Wali Kota Mojokerto Vonis 3.6 Penjara, Dalam Kasus Suap DPRD

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sApekNG76YBlWJG9BFc-xP6HXkK0g5uJKmZi3PNY4nU-jRYAc28RCLt8HKTXXHYWSuWeVNieyO4ARzKlzrzKgpHtylo-K5vjbUFbkUlI8sOQ08nbNBEYkBEsviWIFFgDiQ3HaUWvD3Y/s1600/Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sApekNG76YBlWJG9BFc-xP6HXkK0g5uJKmZi3PNY4nU-jRYAc28RCLt8HKTXXHYWSuWeVNieyO4ARzKlzrzKgpHtylo-K5vjbUFbkUlI8sOQ08nbNBEYkBEsviWIFFgDiQ3HaUWvD3Y/s640/Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mas'ud Yunus saat kelaur dari raung sidang </b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” yang juga disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim, akan dilaporkan ke Pimpinan KPK#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 4 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Surat putusan atas nama terdakwa Mas’ud Yunus yang didampingi Penasehat Hukumnya Mhfud,  dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Dede Suryaman dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) H. Tamzi, serta dihadiri Tim JPU KPK Iskandar Marwanto dan kawan-kawan.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Mas’ud Yunus adalah pejabat kedua sebagai terdakwa Kasus Korupsi suap yang duduk dikurus “empuk”, sedangkan pejabat pertama adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam kasus Koruspsi suap sebesar Rp250 juta yang Tertangkap Tangan KPK pada tahun lalu.<br /><br />Terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili bukan karena Korupsi anggaran APBD Kota Mojokerto maupun karena menerima fee proyek dari pengusaha kontraktor, melainkan lanjutan dari kasus suap Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Purnomo selaku Ketua DPRD, dan 2 Wakil Ketua DPRD (Umar Faruq dan Abdullah Fanani) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiek Febriyanto pada Juni  2017.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruh a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, untuk menghindarkan Pimpinan Daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYY5EeWuS9kR208mLcqaGoqxe6ytSPCdY68htGKgK2Vj7fUVkZ7E5BzVoRHat9_vLZuN_gUzi2Gh6HBJvWnuKsd4FBwrtlak5oohA0bKjnVOEtpXVZ59kiemUOHKglSO-TLc0ueBtKTc/s1600/terdakwa+Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYY5EeWuS9kR208mLcqaGoqxe6ytSPCdY68htGKgK2Vj7fUVkZ7E5BzVoRHat9_vLZuN_gUzi2Gh6HBJvWnuKsd4FBwrtlak5oohA0bKjnVOEtpXVZ59kiemUOHKglSO-TLc0ueBtKTc/s640/terdakwa+Mas%2527ud+Yunus.jpg.png" width="640" /></a></div> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen fee, dan pemberian tambahan penghasilan bagi DPRD beruap uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018, untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. <br /><br />Dan uang “haram” itu juga dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjumlah 22 orang yang terdiri ari 8 Partai Politik pengusung, diantaranya; 1. PDIP (5 orang) : Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (2 orang) : Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (3 orang) : Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari,<br /><br />Seperti yang terungkap dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU KPK maupun surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 113/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY, Kamis, tanggal 4 Oktober 2018. Namun hingga hari ini, tak satu pun yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Begitu juga dengan Komisi B DPRD Jatim, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Kepala Dinas Pemprov. Jatim. Di mana dalam persidangan sebelumnya maupun dalam Jilid II, JPU KPK menyebutkan bahwa uang suap itu dibagikan oleh Ketua dan wakil Ketua Komis B terhadap anggota Komisi B lainnya.<br /><br />Anehnya, hingga hari ini, KPK belum juga menetapkan satu pun dari 22 anggota DPRD Kota Mojokerto maupun Komisi B DPRD Jatim. Berbeda pasaat KPK menangani kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, yang bukan karena tangkap tangan melainkan penyidikan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pada saat menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Vonis terhadap Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang, KPK telah menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang bersama Wali Kota Malang Moch. Anton sebagai tersangka. Dan beberapa Minggu kemudian, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka. Hingga 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tesangka.<br /><br />Adakah diskriminasi penanganan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus suap DPRD Kota Mojkerto dan Komisi B DPRD Jatim dengan DPRD Kota Malang, mengingat Moch. Anton selaku Wali Kota (petahana) dan Nanda (anggota DPRD) yang saat itu mencalonkan sebagai Wali Kota Malang pada pelihan Wali Kota Malang yang ditetapkan menjadi tersangka sebelum pemulihan Wali Kota dalam Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 ? <br /><br />Melihat dari 3 (tiga) kasus Korupsi suap di DPRD Kota Mojokerto, Komisi B DPRD Jatim dengan DPRD Kota Malang, tak salah memang bila masyarakat Kota Malang Khususnya para simpatisan kedua kandidat Wali Kota Malang itu mencurigai adanya unsur politik yang dilakukan oleh KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan dengan terdakwa Mas’ud Yunus, Majelis Hakim menyatakan  bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto terbukti melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen fee, dan pemberian tambahan penghasilan bagi DPRD beruap uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018, untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxekQnN9bvsaHn5Ysl8ImDSD0lMGS0YdXoq5AQwwADcwFeHBpwZMb5ZEzUnZHyYNPvp1sLoQJEc_d2nsesZfB9KufouoxoOo51LaAb_2-y33ka5qNBbuLVUZn3Y2ewQbOikRz2Xb0Y0cE/s1600/Purnomo%252C+Abdullah+Fanani+dan+Umar+Farug.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxekQnN9bvsaHn5Ysl8ImDSD0lMGS0YdXoq5AQwwADcwFeHBpwZMb5ZEzUnZHyYNPvp1sLoQJEc_d2nsesZfB9KufouoxoOo51LaAb_2-y33ka5qNBbuLVUZn3Y2ewQbOikRz2Xb0Y0cE/s1600/Purnomo%252C+Abdullah+Fanani+dan+Umar+Farug.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terpidana Purnomo, Umar Farud dan Abdullah Fanani</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Majelis Hakim mnyatakan, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemebenaran atas perbuatan  terdakwa baik karena alasan Undang-Undangundang ataupun hal-hal di luar undang-undang. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang menghapus perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Namun Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa sendiri yang pada intinya mengakui kesalahan dan permintaan maaf bagi masyarakat Kota Mojokerto serta memohon keringanan hukuman. Dan Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa kabur dan tidak jelas serta tidak cermat.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017<br /><br />Perbuatan itu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX6yTq9BshzmTxAB0a70kSTxXk-LbM65dxJvKZKdsVphbtmmckaBEJ6bKegSQG9Vae-DS7BiKIJTQIwqwKx2Tlgw7ByJoIO5t5NzuoyRzmfrWnDlXL6bipd8Fg1-4Ca6wSR6pPd0dSDwA/s1600/Para+anggota+DPRD+Kota+Mojokerto+saat+menjadi+saksi.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX6yTq9BshzmTxAB0a70kSTxXk-LbM65dxJvKZKdsVphbtmmckaBEJ6bKegSQG9Vae-DS7BiKIJTQIwqwKx2Tlgw7ByJoIO5t5NzuoyRzmfrWnDlXL6bipd8Fg1-4Ca6wSR6pPd0dSDwA/s1600/Para+anggota+DPRD+Kota+Mojokerto+saat+menjadi+saksi.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Para anggota DPRD Kota Mojokerto saat menjadi saksi</b></td></tr> </tbody></table> Bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milyiar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 milyiar.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTfa_Gbyiddw6cjgFzKlCdeUhQgpdA8b2-WbeRVeedY3VPeaR_NUSW1pbdr0YDzRqDf2qcLhqFf3EHU6SHCUhjvNTeUytzXXKDhW8HMzWrXmWQ739TByoeevRYjVvaIMhJVIXjt0qYyNM/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTfa_Gbyiddw6cjgFzKlCdeUhQgpdA8b2-WbeRVeedY3VPeaR_NUSW1pbdr0YDzRqDf2qcLhqFf3EHU6SHCUhjvNTeUytzXXKDhW8HMzWrXmWQ739TByoeevRYjVvaIMhJVIXjt0qYyNM/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div> Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />“Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata Majelis Hakim dalam putusannya.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata Majelis Hakim  mengungkapkan<br /><br />“Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” lanjut Majelis Hakim kemudian.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPcXR31nqhPu1WsEnT2Ngxct1wOF5UCoSvYOyomwxJdxkBgHn9NzBeXCZ7bTJhMCArv64j1VsjEK60f-4WpLP-t3fRvEpOlDUBB9dbCPIMLRvg_YTOnbl-LTd_f5VCkzEIOGrnhVfrefk/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="562" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPcXR31nqhPu1WsEnT2Ngxct1wOF5UCoSvYOyomwxJdxkBgHn9NzBeXCZ7bTJhMCArv64j1VsjEK60f-4WpLP-t3fRvEpOlDUBB9dbCPIMLRvg_YTOnbl-LTd_f5VCkzEIOGrnhVfrefk/s400/IMG20171107112815.jpg" width="292" /></a></div> Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />“Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ucap Majelis Hakim <br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />“Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Majelis Hakim <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus terbukti secara sah dan meyainkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Drs.H. Mas’ud Yunus terbukti besalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama; Menhkum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan. Menjatuhkam pula hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setetalh terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede di akhir putusannya.<br /><br />Terkait putusan Majelis Haikim, JPU KPK maupun Penasehat Hukum terdakwa sama-samasama pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU KPK terkait putusan Majelis Hakim yang mengatakan, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 menerima uang “haram”. Manenggapi hal itu, JPU KPK Iskandar Marwanto tak menapiknya. <br /><br />JPU KPK Iskandar menambahkan, bahwa delik dalam dakwaan JPU KPK masuk dalam pertimbangkan Majelis Hakim, dan akan melaporkannya ke Pimpinan KPK. Namun Iskandar mengakui, berlanjutnya atau tidak kasus ini tergantung dari keputusan lembaga.<br /><br />“Ia, semua anggota DPRD menerima, semua delik dakwaan masuk dalam putusan Majelis Hakim masuk, dan akan kita laporkan ke Pimpinan. Pak, begini putusan Majelis Hakim, delik dakwaan masuk dalam putusan Majelis. Tetapi apakah berlanjut atau tidak itu putusan lembaga,” kata JU KPK Iskandar.<br /><br />Saat ditanya terkait nama Sekda yang juga disebutkan dalam putusan Majelis Hakim dalam pemeberian uang, JPU KPK Iskandar mengatakan, harus diuji lebih lanjut, apakah ada unsur pidanya.<br /><br />“Memang disebutkan, tetapi harus diuji lebih lanjut,” ujar JPU KPK Iskandar.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK Iskandar menjelaskan terkait barang bukti (BB) yang diperintahkan Majelis Hakim terhadap Irfan alias Ipang adalah berupa Hand Phon atau kendaraan.<br /><br />“O, itu. Bisa Hand Phon mungkin kendaraan,” pungkasnya. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto Vonis 3.6 Penjara, Dalam Kasus Suap DPRD

Terdakwa Mas'ud Yunus saat kelaur dari raung sidang #JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” yang juga dise...

»

Ketua DPRD Kab. Jember Dituntut 3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp90 juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6OmfLPK8Ewf6TyioYwS2pxgHZ_gvLNhnGALQRWpm3Z34bnU844EsSIW33D04JaAmh_XEPshpDohFpDi1K6o_RcsWrLIw-7RWC7urtchjimdVwdkdVjOSchPm71EeNckGBzmCHHPp9pSk/s1600/IMG20181002143922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6OmfLPK8Ewf6TyioYwS2pxgHZ_gvLNhnGALQRWpm3Z34bnU844EsSIW33D04JaAmh_XEPshpDohFpDi1K6o_RcsWrLIw-7RWC7urtchjimdVwdkdVjOSchPm71EeNckGBzmCHHPp9pSk/s640/IMG20181002143922.jpg" width="640" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b> #Dana Bansos sebesar Rp38 M yang pencairannya tidak sesuai prosedur dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dan saat ini masih “Aman dan Nyaman”#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Setelah sempat tertunda dua kali, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, terhadap terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember, dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp90 juta yang termasuk bagian dari Rp1.045.000.000 (satu milliar empat puluh lima juta rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018, pada Selasa, 2 Oktober 2018.<br /><br />Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 -2019, terseret dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bansos sebesar Rp38 milliar yang berasal dari anggaran APBD Kabupeten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pencariannya tidak sesuai dengan prosedur termasuk peruntukannya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya terungkap dari keterangan mantan Sekda Kabupaten Jember Sugiarto yang mengatakan, bahwa pencaran dana Bansos TA 2015 sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur. Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan bahwa permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun untuk pimpinan DPRD berawal pada saat berlabsungnya rapat gabungan antara tim Anggaran Pemda dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Dan Sugiarto mengatakan, tidak kuasa untuk menolak permintaan itu.<br /><br /> "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember, ada permintaan dana hibah dan bansos sebesar Rp38 miliar, baik untuk anggota maupun pimpinan yang disampaikan pimpinan Dewan. Pencairannya tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto (Selasa, 17 Juli 2018). <br /> <br /> Dua minggu kemudian, Kejati Jatim langsung menetapkan Sugiarto dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menjadi terangka. Keterlibatan Kepala BPKAD Kabupaten Jember ini dalah, karena data dokumen penerima dana Bansos diserahkan “ketangannya” oleh Sekwan, dimana data dukimen tersebut diperoleh dari DPRD. Kemudian oleh BPKAD diserahkan ke Dinas terkait sesuai dengan data dalam dokumen yang sudah disiapkan oleh masing-masing anggota DPRD, diantaranya adalah Dinas Perternakan yang tidak melakukan verifikasi.<br /><br />Anehnya, duit Bansos sebanyak Rp38 milliar itu ternyata dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kab. Jember dengan jumlah yang berbeda, tergantung jebatan. Ketua dan 3 Wakil Ketua mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp1 M, sedangkan anggota menerima masing-masing Rp750 juta. Hal itu diakui juga oleh 3 Wakil Ketua DPRD Kabupeten Jember yakni Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) saat dihadirkan menjadi saksi.<br /><br />“Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi saat itu (Selasa, 7 Agustus 2018).<br /><br />Alasan para politikus di Kabupaten Jember menerima duit Bansos itu, untuk dibagikan ke Konstituennya di Dapil masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya justru bermasalah, karena sejak awal pencairannya pun sudah tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. <br /><br />Akibatnya, hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini yang diadili, sementara 49 anggota DPRD lainnya yang disebutkan menerima duit Bansos hingga hari ini masih “AnNyam alias Aman dan Nyaman atau Amtos alias Aman Sentosa”, karena mungkin Kejaksaan tidak menemukan bukti, kecuali hanya ucapan saja, atau karena memang tak mudah bagi Kejaksaan untuk menyeret para politikus itu dalam kasus ini dengan lasan “tidak cukup bukti”. <br /><br />Andai saja KPK yang menanganinya, bisa jadi bernasib sama dengan DPRD Kota Malang, di mana KPK telah menetapkan sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2-14 - 2019 menjadi terasangka/terdakwa termasuk Ketua DPRD dan Wali Kota Malang, yang membuat kota Malang “bernasib Malang”.<br /><br />Selain itu, dana Bansos itupun mengalir juga kesalah seorang anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis yakni Solihin, berupa seekor Sapi sebagai “tutup mulut” pada tahun 2016. Sapi itu diterima Solihin dari Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa Thoif Zamroni. <br /><br />Selain ke LSM, dana Banos sebesar Rp300 juta dikabarkan mengali ke sekelompok wartawan di Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018).<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, data itu  diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanpa melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak.<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8-xKH4azp9TfwwC8Yl5v5c40l3hVv5HpS4wTflVnighVEFvEfaJGLDCK1H1TuvuBco8hkx2RKtKcHa4cNPyfFqePx9E6xFzlxOb81fbNgs_9nTQWxlu4MAWGjQkjaijkLz3OHAV37LZE/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8-xKH4azp9TfwwC8Yl5v5c40l3hVv5HpS4wTflVnighVEFvEfaJGLDCK1H1TuvuBco8hkx2RKtKcHa4cNPyfFqePx9E6xFzlxOb81fbNgs_9nTQWxlu4MAWGjQkjaijkLz3OHAV37LZE/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" /></a></td></tr> <tr align="center"><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiarto (sudah tersangka)</span></b></td></tr> </tbody></table> Sementara dalam persidangan kali ini (Selasa, 2 Oktober 2018), JPU Kejari Jember membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Thoif Zamroni, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Nuri.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Thoif Zamroni dijerat dengan pasal 3 (pasal 11) Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerigian negera sebesar Rp90 juta yang sudah dikembalikan oleh terdakwa untuk dirampas kepada negara, serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember), pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioScYQz_3rKBr9EbgroEN7PA12c4HD5oez97NlWkSvd1OckD9wgOCbFOtt0Qq8itNawhw4knUvRs7W2G-oHf7Y1Gna7B87E3Va8J3zytu099Ur6kB1KLdxRBjA44mVUSTbLX65TDqBnNw/s1600/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioScYQz_3rKBr9EbgroEN7PA12c4HD5oez97NlWkSvd1OckD9wgOCbFOtt0Qq8itNawhw4knUvRs7W2G-oHf7Y1Gna7B87E3Va8J3zytu099Ur6kB1KLdxRBjA44mVUSTbLX65TDqBnNw/s640/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Ita Puri Handayani, Kepala BPKAD (sudah tersanhka)</b></span></td></tr> </tbody></table> Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address). <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya.<br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNlhQ1SPyNk99dR_gGGgqxKkdfANX9_Yz7ZFwF4hoeF0-OBkw4km2PE8Xn0UlkKO0U1uwhgL6SUZVSoPwO5qh-TckIXEMo45hXPSxFfiV33YINKorr05j1RvggKZnFyFBWZSs0T5KQBkc/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNlhQ1SPyNk99dR_gGGgqxKkdfANX9_Yz7ZFwF4hoeF0-OBkw4km2PE8Xn0UlkKO0U1uwhgL6SUZVSoPwO5qh-TckIXEMo45hXPSxFfiV33YINKorr05j1RvggKZnFyFBWZSs0T5KQBkc/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" /></a></div> Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap, karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. (Rd1)

News Tipikor Ketua DPRD Kab. Jember Dituntut 3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp90 juta

 #Dana Bansos sebesar Rp38 M yang pencairannya tidak sesuai prosedur dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 -...

»

Korupsi DD dan ADD Rp489.507.225, Kades Sumberingin Kulon Kab. Tulungagung Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj015rBetegLNWkumpdkjpI_eeQkf5PCVa6N1rjefBTuY3F9Cf98W4u6p-3r39inyYaSbyZ07EGYvUnqJZWhPZsSkAw339aAjoEFxZzbS11HmAwSXe3S3o_JtcjusxaYWGegTpTP5CGl0I/s1600/IMG20181002103829.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj015rBetegLNWkumpdkjpI_eeQkf5PCVa6N1rjefBTuY3F9Cf98W4u6p-3r39inyYaSbyZ07EGYvUnqJZWhPZsSkAw339aAjoEFxZzbS11HmAwSXe3S3o_JtcjusxaYWGegTpTP5CGl0I/s640/IMG20181002103829.jpg" width="360" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi sorotan publik, setelah Bupati Tukungagung Syahri Mulyo Tertangkap Tangan (TT) KPK karena diketahui menerima suap dari pengusaha kontraktor pada tanggal 2 Juni 2018, namun pada Pilkada Kabupaten Tulungagung yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, Syahri Mulyo terpilih untuk memimpin masyarakatnya 5 tahun kedepan hingga 2023. Namun oleh Pemerintah Pusat, Syahri Mulyo langsung dinonaktifkan beberapa menit setelah diantik pada tanggal 25 September 2018 karena berstatus tersangka dan berada dalam tahanan KPK.<br /><br />Sebelumnya, dunia pendidikan di Tulungagung juga dilanda kasus korupsi penarikan biaya pendidikan ilegal atau yang dikenal dengan pungutan liar dari setiap siswa baru di SMPN 2. Polres Tulungagung mengamankan 2 guru dari sekolah berplat merah itu, dan keduanya sudah hukum pidana penjara yang tergolong ringan karena hanya 1 tahun. Yang terungkap dipersidangan saat itu, ternyata tidak hanya pungutan liar, melainkan penerimaan siswa/i yang melebihi kuota yang ditentutakan oleh Dinas Pendidikan. "Dan kasus pungutan liar ini pun sepertinya tak ada habisnya ibarat perobahasa, mati satu tumbuh seribu"<br /><br />Konyolnya, terjadinya kelebihan kuota penerimaan siswa justru karena ada siswa/i titipan dari Kepala Dinas Pendidikan, Oknum Jaksa dan Polisi. Namun dalam kasus "melubernya" siswa dan punguntan liar di sekolah milik pemerintah ini, Polis dan Jaksa hanya menyeret 2 guru saja ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Tak heran memang, keakraban JPU dnegan suami terdakwa setiap kali selesai sidang menjadi pertanyaan.<br /><br />Berbeda dengan kasus Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK. Andai saja lembaga antirasuah.itu yang melakukan tangkap tangan, bisa jadi cerintanya lain.<br /><br />sementara Syahri Mulyo selaku pejabat tertinggi yang berstatus tersangka saat ini belum disidangkan, namun salah satu pejabat terendah di Kabupaten Tulungagung itu yakni Kepala Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Suprato sudah mendahuluinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena diduga melakuakn Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Suprato yang didampingi Penasehat Hukumnya Budi Nugroho, diseret JPU Hartarti dari Kejari Tulungagung ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti, dalam kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp489.507.225.<br /><br />Suprapto ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Tulungagung pada Juli 2018, karena ditemukan adanya dugaan dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp489.507.225 berdasarkan penghitungan Tim Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Perwakilan Provinsi Jatim tanggal 14 Mei 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Tulungagung ini mengatakan, bahwa Mekanisme Desa untuk mendapatkan Dana Desa Tahun 2015, yaitu Desa menyusun Rencana Jangka Menengah Desa (RJMDesa) dan Rencana Kena Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2015 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, prosedur dari pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, adalah setelah kwitansi pencairan bermaterai ditandatangani oleh terdakwa (Kepala Desa) dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, selanjutnya dari  DPMD mentransfer uang ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim Ngunut. <br /><br />“Untuk penarikan di Bank Jatim, Kepala Desa beserta Bendahara membawa rekomendasi (rekom) dari kecamatan Ngunut untuk pendapatkan dan menulis Jumlah uang di slip penarikan di Bank sesuai dengan yang dibutuhkan Desa. Bahwa rekening di Bank Jatim Ngunut atas nama rekening Bendahara Desa, dengan Nomor rekening 0472071769, dan untuk buku Rekening ada pada bendahara Desa yaitu Winjar Rokhmin,” ucap JPU Hartarti<br /><br />JPU Hartarti mengatakan, bahwa besarnya DD yang diterima oleh Desa Sumbenngin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp264.257.177 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan ADD adalah sejumlah Rp.419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga totalnya seluruhnya adalah Rp683.657.177 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tquh rupiah). <br /><br />“Sedangkan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan lima ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp398.700.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp994.885.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),” ungkap  JPU <br /><br />Setelah melakukan pengambilan uang dari Bank, Bendahara Sesa, Marsono (tahun 2015) dan Winjar Rokhmin (tahun 2016) sesampai di Balai Desa, terdakwa meminta uang kepada bendahara, dan sebagian uang pencairan tersebut dibawa bendahara, seharusnya pencairan DD TA 2015 sebesar Rp264 257.177 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai perencanaan. Tetapi faktanya, uang yang masuk ke dalam rekening sebesar Rp264.644.071 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah), sehingga ada selisih sejumlah Rp386.894 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6GdI5ZOJBSKGckElxT8y1qLX044f7HkLagqk7Txw8eIw8dAmRINpEsqZjpEE0koREaO1H6Y-Z-zCQnBTK1xDhzB4dzYiU743Qx7WHD9wS6WvHAplX9YwZ2KnWolq5e83R6CTBbXYIyM/s1600/IMG20181002103308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6GdI5ZOJBSKGckElxT8y1qLX044f7HkLagqk7Txw8eIw8dAmRINpEsqZjpEE0koREaO1H6Y-Z-zCQnBTK1xDhzB4dzYiU743Qx7WHD9wS6WvHAplX9YwZ2KnWolq5e83R6CTBbXYIyM/s640/IMG20181002103308.jpg" width="640" /></a></div> “Dan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dalam pencairan dana ada 3 tahap. yaitu tahap I 40 persen,  tahap II 40 persen dan tahap Ill 20 persen, dan yang mengetahui adalah Kepala Desa bersama  Bendahara.  Sedangkan ADD Anggaran 2015 sebesar Rp419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Anggaran 2016 sebesar Rp398.700.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan turun sebanyak 4 tahap yaitu Tahap I 25 persen, tahap II 30 persen, tahap III 35 persen dan tahap IV 10 persen,” ungkap JPU lagi.<br /><br />JPU Hartarti mnejelaskan, bahwa dasar dari pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) DD dan ADD TA 2015 dan 2016 adalah musyawarah Desa sesuai usulan yang diprioritaskan, dan tidak boleh keluar dari RJMD (Rencana Jangka Menengah Desa) dan RKPD (Rencana Kena Pemerintah Desa), namun di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung TA 2015 dan 2016 tidak pernah ada musyawarah Desa. Dan untuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) DPA DD dan ADD disusun sendiri oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa terdapat selisih uang DD dan ADD tahun 2015 sebesar Rp213.982.625 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dibawa terdakwa untuk dipergunakan rekreasi ke Pasir Putih (Trenggalek) sebesar Rp3.975.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tali asih Bendahara Rp25 juta, kegiatan memancing Rp1.750.000 (satu Juta tuiuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan totalnya sejumlah Rp30.725.000 (tiga puluh Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sisa uang sebesar  Rp183.257.625 (seratus delapan puluh tiga Juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dibawa oleh terdakwa. <br /><br />“Bahwa selisih uang DD dan ADD tahun 2016 sebesar Rp275.524.600 (dua ratus tuluh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibawa terdakwa untuk digunakan sebagai santunan orang jompo sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), honor tim kecamatan Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Triyono sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembelian batik Rp3.862.500 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), ongkos penurunan kayu Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah),  ongkos transport beli kayu Rp3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah), pot bunga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan bakar ikan Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total seluruhnya berjumlah Rp34.812.500 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk talangan pelunasan PBB tahun 2016 sebesar Rp55 juta,” kata JPU memberkan.<br /><br />Jadi total sisa uang DD dan ADD tahun 2015 yang dibawa oleh terdakwa 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp368.969.725 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut didapat dari : Rp489.507.225  - Rp30.725.000 -  Rp34.812.500 - Rp55 juta.<br /><br />Sehingga kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut ; <br />Untuk Kegiatan DD Tahun 2015; a. Pelatihan Tim Musrenbang dan penyusunan APBDes,; b. Pelatihan Pembuatan Genteng,; c. Pelatihan kelompok perikanan,; d. Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa),; e. Pelatihan Pertanian.<br /><br />Untuk Kegiatan ADD tahun 2015; a. Pengadaan Seragam Olahraga,; b. Operasional Kegiatan KPM,; c. Pembentukan BUMDES. Untuk Kegiatan DD tahun 2016, Pembinaan Peningkatan Kapasnas KPM. Untuk Kegiatan ADD tahun 2016; a. Honor PTPKD,; b. Operasional LPM. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis). Juknis tersebut adalah ;  Peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pelaksanaan dan penanggungjawaban keuangan DD tahun anggaran 2015 yaitu : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,; 4. Peraturan Bupatt Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata cara pembagian dan penetapan nncuan dana desa setiap desa tahun anggaran 2015,; 5. Juknis petaksanaan DD tahun anggaran 2015 Untuk ADD : <br /><br />1. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2015; 2. <br />Juknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2015 Tahun anggaran 2016,  yaitu untuk DD ; 1. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,; 3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Priontas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,; 4. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa tahun anggaran 2016,; 5. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggatan 2016,; 6. Juknis pelaksanaan DD tahun anggaran 2016 Untuk ADD : <br /><br />1. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016; 2. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016,; 3. Peraturan Bupatl Nomor 39 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016,; 4. Juknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2016.<br /><br />JPU mengatakan, sehingga keuangan Desa sebagian dikuasai oleh terdakwa. Kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kegiatan ada yang tidak dataksanakan, SPJ belum selesai dibuat karena tidak ada bukti pendukung, kegiatan dulaksanakan diluar RAB DPA Sumberdana, DPA Kegiatan dan Laporan Realisasi. Sehingga untuk Pengelolaan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp82.048.677 demgan realisasi sejumlah Rp51.277.000. Sehingga terdapat selisish sebesar Rp30.771.677<br /><br />Seharusnya pencairan DD TA 2015 sebesar Rp264.257.177 (dua ratus enam puluh empat Juta dua ratus lima puluh tuiuh ribu seratus luluh puluh tuiuh rupiah) sesuai perencanaan, tetapi faktanya uang yang masuk ke dalam rekening Rp264.644.071 (dua ratus enam puluh empat juta enam latus empat puluh empat ribu tuiuh puluh satu rupiah). Sehingga ada selism Rp386.894 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)., dan Anggaran 2016 sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 2018, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp489.507.225(empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Selisih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dana yang secara riil dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Dana Desa tahun anggaran 2015; Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (12 kegiatan) sebesar Rp246.257.177. Bukti riil pertanggungjawaban (12 kegiatan) sebesar Rp89.200.000, terdapat selisih kurang pertanggungjawaban dana sebesar Rp174.977.177. <br /><br />Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015;  Berdasarkan iaporan penanqgungjawaban (25 kegiatan) sebesar Rp419.400.000. Bukti riil penanggungjawaban (25 kegiatan) sejumlah Rp334.409.936, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp84.990.064. <br /><br />Dana desa tahun anggaran 2016; 1. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (6 kegiatan) sebesar  Rp280.299.000. Bukti riil pertanggungjawaban (6 kegiatan) sejumlah Rp104.342.000 sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp175.887.000,; 2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (1 kegiatan) senilai Rp315.956.000. Berdasarkan perhitungan ahli PU (1 kegiatan) sebesar Rp194.096.500, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp121.859.500.<br /><br />Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016; 1. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (11 kegiatan) sebesar Rp235.661. Bukti riil penanggungjawaban (11 kegiatan) Rp200.086.500, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp35.574.500,; 2. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (1 kegiatan) Rp163.039.000. Berdasarkan perhitungan ahli PU (1 kegiatan) Rp163.167.400, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana senilai Rp128.400.<br /><br />Jumlah kekurangan dalam pertanggungjawaban dana adalah sebesar Rp593.159.841 + Pajak yang disetorkan ke Kas Negara tahun 2015 sejumlah Rp. 46.371.510 + Pajak yang disetorkan ke Kas Negara tahun 2016 senilai Rp57.668.000 sehingga totalnya sebesar Rp489.120.331. Realisasi pencairan DD tahun 2015 adalah kelebihan sebesar Rp386.849. Sehingga totalnya sebesar Rp489.507.225 sebagai kerugian keuangan negara. <br /><br />Bahwa Uang DD dan ADD dibawa oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 29 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 24 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<br /><br />Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 121 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <br /><br />Bahwa Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, Lampiran Bab I' Huruf C angka 8 Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 bahwa tim Pengelola Kegiatan yang selaniutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Bahwa kegiatan sebagian tidak dilaksanakan, SPJ belum selesai dibuat karena tidak ada bukti pendukung. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa Kepala Seksi selaku petaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. <br /><br />Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pencairan dapat dilakukan setelah pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungiawab belanja dan lampiran bukti transaksi kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dan kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, serta bendahara melakukan pembayaran.<br /><br />Bahwa Laporan Realisasi Dana Desa yang disampaikan sebagai pengajuan penyaluran Dana Desa ke RKDesa, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas yaitu, membawa uang DD dan ADD yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan tidak sesuai peruntukannya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatar (TPK), kegiatan sebagian tidak dilaksanakan, SPJ belum selesai dibuat, laporan Realisasi Dana Desa yang disampaikan sebagai pengajuan penyalurah Dana Desa ke RKDesa, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga negara dirugikan sebesa Rp489.507.225 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tuiuh ribu dua ratu: dua puluh Ilma rupiah). <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal (pasal 3 atau pasal 9) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU Harimurti diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Budi Nugroho selaku PH terdakwa Suprato tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan, namun Budi mengajukan penangguhan penahanan dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan Kota atau tahanan Rumah dengan kesediaannya bersama istri serta kelaurga terdakwa sebagai jaminan.<br /><br />“Kami tidak akan mengajukan keberatan. Namun ijinkan kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa maupun atas diri terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan,” kata Budi.<br /><br />Atas permohonan terdakwa dengan melalui Penasehat Hukumnya, Ketua Majelis Hakim tidak langsung menanggapinya, melainkan hanya mengatakan menerima permohanan dari Penasehat Hukum terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Korupsi DD dan ADD Rp489.507.225, Kades Sumberingin Kulon Kab. Tulungagung Diadili

berita korupsi .co - Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi sorotan publik, setelah Bupati Tukungagung Syahri Mulyo T...

»

Mantan Kadis Pekebunan Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qF_dsWVnWfWhxg2O5COwY8Y9cMaRhkvDhMKJ4jYUnXVN5q4HGVBQYHHpcqKEn7WQUXhtKh_wCa0TJe9ZWqAeO38hDwEknvNa6wQFH1-FQta_Qc2A1e3NxaVPQPAOy7J0WKhNsJxDMU4/s1600/IMG20181001103649.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qF_dsWVnWfWhxg2O5COwY8Y9cMaRhkvDhMKJ4jYUnXVN5q4HGVBQYHHpcqKEn7WQUXhtKh_wCa0TJe9ZWqAeO38hDwEknvNa6wQFH1-FQta_Qc2A1e3NxaVPQPAOy7J0WKhNsJxDMU4/s640/IMG20181001103649.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Samsul Arifin (tengah) saat digiring petugas keamanan Penagadilan Tipikor keluar dari ruang sidang </td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa seluruh anggota Komisi B DPRD Jatim Periode 2014 - 2019 menerima “uang suap”#</b></span></i></span><br /><span style="font-size: small;"><b> </b></span><br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti, menyeret M. Samsul Arifin mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad, dalam Jilid II kasus Korupsi suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim M. Samsul Arifin, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. <br /><br />Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung, Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap (Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung) yang dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemberi suap (Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat) dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Moch. Basuki divonis 7 tahun penjara, Moch. Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK terhadap keduanya masing-masing 9 tahun. Sedangkan Santoso dan R. Rahmat Agung masing-masing dipidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sementara Rohayati dan Anang Basuki Rahmat dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Untuk Bambang Hariyanto, dipidana penjara selama 1 dan 4 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 2 tahun.<br /><br />Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, ternyata yang memberikan uang suap kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada juga dari dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan pada tahun lalu adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. <br /><br />Dan dari 10 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan selama tahun 2017 Komisi B DPRD Jatim akan menerima uang suap yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. <br /><br />Sebahagian dari uang yang berasal dari 10 SKPD itu, sudah diterima Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim M.Basuki dan M. Ka’bil Mubarok. Uang haram itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh kedua politikus itu, melaikan dibagikan juga keseluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2109.<br /><br />Hal ini kembali lagi terungkap dari surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa M. Samsul Arifin. Kali ini KPK kembali “diuji” ketegasannya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Korupsi, seperti saat KPK menyeret 41 dari 45 anggota termasuk Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 bersama Wali Kota Malang untuk diadli yang juga karena kasus suap. Belum lagi kasus suap DPRD Kota Mojokerto, yang juga dikatakan dalam surat dakwaan JPU KPK, bahwa uang “haram” yang diterima Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto (sudah terpidana) dibagikan juga keseluruh anggota DPDR Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 sebanyak 22 orang. Namun hingga saat ini, KPK belum menetapkan satu pun sebagai tersangka. <br /><br />Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawabannya karena dikatakan JPU dalam dakwaannya, bahwa uang “haram” yang diterima M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dibagikan juga keseluruh anggota Komis B B DPRD Jatim periode 2-14 - 2019 ?<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwCu47fIGyis7SQ8mRAR-x-2x9xtb4E0kTkFbOOAb1xDVqUajy0M1JEgQN5gS_1UrsbpSUrkPkSK4sXf8xyJDYvKgsIBxjVgRFhxFBxuBtauwCXbkP82OizBESMcqHFORVK5Cq079zDzk/s1600/terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwCu47fIGyis7SQ8mRAR-x-2x9xtb4E0kTkFbOOAb1xDVqUajy0M1JEgQN5gS_1UrsbpSUrkPkSK4sXf8xyJDYvKgsIBxjVgRFhxFBxuBtauwCXbkP82OizBESMcqHFORVK5Cq079zDzk/s640/terdakwa.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdaka M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta.<br /><br />Pemberian uang itu oleh terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur  kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok yang masing-masing sebagai Pimpinan Komisi B (yang telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap) serta Anggota Komisi B lainnya selaku DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 - 2019, supaya tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, dfan tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jatim atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh - sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 350 ayat (3) Undang - Undang RI  Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan sebagai salah satu mitra kerja Komisi B DPRD Jatim  yang membawahi bidang perekonomian, setiap Triwulan mengikuti rapat evaluasi program kegiatan bersama Komisi B dan mitra kerjanya, yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam, guna mengevaluasi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBD TA 2017. <br /><br />Pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna, terdakwa M. Samsul Arifin dihubungi oleh Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah terdakwa M. Samsul Arifin datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sebesar  Rp350 juta. Terdakwa M. Samsul Arifin pada mulanya menyampaikan keberatannya, karena anggaran di Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar terdakwa M. Samsul Arifin tetap mengusahakan. Kemudian terdakwa M. Samsul Arifin yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017, akhirnya menyanggupi untuk memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan.<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret 2017, terdakwa M. Samsul Arifin melalui Samsuri merealisasikan pemberian uang triwulanan tahap pertama kepada Komisi B, dengan menyerahkan uang sebanyak dua kali yang totalnya berjumlah Rp40 juta kepada Moch. Ka’bil Mubarok melalui staf Komisi B yakni Rahman  Agung dan Santoso di Sekretariat Komisi B DPRD Jatim,” kata JPU KPK<br /><br />“Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna,  terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa M. Samsul Arifin untuk memenuhi uang komitmen fee Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” ungkap JPU KPK. <br /><br />JPU KPK mengatakan, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa M. Samsul Arifin melalui Samsuri menyerahkan uang triwulanan tahap kedua sebesar Rp100 juta kepada Komisi B yang diterima oleh Moch. Basuki melalui Rahman Agung, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017 tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBdcnv_DsZmb6QyJcw9QGBpqDW_1WowKL4DBbvXib_A6y77Vi7PB4VQz0wudD4qhbYYwckPaRCzjC9rqYhzqIADs4t854JVVwnRxKnHroqby8mBJli732ivwS1iGVxpSFUhCff3UKFIfw/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="641" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBdcnv_DsZmb6QyJcw9QGBpqDW_1WowKL4DBbvXib_A6y77Vi7PB4VQz0wudD4qhbYYwckPaRCzjC9rqYhzqIADs4t854JVVwnRxKnHroqby8mBJli732ivwS1iGVxpSFUhCff3UKFIfw/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div> Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok setelah menerima uang Triwulanan dari Dinas Perkebunan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya sebagai mitra kerja Komisi B, kemudian melakukan pencatatan dan menyerahkan uang tersebut kepada Atika Banowati untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh Anggota Komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa M. Samsul Arifin mengetahui, bahwa perbuatannya memberikan uang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta kepada Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 - 2019 dengan maksud, agar Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017, hal itu bertentangan dengan kewajiban Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 350 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur.<br /><br />“Perbuatan terdakwa M. Samsul Arifin tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK. terdakwa melalui PH-nya akan mengajukan keberatan atau Eksepsi pada sidang berikutnya sekaligus untuk menyerahkan surat permohonan sebagai JC (astice Collabolator). Itulah enaknya, walau sebagai terdakwa, masih punya “senjata pamungkas” untuk mendaptkan keringanan hukuman. Namun, apakah ada hal-hal baru yang akan dibongkar terdakwa dalam persidangan selanjtnya, atau hanya akan mendapatkan keringanan hukuman ????. (Rd1)

News Tipikor Mantan Kadis Pekebunan Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

Terdakwa M. Samsul Arifin (tengah) saat digiring petugas keamanan Penagadilan Tipikor keluar dari ruang sidang #Dalam surat dakwaan JPU ...

»

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s1600/IMG20181001095918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s640/IMG20181001095918.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akrab disapa Gina ini, membacakan surat tanggapannya terkait surat Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Mariam Fatimah atas surat dakwaan JPU KPK pada sidang minggu lalu.<br /> <br /> Dalam surat tanggapan atau Replik JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis I Wayan Sosisawan, menolak dengan tegas keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasa.<br /> <br /> JPU KPK Gina mengatakan, bahwa pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa, dan pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa atau karena lewat waktu.<br /> <br /> JPU KPK Gina juga menjelaskan, tidak relevan dan tidak mendasar apabila keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak jelasan suatu surat dakwaan dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan.<br /> <br /> Dengan demikian, jelas kiranya bahwa materi eksepsi sudah ke luar dari ruang lingkup pengajuan keberatan/eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketika Penasihat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa mengatakan bahwa terdakwa tidak menerima uang dan tidak ada rekaman pembicaraan. <br /> <br /> Penuntut Umum berpendapat terhadap penyataan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembelaan adalah sebuah kelucuan. <br /> <br /> Keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, pada pokoknya adalah sebagai berikut :<br /> <br /> A. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentang dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil atau alasan bahwa surat dakwaan disusun bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) KUHAP : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). <br /> <br /> Untuk mengetahui apakah surat dakwaan yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat materiil dan memuat gambaran utuh mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum akan menguji apakah surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi beberapa hal kriteria syarat materiil surat dakwaan tersebut diatas dengan menguraikan satu per satu sebagai berikut : 1) Tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut? Pelakunya adalah   terdakwa Mustofa kamal Pasa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.<br /> <br /> 3) Dimana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan di Kabuatena Mojokerto <br /> terkait pemberian Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo.<br /> <br /> 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan? Tindak Pidana tersebut dilakukan pada Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 6, 12) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 17).<br /> <br /> 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara; 1. menerima uang sebesar sebesar Rp500 juta pada tanggal 16 Juni 2015 di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi<br /> <br /> 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut adalah terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s1600/IMG20181001095917.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s640/IMG20181001095917.jpg" width="640" /></a></div> Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan (vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993), Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /> <br /> Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 14 September 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 21 September 2018 harus dinyatakan ditolak. <br /> <br /> “Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada tanggal 14 September 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;  3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,” ucap JPU KPK Gina. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan mengatakan, akan melanjutkan persidangan pada pekan mentang dengan agenda putusan sela.<br /> <br /> “Sidang akan kita lanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda putusan sela,” ucap Hakim I Wayan. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akr...

»

Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s1600/Terdakwa+Ardi.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s640/Terdakwa+Ardi.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen KPK namun gagal, kini meringkuk di Penjara#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan dikabarkan sebagai calon kuat dari 4 pejabat Pemprov. Jatim lainnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK, namun dua posisi jabatan strategis itu harus “lenyap ditelan pengapnya udara penjara”, karena Moch. Ardi Prasetiayawan terjerat dalam kasus Korupsi suap Jilid II terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. <br /><br />Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung, Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap (Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung) yang dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemberi suap (Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat) dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Moch. Basuki divonis 7 tahun penjara, Moch. Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK terhadap keduanya masing-masing 9 tahun. Sedangkan Santoso dan R. Rahmat Agung masing-masing dipidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sementara Rohayati dan Anang Basuki Rahmat dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Untuk Bambang Hariyanto, dipidana penjara selama 1 dan 4 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 2 tahun.<br /><br />Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, yang memberikan uang suap kepada Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang saat ini sudah terpidana, ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada juga dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan serta dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin.<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan Jilid I pada tahun lalu adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. <br /><br />Hari ini, Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih menyeret Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad, dalam Julid II kasus Korupsi suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ir, Djoko Supriyono., SH dkk.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat menjelaskan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No.1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada penyelenggara negara yaitu Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 sekaligus selaku Pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019, dengan maksud supaya Pegawai tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Jawa Timur (Jatim)  Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e, Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, dan Pasa 350 ayat (3) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang dilakukan dengan cara-cara sebagal berikut: </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s1600/IMG20181001101425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s640/IMG20181001101425.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan diangkat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur (Pemprop. Jatim) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.<br /><br />Sehubungan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 188/I/KPTS-Pimp/050/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 188/16/KPTS-Pimp/060/2014, merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tlmur. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, pengawasan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Pelaksanaan APBD pada Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerjanya adalah dalam bentuk rapat dengar pendapat (hearing), dan kunjungan kerja lapangan. Pengawasan tersebut akan dilakukan setiap empat bulan sekali dan dibuat Laporan Komisi yang berisi rangkuman dari hasil hearing dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B yang disampaikan pada saat Paripurna, dimana hasil dari laporan komisi ini dapat memberikan dampak terhadap alokasi anggaran dinas pada tahun berlkutnya. <br /><br />“Pada sekira bulan Januari - Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur,” ucap JPU KPK. <br /><br />“Atas permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” ungkap JPU KPK kemudian<br /><br />Menindaklanjuti kesepakatan itu, pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2017 (Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 04 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang komitmen triwulan kedua.<br /><br />“Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata JPU KPK</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="641" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">JPU KPK mengungkapkan, “Pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. Basuki”.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, Lani meminta Fathor Rachman selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim<br /><br />Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung.<br /><br />“Pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya,” ungkap JPU lagi.<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengungkapkan, “bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono”.<br /><br />Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi ; “Anggota DPRD Propinsi dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur, yang berbunyi ; “Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dilarang menerima Gratifikasi”, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, yang berbunyi ; “Anggota dan Pimpinan dilarang: (c) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, (d) Menenerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD, (e) Menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan”.<br /><br />“Perbuatan Moch. Ardi Prasetiayawan  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK. terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun terdakwa menyampaikan surat permohonan sebagai JC (astice Collabolator). Itulah enaknya, walau sebagai terdakwa, masih punya “senjata pamungkas” untuk mendaptkan keringanan hukuman. Namun, apakah ada hal-hal baru yang akan dibongkar terdakwa dalam persidangan selanjtnya, atau hanya akan mendapatkan keringanan hukuman ????. (Rd1)</span>

News Tipikor Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan #Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen K...

»