Solihin, LSM Perintis Terima Sapi Dari Dana Bansos Sebagai “Tutup Mulut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-B0V1gx6ojHQa3vCVO3r65gxQ27RpdE5qtxaBU8-xY7kXketVDNPKXPxFcb_Vgc1_UI9SSMuaK3E2QUTo0wEU-_JuO9VEBXXO3j51-e4r2dVyVNdLcn-d3LQxlvT4CRf5VzPyZiOFpY/s1600/1534252438907.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-B0V1gx6ojHQa3vCVO3r65gxQ27RpdE5qtxaBU8-xY7kXketVDNPKXPxFcb_Vgc1_UI9SSMuaK3E2QUTo0wEU-_JuO9VEBXXO3j51-e4r2dVyVNdLcn-d3LQxlvT4CRf5VzPyZiOFpY/s640/1534252438907.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Saksi dari kiri, </b> <b>Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan, sepertinya mulai “menghiasi” beberapa kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Suarabaya saat ini.<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2016, Kejari Surabaya pernah menghadirkan salah seorang Wartawan Harian terkenal di Surabaya sebagai saksi dalam kasus perkara korupsi Prona disalah satu Kelurahan Kematan Dukuh Pakis Surabaya. Karena Wartawan itu menerima aliaran duit dari hasil penarikan biaya illegal oleh si Lurah, dan duit itu untuk pemasangan Iklan. Entah bagaimana proses pengajuan dan pencairan proposal Iklan. Dan bisa jadi PPh (Pajak Penghasilan) tidak di bayar ke Kas negara. <br /><br />Setelah itu, pada tahun 2017 - 2018, JPU KPK juga menghadirkan Wartawan Harian sebagai saksi dalam perkara Koruspi suap yang tertangkap tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Bahkwan Wartawan itu ikut dalam rombongan saat Taufiqurrahman diamnakan KPK di Hotel Brobudur Jakarta.<br /><br />Berlanjut kemudian, KPK juga menghadirkan salah satu Wartawan harian terkenal di Jawa Timur, dalam perkara Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang. Dalam dakwaan JPU KPK, si Wartawan itu memperkenalkan pihak Kontraktor (Komisiainyanya sudah divonis) dengan Ketua DPRD Kota Malang (sudah divonis), terkait proyek Jembatan Kedungkandang Malang. Tidak hanya memperkenalkan, tetapi juga “mengetahui” terkait penganggaran proyek yang menjadi salah satu kasus dalam perkara Korupsi Bank Jatim sebesar Rp 155 milliar yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Tidak hanya itu, si wartawan itu juga menerima duit dari pihak kontraktor sebesar Rp 5 juta, dan dari Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 15 juta, setelah Ketua DPRD itu menerima duit dari pihak Kontraktor sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap Bupati Jombang Nyono Suhari Wihandoko, JPU KPK tidak menghadirkan Wartawan Harian terkenal di Jawa Timur, walau dalam dakwaan JPU KPK, mapun yang terungkap dalam persidangan, bahwa duit “haram” yang diterima Bupati Jombang, sebahahian atau sebesar Rp 10 juta untuk pemasangan iklan terkait pencalonan Nyono sebagai Bupati dalam Pilkada Juni 2018.<br /><br />Dalam sidang kali ini yang “menghiasi” adalah anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis, dalam kasus perkara dugaan Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) yang berasal dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, yang pencairannya tidak sesuai dengan prsedur oleh Pemda terhadap DPRD Kabupaten Jember, hingga menyeret Ketua DPRD Koabupaten Jember periode 2014 - 2019 menjadi terdakwa. Sementara Sekda dan Kepala BPKAD sudah dipenjarakan setelah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejati Jatim beberap minggu lalu.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9vn9d69iacalZK0LxWVXFl4kZeaXOirIAPB4pNSN_Wa1aIn-ag7LfWYGeg5atmcV5Zuk8dDaP3CY-3aFS0c1iMQsSGxRGgpITeWUyMP7b_NtdfsF7CT3VowYIbw-wLC5KTsHjykQTEA/s1600/_1534225038297.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9vn9d69iacalZK0LxWVXFl4kZeaXOirIAPB4pNSN_Wa1aIn-ag7LfWYGeg5atmcV5Zuk8dDaP3CY-3aFS0c1iMQsSGxRGgpITeWUyMP7b_NtdfsF7CT3VowYIbw-wLC5KTsHjykQTEA/s640/_1534225038297.jpg" width="640" /></a></div> Selasa, 14 Agustus 2018, JPU dari Kejari Jember menghadirkan Solihin selaku anggota LSM Perintis di Kabupaten Jember sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah). <br /> <br /> Sidang yang berlangsung (Selasan, 14 Agustus 2018) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti adalah agenda pemeriksaan saksi selaku penerima dana Bansos yang dihadirkan JPU Kejari Jember. Sidang dilangsungkan dalam 3 session.<br /><br />Selain saksi Solihin selaku LSM, JPU juga menghadirkan Subairi dan Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa. Selain itu, kedua saksi ini juga sebagai pengurus kelompok tani, serta beberapa saksi lainnya yang juga sebagai penerima dana Bansos itu, diantaranya Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya) dan Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju).<br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa Solihin ternyata menerima satu ekor sapi dari Kelompok Tani Ternak Sapi Bima Sakti, pada tahun 2016, setelah dirinya mengetahui, bahwa penggunaan dana Bansos diduga tidak sesuai peruntukannya.<br /><br />“Saya pernah diundang untuk bertemu dengan Muktar dan terdakwa disalah satu tempat. Saya ditawari sesuatu oleh terdakwa. Sapi itu saya terima dari Sekretaris Kelompok. Wakyu saya bilang, saya mau menerima alakan saya dimasukkan menjadi anggota,” kata saksi Solihin kepada Majelis.<br /><br />“Itu sebagai tutup mulut ia ? tanya Ketua Majelis Hakim. Namun oleh terdakwa mengtakan, kata pelapr sudah selesai.<br /><br />Pada hal, yang membuat laporan ini ke Kejaksaan adalah dirinya bersama Farid, yang juga anggota LSM. <br /><br />Sementara pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan saksi Subairi dan Muhtar Sami’an terungkap, bahwa dana Bansos yang diterima Kelompok Ternak Sapi Bima Sakti sebesar Rp75 juta. Kemudian Muktar menitipkannya ke terdakwa sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp25 juta dibelikan 1 ekor sapi seharga Rp15 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta dibagi bertiga antara Ketua, Bendahar dan Sekeretaris Kelompok Tani ternak Sapi Bima Saksti<br /><br />“Terima sebesar Rp75 juta. Karena saya takut hilang, rumah Bedeg (bamboo) terus saya titipkan ke terdakwa sebesar 50 juta. Yang Rp25 juta saya belikan sapi seharga Rp15 juta tapi sapinya hilang. sisanya dibagi tiga,” kata saksi. Majelis Hakim pun heran atas keteragan saksi.<br /><br />Majelis Hakim kemudian bertanya terkait sisa uang yang Rp50 juta ditangan terdakwa, Muktar mengatakan, diambil untuk membeli sapi  3 ekor seharga Rp15 juta per ekornya. Namun diakui saksi, bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp10 juta. Tidak hanya itu. Surat keterangan jual beli sapi itu pun ternyata dibeli seharga Rp20 juta. Saksi juga mengakui, bahwa dirinya menerima imbalan dari Kelompok Tani lainnya untuk mendapatkan surat keterangan jual beli sapi itu. <br /><br />“Harganya dibuat 15 juta per ekor. Sapi yang dibeli 4 tapi dalam laporan 5. Di LPJ harganya dinaikkan. Sapinya ada yang sakit terus dijual<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun bertanya pada JPU, apakah kedua saksi ini sudah dijadikan tersangka. Namun oleh JPU dikatakan belum.<br /><br />Seusai persidangan, kepada wartawan media ini Solihin mengatakan, bahwa dirinya menjadi anggota LSM sudah 10 tahun, yang sebelumnya di LSM Libas, namun karena Ketua LSM Libas menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember, Solihin pun “lompat” ke LSM Perintis.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9MFB2K78D-Mf7-_rjxQ3dNTvFVQygACoi1ESq7AQy5PPEKpw2PE9cBrIIcv3UAnJvZraIdDipST4T5bAnpGiS-23b5rqCDt-UBGWx9IDEF7IhQS8KusPQj7ajSB5v-ZObPrelwjfORQ/s1600/IMG20180814124836.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9MFB2K78D-Mf7-_rjxQ3dNTvFVQygACoi1ESq7AQy5PPEKpw2PE9cBrIIcv3UAnJvZraIdDipST4T5bAnpGiS-23b5rqCDt-UBGWx9IDEF7IhQS8KusPQj7ajSB5v-ZObPrelwjfORQ/s640/IMG20180814124836.jpg" width="640" /></a></div> Solihin menjelaskan, Awalnya dirinyalah yang pertama kali mengetahui duagaan penyimpangan dana Bansos oleh Kelompompok Tani. Karena Ketua Kelompok Tani ternak Sapi Bima Sakti adalah tetangganya. Kemudian disampaikannya ke Farid dari LSM P3 atau LSM MP3, dan selanjutnya membuat laporan ke Kejari.<br /><br />“Saya lebih dulu tau. Kan Kelompnya dekat rumah, terus saya tanya-tanya. Saya pernah diajak ketemu sama terdakwa ini, saya disuruh menyelesaikan. Saya bilang, nggak bisa Pak Haji (terdawak) nggak ada masalah dengan Pak Haji, karena uang sudah disetorkan ke rekening Kelompok. Terus saya ditawari sapi. Saya bilang, saya mau menerima tapi masukkan dulu saya sebagai anggota. Sapi itu saya teriam akhir 2016. Ketua LSM tau,” kata Solihin.<br /><br />Saat ditanya mengenai sapi, Solihin menjelaskan, bahwa sapi itu sudah disita oleh Kejaksaan, “Saya yang mengantar langsung ke Kejaksaan naik Pic Up terus saya diganti uang bensin. Apahak bisa jadi tersangka, kan sapi sudah dikembalikan,” kata Solihin.<br /><br />Selain Solihin selaku anggota LSM Perintis yang menerima 1 ekor sapi dari dana Bansos, kabar yang beredar adalah, salah satu Koperasi milik sekelompok “Wartawan” di Kabupaten Jember yang juga menerima aliran dana sebesar Rp300 juta melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Ayub Junaidi. <br /><br />Yang menurt Ayub Junaidi saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor pada saat dirinya sebagai saksi mengatakan, bahwa Koporasi KOWINA (Koperasi Wieausaha Nasional) adalah milik Ansor. <br /><br />Sementara Marfano selaku Kepala Dinas Koperasi yang saat ini menjabat Sekda Kabupaten Jember saat ditanya wartawan media ini melalui nomor WhastAppnya terkait Koperasi tersebut, tak mau memberikan komentar. <br /><br />Kasus dana Bansos ini pun perlahan-lahan semakin tersang benderang. Dari keterangan Sekda dipersidangan mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur.<br /><br />Sementara dana Banso itu diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang. Untuk Ketua dan Wakil Ketua mendpat Rp1 milliar, sedangkan anggota masing-masing menerima Rp750 juta. Kemudian dalam persidangan berikutnya juga terungkap dari keterangan Sekwan (Sekretaris Dewan) mengatakan, bahwa dirinya menerima data dari pimpinanya, dimana dalam data itu sudah ada nama-nama kelompok.<br /><br />Data itu kemudian diserahkan ke kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kabupaten Jember. Dari BPKAD, kemudian dikirimkan ke Kepala Dinas masing-masing sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, diantaranya adalah Dinas Peternakan dan Kesra.<br /><br />Dari Dinas Peternakan kemudian membuat surat NPHD (Surat perjanjian hibah daerah) kepada Kelompok penerima dana sesuai nama-nama kelompok yang sudah ada.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3OMopOappxBRRqw8EWDg9i-8zkKrKzF1N42dffm6QurpQ8SoxxyLOIoVFtMs3_XvZslMlyb487HgYzmM-HtSs0lU3cs2ZL7MJWNRBKTELNtfa8_WnwMM9FIAJ09tcdkRkvsVsxv6SuE/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3OMopOappxBRRqw8EWDg9i-8zkKrKzF1N42dffm6QurpQ8SoxxyLOIoVFtMs3_XvZslMlyb487HgYzmM-HtSs0lU3cs2ZL7MJWNRBKTELNtfa8_WnwMM9FIAJ09tcdkRkvsVsxv6SuE/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></div> Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah <br /> <br /> Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. <br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<br /><br />Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

Solihin, LSM Perintis Terima Sapi Dari Dana Bansos Sebagai “Tutup Mulut”

Saksi dari kiri,  Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis berita korupsi .co - Lembaga Su...

»

Terdakwa Nyono (Bupati Jombang, non aktif) “Berbohong” Dalam Persidangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOL9vuV-uO9Sz82lEey2CFmsov2tIkg1TxLWyB3Hg8yYFcISq11lbJaMvna01TDwrpFWqfahv-3ufPkqy63K7Y0BuFDtP6V3R3zfH7BSbUCcV_PV5DraWaRb7-_h8xXWxL8mbeoiyhTGg/s1600/IMG20180814134405.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOL9vuV-uO9Sz82lEey2CFmsov2tIkg1TxLWyB3Hg8yYFcISq11lbJaMvna01TDwrpFWqfahv-3ufPkqy63K7Y0BuFDtP6V3R3zfH7BSbUCcV_PV5DraWaRb7-_h8xXWxL8mbeoiyhTGg/s640/IMG20180814134405.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Nyono Suharli wihandoko, Bupati Jombang (non aktif) “berbohong” alias tidak mengakui kalau dirinya pernah meminta sejumlah uang dari Samijan suami terdakwa Inna Silestyowati (sudah divonis dalam perkara yang sama selaku penyuap terhadap terdakwa Nyono) mapun dari terdakwa Inna sendiri, terkait pengangkatan Inna dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2016.<br /> <br /> “Saya tidak pernah. Samijan pernah memberikan uang sebesar Rp 200 juta untuk membantu kegiatan,”.<br /> <br /> Kalimat itu diucapkan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang (non akti) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, menjawab pertanyaan tim JPU KPK Wawan Yunarwanto dkk, dalam persidangan, Selasa, 14 Agustus 2018.<br /> <br /> Selasa, 14 Agustus 2018, Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti adalah agenda pemeriksaan terdakwa Nyono yang didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Pada hal, dalam dakwaam JPU KPK maupun pada persidangan sebelumnya saat terdakwa Inna diadili dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Inna mengatakan, bahwa Bupati (terdakwa) meminta uang sebesar Rp 350 juta, agar terdakwa Inna diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Bahkan Inna telah menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta, namun nyatanya bukan menjadi Kepala Dinas, melainkan hanya jabatan Plt (Pelaksana Tugas).<br /> <br /> Tidak hanya itu. Pada saat terdakwa Nyono dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Inna dalam persidangan (Selasa, 22 Mei 2018) dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Nyono megakui, jika dirinya pernah menerima uang dari Samijan. Bahkan terdakwa juga mengakui, kalau Samijan adalah salah satu tim suksesnya pada saat pemilihan Bupati Jombang pada tahun 2013, dan sebelum terdakwa dilantik, Samijan memperkenalkan Inna selaku istrinya sekalugus menitipkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total uang yang diberikan terdakwa Inna Silestyowati terhadap terdakwa Nyono Suhali Wihandoko selaku Bupati, sejak Desember 2016 hingga Pebruari 2018 sebesar Rp Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta rupiah)  dengan rincian; terkait pengangkatan jabatan Inna sebesar Ro 450 juta, dari pemotongan dana kapitasi sejumlah Rp 600 juta, penerimaan pegawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta, serta biaya illegal dari pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo sebanyak Rp 75 juta.<br /> <br /> Kejujuran dan keterus terangan terdakwa dalam persidangan dari beberapa perkara kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK terhadap beberapa pejabat yang disidangkan di Pegadilan ipikor Surabaya menjadi pertimbagan JPU KPK dalam surat tuntutannya, termasuk dalam putusan Majelis Hakim.<br /> <br /> Sementara, apa yang dijelaskan terdakwa Inna dalam persidangan maupun dalam surat dakwaan JPU KPK, sepertinya tidak diakui oleh terdakwa Nyono. Pemberian yang oleh Samijan maupun Inna, menurutnya hanya bantuan biasa. <br /> <br /> Lalu sebesar apa harta kekayaan Samijan, dan orang terkaya nomor berapa Samijan di Kabupaten Jombang, sehingga dengan mudahnya memberikan uang ratusan juta begitu saja secara cuma-cuma terhadap terdakwa untuk membantu kegiatan terdakwa sebagai Bupari di kota Santri Itu ?.<br /> <br /> Namun demikian, JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa itu adalah hak terdakwa. JPU KPK wawan pun menambahkan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa akan dibacakan dalam persidangan pada Selasa, 21 Agustus 2018,<br /> <br /> “Tuntutan Selasa depan, 21 Agustus 2018,” kata JPU KPK Wawan seusai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Nyono (Bupati Jombang, non aktif) “Berbohong” Dalam Persidangan

berita korupsi .co - Terdakwa Nyono Suharli wihandoko, Bupati Jombang (non aktif) “berbohong” alias tidak mengakui kalau dirinya pernah me...

»

dr.Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim Tahun 2008 (4)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr4XFrnUxHdCv-Hife3G9dHjASb1GlsoXFHg6A1Xx46-ORzapwfilZqhPb09u8qcuitSkgWPLetzS6Ei4ixFFY_A9S33DFqz3fG_jYIn5gjJTyWwknUdFXaBUHOMdkgeXmfRdV7-6OXRo/s1600/Bagus..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="935" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr4XFrnUxHdCv-Hife3G9dHjASb1GlsoXFHg6A1Xx46-ORzapwfilZqhPb09u8qcuitSkgWPLetzS6Ei4ixFFY_A9S33DFqz3fG_jYIn5gjJTyWwknUdFXaBUHOMdkgeXmfRdV7-6OXRo/s640/Bagus..jpg" width="374" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, sepertinya hanya menyeret para penerima dan "tidak" dengan  pihak yang mencairkan dana dari APBD itu!?#</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBDP Provinsi (Pemerintah Provinsi) Jawa Timur tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milliar, semakin menghangat dibicarakan dikalangan masyarakat maupun para pejabat di Jawa Timur.<br /><br />Menghangatnya karena; Pertama, setelah terpidana 28 tahun penjara dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau yang lebih akrab dipanggil dr. Bagus berada di “genggaman” lembaga Adhiyaksa yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jawa Timur, setelah sempat “menghilang” selama 7 tahun sejak tahun 2010 lalu.<br /><br />Kedua, setelah dr. Bagus ditangkap oleh tim Kejaksaan Indonesia di Malaysia beberapa bulan lalu dan saat ini ditempatka di Lapas Kelas IA Khusus Surabaya, Porong, Sidoarjo Jawa Timur, penyidik Kejaksaan Tinggi mulai sibuk mengorek keterangan dari dokter Spesialis Jantung itu, terkait keterlibatannya dalam kasus Mega Korupsi  Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di tahun 2008 lalu, hingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemprov. Jatim sebesar Rp277,6 milliar yang bersumber dari APBDP Pemprov Jatim tahun 2008.<br /><br />Setelah penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim dibawah kepemimpinan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi menggantikan Maruli Hutagalung, dan Didik Farkhan Alisyah selaku Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim mengorek keterangan dari dr.Bagus, sebanyak 15 orang anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 pun sudah diperiksan, dan tak lama lagi mungkin akan diumumkan siapa-sapa yang akan menjadi tersangkanya.<br /><br />Sebab beberapa waktu lalu (Jumat, 20 Juli 2018), Didik Farkhan Alisyah mengatakan kepada wartawan media ini saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, sudah “mengantongi” nama-nama calon tersangkanya<br /><br />Ke- 15 orang yang diperiksa penyidik Kejati Jatim, bisa jadi dari 17 orang anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 yang meminta dr. Bagus untuk mencari lembaga yang akan menerima dana P2SEM melalui rekomondasi dari para polikus di DPRD Jatim. Sementara menurut dr. Bagus saat ditemui Redaksi beritakorupsi.co beberapa waktu lalu di Lapas Porong mengatakan, dari 17 anggota dewan itu ada 3 orang yang sudah meninggal, ada yang sudah berstatus tersangka oleh KPK, ada juga yang masih aktif sebagai anggota DPRD Jatim periode 2014 - 2019, dan ada pula yang menjadi anggota DPR RI saat ini. <br /><br />Ke- 17 anggota DPRD Jatim itu adalah 1. Suhartono dari Fraksi Demokrat,; 2. Widodo dari Fraksi PDIP,; 3. Suhandoyo dari Fraksi PDIP,; 4. Ahmad Subhan dari Fraksi PKS,; 5. Arief Djunaedi dari PKB,; 6. Harbiah dari Frkasi Golkar,; 7. Gatot Sudjito dari Fraksi Golkar,; 8. Sudono Syueb dari Frkasi PAN,; 9. Ahmad Sufiyajie dari Fraksi PKB,; 10. Lambertus dari Frkaksi Golkar,; 11. Cholili Mugi dari Fraksi PKB,; 12. Maskur Hasjim dari Fraksi PPP,; 13. Islan Gatot Imbata dari Frkasi PDIP,; 14. Musyafa Noer dari Fraksi PPP,; 15. Syahri Mulyo dari Fraksi PDIP,; 16. Jafar Sodiq dari Fraksi PKB,; 17. Faried Fraksi PPP <br /><br />“Ada 17 anggota DPRD Jatim, 3 orang sudah meninggal yaitu Widodo, Suhartono dan Cholili. Kalau yang di DPRD Jatim saat ini, Suhandoyo, Islan, Gatot Imbata. Kalau yang di DPR RI, Jafar Sodiq, Faried dan Gatot. Yang menjadi tersangka di KPK, Sahri Mulyo dan Ahmad Subhan,” kata dr. Bagus.<br /><br />Lalu siapa dari 15 orang anggota DPRD Jatim yang diperiksa penyidik Kejati jatim, bila 3 dari 17 orang anggota DPRD Jatim itu ada yang sudah meninggal, ada yang ditahanan KPK, dan ada pula yang duduk di DPR RI ? Apakah memang Kejati sengaja tidak memberikan informasi ke awak media, bila yang diperiksa itu adalah termasuk tahana KPK dan anggota DPR RI ?. <br /><br />Sementara, beberapa media telah membocirkan nama-nama anggota DPRD Jatim yang tekah diperiksa atau diminta keterangannya oleh penyidik Kejati Jatim beberapa hari lalu termasuk akan mengumumkan nama-nama tersangkanya.<br /><br />Calon tersangka yang akan ditetapkan oleh penyidik Kejati Jatim bisa jadi hanya penerima dana P2SEM yang bersumber dari APBDP Pemprov Jatim TA 2008 lalu, dan bukan pihak-pihak yang menyalurkan dan yang melakukan Verifikasi tentang keberadaan lembaga penerima duit rakyat itu.<br /><br />Sebab, saat wartawan media ini menanyakan ke Didik Farkhan, tentang prosedur pencairan dana P2SEM berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM, Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008 serta Pergub Jatim Nomor: 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor: 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008, termasuk data-data yang diberikan almarhum Fathor Rasjid pada tahun 2016 lalu, mengatakan akan mundur bila berdasarkan itu dan tidak mungkin meminta keterangan dari Fathor Rasjid karena sudah meninggal.<br /><br />“Nggak mungkin Fathor Rasjid ditanya, sudah nggak ada. Kalau kita melihat itu, mundur lagi,” ucap Didik saat itu, Jumat, 20 Juli 2018<br /><br />Apa yang dikatakan mantan Kajari Surabaya ini ada benarnya juga. Sebab, bila mengacu pada Permendagri, Perda dan Pergub tentang penggunaan APBD dan penyaluran serat pencairan dana P2SEM yang bersumber dari APBDP Pemprov Jatim TA 2008, bisa jadi akan memanggil Guberbur dan Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprof Jatim saat itu. <br /><br />Sedangkan KPK dengan kekuasaannya yang diatur dalam UU KPK, juga tidak mengambil alih kasus ini agar lebih transparan dan membuka hingga akarnya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. <br /><br />Pada hal dalam Pergub itu dijelaskan tentang Penyaluran dan Pencairan Dana berbunyi; a. Bantuan Dana kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran atau Hibah Bantuan; b. Kelompok sasaran dan atau Hibah bantuan wajib membuka rekening khusus untuk program P2SEM di Bank Jat im setempat atas nama jabatan; c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari dana perubahan APBD provinsi Jawa Timur melalui tahapan sebagai berikut : <br /><br />1) Dana P2SEM yang bersumber dari perubahan dana APBD Provinsi disalurkan ke Rekening kelompok/Lembaga Hibah melalui Bank Jatim ; 2) Kelompok/Lembaga Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dil engkapi dengan: ( i ) proposal /RAB masing- masing kelompok/Lembaga Penerima Hibah, (ii) foto copy rekening atas nama jabatan ketua kelompok/Lembaga Hibah, (iii) surat keputusan instansi berwenang tentang keputusan kelompok/Lembaga Hibah, (iv) foto copy KTP kelompok Lembaga Hibah, (v) kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh ketua kelompok/Lembaga Hibah, dan (vi) naskah perjanjian Hibah daerah. <br /><br />3) Dokumen permohonan pencai ran dana disampaikan kepada Sektap provinsi melalui Bakorwil masing - masing; 4) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pencairan dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur; dan ke- 5) Kepala Bapemas provinsi Jawa Timur segera membuat usulan pencairan dana P2SEM tahun anggaran 2008 kepada Gubernur melalui biro keuangan Sekretariat daerah Provinsi dengan tembusan kepala Bapeprop apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan verifikasi oleh tim verifikasi proposal.<br /><br />dr.Bagus dan alm. Fathor Rasjid ibarat “Ekalor dan Lift. Sebab Eskalator hanya bisa naik atau turun, sedangkan Lift bisa naik atau turun tanpa harus berpinda Lift ataupun tanpa harus keluar terlebih dahulu”.<br /><br />Fathor Rasjid (meninggal 15 Nopember 2017) adalah mantan Ketua DPRD Jatim dikala itu. Dia pula salah satu anggota Dewan yang memberi rokomondasi ke beberapa Lembaga penerima dana P2SEM di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, serta menikmati hasilnya. Alm. Fathor Rasjid adalah salah satu saksi kunci yang mengetahui bagaiamana duit rakyat itu bisa cair menjelang Pemilihan gubernur Jawa Timur di saat itu.<br /><br />Pada tahun 2016, Fathor Rasjid pernah membuat laporan ke Kejati dan membeberkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM di tahun Pilkada Pilgub Jatim, berdasarkan data yang diperolehnya bersama tim ranjau 9.<br /><br />Anehnya, hingga Fathor Rasjid berpulang pangkuan sang Ilahi pada tanggal 15 Nopember 2017, dan Maruli Hutagalung yang saat itu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pensiun pada April 2018, tak ada penyidikan. Andai saja penyidik Kejati Jatim melakukan penyidikan berdasarkan data dari alm. HFathor Rasjid saat itu, bisa jadi seperti “Lift yang naik dan turun”, yang menerima dan yang mencaitrkan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah dr. Bagus tertangkap, penyidik Kejati Jatim langsung melakukan penyidikan dengan meminta keterangan dari dr. Bagus, dan kemudian beberapa anggota Dewan yang turut menikmati duit “haram’ itu.<br /><br />“Bukan saya dalang dari kasus ini. Karena mereka anggota DPRD Jatim, makanya saya percaya saat mereka menminta saya untuk mencari lembaga yang akan menerima dana mereka. Ternyata saya salah mempercayainya. Saya menanggung hutang yang bukan untuk saya makan tetapi untuk mengembalikan dana mereka yang tidak saya terima, dan saya pun harus di penjara,” ucap bagus pasrah. <br /><br />Dari jumlah anggota DPRD yang dibeberkan dr. Bagus, siapakah yang menjadi tersangka ? (Redaksi) </span>

News Tipikor dr.Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim Tahun 2008 (4)

#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, sepertinya hanya menyeret para penerima dan "tidak" dengan  pi...

»

dr.Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim Tahun 2008 (5/Tamat)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5kIyzy9NuLp3pUYqtis9AaeujkBShsVDkKaE7b5Z2usAAQ1b30P9D6huYcnOle4g7_yfeFWlt9FCuxIfzn7HnqiW7Es_qNCMaofXEVwimLzpgrGnsjzzuSkobdvZBUqh6OB_pdLfEEr0/s1600/Bagus..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="935" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5kIyzy9NuLp3pUYqtis9AaeujkBShsVDkKaE7b5Z2usAAQ1b30P9D6huYcnOle4g7_yfeFWlt9FCuxIfzn7HnqiW7Es_qNCMaofXEVwimLzpgrGnsjzzuSkobdvZBUqh6OB_pdLfEEr0/s640/Bagus..jpg" width="374" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="color: orange;"><b>#Dalam wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Mega Korupsi P2SEM tahun 2008, dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr. Bagus) dalam baian akhir ini, akan mengungkap 17 anggota DPRD dan jumlah duit “haram” yang dinikmati melaui dr. Bagus. dana P2SEM melalui dr. Bagoes#</b></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam wawancara Eksklusif Redaksi beritakorupsi.co (bk) dengan terpidana dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr) di Lapas Porong Sidoarjo beberapa hari lalu, setelah mendapatkan rekomondasi dari Kakanwil Jawa Timur. Dalam akhir wawancara ini, akan mengungkap 17 anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 yang meminta dr. Bagus untuk mencari lembaga, serta menikmati duit “haram” itu oleh Dewan yang terhormat melalui dr. Bagus, namun Redaksi tidak akan mengungkap nama-nama secara lengkap demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.<br /><br />Tidak hanya itu, dala wawancara ini, dr. Bagus juga akan mengungkapkan awal dari dirinya masuk dalam lingkaran Mega Korupsi P2SEM ini termasuk adanya “gerakan dari Markus alias makelar kasus” sejak penyidik Kejati jatim melakukan penyidikan, serta memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009.<br /><br />Inilah hasil wawancara Redaksi beritakorupsi (bk) dengan dr. Bagus yang menjelaskan secara lengkap awal dari dirnya diminta tolong oleh 17 anggota DPRD Jatim.<br /><br /><b>dr. Bagus :</b> <i>"Awalnya, seingat saya sekitar bulan September 2008 tapi saya lupa tanggalnya. Ada dua anggota DPRD Jatim yang saya kenal, yaitu Pak “S” selaku Wakil Ketua DPRD dari Frkasi Demokrat, dan Pak “W” juga Wakil Ketua dari Frkasi PDIP. Waktu itu mereka mengatakan, kalau mereka punya dana yang akan disalurkan untuk melaksanakan kegiatan yang berguna bagi masyarakat,<br /><br />Ketentuan yang mereka tetapkan saat itu adalah Lembaga berupa Universitas, Institut, Akademi dan LSM. Dana yang bisa dipergunakan mereka sebesar 30 persen jumlah dana yang akan mereka berikan, karena sisanya akan dipergunakan untuk keperluan lain. Kemudian kegiatannya kalau bisa sebaiknya berupa pelatihan, sehingga dapat melibatkan masyarakat. Untuk mendapatkan dana dari mereka (Dewan), lembaga-lembaga itu harus membuat proposal, dan jumlah dana yang mereka terima lebih kecil dari dana yang tercantum dalam proposal tersebut. Misalnya dana dari Dewan itu ada sebesar Rp 2.5 milliar, jadi yang diterima oleh lembaga itu hanya 30 persen, yang 70 persen lagi harus dikembalikan ke mereka (Dewan). Tapi waktu itu Pak "S" dan Pak "W" mengatakan, mereka akan memberikan dana ke lembaga-lembaga itu masing-masing sebesar Rp 1.5 milliar.<br /><br />Karena saya tidak punya pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu, dan juga tidak mengenal lembaga-lembaga yang mereka inginkan, makanya saya meminta ke teman-teman saya yang ada di akedemisi, yaitu Eddy, Kurniawan, Amirullah, dan Faried untuk mencarikan lembaga-lembaga. Menurut mereka akan memerlukan tambahan teman, maka mereka membawa beberapa teman-temannya lagi, yaitu Rudy (Rudi ini temannya Kurniawan), dan Holidin temannya Eddy. Selain itu, saya juga mengkontak dr. I Komang Ivan, yang sebelumnya pernah mengatakan ke saya, kalau ada “job” sewaktu-waktu dia minta untuk dihubungi bergabung dengan teman-teman, mungkin dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan.<br /><br />Selanjutnya, ada anggota Dewan yang lain, juga menghubungi saya uuntuk mencarikan seperti yang disampaikan Pak “S” dan Pak “W”. Diantaranya  Pak “AD” dari Frkasi PKB, dia punya dana sebesar Rp 3.5 M,;  Pak “S” dari Fraksi PDIP, dananya Rp 3,5 M, dan Pak “GS” dari Fraksi Golkar, punya dana sebesar Rp 3,5 M, itu yang seingat saya. <br /><br />Selain itu ada lagi anggota Dewan yang menghubungi saya. Permintaan mereka sama dengan yang sebelumnya. Diantaranya 1. “AS” dari Fraksi PKS dananya Rp 2,75 M,; 2. Ibu “H” dari Fraksi Golkar, dananya Rp 2,5 M,; 3. “AS” dari Fraksi PKB dananya Rp 1 M,; 4. “MMN”  danaya Rp200 juta; 5. “L” dari Frkasi Golkar, dananya Rp1 M,; 6. “CM” dari Fraksi PKB, punya dana 500 juta,; 7. “JS” dari Frkasi PKB, dananya Rp500 juta,; 8. “MH” dari PPP, punya adana Rp 1 M,; 9. “SM” dari PDIP, dananya 500 juta,; 10. “F” dari Frksi PPP dananya Rp1 M. Ketentuan-ketentuannya sama. Hanya Pak “AS”, Pak  “CM” dan Pak “F” yang meminta lebih dari 70 persen dananya dikembalikan, ini yang seingat saya. <br /><br />Kemudian ada lagi Pak “SS” dari Fraksi PAN, juga  meminta saya mencarikan lembaga-lembaga untuk dananya dia, dan dana teman-temannya yaitu Pak “BH” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “S”  mengatakan, bahwa total dananya sebesar Rp1.5 M. Tapi Pak “SS” meminta 70 persen dananya dikembalikan ke dia. Alasannya karena Pak “S” juga harus mengembalikan dana teman-temannya. <br /><br />Dan Pak “I” dari Fraksi PDIP juga meminta saya seperti anggota Dewan lainnya, untuk  penyaluran dananya sebesar Rp1.5 M, dan dana teman-temanya yang dikordinirnya, yaitu  Pak “SS”, Pak “BL” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “I” juga meminta dananya untuk dikebalikan sebanyak 75 persen. Alasan sama, karena dia harus mengembalikan dana teman-temannya yang dikordinirnya. <br /><br />Jadi jumlah anggota Dewan yang meminta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga-lembaga itu ada sebanyak 17 orang. Setelah itu saya tidak lagi mengikuti perkembangannya, karena saya sudah meminta bantuan ke Eddy, Kurniawan, Amirullah dan Faried. Dari 17 orang ini ada 3 yang sudah meninggal yaitu “W”, “S” dan “C”, ada juga yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati, statusnya sekarang sudah tersangka oleh KPK, yakni “SM” dan “AS”, dan ada juga yang menjadi anggota DPR RI, yaitu “JS”, “F” dan “G”. Sedangkan yang masih aktif saat ini di DPRD Jatim ada “S” dan “IGI”.<br /><br />Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, para dewan tersebut mulai menanyakan dana-dana mereka. Saya bilang kepada mereka, bahwa saya menunggu berita dari teman-teman yang saya minta mencarikan lembaga-lembaga pada waktu itu. Agar saya tidak direpotkan, saya juga memberikan nomor telpon teman-teman saya tersebut, sehingga  para anggota Dewan itu dapat langsung berurusan atau berkomunikasi dengan mereka. <br /><br />Beberapa waktu kemudian, para anggota Dewan tersebut kembali menanyakan dana-dana mereka, dan meminta saya untuk menanyakan hal tersebut kepada teman-teman saya. Pada waktu itu mereka tidak bersedia menghubungi teman-teman saya, karena mereka tidak mengenal mereka. Dan ketika saya mengatakan, agar mereka menguhubungi sendiri teman-teman saya, kebanyakan dari mereka malah malah - marah, karena menurut mereka, saya yang dimintai tolong, dan saya yang harus bertanggung jawab untuk pengembalian dana-dana mereka. Akhirnya, mau tak mau, karena mereka menekan terus, saya menanyakan kepada teman-teman saya. Lalu, teman-teman saya mengatakan, bahwa mereka harus menanyakan kepada teman-teman mereka juga,dan seterusnya. <br /><br />Karena menurut mereka, lembaga yang diperlukan sangat banyak, dan ada batas maksimal yang dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Keadaan menjadi kacau, dan saya semakin tertekan, karena para anggota Dewan itu terus mendesak. Sementara teman-teman tidak mempunyai data yang jelas, mengenai Dewan siapa merekomendasi lembaga apa, dan berapa jumlah dana dari masing-masing anggota Dewan yang diberikan ke lembaga-lembaga itu. Disinilah permasalahannya. Mereka tidak mau tau hal itu, yang mereka tau, saya harus mengembalikan dana mereka.<br /><br />Ketika saya mengkonfirmasikan hal tersebut kepada anggota-anggota Dewan, mereka mengatakan kalau lembaga-lembaga itu tidak penting, dan yeng lebih penting adalah, saya diminta harus mengembalikan uang mereka sesuai yang ada di catatan mereka. <br /><br />Beberapa waktu kemudian, teman-teman yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga memberitahukan saya,  bahwa beberapa pekerjaan dari lembaga-lembaga ada yang sudah selesai. Lalu saya minta kepada mereka agar menghubungi sendiri para dewan yang merekomendasikan lembaga-lembaga tersebut. Tetapi mereka tidak ada data yang benar mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa. Lalu saya meminta mereka untuk mencari data tersebut ke DPRD Jatim, tetapi mereka mengalami kesulitan, karena mereka tidak tahu harus menghubungi siapa di DPRD Jatim. Lalu saya menghubungi (telepon)  beberapa anggota Dewan mengenai hal itu, beberapa dari mereka memberitahukan agar menanyakan langsung ke sekretaris Ketua DPRD yaitu Pudji dan Afif.<br /><br />Karena teman-teman kesulitan untuk menghubungi Dewan di sekretariat DPRD, maka saya bersama mereka menemui Puji dan Afif untuk menyanyakan langsung, mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa saja.<br /><br />Beberapa waktu kemudian teman-teman memberitahukan saya, bahwa bebebrapa pekerjaan sudah diselesaikan. Dan lembaga itu sudah siap untuk mengembalikan dana ke Dewan sebesar 70 persen. Saya pun menghubungi para anggota Dewan itu dan mengatakan, bahwa teman-teman akan melaporkan hasil pekerjaannya. Tetapi para Dewan itu mengatakan, yang paling utama dan mendesak adalah uangnya harus saya kembalikan.<br /><br />Saya dan teman-teman yang 4 orang itu membuat usulan, untuk memudahkan penyetoran dana ke anggota-anggota Dewan itu, supaya menyetorkan ke 1 rekening. Usulan pada waktu itu rekening saya dan rekening dr.Ivan. Dan dr.Ivan pun setuju, tapi dia minta kompensasi sebesar Rp500 ribu untuk setiap dana yang dikeluarkan dari rekeningnya, dan kita setuju saja dengan permintaan dr.Ivan.<br /><br />Para anggota Dewan itu terus mendesak saya, dan saya mulai merasa terancam. Maka dana itupun segera saya berikan kepada anggota Dewan berdasarkan jumlah yang mereka infokan kepada saya. Jumlah dana masing-masing Dewan itu berdasarkan info dari Dewan pada saat mereka minta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga pada waktu itu. Pada hal saya belum mendapatkan data yang jelas, Dewan siaapa merekomendasikan lembaga apa. Jadi saya mengembalikan dana mereka secara random berdasarkan Dewan siapa yang mendesak terlebih dahulu.<br /><br />Karena para dewan terus mendesaak dan mengancam saya, sehingga setiap dana yang masuk ke rekening saya, langsung saya berikan kepada anggota-anggota Dewan berdasarkan jumlah awal yang mereka infokan kepada saya. Karena dana yang saya terima tidak sekaligus, jadi pada waktu itu saya memberikan kepada para anggoat Dewan berdasarkan dana yang saya terima, dan berdasarkan anggota Dewan siapa yang paling mendesak.<br /><br />Seingat saya, perkiraan jumlah dana yang saya kembalikan ke masaing-masing anggota DPRD itu antara bulan Oktober samapai Desember 2008, yaitu; <br /><br />1. “S” dari Fraksi Demokrat, dananya sebesar Rp1.2 M, dan saya kembalikan sebesar itu dalam 4 kali tahap yaitu I Rp 250 juta dank e- II sebesar Rp 250 juta, saya transfer ke rekening BCA Pak “S”. Tahap ke- III sebesar Rp 250 juta, saya berikan tunai di ruang kerjanya di DPRD Jatim setelah makan siang, saya lupa tanggal pastinya. Seangkan tahap ke- IV sebesar Rp200 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di rumah pribadinya di Margorejo, di daerah Sidosermo/Prapen, rumahnya di pojok, saat itu malam hari.<br /><br />2. “W” dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp1.1 M. Saya kembalikan dalam 4 tahap, iatu I sebesar Rp250 juta dan ke- II Rp 250 juta, ke- III sebesar Rp300 juta, saya berikan tunai ke Pak “W” di rumahnya di daerah Bendul Merisi, sekitar sore atau malam hari, dan yang ke- IV sebesar Rp300 juta, juga saya berikan tunai ke Pak “W” di ruang kerjanya di DPRD waktu jam kerja setelah makan siang.<br /><br />3. “S” (“pemilik Lamongan Wather Park”) dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp2.5 M. Saya kembalikan sebanyak 5 tahap, yait yang I sebesar Rp350 juta. Saya berikan tunai malam hari di sebuah Hotel di Jalan Raya Darmo, bekas Hotel Mirama. Sedangkan yang ke- II Rp 750 juta, III sebesar Rp600 juta dan ke- IV sejumlah Rp 300 juta dan ke- V sebesar Rp500 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di Hotel Bisanta Jalan Tegalsari, dekat lapangan sepak bola sekitar malam hari, ada yang di Resto Hotel, ada juga saat dikamar Hotel saat Pak “S” datang ke Hotel Bisaanta bersama teman-temannya dari DPC PDIP Lamongan. Saat pengembalikannya ada sebanyak 2 kali ditemani dr.Ivan<br /><br />4. “AS” dari Fraksi PKS total dananya sebesar Rp1.8 M, saya kembalikan secara tunai antara 3 sampai 4 kali langsung ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat,  diseberang Markas PKNU ada jalan masuk, lalu melalui Satpam, terus ke kanan lalu mengikuti arah. Uang itu diterima oleh Pak “AS” atau juga istrinya sekitar malam hari sebanyak 2 kali, dan pernah juga hari minggu sebanyak 2 kali.  <br /><br />5. “AD” dari PKB  total dananya sebesar Rp2.5 M. Seingat saya, ada dana yang diambil tunai beberapa kali oleh anak buahnya ke Bank Jatim di RSUD Dr. Soetomo saat jam kerja, dikordinir oleh Roni. Ada yang diminta disetorkan ke suatu rekening milik anak buahnya, dan ada yang saya berikan tunai di Dunkin Donut Ngagel sekitar malam hari.<br /><br />6. “H” dari Frkasi Golkar total dananya sebesar Rp1,75 M, saya berikan secara tunai sebanyak 4 sampai 5 kali ke rumah Bu “H”, di daerah Gayungsari Barat, dan diterima oleh Bu “H” dan suaminya sekitar malam hari, dan 1 kali saat penyerahan itu saya ditemani dr.Ivan.  <br /><br />7. “GS” dari Fraksi Golkar total dananya sebesar Rp 1,250 M. Dana itu ada yang saya transfer melalui Andi atas saran Pak “GS”, dan lainnya saya berika secara tunai beberapa kali. Di tempat bekas Hotel Mirama sekitar malam hari sebanyak 1 sampai 2 kali. Di kantor Golkar Jalan Darmokali sekitar siang atau sore hari. Satu kali di rumah dinas di Jl. Margorejo sekitar siang hari, beberapa kali di Bonn Cafe Gubeng dan Bonn Cafe Kupang Indah sekitar siang hari.<br /><br />Pemberian ke Pak “GS” ini, sebagian besar merupakan pengembalian uang yang saya pinjam dari Pak “GS”untuk mengembalikan dana ke anggota Dewan yang terus menagih ke saya. Pada hal, uang yang masuk ke rekening saya dan dr.Ivan lebih kecil dari uang yang saya kembalikan ke para anggota Dewan itu. Karena mereka terus mendesak dan mengancam saya, terpaksa saya menggunakan uang pribadi dan pinjaman untuk mengembalikannya. <br /><br />8. “SS” dari Frkasi PAN total dananya sebesar Rp1,1 M. Dana ini ada yang saya transfer melalui rekening istrinya sebanyak 2 samapi 3 kali. Kalau tidak salah, total jumlah dana yang saya  tranfer sekitar Rp500 juta. Sebahagian lagi ada yang saya berikan tunai ke Pak “SS” di sebuah Restoran Indonesia di Jalan Kartini sebesar Rp400 juta sekitar malam hari,  dan ada juga yang saya berikan tunai di Ruangan Fraksi PAN di DPRD Jatim waktu jam kerja.<br /><br />9. “AS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp800 juta. Dana tersebut saya serahkan awal, sewaktu Pak “AS” minta dibuatkan proposal sekitar bulan Agustus - September 2008, tapi yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga. Uang itu saya berikan beberapa kali. Satu kali saya berikan di Restoran Agis sekitar malam hari, Satu kali di Cofee Bean TP, sekitar malam hari, dan 4 sampai 5 kali saya berikan tunai di rumahnya di daerah Gayungsari Barat dekat Masjid Agung sekitar sore atau malam hari.<br /><br />10. “L” dari Frkaksi Golkar  total dananya sebesar Rp700 juta. Dana itu saya serahkan secara tunai dalam 4 kali di rumahnya di Jalan Bengawan, dekat dengan Soto Bengawan. <br /><br />11. “CM” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp375 juta. Dana tersebut saya serahkan juga di awal pada waktu Pak “CM” minta dibuatkan proposal sekitar bulan September 2008. Saya serahkan secara tunai di Ruangan Fraksi PKB di DPRD Jatim sekitar  siang hari. Yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga.<br /><br />12. “MH” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp700 juta. Uang itu saya serahkan tunai sebanyak 3 kali. Yaitu 1 kali di rumah Pak Maskur di Jemur Wonosari, daerah Giant Aahmad Yani, dan 2 kali di bekas Posko pemenangan Khofifah di Jalan Diponegoro, sekita sore hari. <br /><br />13. “IGI” dari Frkasi PDIP total dananya sebesar Rp1,1 M. Uangnya saya serahkan secara tunai sebanyak 4 kali. Yaitu 3 kali di tempat Kos Pak “IGI” di Jalan Musi, dan 1 kali di sebuah apartemen di Jalan Raya Tenggilis sekitar sore hari.<br /><br />14. “MN” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp40 juta. Dana itu di serahkan tunai di Kartika Pujasera, Jalan Diponegoro, Surabaya oleh dr. Ivan<br /><br />15. “SM” dari Fraksi PDIP total dananya sebesar Rp350 juta. Saya serahkan tunai do Plaza Marina di Jalan Margorejo sekitar malam hari<br /><br />16. “JS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp350 juta. Dana tersebut saya serahkan tunai di Cofee Bean TP sekitar malam hari, dan<br /><br />17. “F” (“pemilik rumah terbesar di Glaxi Bumi Permai”) dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp800 juta. Saya serahkan tunai di suatu Real Estate Brooker di Jalan Kartini, dan diterima oleh anak buah Pak “F”, orangnya tinggi, kurus dan berkaca mata. <br /><br />Dari 17 anggota DPRD itu, hanya 3 orang yang memberikan saya honor totalnya sebesar Rp 300 juta. Pada hal pembicaraan awal saat mereka menghubungi saya, mereka akan memberikan saya honor, bukan fee. Honor saya dari para anggota DPRD itu untuk ongkos atau transportasi, biaya telepon atau komunikasi dan untuk makan. Dewan yang meberikan saya honor ialah pak “AJ” sebesar Rp75 juta, “S” sebesar Rp75 juta dan “G” sebesar Rp100 juta.<br /><br />Pada saat pemberian dana-dana tersebut ke anggota-anggota Dewan, banyak tekanan dan masalah yang saya alami. Dana masuk dari teman-teman saya yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga, ternyata  lebih sedikit dari dana yang di claim oleh para Dewan itu. Tetapi sebagian besar dari Anggota Dewan itu tetap bersikeras bahwa dana yang harus mereka dapatkan haruslah berdasarkan pada dana yang mereka claim. <br /><br />Maka untuk menghindari tekanan yang lebih berat, dan perselisihan dengan para Dewan yang menurut mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka mau tidak mau saya memenuhi permintaan mereka untuk mengembalikan dana dari lembaga dengan menggunakan uang pribadi, pinjaman dari teman dan keluarga termasuk ke anggota Dewan yang kasihan dan mengerti posisi saya saat itu.<br /><br />Beberapa dari anggota Dewan ada yang memberikan secara sukarelaseperti Pak “GS” sebesar Rp 1 M, Pak “BH” sebesar Rp5 juta dan Pak “S” Rp250 juta. Tetapi ada juga yang meminjamkan dengan syarat, saya harus segera mengembalikan setelah saya ada uang, yaitu dari Pak “AS” sebesar Rp120 juta, dari Bu “H” sebesar Rp600 juta. Tapi pemberian mereka melalui beberapa tahap, tidak sekaligus<br /><br />Pada Desember 2008, saya lupa waktunya secara pasti. Pak “S” dan Pak Sekwan, menginformasikan bahwa saya diangkat sebagi Staf Ahli DPRD Jatim.<br /><br />Sekitar akhir Desember 2008, setelah mengalami semua kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, saya bertanya ke beberapa orang yang ada di DPRD, karena saya mulai curiga.  Dari manan keseluruhan dana milik para anggota Dewan itu, tidak hanya uang pribadi dan sumbangan dari donatur, tapi kemungkinan ada uang negara yang masuk ke mereka. <br /><br />Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, saya pun terus menerus menanyakan kepada para Dewan untuk menjelaskan, darimana sebenarnya dana-dana itu.  Beberapa anggota Dewan yang sangat kasihan melihat kondisi saya pada waktu itu, akhirnya menjelaskan,  bahwa dana yang mereka didapatkan itu dari APBD. Secara spontan saya memohon kepada mereka, agar dana-dana yang bersumber dari APBD dikembalikan ke kas negara. Tetapi mereka tampak marah dan kecewa mendengar hal itu. Lalu saya jelaskan kepada mereka, bahwa saya akan menghadapi masalah, bila dana tersebut benar-benar ada yang bersumber dari APBD. Lalu mereka mengatakan, bahwa mereka minta waktu untuk menyelesaikan masalah ini. <br /><br />Sekitar bulan Maret  hingga April 2009, teman-teman dengan panik memberitahukan kepada saya, bahwa lembaga-lembaga banyak yang diperiksa oleh Kejari-Kejari. Saat itu kita semua sangat panik. Lalu saya dengan didampingi teman-teman, beberapa kali mendatangi para anggota Dewan, agar para anggota Dewan tersebut mau bertanggung jawab dan segera mengembalikan dana itu ke kas negara. <br /><br />Ada anggota Dewan ada yang berhasil kita temui, tapi ada juga yang tidak. Dari beberapa anggota Dewan yang tidak bisa ditemui, ada yang masih bisa dikontak per telepon, tapi ada juga yang tidak bisa dikontak sama sekali. <br /><br />Para Dewan yang bisa saya temui sekitar bulan Mei 2009 sampai Januari 2010, diantaranya;  <br /><br />1. “H”. Saya ke rumahnya beberapa kali (sendirian dan beberapa kali ditemani dr.Ivan.  Akhirnya, sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2009, Bu “H” bersedia mengmbalikan uang sebesar Rp 250 juta ke Kejari Jombang, melalui anaknya yang bekerja di Bank Niaga Panglima Sudirman Surabaya. Pada waktu itu, saya, dr. Ivan dan Sidik sama-sama ke Bank Niaga, untuk mengurus pengembalian dana tersebut. Bukti pengembalian  ditandatangani oleh dr.Ivan, dan ananknya Bu “H” yang laki-laki. Dan bukti pengembalian itu saya serahkan ke Kejari Jombang, tapi uangnya dibawa dr.Ivan.<br /><br />2. “S”. Beberapa kali saya bersama Arfani dan Sidik (teman Kurniawan) mencari dia di rumahnya di Desa Deket Agung, Sugio, Lamongan. Tapi akhirnya bisa bertemu dengan  Pak “S” di rumahnya di daerah Gayungsari, waktu itu saya bersama Arefani, Sidik dan dr.Ivan. Pak “S”  mengatakan mau membantu, tapi tidak bisa bertanggung jawab.<br /><br />3. “AS”. Beberapa kali saya ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat, dekat Masjid Agung. Beberapa kali saya sendiri, dan satu kali bersama Bambang dan Andrie (Andrie teman Eddy dan Holidin). Saat itu Pak “AS” mengatakan kehabian uang, bahkan meminta uang dari kami untuk beberapa keperluannya yang belum di bayar.<br /><br />4. “ADJ”. Saat itu Pak ADJ” mengatakan, dari beberapa pekerjaan yang direkomnya, sudah dikembalikan ke Kas Daerah, tapi tidak bisa semua karena sudah tidak punya uang lagi.<br /><br />5. “S”. Kami datang ke rumahnya di daerah Sidoarjo bersama Kurniawan, Rudi dan Sidik. Pak “S” mengatakan, sudah tidak punya uang lagi, bahkan untuk hiduppun sudah susah.<br /><br />6. “AS”. Beberapa kali saya sendiri datang ke rumahnya, dan satu kali bersama Rudy dan Kurniawan untuk menindaklanjuti ucapannya.<br /><br />Para anggota Dewan yang lain, yang saya bisa kontak melalui telepon mengatakan bahwa mereka akan membereskan semuanya sesegera mungkin. Tapi hampir semua dari mereka tetap meminta dananya untuk saya kembalikan yang akan dipergunakan keperluan kampanye mereka.  Akibat tekanan yang terlalu kuat dari berbagai pihak, dan juga dari anggota Dewan yang memnita agar dananya saya pertanggungjawabkan, malah marah kepada saya.<br /><br />Mereka mengancam keluarga saya. Beberapa anggota Dewan mengatakan, kejadian tahun 2004 dimana anak lelaki saya yang diculik (penah diculik pembantu), pasti akan terulang lagi bila saya atau teman – teman menyebut nama-nama mereka jika diperiksa oleh Kejaksaan – Kejaksaan. Akibat dari tekanan dan ancaman itu, saya jatuh sakit pada Februari 2010, dan dirawat di RSUD Dr. Soetomo. <br /><br />Tekanan dan ancaman terus berlanjut pada saat saya ngamar di Graha Amerta pada waktu itu. Karena saya takut terjadi sesuatu dengan keluarga saya, maka saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pengobatan. Pada waktu itu Pak “GS” dan Pak “M” mau membantu biaya pengobatan saya di Graha Amerta.<br /><br />Selain anggota Dewan itu, “N”, pengacara saya juga meminta saya untuk meninggalkan Indosesia sambil dia akan menyelesaikannya di Indonesia. “S” ini tinggalnya di daerah Ngagel, dan kantornya juga di daerah itu. “N” ini seperti Koordinator pengacara, yang berjanji akan menyelesaikan  kasus P2SEM di Kejaksaan - Kejaksaan, tapi malah nggak karuan. Akhirnya dia malah menyuruh saya untuk pergi saja, sambil dia menyelesaikan di Indosesia. Ternyata malah tambah parah. Katanya akan meloby Kejaksaan agar kasus saya tidak diteruskan. Setelah saya berikan dananaya sebesar Rp800 juta malah tidak ada hasilnya.<br /><br />Sekarang ini saya dapat kabar kalau “N” sering ke Lapas, mengurus kasus diantaranya kasusnya “TQR”. “N” dan mantan anggota DPRD Jatim “SS” sedang jalan bersama untuk menekan orang-orang yang ketakutan. Semua yang dipanggil ataupun yang belum didatangi oleh “N” dan “KUS” seorang pengacara. Mereka mau mengumpulin dana untuk biaya “N” melobu Kejati".</i><br /><br />Dari apa yang dijelaskan dr. Bagus, masyarakat menunggu Kejati Jatim untuk menegakkan hukum, membongkar kasus Mega Korupsi P2SEM ini dari “pangkal hingga ujungnya” agar tidak terkesan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum Khusunya kasus Korupsi. TAMAT (Redaksi)</span></div>

News Tipikor dr.Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim Tahun 2008 (5/Tamat)

#Dalam wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Mega Korupsi P2SEM tahun 2008, dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodiku...

»

Terdakwa Moch. Anton Divonis 2 Tahun Penjara dan Hak Politik 2 Tahun

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmbdI_AiKSBmjHOr_w2GNp7NhOYEOO6MGHg5iNo-kUd-SDkE_n3oSFjT8RZa33fq4yyAn5UKpltBgX2BmpZIS0WEO8dAd9e6c4l2g8CLHXTH05CtwNA6VRsWqmdnQRgTUDzoS35RcCcS4/s1600/Anton.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmbdI_AiKSBmjHOr_w2GNp7NhOYEOO6MGHg5iNo-kUd-SDkE_n3oSFjT8RZa33fq4yyAn5UKpltBgX2BmpZIS0WEO8dAd9e6c4l2g8CLHXTH05CtwNA6VRsWqmdnQRgTUDzoS35RcCcS4/s640/Anton.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Anton (kiri) </b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> Jumat, 10 Agustus 2018</b> menjadi Jumat kelabu sekaligus hari terakhir bagi Wali Kota Malang (non aktif) Moch. Anton untuk duduk di kursi  pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sebagai terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi suap kepada DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.<br /> <br /> Sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menyatakan bahwa  terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan suap kepada DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono selaku Ktua DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, dan dijatuhui hukuman pidana penjara selama 2 tahun.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti bersama 2 anggota selaku Hakim Ad Hock yaitu Dr. Lufsiana dan Sanghadi, serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk. Sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan dalam pertibangannya, sepakat dan menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum PKP, dan  menolak seluruh pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak ada yang terbukti. Namum Majelis Hakim sepakat dengan opsi kedua dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4c79Xie5IxttXuEPwtK_odyscsGEPPOoR5Okuu-pGwYYiAioxTX9x4Ko2lASie0AOvRdprx5bI7HwM-MtXfxf5L1drfijRCVSrv0tHZwJIvB7RaNYz7E9cxUzYHw8Md8xqWvCbTZkyo/s1600/Moch.+Anton.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4c79Xie5IxttXuEPwtK_odyscsGEPPOoR5Okuu-pGwYYiAioxTX9x4Ko2lASie0AOvRdprx5bI7HwM-MtXfxf5L1drfijRCVSrv0tHZwJIvB7RaNYz7E9cxUzYHw8Md8xqWvCbTZkyo/s640/Moch.+Anton.png" width="640" /></a></div> Sebelumnya Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, menerima pembelaan dari terdakwa Moch. Anton yang menyatakan, merasa bersalah atas keteledorannya, dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seringan-seringannya.<br /> <br /> Anehnya, saat terdakwa membacakan pembelaannya pada sidang pekan lalu, kepada Majelis Hakim terdakwa mengatakan, bahwa dirnya teledor mengawasi anakbuahnya, dan terdakwa menuduh orang lain ada yang lebih bertanggungjawab dalam kasus suap kepada DPRD Kota Malang dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015, dari pada dirinya selaku  Wali Kota sebagai pemegang mandat tertinggi di Kota Malang Raya, namun tidak secara “gentlemen” meneyebut nama oarng yang dimaksud. Disisi lain, terdakw juga mengatakan akan menerima putusan dari Majelis Hakim, namun hukuman yang seringan-ringannya. <br /> <br /> “Terdakwa Moch. Anton haruslah dihukum dengan hukukaman yang setimpal dengan perbuataannya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK,” ucap Majelis hakim Dr. Lufsiana.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtJXDGkbidorYdmnuSGgz1PL_FA3bVoQRMH_CqRnBt4KoHNDiPFrlxtjeJ5rg5N_0VlNDns0DSd76ROWs05VjSrsHjXZ0qA8MhLGeQ9Wk6K7JBw6Dd9P4M4pY6P_NBsq-a2dqHShwxFaQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="1024" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtJXDGkbidorYdmnuSGgz1PL_FA3bVoQRMH_CqRnBt4KoHNDiPFrlxtjeJ5rg5N_0VlNDns0DSd76ROWs05VjSrsHjXZ0qA8MhLGeQ9Wk6K7JBw6Dd9P4M4pY6P_NBsq-a2dqHShwxFaQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Anton (kiri) dan Cipto Wiyono (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim menyatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, lanjut Majelis Hakim, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud.<br /> <br /> Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Setelah uang terkumpul sebesar Rp700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjhxXhw3IwVUFK90RhNcvoiYV96lF5M-Zj85BFSnFh-dojI_iltpTmqC1Kwa6DHfPUyYV6mJGvgMZS94dYD0yzhiyCxaCk8HnjAEIsKmt25e0qG-jFeehtWz-WuFzZRQ3P3SRjE_ACoyw/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1024" height="313" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjhxXhw3IwVUFK90RhNcvoiYV96lF5M-Zj85BFSnFh-dojI_iltpTmqC1Kwa6DHfPUyYV6mJGvgMZS94dYD0yzhiyCxaCk8HnjAEIsKmt25e0qG-jFeehtWz-WuFzZRQ3P3SRjE_ACoyw/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /> <br /> Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. <br /> <br /> Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton.<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp100 juta, sedangkan yang Rp600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnOcFjSFEbXPvT4JmZ7n6fOMTp-QXJ8rT1qHCxe39383NhgtFnJg_iMamkS_YjMPfg4kyx7Reg6s5mWl3CqfJucr-QpY85jW4AohvZ1mRYXSafqA23-umI__YUlOP6_3Pl1_wLEMB25nk/s1600/IMG20180629110249.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnOcFjSFEbXPvT4JmZ7n6fOMTp-QXJ8rT1qHCxe39383NhgtFnJg_iMamkS_YjMPfg4kyx7Reg6s5mWl3CqfJucr-QpY85jW4AohvZ1mRYXSafqA23-umI__YUlOP6_3Pl1_wLEMB25nk/s640/IMG20180629110249.jpg" width="640" /></a></div>  Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /> <br /> Majelis Hakkim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam  dakwaan pertama (pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomo! 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). <br /> <br /> “Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum atas perbuatannya. Selain itu, untuk menghindari masyarakat yang salah memilih pemimpinnya, terdakwa juga dihukum dari hak memilih dan dipilih dalam hal jabatan publik,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menghukum terdakwa Moch. Anton dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Menghukum pula terdakwa dengan mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana pokok," ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch. Anton, lebih ringan dari tuntutan pidana dari JPU KPK, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 (ampat) tahun.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Moch. Anton menyatakan menerimanya  sesuai apa yang dikatakannya dalam pembelannya pada sidang pekan lalu. Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /> <br /> "Saya menerima seperti dalam pembelaannya saya," kata terdakwa.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxbA0c6ceR7cLMWGwp4OznCJvMfrQYBbyVtMZkj5enLEOsozGXASFl1_LHmNf-DGQ46ivV1mBXv72zB7w3S27XPXM0otiIv_clO26B7PKmuCgf0THiXE-uLVx7veBaGXl-toHobiqWsFo/s1600/IMG20180227211207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxbA0c6ceR7cLMWGwp4OznCJvMfrQYBbyVtMZkj5enLEOsozGXASFl1_LHmNf-DGQ46ivV1mBXv72zB7w3S27XPXM0otiIv_clO26B7PKmuCgf0THiXE-uLVx7veBaGXl-toHobiqWsFo/s640/IMG20180227211207.jpg" width="640" /></a></div> Usai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto mangatakan, masih pikir-pikir apakah banding atu tidak terkait vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa. Saat ditanya lebih lanjut terkait keterlibatannya Cipto Wiyono selaku Sekda, yang saat ini menjabat Kepal Dinas PU Ciptakarya dan Tata Ruang Pemprov. Jatim, dan Teddy Sujadi Soeumama, Kabid PU PPR Pemkot Malang, JPU KPK Arif mengatakan, bahwa perkara ini masih bergulir.<br /> <br /> "Cipto masih kita butuhkan keterangannya dalam perara yang 18 anggota DPRD. Perkara ini masih bergulir," ujar JPU KPK Arif.  <br /> <br /> Terpisah. Kepada wartawan media ini, Haris Fajar Kustaryo selaku Penasehat Hukum terdakwa Moch. Anton megatakan, bahwa sikap terdakwa adalah  Gentlemen, menerima hukuman atas keteledorannya melakukan pengawasan kepada anak buahnya. Sehingga dirinya selaku Penasehat Hukum terdakwa tak dapat berbuat banyak katrena keputusan ada ditangan terdakwa yang akan menjalani hukuman.<br /> <br /> “Terdakwa bersifat Gentlemen, menerima hukuman karena keteledorannya melakukan pengawasan,” kata Haris.<br /> <br /> Saat ditanya, Apakah permintaan Ketua DPRD Moch. Arif Wicksono terkait uang pokir dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ?. Menurut Haris, tidak bisa dibuktikan. Karena yang melakukan adalah Cipto, dan uang yang diberikan ke DPRD Kota Malang adalah uang yang dikumpulkan dari para kontraktor.<br /> <br /> “Yang melalukan Cipto. Uang itu bukan diambil dari anggaran tetapi dari para kontraktor,” kata Haris<br /> <br /> Anenya. Bila yang dilakukan Cipto selaku Sekda, dan Teddy Sujadi Sumarma (Kabid Dinas PU PPR) yang berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp900 juta, dan Rp700 juta dari situ diberikan kepada DPRD terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang agar dapat diterima oleh DPRD Kota Malang, adalah terkesan  inisiatif Cipto dan Teddy agar.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, apa yang dikatakan Haris, sepertinya terdakwa dihukum hanya karena kesalahan atau keteledoran terdakwa dalam pengawasan terhadap anak buahnya, Bukan karena keterlibatnya dengan cara menyuruh anak buahnya untuk melaksanakan permintaan DPRD Kota Malang. <br /> <br /> Apakah seseorang dapat dihukum pidana atasa perbuatan pidana yang dilakukan orang lain Khususnya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ?<br /> <br />  Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan saksi-saksi termasuk bukti berupa rekaman percakapan yang ditunjukkan JPU KPK dalm persidangan terungka jelas. Dan lebih dibuktikan lagi dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipokor yang menyatakan, bahwa terdaka Moch, Anton terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Thn 2001 sebagaiamana diubah atas Undang-Undang Nompor 31 Thn 1999 tentang pemberantasan Tindk Pidana Korupsi. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Moch. Anton Divonis 2 Tahun Penjara dan Hak Politik 2 Tahun

Terdakwa Moch. Anton (kiri) berita korupsi .co - Jumat, 10 Agustus 2018 menjadi Jumat kelabu sekaligus hari terakhir bagi Wali Kota Ma...

»

JPU KPK Menolak Eksepsi Terdakwa Mas’ud Yunus

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitt0_9CQTjKuJo91BGKBs8PvFkOzR4NmW5ourc6H47bykAXynPVtrqWU2-ifu5DMHk_WLc4EizooBYDwOwREQO4wlcjFAH5fDo4EqEDZAYfFiQrYh68b7zFrd7nbvlmnea8cSf30_DuHY/s1600/Mas%2527ud+Yunus%252C+Wali+Kota+Mojokerto+%2528non+aktif%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitt0_9CQTjKuJo91BGKBs8PvFkOzR4NmW5ourc6H47bykAXynPVtrqWU2-ifu5DMHk_WLc4EizooBYDwOwREQO4wlcjFAH5fDo4EqEDZAYfFiQrYh68b7zFrd7nbvlmnea8cSf30_DuHY/s640/Mas%2527ud+Yunus%252C+Wali+Kota+Mojokerto+%2528non+aktif%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mas'ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Mas’ud Yunus : Kejadian berawal dari Trawas Pembahasan APBD ada semacam kesepakatan komitmen fee#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>“Kejadian berawal dari pertemuan di Trawas, ada pembahasan APBD. Karena Dewan meminta ada komitmen feelah, karena Sekda tidak bisa mensikapi, kemudian salah satu Pimpinan Fraksi itu memanggil Wakil, disitulah ada semacam kesepakatan. Jadi datang ke saya itu sifatnya nagih. Saat itu saya katan, masih mencari formulasinya,”. <br /><br />Inilah yang disampaikan oleh terdakwa Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) kepada wartawan media ini terkait dakwaan JPU KPK terhadap dirinya, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap pembahasan APBD TA 2017, sesaat setelah terdakwa selesai menandatangani dokumen Pemerintahan Pemkot Mojokerto yang disodorkan oleh Biro Hukum Pemkot Mojokerto, seusai menjalani persidangan, Kamis, 9 Agustus 2018. <br /><br />Kamis, 9 Agustus 2018, Sidang perkara kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan terdakwa, Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (non aktif), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda, tanggapa JPU KPK atas Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa, terkakit surat dakwaan JPU KPK, dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman.<br /><br />Dalam surat Eksepsi (keberatan) dari PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud dalam persidangan (6 Agustus 2018) kepada Majelis Hakim menyatakan keberatannya atas surat dakwaan JPU KPK terhadap kliennya terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto, dalam perkara suap pembahasan APBD Kota Mojokerto TA 2017 lalu. Alasan PH terdakwa, karena JPU KPK tidak menjelaskan peran terdakwa Mas’ud Yunus dalam perkara tersebut. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8o26nYrRerIUN0MyGZetxJcoNttAsG0TPtiGMIkdY-xDUfnsGsFzEZIafyGq_OfvgmkcS2DoaeqLuZ-aMZBUHZQTV08T6Lmwlw_kTslVsw9WrW_2VRlgCR16_IKr_OXXcZwBVzRENCw/s1600/IMG20180809101745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="705" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8o26nYrRerIUN0MyGZetxJcoNttAsG0TPtiGMIkdY-xDUfnsGsFzEZIafyGq_OfvgmkcS2DoaeqLuZ-aMZBUHZQTV08T6Lmwlw_kTslVsw9WrW_2VRlgCR16_IKr_OXXcZwBVzRENCw/s1600/IMG20180809101745.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Sementara dalam sidang kali ini (9 Agustus 2018), tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti menyatakan, menolak Eksepsi (keberatan) dari terdakwa Mas’ud Yunus. Alasan JPU KPK, karena keberatan terdakwa sudah masuk dalam pokok materi perkara. Sehingga JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim, agar menolak Eksepsi dari terdakwa.<br /><br />“Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menolak keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa,” ucap JPU KPK Iskadar Marwanto.<br /><br />Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br /><br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui, Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp 70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.<br /><br />Bisa jadi dalam kasus ini KPK tidak hanya menyeret Mas’ud Yunus dan terpidana 2 tahun Wiwiet Febriyanto serta terpidana Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (masing-masing 4 tahun penjara), melainkan 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini masih duduk di kursiya sambil menyaksiakan persidangan terdakwa Mas’ud Yunus.<br /><br />Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus disebutkan, bahwa 22 anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 turut kebagian duit “haram” itu. <br /><br />Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya, adalah Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP), Gunawan (PPP), Yuli Veronica (Fraksi PAN), Maschur (Fraksi PAN), Suryono (Fraksi PAN), Aris Satrio Budi (Fraksi PAN), Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB), Choiroiyaro (Fraksi PKB), Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy (Fraksi Golkar), Anang Wahyudi (Fraksi Golkar), Darwanto (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP), Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Suliat dan Gusti Patmawati (Fraksi PDIP), Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun (Fraksi Gerindra) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam Surat Dakwaan JPU KPK Dalam Persidangan, Senin, 2 Agustus 2018</b></span></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b> </b></span></span><br />Dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar.<br /><br />Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVRMv7P3woYMr5Tuk2piVmB5YMjilVIve_NweMS7PE7gwduRuFE4gLbe6wJ2SK4Kp6echcCSRSIsWPfaarfbhxSl5N5zOBqauYtgJFVHSYeNyUvb1KVZmeYojTtPWBGfuBEwbYy2WYYo/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVRMv7P3woYMr5Tuk2piVmB5YMjilVIve_NweMS7PE7gwduRuFE4gLbe6wJ2SK4Kp6echcCSRSIsWPfaarfbhxSl5N5zOBqauYtgJFVHSYeNyUvb1KVZmeYojTtPWBGfuBEwbYy2WYYo/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD.<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017.<br /><br />Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017.</span><br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufibM_Vkhz23xJwDxceVwae2GnHYB30NnW1THVkrduJ02rXLOuvxVM49CXLTO_4GkX9k6FyIxilut26P-kNvSaif-xCruSXWM9sBO4hh8bWN4SoR99GH_2qdTBF-AQ0o44zB-xmhST6g/s1600/IMG20180802100133.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="937" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufibM_Vkhz23xJwDxceVwae2GnHYB30NnW1THVkrduJ02rXLOuvxVM49CXLTO_4GkX9k6FyIxilut26P-kNvSaif-xCruSXWM9sBO4hh8bWN4SoR99GH_2qdTBF-AQ0o44zB-xmhST6g/s640/IMG20180802100133.jpg" width="476" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>etelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /> <br /> 1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /> <br /> 2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. <br /> <br /> Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /> <br /> Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto.<br /> <br /> Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /> <br /> Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /> <br /> Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut. <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto<br /> <br /> atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.  (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Menolak Eksepsi Terdakwa Mas’ud Yunus

Terdakwa Mas'ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) #Terdakwa Mas’ud Yunus : Kejadian berawal dari Trawas Pembahasan APBD ada sem...

»

Korupsi Prona Rp 29 juta, Perangkat Desa Terlibat Penarikan Uang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHWSLUCzIdVLO-HgsGgS1x3n84QJ7-FkWZ7v-dvbgX3fBbq6DmAmBoR_wrUkC4leM3YY7j1wTux3ArEcAU-8kS_1dvZIPy-zC6lXpn8_1sNpLamvYCYa5RtsDcpf_fJdFP6wI9mdz9ssE/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHWSLUCzIdVLO-HgsGgS1x3n84QJ7-FkWZ7v-dvbgX3fBbq6DmAmBoR_wrUkC4leM3YY7j1wTux3ArEcAU-8kS_1dvZIPy-zC6lXpn8_1sNpLamvYCYa5RtsDcpf_fJdFP6wI9mdz9ssE/s640/Sumenep.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Siswo Haryono, Moh. Sufwan Hardy, Hasan, Sugih Farah Dillah, Titi Lestari, Moh. Endung, Edy Sunarto dan Sayuti</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 9 Agustus 2018, Untuk pertama kalinya JPU dari Kejari Sumenep menghadirkan saksi ke  persidangan dalam perkara kasus Korupsi sebesar Rp29.750.000 dari hasil penarikan biaya Ilegal (tidak resmi), atau yang lebih tren dikenal dengan istilah pungutan liar (pungli) dari masyarakat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 dengan terdakwa Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades)<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Majelis Hakim Dede Suryaman sebayak 8 orang. Dua diantaranya dalah Pegawai  BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep, yaitu Siswo Haryono (BPN), Moh. Sufwan Hardy (BPN). Dan 6 saksi lainnya adalah selaku perangkat Desa Kertasada, diantaranya Hasan, Sugih Farah Dillah, Titi Lestari, Moh. Endung, Edy Sunarto dan Sayuti. Semetara terdakwa Diki Candra Permana didampingi tim Penasehat Hukum (PH)-nya Wiyono Subagio dkk.<br /> <br /> Terdakwa Diki Candra Permana “diseret” oleh JPU dari Kejari Sumenep ke Pangadilan Tipikor untuk diadili, karena melakukan penarikan baiaya illegal yang jumlahnya sebesar Rp160.850.000 (Seratus Enam puluh juta Delapan ratus Lima pulu ribu rupiah) dari sebanyak 670 pemohon program PTSL di 4 Dusun, Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 masing-masing sebesar 400 ribu rupiah.<br /> <br /> Sementara dalam dakwaan JPU maupun dalam persidang yang berlangsung hari ini (Kamis, 9 Agustus 2018) terungkap dari keterangan sakasi, bahwa yang mentukan besarnya biaya untuk program PTSL oleh setiap pemohon adalah hasil rapat Rembug Desa yang dihadiri oleh perangkat Desa bersama dengan para pemohon. <br /> <br /> Tidak hanya itu, yang mengumpulkan uang dari setiap pemohon adalah perangkat Desa termasuk 4 Kepala Dusun (Kasun), yaitu Kepala Dusun Boom Masjuri,; Kepala Dusun Kerkop Saefudin,; Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman,; dan Kepala Dusun Baru kemudian dikumpulkan ke Sayuti. <br /> <br /> Sementara biaya yang diperbolehkan pemerintah untuk ditarik dari setiap pemohon Prona/PTSL adalah sebesar Rp150 ribu berdasarkan SK 3 Meneteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Sayuti menjelaskan, bahwa dirinya diperintah oleh terdakwa. Sayuti juga yang membuat catatan pengeluaran dari uang yang terkumpul. Dalam surat dakwaan JPU, yang yang terkumpul sebanyak Rp160.850.000 dan tersisa sebesar Rp29.750.000 yang diserahkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> “Tidak ada panitia. Saya disuruh oleh Kades. Rp 400 ribu untuk kegiatan pra Prona (PTSL). Untuk Perangkat Desa dan Kepala Dusun jumlahnya 12 orang, sebesar Rp 50 ribu per orang, dan kalau masyarakat sRp 30 ribu selama 3 bulan, sisanya Rp29 juta, ada perincian berupa oret-oretan,” kata saksi kepada Majelis Hakim<br /> <br /> Saksi Sayuti juga mengatakan, bahwa uang itu juga dipergunakan terdakwa untuk masyarakat yang tidak mampu.<br /> <br /> “Ada juga untuk masyarakat yang tidak mampu, seperti di Dusun Baru, sistim subsidi silang<br /> <br /> Sementara saksi dari BPN mengatakan, sudah memberikan berupa foto copy SK 3 Menteri kepada perangkat Desa. Namun keterangan saksi dari BPN ini sepertinya melepas tanggungjawabnya sebagai panitia program PTSL. Sebagai Panitia pelaksana program PTSL harusnya menyampaikan langsung kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya penarikan biaya diluar ketentuan yang diatur dalam SK 3 Menteri tersebut.<br /> <br /> Sedangkan saksi lainnya mengatakan, hanya tau adanya program PTSL, tetapi tidak tau adanya sosialiasasi terkait penentuan biaya yang harus dibayar oleh pemohom. Anehnya, perangkat Desa tidak mengetahui adanya sosialisasi, namun sebagai peserta program PTSL.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, perangkat Desa yang turut membantu terdakwa untuk mengumpulkan dan membelanjakan uang hasil penarikan secara Ilegal dari para pemohon program PTSL sepertinya “mencari keselamaatan dari tanggungjawab”.<br /> <br /> <i>Sementara dalam pasal 15 UU Korupsi No 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi; Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi.<br /><br />Dan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi; Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.</i><br /> <br /> Sayangnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor dalam kasus ini hanya terdakwa selaku Kepala Desa. Namun bisa jadi, penyidik Kejaksaan Negeri Sumenep melihat dari perkembangan fakta persidangan yang terungkap.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFS945rbdXaRMyWU5t6_AjEYoFMqLbftjL9qVnYlphx_vwEL979Z1_0iZrIKgNyGUmKBcu-1swybBTb9EKXrPKoR9sxWQ1uOykcMc0t0-Fmmpiv5Q5Wbu6gY6EA4rfKE6NCfz3rKNfBcg/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFS945rbdXaRMyWU5t6_AjEYoFMqLbftjL9qVnYlphx_vwEL979Z1_0iZrIKgNyGUmKBcu-1swybBTb9EKXrPKoR9sxWQ1uOykcMc0t0-Fmmpiv5Q5Wbu6gY6EA4rfKE6NCfz3rKNfBcg/s640/Sumenep.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Diki Candra Permana saat sidang dakwaan (2 Agustus 2018)</b></td></tr> </tbody></table> Kasus ini berawal pada tahun 2017. Dimana BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari, yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000. Dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /> <br /> Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /> <br /> Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan bagi 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 adalah Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 670 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /> <br /> Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL<br /> <br /> Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /> <br /> Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /> <br /> Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /> <br /> Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /> <br /> Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /> <br /> Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun itu sebesar Rp160.850.000 <br /> <br /> Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada.<br /> <br /> Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti mengeluarkan untuk di belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga yang tersisa sebesar Rp29.267.500. Sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp 29 juta, Perangkat Desa Terlibat Penarikan Uang

Siswo Haryono, Moh. Sufwan Hardy, Hasan, Sugih Farah Dillah, Titi Lestari, Moh. Endung, Edy Sunarto dan Sayuti berita korupsi .co - Kam...

»