Korupsi DD dan ADD Rp489.507.225, Kades Sumberingin Kulon Kab. Tulungagung Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj015rBetegLNWkumpdkjpI_eeQkf5PCVa6N1rjefBTuY3F9Cf98W4u6p-3r39inyYaSbyZ07EGYvUnqJZWhPZsSkAw339aAjoEFxZzbS11HmAwSXe3S3o_JtcjusxaYWGegTpTP5CGl0I/s1600/IMG20181002103829.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj015rBetegLNWkumpdkjpI_eeQkf5PCVa6N1rjefBTuY3F9Cf98W4u6p-3r39inyYaSbyZ07EGYvUnqJZWhPZsSkAw339aAjoEFxZzbS11HmAwSXe3S3o_JtcjusxaYWGegTpTP5CGl0I/s640/IMG20181002103829.jpg" width="360" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi sorotan publik, setelah Bupati Tukungagung Syahri Mulyo Tertangkap Tangan (TT) KPK karena diketahui menerima suap dari pengusaha kontraktor pada tanggal 2 Juni 2018, namun pada Pilkada Kabupaten Tulungagung yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, Syahri Mulyo terpilih untuk memimpin masyarakatnya 5 tahun kedepan hingga 2023. Namun oleh Pemerintah Pusat, Syahri Mulyo langsung dinonaktifkan beberapa menit setelah diantik pada tanggal 25 September 2018 karena berstatus tersangka dan berada dalam tahanan KPK.<br /><br />Sebelumnya, dunia pendidikan di Tulungagung juga dilanda kasus korupsi penarikan biaya pendidikan ilegal atau yang dikenal dengan pungutan liar dari setiap siswa baru di SMPN 2. Polres Tulungagung mengamankan 2 guru dari sekolah berplat merah itu, dan keduanya sudah hukum pidana penjara yang tergolong ringan karena hanya 1 tahun. Yang terungkap dipersidangan saat itu, ternyata tidak hanya pungutan liar, melainkan penerimaan siswa/i yang melebihi kuota yang ditentutakan oleh Dinas Pendidikan. "Dan kasus pungutan liar ini pun sepertinya tak ada habisnya ibarat perobahasa, mati satu tumbuh seribu"<br /><br />Konyolnya, terjadinya kelebihan kuota penerimaan siswa justru karena ada siswa/i titipan dari Kepala Dinas Pendidikan, Oknum Jaksa dan Polisi. Namun dalam kasus "melubernya" siswa dan punguntan liar di sekolah milik pemerintah ini, Polis dan Jaksa hanya menyeret 2 guru saja ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Tak heran memang, keakraban JPU dnegan suami terdakwa setiap kali selesai sidang menjadi pertanyaan.<br /><br />Berbeda dengan kasus Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK. Andai saja lembaga antirasuah.itu yang melakukan tangkap tangan, bisa jadi cerintanya lain.<br /><br />sementara Syahri Mulyo selaku pejabat tertinggi yang berstatus tersangka saat ini belum disidangkan, namun salah satu pejabat terendah di Kabupaten Tulungagung itu yakni Kepala Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Suprato sudah mendahuluinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena diduga melakuakn Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Suprato yang didampingi Penasehat Hukumnya Budi Nugroho, diseret JPU Hartarti dari Kejari Tulungagung ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti, dalam kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp489.507.225.<br /><br />Suprapto ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Tulungagung pada Juli 2018, karena ditemukan adanya dugaan dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp489.507.225 berdasarkan penghitungan Tim Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Perwakilan Provinsi Jatim tanggal 14 Mei 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Tulungagung ini mengatakan, bahwa Mekanisme Desa untuk mendapatkan Dana Desa Tahun 2015, yaitu Desa menyusun Rencana Jangka Menengah Desa (RJMDesa) dan Rencana Kena Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2015 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, prosedur dari pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, adalah setelah kwitansi pencairan bermaterai ditandatangani oleh terdakwa (Kepala Desa) dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, selanjutnya dari  DPMD mentransfer uang ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim Ngunut. <br /><br />“Untuk penarikan di Bank Jatim, Kepala Desa beserta Bendahara membawa rekomendasi (rekom) dari kecamatan Ngunut untuk pendapatkan dan menulis Jumlah uang di slip penarikan di Bank sesuai dengan yang dibutuhkan Desa. Bahwa rekening di Bank Jatim Ngunut atas nama rekening Bendahara Desa, dengan Nomor rekening 0472071769, dan untuk buku Rekening ada pada bendahara Desa yaitu Winjar Rokhmin,” ucap JPU Hartarti<br /><br />JPU Hartarti mengatakan, bahwa besarnya DD yang diterima oleh Desa Sumbenngin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp264.257.177 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan ADD adalah sejumlah Rp.419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga totalnya seluruhnya adalah Rp683.657.177 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tquh rupiah). <br /><br />“Sedangkan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan lima ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp398.700.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp994.885.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),” ungkap  JPU <br /><br />Setelah melakukan pengambilan uang dari Bank, Bendahara Sesa, Marsono (tahun 2015) dan Winjar Rokhmin (tahun 2016) sesampai di Balai Desa, terdakwa meminta uang kepada bendahara, dan sebagian uang pencairan tersebut dibawa bendahara, seharusnya pencairan DD TA 2015 sebesar Rp264 257.177 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai perencanaan. Tetapi faktanya, uang yang masuk ke dalam rekening sebesar Rp264.644.071 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah), sehingga ada selisih sejumlah Rp386.894 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6GdI5ZOJBSKGckElxT8y1qLX044f7HkLagqk7Txw8eIw8dAmRINpEsqZjpEE0koREaO1H6Y-Z-zCQnBTK1xDhzB4dzYiU743Qx7WHD9wS6WvHAplX9YwZ2KnWolq5e83R6CTBbXYIyM/s1600/IMG20181002103308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6GdI5ZOJBSKGckElxT8y1qLX044f7HkLagqk7Txw8eIw8dAmRINpEsqZjpEE0koREaO1H6Y-Z-zCQnBTK1xDhzB4dzYiU743Qx7WHD9wS6WvHAplX9YwZ2KnWolq5e83R6CTBbXYIyM/s640/IMG20181002103308.jpg" width="640" /></a></div> “Dan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dalam pencairan dana ada 3 tahap. yaitu tahap I 40 persen,  tahap II 40 persen dan tahap Ill 20 persen, dan yang mengetahui adalah Kepala Desa bersama  Bendahara.  Sedangkan ADD Anggaran 2015 sebesar Rp419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Anggaran 2016 sebesar Rp398.700.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan turun sebanyak 4 tahap yaitu Tahap I 25 persen, tahap II 30 persen, tahap III 35 persen dan tahap IV 10 persen,” ungkap JPU lagi.<br /><br />JPU Hartarti mnejelaskan, bahwa dasar dari pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) DD dan ADD TA 2015 dan 2016 adalah musyawarah Desa sesuai usulan yang diprioritaskan, dan tidak boleh keluar dari RJMD (Rencana Jangka Menengah Desa) dan RKPD (Rencana Kena Pemerintah Desa), namun di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung TA 2015 dan 2016 tidak pernah ada musyawarah Desa. Dan untuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) DPA DD dan ADD disusun sendiri oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa terdapat selisih uang DD dan ADD tahun 2015 sebesar Rp213.982.625 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dibawa terdakwa untuk dipergunakan rekreasi ke Pasir Putih (Trenggalek) sebesar Rp3.975.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tali asih Bendahara Rp25 juta, kegiatan memancing Rp1.750.000 (satu Juta tuiuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan totalnya sejumlah Rp30.725.000 (tiga puluh Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sisa uang sebesar  Rp183.257.625 (seratus delapan puluh tiga Juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dibawa oleh terdakwa. <br /><br />“Bahwa selisih uang DD dan ADD tahun 2016 sebesar Rp275.524.600 (dua ratus tuluh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibawa terdakwa untuk digunakan sebagai santunan orang jompo sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), honor tim kecamatan Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Triyono sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembelian batik Rp3.862.500 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), ongkos penurunan kayu Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah),  ongkos transport beli kayu Rp3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah), pot bunga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan bakar ikan Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total seluruhnya berjumlah Rp34.812.500 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk talangan pelunasan PBB tahun 2016 sebesar Rp55 juta,” kata JPU memberkan.<br /><br />Jadi total sisa uang DD dan ADD tahun 2015 yang dibawa oleh terdakwa 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp368.969.725 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut didapat dari : Rp489.507.225  - Rp30.725.000 -  Rp34.812.500 - Rp55 juta.<br /><br />Sehingga kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut ; <br />Untuk Kegiatan DD Tahun 2015; a. Pelatihan Tim Musrenbang dan penyusunan APBDes,; b. Pelatihan Pembuatan Genteng,; c. Pelatihan kelompok perikanan,; d. Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa),; e. Pelatihan Pertanian.<br /><br />Untuk Kegiatan ADD tahun 2015; a. Pengadaan Seragam Olahraga,; b. Operasional Kegiatan KPM,; c. Pembentukan BUMDES. Untuk Kegiatan DD tahun 2016, Pembinaan Peningkatan Kapasnas KPM. Untuk Kegiatan ADD tahun 2016; a. Honor PTPKD,; b. Operasional LPM. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis). Juknis tersebut adalah ;  Peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pelaksanaan dan penanggungjawaban keuangan DD tahun anggaran 2015 yaitu : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,; 4. Peraturan Bupatt Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata cara pembagian dan penetapan nncuan dana desa setiap desa tahun anggaran 2015,; 5. Juknis petaksanaan DD tahun anggaran 2015 Untuk ADD : <br /><br />1. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2015; 2. <br />Juknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2015 Tahun anggaran 2016,  yaitu untuk DD ; 1. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,; 3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Priontas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,; 4. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa tahun anggaran 2016,; 5. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggatan 2016,; 6. Juknis pelaksanaan DD tahun anggaran 2016 Untuk ADD : <br /><br />1. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016; 2. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016,; 3. Peraturan Bupatl Nomor 39 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum ADD tahun anggaran 2016,; 4. Juknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2016.<br /><br />JPU mengatakan, sehingga keuangan Desa sebagian dikuasai oleh terdakwa. Kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kegiatan ada yang tidak dataksanakan, SPJ belum selesai dibuat karena tidak ada bukti pendukung, kegiatan dulaksanakan diluar RAB DPA Sumberdana, DPA Kegiatan dan Laporan Realisasi. Sehingga untuk Pengelolaan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp82.048.677 demgan realisasi sejumlah Rp51.277.000. Sehingga terdapat selisish sebesar Rp30.771.677<br /><br />Seharusnya pencairan DD TA 2015 sebesar Rp264.257.177 (dua ratus enam puluh empat Juta dua ratus lima puluh tuiuh ribu seratus luluh puluh tuiuh rupiah) sesuai perencanaan, tetapi faktanya uang yang masuk ke dalam rekening Rp264.644.071 (dua ratus enam puluh empat juta enam latus empat puluh empat ribu tuiuh puluh satu rupiah). Sehingga ada selism Rp386.894 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)., dan Anggaran 2016 sebesar Rp596.185.000 (lima ratus sembilan puluh enam Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 2018, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp489.507.225(empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Selisih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dana yang secara riil dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Dana Desa tahun anggaran 2015; Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (12 kegiatan) sebesar Rp246.257.177. Bukti riil pertanggungjawaban (12 kegiatan) sebesar Rp89.200.000, terdapat selisih kurang pertanggungjawaban dana sebesar Rp174.977.177. <br /><br />Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015;  Berdasarkan iaporan penanqgungjawaban (25 kegiatan) sebesar Rp419.400.000. Bukti riil penanggungjawaban (25 kegiatan) sejumlah Rp334.409.936, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp84.990.064. <br /><br />Dana desa tahun anggaran 2016; 1. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (6 kegiatan) sebesar  Rp280.299.000. Bukti riil pertanggungjawaban (6 kegiatan) sejumlah Rp104.342.000 sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp175.887.000,; 2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (1 kegiatan) senilai Rp315.956.000. Berdasarkan perhitungan ahli PU (1 kegiatan) sebesar Rp194.096.500, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp121.859.500.<br /><br />Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016; 1. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (11 kegiatan) sebesar Rp235.661. Bukti riil penanggungjawaban (11 kegiatan) Rp200.086.500, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana sejumlah Rp35.574.500,; 2. Berdasarkan laporan penanggungjawaban (1 kegiatan) Rp163.039.000. Berdasarkan perhitungan ahli PU (1 kegiatan) Rp163.167.400, sehingga terdapat Selisih kurang penanggungjawaban dana senilai Rp128.400.<br /><br />Jumlah kekurangan dalam pertanggungjawaban dana adalah sebesar Rp593.159.841 + Pajak yang disetorkan ke Kas Negara tahun 2015 sejumlah Rp. 46.371.510 + Pajak yang disetorkan ke Kas Negara tahun 2016 senilai Rp57.668.000 sehingga totalnya sebesar Rp489.120.331. Realisasi pencairan DD tahun 2015 adalah kelebihan sebesar Rp386.849. Sehingga totalnya sebesar Rp489.507.225 sebagai kerugian keuangan negara. <br /><br />Bahwa Uang DD dan ADD dibawa oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 29 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 24 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<br /><br />Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 121 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <br /><br />Bahwa Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, Lampiran Bab I' Huruf C angka 8 Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 bahwa tim Pengelola Kegiatan yang selaniutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Bahwa kegiatan sebagian tidak dilaksanakan, SPJ belum selesai dibuat karena tidak ada bukti pendukung. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa Kepala Seksi selaku petaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. <br /><br />Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pencairan dapat dilakukan setelah pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungiawab belanja dan lampiran bukti transaksi kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, dan kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, serta bendahara melakukan pembayaran.<br /><br />Bahwa Laporan Realisasi Dana Desa yang disampaikan sebagai pengajuan penyaluran Dana Desa ke RKDesa, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas yaitu, membawa uang DD dan ADD yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan tidak sesuai peruntukannya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatar (TPK), kegiatan sebagian tidak dilaksanakan, SPJ belum selesai dibuat, laporan Realisasi Dana Desa yang disampaikan sebagai pengajuan penyalurah Dana Desa ke RKDesa, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga negara dirugikan sebesa Rp489.507.225 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tuiuh ribu dua ratu: dua puluh Ilma rupiah). <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal (pasal 3 atau pasal 9) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU Harimurti diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Budi Nugroho selaku PH terdakwa Suprato tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan, namun Budi mengajukan penangguhan penahanan dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan Kota atau tahanan Rumah dengan kesediaannya bersama istri serta kelaurga terdakwa sebagai jaminan.<br /><br />“Kami tidak akan mengajukan keberatan. Namun ijinkan kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa maupun atas diri terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan,” kata Budi.<br /><br />Atas permohonan terdakwa dengan melalui Penasehat Hukumnya, Ketua Majelis Hakim tidak langsung menanggapinya, melainkan hanya mengatakan menerima permohanan dari Penasehat Hukum terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Korupsi DD dan ADD Rp489.507.225, Kades Sumberingin Kulon Kab. Tulungagung Diadili

berita korupsi .co - Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi sorotan publik, setelah Bupati Tukungagung Syahri Mulyo T...

»

Mantan Kadis Pekebunan Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qF_dsWVnWfWhxg2O5COwY8Y9cMaRhkvDhMKJ4jYUnXVN5q4HGVBQYHHpcqKEn7WQUXhtKh_wCa0TJe9ZWqAeO38hDwEknvNa6wQFH1-FQta_Qc2A1e3NxaVPQPAOy7J0WKhNsJxDMU4/s1600/IMG20181001103649.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8qF_dsWVnWfWhxg2O5COwY8Y9cMaRhkvDhMKJ4jYUnXVN5q4HGVBQYHHpcqKEn7WQUXhtKh_wCa0TJe9ZWqAeO38hDwEknvNa6wQFH1-FQta_Qc2A1e3NxaVPQPAOy7J0WKhNsJxDMU4/s640/IMG20181001103649.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Samsul Arifin (tengah) saat digiring petugas keamanan Penagadilan Tipikor keluar dari ruang sidang </td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa seluruh anggota Komisi B DPRD Jatim Periode 2014 - 2019 menerima “uang suap”#</b></span></i></span><br /><span style="font-size: small;"><b> </b></span><br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti, menyeret M. Samsul Arifin mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad, dalam Jilid II kasus Korupsi suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim M. Samsul Arifin, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. <br /><br />Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung, Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap (Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung) yang dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemberi suap (Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat) dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Moch. Basuki divonis 7 tahun penjara, Moch. Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK terhadap keduanya masing-masing 9 tahun. Sedangkan Santoso dan R. Rahmat Agung masing-masing dipidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sementara Rohayati dan Anang Basuki Rahmat dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Untuk Bambang Hariyanto, dipidana penjara selama 1 dan 4 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 2 tahun.<br /><br />Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, ternyata yang memberikan uang suap kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada juga dari dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan pada tahun lalu adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. <br /><br />Dan dari 10 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan selama tahun 2017 Komisi B DPRD Jatim akan menerima uang suap yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. <br /><br />Sebahagian dari uang yang berasal dari 10 SKPD itu, sudah diterima Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim M.Basuki dan M. Ka’bil Mubarok. Uang haram itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh kedua politikus itu, melaikan dibagikan juga keseluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2109.<br /><br />Hal ini kembali lagi terungkap dari surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa M. Samsul Arifin. Kali ini KPK kembali “diuji” ketegasannya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Korupsi, seperti saat KPK menyeret 41 dari 45 anggota termasuk Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 bersama Wali Kota Malang untuk diadli yang juga karena kasus suap. Belum lagi kasus suap DPRD Kota Mojokerto, yang juga dikatakan dalam surat dakwaan JPU KPK, bahwa uang “haram” yang diterima Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto (sudah terpidana) dibagikan juga keseluruh anggota DPDR Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 sebanyak 22 orang. Namun hingga saat ini, KPK belum menetapkan satu pun sebagai tersangka. <br /><br />Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawabannya karena dikatakan JPU dalam dakwaannya, bahwa uang “haram” yang diterima M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dibagikan juga keseluruh anggota Komis B B DPRD Jatim periode 2-14 - 2019 ?<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwCu47fIGyis7SQ8mRAR-x-2x9xtb4E0kTkFbOOAb1xDVqUajy0M1JEgQN5gS_1UrsbpSUrkPkSK4sXf8xyJDYvKgsIBxjVgRFhxFBxuBtauwCXbkP82OizBESMcqHFORVK5Cq079zDzk/s1600/terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwCu47fIGyis7SQ8mRAR-x-2x9xtb4E0kTkFbOOAb1xDVqUajy0M1JEgQN5gS_1UrsbpSUrkPkSK4sXf8xyJDYvKgsIBxjVgRFhxFBxuBtauwCXbkP82OizBESMcqHFORVK5Cq079zDzk/s640/terdakwa.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdaka M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta.<br /><br />Pemberian uang itu oleh terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur  kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok yang masing-masing sebagai Pimpinan Komisi B (yang telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap) serta Anggota Komisi B lainnya selaku DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 - 2019, supaya tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, dfan tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jatim atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh - sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 350 ayat (3) Undang - Undang RI  Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan sebagai salah satu mitra kerja Komisi B DPRD Jatim  yang membawahi bidang perekonomian, setiap Triwulan mengikuti rapat evaluasi program kegiatan bersama Komisi B dan mitra kerjanya, yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam, guna mengevaluasi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBD TA 2017. <br /><br />Pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna, terdakwa M. Samsul Arifin dihubungi oleh Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah terdakwa M. Samsul Arifin datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sebesar  Rp350 juta. Terdakwa M. Samsul Arifin pada mulanya menyampaikan keberatannya, karena anggaran di Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar terdakwa M. Samsul Arifin tetap mengusahakan. Kemudian terdakwa M. Samsul Arifin yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017, akhirnya menyanggupi untuk memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan.<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret 2017, terdakwa M. Samsul Arifin melalui Samsuri merealisasikan pemberian uang triwulanan tahap pertama kepada Komisi B, dengan menyerahkan uang sebanyak dua kali yang totalnya berjumlah Rp40 juta kepada Moch. Ka’bil Mubarok melalui staf Komisi B yakni Rahman  Agung dan Santoso di Sekretariat Komisi B DPRD Jatim,” kata JPU KPK<br /><br />“Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna,  terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa M. Samsul Arifin untuk memenuhi uang komitmen fee Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” ungkap JPU KPK. <br /><br />JPU KPK mengatakan, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa M. Samsul Arifin melalui Samsuri menyerahkan uang triwulanan tahap kedua sebesar Rp100 juta kepada Komisi B yang diterima oleh Moch. Basuki melalui Rahman Agung, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017 tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBdcnv_DsZmb6QyJcw9QGBpqDW_1WowKL4DBbvXib_A6y77Vi7PB4VQz0wudD4qhbYYwckPaRCzjC9rqYhzqIADs4t854JVVwnRxKnHroqby8mBJli732ivwS1iGVxpSFUhCff3UKFIfw/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="641" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBdcnv_DsZmb6QyJcw9QGBpqDW_1WowKL4DBbvXib_A6y77Vi7PB4VQz0wudD4qhbYYwckPaRCzjC9rqYhzqIADs4t854JVVwnRxKnHroqby8mBJli732ivwS1iGVxpSFUhCff3UKFIfw/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div> Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok setelah menerima uang Triwulanan dari Dinas Perkebunan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya sebagai mitra kerja Komisi B, kemudian melakukan pencatatan dan menyerahkan uang tersebut kepada Atika Banowati untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh Anggota Komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa M. Samsul Arifin mengetahui, bahwa perbuatannya memberikan uang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta kepada Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 - 2019 dengan maksud, agar Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017, hal itu bertentangan dengan kewajiban Moch. Basui dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 350 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur.<br /><br />“Perbuatan terdakwa M. Samsul Arifin tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK. terdakwa melalui PH-nya akan mengajukan keberatan atau Eksepsi pada sidang berikutnya sekaligus untuk menyerahkan surat permohonan sebagai JC (astice Collabolator). Itulah enaknya, walau sebagai terdakwa, masih punya “senjata pamungkas” untuk mendaptkan keringanan hukuman. Namun, apakah ada hal-hal baru yang akan dibongkar terdakwa dalam persidangan selanjtnya, atau hanya akan mendapatkan keringanan hukuman ????. (Rd1)

News Tipikor Mantan Kadis Pekebunan Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

Terdakwa M. Samsul Arifin (tengah) saat digiring petugas keamanan Penagadilan Tipikor keluar dari ruang sidang #Dalam surat dakwaan JPU ...

»

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s1600/IMG20181001095918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s640/IMG20181001095918.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akrab disapa Gina ini, membacakan surat tanggapannya terkait surat Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Mariam Fatimah atas surat dakwaan JPU KPK pada sidang minggu lalu.<br /> <br /> Dalam surat tanggapan atau Replik JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis I Wayan Sosisawan, menolak dengan tegas keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasa.<br /> <br /> JPU KPK Gina mengatakan, bahwa pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa, dan pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa atau karena lewat waktu.<br /> <br /> JPU KPK Gina juga menjelaskan, tidak relevan dan tidak mendasar apabila keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak jelasan suatu surat dakwaan dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan.<br /> <br /> Dengan demikian, jelas kiranya bahwa materi eksepsi sudah ke luar dari ruang lingkup pengajuan keberatan/eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketika Penasihat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa mengatakan bahwa terdakwa tidak menerima uang dan tidak ada rekaman pembicaraan. <br /> <br /> Penuntut Umum berpendapat terhadap penyataan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembelaan adalah sebuah kelucuan. <br /> <br /> Keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, pada pokoknya adalah sebagai berikut :<br /> <br /> A. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentang dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil atau alasan bahwa surat dakwaan disusun bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) KUHAP : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). <br /> <br /> Untuk mengetahui apakah surat dakwaan yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat materiil dan memuat gambaran utuh mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum akan menguji apakah surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi beberapa hal kriteria syarat materiil surat dakwaan tersebut diatas dengan menguraikan satu per satu sebagai berikut : 1) Tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut? Pelakunya adalah   terdakwa Mustofa kamal Pasa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.<br /> <br /> 3) Dimana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan di Kabuatena Mojokerto <br /> terkait pemberian Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo.<br /> <br /> 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan? Tindak Pidana tersebut dilakukan pada Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 6, 12) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 17).<br /> <br /> 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara; 1. menerima uang sebesar sebesar Rp500 juta pada tanggal 16 Juni 2015 di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi<br /> <br /> 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut adalah terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s1600/IMG20181001095917.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s640/IMG20181001095917.jpg" width="640" /></a></div> Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan (vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993), Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /> <br /> Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 14 September 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 21 September 2018 harus dinyatakan ditolak. <br /> <br /> “Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada tanggal 14 September 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;  3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,” ucap JPU KPK Gina. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan mengatakan, akan melanjutkan persidangan pada pekan mentang dengan agenda putusan sela.<br /> <br /> “Sidang akan kita lanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda putusan sela,” ucap Hakim I Wayan. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akr...

»

Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s1600/Terdakwa+Ardi.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s640/Terdakwa+Ardi.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen KPK namun gagal, kini meringkuk di Penjara#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan dikabarkan sebagai calon kuat dari 4 pejabat Pemprov. Jatim lainnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK, namun dua posisi jabatan strategis itu harus “lenyap ditelan pengapnya udara penjara”, karena Moch. Ardi Prasetiayawan terjerat dalam kasus Korupsi suap Jilid II terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. <br /><br />Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung, Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap (Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung) yang dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemberi suap (Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat) dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Moch. Basuki divonis 7 tahun penjara, Moch. Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK terhadap keduanya masing-masing 9 tahun. Sedangkan Santoso dan R. Rahmat Agung masing-masing dipidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sementara Rohayati dan Anang Basuki Rahmat dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Untuk Bambang Hariyanto, dipidana penjara selama 1 dan 4 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 2 tahun.<br /><br />Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, yang memberikan uang suap kepada Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang saat ini sudah terpidana, ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada juga dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan serta dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin.<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan Jilid I pada tahun lalu adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. <br /><br />Hari ini, Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih menyeret Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad, dalam Julid II kasus Korupsi suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ir, Djoko Supriyono., SH dkk.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat menjelaskan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No.1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada penyelenggara negara yaitu Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 sekaligus selaku Pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019, dengan maksud supaya Pegawai tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Jawa Timur (Jatim)  Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e, Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, dan Pasa 350 ayat (3) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang dilakukan dengan cara-cara sebagal berikut: </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s1600/IMG20181001101425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s640/IMG20181001101425.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan diangkat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur (Pemprop. Jatim) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.<br /><br />Sehubungan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 188/I/KPTS-Pimp/050/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 188/16/KPTS-Pimp/060/2014, merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tlmur. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, pengawasan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Pelaksanaan APBD pada Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerjanya adalah dalam bentuk rapat dengar pendapat (hearing), dan kunjungan kerja lapangan. Pengawasan tersebut akan dilakukan setiap empat bulan sekali dan dibuat Laporan Komisi yang berisi rangkuman dari hasil hearing dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B yang disampaikan pada saat Paripurna, dimana hasil dari laporan komisi ini dapat memberikan dampak terhadap alokasi anggaran dinas pada tahun berlkutnya. <br /><br />“Pada sekira bulan Januari - Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur,” ucap JPU KPK. <br /><br />“Atas permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” ungkap JPU KPK kemudian<br /><br />Menindaklanjuti kesepakatan itu, pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2017 (Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 04 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang komitmen triwulan kedua.<br /><br />“Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata JPU KPK</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="641" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">JPU KPK mengungkapkan, “Pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. Basuki”.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, Lani meminta Fathor Rachman selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim<br /><br />Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung.<br /><br />“Pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya,” ungkap JPU lagi.<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengungkapkan, “bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono”.<br /><br />Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi ; “Anggota DPRD Propinsi dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur, yang berbunyi ; “Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dilarang menerima Gratifikasi”, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, yang berbunyi ; “Anggota dan Pimpinan dilarang: (c) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, (d) Menenerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD, (e) Menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan”.<br /><br />“Perbuatan Moch. Ardi Prasetiayawan  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK. terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun terdakwa menyampaikan surat permohonan sebagai JC (astice Collabolator). Itulah enaknya, walau sebagai terdakwa, masih punya “senjata pamungkas” untuk mendaptkan keringanan hukuman. Namun, apakah ada hal-hal baru yang akan dibongkar terdakwa dalam persidangan selanjtnya, atau hanya akan mendapatkan keringanan hukuman ????. (Rd1)</span>

News Tipikor Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan #Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen K...

»

Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s1600/IMG-20180927-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s640/IMG-20180927-WA0010.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamism 26 September 2018, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Muhammad R. Teguh Darmawan, SH, MH, didapmpingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) dan beberapa Jaksa lainnya menyerahkan uang sebesar Rp8.261.900.000 (Delapan milliar Duaratus enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank Jatim di Kantor Pusat Jalan Basuki Rahmad Nomor 98 - 104 Surabaya.<br /><br />Penyerahan uang sebesar Rp8.261.900.000 oleh Kejari Surabaya ke Bank Jatim, sebagai pelaksanaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 210 K/PID.SUS/2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Uang sebesar Rp8.261.900.000 itu adalah merupakan barang bukti (BB) yang disita oleh penyidik dari terpidana Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) pada saat dilakukan penyidikan, dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim HR.Muhamad pada tahun 2011 - 2012 lalu dengan kerugian negara sebesar Rp52 milliar.<br /><br />Kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya bersama rombongan ke Bank milik Pemrov Jatim ini dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan, disambut langsung oleh Dirut PT Bank Jatim, R Soersoso di ruang Semeru Gedung Bank Jatim kantor pusat yang terletak di jalan HR.Muhammad Surabaya.<br /><br />Dalam acara yang berlangsung, Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan menyampaikan, sesuai bunyi putusan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp8.261.900.000 dirampas untuk negara, dalam hal ini adalah Bank Jatim. <br /><br />Teguh menambahkan, terpidana dalam kasus ini adalah Yudi Setiawan yang suadh dieksekusi untuk menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Permisan Nusakambangan.<br /><br />"Sesuai bunyi putusan dalam perkara Nomor 210 K/PID.SUS/2018, bahwa barang bukti dirampas untuk negara, dan dikembalikan ke negara cq Bank Jatim," ucap Kajari Surabaya  M. R. Teguh Darmawan<br /><br />Teguh Darmawan menjelaskan, atas bunyi putusan Kasasi Mahkama Agung RI, maka barang bukti berupa uang dikembalikan ke Bank Jatim.<br /><br />"Alhamdulilah, hari ini kami bisa laksanakan pengembalian kerugian negara dari kasus ini ke Bank Jatim. Uang yang kami serahkan sebesar Delapan milliar Duaratus Enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah (Rp8.261.900.000) lanjut Teguh.<br /><br />Barang bukti yang disita oleh Kejari Surabaya dalam kasus ini, bukan hanya berupa uang  melainkan beberapa kendaraan (mobil) sebanyak 16 unit dari berbagai merk serta beberapa apartemen milik terpidana Yudi Setiwan.<br /><br />"Selain uang, ada 16 unit mobil dan apartemen, tapi tidak bisa kami serahkan sekarang, karena masih perlu proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Aprasial KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)  sebelum dilakukan lelang. Namanya recovery, yang terpenting bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara," kata Teguh Darmawan. <br /><br />Sementara itu, Dirut Bank Jatim R Soersoso menyambut baik dan menyampaian terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, atas pengembalian kerugian negara dalam kasus Korupsi ini yang ditangani pihak Kejari Surabaya. <br /><br />"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kajari Surabaya. Dan pengembalian kerugian negara ini, bisa menutup segala kerugian yang sudah terjadi pada kasus ini. Tentunya dengan pengembalian kerugian negara ini, akan kembali menyehatkan Bank Jatim," ucap R Soersoso pada awak media. <br /><br />Soeroso mengatakan, kasus ini menjadi guru terbaik untuk merubah sistim maupun SDM (Sumber Daya Manusia) di Bank Jatim, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini, pihak Bank Jatim sudah melakukan perubahan dengan menyekolahkan para SDM Bank Jatim yang  bekerjasama dengan Kejaksaan diseluruh Jawa Timur, untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan bahaya Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Kasus ini menyeret sebanyak 14 tersangka, dan 6 diantaranya dari pihak Bank Jatim, yaitu Bagoes Soeprayogo selaku Kepala Cabang, dan Tony Baharawan  selaku penyelia Bank Jatim Bank Jatim HR Muhammad dinyatakan terbukti bersalah. Sementara 4 Analisis divonis bebas.<br /><br />Sedangkan 8 tersangka terdiri dari Yudi Setiawan bersama istrinya, dan 6 tersangka lainnya selaku Direktur  CV Aneka Karya Prestasi (Hery Triyatna),  Direktur CV Aneka Pustaka Ilmu (Mochammad Kusnan),  Direktur CV Bangun Jaya (Mohammad Setiawan), Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu (Wimbo Handoko), Direktur CV Cipta Pustaka Ilmu (Adi Surono) dan Direktur CV Media Sarana Pustaka (Rachmat Anggoro). <br /><br />Apa yang dilakukan oleh Kejari Surabaya, berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Kejari Kediri (Kabupaten) dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kediri. Dimana kerugian negara yang dikembalikan oleh terpidana, tidak serahkan ke Bank Jatim Cabang Kediri melainkan ke Kas Negara. Sementara Sertifikat ratusan warga yang menjadi jaminan dalam kredit KPPE, hingga saat ini maih ditahan di Bank Jatim cabang Kediri. Dan ratusan warga sebagai pemilik SHM itu tak tau harus mengadu kemana untuk “memeluk” hak miliknya itu. Seperti yang disampaikan koordinator warga ke wartawan media ini bebebrapa waktu lalu.<br /><br />Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2005. Saat Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaries Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepaada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.<br /><br />Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo, juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri, dan dipipim oleh karyawan-karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.<br /><br />Ketujuh perusaaan milik Yudi Setiawan adalah CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama. Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp52.300.000.000.<br /><br />Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan adalah kredit jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan, yang beasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun blockgrant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa timur, antara lain Situbondo, Pamekasan, lamongan, Mojokerto dalam proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan pada tiap-tiap sekolah.<br /><br />Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistim termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksaanproses pemberian kreditnya menggunkan standar opeasional prosedur (SOP) krediti umum. Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) dalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Jawa Timur No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005.<br /><br />Ternyata dalam proses pencairan kredit terhadap debitur yang merupakan kelompok usaha Yudi Setiawan, Bagoes Soeprayogo selaku Kacab Bank Jatim HR Muhammad dan Tony Baharawan  selaku penyelia, tidak pernah menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam surat keputusan Direksi Bank jatim No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005, Surat Direksi Bank Jatim 043/39/KRD/ tanggal 7 Oktober 2005 dan Surat Kepeputusan Direksi Bank Jatim No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres.<br /><br />Bagoes Soeprayogo dan Tony Baharawan, dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, dan bagaimana profile debitur sesungguhnya maupun sejauh mana kemampuannya. Bagoes Suprayogo, sebelum mebuat surat keputusan kredit, seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi, guna konfirmasi surat keputusan Bupati terkait proyek dimaksud. Namun Bagoes Soeprayogo tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawncara tentang kebenaran ada tidaknya proyek tesebut. (Rd1)

News Tipikor Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri) berita korupsi .co - Kamism 2...

»

Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s1600/IMG20180926110813.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s640/IMG20180926110813.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penjara Moch. Arif Wicaksono, selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 2019 sebagai saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dalam kasus Korupsi suap terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, namun keterangan Moch. Arif Wicaksono kali ini sepertiya “mencurigakan” karena ada dugaan pihak lain yang mempengaruhinya. <br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dipimpin Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, sementara 18 terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, yang dibagi dalam 3 perkara masing-masing 6 terdakwa dihadirkan sekaligus untuk sama-sama mendengarkan keterangan saksi moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Dari pengamatan wartawan media ini sejak tahun 2017, pada saat pertama kali JPU KPK menyidangkan perkara kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu dengan terdakwa Jarot Edy Sulstyono,  Moch. Arif Wicaksono, bukan kali ini saja memberikan keterangan untuk 18 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, namun yang ke- 5 kalinya. <br /> <br /> Yang pertama, Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (saat ini terpidana) Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kedua, memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (juga sudah terpidana) Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK). Ketiga, keterangannya sendiri sebagai terdakwa dan ke- 4, saksi untuk terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang. <br /> <br /> Tiga kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk 3 terdakwa/terpidana selaku pemberi suap, dan sekali keterangannya sendiri sebagai terdakwa/terpidana sebagai penerima suap.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s1600/IMG20180926103927.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="768" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s640/IMG20180926103927.jpg" width="640" /></a></div> Dari 4 kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sejak tahun 2017, tak ada yang berbeda. Sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, Moch. Arif Wicaksono mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir yang setiap anggota sebesar antara Rp12.5 juta hingga 17.5 juta, uang Sampah yang setiap anggota menerima antara Rp5 juta hingga 10 juta, dan Uang pembahasan APBD murni pada November - desember tahun 2014 sebesar Rp125 juta untuk Ketua dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota. Sedangkan Moch. Arif Wicaksono menerima uang suap juga dari Hendarwan Maruszaman sebesar Rp250 juta tahun 2015 terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang ke APBD Perubahan<br /> <br /> Keterangan Moch. Arif Wicaksono dalam setiap persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa uang Pokir dan uang sampah yang diterima seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjulmah 45 orang itu, bertepatan pada saat berlangsungnya pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2015.<br /> <br /> Selain itu, keterangan Suprato dan Subur Triono juga dibenarkan Moch. Arif Wicasono yang saat itu mengatakan, semua (anggota DPRD) menerima dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Terungkap memang dalam persidangan, andanya keributan diantara beberapa anggota DPRD, tapi bukan karena tidak kebagian melainkan pembagian yang tidak merata.<br /> <br /> Karena ada anggota DPRD yang menerima Rp12.5 juta dan ada pula yang menerima Rp17.5 juta. Akibatnya, Moch. Arif Wicaksono saat itu sempat didemo oleh beberapa anggota Dewan yang merasa menerima lebih kecil dari pada yang lain. Agar tidak ribut, Moch. Arif Wicaksono bersedia memberikan tambahan sebesar Rp5 juta.<br /> <br /> Anehnya, keterangan terpidana Moch. Arif Wicaksono yang kali ini dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk 18 terdakwa, justru berbeda jauh dari keterangan sebelumnya pada 4 kali persidangan. Keterangan saksi kali ini “mencurigakan” karena dididuga adanya pihak lain yang mempengaruhinya. Sama dengan keterangan ke- 18 terdakwa saat diperiksan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono, Moch. Arif Wicaksono dan Moch. Aton yang awalnya tidak mengakui telah menerima uang “suap”.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar seluruh hasil percakapan Moch. Arif Wicaksono dengan beberapa anggota DPRD, bahkan percakapannya dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, mantan Ketua DPRD Kota Malang yang sudah 15 tahun menjadi anggoat dewan di Kota Malang ini, juga berusaha untuk mengelaknya. <br /> <br /> Ke- 18 terdakwa itu dibagi dalam 3 perkara  degan kasus yang sama, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s1600/IMG20180926103848.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="768" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s640/IMG20180926103848.jpg" width="640" /></a></div> Para terdakwa ini sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK, tak satupun yang mengakui telah menerima uang “suap”, dan tidak mengetahuinya. Dan saat itu Moch. Arif Wicaksono pun bersikeras mengatakan kalau semua anggota DPRD menerima. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian diadili, barulah satu persatu dari terdakwa ini mengakui dan beberapa diantara terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang “haram” itu ke KPK.<br /> <br /> Tidak mengakuinya, karena adanya arahan dari pihak lain supaya tidak mengaku setelah berlangsungnya pertemuan beberapa anggota DPRD yang menjadi terdakwa saat ini dikantor pengacara Dr. Sulahudin di Malang, seperti yang diungkapkan saksi Subur Triono dalam persidangan beberapa waktu lalu. Selain itu, alasan beberapa terdakwa mengatakan karena takut. Kata takut yang ducapkan beberapa terdakwa saat menajdi sakasi untuk sesama terdakwa lainnya juga tidak dijelaksan secara lengkap, apakah karena adanya ancaman atau takut dipenjara.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, Moch. Arif Wicaksono membantah telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp125 juta untuk masing-masing Ketua, dan Rp100 juta untuk para anggota pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada November - Desember 2015.<br /> <br /> “Saya tidak memberikan, Pak Jaksa,” kata Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Pada hal, keterangan terdakwa Wiwik saat dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengatakan, menerima dari Ketua DPRD.<br /> <br /> “Saya menerima dari Ketua. Untuk Ketua Rp125 juat dan anggota Rp100 juta,” kata Wiwik 2 minggu lalu.<br /> <br /> Selain itu, Moch. Arif Wicaksono juga membantah tentang uang Pokir, yang menurutnya adalah uang THR (Tunjangan Hari Raya). Pada hal, hasil percakanpannya dengan Jarot Edy Sulistyono adalah mengenai uang Pokir.<br /> <br /> Atas keterangan saksi yang saat ini sudah terpidana, JPU KPK Arif Suhermanto pun bertanya, apakah ada Ketua DPRD yang lain selain diri saksi ?. Namun tak dijawab Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar selruh hasil sadapan KPK terkait percakapan melalui telepon antara Moch. Arif wicaksono dengan beberapa anggota DPRD mapun dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, Moch. Arif Wicaksono berusaha untuk menegelaknya. <br /> <br /> Namun keterangan Moch. Aris Wicaksono saat ini bagi JPU KPK, tidak begitu mempengaruhi dalam proses hukum terhadap 18 terdakwa, karena Moch. Arif Wicasono sudah berstatus terpidana dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Kecurigaan wartawan media ini terkait keterangan Moch. arif Waicaksono ternyata dirasakan JPU KPK juga. JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, kalau saksi bukan keran stress, melainkan adanya dugaan pihak lain yang mempengaruhi saksi yang sudah berstatus terpidana.<br /> <br /> Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /> <br /> Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /> <br /> Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. <br /> <br /> Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

berita koruspi .co - Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penja...

»

Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s1600/Syahri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1534" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s640/Syahri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Aneh tapi nyata. Mungkin ucapan ini tepat bagi Syahri Muloyo, yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung hanya 5 (lima) menit saja untuk periode ke 2 bukan 5 tahun, walau Ia (Syahri Mulyo) terpilih menjadi Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung selama 5 menit berlangung di kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, berdasarkan  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.56.588 dan Nomor : 132.35.588 tanggal 25 Sepetember Tahun 2018 tentang pengangkatan Sahri Mulyo mnjadi Bupati dan Maryoto Birowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung, pada Selasa, 25 September 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung di Jakarta, tak ada cara potong tumpeng atau pesta bersama dengan Tim suksesnya, karena hari itu juga langsung dinonaktfkan dan mengangkat Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati.<br /> <br /> Dinonaktifkannya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, karena Syahri Mulyo berstatus tersangka yang sudah meringkuk dipenjara sebelaum berlangsungnya pemungutan suara dalam Pilkada Bupati Tulungagung pada tanggal 27 Juni lalu.<br /> <br /> Syahri Mulyo dipenjarakan KPK bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupatena Tulungagung dan Susilo Prabowo alias Embun selaku Direktur PT Gala Bumi Megah (sudah diadili), yang Tertangkap Tangan (TT) KPK pada 6 Juni 2018 karena kasus suap Proyek.<br /> <br /> Sekalipun Syahri Mulyo, mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi P2SEM Tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 mlliar, ditangkap KPK karena kasus suap yang kemudian dipenjarakan, masyarakat Tulungagung tetap memilihnya menjadi Buptinya. <br /> <br /> Namun apa dikata, ibarat peribahasa “maksut hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”. Pilihan masyarakat Tulungagung ini ternyata hanya menjabat Bupati selama 5 menit bukan 5 tahun, karena “tiket” untuk masuk penjara sudah disiapkan KPK melalui surat dkawaannya yang tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya menyusul sahabatnya Susilo Prabowo yang sudah terlebih dahulu diadili untuk menentukan lamanya menjadi penghuni penjara. <br /> <br /> Aneh memang. Disatu sisi, masyarakat menuding Aparat Penegak Hukum bertindak diskriminasi dalam penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi. Semenatara masyarakat Tulungagung Khususnya, justru tetap memilih Syahri Mulyo yang sudah meringkuk dipenjara tetap menjadi Bupati Tulungagung untuk periode ke- 2 selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. (Rd1)

News Pemerintahan Tipikor Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan) berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ucapa...

»