JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s1600/IMG20181001095918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_LwPgPajca7qR2_edyMwkTqPOV0fqqoKmnl8i1vp97ysv7Rq9BmHSUqkV8NiTlbj1X6hDGJwzxHOIZPRRTCv8ec79F29iVY90VTpRrupIYhRxHvv02aRNaZbV50SlQvSTRAsmKi_SqJQ/s640/IMG20181001095918.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akrab disapa Gina ini, membacakan surat tanggapannya terkait surat Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Mariam Fatimah atas surat dakwaan JPU KPK pada sidang minggu lalu.<br /> <br /> Dalam surat tanggapan atau Replik JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis I Wayan Sosisawan, menolak dengan tegas keberatan Penasehat Hukum terdakwa Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasa.<br /> <br /> JPU KPK Gina mengatakan, bahwa pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa, dan pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa atau karena lewat waktu.<br /> <br /> JPU KPK Gina juga menjelaskan, tidak relevan dan tidak mendasar apabila keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak jelasan suatu surat dakwaan dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan.<br /> <br /> Dengan demikian, jelas kiranya bahwa materi eksepsi sudah ke luar dari ruang lingkup pengajuan keberatan/eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketika Penasihat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa mengatakan bahwa terdakwa tidak menerima uang dan tidak ada rekaman pembicaraan. <br /> <br /> Penuntut Umum berpendapat terhadap penyataan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembelaan adalah sebuah kelucuan. <br /> <br /> Keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, pada pokoknya adalah sebagai berikut :<br /> <br /> A. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentang dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil atau alasan bahwa surat dakwaan disusun bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) KUHAP : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). <br /> <br /> Untuk mengetahui apakah surat dakwaan yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat materiil dan memuat gambaran utuh mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum akan menguji apakah surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi beberapa hal kriteria syarat materiil surat dakwaan tersebut diatas dengan menguraikan satu per satu sebagai berikut : 1) Tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut? Pelakunya adalah   terdakwa Mustofa kamal Pasa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.<br /> <br /> 3) Dimana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan di Kabuatena Mojokerto <br /> terkait pemberian Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo.<br /> <br /> 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan? Tindak Pidana tersebut dilakukan pada Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 6, 12) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 17).<br /> <br /> 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara; 1. menerima uang sebesar sebesar Rp500 juta pada tanggal 16 Juni 2015 di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi<br /> <br /> 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut adalah terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s1600/IMG20181001095917.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ai24GIsVmtm148lG-QxV2FlQHkMti-VTD500yq_9Os1Ie8HbTb4zK4GBgbTCoRxMG2esvqmzpN3Evxt_0ZOy9M2Rr9Tp3fF9oQlxyRDzGpw_7pQG95ELqQopEBlja8uDdDCDN1ew-lc/s640/IMG20181001095917.jpg" width="640" /></a></div> Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan (vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993), Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /> <br /> Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 14 September 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 21 September 2018 harus dinyatakan ditolak. <br /> <br /> “Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada tanggal 14 September 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;  3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,” ucap JPU KPK Gina. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan mengatakan, akan melanjutkan persidangan pada pekan mentang dengan agenda putusan sela.<br /> <br /> “Sidang akan kita lanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda putusan sela,” ucap Hakim I Wayan. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Terdakwa Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati atau yang akr...

»

Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s1600/Terdakwa+Ardi.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_M2GjN7qvAxK85Ih3LAj9bcLdpqi-4wMKTr8yICNIfKdjlRkQAvwVg36UMSlp9iV4tF52gNA1IuM7TT0kjyaSWqLSRPPBjH1t83qSMzsYj8d9l6rkmWhqgOGiSY6Mvd2XBi8zPL7aLw/s640/Terdakwa+Ardi.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen KPK namun gagal, kini meringkuk di Penjara#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan dikabarkan sebagai calon kuat dari 4 pejabat Pemprov. Jatim lainnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK, namun dua posisi jabatan strategis itu harus “lenyap ditelan pengapnya udara penjara”, karena Moch. Ardi Prasetiayawan terjerat dalam kasus Korupsi suap Jilid II terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. <br /><br />Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung, Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat sudah diadili dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap (Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung) yang dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemberi suap (Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat) dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Moch. Basuki divonis 7 tahun penjara, Moch. Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK terhadap keduanya masing-masing 9 tahun. Sedangkan Santoso dan R. Rahmat Agung masing-masing dipidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sementara Rohayati dan Anang Basuki Rahmat dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Untuk Bambang Hariyanto, dipidana penjara selama 1 dan 4 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 2 tahun.<br /><br />Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, yang memberikan uang suap kepada Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang saat ini sudah terpidana, ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada juga dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan serta dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin.<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan Jilid I pada tahun lalu adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. <br /><br />Hari ini, Senin, 1 Oktober 2018, JPU KPK Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih menyeret Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rochmad, dalam Julid II kasus Korupsi suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ir, Djoko Supriyono., SH dkk.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat menjelaskan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No.1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada penyelenggara negara yaitu Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 sekaligus selaku Pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019, dengan maksud supaya Pegawai tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Jawa Timur (Jatim)  Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Jatim, Pasal 12 huruf c, d dan e, Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, dan Pasa 350 ayat (3) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang dilakukan dengan cara-cara sebagal berikut: </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s1600/IMG20181001101425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGv_kzH47fRKWD5YhmuUuyMF3TJVneUu-G0WgDAxcjyLDIrMUmgcpTAlwYJJmvTEVeHyV4N7wk3QRLHt_bCouzF_dNuNdpCHgBFD9hYL_jFa4ntANh9N3cTsDBEubUlEE20Pt2rkbZh38/s640/IMG20181001101425.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan diangkat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur (Pemprop. Jatim) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.<br /><br />Sehubungan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 188/I/KPTS-Pimp/050/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 188/16/KPTS-Pimp/060/2014, merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Propinsi Jawa Tlmur. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, pengawasan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Pelaksanaan APBD pada Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerjanya adalah dalam bentuk rapat dengar pendapat (hearing), dan kunjungan kerja lapangan. Pengawasan tersebut akan dilakukan setiap empat bulan sekali dan dibuat Laporan Komisi yang berisi rangkuman dari hasil hearing dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B yang disampaikan pada saat Paripurna, dimana hasil dari laporan komisi ini dapat memberikan dampak terhadap alokasi anggaran dinas pada tahun berlkutnya. <br /><br />“Pada sekira bulan Januari - Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur,” ucap JPU KPK. <br /><br />“Atas permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” ungkap JPU KPK kemudian<br /><br />Menindaklanjuti kesepakatan itu, pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2017 (Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 04 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang komitmen triwulan kedua.<br /><br />“Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata JPU KPK</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="641" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvxL_YsWHp3M7k5H7VqCeYv-w2oZxpPgEl29AAPKuWM3ztfQfvsfB7UoS_fYuhYoLWpD9q9Ma022EEsoWYZNIE3jr5AnB828hbkiPLxuSkphXybbxlm-95hd6D01_lCmp3lVFBsXROiCU/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">JPU KPK mengungkapkan, “Pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. Basuki”.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, Lani meminta Fathor Rachman selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim<br /><br />Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung.<br /><br />“Pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya,” ungkap JPU lagi.<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengungkapkan, “bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono”.<br /><br />Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi ; “Anggota DPRD Propinsi dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur, yang berbunyi ; “Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dilarang menerima Gratifikasi”, Pasal 12 huruf c, d dan e Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Jatim, yang berbunyi ; “Anggota dan Pimpinan dilarang: (c) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, (d) Menenerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD, (e) Menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan”.<br /><br />“Perbuatan Moch. Ardi Prasetiayawan  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK. terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun terdakwa menyampaikan surat permohonan sebagai JC (astice Collabolator). Itulah enaknya, walau sebagai terdakwa, masih punya “senjata pamungkas” untuk mendaptkan keringanan hukuman. Namun, apakah ada hal-hal baru yang akan dibongkar terdakwa dalam persidangan selanjtnya, atau hanya akan mendapatkan keringanan hukuman ????. (Rd1)</span>

News Tipikor Kadis Disperindag Jatim Diadili Dalam Kasus Suap Jilid II

Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan #Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan sebelumnya dikabarkan Calon kuat Sekda Pemprov. Jatim dan calon Sekjen K...

»

Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s1600/IMG-20180927-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCZoHQMneawH330cFTKPTZD-SV1A3Og3TusVWRSHb1PsKhuGdi0_pvSP_wkBSudxWIAq-07pN7aD9zeliywOI9dam5IPygbSLG0doRWJVCSV-hzVqyb74W-Loj2kR0_3IEIgjvwaH7UU/s640/IMG-20180927-WA0010.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamism 26 September 2018, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Muhammad R. Teguh Darmawan, SH, MH, didapmpingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) dan beberapa Jaksa lainnya menyerahkan uang sebesar Rp8.261.900.000 (Delapan milliar Duaratus enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank Jatim di Kantor Pusat Jalan Basuki Rahmad Nomor 98 - 104 Surabaya.<br /><br />Penyerahan uang sebesar Rp8.261.900.000 oleh Kejari Surabaya ke Bank Jatim, sebagai pelaksanaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 210 K/PID.SUS/2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /><br />Uang sebesar Rp8.261.900.000 itu adalah merupakan barang bukti (BB) yang disita oleh penyidik dari terpidana Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) pada saat dilakukan penyidikan, dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim HR.Muhamad pada tahun 2011 - 2012 lalu dengan kerugian negara sebesar Rp52 milliar.<br /><br />Kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya bersama rombongan ke Bank milik Pemrov Jatim ini dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan, disambut langsung oleh Dirut PT Bank Jatim, R Soersoso di ruang Semeru Gedung Bank Jatim kantor pusat yang terletak di jalan HR.Muhammad Surabaya.<br /><br />Dalam acara yang berlangsung, Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan menyampaikan, sesuai bunyi putusan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp8.261.900.000 dirampas untuk negara, dalam hal ini adalah Bank Jatim. <br /><br />Teguh menambahkan, terpidana dalam kasus ini adalah Yudi Setiawan yang suadh dieksekusi untuk menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Permisan Nusakambangan.<br /><br />"Sesuai bunyi putusan dalam perkara Nomor 210 K/PID.SUS/2018, bahwa barang bukti dirampas untuk negara, dan dikembalikan ke negara cq Bank Jatim," ucap Kajari Surabaya  M. R. Teguh Darmawan<br /><br />Teguh Darmawan menjelaskan, atas bunyi putusan Kasasi Mahkama Agung RI, maka barang bukti berupa uang dikembalikan ke Bank Jatim.<br /><br />"Alhamdulilah, hari ini kami bisa laksanakan pengembalian kerugian negara dari kasus ini ke Bank Jatim. Uang yang kami serahkan sebesar Delapan milliar Duaratus Enampuluh Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah (Rp8.261.900.000) lanjut Teguh.<br /><br />Barang bukti yang disita oleh Kejari Surabaya dalam kasus ini, bukan hanya berupa uang  melainkan beberapa kendaraan (mobil) sebanyak 16 unit dari berbagai merk serta beberapa apartemen milik terpidana Yudi Setiwan.<br /><br />"Selain uang, ada 16 unit mobil dan apartemen, tapi tidak bisa kami serahkan sekarang, karena masih perlu proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Aprasial KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)  sebelum dilakukan lelang. Namanya recovery, yang terpenting bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara," kata Teguh Darmawan. <br /><br />Sementara itu, Dirut Bank Jatim R Soersoso menyambut baik dan menyampaian terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, atas pengembalian kerugian negara dalam kasus Korupsi ini yang ditangani pihak Kejari Surabaya. <br /><br />"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kajari Surabaya. Dan pengembalian kerugian negara ini, bisa menutup segala kerugian yang sudah terjadi pada kasus ini. Tentunya dengan pengembalian kerugian negara ini, akan kembali menyehatkan Bank Jatim," ucap R Soersoso pada awak media. <br /><br />Soeroso mengatakan, kasus ini menjadi guru terbaik untuk merubah sistim maupun SDM (Sumber Daya Manusia) di Bank Jatim, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini, pihak Bank Jatim sudah melakukan perubahan dengan menyekolahkan para SDM Bank Jatim yang  bekerjasama dengan Kejaksaan diseluruh Jawa Timur, untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan bahaya Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Kasus ini menyeret sebanyak 14 tersangka, dan 6 diantaranya dari pihak Bank Jatim, yaitu Bagoes Soeprayogo selaku Kepala Cabang, dan Tony Baharawan  selaku penyelia Bank Jatim Bank Jatim HR Muhammad dinyatakan terbukti bersalah. Sementara 4 Analisis divonis bebas.<br /><br />Sedangkan 8 tersangka terdiri dari Yudi Setiawan bersama istrinya, dan 6 tersangka lainnya selaku Direktur  CV Aneka Karya Prestasi (Hery Triyatna),  Direktur CV Aneka Pustaka Ilmu (Mochammad Kusnan),  Direktur CV Bangun Jaya (Mohammad Setiawan), Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu (Wimbo Handoko), Direktur CV Cipta Pustaka Ilmu (Adi Surono) dan Direktur CV Media Sarana Pustaka (Rachmat Anggoro). <br /><br />Apa yang dilakukan oleh Kejari Surabaya, berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Kejari Kediri (Kabupaten) dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kediri. Dimana kerugian negara yang dikembalikan oleh terpidana, tidak serahkan ke Bank Jatim Cabang Kediri melainkan ke Kas Negara. Sementara Sertifikat ratusan warga yang menjadi jaminan dalam kredit KPPE, hingga saat ini maih ditahan di Bank Jatim cabang Kediri. Dan ratusan warga sebagai pemilik SHM itu tak tau harus mengadu kemana untuk “memeluk” hak miliknya itu. Seperti yang disampaikan koordinator warga ke wartawan media ini bebebrapa waktu lalu.<br /><br />Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2005. Saat Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaries Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepaada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.<br /><br />Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo, juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri, dan dipipim oleh karyawan-karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.<br /><br />Ketujuh perusaaan milik Yudi Setiawan adalah CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama. Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp52.300.000.000.<br /><br />Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan adalah kredit jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan, yang beasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun blockgrant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa timur, antara lain Situbondo, Pamekasan, lamongan, Mojokerto dalam proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan pada tiap-tiap sekolah.<br /><br />Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistim termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksaanproses pemberian kreditnya menggunkan standar opeasional prosedur (SOP) krediti umum. Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) dalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Jawa Timur No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005.<br /><br />Ternyata dalam proses pencairan kredit terhadap debitur yang merupakan kelompok usaha Yudi Setiawan, Bagoes Soeprayogo selaku Kacab Bank Jatim HR Muhammad dan Tony Baharawan  selaku penyelia, tidak pernah menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam surat keputusan Direksi Bank jatim No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005, Surat Direksi Bank Jatim 043/39/KRD/ tanggal 7 Oktober 2005 dan Surat Kepeputusan Direksi Bank Jatim No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres.<br /><br />Bagoes Soeprayogo dan Tony Baharawan, dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, dan bagaimana profile debitur sesungguhnya maupun sejauh mana kemampuannya. Bagoes Suprayogo, sebelum mebuat surat keputusan kredit, seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi, guna konfirmasi surat keputusan Bupati terkait proyek dimaksud. Namun Bagoes Soeprayogo tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawncara tentang kebenaran ada tidaknya proyek tesebut. (Rd1)

News Tipikor Uang Hasil Korupsi Rp8.2 M Yang Ditangani Kejari Surabaya Diserahkan Ke Bank Jatim

Kajari Surabaya M. R. Teguh Darmawan, SH, MH (5 dari kanan) dan Dirut Bank Jatim R Soersoso (7 dari kiri) berita korupsi .co - Kamism 2...

»

Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s1600/IMG20180926110813.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf71_Bz5W15xPsFXtiFp_9HbCtOlyALHIiAn2N9LpPXH8wuvxXR7MsPB7tL9YgXOhmjlXmldWbFa-WgNutKKSblSQHvc9Usy92etgv6Svc5tuGj3lEgoWTMQ35Q0NLGVY-0PFSwtmpL4/s640/IMG20180926110813.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penjara Moch. Arif Wicaksono, selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 2019 sebagai saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dalam kasus Korupsi suap terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, namun keterangan Moch. Arif Wicaksono kali ini sepertiya “mencurigakan” karena ada dugaan pihak lain yang mempengaruhinya. <br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dipimpin Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, sementara 18 terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, yang dibagi dalam 3 perkara masing-masing 6 terdakwa dihadirkan sekaligus untuk sama-sama mendengarkan keterangan saksi moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Dari pengamatan wartawan media ini sejak tahun 2017, pada saat pertama kali JPU KPK menyidangkan perkara kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu dengan terdakwa Jarot Edy Sulstyono,  Moch. Arif Wicaksono, bukan kali ini saja memberikan keterangan untuk 18 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, namun yang ke- 5 kalinya. <br /> <br /> Yang pertama, Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (saat ini terpidana) Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kedua, memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa (juga sudah terpidana) Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK). Ketiga, keterangannya sendiri sebagai terdakwa dan ke- 4, saksi untuk terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang. <br /> <br /> Tiga kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk 3 terdakwa/terpidana selaku pemberi suap, dan sekali keterangannya sendiri sebagai terdakwa/terpidana sebagai penerima suap.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s1600/IMG20180926103927.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="768" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinr-sn3cTC6myTFCa1ofp4QnZDybTcJts9j3Mbk8_GSOr1ABYw_PTXJJ_Eyvdr33EaP9sK3HY7mPjFHqNrGL0IPZgxMBTezLYH8gBiI_083_bcCstUlRLo7BUPmgrECA7IYRbXzgZtSXc/s640/IMG20180926103927.jpg" width="640" /></a></div> Dari 4 kali Moch. Arif Wicaksono memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sejak tahun 2017, tak ada yang berbeda. Sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, Moch. Arif Wicaksono mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir yang setiap anggota sebesar antara Rp12.5 juta hingga 17.5 juta, uang Sampah yang setiap anggota menerima antara Rp5 juta hingga 10 juta, dan Uang pembahasan APBD murni pada November - desember tahun 2014 sebesar Rp125 juta untuk Ketua dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota. Sedangkan Moch. Arif Wicaksono menerima uang suap juga dari Hendarwan Maruszaman sebesar Rp250 juta tahun 2015 terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang ke APBD Perubahan<br /> <br /> Keterangan Moch. Arif Wicaksono dalam setiap persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa uang Pokir dan uang sampah yang diterima seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjulmah 45 orang itu, bertepatan pada saat berlangsungnya pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2015.<br /> <br /> Selain itu, keterangan Suprato dan Subur Triono juga dibenarkan Moch. Arif Wicasono yang saat itu mengatakan, semua (anggota DPRD) menerima dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Terungkap memang dalam persidangan, andanya keributan diantara beberapa anggota DPRD, tapi bukan karena tidak kebagian melainkan pembagian yang tidak merata.<br /> <br /> Karena ada anggota DPRD yang menerima Rp12.5 juta dan ada pula yang menerima Rp17.5 juta. Akibatnya, Moch. Arif Wicaksono saat itu sempat didemo oleh beberapa anggota Dewan yang merasa menerima lebih kecil dari pada yang lain. Agar tidak ribut, Moch. Arif Wicaksono bersedia memberikan tambahan sebesar Rp5 juta.<br /> <br /> Anehnya, keterangan terpidana Moch. Arif Wicaksono yang kali ini dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk 18 terdakwa, justru berbeda jauh dari keterangan sebelumnya pada 4 kali persidangan. Keterangan saksi kali ini “mencurigakan” karena dididuga adanya pihak lain yang mempengaruhinya. Sama dengan keterangan ke- 18 terdakwa saat diperiksan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono, Moch. Arif Wicaksono dan Moch. Aton yang awalnya tidak mengakui telah menerima uang “suap”.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar seluruh hasil percakapan Moch. Arif Wicaksono dengan beberapa anggota DPRD, bahkan percakapannya dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, mantan Ketua DPRD Kota Malang yang sudah 15 tahun menjadi anggoat dewan di Kota Malang ini, juga berusaha untuk mengelaknya. <br /> <br /> Ke- 18 terdakwa itu dibagi dalam 3 perkara  degan kasus yang sama, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s1600/IMG20180926103848.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="768" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDebVQvs7o-WDZZfIMRBWP81I2Om-dUaUvdgKDh4bjgd1piP8rjxEe3O5nvsIRbinuaJLHhe5NKAeqACP5lU8TZnJFW0zBPfxMptUe5rn7g-Zdy1Qg6zpoaQGNlJtYcLNqZmBp2ExWAbs/s640/IMG20180926103848.jpg" width="640" /></a></div> Para terdakwa ini sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK, tak satupun yang mengakui telah menerima uang “suap”, dan tidak mengetahuinya. Dan saat itu Moch. Arif Wicaksono pun bersikeras mengatakan kalau semua anggota DPRD menerima. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian diadili, barulah satu persatu dari terdakwa ini mengakui dan beberapa diantara terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang “haram” itu ke KPK.<br /> <br /> Tidak mengakuinya, karena adanya arahan dari pihak lain supaya tidak mengaku setelah berlangsungnya pertemuan beberapa anggota DPRD yang menjadi terdakwa saat ini dikantor pengacara Dr. Sulahudin di Malang, seperti yang diungkapkan saksi Subur Triono dalam persidangan beberapa waktu lalu. Selain itu, alasan beberapa terdakwa mengatakan karena takut. Kata takut yang ducapkan beberapa terdakwa saat menajdi sakasi untuk sesama terdakwa lainnya juga tidak dijelaksan secara lengkap, apakah karena adanya ancaman atau takut dipenjara.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, Moch. Arif Wicaksono membantah telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp125 juta untuk masing-masing Ketua, dan Rp100 juta untuk para anggota pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada November - Desember 2015.<br /> <br /> “Saya tidak memberikan, Pak Jaksa,” kata Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Pada hal, keterangan terdakwa Wiwik saat dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengatakan, menerima dari Ketua DPRD.<br /> <br /> “Saya menerima dari Ketua. Untuk Ketua Rp125 juat dan anggota Rp100 juta,” kata Wiwik 2 minggu lalu.<br /> <br /> Selain itu, Moch. Arif Wicaksono juga membantah tentang uang Pokir, yang menurutnya adalah uang THR (Tunjangan Hari Raya). Pada hal, hasil percakanpannya dengan Jarot Edy Sulistyono adalah mengenai uang Pokir.<br /> <br /> Atas keterangan saksi yang saat ini sudah terpidana, JPU KPK Arif Suhermanto pun bertanya, apakah ada Ketua DPRD yang lain selain diri saksi ?. Namun tak dijawab Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat JPU KPK memutar selruh hasil sadapan KPK terkait percakapan melalui telepon antara Moch. Arif wicaksono dengan beberapa anggota DPRD mapun dengan Jarot Edy Sulstyono yang mengatakan uang Pokir, Moch. Arif Wicaksono berusaha untuk menegelaknya. <br /> <br /> Namun keterangan Moch. Aris Wicaksono saat ini bagi JPU KPK, tidak begitu mempengaruhi dalam proses hukum terhadap 18 terdakwa, karena Moch. Arif Wicasono sudah berstatus terpidana dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Kecurigaan wartawan media ini terkait keterangan Moch. arif Waicaksono ternyata dirasakan JPU KPK juga. JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, kalau saksi bukan keran stress, melainkan adanya dugaan pihak lain yang mempengaruhi saksi yang sudah berstatus terpidana.<br /> <br /> Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiprPQTIonZQ8eTxvpLqkjLsq8YEkrzsvRwDxrBelzz6rj7JFDul462iZmBBB2uVmiWUKJk8d6wqfCQeet-0NODNiEHm6umUzGEqfHOJpJk-DPB5ajHNwjNBItCvKlRI8D6Ry37Ulxx0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /> <br /> Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /> <br /> Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. <br /> <br /> Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Keterangan Saksi Dalam Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Mencurigakan”

berita koruspi .co - Pada Rabu, 26 September 2018, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dameria Silaban dkk, menghadirkan terpidana 5 tahun penja...

»

Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s1600/Syahri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1534" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s640/Syahri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Aneh tapi nyata. Mungkin ucapan ini tepat bagi Syahri Muloyo, yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung hanya 5 (lima) menit saja untuk periode ke 2 bukan 5 tahun, walau Ia (Syahri Mulyo) terpilih menjadi Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung selama 5 menit berlangung di kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, berdasarkan  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.56.588 dan Nomor : 132.35.588 tanggal 25 Sepetember Tahun 2018 tentang pengangkatan Sahri Mulyo mnjadi Bupati dan Maryoto Birowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung, pada Selasa, 25 September 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung di Jakarta, tak ada cara potong tumpeng atau pesta bersama dengan Tim suksesnya, karena hari itu juga langsung dinonaktfkan dan mengangkat Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati.<br /> <br /> Dinonaktifkannya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, karena Syahri Mulyo berstatus tersangka yang sudah meringkuk dipenjara sebelaum berlangsungnya pemungutan suara dalam Pilkada Bupati Tulungagung pada tanggal 27 Juni lalu.<br /> <br /> Syahri Mulyo dipenjarakan KPK bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupatena Tulungagung dan Susilo Prabowo alias Embun selaku Direktur PT Gala Bumi Megah (sudah diadili), yang Tertangkap Tangan (TT) KPK pada 6 Juni 2018 karena kasus suap Proyek.<br /> <br /> Sekalipun Syahri Mulyo, mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi P2SEM Tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 mlliar, ditangkap KPK karena kasus suap yang kemudian dipenjarakan, masyarakat Tulungagung tetap memilihnya menjadi Buptinya. <br /> <br /> Namun apa dikata, ibarat peribahasa “maksut hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”. Pilihan masyarakat Tulungagung ini ternyata hanya menjabat Bupati selama 5 menit bukan 5 tahun, karena “tiket” untuk masuk penjara sudah disiapkan KPK melalui surat dkawaannya yang tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya menyusul sahabatnya Susilo Prabowo yang sudah terlebih dahulu diadili untuk menentukan lamanya menjadi penghuni penjara. <br /> <br /> Aneh memang. Disatu sisi, masyarakat menuding Aparat Penegak Hukum bertindak diskriminasi dalam penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi. Semenatara masyarakat Tulungagung Khususnya, justru tetap memilih Syahri Mulyo yang sudah meringkuk dipenjara tetap menjadi Bupati Tulungagung untuk periode ke- 2 selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. (Rd1)

News Pemerintahan Tipikor Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan) berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ucapa...

»

Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s1600/PhotoGrid_1537882673316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5aLQjP23p2jz-61Y-Q771S6BDHHSk6qqig-Of75f4TKC4yuhq9fM7Tsqre1Mv31ICnjXk1AhLNYUyKVrZXDU72ShiBIA9ARneear87bzXYPD4Zisc3CM-evirJ6drOv5OvuxrID71iXw/s640/PhotoGrid_1537882673316.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Karena hari ini, Selasa, 25 September 2018, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus telah menyampaikan Pledoi (Pembelaannya) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, atas tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, yakni dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebear Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.<br /><br />Dalam Pledoi, selain dibacakan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, juga disampaikan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus sendiri. Tak banyak yang diucapkan dalam Pembelaannya. Terdakwa menyampaikan permohanan maaf kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, karena tak bisa melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto, setelah dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga mengatakan, kalau dirinya bukan Korupsi anggaran<br /><br />Selain itu, terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus juga meminta kepada KPK untuk memeriksa Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto dalam kasus “suap” DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="884" data-original-width="1024" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE3nL_cPLYDekDCwWXWxoP7nBRsQ2bhxUZoUMQa4PjgzBAZrO42ok5HNRuQ5hGymuJNBhz5UcZ0yXpy4rcHNeFnnKCINxxXdha6KKLTNaCPJyjJu5jAm_5YrJo-NnlQRAtWKIUQDjoZIw/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> “Kepada pejabat dan masyarakat Mojokerto, saya minta ma’af karena saya tidak bisa melanjukan pembangunan, dan saya tidak mungkin mencalonkan kembali karena saya sudah ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK. Dan saya bukan Korupsi anggaran,” ucap tersangka dengan tenang.<br /><br />Memang, apa yang disampaiakan terdakwa Drs. H. Mas’ud Yunus ada benarnya. Sebab, terdakwa diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili bukan karena Korupsi APBD Kota Mojokerto, melainkan lanjutan dari tertangkapnya Purnomo selaku Ketua DPRD, dan 2 Wakil Ketua DPRD (Umar Faruq dan Abdullah Fanani) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiek Febriyanto pada tahun 2017 oleh KPK.<br /><br />Karena KPK mengetahui, kalau Wiwiet Febriyanto meberikan sejumlah uang suap terhadap 3 pimpinan DPRD yang terhormat di Kota Mojokerto. Pemberian uang kepada para politikus yang dipilih rakyat Mojokerto itu adalah sebagai persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan penghasilan bagi setiap anggota Dewan yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto per  tahunnya, dengan realisasi per triwulan ( 3 bulan sekali) agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 maupun APBD TA 2018.<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa total uang “haram” yang sudah diberikan terdakwa Mas’ud Yunus sebagai tambahan penghasilan kepada 25 anggota (3 sudah divonis) DPRD Kota Mojokerto sejak November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 sejumlah Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). <br /><br />Dan uang sebanyak Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) itu tidak hanya “dimakan” oleh Purnomo (Ketua) dan Umar Farug serta Abdullah Fanani (Keduanya sebagai Wakil Ketua), melainkan dibagikan ke seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 yang berjumlah 25 orang.<br /><br />Namun memang, yang lebih dulu bernasib sial adalah Purnomo, Umar Farug dan Abdullah Fanani, yang saat ini meringkuk dipenjara. Sementara 22 orang anggota DPRD lainnya masih “melanggak lenggok” mengikuti jalannya persidangan terdakwa Mas’ud Yunus.<br /><br />Ke- 25 orang anggota DPRD Kota Mojokerto itu adalah terdiri dari 8 Partai Politik pengusung termasuk 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang sudah divonis terlebih dahulu, yaitu ; 1. PDIP (6 orang) : Purnomo selaku Ketua DPRD yang sudah divonis 4 tahun penjara, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (3 orang) : Abdullah Fanani  sebagai Wakil Ketua DPRD juga divonis 4 tahun penjara, Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (4 orang) : Umar Faruq juga sebagai Wakil Ketua DPRD dan sudah divonis 4 tahun penjara, Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Anehnya, beberapa kasus Korupsi suap yang menyeret Kepala Daerah serta DPRD dalam Pembahasan APBD maupun APBDP dengan mengatasnamakan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, sepertinya hanyalah suatu pembodohan bagi rakyat untuk menutupi “kebobrokannya”, sementara yang terungkap dalam persidangan adalah untuk menambah penghasilan bagi para anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat itu sendiri. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s1600/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipUozHSIv6C-XFGfeAa5J_5kghlzL0Qlx_UR4evEHa8FJlq5nqujLFW-Oopig1pZOFoKWjvhzQAcBQ4CYH_SEEdHKB3Zzzuk7AsCESFRHqn7mXmNMugR8Ef_A5PehSoAip82iJTiBzJZg/s640/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Yang lebih anehnya lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Para pelau Korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara lalulintas yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana atau ditilang oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sementara kasus yang menyeret Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Kepala Dinas PUPR dan Ketua Serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Wali Kota Malang Moch. Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jaorot Edy Sulistyono dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, termasuk 40 anggota DPRD Kota Malang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa (18 proses persidangan, dan 22 masih menunggu pelimpahan dari JPU ke Pengadila Tipikor Surabaya) karena semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Sedangkan kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto yang bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, JPU KPK menyebutkan, bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto meneriam uang “haram”. Namun hingga menjelang Vonis terhadap terdakwa Mas’ud Yunus, tak satu pun dari 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang ditetapkan menjadi tersangka.<br /><br />Berbeda jauh dengan kasus suap DPRD Kota Malang. Sebab, sebelum JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa (saat ini berstatus terpidana 5 tahun) Moch. Arif Wicasono selaku Ketua DPRD, penyidik KPK menetapkan 18 anggota DPRD bersama Wali Kota Malang Moch. Anton sebagai tersangka. Tak lama kemudian, KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang untuk menyusul 18 anggota DPRD yang sudah terlebih dahulu meringkuk dipenjara. Sehingga jumlah anggoat DPRD Kota Malang yang sudah dipenjarakan KPK sebanyak 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019.<br /><br />Lalu mengapa KPK hingga saat ini belum memproses hukum terhadap 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan bahwa semua anggoa DPRD Kota Mojokerto menerima uang “suap” ?. Bahkan beberapa diataranya sudah ada yang mengembalikan uang “panas” itu ke KPK. <br /><br />Ketegasan lembaga anti rasuah ini pun kemali ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam penegakan hukum bagi pelaku Korupsi di Jawa Timur Khususnya di DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan menerima uang “suap”, agar masyarakat tidak menganggap adanya diskrimasi penegakan hukum bagi pera penerima suap.<br /><br />Sebab JPU KPK menyatakan, adanya kesengajaan dari terdakwa bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar  Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada DPRD Kota Mojkkerto.<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama degan Wiwiet Febriyanto memberikan uang tersebut adalah untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa diatas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016,  telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq di rumah dinas Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh__YUdoyqYcrwDf_inybYqxWf65ApBVKeH_ba6z7pOK7nf777FLMezsQl5D1XK16EozS7GbyE3b0UCJJAFelgYe2RctqmHSbBv2Ule7ZnS4ep_YiDHH5wJnIresOQ8jROzo-RG-Ng1ygA/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 miliar.<br /><br />Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017 serta APBD TA 2018.<br /><br />Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyD2oli1qoqlSjOj2FOrqerH6mYFKV51jnDYF3Ywzrx6OSAEJv99VoW63jtp4IREMLTGXNT_76gqpu1Ln1_gl6UPb3in1I_9OIpKgQ4bjZybZTr4aOQMHhLhGGnLfvM3P-uYZ0s2KPAtI/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" /></a></div> <br /> Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017.<br /><br />Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Deny Novianto, (Partai Demokrat), Udji Pramono (Partai Demokrat), M. Cholid Firdaus Wajdi (PKS), Odiek Prayitno (PKS), Riha Mustafa (PPP) dan M. Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaedi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo  (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy, Anang Wahyudi<br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Dwi Edwin Endra Praja (Ketua Fraksi Gerindra), Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto.<br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017. (Rd1)

News Tipikor Mas’ud Yunus Menunggu Vonis, Semua DPRD Kota Mojokerto Menerima Uang “Suap”

berita korupsi .co - Tanggal 4 Oktober 2018 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, akan menjatuhka...

»

PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s1600/IMG_20180921_123412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1214" data-original-width="1600" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh69YpOrKAc5OAX1nJgnxIszhXXPNAy0ilNExkJ8RUcwCZZ8kj9Ai-UFrw2_6nriJX3_kcMKan8MvPieWLaWtsEU8ZWm2eVnEvnF_cNEBNxYFTuv0NTJz6H8VsM6SrBZO9TgAsqWnW7xQ4/s640/IMG_20180921_123412.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa atau yang dikenal oleh masyarakat Mojokerto dengan panggilan MKP.<br /><br />Sedangkan Si MKP (Mustofa Kamal Pasa) adalah Bupati Mojokerto untuk 2 periode sejak 2010 hingga 2021, yang menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah di Jawa Timur dalam kasus dugaan Korupsi, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibahwa kepemimpinanan Gubernur Sukarwo sejak 2009 hingga sekarang, juga banyak meraih piagam penghargaan sebagai tanda kesuksesaannya membangun Pemda Jatim.<br /><br />Sebab Mustofa Kamal Pasa yang banyak kalangan masyarakat menyebutkan “kuat” sehingga tak tersenuth hukum, namun ternyata “keok” ditangan KPK. KPK telah menyiapkan “Tiket” seharga Rp2.7 milliar bagi Mutofa Kamal Pasa ke penjara selama beberapa tahun dengan melalui ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab MKP didakwa oleh JPU KPK telah menerima uang “haram” sebanyak Rp2.750.000.000 (dua milliar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) di tahun 2015, untuk memberikan tandatangan di 11 kertas sebagai Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya disetujuinya. Lalu bagaiamana dengan tahun sebelum dan sesudah tahun 2015 ?????<br /><br />Mungkin MKP tak menyangka, kalau duit yang “diterimanya” itu akan menjadi tiket termahal bagi dirinya untuk meringkuk dipenjara. Andai saja KPK tidak turun tangan, MKP pun akan terus melaju melangkahkan kakinya memimpin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 yang hingga saat ini bebanr-benar “AmNyam” alias AMAN dan NYAMAN,  dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2015 juga AmNyam dari kasus itu, namum bernasib buruk juga karena Si “Manusi Batu” itu “keok” setelah Tertangkap Tangan (TT) oleh KPK karena menerima uang suap. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s1600/IMG_20180923_103550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1138" data-original-width="1213" height="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_J9i28nvBQke-Ro-D-1qOAFG7-4bhYczmjCmbiPrP3N0jaWm1SkEAFlT7crMZl6BQ2-fZYbMPM7qLgGHYwPIqQeq2AI0kmxL4l9lk-Fpn5bI48PcDRXkAr8kIbOuYRIlnb_JSocCWjsE/s640/IMG_20180923_103550.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Sedangkan dalam kasus yang menjerat MKP ini, bisa jadi banyak kalangan tertentu yang merasa kaget seperti disambar petir disiang bolong, selain dikatakan “kuat” juga tak banyak berita miring di media massa tetang MKP, sama seperti Wali Kota Malang Moch. Anton. Yang membuat kaget kalangan tertentu adalah saat KPK  mulai menelisik perbuatan MKP yang kemudian menetapkanya  menjadi terangka dan  dijebloskan ke penjara oleh KPK yang tak bisa “ditawar menawar sekalipun ada tim silumannya”.<br /><br />Nah, karena tak terima Mustofa Kamal Pasa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum, Mariam Fatimah selaku Penasehat Hukum terdakwa (Mustofa Kamal Pasa) menyampaikan keberatannya melalu surat Eksepsi yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Haim, pada Jumat, 21 September 2018.<br /><br />Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur?”<br /><br />Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa tidak ada menerima duit “haram” sama sekali. <br /><br />Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Harhadi baru membacakan surat dakwaan belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasa sudah mengatakan kalau terdakwa tidak ada menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. <br /><br />Harusnya, Mariam Fatimah dkk bersama terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bkti-bukti pula. Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan keterangan beberapa saksi maupun bukti-bukti yang cukup kuat yang akan diperlihatkan kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasa atas perbuatannya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kalau Mariam Fatimah mengakui bahwa surat dakwaan JPU KPK secara formil dan matril sudah bagus. Selain itu, Mariam Fatimah juga mengakui kalau Eksepesinya hanya membahas Koronologis isi surat dakaan JPU KPK karena tidak menyebutkan adanya rekaman pembicaraan terdakwa dengan pihak lain.<br /><br />Hal itu dikatakan Mariam Fatimah saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. <br /><br />“Dari semua saksi itu ada rekaman, kenapa dari terdakwa tidak ada rekaman, itu aja sih menanggapi dakwaan tidak ada yang ini banget. Penerimaan uang itu kan tidak ada yang sampai ke klien saya, semuanya nggak ada,” kata Mariam Fatimah dengan yakin. <br /><br />Ketika ditanya, terkait isi Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa dakwaan JPU KPK kabur, wanita bergelar S2 (Strata Dua) Sarjana Hukum ini mangatakan, secara formil dan materil sudah bangus tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkrit. <br /><br />“Secara Formil dan Materil sih sudah bagus, tetapi ada hal-hal tertentu tidak kongkri,” ujarnya.<br /><br />Wartawan media ini kembali bertanya, Apakah eksepsi anda sudah masuk ke pokok materi?. Mariam Fatima sepertinya “bingung” menjelaskan.<br /><br />“Materi sidang bisa, bisa masuk. Tapi yang memang kita keberatan disitu. Ya memang kita membahas dari kronologis dakwaan Jaksa tadi,” jawabnya<br /><br />Wartawan media ini ingin jawab yang lebih jelas dari PH terdakwa lalu bertanya, “Berarti anda mengakui, kalau Eksepsi anda masuk ke pokok materi perkara?”. Lagi-lagi Mariam Fatimah sepertinya masih “bingung” juga untuk menjelaskan<br /><br />“Ia, tidak juga. Ya memang kita keberatan seperti itu. Ia nanti ada materi yang mungkin ada yang ikut ke materi, itu Eksepsi kita”<br /><br />“Andaikan Eksepsi anda ditolak, apakah anda sudah siap bukti-bukti bahwa dakwaan Jaksa, seperti yang anda katakan kabur ?,” tanya wartawan ini.<br /><br />“Siap, bukti-bukti kita siap semuanya,” jawab Mariam Fatimah dengan memastikan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="828" height="555" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXzqOH7E-n5i_ZjyKQKMKlkhj2Jscn_L8PjbrPrNBhOznP43084RodFmuv8Ira0ZM9UTIm9aSY_meYtY31UK84r5TYmuPBNH37-a0W-9qhGkRN6YAuB0ztNXUvpfMdiILPzGupOT8kSE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="640" /></a></div> Kasus yang menjerat Mustofa Kamal Pasa ini bermula pada awal tahun 2015, dimana Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<br /><br />Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dalam persidangan, membeberkan pula “perjalan duit” dari pengusaha Tower ke terdakwa sebagai berikut :<br /><br />a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.<br /><br />Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. <br /><br />Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan.<br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Mustofa Kamal Pasa pun diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Mojokerto : Dakwaan JPU KPK Secara Formil dan Materil Sudah Bagus

Terdakwa Mustofa Kamal Pas, Bupati Mojokerto berita korupsi .co - Mariam Fatimah., S.H., M.H, adalah Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa ...

»