Diduga Menerima Duit “Haram” Rp2,7 M, Bupati Mojokerto MKP Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxFVPtRe258V_Z12xCf1r4Y1I3wfUjin86HGjBa4DFzQiyBLhy5K3IAqwGHUy1spePG1Lr3otrQJDXYVIxVR_NraYW9fJWMmste922u7oLGTbEqILihalaKjxoOFh8n9SUxTfjUHaZ1c/s1600/IMG_20180915_152223.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxFVPtRe258V_Z12xCf1r4Y1I3wfUjin86HGjBa4DFzQiyBLhy5K3IAqwGHUy1spePG1Lr3otrQJDXYVIxVR_NraYW9fJWMmste922u7oLGTbEqILihalaKjxoOFh8n9SUxTfjUHaZ1c/s1600/IMG_20180915_152223.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, Bupati Mojokerto</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah dalam kasus dugaan Korupsi di Jawa Timur#</i></b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co - </b></span>Mustofa Kamal Pasa atau yang dikenal dengan panggilan MKP ini adalah Bupati Mojokerto dalam 2 periode sejak 2010 hingga 2021, menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah dalam kasus dugaan Korupsi di Jawa Timur sekaligus untuk menemani koleganya, yakni Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto yang sudah terlebih dahulu meringkuk dipenjara.<br /><br />Namun “jenis tiket” alias kasus Korupsi yang menyeret Ke- 2 Kepala Daerah ini memang berbeda sekalipun bertetangga dekat. Mas’ud Yunus bukan menerima duit untuk beli tiket ke penjara, melainkan memberikan duit ke DPRD Kota Mojokerto. Sehingga “tiket” alias hukuman pidana penjara sudah pasti lebih ringan, bila dibandingkan MKP yang diduga menerima duit dari pengusaha pemancar sinyal Telephon Seluler di Kabupeten Mojokerto, yang sudah tentu “tiket” untuk meringkuk di penjara akan lebih lama dari Mas’ud Yunus. Kedua Kepala Daerah ini sama-sama “beli tiket” alias dipenjarakan KPK.<br /><br />Bayangkan dalam setahun (2015), MKPK diduga menerima uang “haram” dari pengusaha tower seluler sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Duit sebesar itu, untuk mendapatkan tandatangan MKP, agar 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya disetujuinya. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dalam persidangan, Jumat, 14 September 2018.<br /><br />Mungkin MKP tak menyangka, kalau duit yang diterimanya itu akan menjadi “tiket termahal” untuk meringkuk dipenjara. Andai saja KPK tidak turun tangan, MKP pun akan terus melaju melangkahkan kakinya mempin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus pelepasan asset Daerah pada tahun 2013, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Namun Eddy Rumpoko bernasib sial pula. Lolos dari jertan hukum Kejaksaan dalam kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan. Pada hal, dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya disebutkan, bahwa Eddy Rumpoko dan Kepala Inspektorat turut bertanggung Jawab, ternyata nasib Eddy Rumoko lebih memalukan lagi karena tertangkap tangan KPK dalam kasus Korupsi suap. Sedangkan Edi Nungroho, tetap AnNyam alias Aman dan Nyaman hingga saat ini, walau dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada halaman 108 alinea ke 3 dibutkan, bahwa Edi Nugroho turut bertanggungjawab dalam kasus pelepasan asset daerah. Namun yang dipenjarakan oleh Kejaksaan Blitar hanya Kepala kantor Aset Kabupaten Blitar. <br /><br />Sedangkan dalam kasus dugaan Korupsi yang menjerat MKP ini, bisa jadi banyak kalangan tertentu yang merasa kaget seperti disambar petir disiang bolong, karena tak banyak berita miring di media massa tetang MKP sama seperti Wali Kota Malang Moch. Anton. Yang membuat kaget adalah saat KPK  mulai menelisik perbuatan MKP yang kemudian menetapkanya  menjadi terangka dan  dijebloskan ke penjara oleh KPK yang tak bisa “ditawar menawar sekalipun ada tim silumannya”.<br /><br />Jumat, 14 Sepetember 2018, adalah hari pertama bagi MKP untuk proses menentukan perjalannya menuju penjara. Sebab JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan, Nur Haris Harhadi menyeret MKP untuk duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di gedung pengadil para Koruptor. Perbuatan MKP ini dibeberkan JPU KPK di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan. <br />  <br />Dalam sidang yang berlangsung adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK atas diri terdakwa Mutofa Kamal Pasa. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mengatakan bahwa pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). <br /><br />Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />JPU KPK menyatakan, setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />JPU KPK membeberkan, bahwa untuk kepentingan pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee sebagai berikut.: <br /><br />a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />“Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap JPU KPK<br /><br />“Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber JPU KPK kemudian.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. <br /><br />Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />“Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata JPU<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />“Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” kata JPU <br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />“Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya.<br /><br /> Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaanya<br /><br />Karena tak teriman atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan keberatan atau Eksepsi pada sidang berikutnya, an dikabulkan oleh Majelis Hakim. <br /><br />Terkait Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU KPK yang akan disampaikan oleh terdakwa, JPU KPK telah siap menghadapinya. <br /><br />“Kita siap menghadapi,” ujar JPU KPK. <br /><br />Apakah keberatan terdakwa atau dakwaan JPU KPK yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ? Tunggu selanjutnya.....(Rd1)</span>

Diduga Menerima Duit “Haram” Rp2,7 M, Bupati Mojokerto MKP Diadili

Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, Bupati Mojokerto #Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), menambah “DAFTAR HITAM” Kepala Daerah dalam ka...

»

Terbukti Menerima Suap Rp 5.937 M, Marianus Sae Divonis 8 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlM0UaFaFeO7aJoPHnThsGiIzKJx1XfM250rZdXoS8_B5xcxoReQDcaxJJymOUTyEpuL9o84oNmlxWVHL2NQK-gTdPAx7DDDGdmCWUEOb2N-5VmmXHGF7GW1PterSBFbaA7XVfVt8wPpk/s1600/IMG_20180915_233815.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlM0UaFaFeO7aJoPHnThsGiIzKJx1XfM250rZdXoS8_B5xcxoReQDcaxJJymOUTyEpuL9o84oNmlxWVHL2NQK-gTdPAx7DDDGdmCWUEOb2N-5VmmXHGF7GW1PterSBFbaA7XVfVt8wPpk/s1600/IMG_20180915_233815.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Nonaktif)</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Marianus Sae, Buapati Ngada (nonaktif) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), harus meratapi nasibnya di Penjara karena terbukti menerima uang suap sebesar Rp5.937 milliar dan 875 juta rupiah, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dalam sidang yang berlagsung, pada Jumat, 14 September 2018.<br /><br />Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, pemilik PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu sekaligus sebagai Tim Pemenangan Marianus Sae sejak 2010 hingga 2018 ditangkap KPK, pada tanggal 11 Februari 2018 karena diketahui ada suap menyuap diantara keduanya.<br /><br />Setelah ditangkap KPK, Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming pun  diseret ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses persidangan berlangsung. Namun yang terlebih dahulu diadili adalah si penyuap, yaitu Baba Miming. Baba Miming dinyatakan terbukti bersalah memberikan suap sejak tahun 211 hingga 2017, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Total uang suap yang diterima terdakwa Marianus Sae sejak tahun 2011 - 2017 sebesar Rp6.812 milliar, dengan rincian, dari Baba Miming sebesar Rp2.487 milliar, dan dari Baba Iwan  sebesar Rp3.450 milliar atau sejumlah Rp5.937 milliar, ditambah uang suap dari Kepala BKD Rp875 juta. Hal ini terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan Baba Miming, Baba Iwan serta barang bukti (BB) yang terungap di Persidangan.<br /><br />Selain itu terungkap pula, pemberian uang suap itu oleh Baba Miming dan Baba Iwan terhadap Bupati Marianus Sae, ternyata sebagai fee dari puluhan proyek yang didapatkan oleh kedua pengusaha konstruksi itu dari Bupati Ngada Marianus Sae. Sehingga pemberian uang suap itu tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dengan jumlah yang berpariasi. <br /><br />Setiap Tahun Anggaran di Kabupaten Ngada sejak tahun 2011, perusahaan milik Baba Miming dan Baba Iwan selalu mendapatkan proyek-proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Ngada. nilai anggaran pada proyek yang didapatkan keduanya berjumlah milliaran untuk setiap proyek. Sehingga besaran uang suap sebagai fee 10 persen dari setiap proyek tergantung nilai anggarannya.<br /><br />Cara pemberian uang suap itupun tergolong professional. Karena bukan dengan cara tunai ataupun mentrasfer ke rekening sang Bupati lazimnya yang dilakukan para terdakwa kasus Korupsi lainnya. Melainkan, Baba Miming membuka rekening baru di Bank BRI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada tahun 2011, kemudian ATM-nya itulah diberikan ke sang Bupati. Sejak saat itulah, Baba Miming mentrasfer uang suap ke rekening barunya diamana ATMnya sudah didalam dompet sang Bupati. Jadi saiappun yang akan memeberikan uang ke sang Bupati, cukup dengan mentransfer lewat rekening baru milik Baba Miming. Jadi sang Bupati tidak menerima uang tunai, ataupun Baba Miming tidak memberikan uang tunai atau mentransfer ke rekening sang Bupati tetapi menntransfer kerening miliknya. <br /><br />Sehingga pasal yang dijerat oleh JPU KPK terhadap terdakwa Marianus Sae berdasarkan fakta-fakat dalam persidangan adalah pasal 12 huruh a UU Tindak Pidana Korupsi, yang berkaitan dengan proyek. Sedangkan pasal 12 huruf B UU Tindak Pidana Korupsi, yang berkaitan dengan uang dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngada. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkWC0yaEG_HtZTmx01WSEH1ogrpl60hW7LHBcI1JP77K-9RbhRtPbFvYfCqWQZ177h96URIYcskoUWYmHtw0chPjPntsAQxmpYg6Rla575Xu9PcHVdgWfP44Ez0yjkBQ0Pe3eJhvD9grc/s1600/IMG_20180831_123527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkWC0yaEG_HtZTmx01WSEH1ogrpl60hW7LHBcI1JP77K-9RbhRtPbFvYfCqWQZ177h96URIYcskoUWYmHtw0chPjPntsAQxmpYg6Rla575Xu9PcHVdgWfP44Ez0yjkBQ0Pe3eJhvD9grc/s1600/IMG_20180831_123527.jpg" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Dan pasal itupula yang dikenakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam mengambil keputusan. Walau dalam pembelaan Marianus Sae yang disamapaikan kepada Majelis Hakim pada minggu lalu, bahwa uang dari Baba Miming itu adalah bantuan untuk operasional Bupati Ngada Marianus Sae dalam kegiatan kemasyarakatan.<br /><br />Sementara JPU KPK menyatakan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang yang diterima terdakwa Marianus Sae dipergunakan untuk bayar kamar Hotel, belanja di Mall. Pencairannya pun dilakukan di Bandung, Jawa Barat dan Bali. <br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Marianus Sae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Pasal 12: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): <br />a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, pada sekitar awal tahun 2011, dimana terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan Terdakwa di Pemukiman Kuala Lumpur. Bajawa. Kabupaten Ngada. NTT. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming biaya operasional terdakwa salaku Bupati Ngada yang kemudian disanggupi oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan kesepakatan bahwa sebagai timbal baliknya, terdakwa akan membantu perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2011,  Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa. JI. RE Martadinata No.3, Bajawa, Kabupaten Ngada. NTT. berupa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan terdakwa. Dalam pertemuan itu terdakwa menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhxXPFywAFvX53OZCuPdzi8Lm7uNhGgjt6u7JUVUrUWDJCETSMLayR9FCRunUBcUAydw4hlo499BWR_MdULSD5sgvSQ3w6As1wkEVT5zrJEVJC0i6tAZFkDBNhpP36kui1e96pTxU8CU/s1600/Ntt+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhxXPFywAFvX53OZCuPdzi8Lm7uNhGgjt6u7JUVUrUWDJCETSMLayR9FCRunUBcUAydw4hlo499BWR_MdULSD5sgvSQ3w6As1wkEVT5zrJEVJC0i6tAZFkDBNhpP36kui1e96pTxU8CU/s1600/Ntt+1.jpg" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Setelah terdakwa menerima Kartu Debit BNI Gold beserta Nomor PIN dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming tersebut, kemudian secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya sekitar 4 - 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.000.000.00 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah) yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 160 juta, Tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta, Tanggal 03 Mei Rp 12 juta, Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 5 juta,  Tanggal 22 Januari 2013 Rp100 juta, Tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, Tanggal 12 Juni Rp 20 juta, Tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, Tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, Tanggal 16 Oktober 2013 Rp30 juta, Tangga; 13 November 2013 Rp 70 juta, TanggaI 14 November 2013 Rp 15 juta, Tanggat 26 November 2013 sejumlah Rp 20. juta, Tanggal 28 November 2013 Rp 20 juta, Tanggal 11 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 16 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 14 Mei 2014 sebanyak Rp 150 juta. Pada tanggal 18 Juli 2014 sejumlah juta, Tanggal 30 Juli 2014 Rp 20 juta, Tanggal 12 September 2014 Rp 60 juta, Tanggal 21 Oktober 2014 Rp juta, Tanggal 06 November 2014 Rp 20 juta, Tanggal 10 Desember 2014 Rp 40 juta, Tanggal 23 Januari 2015 Rp 20 juta, Tanggal 4 Juni 2016 Rp 40 juta, Tangga| 13 Mel 2016 Rp 30 juta, Tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp 190 juta, Tanggal 3 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 04 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp15 juta, Tanggal 07 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp 5 juta, Tanggal 21 Desember 2016 Rp 250 juta,  Tanggal 22 Februari 2017  Rp 25 juta, Tanggal 24 Maret 2017 Rp 60 juta, Tanggal 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />Setelah terdakwa marianus Sae menerima sejumlah uang tersebut dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai kesepakatan diantara Keduanya sekitar tahun 2011 - 2017,  perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai  dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada sejak tahun 2011-2017.<br /><br />Setelah Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2017, pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon terdakwa. Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada terdakwa, berupa kegiatan pembangunan jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. Dan atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan”. <br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi terdakwa. Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta tefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada terdakwa, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab oleh tefanus Ngai Rema “Pasti, jelas".<br /><br />Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo di rumah dinas terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTIT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017.<br /><br />Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (plotting) dengan cara memberi tanda “centang" untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan "ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai dengan permintaan sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi.<br /><br />Menindaklanjuti arahan dari terdakwa tersebut, masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus  selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan terdakwa yang telah membagi-bagi (plotting) proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada,  khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan menantunya Arie Asali, yang disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus. Namun sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengamankan 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh terdakwa.<br /><br />Terkait pemberian uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan terhadap terdakwa melalui Baba Miming sejumlah Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah)<br /><br />Pada sekitar tahun 2012. Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. <br /><br />Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFVbvAXn2EN28uxlT-MT2sT8eTFSpFHK8QYEBkYJUcHVRPjGETghx5R0PuqVvgCNuAhOZ6OsqrUbyspHOtm1DReuXw5sYv4HRUUYP2vEVFfFsbRn_hT78TZZUMBvEovT8qMp8giTjG__Y/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFVbvAXn2EN28uxlT-MT2sT8eTFSpFHK8QYEBkYJUcHVRPjGETghx5R0PuqVvgCNuAhOZ6OsqrUbyspHOtm1DReuXw5sYv4HRUUYP2vEVFfFsbRn_hT78TZZUMBvEovT8qMp8giTjG__Y/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp100 juta,  Tangga l 6 September 2013 Rp50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta.<br /><br />Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan mendapatkan beberapa paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada.  <br /><br />Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk pencalonannya baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp659.854.895 disita oleh KPK. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Marianus Sae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Menghukum terdakwa Marianus Sae dengan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Marianus Sae, Rendy, Vincentius dkk maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir,” kata Rendy kepada wartawan media ini usai persidangan. (Rd1)</div>

News Tipikor Terbukti Menerima Suap Rp 5.937 M, Marianus Sae Divonis 8 Thn Penjara

Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Nonaktif) berita korupsi .co - Marianus Sae, Buapati Ngada (nonaktif) Provinsi Nusa Tenggara Timur ...

»

Kasus Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M, Komisiaris PT SGS Divonis 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2KJjPFCfDA60kdXLUrKs_fKpXLPUhIwV5TqOO9Xw392UTse0hoGvAlgcDDNjtPGy6VXY1KTWw2g0TzvQB44Gf_KAEuA90x7wnHlb_aO5vA4FL_5zqusSDfZe9__bHooLCcxJv_FXsZZ4/s1600/IMG20180703163508_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2KJjPFCfDA60kdXLUrKs_fKpXLPUhIwV5TqOO9Xw392UTse0hoGvAlgcDDNjtPGy6VXY1KTWw2g0TzvQB44Gf_KAEuA90x7wnHlb_aO5vA4FL_5zqusSDfZe9__bHooLCcxJv_FXsZZ4/s1600/IMG20180703163508_1.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berota<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat. Namun sepertinya tidak selalu berlaku bagi setiap orang, salah satunya Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /> <br /> Tjahjo Widjojo memang seorang pengusaha asal Surabaya dengan beberapa anak perusahannya yang bergerak dibisang jasa Konstruksi. Namun saat ini Tjahjo Widjojo dimasa tuanya tidak bisa menikmati hidup bersama anak cucunya karena berstatus terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjeratnya. Walaupun saat ini memang Tjahjo Widjojo BEBAS karena tidak masuk sel penjara dengan alasan SAKIT, tidak seperti terdakwa lain Khususnya yang ditangani KPK.<br /> <br /> Mungkin masyarakat masih ingat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov. Untuk menghindari penjara di tangan KPK, Setnov bermain POLITIK dengan mengatakan SAKIT yang sudah tentu dengan SURAT KETERANGAN DOKTER, tetapi KPK tidak percaya begitu saja. KPK pun memeriksakan Setnov ke Dokter pemerintah. Ternyata hasilnya lain dari surat keterangan dokter sebelumnya. Setnov pun langsung dijebloskan ke penjara termasuk pengara dan dokter yang menyatakan Setnov sakit.<br /> <br /> Dan “SENJATA SAKTI adalah SAKIT” bagi sebahagian terdakwa Korupsi agar lepas dari jeruji besi yang ditangani Aparat Penegak Hukum kecuali KPK. Dan itupula yang dipergunakan terdakwa Dahlan Iskan dan terangka Upoyo Sarjono dalam kasus korupsi PT PWU Jatim, termasuk Tjahjo Widjojo dalam kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 Milliar.<br /> <br /> Harusya pemerintah serius dalam penegakan hukum Khususnya Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sakit hanya untuk menghindari pengapnya sel dipenjara, dengan menghadirkan dokter pemerintah untuk memeriksa terdakwa Korupsi. Berbeda dengan pelaku Tindak Pidana Umum “khusunya bagi kalangan masyarakat miskin” yang terjerat hukum sekalipun dikatakan sakit.<br /> <br /> Nasib baik yang dialami Tjahjo Widjojo yang tetap BEBAS dengan alasan sakit sekalipun divonis bersalah, tak sebaik yang dialami oleh 16 petani asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi “Sapi” sebesar Rp5,3 M  hingga meninggal 1 orang seminggu setelah dimasukkan ke sel penjara sebelum diadili di Pengadilan Tipikor. <br /> <br /> Selain hukuman dalam kasus ini, terdakwa Tjahjo Widjojo diduga terlibat dalam kasus Korupsi pembangunan Jmbatan Brawijaya Kediri. Sebab Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa terdakwa termasuk mantan Wali Kota Kediri saat dalam persidangan.<br /> <br /> Jumat, 14 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti memberikan hukuman berat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dari 10 tahun tuntutan Tim JPU dari Kejaksaan Agung, Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa Tjahjo Widjojo selaku Komisiaris PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dihukum  pidana penjara selama 8 tahun dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim sebesar Rp155.036.704.86421 tahun 2011 yang merugikan keuangan negara c/q cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) senilai Rp51 .772.000.000 <br /> <br /> Dalam surat putuannya Majelsi Hakim menyakatakn, bahwat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan Tindak Pidana Korupsi jo  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) Nomo8 Tahun 2010.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa, kata Majelis Hakim, selaku Komisiaris PT SGS dalam kasus kredit macet Bank Jatim tahun 2011 lalu sebesar Rp Rp155.036.704.86421, merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp51.772.000.000<br /> <br /> Sebelumnya, 4 pegawai Bank Jatim pusat, sudah divonis pidana penjara terlebih dahulu beberapa bulan lalu, diantaranya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan I.L Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim.<br /> <br /> Sementara Majelis Hakim menyatakan, bakwa terdakwa Tjahjo Widjojo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 PT. SGS (PT. Surya Graha Semesta) melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim sebesar Rp80 milliar, yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri, dan Proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Kemudian pada tahun 2011, terdakwa Tjahjo Widjojo menyuruh Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS mengajukan penambahan plafon kredit ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dari Rp80 milliar menjadi sebesar Rp125 milliar sebagaimana Surat No.025lSGSNIl/2011 tanggal 19 Juli 2011.  <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8Firyb6BJh1_2imhzLvFFc5NSnnS9AR1USpiIpNUcIRJe9Pz0Fi-pXZBcJ9UdSfPvI9eecFM6rmUhRgftYWH6Fa3hGiFTT3FmUBx_pCUH008SbwWpxNtBihuE5AqQtVW4-Zk17tNvjo/s1600/IMG20180703161841.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8Firyb6BJh1_2imhzLvFFc5NSnnS9AR1USpiIpNUcIRJe9Pz0Fi-pXZBcJ9UdSfPvI9eecFM6rmUhRgftYWH6Fa3hGiFTT3FmUBx_pCUH008SbwWpxNtBihuE5AqQtVW4-Zk17tNvjo/s1600/IMG20180703161841.jpg" /></a><br /> “Atas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut, kemudian Bank Jatim Cabang Sidoarjo memproses berkas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek yaitu; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp208.685.176.000,; Pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp88.901.861.280,; Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp66.409.000.000,; Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp67.200.081.000,; Pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, pelaksana PT NAT dengan nilai Rp54.183.811.000,;  Pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT dengan  nilai Rp22.189.000.000,; Pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim mnyatakan, bahwa permohonan Penambahan Plafon Kredit dan‘ PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim,  kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut. <br /> <br /> Dan oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis, dalam melaksanakan Penilaian Kelayakan penambahan plafond Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut, tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas proyek yang diakui oleh PT SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja, dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek dimana kegiatan itu akan dibiayai oleh Bank Jatim.<br /> <br /> .“Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milliar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milliar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dan kepada Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi,” kata Majelis Hakim.<br /> <br /> Selanjutnya Arya Lelana dan Wongso Prayitno menyetujui pennohonan yang diajukan oleh PT  SGS yang dituangkan di dalam disposisi yang berbunyi ; 1. Jaminan Utama: Tagihan proyek yang dibiayai kredit bank,;  2. Jaminan tambahan : tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75 persen,; 4. Lain-lain usulan analis. <br /> <br /> Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wongso Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis Kredit Menengah dan Korporasi, dan oleh Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT SGS, dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT SGS dari Rp80 milliar menjadi Rp125 milliar. Padahal nilai Debt Equity Ratio (DER) PT SGS sebesar 5.09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon.<br /> <br />  Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010, tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut, karena ; 1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan grup,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gamtgiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASE! dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.80.000.000.000.dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar. <br /> <br /> Oleh Harry Soenarno dan Iddo Lksono Hartanto, Tim Analis bemama-sama dengan Arya Lelana  selaku Pimpinan Sub Divisi dan Wonggo Prayitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan, Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, untuk mendapat Persetujuan. <br /> <br /> Sehingga Perbuatan tersebut bertentangan dengan ; 1. Peraturan intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit SE (Surat Edaran) Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi, jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II, yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus.<br /> <br /> 2. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatl-hatian“. <br /> <br /> 3. Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”<br /> <br /> 4. Surat Edaran Direksi Nomor 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi : a. Bab II Analisa Kredit halaman 23 menyatakan DER ditetapkan sama untuk semua sektor dan sub sektor ekonomi yaitu maksimum 2,5 kali, untuk penyimpangan DER harus mendapat persetujuan Direksi terlebih dahulu secara kasus per kasus,; b. Bab Vll Standby Loan halaman 138 menyatakan KMK standby loan adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor,; c. Bab Vll Standby Loan halaman 142 pada prinsipnya menyatakan apabila jaminan tambahan (agunan) tidak mencapai minimal sebesar 20% maka kredit diansuransikan sesuai plafon kredit dengan coverage minimal 70 persen.<br /> <br /> 5. SE Direksi Nomor 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2009, pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, bab VII Standby Loan halaman 138 menyatakan grup usaha nasabah yang dimiliki keterkaitan dengan debitur harus dicantumkan dalam surat persetujuan,; 6. Perjanjian KMK Standby Loan atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan pencairan termin proyeknya hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diikat cessie dan kuasa memotong. <br /> <br /> 7. Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No: 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 pada halaman 142 BAB Vll tentang STANDBY LOAN poin 2.7 huruf d Sub 1 sebagai berikut : “nilai agunan untuk jenis fasilitas/skim kredit Standby Loan adalah nilai jaminan sebesar 20 persen dari plafon fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jatim".<br /> <br /> Oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memproses permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Nugraha Adi Taruna, PT. Fajar Parahyangan dan PT. Idee Mumi Pratama sebagai Grup dari PT SGS. Padahal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut, dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Nomor 048/002/KRD 15 Januari 2010 tentang Nota Usulan Pencairan standbyloan, dilakanakan PT. Mumi Konstrusksi Indonesia, merupakan Group PT SGS merupakan Direktur Utama PT SGS diangkat sebagai wakil kepala PT MKI Cabang Surabaya,; <br /> <br /> 2. 048I112/KMKorp tangga16 Juli 2010 yaitu Nota Usulan Pencairan Standby Loan, pelaksanan PT. Nugraha Airiangga Tama merupakan Group PT SGS, hal dikerenakan pegawai. PT SGS menjadi kepala Cabang PT NAT di Surabaya<br /> <br /> 3. No. 048/161.1/D|VlKMKorp tanggal 29 September 2010, yaitu usulan Pencairan standby loan atas nama PT SGS. Pelaksana Proyek Nugraha Airlangga Tama. Hubungannya dengan PT SGS adalah merupakan grup dimana Direktur PT SAS (ERW) sebagai wakil kepaia cabang PT FP sedangkan TJW merupakan Komisaris PT SGS dan PT SAS<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFa8vLkAy03XCAHtvM5sxiAB8qDPZ6wJMCEyU_AR2kWcJRm3L-Dk9-dSXIBIpwSL_UTxohCFFLJS0FwvoRB-1qlkoHfFKnklXbgRFQA0R623IABTPhdlY6ItuNLh2YsxKcbJijfRYNcmg/s1600/IMG20180703163515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFa8vLkAy03XCAHtvM5sxiAB8qDPZ6wJMCEyU_AR2kWcJRm3L-Dk9-dSXIBIpwSL_UTxohCFFLJS0FwvoRB-1qlkoHfFKnklXbgRFQA0R623IABTPhdlY6ItuNLh2YsxKcbJijfRYNcmg/s1600/IMG20180703163515.jpg" /></a></div> Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian Rudi Wahono (Dirut PT.SGS) atas perintah dari terdakwa Tjahjo Widjojo  (Komisaris Utama PT. SGS) untuk mencairkan kredit tersebut, yang selanjutnya Bank  Jatim  melakukan pencairan pinjaman PT. SGS yang akan digunakan untuk ; <br /> <br /> 1) Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Ir. Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo, KSO selaku Leader PT Nugraha Airiangga Tama, tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 6021/728/402103/2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Budi Darmawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01/02.8IGD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000,-. <br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amirudin  selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor: 012IPimproNl/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp22.189.000.000,<br /> <br /> Proyek Pembangunan Poltek ll Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan (Kontrak Induk) antara Datik Indrijaswati selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT.Nugraha Adi Taruna tentang Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltek II Kediri Nomor Kontrak 1032IKONT.FISIKIAPBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Heru Agoesdijanto selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Gunawi selaku PPK dengan RP.Roedhy Setuo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT ldee Murni Pratama. tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1/645/402.103l2011 tanggal 9 September 2011dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia Sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan ( Kontrak Induk ) Nomor : 1033 / KONT. FISIK / APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kasenan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000;<br /> <br /> Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 Antara Nur Man Satrio Widodo selaku PPK dan H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000.<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  tersebut diatas, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan oleh PT. SGS, tetapi merupakan proyek yang dimenangkan oleh perusahaan lain. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Tjahjo Widjojo  selaku Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo, proyek pembangunan Kantor BPR Jatim, Proyek Pembangunan Pottek II Kediri, Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri, dan proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang diterima oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000.-(dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit, No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karima Syakir, Notaris di Surabaya yang menyebutkan, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara lr. GUNAWI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader DrsRlBUT WAHYU UTOMO tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA setaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012!PimproN1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek u Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Bamm (Kontrak Induk) antara lr. DATIK lNDRlJASWATl AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280<br /> <br /> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM$DA135.73.301I2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang RP. ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1I645/402.103I2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat ISY KARIMAH SYAKIR, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT SURYA GRAHA SEMESTA atas 8 (delapan) proyek dengan nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA. <br /> <br /> “Akibatnya Bank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada Pembayaran angsuran POKOK dan bunga atas nama debitur PT. SURYA GRAHA SEMESTA,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Pencairan kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan tillfat yang ditanda tangani oleh WONGGO PRAYlTNO selaku Pemimpin Divisi KMK dan ARYA LELANA selaku Pimsubdiv KMK. Yang ternyata Pemakan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang dilakukan sebelumlum adanya kontak pembangunan jembatan Kedungkandang Malang. dimana RUDI WAHONO (Direktur Utama PT. SGS) atas perintah dari terdakwa TJAHJO WIDJOJO mengirimkan surat kepada WONGGO PRAYITNO agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%. dan atas surat PT. SGS tersebut WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000 sehingga hal tersebut bertentangan dengan; <br /> <br /> 1. Surat Edaran Direksi No.046l008lDlR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII tentang standby loan butir 2.9 hump (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dnaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asi agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740IKRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab N Butir 4.5 menyatakan bahwa pemiran kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK <br /> <br /> Bahwa dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek seharusnya disesuaikan dengan kemajuan hsik proyek berdasarkan progress report, ' namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilsaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.0461008IDlR/KRD tangga 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9 ' Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan . antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan. hump (f) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hump (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak hams sama (merata) melainkan hams disesuaikan dengan kebutuhan riil dnapangan pada setiap tahapannya. <br /> <br /> Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari PT Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut ternyata oleh terdakwa TJAHJO WIDJOJO tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk : <br /> <br /> 1. Membayar angsuran POKOK Kredit Modal Kan'aStandby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250.75 sen,; 2. Ditransfer ke rekening pribadi terdakwa TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000,;  3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggowo Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000,; 4. Ditransfer ke Rekening pribadi DEVI ANORA (istri PUNGGOWO SANTOSO sebesar Rp2.350.000.000.<br /> <br /> “Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048IDlR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab Vll Standby loan butir 1.(8) menyatakan, bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby loan, PT. SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekenakan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. <br /> <br /> Hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ; a. Butir 2.7 jaminan kredit huruf (a) bahwa jaminan utama adalah berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie dan apabila karena suatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani aktalsurat cessie maka kredit tetap dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembayaran dana proyek sudah melalui Bank atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan PT Bank Jatim dengan menunjuk nomor rekening debitur dan,; (2) Dilengkapi dengan surat pernyataan debitur yang memuat,; 3. Tidak akan mencairkan tunai secara langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek. <br /> <br /> b. Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain,; c. Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin. <br /> <br /> (3) Bank menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf a.2) diatas kepada pemben' kerja disertai dengan surat bank tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur sebagaimana hurup a.2)<br /> <br /> b) Butir 3.2 angsuran kredit ( 1 ) Ayat 1 yang menyatakan bahwa angsuran kredit per proyek adalah proporsional dengan termin proyek yang turun dan kartu kendali untuk proyek yang bersangkutan harus sudah bersaldo nihil pada saat pencairan termin terakhir (Sebelum termin pemeliharaan) (2) Ayat 2 yang menyatakan bahwa angsuran kredit sebagaimana ayat (1) diatas tidak dapat diten'k kembali untuk proyek yang bersangkutan yang telah mempem'eh pembayaran fasilitas kredit. <br /> <br /> Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit nomor 74 tanggal 31 Desember 2013,  bahwa jangka waktu Kredit Modal Ken'a Standby Loan sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit,  sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443 yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh TRI UJIARTI selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo.<br /> <br /> Bahwa penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000, agunan tambahan berupa tanah danlatau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan, dan pada periode Mei s/d Desember 2014 masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491.98, dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609,374.780,89. <br /> <br /> Namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapusbukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014 dan menyetujui dilakukannya penghapusbukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoau'o yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi PT. Bank Jatim. <br /> <br /> Bahwa atas usulan, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapusbukuan kredit PT Bank Jatim <br /> <br /> Bahwa perbuatan TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SURYA GRAHA SEMESTA (PT.SGS) bersama-sama dengan WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, HARRY SOENARNO dan IDDO LAKSONOHARTANTO telah memperkaya terdakwa TJAHJO WlDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp. sebesar Rp51.772.000.000.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.86421 (seratus lima puluh lima milliar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443, dan bunga sebesar Rp34.335.990.421,21 sen, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta Penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT SURYA GRAHA SEMESTA pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tumur,Tbk No.91-LHPIXVIlI/04l2017 tanggal 10 April 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia. <br /> <br /> Sehingga terdakwa pun dujetat dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tenatng Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa Tjahjo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, JPU maupun terdakwa sama-sama mngatakan pikir-pikir.

News Tipikor Kasus Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M, Komisiaris PT SGS Divonis 8 Tahun Penjara

berota korupsi .co - “Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat. Namun ...

»

Sidang Suap Dua Kepala Daerah Terungkap, Ketua DPRD, DPR RI, Pejabat Pemprov, APH dan Wartawan Menerima “Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoktg07k3mdiLoOsoWeg81675K9Ws8dPGhg9rHHdijXPVmy-4uvJI4Qdr3-JUWYpOt_e5IagKE73UgKuce6bBJOc88WCK8jjl9EHG2O-i7b6EVRZG4L3-M8ujiaGVwVxr9H5ksDdVehWo/s1600/IMG20180913110906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoktg07k3mdiLoOsoWeg81675K9Ws8dPGhg9rHHdijXPVmy-4uvJI4Qdr3-JUWYpOt_e5IagKE73UgKuce6bBJOc88WCK8jjl9EHG2O-i7b6EVRZG4L3-M8ujiaGVwVxr9H5ksDdVehWo/s640/IMG20180913110906.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Sidang perkara kasus Korupsi “Suap” oleh pengusaha Kontraktor PT. Jala Bumi Megah, yakni Susilo Prabowo alias Embun terhadap 2 kepala Derah di Jawa Timur sekaligus, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar yang tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Juni 2018 semakin “memprihatinkan”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebab, dari kasus ini semakin membuktikan bahwa Kepala Daerah maupun pejabat lainnya di Provinsi Jawa Timur, salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia terbanyak masuk penjara karena  kasus Korupsi yang Khusus ditangani KPK sejak tahun 2016. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari 38 Kabupaten Kota, sudad 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), 1 Kepala Kejaksaan Negeri, beberapa Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, puluhan anggota DPRD bahkan ada yang hampir 100 persen anggota DPRD-nya masuk penjara karena Korupsi seperti di Kota Malang, yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam dakwaan JPU KPK, bahwa sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang ‘suap” pembahasan APBD, dan bisa jadi akan merembet ke DPRD Jatim, terkait kasus suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B yang membidangi 10 SKPD atau OPD yang tertangkap tangan oleh KPK bersama 2 Kepala Dinas Pemrov Jatim pada tahun lalu, dan saat ini 2 Kepala Dinas Pemprov sudah kembali ditahan KPK  sebagai lanjutan dari kasus tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih memperihatinkan lagi adalah kasus Korupsi “Suap” oleh Susilo Prabowo alias Embun selaku pemilik PT. Jala Bumi Megah terhadap 2 kepala Derah di Jawa Timur sekaligus, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena kasus ini, sepertinya akan menyeret puluhan orang untuk masuk dalam “daftar hitam Pejabat KORUPTOR” di Jawa Timur baik Kabupaten maupun pejabat Pemrov. Hal itu terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam 2 kali persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipkor Suabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang juga mantan anggota DPRD jatim periode 2004 - 2009  dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar mungkin tak menyangka kalau jabatannya akan berakhir dipenjara KPK. Karena Aparat Pengeka Hukum di Kabupaten Tulungagun “tak mungkin” untuk mengusiknya karena APH juga kebagian “Fulus”, termasuk wartawan yang tak mungkin “membuat berita miring” tentang pembangunan di kabupatena Tulungagung, karena menerima juga “Fulus” itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disisi lain, Kepala Daerah Kabupaten/Kota maupun Gubernur Jawa Timur banyak pula merilis kesuksesan dalam membangun Jawa Timur dengan meraih puluhan penghargaan baik tingkat Nasional maupun Internasional. “Sepertinya antara kesuksesan dalam pembangunan berlomba-lomba dengan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), Kepala Dinas dan DPRD masuk penjara”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pada sidang sebelumnya (Jumat, 7 September 2018) terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan kasus Korupsi “Suap” terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, bahwa Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Tulungangung juga menerima uang “suap” dari duit yang berasal dari terdakwa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang kali ini semakin terungkap pula, ternyata yang menerima uang “haram” itu tidak hanya Wakil Bupati dan Ketua DPRD, ternyata beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung seperti Sekda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan juga menerima uang “haram” itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain pejabat Kabupaten Tulungagung, juga menyeret pejabat Pemprov Jatim dan salah satu anggota DPRD RI dari Fraksi PAN. Seperti yang dikatakan oleh Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kamis, 13 September 2018, Sutrisno yang juga tersangka dalam kasus ini, dihadrikan Tim JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun.</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmGL54He4-xaSvQsiS0GiEN71M-GCS4tNpPOgsTSisImZ19RSYjbYFasNCQ9d1_FkLmS-Xiwo-nQVLPg40CmeL3wuCA68tKB2qzeppwx0lHYWbtaDsCMSzNNJApJEdr5Wig8Q_DdoHfM/s1600/IMG20180913114953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="518" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmGL54He4-xaSvQsiS0GiEN71M-GCS4tNpPOgsTSisImZ19RSYjbYFasNCQ9d1_FkLmS-Xiwo-nQVLPg40CmeL3wuCA68tKB2qzeppwx0lHYWbtaDsCMSzNNJApJEdr5Wig8Q_DdoHfM/s640/IMG20180913114953.jpg" width="431" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Sutrisno, JPU KPK juga menghadirkan beberapa saksi kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana, dinataranya, Yamanu selaahku Kasubag Perencanaan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung dan Agung Prayitno, orang dekat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Sutrisno menjelaskan, bahwa untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) harus ada maharnya. Selain itu, saksi yang juga tersangka ini mengatakan, kalau tidak menyerahkan uang ke pejabat Pemrov, maka anggaran tidak akan turun.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Sutrisno pun member aliran uang “haram” yang bersumber dari terdakwa kebeberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung Pemprov Jatim, APH, Wartawan dan salah satu anggota DPR RI yang ada di gedung Senayan Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dana partisipasi untuk Pemprov sebesar 7% dari Pagu anggaran supaya anggaran dicairkan.  Untuk operasional Dinas, sebesar Rp300 juta, yang sebahagian dibagikan ke APH sebesar Rp150 juta, agar tidak dipermasalahkan dan ke Wartawan,” ungkap saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Karena mereka datang bawa data dan mempermasalahkan, biasanya seperti itu,” kata saksi </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat ditanya JPU KPK, Apakah pemberian uang itu terhadap APH supaya tidak dipermasalahkan dan tidak diproses hukum?,” Yang dijawab saksi “Ya”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Diberikan sebesar Rp150 juta, yang menerima Dwi Hari Subagyo, itu adalah uang dari sebagian dari kontraktor,” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tahun 2014 sebesar 4 milliar, dan DAU (Dana Alokasi Umum) 2.952 milliar diserahkan ke Dinas Keuangan Kabupaten atas permintaan Dinas Keuangan. Itu nyalahin peraturan nggak ? tanya Hakim. Nyalahin jawab terdakwa. Yang menerima Henri Setiawan Kepala BPKAD. Tahun 2015, untuk anggaran Provinsi sebesar Rp1.059 milliar, ke Pak Henri Setiawan 11 juta   kalau yang ke Pemprov yang menerima Budi Setiawan dan  Yuli Juliyanto. Kemudian tahun 2016, sebesar Rp5.6 milliar untuk DAU dan DAK Pemprov serta untuk Pak Sakip Zainudin anggota DPR RI dari PAN, permintaannya diawal 6.5 persen sebear Rp2.931 M. Kemudian setor ke Edi Setiawan sebesar Rp1.5 M, ke Julianto sebesari Rp1.8 M. Kalau tidak setor maka anggaran tidak turun. Dan pada tahun 2017 untuk DAK disetor sebesar Rp1.072 M, untuk DAU Rp1.130 M dan untuk BK Prov sebesar Rp361 juta. Tahun 2018 belum dapat uang dan sudah tertangkap tangan,” kata saksi Sutrisno</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Total yang yang diterima saksi dari terdakwa sejak 2014 - 2017 sebesar Rp6 M. Penerimaan uang itu oleh saksi terhadap terdakwa atas perintah Bupati atas permintaan Pemprov. Terkait uang yang setorkan ke Kepala BPKAD oleh Sutrisno, Ia pun siap untuk kronfrontor dengan Kepala BPKAD Henri Setiawan. “Siap, sekarangpun siap,” jawab sakis tegas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi kemudian menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait uang yang diterima saksi dari terdakwa, dan selanjutnya diserahkan terhadap Bupati adalah sebesar Rp 200 juta pada tahun 2014, yang menurit saksi, bahwa uang itu dimintakan dari terdakwa untuk kebutuhan Bupati menjelang hari raya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Itu berkaitan dengan awal turunnya anggaran. Saat itu menghadapi hari raya, beliunya (Bupati) membutuhkan anggaran, kita mintakkan ke Pak Sus (terdakwa) untuk diberikan ke Bupati. Sejak 2014 hingga 2017, saya pernah menyerahkan secara langsung ke Bupati, tetapi saya belum bisa  menjelaskan secara rinci karena belum dapat data faildnya,” kata saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Seingat saudara yang saudara serahkan langsung ke Bupati berapa ?” tanya JPU KPK. Ketua Majelis Hakim pun langsung memperjelas pertanyaan JPU KPK. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4L-sVqgepv6m2EPv8vd1LoVF0tINt21g0nvCivmtOaoMOaYusqC85UJbUUTf7ONqKGcLWoKe3wEvrPlPoEn-n58nOn2BV7lDmudOL4_dDXyTK2cBNjPjQA0vA1rZE4FZ1S-k3zNQp9_g/s1600/IMG20180913115002.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="521" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4L-sVqgepv6m2EPv8vd1LoVF0tINt21g0nvCivmtOaoMOaYusqC85UJbUUTf7ONqKGcLWoKe3wEvrPlPoEn-n58nOn2BV7lDmudOL4_dDXyTK2cBNjPjQA0vA1rZE4FZ1S-k3zNQp9_g/s640/IMG20180913115002.jpg" width="434" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “Berapa kali sudara menerima uang dari terdakwa dan saudara serahkan ke Bupti ?” tanya Ketua Majelis Hakim. Namun saksi mengatakan bahwa uang yang diterima langsung dari terdakwa adalah anggaran untuk diserahkan terkait anggaran pusat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Yang saya terima dari terdakwa untuk anggaran pust, Kalau 2 samapai 3 persen itu ke Bupati. </div> <div style="text-align: justify;"> ,” jawa saksi </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kalau yang langsung dari terdakwa ke Bupati melalui saya hanya sekali yang 200 juta,” jawab saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari 16 milliar yang saudara terima dari terdakwa ini, berapa yang saudara serahkan ke Bupati ?.” tanya JPU KPK lagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun dijawab oleh Sutrisno, bahwa uang itu disetor ke Pusat. Terkait penyerahan 2 hingga 3 persen ke Bupati, saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi berikutnya adalah Yamanu selaahku Kasubag Perencanaan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung, yang ertugas menerima uang dari Staf Dinas PUPR untuk diserahkan ke Kepala BPKAD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Setau saya Pak Sukarji staf Kepala Dinas PU yang menyerahkan uang. Biasanya mengirimkan uang ke BPKAD, tapi dari mana uang itu saya tidak tau, dan saya hanya menerima saja,” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada hal, keterangan saksi dalam BAP halaman 5 nomor 7 menjelaskan, bahwa fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut 10 persen atas perintah Henri Setaiwan, dan saksi  menerima fee tersebut dari Sukarji, pegawai Dinas PU sejak tahun 2016 hingga 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari mana sudara tau angka 10 persen itu, ini keterangan saudara,” kata Ketua Mejelis Hakim menekankan pada saksi. Setelah saksi disesak agar mengatakan jujur, barulah saksi mengatakan, bahwa pungutan 10 persen itu diketahui saksi dari bidang anggaran BPKAD yaitu Sri Pramuni,” kata saksi yang sering kali diingatkan JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Yamanu juga mengatakan, bahwa dirinya pernah diperintahkan Kepala BPKAD untuk menerima uang fee proyek. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya nggak pernah hitung karena dibungkus dalam kardus, pecahan 50 sama 100, jumlahnya milliar. Diberikan setiap tahun 2 kali biasanya. Yang pertama bulan April - Mei, dan yang kedua pada Perubahan APBD bulan November,” jawab saksi Yamanu, dan mengatakan bahwa pungutan ini berlangsung saat Syahri Mulyo menjadi Bupti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang yang diterima saksi dari Sukarji kemudian diserahkan ke Kepala BPKAD, sebahagian diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Tulungung sebesar Rp500 juta, ke Bupati Rp500 juta. Selain itu, juga dibagikan ke Sekda, Aparat Pengak Hukum, Wartawan dan lain-lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi ini pun sempat dibentak Ketau Majelis Hakim karena jawaban atas pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim selalu berbelit-belit dan terkadang menjawab lain dari pertanyaan. Sementara dalam BAP saksi dapat menjelaskan secara rinci jumlah uang yang diserahkan atas perintah Kepala BPKAD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, dari keterangan saksi Yamani ini juga menjelaskan, bahwa untuk dana DAK dipungut sebesar 10 persen dan bantuan provisni (Banprov sebesar) 10 persen. Saksi mengatakan, bahwa dirinya </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada session ke II adalah saksi Agung, orang dekatnya Bupati Syahri Mulyo. Kepada Majelis hakim, Agung mengakui terakit uang sebesar Rp500 juta dari terdakwa terhadap Bupati Syahri Mulyo melalui Agung setelah diperkenalkan Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, diakuinya. Menurut saksi, uang sebesar Rp500 juta langsung derehakan ke Syahri Mulyo</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya serahkan langsung ke Bupati” jawab saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus ini bermula pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek infrastuktur pada Dinas PUPR diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa  diantaranya ke terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoqbOmUTRWtWODv5qsmVn5RupYXjafgm1ai14_Wlzy-oonXl1oLG0bBIhqWvTX5ewdDSyDVYUKPOWIkSepak1w4MY14KrfSJ4CPX07-CUpGEk26T96nPRdbsnhUc1k6sK_b4qZYo0iVo/s1600/IMG20180913094903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoqbOmUTRWtWODv5qsmVn5RupYXjafgm1ai14_Wlzy-oonXl1oLG0bBIhqWvTX5ewdDSyDVYUKPOWIkSepak1w4MY14KrfSJ4CPX07-CUpGEk26T96nPRdbsnhUc1k6sK_b4qZYo0iVo/s640/IMG20180913094903.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembagian proyek tersebut, kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa Susilo Prabowo alias Embun dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek itu, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat pelelangan, terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat, antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Susilo Prabowo mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya, dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu, pada pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). Proyek tersebut yakni ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran -  Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 6. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo pada tahun 2016, dilanjutkan juga untuk tahun 2017 dan 2018 yang diberikan untuk terdakwa Susilo Prabowo dan Soni Sandra sebelum proses lelang dimulai. Begitu juga dengan terdakwa, yang mengikuti prosese lelang di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2018, terlebihdahulu memberikan fee seperti tahun 2016. Dan terdakwa hanya mengajukan penawaran terhadap proyek pekerjaan yang didapatkannya dengan menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan, dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan Mojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi - PT. Roro Gendhis (KSO),; 6. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 7. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp0tlMbIZbKnpwYgi1WnVZiL50gp9B8u-G0Ra_PgL9YpsmS3hOAS0FSRUqtfaGdumoA0GkfrrFwB1TuO75jxYbgZPMzAaOuT8BYtDxRqWE81bBGv9Qmw-Rw3WvI6meWwqIeiIzszvBaCo/s1600/IMG_20180907_164215.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="473" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp0tlMbIZbKnpwYgi1WnVZiL50gp9B8u-G0Ra_PgL9YpsmS3hOAS0FSRUqtfaGdumoA0GkfrrFwB1TuO75jxYbgZPMzAaOuT8BYtDxRqWE81bBGv9Qmw-Rw3WvI6meWwqIeiIzszvBaCo/s400/IMG_20180907_164215.jpg" width="295" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> 8. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 9. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun anggaran 2018, terdakwa Susilo Prabowo mendapatkan 6 (enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi,; 2. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah,; 4. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi; 6.  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai kompensasi dari proyek-proyek tersebut, terdakwa Susilo Prabowo atas permintaan Sutrisno memberikan fee pada saat pembahasan anggaran diawal tahun, dengan rincian ;  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; 2. Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp500 juta,; 3. Pada November 2016 sejumlah Rp2.250 milliar, yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali,; 4. Dan pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700 milliar,; 5. Serta pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp700 juta. Aatu sebesar Rp5.650 milliar sejak November 2015 hingga Desember 2016. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutya Sutrisno menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Syahri Mulyo melalui Sukarji, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, dan Yamani selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp500 juta pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga total duit “haram” yang diberikan ke Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp1.5 milliar sejak tahun 2016 hingga 2018 atau setiap tahunnya sebesar Rp500 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Duit “haram” sebesar Rp4.150 milliar lagi diberikan Sutrisno kepada anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas perintah Bupati Syahri Mulyo, guna memperlancar proses pembahasan anggaran APBD. Selain ke anggota DPRD, juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, serta sebahagian lagi dipergunakan Sutrisno untuk kepentingan pribadinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)  Kabupaten  Tulungagung tahun 2018. Sutrisno pun memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa untuk biaya operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan untuk memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYC8Es6Z0THvO8SCIAIpbhDKTjFdNzdJjW4C5Glc17-K46_U1V62mztLdd0539_1BXHasiLV5bSN9Oosx3NREDAiBhjo8UVjQ_ZqFDzpwu-dVbZqgxsJIX8JfRIQlnhixGsxc5XMxaaCc/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYC8Es6Z0THvO8SCIAIpbhDKTjFdNzdJjW4C5Glc17-K46_U1V62mztLdd0539_1BXHasiLV5bSN9Oosx3NREDAiBhjo8UVjQ_ZqFDzpwu-dVbZqgxsJIX8JfRIQlnhixGsxc5XMxaaCc/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain memberikan “Embun” alias duit kepada Syahri Mulyo, terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, juga memberikan “Fulus” terhadap Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, yakni ;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi terkait proyek yang akan diberikannya terhadap terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek yang di Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa termasuk sendiri. Sehingga pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, sebaliknya para  para penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Guna memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan, menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau Hand Phone.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh terdakwa, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Serta perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini, menurut JPU KPK akan mempelajarinya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang bergulir. (Rd1)</div>

News Tipikor Sidang Suap Dua Kepala Daerah Terungkap, Ketua DPRD, DPR RI, Pejabat Pemprov, APH dan Wartawan Menerima “Suap

berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Korupsi “Suap” oleh pengusaha Kontraktor PT. Jala Bumi Megah, yakni Susilo Prabowo alias Embun ...

»