCghmh-UCJzuskN5RIaWL1YX457LYiKq6iEWjiz4K70P22QoBHqXukxe4grGuYl477wi_8-WRGbUkAJ0ZD0GOS9_LK4HT-pQlg/s1600/IMG20190121105556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1287" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOXnGgHYy6KV_vNyXO6m0_8QWzGWO8HxRR-O4_-VtJQXCghmh-UCJzuskN5RIaWL1YX457LYiKq6iEWjiz4K70P22QoBHqXukxe4grGuYl477wi_8-WRGbUkAJ0ZD0GOS9_LK4HT-pQlg/s640/IMG20190121105556.jpg" width="640" /></a></div>
“Saya tidak meminta,” jawab Setyono. Namun saat ditanya lagi oleh JPU KPK terkait permintaan fee sebesar 5%, Setyono mengatakan, meminta tetapi hanya suka rela. “Saya meminta tetapi suka rela,” jawab sang Wali Kota Pasuruan ini kemudian. Sementara Mufti Hidayat mengakui, adanya pemenerimaan uang sebesar Rp20 juta dan fee 5% untuk anggota Pokja dan pihak lainnya. Uang itu langsung dibagikan oleh Mufti Hidayat kepada anggota Pokja lainnya. “Saya bagikan langsung,” akunya jujur.  Begitu juga dengan keterangan Njoman Suwasti selaku Kepala BLP Kota Pasuruan yang mengakui terkait adanya penerimaan uang. Anehnya, apa yang dikatakan sang Wali Kota Pasuruan ini, bertolak belakang dengan keterangan saksi sebelumnya maupun dalam surat dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas Setyono selaku Walikota Pasuruan, meminta Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dwi Fitri selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan Setyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Setyono, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh Mohammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Draft ploting paket pekerjaan itu, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Mohammad Agus Fadjar kepada Setyono di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Setelah paparan tersebut,  Setyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, Setyono menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbPkRoDiKWGMTbbgTwysoech68nR-km1mzS_ZIwXX-W4clRNlwmpMxiLv5F1ueldP3qM64ajq-mCzrAShPQT0UZ48Oqa4R5bLuG9YakNNROT7Bh9v4lPRSPtw2oaEg1sbOX6BDdrCnC0/s1600/IMG20190114142739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbPkRoDiKWGMTbbgTwysoech68nR-km1mzS_ZIwXX-W4clRNlwmpMxiLv5F1ueldP3qM64ajq-mCzrAShPQT0UZ48Oqa4R5bLuG9YakNNROT7Bh9v4lPRSPtw2oaEg1sbOX6BDdrCnC0/s640/IMG20190114142739.jpg" width="640" /></a></div>
Atas revisi Setyono, selanjutnya Mohammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setyono. Draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Mohammad Agus Fadjar kepada Setyono di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu Setyono; 2. Walikota 2, yaitu Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setyono); 3. Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo; 4. Wartawan; LSM dan Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri (disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota Setyono. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, Setyono meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh Mohammad Agus Fadjar, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat Setyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. (Rd1) Seusai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerimaan uang “haram” atau proyek seperti wartawan, LSM dan DPRD dalam surat dakwaan, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menejelaksan, akan lebih terungkap bila saat Setyono disidangkan. “Akan lebih jelas kalau sidangnya Setyono nanti,” kata JPU KPK Kiki Ahmad Yani. Rd1)

News Tipikor Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

berita korupsi .co - Kejujuran itu sepertinya sulit tak ada di diri seorang Kepala Daerah saat menjadi saksi maupun saat menjadi terdakwa...

BERITAKORUPSI.CO

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Wali Kota Blitar Divonis 5 Tahun Penjara Karena terima Suap

Terdakwa M. Baqir Penyuap Wali Kota Pasuruan Menunggu Tuntutan JPU KPK

Wali Kota Pasuruan Setyono Tak Jujur Dihadapan majelis Hakim

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI