BERITAKORUPSI.CO

50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ZFaLfVyWQXKq8sz7diV-ASQy7aTSuo49xSNFge1m42kcGn65Bi3idNtUmswjSTLW5WPF9kQq3r52px4J3pE6f2BaOcbynvqABGsXbUpUWl6g-xMjCAHVvVsPA1l49hrf1pAtICKl9YA/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ZFaLfVyWQXKq8sz7diV-ASQy7aTSuo49xSNFge1m42kcGn65Bi3idNtUmswjSTLW5WPF9kQq3r52px4J3pE6f2BaOcbynvqABGsXbUpUWl6g-xMjCAHVvVsPA1l49hrf1pAtICKl9YA/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas dari kiri, Haryana, Suharyati dan Suyitno dan (foto bawah) Eka Ernawati, Didi Permana Kristian, Mahmuji Lukman, Tina Handayani serta Baktiar</td></tr>
</tbody></table>
#Dalam persidangan terungkap, Dinas Peternakan tidak melakukan Verifikasi, dan pembelian ternak Sapi haya berupa surat keterangan dari Petugas Pasar# 
 
beritakorupsi.co - Dana Bansos (Bantuan Sosial) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendepatan Belanja Daerah) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, seharusnya untuk bantuan masyarakat petani di Kabupaten Jember dalam bentuk Naskah Perjanjian Daerah (NPHD), namun kenyataannya justru “dinikmakti” oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang. Duit Bansos sebanyak Rp 38 milliar itu dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kab. Jember dengan jumlah berbeda tergantung jebatan. Ketua dan 3 Wakil Ketua mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp 1 M, sedangkan anggota masing-masing Rp 750 juta “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi. Duit Bansos yang diperoleh para politikus itu, alasannya untuk dibagikan ke Konstituennya (Dapil) pemilihan masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya, justru bermasalah. Karena pencairannya tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. Akibatnya, Ketua DPRD Kabupaten Jember “Untuk disalurkan ke kelompok  masyarakat (Konstituwen),” kat saksi lagi Hal itu dikatakan oleh Haryana, Suharyati dan Suyitno selaku anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 kepada Majelis Hakim yang di ketuai Wiwin Arodawanti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 7 Agustu2 2018. Pada sidang yang berlangsung, Selasa, 7 Agustus 2018, Haryana, Suharyati dan Suyitno dihadirkan ke Persidangan oleh JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember Herdian, sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupaElQxoSEVEP05_F8GfAw3IKdM4bdfstTd8UkVAym8HpFL8gzL2LyW0teYRB3kvLOem-xVaAHhypPWo__A4qokgTbVQaTZUX10DK83bmnwDvgP_5iw9yKLABk0SX5N29VEWimfTTMTM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjupaElQxoSEVEP05_F8GfAw3IKdM4bdfstTd8UkVAym8HpFL8gzL2LyW0teYRB3kvLOem-xVaAHhypPWo__A4qokgTbVQaTZUX10DK83bmnwDvgP_5iw9yKLABk0SX5N29VEWimfTTMTM/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Mantan Sekda (terangka) dan Kepala BPKAD (tersangka)</td></tr>
</tbody></table>
Selain Ke- 3 anggota Dewan yang terhormat ini, JPU juga menghadirkan 5 orang saksi lainnya, diantaranya Tina Handayani selaku Sekwan (Sekretaris Dewan), Didi Permana Kristian dan Eka Ernawati (Keduanya dari Dinas Ketahanan dan Ternak), Mahmuji Lukman (Staf Dinas BPKAD) serta Baktiar selaku Petugas Pasar Kabupaten Jember. Sidang mendengarkan keterangan ke- 8 saksi ini pun digelar dalam 2 session. Yang pertama adalah anggota Dewan. 
 
Sekedar menginat pada sidang sebelumnya (Selasa, 17 Juli 2018), Sugiarto selaku Sekda, kepada Majelis Hakim megatakan, bahwa pencairan dana hibah Bansos tidak sesuai prosedur dan hanya pengajuan Dewan secara lisan. Dua minggu kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim yang menarik perkara ini dari Kejari Jember langsung menetapkan Sugiarto menjadi tersangka dan kemudian memenjarakannya. 
 
Pada sidang berikutnya (Selasa, 31 Juli 2018) 3 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, yaitu Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengurusi proposal, hanya hanya menampung usulan dari penerima Hibah. 
 
Tidak hanya itu. Ke- 3 Wakil Ketua Dewan yang terhormat itu juga mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama penerima hibah sudah terlebih dahulu diusulkan kepada Pemkab Jember sebelum pembahasan anggaran. Dan pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pada hal, pengajuan nama-nama  Kelompok dari para dewan setelah pembahasan anggaran. 
 
Namun mereka mengakui, sebagai Wakil Ketua Dewan mendapat kucuran dana Bansos sebesar Rp1 milliar, dan anggota Rp750 juta. 
 
Sementara sidang kali ini (Selasa, 7 Agustus 2018) lebih aneh lagi. Sebab, Ke- 3 saksi sebagai anggota DPRD yang menerima dana Bansos tidak megetahi kemana saja duit itu disalurkan. Saksi hanya mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa duit itu disalurkan ke kelompok masyarakat dibidang pertanian dan Kesra (Kesehatan masyarakat), namun tak dapat menjelaskan secara rinci. 
 
“Macam-macam, saya lupa. Semua anggota dapat, jumlahnya 50 orang. Ketua, 1 milliar dan anggota 750 (Tujuh ratus Lima puluh juta rupiah.Red),” kata Haryana. 
 
Yang lebih anehnya lagi, wanita yang dipanggil sebagai Dewan yang terhormat ini lebih banyak menjawab lupa saat Majelis Hakim menanyakan tentang, darimana mayarakat tau adanya dana Bansos, bagaimana prosedur dan kema proposal pencairan dana Bansos itu disampaikan. 
 
Saksi Haryana mengatakan, tidak ada proposal dan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Haryana mengatakan, sebagai anggota Dewan, dirinya hanya mengusahakan permintaan masyarakat terkait penyaluran dana Bansos. 
 
Keterangan Haryana tidak jauh beda dengan keterangan Suharyati dan Suyitno. “Penyakit menular” alias lupa dari para saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pun sudah taka sing lagi didengar di persidangan Pengadilan Tipikor. Lupa benaran, atau memang pura-pura lupa untuk “menyelematkan” diri ????. 
 
 Dalam session ke 2 inilah lebih mengagrtkan Majelis Hakim. Sebab, dari 
keterangan ke- 5 saksi ini terungkap, bahwa Sekwan menerima File dari 
Pimpinanya yang berisi nama-nama kelompok  menerima dana bansos. File 
iti kemudian disampaikannya ke BPKAD, dari BPKAS disampaikan ke 
SKPK-SKPD sesuai yang tercantum dalam File, terutama ke Dinas 
Peternakan. 
 
“Beruap Satu File Soft Copy dari anggota Dewan. Ada 
yang Soft Copy, ada yang berupa ketikan dan ada yang tulisan tangan. 
Setelah itu saya sampaikan ke BPKAD,” kata  Tina. 
 
Selanjutanya, 
keterangan saksi Mahmuji Lukman selaku Staf Dinas BPKAD mengatakan, 
bahwa File yang diterimaya dari Sekwan dikasihkan ke Dinas. Saksi ini 
mengatakan “Ya” saat Majelsi Hakim menanyakan bahwa File yang 
diterimanya sudah ada kelompoknya. 
 
Sedangkan keterangan Didi 
Permana Kristian dan Eka Ernawati mengatakan hanya memasukan nama-nama 
kelompok ke daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daeah) yang diterimanya
 dari atsannya, yaitu Iqbal. Kerangan Eka ini pun sempat membuat kaget 
Ketua Majelis Hakim. Sebab Eka mengatakan, NPHD itu ada yang dibawa oleh
 kelompok masyarakat atas seijin atasannya tanpa tanda terima. 
 
“Itu
 kan dokumen, itu bisa sebagai pencairan dana, kog bisa dibawa pulang, 
saipa yang menyuruh” tanya Ketua Majelis Haki Wiwin. “Pak Iqbal,” jawa 
saksi. 
 
Eka dan Didi mengakui, bahwa dalam Soft Copy itu sduah ada
 nama-nama kelompok. Selain itu, kedau saksi ini juga mengakui degan 
jujur, tidak melakukan Verifikasi karena hanya disuruh untuk memasukkan 
nama-nama kelompok ke NPHD. 
 
Yang lebih mengagetkan lagi adalah 
keterangan Baktiar, selaku Petugas Pasar. Kepada Majelis hakim saksi ini
 mengatakan, hanya mengeluarkan Surat Keterangan jual beli sapi. Surat 
Keterangan itu diberikan saksi kepada Muktar yang tidak dikenalnya. 
 
Saat
 Ketua Majelis Hakim menanyakkan saksi, terkait jenis kelamin sapi, 
saksi mengatakan sapi jantan yang harganya ada yang 5 juta rupiah, ada 
yang Rp 17 juta, dan ada yang Rp 18 juta. 
 
“Ke Muktar. Hanya 
mengeluarkan Surat Keterangan jual beli Sapi. Sapi jantan. Ada yang lima
 juta, 17 juta dan 18 juta,” kata saksi. 
 
Penyidikan kasus ini pun
 masih berlanjut. Namun mengundang pertanyaan. Apakah Kejati Jatim 
“tidak yakin” akan “kemampuan” Kejari Jember dalam menangani kasus ini 
sehingga ditarik dari Jember ke Surabaya, dimana Kejati berkanor ? 
Sementara Kejati Jatim saat ini sedang menangani kasus Mega Korupsi 
P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp 277 milliar? 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheTR1AxgT9oFycWS_-Hp_GHP0cxtsA1VP4csrsIwod_mALms7qV7Gl3hJ5X9sAVdLHz9T01ky4lMxYWfakUIkDD_GGhWWhroh8fkkyLFsCrRH24B8_jMK77Bs2_atzYhyphenhyphenmTNIft4bpb3k/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheTR1AxgT9oFycWS_-Hp_GHP0cxtsA1VP4csrsIwod_mALms7qV7Gl3hJ5X9sAVdLHz9T01ky4lMxYWfakUIkDD_GGhWWhroh8fkkyLFsCrRH24B8_jMK77Bs2_atzYhyphenhyphenmTNIft4bpb3k/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD)</td></tr>
</tbody></table>
Atau “ada sesuatu”, mengingat pencairan dana Bansos ini tidak sesuai dengan prosedur. Kasus ini pun ada yang menggelitik. Apakah pencairan dana Bansos yang berasal dari APBD Kabupaten Jember TA 2015, yang tidak sesuai dengan prosedur hanya menajadi tanggung jawab Sekda yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana dengan Bupati selaku Kepala Daerah? Bisa jadi “TIDAK IKUT-IKUTAN”, termasuk dalam persidangan seperti kasus-kasus lainnya, diantaranaya kasus Korupsi PT WUS Sumenep. Dimana JPU mengatakan kepada Majelis Hakim, sudah memanggail Wakil Bupati Sumenep sebanyak 3 kali namun tida hadir. “Andaikan itu Kepala Desa yang tidak masuk dalam Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), mungkin akan bernasib sama seperti terdakwa Sitrul mantan Dirut PT WUS”. 
 
Sementara dalam surat dakwaan dikatakan, bahwa Sugiarto selaku Sekda dan Ketua Tim anggaran bersama dengan Bupati Jember M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Dana Bansos ini pun dikabarkan tidak hanya diterima oleh kelompok masyarakat dibiang Pertanian dan Kesra, meliankan dana Bansos sebesar Rp300 juta mengucur ke Koperasi Kowina (Wirausaha Nasional), yang kabarnya milik sekelompok “Wartawan” di Jember. Namun menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi saat dikonformasi wartawan media ini seusai menjadisaksi di Persidangan mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor . 
 
Dalam kasus ini, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran. 
 
Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. 
 
Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa. 
 
Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. 
 
Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah 
 
Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ). 
 
Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. 
 
Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. 
 
Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. 
 
Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. 
 
Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani 
 
Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas. 
 
Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten. 
 
Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. 
 
Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa. 
 
Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD. 
 
Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta. 
 
Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta 
 
Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

News Tipikor 50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

Foto atas dari kiri, Haryana, Suharyati dan Suyitno dan (foto bawah) Eka Ernawati, Didi Permana Kristian, Mahmuji Lukman, Tina Handayani s...

18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

04.20 beritakorupsi 0

News Tipikor 18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

Syamsul Fajri, berfoto selfi sesaat setelah bersaksi di Pengadilan Tipikor (Foto.dok. BK) berita korupsi .co - Sebanyak 18 anggota DPRD ...

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

00.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9H6kb9jwAsS16kmUUH0FNLo9l5Y6kTYRzMB4tLV-am5I23G1AQdTMLHEuUo4LXxvaMTE4hLmoIE_VXFHXNlHVCdZL1XBjTXkxReUVqG5cARZIRv3Bn7FS37T7FB6Efn3c4uUUmuZz7U/s1600/Bagus.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="266" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9H6kb9jwAsS16kmUUH0FNLo9l5Y6kTYRzMB4tLV-am5I23G1AQdTMLHEuUo4LXxvaMTE4hLmoIE_VXFHXNlHVCdZL1XBjTXkxReUVqG5cARZIRv3Bn7FS37T7FB6Efn3c4uUUmuZz7U/s640/Bagus.jpg" width="352" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus kali ini akan mengungkap siapa yang menyuruh dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr. Bagus) pergi ke luar negeri, berapa dana P2SEM yang dinikmati dan adakah ancaman terhadap dr.Bagusn serta serta adakah “Markus” dalam kasus Mega Korupsi ini?#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya (ke-2) dalam wawancara eksklusif antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr) di Lapas Porong Sidoarjo beberapa hari lalu, setelah mendaptkan rekomondasi dari Kakanwil Jawa Timur. Dalam wawancara ini, Redaksi sengaja tidak menyebutkan nama-nama anggota DRPD Jatim secara lengap, namun menggunakan inisial atau nama samaran untuk mejaga hal - hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang berkepentingan. bk  : Kalau di DPRD Jatim, Fraksi mana   
         yang anda kenal ? dr  : Tidak ada yang saya kenal, kalau   
       personilnya ada. Hanya lembaga-        lembaga itu yang tahu, misalnya si A dari   
       Fraksi mana karena mereka langsung     
       ketemu.         bk  : Kalau nama-nama anggota    
                                                                                                   Dewannya,  siapa saja anda kenal ? dr   :  Nama-namanya ada Pak Siswo, Pak Wandi, Pak Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo,    
         Aladin, Luki, Karto, Majun, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam. bk  :  Apakah benar, bahwa lembaga-lembaga yang didapat ke 5 teman anda sebagai penerima      
        dana P2SEM menyetor ke anda ? dr  : dr : Ya, waktu itu iya. Sebab waktu itu teman-teman Dewan yang meminta saya mencari                        lembaga mengatakan, bahwa itu dana mereka sebagai dana untuk kampanye. Jadi        jangan dibuat semua kegiatan karena perlu juga untuk dana kampanye Pilgub dan                       Legislatif waktu itu, jadi mereka ada yang minta 70 , 80, 90 persen. bk : Rata-rata lembaga, atau dana yang diterima lembaga itu berapa persen dari anggaran                   yang dicairkan dari dana P2SEM itu ?         dr  : Lembaga penerima, menerima 30 persen untuk dikerjakan, dan yang        70 persen lagi disetor ke Dewan melalui saya, lalu saya serahkan lagi        semua ke Dewan bk : Berarti 30 persen untuk lembaga penerima, dan 70 persen disetorkan        ke Dewan melalui anda. Fee anda dari dana yang cair berapa dari Dewan? dr  : Yang 70 persen itu saya serahkan semua ke Dewan. Terus terang        saya dikasih honor  untuk biaya telepon, jadi bukan fee. Saya tidak dapat        fee, kalau fee kan ada persennya berapa. Misalnya cair 100 juta, kalau        10 persennya kan 10 juta, jadi bukan gitu.Saya dikasih honor.   bk  : Dari setiap proposal, anda dapat berapa ? dr  : Saya tidak dapat di dari setiap proposal, saya hanya dikasih honor        dari mereka. Tapi dari Dewan mau ngasih honor atau enggak        terserah mereka. bk  : Ok. kalau begitu, Dewan memberikan berapa honor anda ? dr  : Yang memberikan honor ke saya ada 3 orang, Pak Asmat,         Pak Santo dan Jufri  bk : Apakah Ketiga orang itu punya jabatan di DPRD Jatim, misalnya        Wakil Ketua, Ketua Fraksi  tau Ketua Komisi ? dr  : Mereka rata-rata yang punya dana besar, sekitar 3,5        milliar. Cuma saya tidak tahu berapa totalnya, karena mereka tidak        hanya melalui saya, yang lewat saya rata-rata dananya 3.5 milliar,        kemudian 70 persennya melalui saya dan itu saya serahkan semua        ke mereka. Saya hanya dikasih honor dari mereka jadi bukan fee.        Total dana yang masuk, 3.5 M dikali 3 orang, kurang lebih        sekitar 10 miliar, ini total seluruhnya dari 3 orang itu. Jadi kalau 70        persen dari 10 milliar kurabg lebih sekitar 200 juta lebihlah.     bk  : Hanya sebesar itu honor yang anda peroleh ? dr  : Ya. bk  : Ada yang mengatakan, bahwa anda mendapat dana yang jumlahnya        milliaran dari kucuran dana P2SEM itu. dr  : Itu tidak benar. Saya juga tidak punya apa-apa, saya numpang tinggal        di rumah Bapak saya. Saya juga belum punya  jabatan, saya masih        staf dokter spesialis, jadi sama sekali itu tidak benar.         bk : Anda tadi mengatakan, bahwa setiap anggota Dewan memperoleh        dana  sekitar 3.5 milliar. dr  : Macam-macam. Karena setiap lembaga ada maksimal dana kerjakan,        tapi yang tahu maksimalnya itu adalah lembaga itu sendiri bk  : Apakah lembaga penerima dana P2SEM itu anda kenal ? dr  : Tidak ada yang lembaga. Kalau ke 5 teman-teman itu mengenal        lembaga. Jadi saya hanya kenal yang 5 orang itu.Setelah itu saya        lepas tangan jadi, saya tidak berhubungan dengan lembaga, dan saya        juga tidak berhubungan dengan Dewan untuk proposal. Yang 5        orang inilah yang berhubungan dengan lembaga, kemudian lembaga        itu langsung berhubungan dengan Dewan karena rekomendasinya kan        harus melalui Dewan bk : Siapa yang menyetorkan dana itu ke rekening Anda, apakah lembaga        atau  dari 5 orang teman adan itu ? dr  : Bukan dari lembaga tapi dari yang dari 5 orang itu langsung ke saya,       Kan saya tidak kenal  dengan lembaga. bk  : Dari ke 5 orang teman anda, berapa yang disetorkan ke rekening anda ? dr  : Lima orang ini tidak bisa langsung mencarikan lembaga, jadi mereka        juga melalui orang lain, dan seperti itu lagi ini semacam  MLM. bk : Ok. Berapa total uang yang masuk ke rekening anda, karena tadi kan        anda mengatakan, 70 persen dari total dana  yang dicairkan oleh Pemprov        ke lembaga penerima dana, kemudian oleh lembaga diserahkan ke        anda sebesar 70 persen.         dr  : Saya dan juga ke dr.Ivan. bk  : Siapa dr.Ivan ini ? dr  : Namanya dr. I Komang Ivan, dia ada disini. dr.Ivan itu teman, dia        tidak bekerja di Rumah Sakit tapi dia ikut di kegiatan Bansos salah        satu Parpol.       bk  : Kalau kegiatan sehari-hari dari dr.Ivan ini ? dr  : Dia hanya free Line, dia sering ikut kegiatan - kegiatan Baksos        yang diadakan oleh salah satu Parpol bk  : Hubungan anda dengan dr.Ivan ? dr  : Dia itu teman, sering bantu kegiatan Baksos dan kampanye. Terus        dia itu cari Job, terus saya bilang, ya sudah kalau itu ikut ini aja        (maksudnya cari lembaga) kemudian saya pinjamlah rekeningnya bk  : Berarti dana itu dicairkan ke rekening anda sendiri dan ke rekening        dr.Ivan ? dr  : Ada yang ke saya, ada yang ke rekening dr.Ivan bk : Ok. Tadi kan anda mengatakan, kalau dana para Dewan itu sebesar        Rp 3.5 milliar. Ada berapa total keseluruhan dana yang transfer        oleh lembaga penerima dana P2SEM ke anda maupun ke dr.Ivan ?        apakah ada yang disetor secara tunai dr  : Kalau yang tunai tidak ada, semuanya masuk ke rekening bk : Total keseluruhan yang masuk ke rekening Anda maupun ke        rekening dr.Ivan ? dr  : Uang yang masuk ke 2 rekening  itu dari 70 persen, totalnya        sekitar... ada yang 1.2 M +  1,1 M =2,3 M. Ada juga yang 2,5 M= 4,8 M        +1,8 M= 6,6 Kalau total keseluruhan kurang lebih 10 M. Ini yang        diterima oleh lembaga atas rekom dari Dewan. Dari 10 milliar ini,        70 persean atau sekitar 7 milliar masuk ke saya dank e dr.Ivan. Ini        yang saya setorkan ke teman-teman Deawan. bk  : Apakah semua dana itu anda setorkan seluruhnya ke Dewan melalui        satu koordinator di Dewan atau masing-masing Dewan ? dr  : Kita tidak ngomong Dewan jadi masing-masing personil.  Jadi begini,        ada misalnya satu anggota Dewan. Dia punya dana sebesar 20 milliar,        yang  diberikan ke saya hanya 3.5 M, jadi sisanya kan masih ada sekitar       16.5 M. Itu mungkin lewat orang lain bukan melalui saya. Jadi prosesnya        bagaimana, pencairannya kapan, saya tidak tahu lagi. Katanya kan        saya harus kembalikan yang 70 persen, ya saya kembalikan.        Kadang-  kadang kembalinya itu tidak sesuai dengan yang direkom.        Misalkan diberikan rokom sebesar 2 M, lembaga mengembalikannya        misalnya cuma 1.5 M. Jadi kurang kan 500 juta. Saya kan jadi bingung        waktu itu, karena para Dewan itu tidak mau tahu. Yang mereka rekom        berapa ya 70 persenya harus setor. Pada hal yang dicairkan tdidak        sama dengan yang direkom Dewan. Jadi terjadi miskomunikasi karena.        Saya dipaksa,  ditekan, ya saya terpaksa pakai uang  sendiri dan pijam        sana sini untuk  menutupi itu. Karena para Dewan itu tidak mau tahu. bk  : Uang yang diterima lembaga, apakah disetorkan terlebih dahulu ke        anda, kemudian anda yang membagikan 30 persen ke lembaga dan        70 persennya ke Dewan. dr  : Saya nggak ikut pencairan, uang itu langsung ke lembaga. Yang        disetorkan   lembaga ke saya hanya 70 persen dari pencairan. Berapa        yang masuk ke rekening saya, saya bagikan langsung secara rata            masing-masing personil bk  : Apakah yang 17 Dewan itu merasa curiga terhadap anda ? dr  : Tidak. Karena mereka pikir ternyata ada yang tidak klop. Mereka         tidak tahu, mana yang dicairkan,mana yang tidak.Mereka         hanya menandatangani proposal, karena saat itu ada yang tidak         dicairkan tapi mereka tidak mau tahu. Yang mereka mau, ya saya harus         tanggungjawab.Makanya saya terpaksa menggunakan uang saya sediri,         ada yang saya pinjam, karena saya mendapat tekanan dari mereka. bk  : O, dok...! Anda tadi mengatakan meminjam rekening dr.Ivan.        Apakah honor dr.Ivan ini dari Anda atau dari dari Dewan ? dr  : Saya kasih, karena waktu itu dia minta Rp500 ribu setiap kali        pencairan, cuma saya lupa berapa kali pencairan.Pokoknya berapapun        pencairan dia minta Rp500 ribu bk : Dari 17 anggota dewan yang meminta anda sebagai koordinator untuk        mencari lembaga, berapa orang yang memberikan dan yang        tidak memberikan honor ke anda ?         dr  : Ada tiga orang, totalnya 300 juta. Yang satu  150 juta, yang satu 75 juta        dan yang satunya lagi         75 juta, hanya itu. bk : Oke. Apakah Anda tahu kemana lembaga-lembaga penerima dana        P2SEM itu mengajukan proposal dan bagaimana persyaratan        serta prosedurnya ? Apakah ke 17 anggoat Dewan itu menjelaskan ke        anda, lalu Anda menjelaskannya teman anda yang 5 orang itu ?         dr  : Nggak, karena waktu itu cukup singkat. Dewan hanya ngomong,        tolong carikan lembaga, nanti kepala lembaga itu urusan dengan tim        di DPRD, ajukan saja proposal nanti dewan itu yang akan merekom,        yang penting lembaga itu LSM atau Perguruan Tinggi, dan itulah yang        saya sampaikan ke lima teman-teman tadi. bk  : Ada berapa Perguruan Tinggi yang dapat dana itu ? dr  : Saya kurang tahu, saya harus tanya sama teman-teman yang 5 itu. bk  : Waktu pencairan dana itu, atau waktu anda dihubungi oleh 17        anggota Dewan tadi, apakah anda sudah menjadi staf ahli di DPRD        Jatim atau masih dokter di Rumah Sakit Karamenjangan         dr  : Masih dokter, belum staf ahli. Saya jadi staf ahli Desember 2008, ini        sekitar bulan September Oktober 2008, menjelang Pilkada. Katanya uang        itu kan untuk dana kampanye mereka.  Jadi saya tidak pernah        berhubungan dengan siapapun baik lembaga ataupun dewan. Saya        hanya berhubungan dengan 5 orang itu. 5 orang itulah yang        berhubungan lagi dengan orang      lain, dan begitu seterusnya.        Jadi kalau ada dana cair, saya baru dikasih tahu tapi masalahnya, saya        tidak tahu dana dari lembaga mana, dan hanya hDewan yang tau.        Karena saya tidak tahu Dewan mana memberikan rekom ke lembaga        mana. Sementara 17 anggota Dewan ini nagih - nagih terus ke        saya. Misalnya ada dana masuk 200 juta, saya tidak tahu ini punya        Dewan siapa. Akhirnya ya saya bagi aja secara rata, begitu aja        seterusnya setiap ada dana yang masuk, karena saya tidak tahu        dana yang masuk dananya dewan yang mana, dan dari lembaga mana,        saya tidak tahu. bk : Jadi anda yang langsung membagikan secara rata ke-17 anggota dewan        itu karena anda tidak tahu dana itu dana Dewan siapa dan dari        lembaga mana ?          dr   : Iya, yang ngasih ke Dewan. bk  : Bagaimana anda bisa menyimpulkan, membagi uang itu secara merata         ke 17 anggota Dewan itu ? dr  : Misalnya ada uang masuk 200 juta, sementara Dewan ada 17 orang.        Nah, saya kan tidak tahu dari lembaga mana uang itu, dan dananya        Dewan yang mana, saya tidak tahu. Sementara saya di tagih - tagih terus        Karena saya tidak tahu itu dananya Dewan yang mana, ya sudah saya        bagi rata aja ke 17 orang Dewan itu, karena mereka juga tidak tahu        lembaga yang mana. TYapi yang mereka tahu dana mereka ada 3.5 M,        dan mereka harus menerima        70 persen, saya kan bingung. bk  : Jadi itu ininya inisiatif anda untuk membagi membagikan secara merata dr  : Iya, daripada saya disakiti terus, Dewan tidak tau dana yang masuk dari lembaga mana. Tapi         mereka menagi saya erus bk  : Kalau begitu, dari mana anda bisa mengambil honor, sementara uang         yang masuk ke rekening anda langsung anda bagikan ke 17 orang         dewan itu secara merata dr  : Misalnya Dewan A, berapa kali dia menerima, kan ada. Saya coba        minta honor. Saya bilang, Pak..saya nggak dikasih pulsa ya. Ada        yang ngasih ada juga yang tidak. Kalau 3 orang yang ngasih berarti        ada 14 orang yang tidak ngasih. bk  : Berapa honor anda, apakah tidak ada kesepakatan sejak awal ? dr  : Tidak karena karena mereka hanya teman bk  : Ok, setelah anda diangkat menjadi staf ahli di DPRD Jatim pada         Desember 2008.  Apakah anda mendapat atau mencari informasi,         dari mana dana yang dibagi-bagikan anggota Dewan itu ? dr  : Iya, ternyata dana Provinsi. Terus sekitar Maret April,        teman-teman diperiksa Kejari kan, terus saya bilang, katanya dana        nggak bermalah, terus bagaimana ini. Mereka bilang, ya nanti kita        selesaikan. Tapi mereka tetap meminta dananya, karena menurut mereka        rekomnya banyak. Tapi mereka tidak tau pakah dicairkan semua atau        tidak, mereka tidak mau tau, yang mau mereka uangnya         saya tanggungjawab. bk  : Yang merekom anda menjadi staf ahli siapa ? dr  : Pak Suhartono, dia sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat,        yang melantik Sekwan, Pak Akhmal. bk : Setelah anda menjadi staf ahli sejak Desember 2008, apakah anda        mendapat informasi atau anda mencari informasi tentang proses        pencairan dana P2SEM yang tadi anda katakan dari APBD atau        dalam provinsi itu ? dr  : Ngga.  Yang saya tahu, ternyata P2SEM itu masalah. Ternyata dana        yang saya kelola 10 M itu dana P2SEM, terus saya minta ke teman-teman         ini bagaima. Saya ngomong, you  bilang bukan dana bermasalah         ternyata begini. Mereka bilang iya, nanti kita selesaikan.  bk  : Mulai diperiksa Kejaksaan bulan berapa ? dr  : Sekitar Maret April Pertama - tama pertemanan menangani ini Kejati        untuk Pak Fathur Rasjid, ada beberapa Kejaksaan, ini kan displit. bk : Apakah anda pernah dipanggil oleh Kejaksaan dr :  Pernah, saya dulu pernah ditanya di Kejari Sidoarjo, Ponorogo        dan Surabaya. bk : Waktu anda berangkat ke Malaysia, sekitar bulan berapa dan tahun berapa.        Apakah pada saat itu anda sudah ditetapkan menjadi tersangka ? dr  : Sekitar Februari 2010. Saya nggak tau,  waktu itu saya sakit jadi        mau berobat ke Singapur. Kemudian ada ancaman, bahwa anak saya        mau diculik. bk : Siapa yang mengancam anda ? Apakah anak anda pernah di culik ?        Siapa yang menculik ? dr  : Dulu anak saya kan pernah di culik pembantu. Terus ancamannya        kesa, nanti anak mu akan saya culik lagi, gitu. Jadi saat itu pikiran saya,        bahwa saya sudah nggak aman lagi bk : Apakah Kejaksaan Surabaya sudah ada menetapkan tersangka dalam         kasus P2SEM ini sebelum anda ke luar begeri ? dr  : Waktu itu sudah ada tapi bukan saya, Holidin di Sidoarjo.        Kalau dr.Komang di Surabaya. Waktu itu saya hanya sebagai saksi. bk  : Apakah saat anda dipanggil penyidik Kejaksaan saat itu sudah menyebut         nama seseoarng ? dr  : Belum sama sekali, karena mereka mengancam saya bk  : Apakah dengan kondisi sekarang, anda akan mengunkapkannya         secara jujur ? dr  : Ya, saya akan terbuka semuanya yang saya tau. bk : Saat itu, apakah anda sudah menjadi saksi di persidangan, atau hanya        sebagai saksi di Penyidikan Kejaksaan dr : Saya nggak tahu, karena begitu saya sampai di luar negeri, saya harus       cari uang untuk keluarga. Jadi saya nggak tahu sampai dimana kasus ini. bk : Apakah kepergian Anda keluar negeri hanya untuk berobat atau        sengaja melarikan diri dengan alasan berobat setelah kasus ini diperiksa        oleh Kejaksaan dengan posisi anda sebagai Koordinator  dalam kasus ini?         dr  : Ada dua hal. Yang pertama karena saya sakit dan mau berobat. Dan        yang kedua, mereka meminta saya untuk pergi serta saya maupun        keluarga terancam.   bk : Siapa yang meminta anda untuk pergi ke luar negeri, yang menyuruh        anda pergi apakah membiayai keberangkatan anda ? dr  : Pak Goliat, anggota Dewan Kalau enggak salah komisi B atau Komisi C,        Ia juga memberikan bantuan untuk berobat. Selain itu, juga pengacara        saya menyuruh pergi. bk  : Siapa pengacara anda yang menyuruh anda pergi ? dr  : Norton. Dia tinggal di Daerah Ngagel dan kantornya juga di daerah itu. bk  : Kalau dari anggota Dewan itu, berapa anda di bantu, apakah         termasuk anggota dewan itu yang mengurus paspor anda dr  : Lima puluh juta rupiah untuk biaya saya berobat. Kalau paspor saya        urus sendiri, saya kan belum dicekel waktu itu. bk : Apakah anggota dewan itu punya jabatan di di dewan, misalnya        Ketua Fraksi atau Ketua Komisi dr  : Koordinator. Jadi koordinator itu, dia dapat dana hanya 500 juta,        tapi dia koordinator untuk 3 orang.Dari 3 orang itu dia dapat        dana 1.5 milliar. bk  : Ok. Tadi anda mengatakan pengacara. Anda kan belum jadi tersangka        saat itu. Mengapa anda punya pengacara, sudah memberikan surat kuasa? dr  : Dia seperti Koordinator pengacara, yang berjanji akan        menyelesaikan  kasus P2SEM di Kejaksaan - Kejaksaan, tapi malah        nggak karuan. Akhirnya dia malah menyuruh saya untuk pergi saja,        sambil dia menyelesaikan di Indosesia. Ternyata malah tambah parah.        Katanya akan meloby Kejaksaan agar kasus saya tidak diteruskan.        Setelah saya berikan dananaya, kog malah tidak ada hasilnya bk  : berapa yang dia minta, atau berapa yang anda berikan ke pengacara         anda ? dr  : 800 juta. Dia sepertinay “Markus” yang mencoba menghentikan kasus        ini secara  kekeluargaan. bk  : Pengacara anda saat itu ada berapa orang ? dr  : Ada beberapa orang, ganti-ganti. Dulu ada surat kuasa tapi saya lupa         taruh dimana. Sebetulnya dia bukan pengacara. Tapi dia menawarkan         diri sebagai seorang yang punya banyak koneksi untuk         menghentikan kasus. Usianya sekarang sekitar 58 tahun. Dia bilang         dulu pernah membebaskan mantan Bupati Magetan Slamet dan         mantan Bupati Jember Syamsul bk  : Anda percaya begitu saja ? dari mana dia tau tentang anda ? dr  : Iya itulah kesalahan saya, gampang percaya. Dia tau saya dari        teman di Uniutomo, namanya landak. Norton itu minta ke Landak         untuk ketemu saya. Waktu itu ada beberapa Dosen Uniutomo yang          kena masalah P2SEM. Landak itu temannya Cangkung dan         Kimoi. Kedaunya  sudah bebas.  (Redaksi)

News Tipikor dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

#Wawancara Eksklusif Redaksi BeritaKorupsi dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus kali ini akan mengungkap siapa yang menyuruh dr. Bagoes ...

Mengungkap Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (3)

19.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWv9-WIZRp9ebquJIB6dprJJ_oK5OusvbOq_uZgEbcXbvNwdlDQK8F7a-9Tle7I6wqqu2NcmSw_kO3KiyAJO80AqTIF2rBP8HKBK3O41w27Pt93Xszk_72RNvfajbPVPsRgql6DSSWIpY/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="995" data-original-width="996" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWv9-WIZRp9ebquJIB6dprJJ_oK5OusvbOq_uZgEbcXbvNwdlDQK8F7a-9Tle7I6wqqu2NcmSw_kO3KiyAJO80AqTIF2rBP8HKBK3O41w27Pt93Xszk_72RNvfajbPVPsRgql6DSSWIpY/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div>
#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, Bisa jasi hanya akan memenjarakan para penerima dan bukan pihak yang mencairkan dana dari APBD itu!?# 
 
beritakorupsi.co - Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Jawa Timur tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milliar, mulai diusik Kejakaan Tinggi Jawa Timur, setelah terpidana 28 tahun penjara dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr. Bagus) ada di “genggaman” lembaga Adhiyaksa yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jawa Timur ini yang sempat “hilang” selama 7 tahun. Dan itu diakui oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyah, kepada media ini beberapa waktu lalu saat ditemui diruang kerjanya mengatakan (Jumat, 20 Juli 2018), sudah mengantongi nama-nama calon terangka, namun Didik enggan menyebut nama - nama yang dimaksud. Namun saat ditanya mengenai prosedur pencairan dana P2SEM berdasarkan Perda 6 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM, dan Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008, Pergub Jatim Nomor: 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor: 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008, Didik Farkhan Alisyah mengatakan, akan mundur lagi bila berdasarkan itu. “Nggak mungkin Fathor Rasjid ditanya, sudah nggak ada. Kalau kita melihat itu, mundur lagi,” ucap Didik, Jumat, 20 Juli 2018. Pada hal dalam Pergub itu dijelaskan tentang Penyaluran dan Pencairan Dana berbunyi; a. Bantuan Dana kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran atau Hibah Bantuan; b. Kelompok sasaran dan atau Hibah bantuan wajib membuka rekening khusus untuk program P2SEM di Bank Jat im setempat atas nama jabatan; c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari dana perubahan APBD provinsi Jawa Timur melalui tahapan sebagai berikut : 1) Dana P2SEM yang bersumber dari perubahan dana APBD Provinsi disalurkan ke Rekening kelompok/Lembaga Hibah melalui Bank Jatim ; 2) Kelompok/Lembaga Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dil engkapi dengan: ( i ) proposal /RAB masing- masing kelompok/Lembaga Penerima Hibah, (ii) foto copy rekening atas nama jabatan ketua kelompok/Lembaga Hibah, (iii) surat keputusan instansi berwenang tentang keputusan kelompok/Lembaga Hibah, (iv) foto copy KTP kelompok Lembaga Hibah, (v) kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh ketua kelompok/Lembaga Hibah, dan (vi) naskah perjanjian Hibah daerah. 3) Dokumen permohonan pencai ran dana disampaikan kepada Sektap provinsi melalui Bakorwil masing - masing; 4) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pencairan dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur; dan ke- 5) Kepala Bapemas provinsi Jawa Timur segera membuat usulan pencairan dana P2SEM tahun anggaran 2008 kepada Gubernur melalui biro keuangan Sekretariat daerah Provinsi dengan tembusan kepala Bapeprop apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan verifikasi oleh tim verifikasi proposal. Apakah proses pencairan dana P2SEM tahun 2008 yang berasal dari APBD Perubahan Pemprov. Jatim TA 2008 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Lembaga penerima dana hibah sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM, dan Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008 serta Pergub Jatim Nomor: 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor: 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008 ? Bila memang proses pencairan itu tidak sesui prosedur maupun peruntukannya, apakah yang bertanggungjawab hanya penerima saja ? Lalu bagaimana dengan pihak yang mencairkan dana tersebut ?. Apakah pengendara kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan yang ditaur dalam Perda lalu dapat dipidana atau ditilang, lebih “merusak” pembanguan dan perekonomian rakyat dari pada orang-orang yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM 2008 sebesar Rp277 milliar itu??? Saat ini, sebanyak 15 orang telah diperiksa tim penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim. Ke- 15 orang ini kemungkinan besar adalah Lembaga penerima dana P2SEM yang di Kordinir dr. Bagus yang menerima “mandat” dari 17 anggota DPRD Jatim dan kemudian menyuruh 5 orang untuk mencari lembaga, diataranya Edi (Dosen Unair Surabaya), Kurniawan (Dosen Uniutomo Surabaya, Holidhin dan Amir (Dosen salah satu PTN Malang). Bila benar, maka ke 17 anggota Dewan yang terhormat yang menikmati duit “haram” itu adalah Siswo, Wandi, Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo, Aladin, Luki, Karto, Maju, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam (semuanya nama samara). Dari ke 17 anggota DPRD ini ada yang menjadi Bupati dan ada pula yang menjadi anggota DPR RI, serta ada pula yang sudah dipanggil menghadap Sang Ilahi. Anehnya, saat alm.Fathor Rasjid keluar dari Hotel Prodeo alias penjara, tahun 2016 sempat mendatangi dan membuat laporan Kejati Jatim termasuk ke KPK. Alm. Fathor Rasjid membeberkan nama - nama yang diduga terlibat dalam Mega Korupsi itu, sebab  alm. Fathor  adalah Ketua DPRD Jatim saat itu, Gubernur Jatim saat itu sebagai Plt yang dijabat Setia Purwaka menggantikan Imam Utomo yang berakhir masa jabatannya sejak Agustus 2008, Sedangkan Sukarwo menjabat sebagai Sekda Prov. Jatim sejak 2003 - 2008 dan kemudian “cuti” karena mencalonkan diri menjadi Calon Gubenur di Pilgub Jatim 2009 yang kemudian terpilih menjadi Gubernur Jatim hingga 2 periode Alm.Fathor Rasjid adalah salah satu dari 100 anggota DPRD Jatim sebagai pemberi rekomdasi kepada beberapa Lembaga penerima dana P2SEM yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Selain itu, sebagai anggota DPRD Jatim yang mensahkan Perda (Peraturan Daerah) Jatim Nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah sebesar Rp277.000.000.000 (Dua ratus Tujuh puluh Tujuh milliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Keuangan. Karena harapan alm saat itu, karena Maruli Hutagalung dianggap Pejabat Kejaksaan di Jatim sebagai pemberani dalam penegakan hukum pemberantsan Korupsi, ketika Kejati Jatim saat itu  menangani kasus Korupsi Kadin Jatim yang menetapkan LNM selaku Ketua Kadin Jatim sebagai tersangka, namun akhirnya bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun di Mahkamah Agung RI, dan kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU dan menetapkan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan menjadi tersangka dan divonis pidana penjara selama 2 tahun di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun bebas di Pengadilan Tinggi, sehingga JPU melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI. Namun hingga  Maruli Hutagalung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim sejak akhir Desember 2015 hingga pensiun pada April 2018 tak ada “hasilnya” sama sekali hingga Fathor Rasjid berpulang kepangkuan Sang Ilahi pada 15 Nopember 2017. Dan bisa jadi, kepergian alm kepangkuan Sang Ilahi menjadi “piala kemenangan” bagi orang-orang yang disebutkan alm dalam laporannya. Timbul pertanyaan, mengapa saat alm. Fator Rajid membuat laporan ke Kejati yang membeberkan sejumlah nama yang diduga terlibat, Kejati Jatim tidak melakukan penyidikan? Pada hal, alm. Fator Rajid adalah sakis kunci karena alm salah satu pemberi rekomondasi kepada beberapa Lembaga penerima dana P2SEM serta menikmati hasilnya. Yang lebih anehnya lagi, setelah dr. Bagus tertangkap, Kejati Jatim dibahwa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru sebagai pengganti Maruli, dan Didik Farkhan Alisyah yang mantan Kepala Kejari Surabaya ini mejadi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, kembali “mengusik” orang-orang yang nyenyak tidurnya selama 10 tahun kini menjadi terganggu, dan mungkin akan mengalami berbagai “penyakit” untuk digunakan sebagai “senjata penangkal” Apakah dengan tertangkapnya dr.Bagus, Kejati Jatim akan mengungkap hasus yang sebenarnya mulai dari proses pencairan hingga terjanya penyalahgunaan dana rakyat itu, atau hanya akan memenjarakan 17 anggota DPRD Jatim yang menyuruh dr.Bagus untuk mencari Lembaga, yang kemudian dr.Bagus menyuruh 5 orang dosen dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Jatim untuk mencari Lemabaga penerima dana P2SEM ? Masyarakatpun banyak bertanya - tanya, apakah ada hubungannya dengan berlangsungnya Pemilihan gubenur Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2018 bulan lalu, dan menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) serta Pileg (Pemilihan Legislatif/MPR, DPR, DPP dan DPRD) pada tahun 2019 ? Sebab hampir 8 tahun atau sejak tahun 2010, dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada hal, dokter Spesialis Jantung itu bekerja dibeberapa Rumah Sakit pemerintah dengan jabatan sebagai Kepala Divisi setelah melewati berbagai persyaratan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Pemerintah Malaysia dengan mengantongi Ijin prakteknya resmi, dan juga sebagai Koordinator ujian akhir di beberapa Fakultas kedokteran di Malaysia. Lalu bagaimana dengan daftar DPO yang dikeluarkan oleh Kejati Jatim terhadap dr. Bagus, bila dibandingkan dengan daftar DPO yang dikeluarkan Kejati Jatim terhadap Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti (LNM) dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin sebesar Rp1 milliar. Karena Kejati Jatim tak perlu menunggu lama, LNM langsung dipulangkankan oleh otoritas negara Singapura. Adakah muatan poltik dalam dua kasus ini ?     Lalu sejauh mana peran dr.Bagus dalam pencairan dana P2SEM ditahun 2008 yang bertepatan dengan Pilkada Pilgub Jatim tahun 2008 ? Berapa dana P2SEM yang masuk ke rekening serta dinikmati dr.Bagus ? Siapa yang menyuruh dr.Bagus meninggalkan Indonesia ? Berapa ratus juta yang dikeluarkan dr.Bagus keran “permainan Markus” untuk meneyelesaikan dikejaksaan tahun 2008 ? Adakah ancaman terhada dr.Bagus maupun keluarganya hingga saat ini ???. (Rd1)

News Tipikor Mengungkap Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (3)

#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, Bisa jasi hanya akan memenjarakan para penerima dan bukan pihak yang men...

Terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang (nono aktif) Bacakan Pembelaannya

18.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSu4gl_qvrwc3MKI3IbduMm_tPnBZeA-DvHsk5HNe6SfeMtajDsZ09AOikhJTN-RgGK2RkktJZQe0HCLOILOtVOGmroL5i8vr3pCgiIxhCRTBZHCXFMbWDH77RDHHme4Db_rIggv4wVF4/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSu4gl_qvrwc3MKI3IbduMm_tPnBZeA-DvHsk5HNe6SfeMtajDsZ09AOikhJTN-RgGK2RkktJZQe0HCLOILOtVOGmroL5i8vr3pCgiIxhCRTBZHCXFMbWDH77RDHHme4Db_rIggv4wVF4/s640/2.png" width="640" /></a></div>
#Dalam pembelaan terdakwa sebagai Wali Kota Malang, justru menuduh Orang Lebih beratanggungjawab atas terjadinya “suap menyuap” dalam pembahasan APBD-P TA 2015# 
 
beritakorupsi.co - “Lempar batu sembunyi tangan”. Perumpaan inilah yang barangkali tepat bagi terdakwa Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) saat membacakan surat pembelaannya dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor, atas tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dari JPU KPK terhadap rinya, pada Jumat, 3 Agustuts 2018. Dalam sidang yang berlangsung (Jumat, 3 Agustuts 2018) dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti dan diabntu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati adalah agenda pembelaan dari terdakwa Moch. Anton maupun dari tim Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang atas tuntutan pidana 3 tahun penjara oleh JPU KPK (Jumat, 27 Juli 2018). Sidang kali inipun hanya dihadiri 2 Cincirella KPK, yakni Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban. Dalam surat pembelaan terdakwa ada kata yang menggelitik, yaitu kata “kami” yang berarti lebih dari satu orang (jamak), yang sudah tentu berbeda dengan kata “saya atau aku” (tunggal). Sebab. terdakwa Moch. Anton selalu mengunakan kata “kami” bukan kata “saya”. Dalam pembelaannya, terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang ini justru menuduh orang lain yang lebih bertanggungjawab atas terjadinya kasus suap sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu hingga  menyeret dirinya ke penjara. “Ada pihak-pihak lain baik secara hukum harus bertanggung jawab atas perkara ini. Kalau boleh kami mengatakan, keteledoran yang kami buat tidak seberapa bila dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang lebih yang lebih bertanggung jawab daripada kami,” kata terdakwa Pada hal, kasus suap antara eksekutif (Pemkot Malang) dengan legislatif (DPRD Kota Malang) hingga menyeret dirinya ke penjara, adalah terkait pengajuan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang APBD murni TA 2015 ini dibahas pada tahun 2014. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBKsXqd6q-dbt_kwoX5E9DPEz9avoYxP2TqhRUdJOHNJX3HqY3YNJzudTPpL7CuTk_ovF-KA8UDB0PLKwUH1MbXCazBN3oreQn9LZCHGih8aV74RTs2Apj1_GGiHzAwHdwHzODy6YDI0/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1086" data-original-width="859" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBKsXqd6q-dbt_kwoX5E9DPEz9avoYxP2TqhRUdJOHNJX3HqY3YNJzudTPpL7CuTk_ovF-KA8UDB0PLKwUH1MbXCazBN3oreQn9LZCHGih8aV74RTs2Apj1_GGiHzAwHdwHzODy6YDI0/s1600/3.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
Awalnya adalah, pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. Saat itu, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya dalam kasus yang sama), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Wali Kota, Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis 2 tahun dan 8 bulan). Pada saat pertemuan tersebutlah, Moch. Arif Wicaksono meminta kepada terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang  dengan istilah uang “pokir”, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat langsung disetujui. Atas permintaan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. Nah, andai saja Moch. Anton selaku Wali Kota, tidak merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang saat itu, Cipto Wiyono selaku Sekda tidak akan memerintahkan Jarot Edy Sulistyono dan  Tedy Sujadi Sumarna (Kabid Dinas PU) untuk melaksanakannya. Karena Dua kata saja yang terucap dari seoarng pimpinan nomor satu ke pejabat dibawah jajarannya, maka akan “lahirlah 1001” kalimat untuk menjabarkannya. Dari kasus diatas, siapa yang harus lebih disalahkan, dan siapa yang lebih bertanggungjawab ?. Apakah terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota?, atau Sekda Cipto Wiyono yang melaksanakan arahan Pimpinannya dan kemudian meneruskannya ke pejabat bawahannya, Jarot dan Teddy? Dan selain itu, andai saja Moch. Anton selaku Wali Kota, tidak merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang saat itu, ada kemungkinan yang akan terjadi saat itu, yaitu pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015 tidak akan berjalan lancar karena akan dipersulit oleh dewan yang terhormat itu dengan menggunakan fungsi hak yang dimilikinya. Dan hasil positifnya, dirinyapun (terdakwa Moch. Anton), Jarot, Arif dan 18 anggota DPRD lainnya (tinggal menunggu disidangkan) tidak akan diadili sebagai Koruptor. Dan bisa jadi akan  bertambah sesuai fakta persidangan yang terungkap. Justru yang menggelitik adalah, mengapa setelah setengah tahun APBD disahkan ada pengajuan untuk perubahan APBD? Apakah saat penyusunan anggaran dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang saat ini menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kemudian disampaikan ke Tim anggaran Pemkot Malang ada “udang dibalik bawa’an” yang tertinggal” sehingga diajukanlah “alasan” Perubahan APBD itu ke pihak legislatif? Bukankah kebutuhan anggaran disetiap SKPD/OPD sudah disusun oleh tim anggaran dengan sangat cermat, teliti dan hati-hati sebelum disampaikan ke tim anggaran Pemkot Malang? Mengapa pada saat pembahasan APBD murni tidak dilakukan revisi perbaikan andai saja ada yang tertinggal sehingga tidak bekerja dua kali ? Atau memang pembahasan perubahan anggaran APBD itu adalah suatu “alasan untuk mencari tambahan ceperan?” Anehnya, saat terdakwa Moch. Anton selaku orang nomor satu di Kota Malang ini saat membacakan surat pembelaannya, justru menuduh orang lain yang lebih bertanggungjawab dari pada dirinya, namun tidak secara gentlemen  menyebut siapa yang dimaksud. Tetapi justru melimpahkan ke Majelis Hakim yang lebih tau karena sudah terungkap dan tercatat dalam berita acara persidangan. “Siapakah orang ini, sudah tentu Majelis Hakim yang lebih tahu siapakah gerangan in. Kami juga tidak akan menyebut nama orang lain karena sudah terungkap dan tercatat dalam berita acara persidangan. Siapa yang berbuat salah harus dihukum tanpa memandang siapapun orang itu,” ucap terdakwa Moch. Anton Disisi lain, terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang memngakui sepenuhnya adanya keteledoran dan kekilafan serta meminta maaf kepada warga Kota Malang. Selain itu, terdakwa juga menyalahkan anak buahnya yang tidak maksimal. Entah apa makna dari ucapan terdakwa ini yang mengatakan bahwa stafnya kurang maksimal. Apakah karena kasus ini sampai ke “telinga” lembaga anti rasuh (KPK) sehingga berakibat masuk penjara??? “Kami mengakui keteledoran dan kekilafan atas perbuatan kami, dan pada saat perkara ini terjadi kami sebagai Wali Kota Malang.  Kami juga memohon maaf kepada warga Kota Malang. Kami  mengakui kekurangan dan kontrol atas perbuatan staf maupun anak buah yang tidak maksimal,” kata terdakwa Moch. Anton Dalam pembelaan terdakwa Moch. Anton memang tidak terang-terangan meminta dibebaskan, melainkan memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang seringan-ringannya. “Kami menyadari sepenuhnya  bahwa kami memang teledor, sehingga dalam pledoi ini dan juga kami minta penasehat hukum kami dalam pledoinya, kami tidak minta kepada Majelis Hakim untuk dibebsakan. Kami memohon kepada Majelis hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk memberi hukuman yang seringan-ringannya,” ucap terdakwa. Menanggapi pledoi terdakwa mapun PH terdakwa, 2 Cindirella KPK menanggapinya dengan mengatakan tetap pada tuntutannya. Bahwa tuntutan JPU KPK ialah, bahwa perbuatan terdakwa Moch. Anton bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomo! 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan pidana penjara selam 3 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga dituntut untuk pencabutan hak politik selama 4 tahun. Nasib terdakwa Moch. Anton pun akan ditentukan dalam sidang Majelis Majelis Hakim yang hasilnya dibacakan dalam persidangan yang berlangsung untuk umum sepekan lagi. “Sidang ditunda sampai dengan Jumat tanggal Sepuluh Agustus dengan agenda putusan,” Ucap Ketua Majelis Hakim dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali.  (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang (nono aktif) Bacakan Pembelaannya

#Dalam pembelaan terdakwa sebagai Wali Kota Malang, justru menuduh Orang Lebih beratanggungjawab atas terjadinya “suap menyuap” dalam pemb...

Terdakwa Moch. Anton “Menyampaikan Laporan” Kepada Majelis Hakim Tipikor Sambil Menagis

18.32 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKKG4fkFHnZAA_8svtcNTPkApfAL-VKoMVXiJugb9nb5_uWTYqLrhS0s2g-f3-p-JX8R3GX7cKxtWB7mwwK00OmoDNRMC1xhdjbeFoaBDb-GlFsmYqZ1WGmizBLG0GzizRWMzy9e2RD4/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKKG4fkFHnZAA_8svtcNTPkApfAL-VKoMVXiJugb9nb5_uWTYqLrhS0s2g-f3-p-JX8R3GX7cKxtWB7mwwK00OmoDNRMC1xhdjbeFoaBDb-GlFsmYqZ1WGmizBLG0GzizRWMzy9e2RD4/s640/4.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Anton menangis saat membacakan pembelaannya</td></tr>
</tbody></table>
#Isak tangis puluhan warga Kota Malang menyertai terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Malang non aktif) saat membacakan Pembelaannya di Sidang Korupsi# 
 
beritakorupsi.co - Lihatlah airmataku, Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, Bercerita tentang duka, Dan kehancuran, Setiap tetes mengandung arti, Dari derita yang menekan, Telah lama daku mencoba, Namun tak mampu jua. Ini adalah sebahagian lirik lagu yang berjudul Lihatlah Air Mataku, yang dinyanyikan artis nasional Emilia Contessa di tahun 70an. 
 
Dan inipula yang tampak disidang Korupsi suap sebesar Rp700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018, pada Jumat, 3 Agustus 2018. 
 
Siang itu, Jumat, 3 Agustus 2018 seusai Sholat Jumat, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Hakim Ketua, H.R. Unggul Warso Murti dan dibantu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, menggelar sidang perkara kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan agenda Pembelaan (Pledio) dari terdakwa Moch. Anton maupu dari tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang serta dihadiri 2 Cinderalla KPK yaitu Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban. 
 
Terdakwa Moch. Anton terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi suap saat Pemkot Malang mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni 2015, yang pembahsan APBD murni dilakukan pada tahun 2014. 
 
Awalnya adalah, pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. 
 
Saat itu, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya dalam kasus yang sama), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Wali Kota, Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis 2 tahun dan 8 bulan). 
 
Pada saat pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta kepada terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang  dengan istilah uang “pokir”, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat langsung disetujui. Atas permintaan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. 
 
Kemudian Cipto (Sekda), Jarot (Kadis PU) dan Teddy Sujadi Sumarma (Kabid Dinas PU) merealisasikan pelaksanaan permintaan Ketua DPRD Kota Malang itu dengan meminta sejumlah uang yang totalnya terkumpul sebesar Rp900 juta dari para kontraktor yang biasa bermitra dengan Dinas PU. 
 
Perbuatan yang dilakukan para pejabat Kota malang yang sudah digaji dari keringat rakyat ini, sampai juga ke “tlinga” KPK di Jakarta. KPK menganggap bahwa perbuatan itu melanggar peraturan agar pejabat itu bersih dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terutama Undang-Undang Korupsi. 
 
Yang membuat aturan itu adalah mereka atau Eksekutif (Pemerintah) bersama Legislatif (DPR/D), tetapi mereka-mereka juga yang melanggar. Ibarat lirik lagu “Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengakhiri” yang diciptakan dan dinyanyikan Raja Dangdut Rhoma Irama. 
 
Dalam sidang yang berlangsung siang itu, selain terdakwa Moch. Anton yang terliha gagah dan perkasa, terdengar suara seperti menangis saat dirunya membacakan pembelaannya namun tak keluar air matanya. Tangisan terdakwa Moch. Anton pun diiringi isak tangis dari puluhan warga Kota malang Khususnya “ibu-ibu pengajian” yang sejak awal setia mengikuti persidangan. Beberapa wanita muda maupun tua terdangar suara tangisan sambil mengusap kelopak matanya denga tissue maupun sapu tangan. 
 
Tidak hanya itu. Ada juga beberapa pria yang berperan menjadi petugas pengamanan persidangan dengan berdiri dipintu ruang sidang. Ssetiap yang masuk pria itu bertanya termasuk ke petugas Kejaksaan Negeri Surabaya maupun ke wartwan media ini. pada hal sidang itu terbuka untuk umum. Entah itu inisiatif si pria atau ada arahan, tidak ada memang yang tahu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsWtfbwJyqxuQtXfLHQWldyGIieFtaRB69iDZa3nZSfuWNFqFC7mFHpDAAAOhRrRm1KXQQbwxozn1rFdqsx-OIDXJTziiqIgddTQKKcc74cebNgHplodRIlgQpocV3VQmVrCTAOgyUUCE/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsWtfbwJyqxuQtXfLHQWldyGIieFtaRB69iDZa3nZSfuWNFqFC7mFHpDAAAOhRrRm1KXQQbwxozn1rFdqsx-OIDXJTziiqIgddTQKKcc74cebNgHplodRIlgQpocV3VQmVrCTAOgyUUCE/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Tangisan warga Kota Malang itu semakin menjadi saat terdakwa membacakan pembelaanya yang menjelaskan, bahwa dirinya (terdakwa Moch. Anton) sudah terpuruk, bahkan sudah menjual sebuah rumah yang biasa dipergunakan untuk kegiatan pengajian dengan warga Kota Malang, untuk membayar hutang-hutangnya karena bisnisnya mengalami masalah hutang. 
 
“Saat ini sudah terpuruk, beberapa bisnis kami mengalaimi masalah sehingga rumah kami yang biasa kami pergunakan untuk pengajian dengan warga harus kami jual untuk membayar hutang karena hutang harus dibayar,” ucap terdakwa. 
 
Selain itu, pembelaan terdakwa dihadapan Majelis Hakim tak ubahnya seperti membuat laporan atau pidato akhir tahun anggaran di sidang Paripurna. Terdakwa memberkan keberhasilannya selam menjabat Wali Kota, mulai dari program-program sekolah gratis, pengobatan gratis, Bus gratis hingga beberapa piagam penghargaan baik nasional maupun Internsioanl. 
 
Namun anehnya, terdakwa tidak menejaskan secara jelas kepada Majelis Hakim terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Terdakwa tidak menjelaskan pula mengapa Pemkot Malang harus merubah APBD yang belum lama dibahas dan disahakan. 
 
Dalam Surat Dakwaan JPU KPK 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhPymNNfDfWYpDzjh_8mf7UotNjTPEG1OgK31OcQXrI134rmWLoJAzUHX9Si7YpyZxNbU8T29tB3gk1VtVE0alwlShNFgaSbQQqJjD3UnskK2Vb-mciszbYkm7NE44ZwRnmGNbTUQMyNs/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhPymNNfDfWYpDzjh_8mf7UotNjTPEG1OgK31OcQXrI134rmWLoJAzUHX9Si7YpyZxNbU8T29tB3gk1VtVE0alwlShNFgaSbQQqJjD3UnskK2Vb-mciszbYkm7NE44ZwRnmGNbTUQMyNs/s640/IMG20180302104137.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Arif Wicaksono (baju merah motif kotak-kotak) bersama anggota DPRD lainnya</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam sura dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa terdakwa Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 - 2018, bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Anggota DPRD Kota Malang periode 2013 - 2018 melalui Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; 
 
Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono. 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ucQdfg9Zs38RvkoXCK75LH2Y_PipC3pH2RYqq-jiYHgUaXmDJ3EcmyAHavS2h0AzPsO2zvJ6dY-Dl9rnfzUMWyjtoW0AM1fQ4C2f2FxBu8hoGA16tyKkifUAoPEdOBbj9dKZVtEEXBo/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ucQdfg9Zs38RvkoXCK75LH2Y_PipC3pH2RYqq-jiYHgUaXmDJ3EcmyAHavS2h0AzPsO2zvJ6dY-Dl9rnfzUMWyjtoW0AM1fQ4C2f2FxBu8hoGA16tyKkifUAoPEdOBbj9dKZVtEEXBo/s640/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP)</td></tr>
</tbody></table>
Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono. 
 
Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono. 
 
“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya saat itu. 
 
Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. 
 
Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. 
 
“Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. 
 
Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. 
 
Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”. 
 
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Moch. Anton “Menyampaikan Laporan” Kepada Majelis Hakim Tipikor Sambil Menagis

Terdakwa Moch. Anton menangis saat membacakan pembelaannya #Isak tangis puluhan warga Kota Malang menyertai terdakwa Moch. Anton (Wali K...

BERITAKORUPSI.CO

50 Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapat Duit Bansos

18 Anggota DPRD Tersangka Korupsi Suap APBD Kota Malang Segera Diadili

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (2)

Mengungkap Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (3)

Terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang (nono aktif) Bacakan Pembelaannya

Terdakwa Moch. Anton “Menyampaikan Laporan” Kepada Majelis Hakim Tipikor Sambil Menagis

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI