BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Menolak Eksepsi Terdakwa Mas’ud Yunus

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitt0_9CQTjKuJo91BGKBs8PvFkOzR4NmW5ourc6H47bykAXynPVtrqWU2-ifu5DMHk_WLc4EizooBYDwOwREQO4wlcjFAH5fDo4EqEDZAYfFiQrYh68b7zFrd7nbvlmnea8cSf30_DuHY/s1600/Mas%2527ud+Yunus%252C+Wali+Kota+Mojokerto+%2528non+aktif%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitt0_9CQTjKuJo91BGKBs8PvFkOzR4NmW5ourc6H47bykAXynPVtrqWU2-ifu5DMHk_WLc4EizooBYDwOwREQO4wlcjFAH5fDo4EqEDZAYfFiQrYh68b7zFrd7nbvlmnea8cSf30_DuHY/s640/Mas%2527ud+Yunus%252C+Wali+Kota+Mojokerto+%2528non+aktif%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mas'ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif)</td></tr>
</tbody></table>
#Terdakwa Mas’ud Yunus : Kejadian berawal dari Trawas Pembahasan APBD ada semacam kesepakatan komitmen fee# 
 
beritakorupsi.co - “Kejadian berawal dari pertemuan di Trawas, ada pembahasan APBD. Karena Dewan meminta ada komitmen feelah, karena Sekda tidak bisa mensikapi, kemudian salah satu Pimpinan Fraksi itu memanggil Wakil, disitulah ada semacam kesepakatan. Jadi datang ke saya itu sifatnya nagih. Saat itu saya katan, masih mencari formulasinya,”. Inilah yang disampaikan oleh terdakwa Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) kepada wartawan media ini terkait dakwaan JPU KPK terhadap dirinya, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap pembahasan APBD TA 2017, sesaat setelah terdakwa selesai menandatangani dokumen Pemerintahan Pemkot Mojokerto yang disodorkan oleh Biro Hukum Pemkot Mojokerto, seusai menjalani persidangan, Kamis, 9 Agustus 2018. Kamis, 9 Agustus 2018, Sidang perkara kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan terdakwa, Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto (non aktif), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda, tanggapa JPU KPK atas Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa, terkakit surat dakwaan JPU KPK, dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. Dalam surat Eksepsi (keberatan) dari PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud dalam persidangan (6 Agustus 2018) kepada Majelis Hakim menyatakan keberatannya atas surat dakwaan JPU KPK terhadap kliennya terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto, dalam perkara suap pembahasan APBD Kota Mojokerto TA 2017 lalu. Alasan PH terdakwa, karena JPU KPK tidak menjelaskan peran terdakwa Mas’ud Yunus dalam perkara tersebut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8o26nYrRerIUN0MyGZetxJcoNttAsG0TPtiGMIkdY-xDUfnsGsFzEZIafyGq_OfvgmkcS2DoaeqLuZ-aMZBUHZQTV08T6Lmwlw_kTslVsw9WrW_2VRlgCR16_IKr_OXXcZwBVzRENCw/s1600/IMG20180809101745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="705" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8o26nYrRerIUN0MyGZetxJcoNttAsG0TPtiGMIkdY-xDUfnsGsFzEZIafyGq_OfvgmkcS2DoaeqLuZ-aMZBUHZQTV08T6Lmwlw_kTslVsw9WrW_2VRlgCR16_IKr_OXXcZwBVzRENCw/s1600/IMG20180809101745.jpg" /></a></div>
 Sementara dalam sidang kali ini (9 Agustus 2018), tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti menyatakan, menolak Eksepsi (keberatan) dari terdakwa Mas’ud Yunus. Alasan JPU KPK, karena keberatan terdakwa sudah masuk dalam pokok materi perkara. Sehingga JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim, agar menolak Eksepsi dari terdakwa. “Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menolak keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa,” ucap JPU KPK Iskadar Marwanto. Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu. Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui, Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp 70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017. Bisa jadi dalam kasus ini KPK tidak hanya menyeret Mas’ud Yunus dan terpidana 2 tahun Wiwiet Febriyanto serta terpidana Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (masing-masing 4 tahun penjara), melainkan 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini masih duduk di kursiya sambil menyaksiakan persidangan terdakwa Mas’ud Yunus. Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus disebutkan, bahwa 22 anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 turut kebagian duit “haram” itu. Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya, adalah Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP), Gunawan (PPP), Yuli Veronica (Fraksi PAN), Maschur (Fraksi PAN), Suryono (Fraksi PAN), Aris Satrio Budi (Fraksi PAN), Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB), Choiroiyaro (Fraksi PKB), Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy (Fraksi Golkar), Anang Wahyudi (Fraksi Golkar), Darwanto (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP), Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Suliat dan Gusti Patmawati (Fraksi PDIP), Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun (Fraksi Gerindra) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra). Dalam Surat Dakwaan JPU KPK Dalam Persidangan, Senin, 2 Agustus 2018 
  Dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut; JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVRMv7P3woYMr5Tuk2piVmB5YMjilVIve_NweMS7PE7gwduRuFE4gLbe6wJ2SK4Kp6echcCSRSIsWPfaarfbhxSl5N5zOBqauYtgJFVHSYeNyUvb1KVZmeYojTtPWBGfuBEwbYy2WYYo/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVRMv7P3woYMr5Tuk2piVmB5YMjilVIve_NweMS7PE7gwduRuFE4gLbe6wJ2SK4Kp6echcCSRSIsWPfaarfbhxSl5N5zOBqauYtgJFVHSYeNyUvb1KVZmeYojTtPWBGfuBEwbYy2WYYo/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017. Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD. Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta. Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017. Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017. 
 
JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufibM_Vkhz23xJwDxceVwae2GnHYB30NnW1THVkrduJ02rXLOuvxVM49CXLTO_4GkX9k6FyIxilut26P-kNvSaif-xCruSXWM9sBO4hh8bWN4SoR99GH_2qdTBF-AQ0o44zB-xmhST6g/s1600/IMG20180802100133.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="937" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufibM_Vkhz23xJwDxceVwae2GnHYB30NnW1THVkrduJ02rXLOuvxVM49CXLTO_4GkX9k6FyIxilut26P-kNvSaif-xCruSXWM9sBO4hh8bWN4SoR99GH_2qdTBF-AQ0o44zB-xmhST6g/s640/IMG20180802100133.jpg" width="476" /></a></div>
Setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; 
 
1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 
 
2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari 
 
Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. 
 
Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut. 
 
Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. 
 
Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari. 
 
Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto 
 
atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.  (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Menolak Eksepsi Terdakwa Mas’ud Yunus

Terdakwa Mas'ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) #Terdakwa Mas’ud Yunus : Kejadian berawal dari Trawas Pembahasan APBD ada sem...

Korupsi Prona Rp 29 juta, Perangkat Desa Terlibat Penarikan Uang

23.32 beritakorupsi 0

News Tipikor Korupsi Prona Rp 29 juta, Perangkat Desa Terlibat Penarikan Uang

Siswo Haryono, Moh. Sufwan Hardy, Hasan, Sugih Farah Dillah, Titi Lestari, Moh. Endung, Edy Sunarto dan Sayuti berita korupsi .co - Kam...

50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

04.31 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ZFaLfVyWQXKq8sz7diV-ASQy7aTSuo49xSNFge1m42kcGn65Bi3idNtUmswjSTLW5WPF9kQq3r52px4J3pE6f2BaOcbynvqABGsXbUpUWl6g-xMjCAHVvVsPA1l49hrf1pAtICKl9YA/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ZFaLfVyWQXKq8sz7diV-ASQy7aTSuo49xSNFge1m42kcGn65Bi3idNtUmswjSTLW5WPF9kQq3r52px4J3pE6f2BaOcbynvqABGsXbUpUWl6g-xMjCAHVvVsPA1l49hrf1pAtICKl9YA/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas dari kiri, Haryana, Suharyati dan Suyitno dan (foto bawah) Eka Ernawati, Didi Permana Kristian, Mahmuji Lukman, Tina Handayani serta Baktiar</td></tr>
</tbody></table>
#Dalam persidangan terungkap, Dinas Peternakan tidak melakukan Verifikasi, dan pembelian ternak Sapi haya berupa surat keterangan dari Petugas Pasar# 
 
beritakorupsi.co - Dana Bansos (Bantuan Sosial) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendepatan Belanja Daerah) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, seharusnya untuk bantuan masyarakat petani di Kabupaten Jember dalam bentuk Naskah Perjanjian Daerah (NPHD), namun kenyataannya justru “dinikmakti” oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang. Duit Bansos sebanyak Rp 38 milliar itu dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kab. Jember dengan jumlah berbeda tergantung jebatan. Ketua dan 3 Wakil Ketua mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp 1 M, sedangkan anggota masing-masing Rp 750 juta “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi. Duit Bansos yang diperoleh para politikus itu, alasannya untuk dibagikan ke Konstituennya (Dapil) pemilihan masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya, justru bermasalah. Karena pencairannya tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. Akibatnya, Ketua DPRD Kabupaten Jember “Untuk disalurkan ke kelompok  masyarakat (Konstituwen),” kat saksi lagi Hal itu dikatakan oleh Haryana, Suharyati dan Suyitno selaku anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 kepada Majelis Hakim yang di ketuai Wiwin Arodawanti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 7 Agustu2 2018. Pada sidang yang berlangsung, Selasa, 7 Agustus 2018, Haryana, Suharyati dan Suyitno dihadirkan ke Persidangan oleh JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember Herdian, sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupaElQxoSEVEP05_F8GfAw3IKdM4bdfstTd8UkVAym8HpFL8gzL2LyW0teYRB3kvLOem-xVaAHhypPWo__A4qokgTbVQaTZUX10DK83bmnwDvgP_5iw9yKLABk0SX5N29VEWimfTTMTM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupaElQxoSEVEP05_F8GfAw3IKdM4bdfstTd8UkVAym8HpFL8gzL2LyW0teYRB3kvLOem-xVaAHhypPWo__A4qokgTbVQaTZUX10DK83bmnwDvgP_5iw9yKLABk0SX5N29VEWimfTTMTM/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Mantan Sekda (terangka) dan Kepala BPKAD (tersangka)</td></tr>
</tbody></table>
Selain Ke- 3 anggota Dewan yang terhormat ini, JPU juga menghadirkan 5 orang saksi lainnya, diantaranya Tina Handayani selaku Sekwan (Sekretaris Dewan), Didi Permana Kristian dan Eka Ernawati (Keduanya dari Dinas Ketahanan dan Ternak), Mahmuji Lukman (Staf Dinas BPKAD) serta Baktiar selaku Petugas Pasar Kabupaten Jember. Sidang mendengarkan keterangan ke- 8 saksi ini pun digelar dalam 2 session. Yang pertama adalah anggota Dewan. 
 
Sekedar menginat pada sidang sebelumnya (Selasa, 17 Juli 2018), Sugiarto selaku Sekda, kepada Majelis Hakim megatakan, bahwa pencairan dana hibah Bansos tidak sesuai prosedur dan hanya pengajuan Dewan secara lisan. Dua minggu kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim yang menarik perkara ini dari Kejari Jember langsung menetapkan Sugiarto menjadi tersangka dan kemudian memenjarakannya. 
 
Pada sidang berikutnya (Selasa, 31 Juli 2018) 3 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, yaitu Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengurusi proposal, hanya hanya menampung usulan dari penerima Hibah. 
 
Tidak hanya itu. Ke- 3 Wakil Ketua Dewan yang terhormat itu juga mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama penerima hibah sudah terlebih dahulu diusulkan kepada Pemkab Jember sebelum pembahasan anggaran. Dan pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pada hal, pengajuan nama-nama  Kelompok dari para dewan setelah pembahasan anggaran. 
 
Namun mereka mengakui, sebagai Wakil Ketua Dewan mendapat kucuran dana Bansos sebesar Rp1 milliar, dan anggota Rp750 juta. 
 
Sementara sidang kali ini (Selasa, 7 Agustus 2018) lebih aneh lagi. Sebab, Ke- 3 saksi sebagai anggota DPRD yang menerima dana Bansos tidak megetahi kemana saja duit itu disalurkan. Saksi hanya mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa duit itu disalurkan ke kelompok masyarakat dibidang pertanian dan Kesra (Kesehatan masyarakat), namun tak dapat menjelaskan secara rinci. 
 
“Macam-macam, saya lupa. Semua anggota dapat, jumlahnya 50 orang. Ketua, 1 milliar dan anggota 750 (Tujuh ratus Lima puluh juta rupiah.Red),” kata Haryana. 
 
Yang lebih anehnya lagi, wanita yang dipanggil sebagai Dewan yang terhormat ini lebih banyak menjawab lupa saat Majelis Hakim menanyakan tentang, darimana mayarakat tau adanya dana Bansos, bagaimana prosedur dan kema proposal pencairan dana Bansos itu disampaikan. 
 
Saksi Haryana mengatakan, tidak ada proposal dan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Haryana mengatakan, sebagai anggota Dewan, dirinya hanya mengusahakan permintaan masyarakat terkait penyaluran dana Bansos. 
 
Keterangan Haryana tidak jauh beda dengan keterangan Suharyati dan Suyitno. “Penyakit menular” alias lupa dari para saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pun sudah taka sing lagi didengar di persidangan Pengadilan Tipikor. Lupa benaran, atau memang pura-pura lupa untuk “menyelematkan” diri ????. 
 
 Dalam session ke 2 inilah lebih mengagrtkan Majelis Hakim. Sebab, dari 
keterangan ke- 5 saksi ini terungkap, bahwa Sekwan menerima File dari 
Pimpinanya yang berisi nama-nama kelompok  menerima dana bansos. File 
iti kemudian disampaikannya ke BPKAD, dari BPKAS disampaikan ke 
SKPK-SKPD sesuai yang tercantum dalam File, terutama ke Dinas 
Peternakan. 
 
“Beruap Satu File Soft Copy dari anggota Dewan. Ada 
yang Soft Copy, ada yang berupa ketikan dan ada yang tulisan tangan. 
Setelah itu saya sampaikan ke BPKAD,” kata  Tina. 
 
Selanjutanya, 
keterangan saksi Mahmuji Lukman selaku Staf Dinas BPKAD mengatakan, 
bahwa File yang diterimaya dari Sekwan dikasihkan ke Dinas. Saksi ini 
mengatakan “Ya” saat Majelsi Hakim menanyakan bahwa File yang 
diterimanya sudah ada kelompoknya. 
 
Sedangkan keterangan Didi 
Permana Kristian dan Eka Ernawati mengatakan hanya memasukan nama-nama 
kelompok ke daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daeah) yang diterimanya
 dari atsannya, yaitu Iqbal. Kerangan Eka ini pun sempat membuat kaget 
Ketua Majelis Hakim. Sebab Eka mengatakan, NPHD itu ada yang dibawa oleh
 kelompok masyarakat atas seijin atasannya tanpa tanda terima. 
 
“Itu
 kan dokumen, itu bisa sebagai pencairan dana, kog bisa dibawa pulang, 
saipa yang menyuruh” tanya Ketua Majelis Haki Wiwin. “Pak Iqbal,” jawa 
saksi. 
 
Eka dan Didi mengakui, bahwa dalam Soft Copy itu sduah ada
 nama-nama kelompok. Selain itu, kedau saksi ini juga mengakui degan 
jujur, tidak melakukan Verifikasi karena hanya disuruh untuk memasukkan 
nama-nama kelompok ke NPHD. 
 
Yang lebih mengagetkan lagi adalah 
keterangan Baktiar, selaku Petugas Pasar. Kepada Majelis hakim saksi ini
 mengatakan, hanya mengeluarkan Surat Keterangan jual beli sapi. Surat 
Keterangan itu diberikan saksi kepada Muktar yang tidak dikenalnya. 
 
Saat
 Ketua Majelis Hakim menanyakkan saksi, terkait jenis kelamin sapi, 
saksi mengatakan sapi jantan yang harganya ada yang 5 juta rupiah, ada 
yang Rp 17 juta, dan ada yang Rp 18 juta. 
 
“Ke Muktar. Hanya 
mengeluarkan Surat Keterangan jual beli Sapi. Sapi jantan. Ada yang lima
 juta, 17 juta dan 18 juta,” kata saksi. 
 
Penyidikan kasus ini pun
 masih berlanjut. Namun mengundang pertanyaan. Apakah Kejati Jatim 
“tidak yakin” akan “kemampuan” Kejari Jember dalam menangani kasus ini 
sehingga ditarik dari Jember ke Surabaya, dimana Kejati berkanor ? 
Sementara Kejati Jatim saat ini sedang menangani kasus Mega Korupsi 
P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp 277 milliar? 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheTR1AxgT9oFycWS_-Hp_GHP0cxtsA1VP4csrsIwod_mALms7qV7Gl3hJ5X9sAVdLHz9T01ky4lMxYWfakUIkDD_GGhWWhroh8fkkyLFsCrRH24B8_jMK77Bs2_atzYhyphenhyphenmTNIft4bpb3k/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheTR1AxgT9oFycWS_-Hp_GHP0cxtsA1VP4csrsIwod_mALms7qV7Gl3hJ5X9sAVdLHz9T01ky4lMxYWfakUIkDD_GGhWWhroh8fkkyLFsCrRH24B8_jMK77Bs2_atzYhyphenhyphenmTNIft4bpb3k/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD)</td></tr>
</tbody></table>
Atau “ada sesuatu”, mengingat pencairan dana Bansos ini tidak sesuai dengan prosedur. Kasus ini pun ada yang menggelitik. Apakah pencairan dana Bansos yang berasal dari APBD Kabupaten Jember TA 2015, yang tidak sesuai dengan prosedur hanya menajadi tanggung jawab Sekda yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana dengan Bupati selaku Kepala Daerah? Bisa jadi “TIDAK IKUT-IKUTAN”, termasuk dalam persidangan seperti kasus-kasus lainnya, diantaranaya kasus Korupsi PT WUS Sumenep. Dimana JPU mengatakan kepada Majelis Hakim, sudah memanggail Wakil Bupati Sumenep sebanyak 3 kali namun tida hadir. “Andaikan itu Kepala Desa yang tidak masuk dalam Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), mungkin akan bernasib sama seperti terdakwa Sitrul mantan Dirut PT WUS”. 
 
Sementara dalam surat dakwaan dikatakan, bahwa Sugiarto selaku Sekda dan Ketua Tim anggaran bersama dengan Bupati Jember M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Dana Bansos ini pun dikabarkan tidak hanya diterima oleh kelompok masyarakat dibiang Pertanian dan Kesra, meliankan dana Bansos sebesar Rp300 juta mengucur ke Koperasi Kowina (Wirausaha Nasional), yang kabarnya milik sekelompok “Wartawan” di Jember. Namun menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi saat dikonformasi wartawan media ini seusai menjadisaksi di Persidangan mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor . 
 
Dalam kasus ini, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran. 
 
Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. 
 
Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa. 
 
Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. 
 
Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah 
 
Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ). 
 
Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. 
 
Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. 
 
Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. 
 
Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. 
 
Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani 
 
Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas. 
 
Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten. 
 
Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. 
 
Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa. 
 
Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD. 
 
Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta. 
 
Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta 
 
Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

News Tipikor 50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

Foto atas dari kiri, Haryana, Suharyati dan Suyitno dan (foto bawah) Eka Ernawati, Didi Permana Kristian, Mahmuji Lukman, Tina Handayani s...

18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

04.20 beritakorupsi 0

News Tipikor 18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

Syamsul Fajri, berfoto selfi sesaat setelah bersaksi di Pengadilan Tipikor (Foto.dok. BK) berita korupsi .co - Sebanyak 18 anggota DPRD ...

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

00.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9H6kb9jwAsS16kmUUH0FNLo9l5Y6kTYRzMB4tLV-am5I23G1AQdTMLHEuUo4LXxvaMTE4hLmoIE_VXFHXNlHVCdZL1XBjTXkxReUVqG5cARZIRv3Bn7FS37T7FB6Efn3c4uUUmuZz7U/s1600/Bagus.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="266" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9H6kb9jwAsS16kmUUH0FNLo9l5Y6kTYRzMB4tLV-am5I23G1AQdTMLHEuUo4LXxvaMTE4hLmoIE_VXFHXNlHVCdZL1XBjTXkxReUVqG5cARZIRv3Bn7FS37T7FB6Efn3c4uUUmuZz7U/s640/Bagus.jpg" width="352" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus kali ini akan mengungkap siapa yang menyuruh dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr. Bagus) pergi ke luar negeri, berapa dana P2SEM yang dinikmati dan adakah ancaman terhadap dr.Bagusn serta serta adakah “Markus” dalam kasus Mega Korupsi ini?#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya (ke-2) dalam wawancara eksklusif antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr) di Lapas Porong Sidoarjo beberapa hari lalu, setelah mendaptkan rekomondasi dari Kakanwil Jawa Timur. Dalam wawancara ini, Redaksi sengaja tidak menyebutkan nama-nama anggota DRPD Jatim secara lengap, namun menggunakan inisial atau nama samaran untuk mejaga hal - hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang berkepentingan. bk  : Kalau di DPRD Jatim, Fraksi mana   
         yang anda kenal ? dr  : Tidak ada yang saya kenal, kalau   
       personilnya ada. Hanya lembaga-        lembaga itu yang tahu, misalnya si A dari   
       Fraksi mana karena mereka langsung     
       ketemu.         bk  : Kalau nama-nama anggota    
                                                                                                   Dewannya,  siapa saja anda kenal ? dr   :  Nama-namanya ada Pak Siswo, Pak Wandi, Pak Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo,    
         Aladin, Luki, Karto, Majun, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam. bk  :  Apakah benar, bahwa lembaga-lembaga yang didapat ke 5 teman anda sebagai penerima      
        dana P2SEM menyetor ke anda ? dr  : dr : Ya, waktu itu iya. Sebab waktu itu teman-teman Dewan yang meminta saya mencari                        lembaga mengatakan, bahwa itu dana mereka sebagai dana untuk kampanye. Jadi        jangan dibuat semua kegiatan karena perlu juga untuk dana kampanye Pilgub dan                       Legislatif waktu itu, jadi mereka ada yang minta 70 , 80, 90 persen. bk : Rata-rata lembaga, atau dana yang diterima lembaga itu berapa persen dari anggaran                   yang dicairkan dari dana P2SEM itu ?         dr  : Lembaga penerima, menerima 30 persen untuk dikerjakan, dan yang        70 persen lagi disetor ke Dewan melalui saya, lalu saya serahkan lagi        semua ke Dewan bk : Berarti 30 persen untuk lembaga penerima, dan 70 persen disetorkan        ke Dewan melalui anda. Fee anda dari dana yang cair berapa dari Dewan? dr  : Yang 70 persen itu saya serahkan semua ke Dewan. Terus terang        saya dikasih honor  untuk biaya telepon, jadi bukan fee. Saya tidak dapat        fee, kalau fee kan ada persennya berapa. Misalnya cair 100 juta, kalau        10 persennya kan 10 juta, jadi bukan gitu.Saya dikasih honor.   bk  : Dari setiap proposal, anda dapat berapa ? dr  : Saya tidak dapat di dari setiap proposal, saya hanya dikasih honor        dari mereka. Tapi dari Dewan mau ngasih honor atau enggak        terserah mereka. bk  : Ok. kalau begitu, Dewan memberikan berapa honor anda ? dr  : Yang memberikan honor ke saya ada 3 orang, Pak Asmat,         Pak Santo dan Jufri  bk : Apakah Ketiga orang itu punya jabatan di DPRD Jatim, misalnya        Wakil Ketua, Ketua Fraksi  tau Ketua Komisi ? dr  : Mereka rata-rata yang punya dana besar, sekitar 3,5        milliar. Cuma saya tidak tahu berapa totalnya, karena mereka tidak        hanya melalui saya, yang lewat saya rata-rata dananya 3.5 milliar,        kemudian 70 persennya melalui saya dan itu saya serahkan semua        ke mereka. Saya hanya dikasih honor dari mereka jadi bukan fee.        Total dana yang masuk, 3.5 M dikali 3 orang, kurang lebih        sekitar 10 miliar, ini total seluruhnya dari 3 orang itu. Jadi kalau 70        persen dari 10 milliar kurabg lebih sekitar 200 juta lebihlah.     bk  : Hanya sebesar itu honor yang anda peroleh ? dr  : Ya. bk  : Ada yang mengatakan, bahwa anda mendapat dana yang jumlahnya        milliaran dari kucuran dana P2SEM itu. dr  : Itu tidak benar. Saya juga tidak punya apa-apa, saya numpang tinggal        di rumah Bapak saya. Saya juga belum punya  jabatan, saya masih        staf dokter spesialis, jadi sama sekali itu tidak benar.         bk : Anda tadi mengatakan, bahwa setiap anggota Dewan memperoleh        dana  sekitar 3.5 milliar. dr  : Macam-macam. Karena setiap lembaga ada maksimal dana kerjakan,        tapi yang tahu maksimalnya itu adalah lembaga itu sendiri bk  : Apakah lembaga penerima dana P2SEM itu anda kenal ? dr  : Tidak ada yang lembaga. Kalau ke 5 teman-teman itu mengenal        lembaga. Jadi saya hanya kenal yang 5 orang itu.Setelah itu saya        lepas tangan jadi, saya tidak berhubungan dengan lembaga, dan saya        juga tidak berhubungan dengan Dewan untuk proposal. Yang 5        orang inilah yang berhubungan dengan lembaga, kemudian lembaga        itu langsung berhubungan dengan Dewan karena rekomendasinya kan        harus melalui Dewan bk : Siapa yang menyetorkan dana itu ke rekening Anda, apakah lembaga        atau  dari 5 orang teman adan itu ? dr  : Bukan dari lembaga tapi dari yang dari 5 orang itu langsung ke saya,       Kan saya tidak kenal  dengan lembaga. bk  : Dari ke 5 orang teman anda, berapa yang disetorkan ke rekening anda ? dr  : Lima orang ini tidak bisa langsung mencarikan lembaga, jadi mereka        juga melalui orang lain, dan seperti itu lagi ini semacam  MLM. bk : Ok. Berapa total uang yang masuk ke rekening anda, karena tadi kan        anda mengatakan, 70 persen dari total dana  yang dicairkan oleh Pemprov        ke lembaga penerima dana, kemudian oleh lembaga diserahkan ke        anda sebesar 70 persen.         dr  : Saya dan juga ke dr.Ivan. bk  : Siapa dr.Ivan ini ? dr  : Namanya dr. I Komang Ivan, dia ada disini. dr.Ivan itu teman, dia        tidak bekerja di Rumah Sakit tapi dia ikut di kegiatan Bansos salah        satu Parpol.       bk  : Kalau kegiatan sehari-hari dari dr.Ivan ini ? dr  : Dia hanya free Line, dia sering ikut kegiatan - kegiatan Baksos        yang diadakan oleh salah satu Parpol bk  : Hubungan anda dengan dr.Ivan ? dr  : Dia itu teman, sering bantu kegiatan Baksos dan kampanye. Terus        dia itu cari Job, terus saya bilang, ya sudah kalau itu ikut ini aja        (maksudnya cari lembaga) kemudian saya pinjamlah rekeningnya bk  : Berarti dana itu dicairkan ke rekening anda sendiri dan ke rekening        dr.Ivan ? dr  : Ada yang ke saya, ada yang ke rekening dr.Ivan bk : Ok. Tadi kan anda mengatakan, kalau dana para Dewan itu sebesar        Rp 3.5 milliar. Ada berapa total keseluruhan dana yang transfer        oleh lembaga penerima dana P2SEM ke anda maupun ke dr.Ivan ?        apakah ada yang disetor secara tunai dr  : Kalau yang tunai tidak ada, semuanya masuk ke rekening bk : Total keseluruhan yang masuk ke rekening Anda maupun ke        rekening dr.Ivan ? dr  : Uang yang masuk ke 2 rekening  itu dari 70 persen, totalnya        sekitar... ada yang 1.2 M +  1,1 M =2,3 M. Ada juga yang 2,5 M= 4,8 M        +1,8 M= 6,6 Kalau total keseluruhan kurang lebih 10 M. Ini yang        diterima oleh lembaga atas rekom dari Dewan. Dari 10 milliar ini,        70 persean atau sekitar 7 milliar masuk ke saya dank e dr.Ivan. Ini        yang saya setorkan ke teman-teman Deawan. bk  : Apakah semua dana itu anda setorkan seluruhnya ke Dewan melalui        satu koordinator di Dewan atau masing-masing Dewan ? dr  : Kita tidak ngomong Dewan jadi masing-masing personil.  Jadi begini,        ada misalnya satu anggota Dewan. Dia punya dana sebesar 20 milliar,        yang  diberikan ke saya hanya 3.5 M, jadi sisanya kan masih ada sekitar       16.5 M. Itu mungkin lewat orang lain bukan melalui saya. Jadi prosesnya        bagaimana, pencairannya kapan, saya tidak tahu lagi. Katanya kan        saya harus kembalikan yang 70 persen, ya saya kembalikan.        Kadang-  kadang kembalinya itu tidak sesuai dengan yang direkom.        Misalkan diberikan rokom sebesar 2 M, lembaga mengembalikannya        misalnya cuma 1.5 M. Jadi kurang kan 500 juta. Saya kan jadi bingung        waktu itu, karena para Dewan itu tidak mau tahu. Yang mereka rekom        berapa ya 70 persenya harus setor. Pada hal yang dicairkan tdidak        sama dengan yang direkom Dewan. Jadi terjadi miskomunikasi karena.        Saya dipaksa,  ditekan, ya saya terpaksa pakai uang  sendiri dan pijam        sana sini untuk  menutupi itu. Karena para Dewan itu tidak mau tahu. bk  : Uang yang diterima lembaga, apakah disetorkan terlebih dahulu ke        anda, kemudian anda yang membagikan 30 persen ke lembaga dan        70 persennya ke Dewan. dr  : Saya nggak ikut pencairan, uang itu langsung ke lembaga. Yang        disetorkan   lembaga ke saya hanya 70 persen dari pencairan. Berapa        yang masuk ke rekening saya, saya bagikan langsung secara rata            masing-masing personil bk  : Apakah yang 17 Dewan itu merasa curiga terhadap anda ? dr  : Tidak. Karena mereka pikir ternyata ada yang tidak klop. Mereka         tidak tahu, mana yang dicairkan,mana yang tidak.Mereka         hanya menandatangani proposal, karena saat itu ada yang tidak         dicairkan tapi mereka tidak mau tahu. Yang mereka mau, ya saya harus         tanggungjawab.Makanya saya terpaksa menggunakan uang saya sediri,         ada yang saya pinjam, karena saya mendapat tekanan dari mereka. bk  : O, dok...! Anda tadi mengatakan meminjam rekening dr.Ivan.        Apakah honor dr.Ivan ini dari Anda atau dari dari Dewan ? dr  : Saya kasih, karena waktu itu dia minta Rp500 ribu setiap kali        pencairan, cuma saya lupa berapa kali pencairan.Pokoknya berapapun        pencairan dia minta Rp500 ribu bk : Dari 17 anggota dewan yang meminta anda sebagai koordinator untuk        mencari lembaga, berapa orang yang memberikan dan yang        tidak memberikan honor ke anda ?         dr  : Ada tiga orang, totalnya 300 juta. Yang satu  150 juta, yang satu 75 juta        dan yang satunya lagi         75 juta, hanya itu. bk : Oke. Apakah Anda tahu kemana lembaga-lembaga penerima dana        P2SEM itu mengajukan proposal dan bagaimana persyaratan        serta prosedurnya ? Apakah ke 17 anggoat Dewan itu menjelaskan ke        anda, lalu Anda menjelaskannya teman anda yang 5 orang itu ?         dr  : Nggak, karena waktu itu cukup singkat. Dewan hanya ngomong,        tolong carikan lembaga, nanti kepala lembaga itu urusan dengan tim        di DPRD, ajukan saja proposal nanti dewan itu yang akan merekom,        yang penting lembaga itu LSM atau Perguruan Tinggi, dan itulah yang        saya sampaikan ke lima teman-teman tadi. bk  : Ada berapa Perguruan Tinggi yang dapat dana itu ? dr  : Saya kurang tahu, saya harus tanya sama teman-teman yang 5 itu. bk  : Waktu pencairan dana itu, atau waktu anda dihubungi oleh 17        anggota Dewan tadi, apakah anda sudah menjadi staf ahli di DPRD        Jatim atau masih dokter di Rumah Sakit Karamenjangan         dr  : Masih dokter, belum staf ahli. Saya jadi staf ahli Desember 2008, ini        sekitar bulan September Oktober 2008, menjelang Pilkada. Katanya uang        itu kan untuk dana kampanye mereka.  Jadi saya tidak pernah        berhubungan dengan siapapun baik lembaga ataupun dewan. Saya        hanya berhubungan dengan 5 orang itu. 5 orang itulah yang        berhubungan lagi dengan orang      lain, dan begitu seterusnya.        Jadi kalau ada dana cair, saya baru dikasih tahu tapi masalahnya, saya        tidak tahu dana dari lembaga mana, dan hanya hDewan yang tau.        Karena saya tidak tahu Dewan mana memberikan rekom ke lembaga        mana. Sementara 17 anggota Dewan ini nagih - nagih terus ke        saya. Misalnya ada dana masuk 200 juta, saya tidak tahu ini punya        Dewan siapa. Akhirnya ya saya bagi aja secara rata, begitu aja        seterusnya setiap ada dana yang masuk, karena saya tidak tahu        dana yang masuk dananya dewan yang mana, dan dari lembaga mana,        saya tidak tahu. bk : Jadi anda yang langsung membagikan secara rata ke-17 anggota dewan        itu karena anda tidak tahu dana itu dana Dewan siapa dan dari        lembaga mana ?          dr   : Iya, yang ngasih ke Dewan. bk  : Bagaimana anda bisa menyimpulkan, membagi uang itu secara merata         ke 17 anggota Dewan itu ? dr  : Misalnya ada uang masuk 200 juta, sementara Dewan ada 17 orang.        Nah, saya kan tidak tahu dari lembaga mana uang itu, dan dananya        Dewan yang mana, saya tidak tahu. Sementara saya di tagih - tagih terus        Karena saya tidak tahu itu dananya Dewan yang mana, ya sudah saya        bagi rata aja ke 17 orang Dewan itu, karena mereka juga tidak tahu        lembaga yang mana. TYapi yang mereka tahu dana mereka ada 3.5 M,        dan mereka harus menerima        70 persen, saya kan bingung. bk  : Jadi itu ininya inisiatif anda untuk membagi membagikan secara merata dr  : Iya, daripada saya disakiti terus, Dewan tidak tau dana yang masuk dari lembaga mana. Tapi         mereka menagi saya erus bk  : Kalau begitu, dari mana anda bisa mengambil honor, sementara uang         yang masuk ke rekening anda langsung anda bagikan ke 17 orang         dewan itu secara merata dr  : Misalnya Dewan A, berapa kali dia menerima, kan ada. Saya coba        minta honor. Saya bilang, Pak..saya nggak dikasih pulsa ya. Ada        yang ngasih ada juga yang tidak. Kalau 3 orang yang ngasih berarti        ada 14 orang yang tidak ngasih. bk  : Berapa honor anda, apakah tidak ada kesepakatan sejak awal ? dr  : Tidak karena karena mereka hanya teman bk  : Ok, setelah anda diangkat menjadi staf ahli di DPRD Jatim pada         Desember 2008.  Apakah anda mendapat atau mencari informasi,         dari mana dana yang dibagi-bagikan anggota Dewan itu ? dr  : Iya, ternyata dana Provinsi. Terus sekitar Maret April,        teman-teman diperiksa Kejari kan, terus saya bilang, katanya dana        nggak bermalah, terus bagaimana ini. Mereka bilang, ya nanti kita        selesaikan. Tapi mereka tetap meminta dananya, karena menurut mereka        rekomnya banyak. Tapi mereka tidak tau pakah dicairkan semua atau        tidak, mereka tidak mau tau, yang mau mereka uangnya         saya tanggungjawab. bk  : Yang merekom anda menjadi staf ahli siapa ? dr  : Pak Suhartono, dia sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat,        yang melantik Sekwan, Pak Akhmal. bk : Setelah anda menjadi staf ahli sejak Desember 2008, apakah anda        mendapat informasi atau anda mencari informasi tentang proses        pencairan dana P2SEM yang tadi anda katakan dari APBD atau        dalam provinsi itu ? dr  : Ngga.  Yang saya tahu, ternyata P2SEM itu masalah. Ternyata dana        yang saya kelola 10 M itu dana P2SEM, terus saya minta ke teman-teman         ini bagaima. Saya ngomong, you  bilang bukan dana bermasalah         ternyata begini. Mereka bilang iya, nanti kita selesaikan.  bk  : Mulai diperiksa Kejaksaan bulan berapa ? dr  : Sekitar Maret April Pertama - tama pertemanan menangani ini Kejati        untuk Pak Fathur Rasjid, ada beberapa Kejaksaan, ini kan displit. bk : Apakah anda pernah dipanggil oleh Kejaksaan dr :  Pernah, saya dulu pernah ditanya di Kejari Sidoarjo, Ponorogo        dan Surabaya. bk : Waktu anda berangkat ke Malaysia, sekitar bulan berapa dan tahun berapa.        Apakah pada saat itu anda sudah ditetapkan menjadi tersangka ? dr  : Sekitar Februari 2010. Saya nggak tau,  waktu itu saya sakit jadi        mau berobat ke Singapur. Kemudian ada ancaman, bahwa anak saya        mau diculik. bk : Siapa yang mengancam anda ? Apakah anak anda pernah di culik ?        Siapa yang menculik ? dr  : Dulu anak saya kan pernah di culik pembantu. Terus ancamannya        kesa, nanti anak mu akan saya culik lagi, gitu. Jadi saat itu pikiran saya,        bahwa saya sudah nggak aman lagi bk : Apakah Kejaksaan Surabaya sudah ada menetapkan tersangka dalam         kasus P2SEM ini sebelum anda ke luar begeri ? dr  : Waktu itu sudah ada tapi bukan saya, Holidin di Sidoarjo.        Kalau dr.Komang di Surabaya. Waktu itu saya hanya sebagai saksi. bk  : Apakah saat anda dipanggil penyidik Kejaksaan saat itu sudah menyebut         nama seseoarng ? dr  : Belum sama sekali, karena mereka mengancam saya bk  : Apakah dengan kondisi sekarang, anda akan mengunkapkannya         secara jujur ? dr  : Ya, saya akan terbuka semuanya yang saya tau. bk : Saat itu, apakah anda sudah menjadi saksi di persidangan, atau hanya        sebagai saksi di Penyidikan Kejaksaan dr : Saya nggak tahu, karena begitu saya sampai di luar negeri, saya harus       cari uang untuk keluarga. Jadi saya nggak tahu sampai dimana kasus ini. bk : Apakah kepergian Anda keluar negeri hanya untuk berobat atau        sengaja melarikan diri dengan alasan berobat setelah kasus ini diperiksa        oleh Kejaksaan dengan posisi anda sebagai Koordinator  dalam kasus ini?         dr  : Ada dua hal. Yang pertama karena saya sakit dan mau berobat. Dan        yang kedua, mereka meminta saya untuk pergi serta saya maupun        keluarga terancam.   bk : Siapa yang meminta anda untuk pergi ke luar negeri, yang menyuruh        anda pergi apakah membiayai keberangkatan anda ? dr  : Pak Goliat, anggota Dewan Kalau enggak salah komisi B atau Komisi C,        Ia juga memberikan bantuan untuk berobat. Selain itu, juga pengacara        saya menyuruh pergi. bk  : Siapa pengacara anda yang menyuruh anda pergi ? dr  : Norton. Dia tinggal di Daerah Ngagel dan kantornya juga di daerah itu. bk  : Kalau dari anggota Dewan itu, berapa anda di bantu, apakah         termasuk anggota dewan itu yang mengurus paspor anda dr  : Lima puluh juta rupiah untuk biaya saya berobat. Kalau paspor saya        urus sendiri, saya kan belum dicekel waktu itu. bk : Apakah anggota dewan itu punya jabatan di di dewan, misalnya        Ketua Fraksi atau Ketua Komisi dr  : Koordinator. Jadi koordinator itu, dia dapat dana hanya 500 juta,        tapi dia koordinator untuk 3 orang.Dari 3 orang itu dia dapat        dana 1.5 milliar. bk  : Ok. Tadi anda mengatakan pengacara. Anda kan belum jadi tersangka        saat itu. Mengapa anda punya pengacara, sudah memberikan surat kuasa? dr  : Dia seperti Koordinator pengacara, yang berjanji akan        menyelesaikan  kasus P2SEM di Kejaksaan - Kejaksaan, tapi malah        nggak karuan. Akhirnya dia malah menyuruh saya untuk pergi saja,        sambil dia menyelesaikan di Indosesia. Ternyata malah tambah parah.        Katanya akan meloby Kejaksaan agar kasus saya tidak diteruskan.        Setelah saya berikan dananaya, kog malah tidak ada hasilnya bk  : berapa yang dia minta, atau berapa yang anda berikan ke pengacara         anda ? dr  : 800 juta. Dia sepertinay “Markus” yang mencoba menghentikan kasus        ini secara  kekeluargaan. bk  : Pengacara anda saat itu ada berapa orang ? dr  : Ada beberapa orang, ganti-ganti. Dulu ada surat kuasa tapi saya lupa         taruh dimana. Sebetulnya dia bukan pengacara. Tapi dia menawarkan         diri sebagai seorang yang punya banyak koneksi untuk         menghentikan kasus. Usianya sekarang sekitar 58 tahun. Dia bilang         dulu pernah membebaskan mantan Bupati Magetan Slamet dan         mantan Bupati Jember Syamsul bk  : Anda percaya begitu saja ? dari mana dia tau tentang anda ? dr  : Iya itulah kesalahan saya, gampang percaya. Dia tau saya dari        teman di Uniutomo, namanya landak. Norton itu minta ke Landak         untuk ketemu saya. Waktu itu ada beberapa Dosen Uniutomo yang          kena masalah P2SEM. Landak itu temannya Cangkung dan         Kimoi. Kedaunya  sudah bebas.  (Redaksi)

News Tipikor dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

#Wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus kali ini akan mengungkap siapa yang menyuruh dr. Bagoes ...

BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Menolak Eksepsi Terdakwa Mas’ud Yunus

Korupsi Prona Rp 29 juta, Perangkat Desa Terlibat Penarikan Uang

50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI