Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Jilid IV”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Z4PpUNBb4JwjZmn1SrUHINuZ4KInTBQgd1Jn6fXBDI71-3Ze7TD4SyXFdGA67WJvrzDQuzfAO1huFhYGq1PCqj26QFIN4smUYKY98arFIMDCw1bIaRnoL6MndZC84ARc1TGLapfwrEo/s1600/IMG20180905101330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="781" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Z4PpUNBb4JwjZmn1SrUHINuZ4KInTBQgd1Jn6fXBDI71-3Ze7TD4SyXFdGA67WJvrzDQuzfAO1huFhYGq1PCqj26QFIN4smUYKY98arFIMDCw1bIaRnoL6MndZC84ARc1TGLapfwrEo/s640/IMG20180905101330.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><b><i><span style="font-size: large;">#Kejujuran Subur Triyono, salah satu anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PAN tak diakui para terdakwa dalam persidangan karena dianggap sebagai “senjata mematikan”#</span></i></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>beita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kejujuran itu sepertinya sulit untuk diungkapkan oleh ;para terdakwa kasus Korupsi Khususnya bagi para tedakwa angota DPRD Kota Malang yang terjerat dalam kasus Korupsi suap ABPD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 lalu.<br /><br />Andai saja seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ini sejak awal mengakui telah menerima uang “haram” yang totalnya keseluruhannya sebesar Rp6.5 milliar pada saat pembahasan APBD murni Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada tahun 2014, dan pembahasan APBD Perubahan pada Juni 2015, bisa jadi 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang ini tak meringkuk di penjara. Namun karena kejujuran itu tak ada, dn bahkan ngotot tidak menerima sama sekali, walaupun Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang saat ini berstatus terpidana 5 tahun penjara dan beberpa anggota Dewan lainnya mengatakan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa semua anggota Dewan menerima, dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut.<br /><br />Memang ada keributan diantara anggota Dewan yang menerima uang Pokir yang masing-masing anggota menerima antara Rp12.5 juta hingga Rp17.5 juta, dan uang sampah sebesar Rp5 juta hingga 10 juta rupiah untuk setiap anggota Dewan, tak diakuinya juga. <br /><br />Tak salah jika KPK menyeret dan memenjarakan seluruh anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “haram” itu, yang saat ini masih tersisa 3 orang dari 5 orang anggota Dewan yang masih duduk dikurisnya dan belum diminta pertanggungjawaban hukum.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMEKNFeMHjrwsaAT-tPAcEd8zlKXyBTPuYoX9rC5yvjDq56FvPzWGIi8CnVIbukDPRbjSDpniBrrxZZaetuVLbwdT8obRY598zP9S7bOQjq2XluG6nGctoQEzqAYqrstWakHJi5CwYIJc/s1600/IMG_20180906_114908.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1407" data-original-width="1279" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMEKNFeMHjrwsaAT-tPAcEd8zlKXyBTPuYoX9rC5yvjDq56FvPzWGIi8CnVIbukDPRbjSDpniBrrxZZaetuVLbwdT8obRY598zP9S7bOQjq2XluG6nGctoQEzqAYqrstWakHJi5CwYIJc/s400/IMG_20180906_114908.jpg" width="362" /></a></div> <br /> Ketidak jujuran para anggota DPRD Kota Malang yang saat menjadi terdakwa sebanyak 18 orang (22 berstatus tersangka, dan 1 sudah terpidana) kembali terulang saat Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, bersama Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Burhanudin dkk, menggelar sidang Jilid IV ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk 18 terdakwa yang kedua kalinya, pada Rabu, 5 Sepetember 2018<br /> <br /> Pada sidang seblumnya, JPU KPK menghadirkan 4 lorangsaksi dari pihak Pemkot Malang,  diantaranya Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU PPR Kota Malag (sudah divonis pidana penjara 2 tahun), Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menkabat Kepala Dinas PU dan Tataruang Pemprov Jatim, Teddy Sujadi Soemama, Kepala Bidang PU PPR Kota Malang dan Nunu (Sekretaris Dinas PU PPR Kota Malang).<br /><br />Kali ini (Rabu 5 September 2018), JPU KPK menghadirkan 3 orangsaksi, 2 diantaranya adalah anggota DPRD Kota Malang yaitu Subur Triono anggota Frkasi PAN, Ribut Haryanto anggota Fraksi Golkar dan Umi Sugiarti, Istri Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.Pada sidang seblumnya, JPU KPK menghadirkan 4 lorangsaksi dari pihak Pemkot Malang,  diantaranya Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU PPR Kota Malag (sudah divonis pidana penjara 2 tahun), Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menkabat Kepala Dinas PU dan Tataruang Pemprov Jatim, Teddy Sujadi Soemama, Kepala Bidang PU PPR Kota Malang dan Nunu (Sekretaris Dinas PU PPR Kota Malang).<br /><br />Kali ini (Rabu 5 September 2018), JPU KPK menghadirkan 3 orangsaksi, 2 diantaranya adalah anggota DPRD Kota Malang yaitu Subur Triono anggota Frkasi PAN, Ribut Haryanto anggota Fraksi Golkar dan Umi Sugiarti, Istri Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihiKi41hk42eESEGRq-fGz7inilXSUOQTIxa0Dq3Qrjzd6ZtEp3lH2bITuc7ptQPVTFI5o-V3KDFnYucLEae3N2hg6ByeBXKDM43FMWwdWJJF1WHC75B20agdZxzciJICr741itRl-TFg/s1600/IMG20180905151745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihiKi41hk42eESEGRq-fGz7inilXSUOQTIxa0Dq3Qrjzd6ZtEp3lH2bITuc7ptQPVTFI5o-V3KDFnYucLEae3N2hg6ByeBXKDM43FMWwdWJJF1WHC75B20agdZxzciJICr741itRl-TFg/s640/IMG20180905151745.jpg" width="640" /></a></div> Sidang perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 dalam Jilid IV ini, berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya tak ubahnya “agenda RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Legislatif Kota malang, Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan KPK” yang membahas uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD Murni Kota Malang TA 2015 lalu.<br /><br />Untuk ke 4 kalinya (Jilid IV), Subur Triyono, salah satu anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 kembali memberikan kesaksian jujur dihadapan majelis Hakim, terkait penerimaan uang “haram” dikalangan Politikus (DPRD) Kota Malang pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada Nopember - Desember 2014 sebesar Rp 5.5 milliar yang setiap Fraksi sebsar Rp225 juta atau setiap anggota antara Rp75 - 100 juta rupaih, uang pokir sebesar Rp700 juta yang masing-masing anggota antara Rp12.5 juta hngga 17.5 juta rupiah dan uang sampah sebesar Rp300 juta, dan masing-masing anggota natara Rp5 juta - 10 juta rupiah pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni 2016.<br /><br />Keterangan saksi Subur Triyono dalam sidang perkara suap DPRD Kota Malang Jilid IV kali ini, tak berbeda dengan keterangannya pada sidang Jilid I dengan terdakwa Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PU PPR, terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Jilid II, dan Moch. Anton selaku Wali Kota Malang jilid III. Yang pada siang sebelumnya, Ketiganya sudah divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun untuk terdakwa Jarot dan Moch. Anton. Keduanya divonis bersalah sebagai penyuap yang dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001 atas perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Sedangkan Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B  Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atas perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan divonis pidana penjara selama 5 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM9O15YaZWNrxtKNoooiGErYdUDRHOSf7FxlBebUJZDBkKqz2t7SBdcwk0GpGWhiNmWJSDhLNM5ql41ofD6IHD2VZHDWkViHz4N6wW6oFUSIEd44AhPGIBu6tJdYoBZYUdBdNqSa0R2Jo/s1600/IMG20180905165150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM9O15YaZWNrxtKNoooiGErYdUDRHOSf7FxlBebUJZDBkKqz2t7SBdcwk0GpGWhiNmWJSDhLNM5ql41ofD6IHD2VZHDWkViHz4N6wW6oFUSIEd44AhPGIBu6tJdYoBZYUdBdNqSa0R2Jo/s640/IMG20180905165150.jpg" width="640" /></a></div> Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk, menghadirkan 4 orang saksi, yakni Subur Triono (anggota DPRD dari Fraksi PAN), Ribut Haryanto yang juga tersangka dalam Jilid V (anggota DPRD dari Fraksi Golkar) dan Umi Sugiharti, istri mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono.<br /><br />Sedangkan ke- 18 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam Jilid IV adalah   Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara).<br /><br />Dan terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).<br /><br />Serta terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara). Para terdakwa diampingi Penasehat Hukumnya (PH)-nya masing-masing diantaranya Dr. Solahudin dan M. Muktar.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Subur Triyono kembali menerangkan terkait uang Pokir, uang sampah pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Ta 2015, dan uang saat pembahasaan APBD murni TA 2015 yang pembahasannya pada November - Desembr 2016 yang diterima seluruh anggota DPRD Kota Malang. <br /><br />Menurut anggota DPRD Kota Malang ini, bahwa duit yang diberikan ke Dewan oleh pihak ekesekutip adalah supaya pembahasan APBD berjalan lancar dan cepat. Untuk ke 4 kalinya Subur mengakui dengan jujur dan terus terang, bahwa dirinya selaku Ketua Frkasi PAN di tahun 2014 pada saat pembahasan APBD murni ada 2 tahap, KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran ( dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan yang ke kedua Dok (Pengesahan) KUA PPPAS itu menerima duit sebesar Rp225 juta dalam 4 tahap masing-masing Rp50 juta. Duit itu dia bagi bertiga dengan 2 anggota Fraksinya, yaitu Mohan Katelu, Harun Prasojo masing-masing Rp75 juta. Sedangkan 1 anggotanya yaitu Syaful Rusdi langsung ke Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />“Tahun 2014 saat itu saya Ketua Fraksi, menerima Lima puluh, Lima puluh, Lima puluh, Tujuh Lima. Saya bagi ke anggota masing-masing Tujuh Lima. Kalau Syaiful Rusdi langsung ke Ketua,” kata Subur jujur.<br />  ;<br /> Subur juga mengakui, saat pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015, dirnya menerina uang pokir sebesar Rp12.5 juta. Karena tidak sama dengan anggota lainnya, Ia pun meminta tambahan lagi ke Ketua DPRD yang akhirnya diberikan sebesar Rp5 juta dari duit pribadi Moch. Arif Wicaksono. Tidak hanya itu. Subur juga menuturkan, pada saat hearing ada pemberian duit tambahan.<br /><br />Apa yang dijelaskan Subur dalam sidang kali ini sama dengan keterangannya pada sidang-sidang sebelumnya. Bahkan Subur lah anggoa Dewan yang pertamakalinya mengembalikan duit “haram” itu ke KPK pada tahun 2017 saat Jarot disidangkan. Pengembalian duit itu menurutnya, karena Ia meras takut.<br /><br />Bahkan Subur mengakui, kalau Ia mengajak yang lain untuk mengembalikan duit itu KPK, namun tidak ada yang menanggapinya. Yang anehnya lagi, apa yang dijelaskan Subur dalam sidang kali ini, dibantah para terdakwa termasuk Suprapto.<br /><br />Pada hal, Subur dan Supraprto dalam sidang-sidang sebelumnya selalu bersama-sama dihadirkan JPU KPK sebagai saksi. Dan kesaksian kedua anggota Dewan ini tak ada perberdaan. Bahkan Suprapto selaku Ketua Fraksi PDIP ini pada sidang yang berlangsung pada tanggal 20 Pebruari 2018, mengakui menerima duit pokir sebesar Rp17.5 juta.<br /><br />Baca : http://www.beritakorupsi.co/2018/02/ketua-fraksi-pdip-dprd-malang-akui.html<br />Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang Akui Menerima Uang “Pokir dan Uang Sampah” Rp 17,5 Juta<br /><br />Namun apa yang dijelaskan Subur dalam sidang kali ini dibantah oleh Suprapto dan terdakwa lainnya. Kejujuran Subur Triyono dianggap sebagai “senjata yang mematikan” bagi para terdakwa, namun sebagai “angin segar” bagi JPU KPK, karena dapat membuka “kebobrokan” di kalangan  DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Yang lebih aneh lagi, salah satu Penasehat Hukum dari terdakwa menanyakkan ke saksi Subur Triyono terkait jumlah kerugian negara. Pada hal, dalam kasus yang menyeret selruh anggota DPRD Kota Malang tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara, melainkan perilaku para Politikus yang menjadi wakil rakyat Kota Malang ini yang tidak patut ditiru, karena menerima uang “haram”, sekalupun para anggota Dewaan yang terhormat itu telah membuat peraturan tata tertib dan peraturan lainnya tentang pejabat penyelenggara negara yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).<br /><br />Subut juga mengungkapkan, adanya pertemuan para anggota DPRD di kantor pengacara Dr. Solahudin setelah adanya proses hukum dilakukan KPK bagi DPRD Kota Malang, pada hal, Dr. Solahudin belum ditunjuk sebagai Penasehat Hukum.<br /><br />Sementara keterangan saksi Ribut mengakui juga menerima uang pada saat pembahasan Perubahan APBD TA 2015 sebesar Rp12.5 juta. Dan duait itu sudah dikembalikannya sebulan yang lalu ajakan Subur. <br /><br />Berbeda dengan keterangan Umi Sugiarti, istri mantan Ketua DPRD Kota Malang ini. Umi lupa kalau dirinya turut membagi-bagi duit “haram” itu ke anggota DPRD Kota Malang pada tanggal 14 Juni 2015 lalu. Kata lupa sering kali terucap dari bibir wanita ini setiap kali ditanya JPU KPK terkait aktifitas pembagian “jezeki haram” yang berlagsung di rumahnya.<br /><br />Usai persdaingan, saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU KPK terkait pengakuan Subur tentang pertemuan anggoat DPRD Kota Malang di kantor pengacara Dr. Solahudin, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, semua fakta persidangan akan dipelajari dan akan dilaporkan kepimpinan KPK.<br /><br />“Semua fakta persidangan yang terungkap akan kita laporkan ke pimpinan,” kata JKPK Arif.<br /><br />Sementara Dr. Solahudin beberapa saat kemudian mengatakan, tak salah bila hanya berkonsultasi.<br /><br />“Sekedar konsultasi kan boleh,” kata pengacara ini.<br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifWQTfwk4QinjiOJM50cFlwuOB3PNJZZrpV80InjnVdtSVJ-TCwfnsA8ib54W28jqE5AH6rM7DPlzc-ST_XT-ANdshSXe2mbMLC7-lA4vabJGvDdfuAK56P3VXMeS0iZZZu3xQWKtY6hg/s1600/IMG20180905165346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifWQTfwk4QinjiOJM50cFlwuOB3PNJZZrpV80InjnVdtSVJ-TCwfnsA8ib54W28jqE5AH6rM7DPlzc-ST_XT-ANdshSXe2mbMLC7-lA4vabJGvDdfuAK56P3VXMeS0iZZZu3xQWKtY6hg/s640/IMG20180905165346.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /><br />Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /><br />Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang “Jilid IV”

#Kejujuran Subur Triyono, salah satu anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PAN tak diakui para terdakwa dalam persidangan karena dianggap s...

»

Bupati Jombang (Nonaktif) Divonis 3,6 Thn, KPK Banding

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj_Jq3jmCypSgQUzuCxZsYRq1DNH7KKR2CDn0nz_OaKhQ5xMW7Ol9MS6-OQ9OHl71uRJKmlU-w6kOP-0_QpAc8bqnoe8yr15CRpVgqb9ySzkKVsK5A7lpsOQ1b-dTqEPfr-1vx977SqA/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="857" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj_Jq3jmCypSgQUzuCxZsYRq1DNH7KKR2CDn0nz_OaKhQ5xMW7Ol9MS6-OQ9OHl71uRJKmlU-w6kOP-0_QpAc8bqnoe8yr15CRpVgqb9ySzkKVsK5A7lpsOQ1b-dTqEPfr-1vx977SqA/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" /></a></div> beritakorupsi.co - Selasa, 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warso Murti, mmomvonis terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dalam kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK pada Pebruari lalu, dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan JPU KPK selama 8 tahun, sihingga JPU KPK akan melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Menurut Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti menerima uang dari Inna Silestyowati (sudah divonis 2.6 Thn penjara, dan saat ini KPK banding) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Jombang sejak Desember 2016 hingga 2017 sebesar Rp1.220 milliar, sehinga terdakwa Nyono dijerat dengan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 11 ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Dalam surat putusan Majelis Hakim, tidak jauh beda dengan surat tuntan JPU KPK. Namun pasal yang dikenakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Nyono adalah pasal 11, sementara dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa dijerat dalam pasal 12 huruf a.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa duit sebesar Rp1.220.000.000 (Satu milliar dua ratu dua puluh juta), sebahagian diantaranya diberikan Inna, agar terdakwa Nyono mengangkat Inna menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yag sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Pada hal menurut Baperjabat (Badan Pertimbangan Jabatan), Inna belum layak menjadi Kepala Dinas karena masih banyka yang lebih senior. Sebahagian lagi ditu “haram” itu berasal dari hasil pemotongan dana Kapitasi Puskesmas dan pengangkatan pegawai Honor serta pengurusan izin Rumah Sakit Ibu dan Anak milik dr. Subur Suprojo. <br /><br />Sehingga JPU KPK menjerat terdakwa Nyono dengan pasal 12 Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kuran, dan Membayar Uang Penggant (UP) sejumlah Rp1.220.000.000, serta pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan pulik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman poko, yaitu penjara.<br /><br />Pasal 12 ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ditahun 2017 sebesar Rp1.220.000.000 terkait pengangkatan Jabatan Inna Silestyowati dari dokter biasa menjadi Kepala Puskesmas kemudian menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada hal, masih banyak dokter di Puskesmas atau Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang yang jauh lebih senior dari Inna Silestyowati untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas apalagi Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, penerimaan uang dari pengangkatan pengawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas, penerimaan uang dari hasil pemotongan jasa Kapitasai (jasa pelayanan kesehatan) dan dari penerimaan uang dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah) penerimaanyang diterima oleh terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dari Inna Silestyowati selama 2017<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivasDot-_wgki4pEp7o-iTtyhEwhn0nW_YbhoYuxqtHX79OjMUqIaL5fwOmny0edrH8QOS3CXGu0WF7y0pSiF87r2y5vrjT24MOJsvwmd-kspN1Bcv2d55Wt-_ioAoXjtEZ-JArip5SOg/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivasDot-_wgki4pEp7o-iTtyhEwhn0nW_YbhoYuxqtHX79OjMUqIaL5fwOmny0edrH8QOS3CXGu0WF7y0pSiF87r2y5vrjT24MOJsvwmd-kspN1Bcv2d55Wt-_ioAoXjtEZ-JArip5SOg/s640/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp50 juta, dan sisanya sejumlah Rp22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa <br /><br />Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp600 juta dengan perincian sebagai berikut ; <br /><br />1.  Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan permintaan dana rutin operasional. Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang  sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. <br /><br />2.  Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan  uang sebanyak Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir.<br /><br />3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati  menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”.<br /><br />Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer di Pos Kesehatan Puskesmas. <br /><br />Bahwa uang diberikan terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dalam bentuk bantuan kepada para pihak adalah bantuan pribadi terdakwa dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Jombang untuk periode 2018 - 2023 dengan perincian sebagai berikut; <br /><br />1.  Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; <br /><br />2.  Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3.  Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4.   Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp25 juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; <br />5.  Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; 6.   Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7.  Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. <br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. <br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit.<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKEria5yFxhAqURa78-oNzhNGK4Rc6rtpclZfAgYcgCHmHpRt8oHi_8LcA2Psz3fxc0-2UVL-xNk_JBIuQpDN7xfy4SMurgKRnd9-dLjxH7TODJHavenUxuZYTLaPEsNgskh5kvWbBKRY/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKEria5yFxhAqURa78-oNzhNGK4Rc6rtpclZfAgYcgCHmHpRt8oHi_8LcA2Psz3fxc0-2UVL-xNk_JBIuQpDN7xfy4SMurgKRnd9-dLjxH7TODJHavenUxuZYTLaPEsNgskh5kvWbBKRY/s320/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang.<br /><br />Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp75 juta<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018.<br /><br />Masih pada tanggal yang Sama, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar Rp75 juta, dan penerimaan uang dari Kepala BKD sebesar Rp65 juta.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) sebesar Rp10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar Rp2.400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering Syukur Abadi sebesar Rp12.6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp25 juta; e. Sisanya sebesar Rp25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, serta pencabuta hak memilih dan dipilih selama 5 Tahun,” ucap Ketu Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Wawan megatakan, bahwa pasal yang dekenakan oleh Majelis Hakim adalah pasal 11. Menut Wawan, bahwa pasal yang dikenakan oleh JPU KPK terhadap terdakwa adalah pasal 12 huruf a.<br /><br />Wawan menjalaskan, uang yang diterima oleh terdakwa terkait dengan pengangkatan Inna dari Kepala Puskesmas menjadi Kepala Dinas Kesehatan, izin Operasinal RSIA milik dr. Subur Suprojo<br /><br />“Apa yang dibacakan Majelis Hakim tadi sama dengan dakwaan kita, tapi pasal yang dikenakan adalah pasal 11, menerima. Uang yang diteriam terdakwa dari Inna, agar terdakwa mengangkat Inna menjadi pungsional atau Kepala Dinana, kemudian dari Izin operasional RSIA milik dr.Subur Suprojo. Jadi bukan pemberian begitu saja. Apa yang kita sampaikan dalam tuntutan adalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi kita akana leporkan dulu ke pimpinan,” ucap JPU KPK.  (Rd1)<br /> <br />

News Tipikor Bupati Jombang (Nonaktif) Divonis 3,6 Thn, KPK Banding

beritakorupsi.co - Selasa, 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warso Murti, mmomvo...

»

Komisiaris PT SGS Divonis 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp155 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW-z19Z_F-LabF9KX96fuYlI6Q238X_ASvJL8OdGM6P2Fd0ti1hnlN61ZRc5p6HbfX28f6__CWZmeQG2Mp0CdDzg7KOasD8gLJJIHEM88Y7d4Le4EjLoikBCFLjmb3wmAPxM5g7dKfxvo/s1600/IMG20180703163508_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW-z19Z_F-LabF9KX96fuYlI6Q238X_ASvJL8OdGM6P2Fd0ti1hnlN61ZRc5p6HbfX28f6__CWZmeQG2Mp0CdDzg7KOasD8gLJJIHEM88Y7d4Le4EjLoikBCFLjmb3wmAPxM5g7dKfxvo/s640/IMG20180703163508_1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berota<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”.<br /> <br /> Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Tjahjo Widjojo, yang sudah berusia uzur. Sebab, pengusaha asal Surabaya ini terancam pidana penjara selama 10 tahun karena kasus Korupsi yang menjeratnya.<br /> <br /> Namun demikian, nasib baik yang dialami pengusaha asal Surabaya ini, tak sebaik yang dialami oleh 16 petenai asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi “Sapi” sebesar Rp5,3 M  hingga meninggal 1 orang sebelum diadili di Pengadilan Tipikor. Sebab, sekalipun berstatus terdakwa, Tjahjo Widjojo si pengusaha ini tak dimasukkan penjara. <br /> <br /> Selasa, 4 September 2018, JPU dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai H.R. Unggul Warsi Murti, yang menuntut terdakwa Tjahjo Widjojo selaku Komisiaris PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim sebesar Rp155.036.704.86421 tahun 2011 yang merugikan keuangan negara c/q cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) senilai Rp51 .772.000.000 dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU TM. Pakpahan dari Kejagung sekaligus selaku Ketua Tim bersama JPU Ferry dkk dari Kari Surabaya menyatakan, bahwat terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan Tindak Pidana Korupsi jo  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) Nomo8 Tahun 2010.<br /> <br /> Karena menurut JPU, perbuatan terdakwa selaku Komisiaris PT SGS dalam kasus kredit macet Bank Jatim tahun 2011 lalu sebesar Rp Rp155.036.704.86421, merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp51 .772.000.000<br /> <br /> Sebelumnya, 4 pegawai Bank Jatim pusat ini sudah divonis pidana penjara terlebih dahulu beberapa bulan lalu, diatanya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan I.L Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bakwa terdakwa Tjahjo Widjojo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 PT. SGS (PT. Surya Graha Semesta) melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim sebesar Rp80 milliar, yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri, dan Proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Kemudian pada tahun 2011, terdakwa Tjahjo Widjojo menyuruh Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS mengajukan penambahan plafon kredit ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dari Rp80 milliar menjadi sebesar Rp125 milliar sebagaimana Surat No.025lSGSNIl/2011 tanggal 19 Juli 2011. <br /> <br /> “Atas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut, kemudian Bank Jatim Cabang Sidoarjo memproses berkas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek yaitu; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp208.685.176.000,; Pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp88.901.861.280,; Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp66.409.000.000,; Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp67.200.081.000,; Pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, pelaksana PT NAT dengan nilai Rp54.183.811.000,;  Pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT dengan  nilai Rp22.189.000.000,; Pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000,” ungkap JPU.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4a_KNE0m9QYluA9w1HxZCLcnCwwg03GrhoX_xLRoRzbgaOcayjgtEc4klqlBpnjJP6QEyZDkVF0me-q4AzM6pTtfO4PenyZQHvZIMrEAP6vXbNxHYZULg3tB4ddmJeCTz1ykc85u9Lo/s1600/IMG20180703161841.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4a_KNE0m9QYluA9w1HxZCLcnCwwg03GrhoX_xLRoRzbgaOcayjgtEc4klqlBpnjJP6QEyZDkVF0me-q4AzM6pTtfO4PenyZQHvZIMrEAP6vXbNxHYZULg3tB4ddmJeCTz1ykc85u9Lo/s640/IMG20180703161841.jpg" width="640" /></a></div> JPU menyatakan, bahwa permohonan Penambahan Plafon Kredit dan‘ PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim,  kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut. <br /> <br /> Dan oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis, dalam melaksanakan Penilaian Kelayakan penambahan plafond Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut, tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas proyek yang diakui oleh PT SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja, dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek dimana kegiatan itu akan dibiayai oleh Bank Jatim.<br /> .<br /> “Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milliar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milliar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dan kepada Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi,” kata JPU.<br /> <br /> Selanjutnya Arya Lelana dan Wongso Prayitno menyetujui pennohonan yang diajukan oleh PT  SGS yang dituangkan di dalam disposisi yang berbunyi ; 1. Jaminan Utama: Tagihan proyek yang dibiayai kredit bank,;  2. Jaminan tambahan : tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75 persen,; 4. Lain-lain usulan analis. <br /> <br /> Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wongso Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis Kredit Menengah dan Korporasi, dan oleh Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT SGS, dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT SGS dari Rp80 milliar menjadi Rp125 milliar. Padahal nilai Debt Equity Ratio (DER) PT SGS sebesar 5.09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon.<br /> <br /> Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010, tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut, karena ; 1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan grup,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gamtgiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASE! dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.80.000.000.000.dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar. <br /> <br /> Oleh Harry Soenarno dan Iddo Lksono Hartanto, Tim Analis bemama-sama dengan Arya Lelana  selaku Pimpinan Sub Divisi dan Wonggo Prayitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan, Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, untuk mendapat Persetujuan. <br /> <br /> Sehingga Perbuatan tersebut bertentangan dengan ; 1. Peraturan intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit SE (Surat Edaran) Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi, jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II, yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus. <br /> <br /> 2. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatl-hatian“. <br /> <br /> 3. Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”<br /> <br />  4. Surat Edaran Direksi Nomor 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi : a. Bab II Analisa Kredit halaman 23 menyatakan DER ditetapkan sama untuk semua sektor dan sub sektor ekonomi yaitu maksimum 2,5 kali, untuk penyimpangan DER harus mendapat persetujuan Direksi terlebih dahulu secara kasus per kasus,; b. Bab Vll Standby Loan halaman 138 menyatakan KMK standby loan adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor,; c. Bab Vll Standby Loan halaman 142 pada prinsipnya menyatakan apabila jaminan tambahan (agunan) tidak mencapai minimal sebesar 20% maka kredit diansuransikan sesuai plafon kredit dengan coverage minimal 70 persen.<br /> <br /> 5. SE Direksi Nomor 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2009, pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, bab VII Standby Loan halaman 138 menyatakan grup usaha nasabah yang dimiliki keterkaitan dengan debitur harus dicantumkan dalam surat persetujuan,; 6. Perjanjian KMK Standby Loan atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan pencairan termin proyeknya hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diikat cessie dan kuasa memotong. <br /> <br /> 7. Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No: 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 pada halaman 142 BAB Vll tentang STANDBY LOAN poin 2.7 huruf d Sub 1 sebagai berikut : “nilai agunan untuk jenis fasilitas/skim kredit Standby Loan adalah nilai jaminan sebesar 20 persen dari plafon fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jatim".<br /> <br /> Oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memproses permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Nugraha Adi Taruna, PT. Fajar Parahyangan dan PT. Idee Mumi Pratama sebagai Grup dari PT SGS. Padahal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut, dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Nomor 048/002/KRD 15 Januari 2010 tentang Nota Usulan Pencairan standbyloan, dilakanakan PT. Mumi Konstrusksi Indonesia, merupakan Group PT SGS merupakan Direktur Utama PT SGS diangkat sebagai wakil kepala PT MKI Cabang Surabaya,; <br /> <br /> 2. 048I112/KMKorp tangga16 Juli 2010 yaitu Nota Usulan Pencairan Standby Loan, pelaksanan PT. Nugraha Airiangga Tama merupakan Group PT SGS, hal dikerenakan pegawai. PT SGS menjadi kepala Cabang PT NAT di Surabaya<br /> <br /> 3. No. 048/161.1/D|VlKMKorp tanggal 29 September 2010, yaitu usulan Pencairan standby loan atas nama PT SGS. Pelaksana Proyek Nugraha Airlangga Tama. Hubungannya dengan PT SGS adalah merupakan grup dimana Direktur PT SAS (ERW) sebagai wakil kepaia cabang PT FP sedangkan TJW merupakan Komisaris PT SGS dan PT SAS<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaXrO12_yQQaXGK6HZ-Cv79hUOQfseI0QaqDSsC-1urIZ8dk_6l5l1POMxLebEriB9FL2pbmoCB8Ch4OGhAIdhQ_WAs1uRX0Dx_vaQHJP3_JIcT4M2DK-RVc5zj9JF8AFF46W9W7VKWA/s1600/IMG20180703163515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaXrO12_yQQaXGK6HZ-Cv79hUOQfseI0QaqDSsC-1urIZ8dk_6l5l1POMxLebEriB9FL2pbmoCB8Ch4OGhAIdhQ_WAs1uRX0Dx_vaQHJP3_JIcT4M2DK-RVc5zj9JF8AFF46W9W7VKWA/s640/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></div> Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian Rudi Wahono (Dirut PT.SGS) atas perintah dari terdakwa Tjahjo Widjojo  (Komisaris Utama PT. SGS) untuk mencairkan kredit tersebut, yang selanjutnya Bank  Jatim  melakukan pencairan pinjaman PT. SGS yang akan digunakan untuk ; <br /> <br /> 1) Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Ir. Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo, KSO selaku Leader PT Nugraha Airiangga Tama, tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 6021/728/402103/2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Budi Darmawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01/02.8IGD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000,-. <br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amirudin  selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor: 012IPimproNl/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp22.189.000.000,<br /> <br /> Proyek Pembangunan Poltek ll Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan (Kontrak Induk) antara Datik Indrijaswati selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT.Nugraha Adi Taruna tentang Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltek II Kediri Nomor Kontrak 1032IKONT.FISIKIAPBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Heru Agoesdijanto selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Gunawi selaku PPK dengan RP.Roedhy Setuo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT ldee Murni Pratama. tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1/645/402.103l2011 tanggal 9 September 2011dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia Sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan ( Kontrak Induk ) Nomor : 1033 / KONT. FISIK / APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kasenan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000;<br /> <br /> Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 Antara Nur Man Satrio Widodo selaku PPK dan H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000.<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  tersebut diatas, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan oleh PT. SGS, tetapi merupakan proyek yang dimenangkan oleh perusahaan lain. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Tjahjo Widjojo  selaku Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo, proyek pembangunan Kantor BPR Jatim, Proyek Pembangunan Pottek II Kediri, Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri, dan proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang diterima oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000.-(dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit, No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karima Syakir, Notaris di Surabaya yang menyebutkan, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara lr. GUNAWI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader DrsRlBUT WAHYU UTOMO tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA setaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012!PimproN1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek u Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Bamm (Kontrak Induk) antara lr. DATIK lNDRlJASWATl AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280<br /> <br /> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM$DA135.73.301I2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang RP. ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1I645/402.103I2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR |MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat ISY KARIMAH SYAKIR, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT SURYA GRAHA SEMESTA atas 8 (delapan) proyek dengan nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA. <br /> <br /> “Akibatnya Bank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada Pembayaran angsuran POKOK dan bunga atas nama debitur PT. SURYA GRAHA SEMESTA,” kata JPU <br /> <br /> Pencairan kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan tillfat yang ditanda tangani oleh WONGGO PRAYlTNO selaku Pemimpin Divisi KMK dan ARYA LELANA selaku Pimsubdiv KMK. Yang ternyata Pemakan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang dilakukan sebelumlum adanya kontak pembangunan jembatan Kedungkandang Malang. dimana RUDI WAHONO (Direktur Utama PT. SGS) atas perintah dari terdakwa TJAHJO WIDJOJO mengirimkan surat kepada WONGGO PRAYITNO agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%. dan atas surat PT. SGS tersebut WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000 sehingga hal tersebut bertentangan dengan; <br /> <br /> 1. Surat Edaran Direksi No.046l008lDlR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII tentang standby loan butir 2.9 hump (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dnaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asi agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740IKRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab N Butir 4.5 menyatakan bahwa pemiran kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK <br /> <br /> Bahwa dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek seharusnya disesuaikan dengan kemajuan hsik proyek berdasarkan progress report, ' namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilsaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.0461008IDlR/KRD tangga 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9 ' Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan . antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan. hump (f) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hump (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak hams sama (merata) melainkan hams disesuaikan dengan kebutuhan riil dnapangan pada setiap tahapannya. <br /> <br /> Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari PT Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut ternyata oleh terdakwa TJAHJO WIDJOJO tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk : <br /> <br /> 1. Membayar angsuran POKOK Kredit Modal Kan'aStandby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250.75 sen,; 2. Ditransfer ke rekening pribadi terdakwa TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000,;  3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggowo Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000,; 4. Ditransfer ke Rekening pribadi DEVI ANORA (istri PUNGGOWO SANTOSO sebesar Rp2.350.000.000.<br /> <br /> “Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048IDlR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab Vll Standby loan butir 1.(8) menyatakan, bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan,” ungkap JPU kemudian<br /> <br /> Dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby loan, PT. SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekenakan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. <br /> <br /> Hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ; a. Butir 2.7 jaminan kredit huruf (a) bahwa jaminan utama adalah berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie dan apabila karena suatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani aktalsurat cessie maka kredit tetap dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembayaran dana proyek sudah melalui Bank atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan PT Bank Jatim dengan menunjuk nomor rekening debitur dan,; (2) Dilengkapi dengan surat pernyataan debitur yang memuat,; 3. Tidak akan mencairkan tunai secara langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek. <br /> <br /> b. Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain,; c. Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin. <br /> <br /> (3) Bank menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf a.2) diatas kepada pemben' kerja disertai dengan surat bank tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur sebagaimana hurup a.2)<br /> <br /> <br /> b) Butir 3.2 angsuran kredit ( 1 ) Ayat 1 yang menyatakan bahwa angsuran kredit per proyek adalah proporsional dengan termin proyek yang turun dan kartu kendali untuk proyek yang bersangkutan harus sudah bersaldo nihil pada saat pencairan termin terakhir (Sebelum termin pemeliharaan) (2) Ayat 2 yang menyatakan bahwa angsuran kredit sebagaimana ayat (1) diatas tidak dapat diten'k kembali untuk proyek yang bersangkutan yang telah mempem'eh pembayaran fasilitas kredit. 13 <br /> <br /> <br /> Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit nomor 74 tanggal 31 Desember 2013,  bahwa jangka waktu Kredit Modal Ken'a Standby Loan sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit,  sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443 yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh TRI UJIARTI selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo.<br /> <br /> Bahwa penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000, agunan tambahan berupa tanah danlatau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan, dan pada periode Mei s/d Desember 2014 masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491.98, dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609,374.780,89. <br /> <br /> Namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapusbukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014 dan menyetujui dilakukannya penghapusbukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoau'o yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi PT. Bank Jatim. <br /> <br /> Bahwa atas usulan, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapusbukuan kredit PT Bank Jatim <br /> <br /> Bahwa perbuatan TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SURYA GRAHA SEMESTA (PT.SGS) bersama-sama dengan WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, HARRY SOENARNO dan IDDO LAKSONOHARTANTO telah memperkaya terdakwa TJAHJO WlDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp. sebesar Rp51 .772.000.000.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.86421 (seratus lima puluh lima milliar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443, dan bunga sebesar Rp34.335.990.421,21 sen, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta Penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT SURYA GRAHA SEMESTA pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tumur,Tbk No.91-LHPIXVIlI/04l2017 tanggal 10 April 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia. <br /> <br /> “Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengadili perkara ini unutk; Menyatakan terdakwa TJAHJO WlDJOJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Menajatuhkan hukuman pidana selama 10 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsiair 6 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp51 .772.000.000 subsidair 3 tahun penjara,” kata JPU diakhir tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kedapa terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana dkk untuk menyampaikan pembelaan atau Pledoinya pada sidang yang akan datang. (Rd1)

News Tipikor Komisiaris PT SGS Divonis 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp155 M

berota korupsi .co - “Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini...

»

22 Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Kota Malang “Bernasib Malang”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm4Z1X6XD-RwBmqG56x5ScEna6cna0h0KftsOliQ9FraW9A8svoKk4fhzvMHV-hQlm-jkILqlTlbLduMjwAUDjrm2k0HVPnQ8dhJJkarvQ-AIjIC0zux7NRcrNK3UmFQVrfPV3lmaPP2Y/s1600/IMG-20180831-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm4Z1X6XD-RwBmqG56x5ScEna6cna0h0KftsOliQ9FraW9A8svoKk4fhzvMHV-hQlm-jkILqlTlbLduMjwAUDjrm2k0HVPnQ8dhJJkarvQ-AIjIC0zux7NRcrNK3UmFQVrfPV3lmaPP2Y/s640/IMG-20180831-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><i><b>#Kota Malang Raya pun saat ini “bernasib malang, ibarat Kota tak bertuan” karena Wali Kota bersama 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang, masuk penjara karena terjerat kasus Korupsi. Dan ini adalah sejarah pertama dijaman Naw sejak 73 tahun Indonesia Merdeka, “dengan slogan Indonesia Kerja meraih Prestasi dan Revolusi Mental”#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co. -</b></span> Senin, 3 september 2018, Penyidik KPK menetapkan dan menahan 22 anggota DPRD Kota Malang Jilid III dalam kasus korupsi suap pembaasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, setelah seblumnya menjalani pemeriksaan di Mapolres Malang, pada Sabtu, 1 September 2018, dan dilanjutkan pemeriksaan di gedung KPK, pada Senin, 3 September 2018.<br /> <br /> Ke- 22 anggota DPRD Kota Malang saat ini yang dimaskud adalah terdiri dari ; PDIP (4 orang) 1. Arief Hermanto,; 2. Eka Satria Gautama diganti Diana Yanti (PAW karena meninggal),; 3. Hadi Susanto,; 4. Erni Farida; PKB (2 orang) 1. Mulyanto,; GOLKAR (2 orang) 1. Choeroel Anwar,; 2. Ribut Harianto; DEMOKRAT (2 orang) 1. Indra Tjahyono,; 2. Sony Yudiarto; GERINDRA (3 orang) 1. Een. Ambarsari,; 2. Teguh Puji Wahyono,; 3. Letkol. Purn. Suparno; PAN (1 orang) 1. Harun Prasojo,; HANURA (2 orang) 1. Afdhal Fauza,; 2. Ec. Imam Ghozali;  PKS (3 orang) 1. Sugiarto,; 2. Bambang Triyoso,; 3. Choirul Amri; PPP (2 orang) 1. Syamsul Fajrih,; 2. Asia Iriani; NasDem (1 orang) 1. Mohammad Fadli.<br /> <br /> Para tersangka ditahan di beberapa Rutan (Rumah Tahanan Negara) yang berbeda selama 20 hari untuk proses penyidikan lebih lanjut <br /> <br /> "Para tersangka ditahan 20 hari pertama di sejumlah rutan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, yang dikutip dari Merdeka.com, Senin 3 September 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr7zQSWwvKrmAHDbXCj0U1IKBGI6P0Zs_WLQNdcthJtosbjXg-YFmDU7LT-UP-qdtFFdstgYDlcd3hVTV-YCx2WQtm5QmqP3rEZDDDoW0EcyVt7iqGsy-m7QZ5QOkUY2Y3fO8_f0s6FpI/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1024" height="313" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr7zQSWwvKrmAHDbXCj0U1IKBGI6P0Zs_WLQNdcthJtosbjXg-YFmDU7LT-UP-qdtFFdstgYDlcd3hVTV-YCx2WQtm5QmqP3rEZDDDoW0EcyVt7iqGsy-m7QZ5QOkUY2Y3fO8_f0s6FpI/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hal itu diakui juga oleh Ketua DPRD Kota Malang Abdulrahman, yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya, yakni Mohc. Arif Wicaksono (sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun dalam kasus ini pula) saat dihubungi wartawan media ini, Senin, 3 September 2018.<br /> <br /> “Ia, sudah ditahan kalau mendengar berita hari ini,” kata Abdulrahman.<br /> <br /> Hingga saat ini, jumlah anggoat DPRD Kota Malang yang masih aktif dan belum “dperiksa” terkait penerimaan uang suap dalam pembahasan APDB Kota Malang TA 2015 sebanyak 5 orang, dan 3 diantaranya dikabarkan karena sakit, yaitu Ec.RB. Priyatmoko Oetomo dari PDIP, Tutut Hariyani (PDIP) dan H. Subur Triono dari PAN.<br /> <br /> Sedangkan 2 orang lagi yakni Abdulrahman dan Irma, tidak terlibat sama sekali karena menjadi anggota DPRD adalah PAW (Pergantian Antara Waktu) ditahun 2017. <br /> <br /> Abdulrahman PAW dari Rasmuji karena meinggal, sedangkan Erni PAW dari Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) yang mencalonkan menjadi Cawali (Calon Wali) Kota Malang pada Pilkada 27 Juni 2018 yang saat ini sudah terdakwa.<br /> <br /> “Jumlah anggoat DPRD Kota Malang saat ini 27 orang, namun yang diperiksa di KPK Jakarta sebanyak 22 orang. Sedangkan yang 5 orang lagi, ada yang sakit 3 orang, yaitu Pak Moko dari PDIP (Ec.RB. Priyatmoko Oetomo.Red), kemudian Bu Tutut dari PDIP (Tutut Hariyani.Red), kemudian Pak Subur (H. Subur Triono.Red), dan yang 2 orang tidak terlibat sama sekali, karena PAW tahun 2017, yaitu saya dan Irma. Irma menggantikan Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) yang mencalonkan menjadi Cawali (Calon Wali), dan saya menggantikan H. Rasmuji karena meninggal dunia,” kata Abdulrahman, Minggu, 2 Sepetember 2018.<br /> <br /> Saat ditanya terkait adanya kabar, kehadiran Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Kota Malang, Abdulrahman mengakui. Namun Ia mengatakan, belum ada agenda pertemuan antara Kemendagri dengan Legislatif.<br /> <br /> “Ya, tapi dengan pihak Eksekutif (Pemkot Malang). Kalau Diskresi yang pertama, dimantapkan dulu dengan pihak Eksekutif bari diteruksan ke kita. Saya tidak bertemu karena tadi ada acara. Belum ada agenda pertemuan antara Kemendagri dengan Legislatif (DPRD Kota Malng),” ujar Abdulrahman.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMu-RBoZCjlvlRIDqpt1jFiym9gVhr5XExQs7Huh_pRybNycEtzZwO8Q1WZnUrnIR_5NGJN7KaP1kbCik98Y61Df6TcivShWSAwBvZjB9UrJYfBnXTriDY8GHYlFcSEHb-PQssKSPc4c/s1600/1535990037688.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMu-RBoZCjlvlRIDqpt1jFiym9gVhr5XExQs7Huh_pRybNycEtzZwO8Q1WZnUrnIR_5NGJN7KaP1kbCik98Y61Df6TcivShWSAwBvZjB9UrJYfBnXTriDY8GHYlFcSEHb-PQssKSPc4c/s640/1535990037688.jpg" width="640" /></a></div>  Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 41 dari 46 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Yang sebelumnya dalam Jilid I, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, dan sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 5 tahun. <br /> <br /> Kemudian tersangka dalam Jilid II sebanyak 18 orang yang saat ini sudah menajalani prsoes persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi dan  Ketua Frkasi.<br /> <br /> Ke- 18 terdakwa itu adalah Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP) (satu perkara). <br /> <br /> Dan terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).<br /> <br /> Serta terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara)<br /> <br /> Sementara dari pihak Pemkot yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa, dan sudah divonis pidana penjara, yaitu Jilid I Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPPR), dan Jilid II Moch. Anton selau Wali Kota Malang periode 2013 - 2018. Keudanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ouRtqjPzlE6Nmm8RVV8MFy1Zb_uV1XD1KGPT2ADZ9wd8Cq6WuS1g-IXFgY6lzgyl9TPUGPwMtbLKnrALAU7GWdsxsCEcsvim6TBMdLhqqRklvEkOqWDCmryNLqPSOiztH0ZvUB9zzw8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="1024" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ouRtqjPzlE6Nmm8RVV8MFy1Zb_uV1XD1KGPT2ADZ9wd8Cq6WuS1g-IXFgY6lzgyl9TPUGPwMtbLKnrALAU7GWdsxsCEcsvim6TBMdLhqqRklvEkOqWDCmryNLqPSOiztH0ZvUB9zzw8/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Bagaimana dengan Cipto Wiyono selaku Sekda saa itu, dan Teddy Sijadi Soemama, selaku Kepala Bidang PUPPR Kota Malang, yang berperan penting terkait pengumpulan duit sebesar Rp900 juta, yang diserahkan ke anggota DPRD melalui Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta dalam  pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015,  sementara yang Rp200 juta diterima Cipto Wiyono dari Teddy Sujadi Soemama. Belum lagi para rekanan dilingkungan Dinas PU yang menjadi sumber uang tersebut ?.<br /> <br /> Kota Malang Raya pun saat ini “bernasib malang, ibarat Kota tak bertuan”, karena Wali Kota bersama 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang, masuk penjara karena terjerat kasus Korupsi. Dan ini adalah sejarah pertama dijaman Naw sejak 73 tahun Indonesia Merdeka, “dengan slogan Indonesia Kerja meraih Prestasi dan Revolusi mental”.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /> <br /> Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi10RVr_vHeGhQ1XPdWBTDFFk-Wu-SQJcSxBIWuR9_tzFZ3XygRwAVXjAA9klLedUlMlIp0BFBDTT2tcZhU-P_5wzKOaQJLO0RKmIfKmGclZGFkerFjLPlg6XYrWHp_lWbSSbOqgpDpzJ8/s1600/1535991249610.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="1024" height="321" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi10RVr_vHeGhQ1XPdWBTDFFk-Wu-SQJcSxBIWuR9_tzFZ3XygRwAVXjAA9klLedUlMlIp0BFBDTT2tcZhU-P_5wzKOaQJLO0RKmIfKmGclZGFkerFjLPlg6XYrWHp_lWbSSbOqgpDpzJ8/s640/1535991249610.jpg" width="640" /></a>Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya.<br /> <br /> Hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx3s_xoS3Oi1IRof72phv4u1QFBqD562wUGWztRAMH1pok6kKLXq0MELyRdxdGjOG3SKXsG0RhD_yBknrwAUh-tsEqYoIVdCtA_fvzmtAr55U7R6TbfHwPLYgiJRdoUXHwzdu_tVs7LPM/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx3s_xoS3Oi1IRof72phv4u1QFBqD562wUGWztRAMH1pok6kKLXq0MELyRdxdGjOG3SKXsG0RhD_yBknrwAUh-tsEqYoIVdCtA_fvzmtAr55U7R6TbfHwPLYgiJRdoUXHwzdu_tVs7LPM/s640/IMG_20180815_175832.jpg" width="484" /></a></div> atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. <br /> <br /> Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieGb3Q2aIL3UOzHQHY9F8owrPQtktroVbzd9bOBD02e7mJDUUYBApNLvQokSKP2jPT3hYPjPJ4ytTnD860sH-C19Lgr4C8CWxlcyPwgh6YGm_CfUXMNhv4IC4a7nhRmvXgJIDVIbxDLSQ/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieGb3Q2aIL3UOzHQHY9F8owrPQtktroVbzd9bOBD02e7mJDUUYBApNLvQokSKP2jPT3hYPjPJ4ytTnD860sH-C19Lgr4C8CWxlcyPwgh6YGm_CfUXMNhv4IC4a7nhRmvXgJIDVIbxDLSQ/s640/IMG_20180815_174718.jpg" width="484" /></a></div> <br /> Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi-bagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Setelah para anggota DPRD Kota Malang menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzqMaUemcsr3rpMtSETt-1T0_Q2FSzsq57UyywXsu3M9X7dwqiDlqCkmVEUv5vkdkLp9hlFw8eNW-UyXVpl3rRgHRLkQfRQbacD3lMX7Y-JbwDqWewGForw2UaFxtfkhDF_kS00TL7Lw/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzqMaUemcsr3rpMtSETt-1T0_Q2FSzsq57UyywXsu3M9X7dwqiDlqCkmVEUv5vkdkLp9hlFw8eNW-UyXVpl3rRgHRLkQfRQbacD3lMX7Y-JbwDqWewGForw2UaFxtfkhDF_kS00TL7Lw/s640/IMG_20180815_172042.jpg" width="484" /></a></div> <br /> Dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa terjadinya keributan diantara para anggota Dewan yang terhormat itu bukan karena tidak kebagian “fulus”, melainkan karena pembagian yang tidak merata. Ada anggota Dewan yang menrima Rp12.5 juta, dan ada pula yang menerima Rp15 juta, dan bahkan ada yang menerima Rp17.5 juta. Sehingga Ketua DPRD sempat diancam akan didemo dengan cara menginap di rumah ketua DPRD malam itu.<br /> <br /> Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pun akhirnya menambah “fulus” ke anggota Dewan itu sebesar Rp5 juta. Pada hal, uang yang diterima anggota DPRD melalui Ketua adalah 10 persen dari Rp9 milliar anggaran Pokir (Pokok-pokok Pikiran) yang setiap anggota memperoleh anggaran Pokir sebesar Rp200 juta.<br /> <br /> Ternyata tidak hanya uang Pokir yang dibagi-bagi anggota Dewan yang terhormat ini. Melainkan ada juga uang sampah sebesar Rp300 dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar. Sehingga uang “haram” yang diabgi-bagi para politikus ini adalah uang Pokir sebesar Rp700 juta, uang sampah Rp300 juta dan uang pembahasan APBD murni sebesar Rp5.5 milliar. Dan uang “haram” itulah yang dibagi bersama.<br /> <br /> Tak salah bila KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang lainnya yang terlibat dalam kasus ini menjadi tersangka, seperti mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dan Teddy Sujadi Soemama yang berperan penting mengumpulkan uang pokir itu, dan kemudia diserahkan ke DPRD melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicasono. <br /> <br /> Apa lagi Cipto Wiyono yang mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp200 juta dari Teddy Sujadi Soemama, bagian dari uang yang terkumpul sebesar Rp990 juta. Sehingga yang diserahkan ke DPRD melalui Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta.<br /> <br /> Belum lagi para “donator” dari kalangan kontraktor sebagai sumber terkumpulnya duit Rp900 juta itu. Apakah para kontraktor itu akan diminta pertanggungjawaban hukum ?. <br /> <br /> Para terdak itu, selain melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terlebih melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

News Tipikor 22 Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Kota Malang “Bernasib Malang”

#Kota Malang Raya pun saat ini “bernasib malang, ibarat Kota tak bertuan” karena Wali Kota bersama 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang, ma...

»

Sebanyak 22 dari 27 Anggota DPRD Kota Malang Diperiksa Sebagai “Tersangka”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwnLiPS-Za7phzbvUo9z0KHDBKsQIHOcJBBZv7ZPqbg395MoZ9OAf3tqlTUQ0BxF6L-siDMrqJ0bjcVKTHHDcU56Bioz2MNtZrRNHKT-xs6jRz1i0vF3a6m20OyIwr5Mm5c63hr11yj8/s1600/IMG-20180831-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwnLiPS-Za7phzbvUo9z0KHDBKsQIHOcJBBZv7ZPqbg395MoZ9OAf3tqlTUQ0BxF6L-siDMrqJ0bjcVKTHHDcU56Bioz2MNtZrRNHKT-xs6jRz1i0vF3a6m20OyIwr5Mm5c63hr11yj8/s640/IMG-20180831-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Ketua DPRD Kota Malang Abdulrahman : 6 tersangka yang disebutkan sebelumnya diketahunya dari Koran bukan dari pemberitahuan resmi#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sebanyak 22 dari 27 anggota DPRD Kota Malang akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarat, Senin (Besok), 3 September 2018. <br /><br />Pemeriksaan itu adalah lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan lembaga anti rasuha itu ke anggota DPRD Kota Malang di Mapolresta Kota Malang, pada Sabtu, 1 September 2018.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Abdulrahman, yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya, yakni Mohc. Arif Wicaksono (sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun dalam kasus ini pula) saat dihubungi wartawan media ini, Minggu, 2 September 2018.<br /><br />“Ia, 22 orang. Teman-teman (anggota DPRD.Red) akan diperiksa besok di Jakarta. Kemarin pemberitahuan langsung ke Sekwan (Sekretaris Dewan.Red) terus Sekwan yang membagikan ke personnya. Sekwan memberikan informasi, karena waktu itu waktunya teman-teman ke Jakrta, dan ada yang ke Palembang, jadi diberitahukan, “Pak Pimpinan, ini ada dari KPK untuk 22 orang dipanggil pemeriksaan sebagai tersangka”, itu yang saya terima dari Sekwan,” kata Abdulrahman.<br /><br />Abdulrahman menjelaskan, jumlah anggoat DPRD Kota Malang saat ini berjumlah 27 orang, namun yang diperiksa di KPK Jakarta sebanyak 22 orang, sedangkan yang 5 orang lagi ada yang sakit 3 orang, dan 2 orang tidak terlibat sama sekali dalam kasus suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, karena menjadi anggota Dewan berdasarkan PAW tahun 2017, yaitu Irma menggantikan Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) yang mencalonkan menjadi Cawali (Calon Wali) Kota Malang pada Pilkada Juni 2018 yang saat ini sudah terdakwa, dan Rasmuji karena meninggal dunia.<br /><br />“Saat ini ada 27 orang, tapi yang diperiksa ada 22 orang. Jadi yang 5 orang itu ada yang sakit 3 orang, yaitu Pak Moko dari PDIP (Ec.RB. Priyatmoko Oetomo.Red), kemudian Bu Tutut dari PDIP (Tutut Hariyani.Red), kemudian Pak Subur (H. Subur Triono.Red),” kata Abdulrahman <br /><br />Sedangkan yang 2 orang, kata Ketua Deawan Kota Malang ini melanjutkan, tidak terlibat sama sekali. <br /><br />“Saya dan Irma. Saya PAW dari Rasmuji karena meninggal, dan Irma PAW dari Ya’quban Ananda Gudban yang mengundurkan diri pada pencalonan Wali Kota,” kata Abdulrahman kemudian.<br /><br />Ke- 27 anggota DPRD Kota Malang saat ini yang dimaskud adalah terdiri dari ; PDIP (7 orang) 1. Arief Hermanto,; 2. Eka Satria Gautama diganti Diana Yanti (PAW karena meninggal),; 3. Hadi Susanto,; 4. Tutuk Hariyani,; 5. Teguh Mulyono,; 6. Ec.RB. Priyatmoko Oetomo,; 7. Erni Farida; PKB (2 orang) 1. Mulyanto,; 2. H. Rasmuji diganti Abdulrahman (PAW karena meninggal), GOLKAR (2 orang) 1. Choeroel Anwar,; 2. Ribut Harianto; DEMOKRAT (2 orang) 1. Indra Tjahyono,; 2. Sony Yudiarto; GERINDRA (3 orang) 1. Een. Ambarsari,; 2. Teguh Puji Wahyono,; 3. Letkol. Purn. Suparno; PAN (2 orang) 1. Harun Prasojo,; 2. H. Subur Triono; HANURA (2 orang) 1. Afdhal Fauza,; 2. Ec. Imam Ghozali; 3. Irma PAW dari Nanda,; PKS (3 orang) 1. Sugiarto,; 2. Bambang Triyoso,; 3. Choirul Amri; PPP (2 orang) 1. Syamsul Fajrih,; 2. Asia Iriani; NasDem (1 orang) 1. Mohammad Fadli.<br /><br />Sebanyak 5 orang anggota DPRD Kota Malang yang tidak ikut diperiksa antara lain ; Ec.RB. Priyatmoko Oetomo dari PDIP, Tutut Hariyani dari PDIP, H. Subur Triono dari PAN. Sedangkan 2 anggota DPRD lainnya, yaitu Irma AW dari Ya’quban Ananda Gudban yang mengundurkan diri pada pencalonan Wali Kota, dan saat ini sudah menjadi tersangka, dan  Abdulrahman PAW dari Rasmuji karena meninggal dunia.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kabar yang beredar di beberapa media, yang mengatakan bahwa 6 anggota DPRD sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun menurut Ketua DPRD Kota Malang ini mengatakan, bahwa dirinya mengetahui dari Koran, karena selaku Pimpinan Dewan belum mendapat pemberitahuan resmi dari KPK.<br /><br />“Saya taunya dari Koran,” ucap Abdulrahman sambil mengirimkan nama-nana yang dimaksud yang terbit disalah atu Media.<br /><br />Dari apa yang disampaikan Ketua DPRD Kota Malang ini mengundang pertanyaan. Apakah penyidik KPK lebih dulu “membocorkan” Sprindik dan nama-nama tersangkanya ke “Media” dari pada ke lembaga dimana orang-orang yang diperiksa itu sebagai anggota Legislatif ???<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 orang menjadi tersangka/terdakwa. Dari 21 terdakwa itu terdiri dari 2 pejabat Pemkot dan 19 dari Dewan termasuk Ketua DPRD, dan 3 diantaranya sudah divonis, yaitu Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU Kota Malang, dan Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap kepada anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran 2015 sebesar Rp700 juta. <br /><br />Jarot dan Moch. Anton sama-sama divonis 2 tahun penjara, dan dijerat dengan pasal yang sama  yakni pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Sedangkan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp700 juta. Moch. Arif Wicaksono divonis lebih berat yakni 5 tahun penjara karena selaku pejabat negara yang menerima suap. Moch. Arif Wicaksono dijerat pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuf0jtUWPyyOYDFimwgst794mxY500KzTAy-l7hlRd-3bdugW-nboekjCBS9rXQXhqCy9Pfs7vLteYFjb5exN2wgnjB5RDhp9mH3oCbXpj8GPttNrU7cncO5xmUU1wCXrdPjBL70YyGms/s1600/Nanda.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuf0jtUWPyyOYDFimwgst794mxY500KzTAy-l7hlRd-3bdugW-nboekjCBS9rXQXhqCy9Pfs7vLteYFjb5exN2wgnjB5RDhp9mH3oCbXpj8GPttNrU7cncO5xmUU1wCXrdPjBL70YyGms/s640/Nanda.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Ya’quban Ananda Gudban  adalah salah satu dari 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang</b></span></td></tr> </tbody></table> Sementara 18 anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ke- 18 anggota DPRD Periode 2014 2019 terdiri dari 3 Wakil Ketua, 4 Ketua Komisi dan 8 Ketua Fraksi serta 3 anggota biasa.<br /><br />Ke- 18 terdakwa itu adalah Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP) (satu perkara). <br /><br />Dan terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).<br /><br />Serta terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara).<br /><br />Kasus ini berawal pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /><br />Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya.<br /><br />Hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima.<br /><br />Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. <br /><br />Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi-bagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Setelah para anggota DPRD Kota Malang menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa terjadinya keributan diantara para anggota Dewan yang terhormat itu bukan karena tidak kebagian “fulus”, melainkan karena pembagian yang tidak merata. Ada anggota Dewan yang menrima Rp12.5 juta, dan ada pula yang menerima Rp15 juta, dan bahkan ada yang menerima Rp17.5 juta. Sehingga Ketua DPRD sempat diancam akan didemo dengan cara menginap di rumah ketua DPRD malam itu.<br /><br />Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pun akhirnya menambah “fulus” ke anggota Dewan itu sebesar Rp5 juta. Pada hal, uang yang diterima anggota DPRD melalui Ketua adalah 10 persen dari Rp9 milliar anggaran Pokir (Pokok-pokok Pikiran) yang setiap anggota memperoleh anggaran Pokir sebesar Rp200 juta.<br /><br />Ternyata tidak hanya uang Pokir yang dibagi-bagi anggota Dewan yang terhormat ini. Melainkan ada juga uang sampah sebesar Rp300 dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar. Sehingga uang “haram” yang diabgi-bagi para politikus ini adalah uang Pokir sebesar Rp700 juta, uang sampah Rp300 juta dan uang pembahasan APBD murni sebesar Rp5.5 milliar. Dan uang “haram” itulah yang dibagi bersama.<br /><br />Tak salah bila KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang lainnya yang terlibat dalam kasus ini menjadi tersangka, seperti mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dan Teddy Sujadi Soemama yang berperan penting mengumpulkan uang pokir itu, dan kemudia diserahkan ke DPRD melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicasono. <br /><br />Apa lagi Cipto Wiyono yang mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp200 juta dari Teddy Sujadi Soemama, bagian dari uang yang terkumpul sebesar Rp990 juta. Sehingga yang diserahkan ke DPRD melalui Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta.<br /><br />Belum lagi para “donator” dari kalangan kontraktor sebagai sumber terkumpulnya duit Rp900 juta itu. Apakah para kontraktor itu akan diminta pertanggungjawaban hukum ?. <br /><br />Para terdak itu, selain melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terlebih melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Rd1)

News Tipikor Sebanyak 22 dari 27 Anggota DPRD Kota Malang Diperiksa Sebagai “Tersangka”

#Ketua DPRD Kota Malang Abdulrahman : 6 tersangka yang disebutkan sebelumnya diketahunya dari Koran bukan dari pemberitahuan resmi# beri...

»

Semua Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtzu6npgbmWQQ0SIz0EQl0U4KFKA1m8RL_flyR7vVJWHsb5_T705hA_XfA-ZVnr84xceiVuRUwMe50Xfiq7FbdrdQVL9xp9Bz3pAJpcCVyM0yaCBRGlfgdeHnMsHze-4cic4TgSNHssY0/s1600/IMG20170421111358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1132" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtzu6npgbmWQQ0SIz0EQl0U4KFKA1m8RL_flyR7vVJWHsb5_T705hA_XfA-ZVnr84xceiVuRUwMe50Xfiq7FbdrdQVL9xp9Bz3pAJpcCVyM0yaCBRGlfgdeHnMsHze-4cic4TgSNHssY0/s640/IMG20170421111358.jpg" width="434" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: red;">#Penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah Pejabat Pemkot dan anggota DPRD Kota Malang#</span></b></i></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sejak Jumat, 31 Agustus hingga hari ini, Sabtu, 1 September 2018, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemkot Kota Malang dan anggota DPRD Kota Malang terkait kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran 2015 yang sudah menyeret 21 terdakwa, dan 3 diantaranya sudah divonis pidana penjara, dinataranya Kepala Dinas PU Kota Malang Jarot Edy Sulistyono (divonis 2 tahun penjara), Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Moch. Arif Wicaksono (divonis 5 tahun penjara) dan Wali Kota Malang periode 2013 - 2018 Moch. Anton (sudah divonis 2 tahun penjara. <br /><br />Sementara 18 dari total anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya, Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP) (satu perkara). <br /><br />Dan terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).<br /><br />Serta terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara).<br /><br />Ke- 19 anggota DPR Kota Malang termasuk Ketuanya dijebloskan ke penjara karena menerima uang suap saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu sebesar Rp700 juta, uang sampah sebesar Rp300 juta, mapun uang suap saat pembahasan APBD murni yang pembahasannya pada November - Desember 2014 sebesar Rp5,5 milliar.<br /><br />Pemberian uang itu oleh pihak Pemkot kepada anggota DPRD Kota Malang, agar para Dewan yang terhormat itu tidak menggunakan hak pengawasannya sebagai lembaga Legislatif dalam pembahasan APBD Kota Malang, sehingga dapat berjalan mulus.<br /><br />Sementara anggota DPRD Kota Malang yang hingga saat ini belum “ditetapkan menjadi tersangka” karena juga ikut menikamti duit “haran” itu sebanyak 26 orang, yaitu dari PDIP (7 orang) Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Erni Farida; PKB (2 orang) Mulyanto, H. Rasmuji;  GOLKAR (2 orang) Choeroel Anwar, Ribut Harianto; DEMOKRAT (2 orang) Indra Tjahyono, Sony Yudiarto; GERINDRA (3 orang) Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno; PAN (2 orang) Harun Prasojo, H. Subur Triono; HANURA (2 orang) Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali; PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri; PPP (2 orang) Syamsul Fajrih, Asia Iriani; NasDem (1 orang) Mohammad Fadli. <br /><br />Namun dari 26 orang ini ada sekitar 3 orang yang mungkin tidak ikut menikmati “fulus” itu karena keberadaannya menjadi anggota DPRD Kota Malang di tahun 2017 setelah terjadinya PAW (Pergantian Antar Waktu).<br /><br />Sementara, Jumat Jumat, 31 Agustus 2018, berdasar informasi dilapangan, sejumlah pejabat Pemkot Malang yang diperiksa  penyidik KPK di Mapolresta Kota Malang, diataranya Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, Prihatin Wilujeng Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU tahun 2015 (tiba pukul 12.30 WIB), Dra. Nunuk Sri Rusgiyanti Sekretaris Dinas PU Kota Malang 2015-2017 (tiba pukul 12.50 WIB), kemudian disusul Totok Kasianto selaku Sekretaris BPKAD Kota Malang tahun 2015 yang tiba di Polresta Malang pukul 12.59 WIB. Disusul Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Malang 2015, Tri Oki dan Kabid Perencanaan dan Pelaporan Bappeda 2015 M. Sulton. <br /><br />Kemudian sekitar pukul 13.36 WIB, Sekretaris Daerah Kota Malang Tahun 2015 Cipto Wiyono dan Nur Rahman Kabid Bina Marga Dinas PUPBB (sekarang PUPR) tahun 2015 tiba di Polresta Malang. Sementara Sekretasis DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 13.38 WIB. Kemudian menyusul satu orang anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, yakni Mulyanto yang baru tiba di Polresta Malang pada pukul 13.29 WIB.<br /><br />Minggu, 1 September 2018, penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan ke sejumlah anggota DPRD Kota Malang di Mapolresta Malang, diantaranya Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Choeroel Anwar (Golkar), Moh. Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS), dr. Teguh Mulyono (PDIP), Imam Ghozali (Hanura), Lektkol (Purn) Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Tutuk Haryani (PDIP), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Moko (PDIP), Diana Yanti (PDIP) dan Sugiarto (PKS).<br /><br />Sedangkan anggota DPRD Kota Malang sebanyak 22 orang rencanya ini diperiksa di Mapolresta Malang, dan dilanjutkan hari Senin, 3 Sepetember 2018 di Jakarta. Hal itu disampaikan Abdulrahman selaku Ketua DPRD Kota Malang yang baru, saat dihubungi wartawan media ini.<br /><br />“Besok (hari ini) 22 anggota Dewan diperiksa di Polresta Malang, dan dilanjutkan pemeriksaan hari Senin di Jakrta. Kalau dari pihak Pemkot, saya kurang tau,” kata Abdulrahman melalui telepon selulernya tanpa menyebut nama-nama anggota Dewan yang  diperiksa itu.<br /><br />Sementara Kapolresta Malang AKBP Asfuri saat dihubungi wartawan media ini mengatakan, tidak memantau berlangsungnya pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Malang itu.<br /><br />“Saya tidak memonitor, Mas,” ucapnya melalui pesan WatsApp, Sabtu, 1 September 2018.<br /><br />Siapakah yang menjadi tersangka baru dari anggota DPRD atau pejabat Pemkot Malang dalam kasus ini ? Andai saja semua anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, ini sejarah baru untuk pertama kalinya pemerintahan Daerah tanpa DPRD, dan Kota Malang sesuai dengan namanya menjadi “malang, ibarat anak yatim piatu”, karena Wali Kota dan Puluhan anggota DPRD-nya sama-sama meringkuk di penjara akibat kasus korupsi suap menyuap APBD.  (Rd1)  </span>

News Tipikor Semua Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka ?

"Ilustrasi" #Penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah Pejabat Pemkot dan anggota DPRD Kota Malang# berita korupsi .co - Sejak...

»