BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Dana Bansos Rp38 M, Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_W2CmAG31D5c4VK9N1v2XvDt-6NOOhZJnHfP61lOSDoVB9EYs5iOxSr1WsX6lE2U36dLr3refLkooPNwHmgU45Ooxv4h3QOewOBvCfKO19fSQs_U1PbLqUzMfmWVey618pBvupnvrJ00/s1600/IMG-20181130-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="1152" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_W2CmAG31D5c4VK9N1v2XvDt-6NOOhZJnHfP61lOSDoVB9EYs5iOxSr1WsX6lE2U36dLr3refLkooPNwHmgU45Ooxv4h3QOewOBvCfKO19fSQs_U1PbLqUzMfmWVey618pBvupnvrJ00/s640/IMG-20181130-WA0002.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Jum'at, 30 Nopember 2018, Sidang Kasus Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp38.500.000.000 pada tahun 2015 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 21015 sejumlah Rp206.111.625.480, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp60 juta yang termasuk dari total kerugian negara senilai Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 Dalam Jilid II ini, 2 (dua) terdakwa diadili, yakni Sugiarto selaku Mantan Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Jember. Sedangkan dalam Jilid I adalah Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yakni Thoif Zamroni, yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa Minggu lalu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan vonis tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Sementara dalam sidang yang berlangsung (Jum'at, 30 Nopember 2018), Tim JPU dari Kejari Jember dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyeret Sugiarto dan Ita Poeriandayani kehadapan Majelis Hakim Penagdilan Tipikor yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Hakim Sangadi., SH., MH dan Hakim M. Hahin., SH., SM. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril. Dalam persidangan sebelumnya terungkap (Jilid I dengan terdaka Thoif Zamroni), bahwa pencairan dana Basos sebesar Rp38 Miliyar itu tidak sesuai dengan aturan serta tidak tepat sasaran. Karena para penerima duit rakyat itu diusulkan atas usulan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, setelah Perda tentang Perubahan APBD Kbupaten Jember disahkan. Selain itu terungkap pula dalam persidangan, bahwa duit itupun dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang, yang besarnya Rp1 miliyar untuk Ketua, dan Rp750 juta untuk masing-masing anggota, di mana duit itu ada yang disalurkan ke Konstituwen (Daerah Pemiliahn para anggota Dewan), dan ada pula ke kelompok Tani Ternak yang diduga fiktif karena masih ada hubungan keluarga, serta pembentukan Kelompok Tani itupun pada saat menjelang pencairan anggaran dana Bansos. “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota tujuh ratus lima puluh juta (Rp750 juta.Red),” kata saksi saat itu (Selasa, 7 Agustus 2018). Pada siadang yang berlangsung, 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupeten Jember yakni Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), dan Yuli Priyanto (PKS) dihadirkan menjadi saksi hoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember. Anehnya, yang membuat kaget adalah bahwa dana Bansos mengalir juga kesalah satu anggota LSM berupa 1 (satu) ekor Sapi, dan ke sekelompok Wartawan di Kabupaten Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) sebesar Rp300 juta melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNaphkNMzEJGcoGCWkR5vH8V0Z6ZauZGVm0q94MR4woqQJl9Wg6-ZambRq3yIMZ4sj6ru33HXr8sRVk7wt4S-0DoOBE4wTbHr27iqg9ww5bfGyBTfj2fS5zRzd8wBdyGdT1G_y7osoUy8/s1600/Terdakwa+SugiatoMantan+saat+menjadi+saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNaphkNMzEJGcoGCWkR5vH8V0Z6ZauZGVm0q94MR4woqQJl9Wg6-ZambRq3yIMZ4sj6ru33HXr8sRVk7wt4S-0DoOBE4wTbHr27iqg9ww5bfGyBTfj2fS5zRzd8wBdyGdT1G_y7osoUy8/s640/Terdakwa+SugiatoMantan+saat+menjadi+saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa SugiatoMantan saat menjadi saksi</td></tr>
</tbody></table>
Yang lebih anehnya lagi, penanganan kasus ini pun yang semula ditangani Kejari Jember, namun kemudian ditarik oleh Kejati Jatim, dan hingga saat ini masih belum jelas penanganan kasus dana Bansos sebesar Rp38 miliyar itu. Sedangkan penetapan Sugiarto dan Ita, dua inggu setelah keduanya menjadi saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni. Dan pada saat itu, Sugiarto mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa pencairan dana bansos tidak sesuai dengan prosedur. Sementara dalam surat dakwaan JPU, terdakwa Sugiarto dan terdakwa Ita Poeriandayani, diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,; Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Selain itu, juga pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtNmZLYBPxwKyfGjsJOL0Dlr-Ftg-9V5IqkLxNJzIlC1ezkaf9hinV6Lpx5M1rRxzLQ9TkhEB6ZxPdx3WaFWjGQJh6OY9yYdzWsOmZ36lK9V6oE5tSCNfV59FCqiUMOxn3lTKJ-Qs9k60/s1600/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="314" data-original-width="640" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtNmZLYBPxwKyfGjsJOL0Dlr-Ftg-9V5IqkLxNJzIlC1ezkaf9hinV6Lpx5M1rRxzLQ9TkhEB6ZxPdx3WaFWjGQJh6OY9yYdzWsOmZ36lK9V6oE5tSCNfV59FCqiUMOxn3lTKJ-Qs9k60/s640/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ita, Kepala BPKAD Kabupaten Jember saat menjadi saksi</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsn-c9JpxppIQtMLYkrqz0hsWZQC0zAosJc7XR_htxBT_wEFntTdZhEve5BcuwJ24uSFORXaS8Fd58suKfc8DV-X-uuUF6wlLU42L1cN7QTz2GLynT5-X8S1tq7jyxNOSFcG14ji1aqf8/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsn-c9JpxppIQtMLYkrqz0hsWZQC0zAosJc7XR_htxBT_wEFntTdZhEve5BcuwJ24uSFORXaS8Fd58suKfc8DV-X-uuUF6wlLU42L1cN7QTz2GLynT5-X8S1tq7jyxNOSFcG14ji1aqf8/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Thoif Zamroni (pada saat disidangkan di Pengadilan Tipikor)</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimrdkUJ-BBrRATGpHle-4wLFTl5p_kDeTapvjDO7KwrWaEARv6S7YnKcFfTaRDjqHn0-TPpFEaCs3u35P5yZU966-YDjItMjL0-9eb0SIpcR-1ZqwzsiymZ8xyUlqWBknRNL6b5B4pCR0/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimrdkUJ-BBrRATGpHle-4wLFTl5p_kDeTapvjDO7KwrWaEARv6S7YnKcFfTaRDjqHn0-TPpFEaCs3u35P5yZU966-YDjItMjL0-9eb0SIpcR-1ZqwzsiymZ8xyUlqWBknRNL6b5B4pCR0/s640/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD) saat menjadi saksi</td></tr>
</tbody></table>
Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. 
 
       PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJdAQDmY1dfSgCrOGlMBwBML1YYFjntnMDHYXqIHMEMdRNQBAXeNz5-UDIOPuyLqfiiJqHET5as4MeFCv4j8YtaStSqropu-EX-eGh_UkDMZIZad7H7jsSs0xY3aQrMZhIUzQolujY2Ro/s1600/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJdAQDmY1dfSgCrOGlMBwBML1YYFjntnMDHYXqIHMEMdRNQBAXeNz5-UDIOPuyLqfiiJqHET5as4MeFCv4j8YtaStSqropu-EX-eGh_UkDMZIZad7H7jsSs0xY3aQrMZhIUzQolujY2Ro/s640/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri,  Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) saat menjadi saksi</td></tr>
</tbody></table>
Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian. Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya. Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada;          PERUBAHAN APBD KABUPATEN  
                     JEMBER TA 2015 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPuTqTJgh1MEh96wgIW5dwvrYHT3FfkcVi4BGM3ZNxsLa0jucMO_tYajfZZJmqr7_yXZ1kCDf_wcIEwxtJTfRvTlyMUSDiGngoJX9BUoc7lxMy7JSiOQZwtgc6dCbgFuLfeK7_X40A9P0/s1600/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+serta+Solihin+selaku+LSM+Perintis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPuTqTJgh1MEh96wgIW5dwvrYHT3FfkcVi4BGM3ZNxsLa0jucMO_tYajfZZJmqr7_yXZ1kCDf_wcIEwxtJTfRvTlyMUSDiGngoJX9BUoc7lxMy7JSiOQZwtgc6dCbgFuLfeK7_X40A9P0/s640/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+serta+Solihin+selaku+LSM+Perintis.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri,  Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3  juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, M. Nuril mengatakan kepada Majelis Hakim tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah memerintahkan Tim JPU untuk menghadirkan saksi pada sidang berikutnya. “Saudara Jaksa, kapan siap menghadirkan saksi, Minggu depan, ia,” perintah Ketua Majelis Hakim. Kepada Media ini, JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember Herdian Rahadi., SH mengatakan, bahwa saksi yang akan dihadirkan pada sidang pekan depan sebanyak 5 (lima) orang. Namun Herdian tidak menyebutkan nama-nama saksi yang dimaksud. “Kalau saksi yang akan kita hadirkan Minggu depan sebanyak lima (5) orang,” kata Herdian. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Dana Bansos Rp38 M, Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Diadili

berita korupsi .co - Jum'at, 30 Nopember 2018, Sidang Kasus Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp38.500.000.000 pada tahun 2...

Dr. Eko Sugiono Mengakui Telah Memberikan Uang Rp100 juta Ke Bupati Tulungagung

16.08 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYyL6THlou2pJtTInkewmCUfWhHkX6WTbg5CH0xj7YPD4Q3qLxw6TwPmWcOlTzNPCnJka1Pe40_OyNyytJGo76kzHvKFOc4XZPCn-nEDpoz3TMqlutlDNXjP63lbskY2Qw-ExCyBTtSNo/s1600/IMG20181129161342_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYyL6THlou2pJtTInkewmCUfWhHkX6WTbg5CH0xj7YPD4Q3qLxw6TwPmWcOlTzNPCnJka1Pe40_OyNyytJGo76kzHvKFOc4XZPCn-nEDpoz3TMqlutlDNXjP63lbskY2Qw-ExCyBTtSNo/s640/IMG20181129161342_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatena Tulungagung</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK Dodi Sukmono : Uang yang diantarkan Ardiono atau Wawan adalah ke Budi Juniarto Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Budi Setiyawan Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur# 
 
beritakorupsi.co - Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatena Tulungagung, mengakui dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 29 Nopember 2018), telah memberikan uang sebesar Rp100 juta ke terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tungagung. 
 
“Saya serahkan langsung seratus juta,” kata Dr. Eko Sugiono (Kamis, 29 Nopember 2018) 
 
Pengakuan itu diungkapkan langsung oleh Dr. Eko Sugiono di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, menjawab pertanyaan JPU KPK. 
 
Dr. Eko Sugiono dihadirkan JPU KPK Dodi Sukmono, Abdul Bisri dan Eva, sebagai saksi dipersidangan untuk tiga terdakwa yakni Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada 6 Juni 2018. 
 
Pada sidang yang berlangsung, Kamis, 29 Nopember 2018, selain Dr. Eko Sugiono, ada 8 (delapan) orang saksi  lainnya yang dihadirkan JPU KPK ke persidangan, diantaranya 1. Abror, Ketua Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung,; 2. Budi,; 3. Anang,; 4. Dwi Basuki (rekanan/Kontraktor),; 5. Tegug (Ajudan),; 6. Tigor (rekanan/Kontraktor),; 7. Ardiono atau Wawan, pengurus Asosiasi Tulungagung,; 8. Anjar Handriyanto Ketua Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, sementara para terdakwa di dapmpingi Penasehat Hukumnya masing-masing, diatanraya Leonardus Sagala dkk. 
 
Pengakuan saksi Dr. Eko Sugiono dibantah terdakwa Syahri Mulyo. Menurut terdakwa Syahrli Mulyo, bahwa hal itu tidak benar. Terdakwa mengatakan, saksi tidak bisa memberikan uang karena istri saksi ditangkap Polisi (istri saksi Dr. Eko Sugiono adalah Supratiningsih, selaku Kepala Sarana dan Prasarana SMPN 2 Tulungagung yang ditangkap Polres Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 dan sudah divonis. Namun menurut informasi dari salah seorang guru, bahwa mantan terpidana itu masih tetap mengajar.red). 
 
“Apa yang dikatakan saksi tidak benar. Saksi tidak bisa memberikan uang karena istri saksi di OTT (Operasi Tangkap Tangkap Tangan) Polisi. Saya tahu dari anak buahnya,” kata terdakwa menyangkal. Namun saksi Dr. Eko Sugiono tetap pada keterangannya saat dipertegas Majelis Hakim 
 
Tidak hanya keterangan saksi Dr. Eko Sugiono yang dibantah terdakwa. Keterangan saksi Teguh selaku ajudannya juga dibantah. Teguh menyerahkan sejumlah uang yang diterimanya dari terdakwa Sutrisno, dan uang itu langsung diserahkan Teguh ke terdakwa. Namun Teguh sama dengan saksi Dr. Eko Sugiono tidak menarik keterangannya. 
 
Dalam persidangan kali ini ada yang baru terungkap, yaitu salah satu Pengurus Assosiasi pengusaha di Tulungagung yakni Ardiono atau Wawan yang dipercaya oleh Dinas PU  sebagai salah satu Koordinator pengumpulan duit atau fee dari para kontraktor atas proyek pekerjaan yang didapatkannya dari Bupati Syahri Mulyo melalui Sutrisno Kepala Dinas PU. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEFPPJugL0bdzFhHH0CfCIo_NtmTkdpiCdQgBRTCFjqjyRKmRkCmfnITp3JPh1p0Zv0agE36UTF76sFaPBR79RUfAD6YSx54RvCXKWb6DVGruYSZeRVqSdjaFYsNUKbkYSBDU3CA9LdNM/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="865" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEFPPJugL0bdzFhHH0CfCIo_NtmTkdpiCdQgBRTCFjqjyRKmRkCmfnITp3JPh1p0Zv0agE36UTF76sFaPBR79RUfAD6YSx54RvCXKWb6DVGruYSZeRVqSdjaFYsNUKbkYSBDU3CA9LdNM/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
Terungkapnya Ardiono atau Wawan sebagai sebagai salah satu Koordinator pengumpulan duit atau fee dari para kontraktor adalah atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala. 
 
“Panggilan Wawan. Bukan (maksudnya bukan koordinator.red),” jawab saksi Wawan 
 
Untuk memastikan apakah Wawan ini adalah Koordinator Asosiasi yang mengumpulkan dana, Leo pun langsung mengkronfrontir keterangan Wawan ke Anjar yang juga sesama Kontraktor. Dari keterangan Anjar ini mengakui, bahwa Wawan adalah koordinator.  
 
“Saudara Anjar. Apakah saksi ini (Wawan) termasuk Koordinator Asosiasi yang dipercaya Dinas PU?,” tanya Leo ke saksi Anjar, yang dijawab saksi “Ya” 
 
“Mohon diperhatikan kepada Penuntut Umum bahwa keterangan Wawan ini ada yang tidak sesuai,” kata Lae kepada JPU KPK. Leo pun kembali mengajukan pertanyaan terhadap Wawan. Pertanyaan Leo langsung mengkronfrontir keterangan Anjar. 
 
“Bagaimana dengan keterangan Anjar ini, bahwa saudara ini adalah salah satu Koordinator?,” tanya Leo kemudian. Saksi tak langsung mengakui, namun menjelaskan terlebih dahulu kalau dirinya adalah pengurus Asosiasi. 
 
“Saya salah satu pengurus Asosiasi yang tergabung di paguyubannya bukan koordinatornya,” jawab Wawan berusaha untuk mengelak. Leo pun tak tinggal diam begitu saja, namun berusaha untuk mengorek kebenaran dan kejujuran saksi Wawan. Karena pada sidang sebelumnya dengan saksi Ari Kusumaty yang juga salah satu oengurus Asosiasi di Tulungagung mengatakan, bahwa ada koordinator Asosiasi, namun Ari Kusumawati yang mengaku ke media ini adalah istri salah seorang Perwira TNI AD, tidak menyebutkan nama koordinator yang dimaksud. 
 
“Begini saudara saksi. Ini kan ada 15 Asosiasi. Di mana keterangan saksi sebelumnya diantarnya Ari Kusumati yang mengatakan, ada Koordinator yang ditunjuk untuk pengumpulan fee,” kata Lee menerangkan ke saksi Wawan. Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun langsung mengambil alih pertanyaan Penasehat Terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala. 
 
“Benara apa nggak, saudara?,” tanya Ketua Majelis Hakim. Dan saksi Wawan pun mengakui kalau beberapa rekanan meninitpkan duit fee proyek kepada saksi Wawan. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgzUuYlrDH0SUvkLIbEwL3EDSdNGCmiLPtpKGXnCtYmwQZKKIkNNRdxnNE9N8KPSGDtJigaDgRE9EaEmDghYokYVA3n6urQQDimmR4qLYJ1vPXxRD5BqeOVl4wvp4trkC-11FfNmULJhk/s1600/IMG_20181202_012417.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgzUuYlrDH0SUvkLIbEwL3EDSdNGCmiLPtpKGXnCtYmwQZKKIkNNRdxnNE9N8KPSGDtJigaDgRE9EaEmDghYokYVA3n6urQQDimmR4qLYJ1vPXxRD5BqeOVl4wvp4trkC-11FfNmULJhk/s400/IMG_20181202_012417.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wawan</td></tr>
</tbody></table>
 
“Sebagai Koordinator saya dititip, Pak. Dititip nanti langsung diserahkan,” jawab saksi yang langsung disoraki puluhan pengunjung sidang yang sengaja datang dari Tulungagung. 
 
Saat Leo menyebut nama Hendro Basuki, yang juga termasuk koordinator pengumpulan fee atau duit dari para kontraktor, saksi Wawan hanya menjawab “mungkin”. 
                     
“Penyakit lupa” saksi pun “kambuh” saat Leo menyebut nama Budi Juniarto, di mana saksi pernah mengantarkan duit bersama saksi Anjar. Budi Juniarto diketahui dari surat dakwaan JPU KPK adalah sebagai pejabat di Pemrov Jatim selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda. Namun saksi Wawan menjawab tidak kenal dengan Budi Juniarto dan tidak pernah mengantarkan duit ke Budi Juniarto di Surabaya. 
 
Namun keterangan saksi Wawan langsung di kronfrontir oleh Leo ke saksi Anjar. Dan saksi Anjar mengakui kalau dirinya (Anjar) pernah mengantarkan duit ke Budi Juniarto di Surabaya. 
 
“Apakah pada tahun 2017, saudara dengan saksi ini (Wawan) mengantarkan uang ke Budi Juniarto di Surabaya?,” tanya Leo ke saksi Anjar. 
 
“Pernah, tapi bukan bertemu langsung dengan Pak Budi. Tapi di apartemen,” jawab saksi Anjar. 
 
“Itu tujuannya pemberian uang itu untuk Budi Juniarto, ya. Itu bersama dengan saksi Wawan?,” tanya Leo kemudian 
 
“Ia, saya, Pak Wawan, Pak Hendro sama Pak Karji,” jawab saksi Anjar. Namun saksi Wawan masih berusaha untuk mengelak. Keterangan saksi Anjar ini pun langsung di kronfrontir Leo ke saksi Wawan. 
 
“Nggak…nggak langsung, cuma ngasihkan…,”jawab saksi Wawan dengan mengatakan tidak atau apakah uang itu ke Budi Jnuairto. Sementara dari pengakuan Anjar yang kenal dengan Budi Juniarto mengatakan, bahwa duit itu diantarkan untuk tujuannya ke Budi Juniarto. Namun dari keterangan Wawan mengakui kalau ada ploting (pembagian) proyek di Tulungagung. Keterang Wawan sama dengan keterangan Ari Kusumawati pada sidang sebelumnya. 
 
Selain itu, dari keterangan Anjar ini pun terungkap pula, bahwa setiap ada anggaran dari Provonsi, maka Anjar dan beberapa rekanan lainnya untuk mengumpulkan dana yang tujuannya ke Provinsi. 
 
“Misalkan ada anggaran dari Provinsi, karena kami dari Asosiasi, kita kumpulkan semua anggota lalu kita melaporkan ke Dinas terkait kesulitan dana, lalu kita bahas lagi untuk anggaran ke Provinsi,” jawan saksi Anjar. 
 
Selain itu, atas pertanyaan Leonardus Sagala selaku Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, saksi Anjar mengakui pernah mengurus sendiri dana anggaran bantuan dari Bapeda Provinsi Jatim  tahun 2015. 
 
Leo pun menanyakan saksi, terkait persentase yang diseotorkan saksi ke Bapeda Provinsi Jatim. Menurut saksi Anjar, yang disetorkan adalah sebesar 10 persen dari nilai anggaran yang dikeluarkan Bapeda Pemprov. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGWDKQZ7qncYWLOsLOvV99Q0SDZhba9e36PVvnHnkNz1V1LxGuztcr5ucikcLDkNaxsAERnBGZTzJE5_g-S2J0xoqHe06PvZ5aFJ7FaYn-cYnz18qSAGlN6sh6_Tfaa9aseHr6Sy2Tphs/s1600/IMG20181115132624.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="865" data-original-width="489" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGWDKQZ7qncYWLOsLOvV99Q0SDZhba9e36PVvnHnkNz1V1LxGuztcr5ucikcLDkNaxsAERnBGZTzJE5_g-S2J0xoqHe06PvZ5aFJ7FaYn-cYnz18qSAGlN6sh6_Tfaa9aseHr6Sy2Tphs/s640/IMG20181115132624.jpg" width="360" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ari Kusumawati Ketua Asosiasi</td></tr>
</tbody></table>
 
“Pernah tahun 2015. Sepuluh persen tahun 2015. Tahun 2016 diserahkan ke Pak Budi Juanrto,” jawab saksi Anjar. 
 
Apa yang dijelaskan saksi Anjar ternyata tidak sama dengan BAP (berita acara pemeriksaan) pada saat dipenyidik KPK, yang dibacakan oleh Leo. Karena dalam BAP saksi menjelaskan, bahwa yang disetorkan ke Dinas Provinsi hanya 8.5 persen dari 15 persen anggaran. Dan sisanya saksi tidak tahu. 
 
Sesuai persidangan. JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa duit yang diantarkan Anjar dan Wawan adalah ke Budi Juarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Uang yang diantarkan Ardiono atau Wawan adalah ke Budi Juniarto Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Budi Setiyawan Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur 
 
“Itu ke Budi Juarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Uang yang diantarkan Ardiono atau Wawan adalah ke Budi Juniarto Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Budi Setiyawan Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur. Itu berkaitan dengan apa yang disampaikan terdakwa Sutrisno pada saat menjadi saksi untuk terdakwa Embun, dia mengatakan ada mahar anggaran,” kata JPU KPK Dodi. 
 
JPU KPK Dodi Sukmono melanjutkan dari keterangan saksi-saksi, “Kita tidak menyetorkan uang dulu, kita tidak mendapat anggaran, salah satunya adalah untuk bantuan Provinsi. Para Asosiasi yang mengumpulkan uang itu mengatakan bahwa dia memberikan uang itu meskipun tidak bertemu dengan yang bersangkutan, masalah nilainya nati kita cocokkan lagi tapi rangkaian peristiwa itu ada,” ujar JPU KPK Dodi. 
 
Saat ditanya mengenai pihak yang membagi-bagikan proyek APBD di Tulungagung, JPU KPK Dodi menjelaskan bahwa itu memang ada. 
 
“Itu yang perlu digarisbawahi bahwa benar ada penjatahan itu. Jadi Proyek-proyek kegiatan itu ada dan sudah dialokasikan ke masing-masing Asosiasi. Mengenai pelaksanaan lelang, mereka sendiri ngatur Asosiasi ini. Itu sudah ada dari Kepala Dinas itu waktu pertemuan di Hotel Bukit Daun itu,” kata JPU KPK Dodi menjelaskan. (Rd1)

News Tipikor Dr. Eko Sugiono Mengakui Telah Memberikan Uang Rp100 juta Ke Bupati Tulungagung

Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatena Tulungagung #JPU KPK Dodi Sukmono : Uang yang diantark...

JPU KPK Beberkan Kesalahan Terdakwa Ya’quban Ananda Gudban Dalam Surat Tuntutan

13.23 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUsc-uRRReu2PlYr_0S_XZlptt4rVs-iJm_RAM_zxxkGwakhYiVZlXQ_nkwK_cu7RHxa6tfWSg6dMkTk5604VyogLEkYShsNeooTVyPj2U3WSSrHLtuqcj53n6OwZbNxsrusZHW_bcvk4/s1600/Terdakwa+Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUsc-uRRReu2PlYr_0S_XZlptt4rVs-iJm_RAM_zxxkGwakhYiVZlXQ_nkwK_cu7RHxa6tfWSg6dMkTk5604VyogLEkYShsNeooTVyPj2U3WSSrHLtuqcj53n6OwZbNxsrusZHW_bcvk4/s640/Terdakwa+Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
 #Terdakwa Ya’quban Ananda Gudban Dituntut Pidana Penjara selama 7 tahun Penjara dan pencabutan hak Politik selama 5 Tahun#  
 
beritakorupsi.co - Rabu, 28 Nopember 2018, Dalam sidang kasus perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terkait pembahasan Perunahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membeberkan kesalah terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dalam surat tuntutan yang dibacakan diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Fatra M. Zen dkk dari Jakarta. Tidak hanya itu, JPU KPK juga “menjawab teka-teki”, mantan calon Wali Kota Malang ini terkait penerimaan uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014. Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU KPK diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Fatra M. Zen dkk dari Jakarta. Pada sidang yang berlangsung, JPU KPK juga membacakan surat tuntutannya terhadap 17 (tujuh belas) terdakwa lainnya yang dibagi dalam 3 berkas perkara, masing-masing terdiri dari 6 (enam) terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara), serta Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara. Persidanganpun digelar dalam III session. Dihadapan Majelis Hakim, dalam surat tuntutan JPU KPK membeberkan sedikitnya 10 (sepuluh) kesalahan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban diantaranya, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU yang dalam percakapan tersebut membahas Pokir dan percepatan pembahasan Perubahan APBD. Percakapan terdakwa dengan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dengan sebutan “synk”  oleh Cipto, termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai oleh terdakwa. Serta permintaan duit untuk ongkos terdakwa ke Luar Negeri  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2ftqa6spxSItGbtWGe-aghWxNhRxh_60sP0y0cScZBn3a8J1H4F2lSXEROL8zuxPQaGyGiHBChmZiT8f-kFRqlk1POn2TAysigaWtWc7ahl0UiOgBf9VidNBVy3XQDh_PwNJoOEXhG0w/s1600/IMG20180912195222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1200" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2ftqa6spxSItGbtWGe-aghWxNhRxh_60sP0y0cScZBn3a8J1H4F2lSXEROL8zuxPQaGyGiHBChmZiT8f-kFRqlk1POn2TAysigaWtWc7ahl0UiOgBf9VidNBVy3XQDh_PwNJoOEXhG0w/s640/IMG20180912195222.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
 Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono disalah satu tempat di Kota malang. Selain itu, JPU KPK juga menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit Puji Astuti yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota yang semula oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Dewan. Sedangkan keterangan Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD. Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : “Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBQSianxa-ho0UQaI40rkEIhUk6d2ZhhLNgrack0xkXS3vS_d5MVwbOWLotRam4cIP7kmxXrgUoTPR_SiIJP6k5MO-pgw_AA-DZbQaobp7cCV9UM70qMoDEqFXBtmt1GkNtV7JA6wTXEA/s1600/IMG20180926104313.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBQSianxa-ho0UQaI40rkEIhUk6d2ZhhLNgrack0xkXS3vS_d5MVwbOWLotRam4cIP7kmxXrgUoTPR_SiIJP6k5MO-pgw_AA-DZbQaobp7cCV9UM70qMoDEqFXBtmt1GkNtV7JA6wTXEA/s640/IMG20180926104313.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 5 tahun penjara mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono saat menjadi saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
 
Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah : 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000  3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000  4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000  6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000  7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000  14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000  18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015 JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni : 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntutn para terdakwa dengan pidana penjara antara 4 hingga 7 tahun. Selain itu, para terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politik para terdakwa setelah selesai menjalani pidana pokok. “Menuntut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rahayu Sugiarti berupa pidana penjara selama 5 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Rahayu Sugiarti untuk membayar uang pengganti sebesar Rp112.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Ya’quban Ananda Gudban selama 7 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Ya’quban Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Hery Subiantono selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Heri Pudji Utami selama 4 tahun  denda Rp200 juta denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp12.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 bulan,; terdakwa Abdul Rahman selama 4 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 Bulan,; terdakwa Sukarno selama  4 tahun dan 6 bulan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebear Rp55 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 3 Bulan 3 Bulan,” kata JPU KPK Burhanudi. Dalam sidang berikutnya, session ke II dan ke III dengan terdakwa sebanyak 12 orang (perkara terpisah masing-masing 6 terdakwa) JPU KPK juga menuntut dengan pida penjara yang berbeda. diantaranya terdakwa Sulik Lestyowati selama 7 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta atau 4 bulan penjara,; terdakwa Abd. Hakim selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp55 juta atau penjara selama 3 Bulan,; terdakwa Imam Fauzi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan (tidak ada uang pengganti),; terdakwa Syaiful Rusdi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 Bulan dan terdakwa Tri Yudianti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta atau penjara selama 2 Bulan. Terdakwa berikutnya terdakwa Sprapto selama  5 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp22.5 juta atau penjara selama 2 Bulan,; terdakwa Sahrawi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  membayar uang pengganti Rp48.5 juta atau penjara sejara 2 bulan,; terdakwa Mohan Katelu selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp77 juta atau penjara 3 Bulan,; terdakwa Slamet selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp100 juta atau penjara selama 4 Bulan,; terdakwa H.M.Zainuddin AS selama 5 tahun, denda Rp200 subsidair 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp130 juta atau penjara 4 bulan,; Wiwik Hendri Astuti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 bulan. Selain tutuntan pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti, para terdakwa sebanyak 18 orang ini juga dituntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. “Hukuman tambahan bagi para terdakwa yaitu pencabupatan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto di akhir surat tuntutannya. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cokorda, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. “Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” perintah Ketua Majelis Hakim. Beberapa menit sesuai persidangan, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban tak banyak bicara seperti pada sidang sebelumnya. Sementara JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa sesuai bukti dan fakta dalam persidangan. “Sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana para terdakwa tidak jujur dan tidak mengakui, pada hal bukti sudah jelas,” ucap JPU KPK Burhanudin maupun Arif Suhermanto. Terkait dalam surat tuntutan yang menyebutkan adanya Sprindik baru atas nama Ribut Triono,  JPU KPK mengatakan masih dalam penyidikan. “Ditunggu aja masih dalam penyidikan,” ujar JPU KPK ini. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Beberkan Kesalahan Terdakwa Ya’quban Ananda Gudban Dalam Surat Tuntutan

#Terdakwa Ya’quban Ananda Gudban Dituntut Pidana Penjara selama 7 tahun Penjara dan pencabutan hak Politik selama 5 Tahun# beritakorup...

18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

13.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8G9mjJyaXzw63Z_JPP4bP-dc7pKZRMfekXizhfSb-EeQ0Ki3R-kLSqPuVs8eSTdWGHefpYS6qxxDR0I7oCxhAJUaggbeOfW7u3JFQKX6dk-0VqNgLQgRSTLZtimtOBWqCmzdbraDNCRA/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8G9mjJyaXzw63Z_JPP4bP-dc7pKZRMfekXizhfSb-EeQ0Ki3R-kLSqPuVs8eSTdWGHefpYS6qxxDR0I7oCxhAJUaggbeOfW7u3JFQKX6dk-0VqNgLQgRSTLZtimtOBWqCmzdbraDNCRA/s400/IMG_20180815_172042.jpg" width="302" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Rahayu dkk</td></tr>
</tbody></table>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiloM5aNFE8B7fLPamJp1bBnQuK2D9Ru_5UeWohlCXU1PQKZBxWYNCG0JlEMaTJUGefEbI1X_NJO8QxuHr-KT56ABtuwRUOLH_t-L8zJZCn-LhtXiZvq0Rhsz1sERvcRO-57KVJEBEYNU4/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a> 
beritakorupsi.co - Rabu, 28 Nopember 2018, JPU KPK Menuntut pidana penjara 4 (empat) hingga 7 (tujuh) tahun terhadap 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 - 2019 karena menerima uang “Pokir” atau suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. 
 
Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. 
 
Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara, masing-masing terdiri dari 6 (enam) terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara), serta Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara. Persidanganpun digelar dalam III session. 
 
Dalam persidangan session pertama, JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno. Kemudian sidang berikutnya dengan terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani dan sidang terakhir dengan terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdN7Atvm8kFmFTGo_2RvOhn1S6X-fY98nYuLiDrSIwO8L8G1E3JI9jv9Erx8BpAgRDLfJFOBpcQ7XflV9U6SUJ-_fZ3ZTNcgk2vvfxxSn7WMPF7NC9oFmlEikOvw9sDySBLvO4SSksvg/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdN7Atvm8kFmFTGo_2RvOhn1S6X-fY98nYuLiDrSIwO8L8G1E3JI9jv9Erx8BpAgRDLfJFOBpcQ7XflV9U6SUJ-_fZ3ZTNcgk2vvfxxSn7WMPF7NC9oFmlEikOvw9sDySBLvO4SSksvg/s400/IMG_20180815_175832.jpg" width="303" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sulik dkk</td></tr>
</tbody></table>
 
Ke- 18 politikus Kota Malang ini diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menjelaskan tentang Pasal yang disangkakan terhadap para terdakwa, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua sedangkan masing-masing anggota Rp12.5 juta atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 0 persen dari total anggrana Pokir Rp9 miliyar, dan uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Ketua dan untuk setiap anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Selain itu, dalam surat tuntutan JPU KPK sebanyak 1138 lembar kertas HVS yang dibacakan secara bergantian juga disebutkan, bahwa para politikus dan dewan yang terhormat di Kota Malang ini dianggap melanggar Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk unsur Ketua dan Rp100 juta bagi setiap anggota, yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menjelakan, bahwa beberapa terdakwa tidak mengakui menerima uang yang bukan haknya, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, maupun tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. 
 
Khususnya bagi terdakwa Ya’quban Ananda Gudban, JPU KPK membeberkan 10 (sepuluh) bukti, terkait penerimaan duit Pokir dan duit sampah, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU, Sekda Kota Malang Cipto Wiyono termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai terdakwa. 
 
Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya 
pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono. Selain itu, JPU KPK juga 
menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit 
Puji Astuti, Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya 
menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan
 Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi 
dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlEQXtRKO906hkU4sIkXJH9PZYlERxy-9vBZN8OQAFY9nIYNbAVn-z5AnVPLEqaWB7GZnh90YohXoHNqNPz19AeOIfTbhwlhAEdqu37aABT2tiotOXskWHKAiOoaJurQLMXeXYItRuIU/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlEQXtRKO906hkU4sIkXJH9PZYlERxy-9vBZN8OQAFY9nIYNbAVn-z5AnVPLEqaWB7GZnh90YohXoHNqNPz19AeOIfTbhwlhAEdqu37aABT2tiotOXskWHKAiOoaJurQLMXeXYItRuIU/s640/IMG_20180815_174718.jpg" width="483" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Suprapto dkk</td></tr>
</tbody></table>
 
 Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. 
 
Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
“Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK 
 
Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcndooB_Yg4FNY0rbsEQPO4L9JP0yD8zKwBjJRlniLbcQTk1999OOYsgEOzA8km8JMOpzshVAx5t9flaMApT0y4s7ToMjt_wgM9jI_zCYvnZoEI-wCxlEpMFtHsRk4DGnSk7CCFwtH20M/s1600/IMG20181128171138.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcndooB_Yg4FNY0rbsEQPO4L9JP0yD8zKwBjJRlniLbcQTk1999OOYsgEOzA8km8JMOpzshVAx5t9flaMApT0y4s7ToMjt_wgM9jI_zCYvnZoEI-wCxlEpMFtHsRk4DGnSk7CCFwtH20M/s640/IMG20181128171138.jpg" width="640" /></a></div>
“Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. 
 
“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. 
 
“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK 
 
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrHbKdzyyU6ytom6_iik8nmXFpFlN4fwK_FlohfRESvvMc4ojNNXpvmu_GAb26Mhs8RxrjxUmaqPVS3_2k11X7zvTSXDHWaYd13qYzvmiCKbNHTvnWAvYqtntmsv9RoSgkWdl8wG-plmk/s1600/IMG20181128171252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrHbKdzyyU6ytom6_iik8nmXFpFlN4fwK_FlohfRESvvMc4ojNNXpvmu_GAb26Mhs8RxrjxUmaqPVS3_2k11X7zvTSXDHWaYd13qYzvmiCKbNHTvnWAvYqtntmsv9RoSgkWdl8wG-plmk/s640/IMG20181128171252.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban,</td></tr>
</tbody></table>
“Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah : 
1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  
2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 
3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 
7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 
10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 
11. Salamet sebesar Rp15.000,; 
12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 
14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 
15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 
16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 
17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 
18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
 
“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvN5vBOTRgtDORyu9ju5qhzAqp8RGZinbSVj225Lq6Fq2W-9EJUko93F0vn9aIdhkB_R9j-HUdIGa3ks2bnLZXFAvNx3qQZqL-zgl_GsrAtavTVQB6QLf03dsqLg5wtxHSZH2UCXH3Bbk/s1600/IMG20181128210152.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvN5vBOTRgtDORyu9ju5qhzAqp8RGZinbSVj225Lq6Fq2W-9EJUko93F0vn9aIdhkB_R9j-HUdIGa3ks2bnLZXFAvNx3qQZqL-zgl_GsrAtavTVQB6QLf03dsqLg5wtxHSZH2UCXH3Bbk/s640/IMG20181128210152.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 
1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 
2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 
 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 
 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 
 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 
 7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 
10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 
11. Salamet sebesar Rp10.000.000 
12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 
 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 
15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 
16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 
17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 
 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 
 
Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015 
 
JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni : 
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 
2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 
3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 
7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 
10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 
11. Salamat sebesar Rp125.000.000 
12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 
14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 
15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 
16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 
17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 
18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, 
 
“Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK 
 
Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
“Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntutn para terdakwa dengan pidana penjara antara 4 hingga 7 tahun. Selain itu, para terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politik para terdakwa setelah selesai menjalani pidana pokok. 
 
“Menuntut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rahayu Sugiarti berupa pidana penjara selama 5 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Rahayu Sugiarti untuk membayar uang pengganti sebesar Rp112.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Ya’quban Ananda Gudban selama 7 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Ya’quban Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Hery Subiantono selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Heri Pudji Utami selama 4 tahun  denda Rp200 juta denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp12.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 bulan,; terdakwa Abdul Rahman selama 4 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 Bulan,; terdakwa Sukarno selama  4 tahun dan 6 bulan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebear Rp55 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 3 Bulan 3 Bulan,” kata JPU KPK Burhanudi. 
 
Dalam sidang berikutnya, session ke II dan ke III dengan terdakwa sebanyak 12 orang (perkara terpisah masing-masing 6 terdakwa) JPU KPK juga menuntut dengan pida penjara yang berbeda. diantaranya terdakwa Sulik Lestyowati selama 7 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta atau 4 bulan penjara,; terdakwa Abd. Hakim selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp55 juta atau penjara selama 3 Bulan,; terdakwa Imam Fauzi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan (tidak ada uang pengganti),; terdakwa Syaiful Rusdi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 Bulan dan terdakwa Tri Yudianti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta atau penjara selama 2 Bulan. 
 
Terdakwa berikutnya terdakwa Sprapto selama  5 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp22.5 juta atau penjara selama 2 Bulan,; terdakwa Sahrawi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  membayar uang pengganti Rp48.5 juta atau penjara sejara 2 bulan,; terdakwa Mohan Katelu selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp77 juta atau penjara 3 Bulan,; terdakwa Slamet selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp100 juta atau penjara selama 4 Bulan,; terdakwa H.M.Zainuddin AS selama 5 tahun, denda Rp200 subsidair 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp130 juta atau penjara 4 bulan,; Wiwik Hendri Astuti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 bulan. 
 
Selain tutuntan pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti, para terdakwa sebanyak 18 orang ini juga dituntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. 
 
“Hukuman tambahan bagi para terdakwa yaitu pencabupatan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto di akhir surat tuntutannya. 
 
Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cokorda, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. 
 
“Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” perintah Ketua Majelis Hakim. 
 
Beberapa menit sesuai persidangan, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban tak banyak bicara seperti pada sidang sebelumnya. 
 
Sementara JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa sesuai bukti dan fakta dalam persidangan. 
 
“Sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana para terdakwa tidak jujur dan tidak mengakui, pada hal bukti sudah jelas,” ucap JPU KPK Burhanudin maupun Arif Suhermanto. 
 
Terkait dalam surat tuntutan yang menyebutkan adanya Sprindik baru atas nama Ribut Triono,  JPU KPK mengatakan masih dalam penyidikan. 
 
“Ditunggu aja masih dalam penyidikan,” ujar JPU KPK ini. (Rd1)

News Tipikor 18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

Terdakwa Rahayu dkk berita korupsi .co - Rabu, 28 Nopember 2018, JPU KPK Menuntut pidana penjara 4 (empat) hingga 7 (tujuh) tahun te...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Dana Bansos Rp38 M, Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Diadili

Dr. Eko Sugiono Mengakui Telah Memberikan Uang Rp100 juta Ke Bupati Tulungagung

JPU KPK Beberkan Kesalahan Terdakwa Ya’quban Ananda Gudban Dalam Surat Tuntutan

18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI