Korupsi Materai, Pegawai Kantor Pos Malang Dituntut “7” Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1DNnYZWEQcjOLjgRWDtoOmi4SLvpRw3zeKXUr03qXdnpOc1XdCQb3mA1dIalCfzJXc4Xd4bSx0iKK4AvjsFh0V7sK0YVaghhk0xIhyphenhyphenn3u9wX0DNWPXcFBHepZ-waWLoPsDvLBIh4TQ04/s1600/IMG-20180731-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1DNnYZWEQcjOLjgRWDtoOmi4SLvpRw3zeKXUr03qXdnpOc1XdCQb3mA1dIalCfzJXc4Xd4bSx0iKK4AvjsFh0V7sK0YVaghhk0xIhyphenhyphenn3u9wX0DNWPXcFBHepZ-waWLoPsDvLBIh4TQ04/s640/IMG-20180731-WA0015.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Indra Bagus Suherman</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Hasil korupsi penjualan benda Pos sebesar Rp 270 juta dipergunakan terdakwa untuk pijat dan tidur bersama PSK#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Indra Bagus Suherman (30), warga Trisula Dusun Dodalem, Desa Arjowinangun, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, adalah pegawai Kantor Pos Indonesia (Persero) Kota Malang, saat berstatus terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan benda Pos/Materai yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300.319.500 sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR-838/13/5/12/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017., dan dituntut pidana penjara selama “7” tahun.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Hadi Riyanto dan Roby Ardirizka Widodo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihdapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti, semntara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nyan Lisa dkk, pada Selasa, 31 Juli 2018<br /><br />Terdakwa Indra Bagus Suherman, selaku Kasir 2 (dua) pegawai Kantor Pos Kota Malang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan benda Pos?materia sebesar Rp300.319.500. Uang itu, menurut JPU dipergunakan untuk pijat dan tidur bersama PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Malang, termasuk untuk sewa mobil sejak Januari hingga Desember 2015.<br /><br />Akibat dari ulah pemuda usia 30 tahun ini, dia (terdakwa) pun dijerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman minimal 3 tahun dalam pasal 2.<br /><br />Pasal 8 UU Korupsi dalam surat tuntutan JPU dari Kejari Malang ini terhadap terdakwa Korupsi tergolong baru, bila dibandingkan dengan perkara Korupsi lainnya, yang ditangani lembaga Adhiyaksa ini, dengan menjerat terdakwa karena korupsi anggaran atau tertangkap tangan karena melakukan pungutan liar(Pungli), yaitu pasal 2, pasal 3 atau pasal 11. <br /><br />Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu<br />korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Pasal 8: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 415 KUHP: Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Indra Bagus Suherman, selaku kasir 2 (dau) pada Kantor Pos Malang mempunyai tugas dan tanggung jawab,  yaitu; 1. Menghimpun dan mencocokkan setoran dari loket dan KPC,; 2. Memberi dan mengirim panjar kerja KPC sesuai dengan permintaan dari manager UPL serta mendapat persetujuan dari manager keuangan,; 3. Memenuhi permintaan benda Pos/ Materai loket dan KPC sesuai dengan permintaan,; 4. Mengelola panjar benda Pos/Materai yang telah ditetapkan dengan jujur, cermat dan teliti,; 5. Bertanggung jawab penuh atas jumlah panjar benda Pos/Materai yang telah ditetapkan,; 6. Membantu manager keuangan melakukan transaksi di Bank, setoran PDAM, uang tunai/kliring dan pelimpahan pajak,; 7. Melakukan permintaan benda Pos/Materai ke manager keuangan sesuai dengan rekapitulasi penjualan,; 8. Menerima dan mencocokkan jumlah benda Pos dan mentari yang telah dipenuhi oleh manager keuangan.<br /><br />“Pada waktu pertama kali menjabat sebagai Kasir 2, terdakwa Indra Bagus Suherman menerima Panjar benda Pos dan Materai yang diberikan nilaiRp  486.192.000 dalam bentuk fisik dari manager keuangan sebagai modal awal kerja berupa perangko, kartu pos, sampul-sampul (amplop) benda filateli, sedangkan untuk Materai terdiri dari 3000 dan 6000 dengan rincian; Perngko 1000 sebanyak 9.042 keping seharga Rp 9.042.000,; Perngko 2000 sebanyak 16.900  keping seharga Rp 33..800.000,; Perngko 5000 sebanyak 7.150 keping seharga Rp 35.750.000,; Perngko 3000 sebanyak 10 ribu keping seharga Rp 30 juta dan Perngko 6000 sebanyak 49.600 keping seharga Rp 327.600.000,” kata JPU.<br /><br />Menurt JPU, jika ada permintaan benda Pos dan materai dari loket KPC melalui Manager PPLA, terdakwa atau wajib memberikan permintaan tersebut kepada loket-loket, dan KPC dalam bentuk barang,  kemudian loket membayarnya dengan sejumlah uang sesuai permintaan atau amprahan.  Sedangkan untuk KPC dipertanggungkan ke dalam neraca pertanggungan KPC sesuai dengan hasil penjualan sebelum akhir dinas, uang setoran permintaan panjar benda pos dan materai dari loket yang menjadi tanggung jawab terdakwa, wajib disetorkan kepada kasir 1 dan kemudian manager keuangan memberikannya kembali dengan fisik benda pos dan materai sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada kasir 1, serta pemenuhan permintaan benda pos/materai pada KPC. Sehingga nilai panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa tetap senilai Rp 406.192.000<br /><br />Setoran uang permintaan panjar benda pos yang terjual, langsung masuk secara sistem sebagai pendapatan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). Sedangkan untuk setoran uang permintaan panjar materai, disetorkan setiap hari setelah akhir dinas kepada kas negara melalui Bank Mandiri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau (SSP)<br /><br />“Seharusnya, setiap hari dinas kerja, terdakwa wajib menyetorkan hasil penjualan benda pos dan materai kepada kasir 1, kemudian terdakwa menerima kembali isi benda pos dan materai dari manager keuangan sehingga nilai panjang benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa tetap senilai Rp 406.192.000 sebagaimana modal awal,” ucap JPU.<br /><br />Namun kenyataannya, lanjut JPU, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan jujur, cermat dan teliti serta tidak bertanggung jawab penuh atas jumlah panjar benda pos dan materai yang telah ditetapkan, yaitu tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan panjar  benda pos dan materai kepada kasir 1, tetapi tanpa hak menggunakan sebagaimana uang hasil penjualan panjar benda pos dan materai untuk kepentingan pribadi terdakwa. <br /><br />Agar tidak diketahui jika terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan panjar benda pos dan materai kepada kasir 1, cara yang dilakukan terdakwa itu terlebih dahulu mengambil sebagian uang tersebut dengan nominal yang bervariasi, antara Rp500.000 sampai dengan 10 juta rupiah setiap kali ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menutupi perbuatannya tersebut, setiap kali dilakukan pengawasan atau pemeriksaan rutin, terdakwa  menggunakan fisik benda pos dan materai yang lain, yang disimpan dalam lemari manager keuangan yang kuncinya telah terdakwa pegang atau kuasai.<br /><br />Sehingga terdakwa dapat membuka gembok lemari manager keuangan, kemudian meminjam sebentar dengan tujuan supaya panjar benda pos dan materai yang terdapat tidak terjadi kekurangan saat dilakukan pengawasan atau pemeriksaan. Kemudian, setelah pengawasan atau pemeriksaan selesai dilakukan, benda pos dan materi tersebut tdikembalikan lagi oleh terdakwa ke dalam lemari manager keuangan. Terdakwa juga melakukan antisipasi ketika akan ada kegiatan pengawasan atau pemeriksaan rutin, dengan cara sebelumnya menarik uang tunai dari kartu kredit Bank Mandiri Master Card dengan Nomor kartu 5126766002724189 atas nama Indra Bagus Suherman, dan kartu kredit Bank Mandiri Visa dengan Nomor kartu 49028360000 3782066 atas nama Indra Bagus Suherman, yang masing-masing sebesar Rp5 juta, sehingga total menjadi 10 juta rupiah.<br /><br />JPU menyebutkan, pada saat terdakwa hendak dipindahkan tugaskan ke bidang lain, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan Hari Pratama, dan Budi Aprianto pada tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kerja Hari Pratama dan Budi Aprianto. Terdakwa telah menggunakan uang setoran panjar benda pos dan materai sebesar kurang lebih Rp300 juta. Dari pengakuan tersebut, Hari Pratama melaporkan kepada Kepala Kantor yaitu Moch. Zaini, dan selanjutnya M. Zaini memerintahkan Hari Pratama bersama dengan Budi Aprianto, pada hari Selasa, 15 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang bagian Keuangan Kantor Pos Malang untuk melakukan pemeriksaan panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Pos Malang Nomor 36/Umum/SDM/5/1215 tanggal 15 Desember 2015, dan hasilnya ditemukan panjar benda pos dan materai yang dikelola terdakwa selaku kasir 2.<br /><br />Nilai panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa sekuruhnya adalah Rp105.872.500 dari total nilai panjar yang seharusnya yaitu sebesar Rp406.192.000. Sehingga terdapat kekurangan nilai panjar sebesar Rp300.319.500 sebagaimana tertuang dalam formulir C6 daftar pemeriksaan benda pos dan benda meterai tanggal 15 Desember 2016 dalam berita acara pemeriksaan Nomor/13/Umum/SDM/5/RHS/1215 tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Pos Malang.<br /><br />JPU memberkan uang yang diperguakan oleh terdakwa. Kekurangan nilai panjar sebesar Rp300.319.500 tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, diantaranya digunakan untuk bisnis MMM (Manusia Membantu Manusia) terdakwa antara lain; 1. Tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan 30 Juli 2015,; 2. Untuk sewa mobil perhari ditambah bensin rata-rata sebesar Rp500 ribu setiap bulan sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa bisa menyewa mobil rata-rata 1 sampai 3 hari dari Yohanes,  alamat Perum Telaga Karangploso Kabupaten Malang, dan Dimitri Danang alamat Jalan papa biru Kota Malang,; 3. Untuk pijat terdakwa sebesar Rp1.5 juta sampai dengan 2 juta rupaih sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa pijat bisa 3 sampai 4 kali antara lain di Dagodho Batu, Dagodho TlogomasnMalang, Singosari MOG Malang, dan Hotel Max One Malang,; 4. Untuk sewa PSK (Pekerja Seks Komersial) sebesar Rp 1.5 juta sampai dengan 2 juta rupaih sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa bisa menyewa PSK sampai 5 kali,; 5. Untuk biaya akomodasi pribadi terdakwa, seperti jalan-jalan bersama keluarga, membayar tagihan Kartu Kredit milik terdakwa, dan mengganti rugi mobil yang sewa karena adanya bagian yang rusak atau lecet sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sekitar Rp75 juta.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang atau keuangan negara,  atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp300.319.500 sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) atas dugaan penyimpangan penyalahgunaan wewenang, penggunaan uang panjar benda pos dan materai oleh kasir 2 di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang periode 8 September 2014 sampai dengan 15 Desember 2015,  sebagaimana surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR-838/13/5/12/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017,” kata JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Indra Bagus Suherman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 atau pasal 8 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 64 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Terdakwapun dituntut hukuman selama 7 tahun, dengan rincian, pedana badan (penjara) selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 50 juta atau dikurung 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang kerugian negara sebesar Rp 270 juta atau dipenjara selaa 2 tahun.<br /><br />“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Indra Bagus Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman berupa pidana terhadap tetdakwa Indra Bagus Suherman berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa untuk,” kata JPU Kejari Malang Hadi Riyanto dan Roby Ardirizka Widodo diakhir surat tuntuntannya. Sehingga total hukuman dalam surat tuntutan JPU ini terhada terdakwa sebanyak 7 tahun.<br /><br />Atas  surat tuntutan JPU ini, Ketua Majelis Hakim Wiwin, memberikan kesempatan terhdapt terdakwa maupun melalui PH terdakwa untuk menyampaikan pemberlaannya dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“Tuntutan 4 tahun 6 bulan, dedan 50 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Uang penggantinya 270 juta, subsidair 2 tahun,” kata JPU kepada wartawan media ini seuasi sidang. Sementara Lisa selaku PH terdakwa mengatakan, akan menyampaikan pembelaan sidang minggu yang akan datang<br /><br />“Pembelaan minngu depan. Ini pegawai Kantot Pos Malang,” kata Lisa.  (Rd1) </span>

News Tipikor Korupsi Materai, Pegawai Kantor Pos Malang Dituntut “7” Tahun Penjara

Terdakwa Indra Bagus Suherman #Hasil korupsi penjualan benda Pos sebesar Rp 270 juta dipergunakan terdakwa untuk pijat dan tidur bersama...

»

Mantan Direktur PT PAL, Terpidana Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZNPIqC4uhmi1IbWqNTyqU8aCz0gpMp1wBVcPCtqSrKkPJStH7Mfb2g0eL7Fp9zzrNH7U7JlsP9T0N2Qw2RwYRkDIJLGy2rihMCcFAJA_5brtObWBp3EG-1r0E3bAACcVs-XEJ7-9dkgA/s1600/IMG20180730105629-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZNPIqC4uhmi1IbWqNTyqU8aCz0gpMp1wBVcPCtqSrKkPJStH7Mfb2g0eL7Fp9zzrNH7U7JlsP9T0N2Qw2RwYRkDIJLGy2rihMCcFAJA_5brtObWBp3EG-1r0E3bAACcVs-XEJ7-9dkgA/s640/IMG20180730105629-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pemohon PK terpidana Saiful Anwar (kiri) saat membacakan memori PK</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Pemohon PK mengatakan dalam memori PK-nya; Persidangan tidak mewakili kejadian yang sebenarnya karena JPU KPK tidak menghadirkan Ashanty, dan TNI AL sebagai penerima Dana Komando#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Sejak tahun 2012 - 2017 lalu, Saiful Anwar adalah mantan Direktur Desain dan Teknologi, merangkap Direktur Keuangan PT PAL (Penataran Angkatan Laut), perusahaan kapal terbesar kebanggan Indonesia, saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara, dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Khusus Surabaya, Porong, Sidoarjo Jawa Timur,  sejak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonisnya, pada Senin, 18 Desember 2017.<br /><br />Terpidana Saiful Anwar, M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL dan Arif Cahyana, General Manager PT PAL tertangkap tangan KPK bersama Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Di tanggal 30 Maret 2017, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap Arif Cahyana dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati, dan sudah di Vonis 2 tahun pejara dari tuntutan JPU KPK 2,6 tahun pada Juli lalu), beberapa saat setelah Arif Cahyana menerima uang sebesar USD25.000 dari Agus Nugroho, di kantor PT Perusa Sejati di Jakarta. Setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya, kemudian keesokan harinya tim KPK mengamankan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKnBQUDNAilvDy488Z8sq-48BgJZnCMLAG62aNeXW-2LwTsbVs8PBY1oRIHVNiFx6GNFiAe-BD45hDGp7gsyoM8sDrdwtnSCO-UcTlL3p_mASa56mS3SpCCQqXsLVYbNbNBGWKbSCDas/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKnBQUDNAilvDy488Z8sq-48BgJZnCMLAG62aNeXW-2LwTsbVs8PBY1oRIHVNiFx6GNFiAe-BD45hDGp7gsyoM8sDrdwtnSCO-UcTlL3p_mASa56mS3SpCCQqXsLVYbNbNBGWKbSCDas/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>D</b></span>ari fakta persidangan yang berlangsung sejak tanggal 14 Agustus (Sidang dakwaan) hingga 18 Desember 2017 (sidang putusan) terungkap, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Agus Nugroho, terkait penyerahan uang Cash Back sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp325 juta. Uang itu berasal dari Liliosa AAvedra (Anday) pemilik perusahaan Ashanty Sales Incoporation untuk Direksi PT PAL melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkannya ke Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana (General Manager PT PAL). <br /><br />Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang penyediaan alat-alat (Spare part) pesawat terbang.<br /><br />Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV itu adalah sebagai uang cash back adalah uang PT PAL sendiri yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales yang menjadi chas back PT PAL, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpJ4YrFBPDU5O_q8_0aEIyXBxjb5VvKCM_jBTAuXyqgpcdwa0LU5LDJGvX8w9gmriiHoPlnj8HugCYqoEh51CwxtiGEMcx7liMBblra5nIT6vBTf9yb8_tkZKkXRcqNkmgI8E1hn9_SuY/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpJ4YrFBPDU5O_q8_0aEIyXBxjb5VvKCM_jBTAuXyqgpcdwa0LU5LDJGvX8w9gmriiHoPlnj8HugCYqoEh51CwxtiGEMcx7liMBblra5nIT6vBTf9yb8_tkZKkXRcqNkmgI8E1hn9_SuY/s1600/IMG20170811171454.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terpidana 2 tahun Agus Nugoroho (Mantan Direktur Umum PT Perusa Sejati)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam persidangan terungkap pula, bahwa uang sebesar USD25.000 yang diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho pada tanggal 30 Maret 2017, adalah termin ke 2 dari total uang Cash Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD86.987.832,5. Sementara termin pertama sudah diterima sebelumnya oleh pihak PT PAL pada tahun 2015, yang jumlahnya USD163.000 atau setara dengan nilai rupiah sejumlah Rp 2.119.000.000.<br /><br />Yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya ke PT PAL pada saat pembayaran termin pembangunan 2 kapal SSV  tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina itu, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD250.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp3.250.000.000.<br /><br />Menurut para terdakwa saat itu (sekarang terpidana), hal itu dilakukan untuk keperluan pembayaran Dana Komando ke Mabes TNI AL di Cilangkap yang tidak ada bukti pembayaran maupun penerimaan, sehingga seolah-olah pengeluaran keuangan PT PAL tidak ada masalah saat dilakukan audit oleh lembaga terkait. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW2NppLtKa3ZHKoQ4Br9B2v-QmwLseRudf3sogd4h30veCVTSCIpjqoyJqvfnwqs3wZ6osFAxH6GO3t-V5f9oJJ-W8f_4GosGBVFwxBi6YUCVexmKCcj_dSf6Vp173-tsb7sJSxP5tH0M/s1600/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW2NppLtKa3ZHKoQ4Br9B2v-QmwLseRudf3sogd4h30veCVTSCIpjqoyJqvfnwqs3wZ6osFAxH6GO3t-V5f9oJJ-W8f_4GosGBVFwxBi6YUCVexmKCcj_dSf6Vp173-tsb7sJSxP5tH0M/s1600/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">D</span></b>an tidak hanya itu. Beberapa saksi dari PT PAL yang dihadirkan JPU KPK kepersidangan maun para terdakwa sendiri mengungkapkan, untuk memenuhi Dana Komando, PT PAL juga melakukan penitipan uang cash back ke beberapa Vendor atau Sub Kontraktor yang mengerjakan HARKAN (perbaikan dan pemeliaraan) kapal milik TNI AL. Bahwa Dana Komando wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PAL ke Mabes TNI AL untuk memperlancar termin pembayaran setiap ada pembangunan kapal maupun pegerjaan HARKAN milik TNI AL. Hal ini pula terungkap dalam amar putusan Majelis Hakim.<br /><br />Menurut saksi maupun ke- 3 terdakwa mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang sebesar USD250.000 dan USD163.000 (USD413.000) atau setara dengan nilai rupiah sebsar Rp5.369.000.000 sudah disetorkan sbagai Dana Komando ke Pekas Pusku Mabes TNI AL di Cilangkap. Apapun yang diungkapkan beberapa saksi terutama terdakwa, terkait uang cash back untuk memenuhi kewajban Dana Komando, Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa (Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<span style="color: red;"></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Senin, 18 Desember 2017, dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT PAL, Saiful Anwar Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan PT PAL, dan Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan PT PAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf b  dan pasal 12 huruf B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHOteadhhpVRPZdEi2hqCnzpdduUvY72jfZms9wESKDRXJImFNoJX8gxhB_9ZLHgX7JrJYVJCFQlo9K1yYTg4dxEeR_v5e089gLy7xQUYmAKcl3K2mfmLa3Cwa9uw87aI5tPmqXVfuJtU/s1600/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHOteadhhpVRPZdEi2hqCnzpdduUvY72jfZms9wESKDRXJImFNoJX8gxhB_9ZLHgX7JrJYVJCFQlo9K1yYTg4dxEeR_v5e089gLy7xQUYmAKcl3K2mfmLa3Cwa9uw87aI5tPmqXVfuJtU/s1600/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL).</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>etiga terdakwapun (M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana) dihukum penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta atau kurungan 2 bulan. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK, yang menuntut para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 250 juta atau kurungan selama 6 bulan.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim ini tidak seperti saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana Majelis Hakim terlihat tegas mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan. Bahkan Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK dalam persidangan dengan terdakwa Agus Nugroho untuk mengajukan bukti-bukti ke Presiden, agar dapat menyita dana PT PAL di BRI Cabang Cilangkap sebesar Rp 5 milliar yang diblokir oleh Mabes TNI AL karena PT PAL belum melunasi Dana Komando.<br /><br />Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga sempat memerintahkan JPU KPK untuk memeriksa rekanan yang menjadi Subkontrak di PT PAL terkait pengerjaan HARKAN (perbaikan dan pemiliharaan) kapal milik TNI AL. Namun entah mengapa, dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan siapapun yang turut bertanggung jawab terkait penerimaan uang Cash Back sebesar 1,25 persen dari total nilai anggaran pembangunan 2 kapal SSV milik negara Fhilipina itu, dan pembayaran Dana Komando yang tidak ada aturan hukumnya pun sepertinya “sah” bagi si penerima<br /><br />Memang, dalam surat tuntutan JPU KPK juga tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam penentuan jumlah fee agen kepada Ashanty Sales dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen, dimana 1,25 persen sebagai dana Cash Back untuk PT PAL. Pada hal, penentuan besaran fee agen dan dana Cash Back adalah hasil rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.<br /><br />Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta,  yakni Ashanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat, sebab uang yang disebut chas back sekaligus menghantarkan ketiga pejabat perusahaan plat merah itu dalah berasal dari  Ashanty Sales ke Kirana Kotama, kemudian dari Kirana Kotama ke Agus Nugroho dan berakhirlah ditangan Arif Cahyana sebelum sapai ke tangan Direksi PT PAL karena Agus dan Arif tertangkap Tangan KPK pada tanggal 30 Maret 2017.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9i0H5S5wUAGQQImq924k1LrrSgkAwZzNUdN0wL4N6IJmIgqa4dtbpukfAVwh0D4nO8IEvoobgWsYlJVDea1yd6et0R7jby_ROpGuPUSdvPUB9kurAhTZ8yQ-pu6c5XviwX3Q44UR-7OU/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="604" height="493" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9i0H5S5wUAGQQImq924k1LrrSgkAwZzNUdN0wL4N6IJmIgqa4dtbpukfAVwh0D4nO8IEvoobgWsYlJVDea1yd6et0R7jby_ROpGuPUSdvPUB9kurAhTZ8yQ-pu6c5XviwX3Q44UR-7OU/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu.<br /><br />Apakah status tersangka Kirana Kotama hanya ibarat “gelar” hingga akhir hayat ? Tidak ada yang tau kecuali KPK sendiri. Yang jelas, banyak pihak “tertawa” menyaksikan 2 Direksi dan 1 GM di perusahaan Kapal terbesar di Indonesia yang saat ini meringkuk di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo Jawa Timur selama 4 tahun kedepan. <br /><br />Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar.<br /><br />Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu.<br /><br />Mengapa keputusan Direksi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi  mejadi 4,75 persen dan 1,25 persen dari itu adalah sebagai cash back untuk Direksi PT PAL hanya menjadi tanggung jawab 3 terdakwa, sementara beberapa Direksi lainnya bebas?<br /><br />Mengapa JPU KPK maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan penerima Dana Komando turut bertanggung jawab, karena pembayaran dan penerimaan Dana Komando tidak ada aturannya,  apalagi tidak ada bukti pembayaran serta bukti penerimaan? Tapi bisa jadi, JPU KPK maupun Majelis Hakim “tak berani” dengan berbagai pertimbangan.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"> Sidang PK terpidana Saiful Anwar</span></span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">S</span></b>aat ini, terpidana Saiful Anwar mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya, terkait kasus yang menjeratnya yakni penerimaan uang Cash Back sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp325 juta pada tanggal 30 Maret 2017. Uang itu berasal dari Liliosa AAvedra (Anday) pemilik perusahaan Ashanty Sales Incoporation untuk Direksi PT PAL melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkannya ke Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana (General Manager PT PAL). Sementara terpidana M. Firmansyah Arifin dan terpidana Arif Cahyana belum mengajukan PK</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Pada Senin, 30 Juli 2018 adalah sidang pertama PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan pemohon PK yakni Saiful Anwar, digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat, dan dihadiri JPU KPK Agus.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangung, memori PK sebanyak 2 lembar kertas HVS itu dibacakan sendiri oleh Saiful Anwar selaku pemohon PK tanpa didampingi Penasehat Hukum atau Kuasa Hukumnya, seperti lazimnya terpidana lainnya saat mengajukan PK atas putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri si terpidana selaku pemohon PK. <br /><br />Saat membacakan memori PK, pemohon PK terpidana Saiful Anwar tak menunjukkan bukti atau novum baru maupun ahli yang diajukannya ke prsidangan. Pemohon PK pun bukan tidak mengakui kesalahannya, melainkan pasal yang diterapkan JPU KPK maupun Majelis Hakim terhadap dirinya, yaitu pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynNQ7Ap0Q33ThdFd_xTEkl-RoUncLL7AAviFuYTJS3lEH56eot3x4r7Z7ostG5-W8OGu4nGr_u4DCteikz2xM3JUJymmPLZdMHiUvePcTtFQb40ELUgIDNRfEuXHDZSkJUSOdK2PSeQk/s1600/IMG20180730105629-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynNQ7Ap0Q33ThdFd_xTEkl-RoUncLL7AAviFuYTJS3lEH56eot3x4r7Z7ostG5-W8OGu4nGr_u4DCteikz2xM3JUJymmPLZdMHiUvePcTtFQb40ELUgIDNRfEuXHDZSkJUSOdK2PSeQk/s640/IMG20180730105629-1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">M</span></b>enurutnya, pasal yang harusnya dikenakan sesuai dengan keterangan saksi ahli pakar hukum pidana yang saat itu dihadirkan JPU KPK maupun dari terdakwa sendiri dalam persidangan adalah pasal 3. Pemohon PK juga mengatakan, bahwa dalam proses persidangan pihak yang sangat penting yaitu Ashanty dan TNI AL tidak dihadirkan oleh KPK. Oleh sebab itu proses persidangan tidak mewakili kejadian yang sebenarnya. <br /><br />Menurt pemohon PK, kalau perkara ini digelar secara lengkap dengan menghadirkan pihak TNI AL, maka sebenarnya posisi PT PAL adalah pemberi dan TNI AL sebagai penerima. Alasan pemohon PK adalah, uang yang diterima dari mitra kerja seperti subkontraktor maupun Ashanty adalah uang PT APL sendiri yang dititipkan, dengan cara memark up dari kontrak kerja dengan mitra kerja agar ada dasar pengeluaran uang. <br /><br />Sebab uang untuk dana komando yang sudah diserahkan tidak ada tanda terima dari TNI AL. Pemohon PK mengajukan Peninjauan Kembali yang didasarkan oleh kekilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yang didukung oleh alasan fomil yaitu pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana<br /><br />Pemohon PK terpidana Saiful Anwar saat membacakan memori PK-nya mengatakan, sudah berlangsung sejak lama apabila melaksanakan proyek dari TNI AL, maka harus menyiapkan dan menyerahkan dana komando sebesar 2% sampai dengan 8% dari nilai kontrak. Penyerahan Dika tanpa disertai tanda terima oleh TNI AL. Kegiatan penyiapan dan penyerahan DK  merupakan aksi Korporasi yang diamini oleh seluruh Direksi dan Komisaris, bahkan diketahui oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media.<br /><br />Dalam rangka mendukung dasar pengeluaran uang untuk DK, maka PT PAL menitipkan kepada mitra kerja dengan cara melakukan mark up atas nilai perjanjian kerja yang telah disepakati. Uuang titipan yang diterima kembali dari mitra kerja maupun yang disalurkan untuk DK dicatat oleh manager keuangan, dan tidak terbukti uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi pemohon PK. Menurut ahli, penggunaan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat, karena uang yang diterima dari mitra kerja adalah bukan uang mereka, tetapi uang PT PAL sendiri yang dititipkan. Jadi bukan sebagai definisi suap adalah uang yang berasal dari pemberi? Pasal yang tepat adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Seusai pemohon PK membacakan memori PK-nya, Majelis Hakim menentukan sidang berikutnya hanya penandatanganan berita acara persidangan, dan selanjutnya perkara PK atas nama pemohon PK terpidana Saiful Anwar akan dikrim ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">"Minggu denpan agendanya hanya penandatanganan BA (Berita Acara) Sidang, sudah itu dikirik ke Jakarta. Ini pemeriksaan saksi atau bukti seperti dalam sidang biasanya, karena pemohon tidak mengajukan," kata JPU KPK Agus seusai sidang </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;"> Tanggapan JPU KPK saat sidang terdahulu</span></b></span><br /><b><span style="font-size: large;">S</span></b>ementara, saat itu seusai persidangan (18 Desember 2017), wartawan media ini menayakan terkait pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus yang menyeret 3 Direksi PT PAL, JPU KPK Mungki Hadi Pratikto mengatakan tidak ada.<br /><br />“Untuk sementara waktu yang tercatat dalam penganan kami tidak ada untuk sementara waktu,” jawab JPU KPK Mungki.<br /><br />“Untuk sementara waktu, tapi ada kemungkinan ?,” tanya wartawan media kemudian <br /><br />“Kami tentunya tidak dapat menyampaikan apa yang belum pasti,” jawab JPU KPK Mungki.<br />Saat ditanya lebih lanjut terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen atas hasil rapat BOD, apakah hanya menjadi tanggung jawab ke- 3 terdakwa ?. Menurut JPU KPK Mungki mengatakan, perlu mencari bukti.<br /><br />“Fakta, bahwa disampaikan dibahas BOD yang disampaikan oleh beberapa orang disini (persidangan) dan mereka para terdakwa, hal tersebut merupakan yang mungkin nanti dipertimbangkan. Tentunya apa yang disampaikan para terdakwa, hal tersebut perlu dicari fakta lain yang dapat mendukung fakta yang disampaikan para terdakwa. Jadi tidak serta merta semua fakta yang terungkap dalam hal ini harus kita sampaikan adalah benar. Setiap fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian, seberapa jauh nilai pembuktiannya,” kata JPU KPK Mungki.<br /><br />Sementara terkait cash back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal milik Fhilipina yang diputuskan rapat BOD maupun Dana Komando, JPU KPK ini mengatakan, fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya berdasarkan bukti.<br /><br />Memang sulit untuk JPU KPK “menyeret” sipenerima Dana Komando karena tidak ada bukti setor alias bukti terima. Kecuali hanaya keterangan saksi dari Direksi PT PAL maupun para terdakwa yang mengatakan, bahwa fee agen dan uang cash back adalah hasil rapat Direksi untuk memenuhi kewajiban Dana Komando ke Mabes TNI AL. Hal ini jga terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK.</span><br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>      Pembelaan Terdakwa/Terpidana </b></span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>M. Firmansyah Arifin dalam persidangan</b></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-_2E3iN3qAyA9naawqcrOwtHaslFoSfu6WattvUffXBExqthdBD1-y2F1uNgvspV01NoNyo1w_RNhlXhDin5_bYi4FF1hkRk84wzi_nXh1YdBwTH4_F5ZUyrZJ96PfEtCiaDdfMDPqI/s1600/IMG20170714161318.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="183" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-_2E3iN3qAyA9naawqcrOwtHaslFoSfu6WattvUffXBExqthdBD1-y2F1uNgvspV01NoNyo1w_RNhlXhDin5_bYi4FF1hkRk84wzi_nXh1YdBwTH4_F5ZUyrZJ96PfEtCiaDdfMDPqI/s640/IMG20170714161318.jpg" width="496" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada hal menurut terdakwa, secara struktural para Direksi, General Manager PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan semua Komisaris PT PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando.<br /><br />Pada persidangan saat terdakwa membacakan Pledoi (pembelaan atas tuntutan JPU KPK) menyebutkan, Dana Komando dan Dilemanya diungkapkan terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap sebagai Direktur Keuangan PT PAL, pada 8 Desember 2017.<br /><br />Kepada Majelis Hakim terdakwa M. Firmansyah Arifin mengatakan, <b><i>"Suatu kenyataan yang tidak kami pungkiri, bahwa dalam setiap transaksi dengan TNI-AL baik untuk transaksi pembangunan kapal baru maupun transaksi pemeliharaan dan perbaikan kapal (Harkan), senantiasa di ikuti dengan penyetoran Dana Komando (DK) oleh PT PAL ke Pekas Kupus TNI-AL atau ke Pusku Kementrian Pertahanan. Praktek kegiatan permintaan dan penyetoran Dana Komando ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2000 (sesuai BAP Turitan Indaryo, saat ini sebagai Direktur Pembangunan Kapal PT.PAL). Di PT PAL, yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas  pengumpulan Dana Komanda adalah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha (PPU), dan di rencanakan serta dilaksanakan oleh Divisi Bisnis dan Pemasaran, dibantu oleh beberapa divisi terkait lainnya seperti Divisi Logistik, Divisi Harkan dan sebagainya.<br /><br />Besaran Dana Komando, lanjut Firmansyah Arifin, itu bervariasi antara 2 pesen sampai dengan 8 persen, bersifat fixed (tidak negotiable) dan sudah ditentukan oleh pihak TNI-AL dan atau Kemenhan dari awal.  Dengan kondisi seperti ini, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran secara otomatis akan memasukkan besaran Dana Komando tersebut dalam Cost Structure suatu proyek. Dengan demikian, masing-masing proyek itu sudah memiliki alokasi Dana Komandonya. Dana Komando itu sendiri harus disiapkan sedini mungkin, karena harus disetorkan tunai di awal/ mendahului sebelum penerimaan pembayaran uang muka dan atau termin pembayaran suatu proyek dari Pekas Kupus TNI- AL atau  dari Pusku Kemhan. Selain itu permintaan Dana Komando tersebut tidak disertai Invoice Penagihan dan sebaliknya penyetoran Dana Komando tidak disertai Bukti Penerimaan sehingga tidak ada tanda bukti apapun yang dimiliki oleh PT.PAL.<br /><br /> Karena harus disetor sebelum penerimaan uang muka, menyebabkan Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT.PAL harus mencarikan Dana Talangan yang biasanya diambilkan dari proyek lain yang sudah ada terlebih dahulu, dan pada gilirannya nanti dana talangan tersebut dikembalikan lagi ke proyek yang meminjamini.<br /><br />Disisi lain, lanjut Firmansyah, karena tidak ada tanda bukti penerimaan (kwitansi) dari Pekas Kupus TNI atas penyetoran Dana Komando tersebut, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran melakukan pengelolaan secara Extra Countable yakni dengan cara "menitipkan" sejumlah dana ke Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja beberapa subkontraktor atau mitra kerja, misalnya : Marketing Agent. Pada saat SPK tersebut dibayar oleh PT.PAL maka  dana yang "dititipkan" tersebut akan dikembalikan oleh para subkontraktor atau mitra kerja tersebut ke PT.PAL. Dana-dana yang dikembalikan tersebut selanjutnya disimpan di dalam brankas PT.PAL dibawah kontrol Departemen Manajemen Kas - Divisi Perbendaharaan PT.PAL.<br /><br />Contoh konkrit dari penjelasan kami diatas adalah yang terjadi pada proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) dan Tug Boat 2400 HP (TB). Kedua proyek ini adalah pesanan Mabes TNI-AL (cq Disadal). Tanda tangan proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama sebelum saya dengan besaran Dana Komando yang harus disetor sebesar 4% dari total nilai proyek, yaitu senilai Rp. 18,12 Miliar. Untuk memenuhi Dana Komando tersebut, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT.PAL yakni Eko Prasetyanto mengusulkan agar dana tersebut "dititipkan" ke Ashanty Sales Inc yang saat itu adalah sebagai Marketing Agent proyek SSV Philipina. Jumlah dana yang "dititipkan" tersebut adalah senilai 1,25 persen dari total kontrak proyek SSV atau setara dengan nilai Rp. 14.134.250.000. Dana titipan tersebut akan di cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc ke PT.PAL sesuai dengan termin pembayaran yang telah disepakati dengan Ashanti Sales Inc. Usulan ini diputuskan dan disetujui dalam suatu Rapat Direksi yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan saya selaku Dirut semata.<br /><br />Dan yang perlu kami tegaskan bahwa dana  yang dititipkan ke Ashanti Sales Inc. tersebut memang benar-benar diperuntukkan untuk membayar Dana Komando ke Mabes TNI-AL untuk proyek KCR dan TB. Dalam persidangan juga telah terungkap fakta bahwa PT. PAL melalui Direktur Keuangan PT PAL yaitu Imam Sulistyanto, telah melakukan penyetoran senilai USD250.000 dan USD 163.000 (total setara Rp. 5,3 Miliar) dari jumlah Rp. 18,12 Miliar yang harus disetorkan ke Mabes TNI-AL.<br /><br />Dana yang diterima oleh PT.PAL dari Ashanti Sales Inc. tersebut benar-2 disetorkan ke Mabes TNI-AL melalui Pekas Kupus dan tidak ada serupiahpun yang digunakan untuk kepentingan saya pribad. Sedangkan dana senilai USD25.000 ( setara Rp. 325 juta ) yang diterima oleh Arif Cahyana dan akhirnya terjaring OTT oleh KPK, itupun merupakan bagian dari dana yang "dititipkan" ke Ashanti Sales Inc. untuk membayar Dana Komando proyek KCR & TB. <br /><br />Dengan demikian apa yang didakwakan oleh JPU kepada saya bahwa porsi 1,25 persen yang di cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc. tersebut adalah hadiah kepada saya dan Direksi lainnya adalah tidak benar. Untuk proyek-proyek Harkan, proses pengumpulan Dana Komando pada prinsipnya sama dengan proyek-proyek pembangunan kapal baru, dan biasanya "dititipkan" kepada para subkontraktor terdaftar di PT PAL (inhouse subkontraktor). Kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini sudah demikian terstruktur dan sismatis baik itu di PT PAL maupun di TNI AL, serta sudah berlangsung lama jauh sebelum saya menjabat sebagai Dirut di PT PAL. <br /><br />Sedemikian terstruktur dan sistematisnya, sehingga kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini bisa berjalan secara Autopilot tanpa ada campur tangan dari Direksi sekalipun.Terus terang, saya sendiri baru tahu mekanisme pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini setelah OTT, sebelumnya saya hanya dilapori bahwa penyetoran Dana Komando Harkan tersebut berjalan dengan lancar dan itu juga terbukti dengan tidak adanya teguran yang serius dari TNI AL kepada Dirut PT PAL karena belum menyetor Dana Komando tersebut.<br /><br />Jadi dana-dan yang "dititipkan" kepada para subkontraktor PT PAL itu betul-betul di peruntukkan untuk membayar Dana Komando Harkan. Seluruh dana-dana tersebut dikumpulkan di brankas di Divisi Perbendaharaan PT PAL. Praktek penyetoran Dana Komando itu sendiri, sudah berlangsung lama jauh sebelum saya masuk di PT PAL, demikian juga semua saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan hal yang sama.<br /><br />Saya sebagai Direktur Utama baru (saya adalah satu-satunya Direktur yang berasal bukan dari internal PT PAL), sangat mengalami kesulitan untuk menghindari dan menghentikan prakte Dana Komando tersebut. Secara struktural para Direksi, para General Manager dan para Manajer PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan para semua Komisaris PT.PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando ini.<br /><br />Bisa dibilang praktek Dana Komando ini sudah berlangsung lama, masif, terstruktur dan sistematis maka dalam keadaan yang sudah seperti itu, siapapun yang menjadi Direktur Utamanya, pasti tidak akan mampu menghindarinya. Manakala penyetoran Dana Komando ini tidak dilakukan, bisa dipastikan termin pembayaran proyek akan mengalami kemacetan dan pada gilirannya nanti akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan juga akan berefek negatif kepada  Customer dan Perbankan. Bukan itu saja, peluang untuk mendapatkan proyek-proyek berikutnya pasti akan tertutup. Terus terang hal seperti ini sudah diluar kemampuan kami untuk menghentikannya. Kami betul-betul berada dalam situasi yang sangat dilematis. <br /><br />Sekali lagi kami tegaskan bahwa dana-dana yang "dititipkan" kepada para vendor (dalam hal ini ke Ashanti Inc Philipina dan para inhouse subkontraktor) dihimpun dan seluruhnya disetorkan sebagai setoran Dana komando, tidak ada serupiah pun yang masuk/ dipergunakan untuk kepentingan pribadi saya.<br /><br />Kejadian OTT oleh KPK ini, rupanya berdampak positif terhadap praktek penyetoran Dana Komando tersebut. Secara seketika penyetoran Dana Komando tersebut berhenti total, tidak ada lagi permintaan Dana Komando. Semoga hal yang baik ini akan terus berlanjut. Setelah kejadian OTT ini, akhirnya kami menyadari bahwa kegiatan penghimpunan dana untuk kebutuhan Dana Komando, yakni menitipkan sejumlah dana kepada para vender dan marketing agen dengan cara me-mark-up nilai kontrak dan SPK adalah suatu tindakan yang salah dan melawan hukum yaitu tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PERMEN BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Kode Etik dan penegakan Citra BUMN bersih<br /><br />Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan dan berkas-berkas yang ada bahwa dana-dana yang diterima tersebut sebenarnya adalah dana yang berasal dari PT PAL dan dititipkan kepada para vendor dan Marketing Agent, kemudian di cash back kan ke PT PAL kembali, dihimpun dan selanjutnya disetorkan sebagai dana komando ke Pekas Kupus TNI AL. Bahwa dana-dana yang di cash back kan ke PT PAL tersebut, seluruhnya dikumpulkan di brankas Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT PAL dan pada gilirannya disetorkan ke Pekas Pukus TNI-AL, dengan demikian tidak ada serupiahpun yang diperuntukkan untuk kepentingan diri saya sendiri.<br /><br />Bahwa kegiatan penyetoran Dana Komando ke Pekas Kupus TNI AL sudah berlangsung sejak dulu, terstruktur, sistematis dan keberadaannya diketahui oleh seluruh Direksi, Komisaris bahkan oleh Kedeputian Industri Strategis Kementerian BUMN. Bahwa kami tidak mampu menolak permintaan Dana Komando ini, sebab bila tidak dipenuhi, maka termin-termin pembayaran atas proyek-proyek yang sedang kami kerjakan tidak akan dibayarkan, bahkan lebih jauh dari itu, PT PAL tidak akan diberi proyek dan bila hal-hal tersebut terjadi akan berakibat fatal bagi PT PAL. PT PAL akan kekurangan atau tidak punya proyek sama sekali, ini berarti operasional perusahaan PT PAL akan berhenti.<br /><br />Bahwa, saya selama ini sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap persidangan, sudah berusaha untuk kooperatif, menyampaikan hal-2 yang saya ketahui, tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan apa adanya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, maka kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya.<br /><br />Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim  yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana, sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan penuh wibawa. Saya juga mohon maaf, bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak ada terlintas sedikitpun dibenak saya untuk mempersulit jalannya persidangan".</i></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><i> </i>         Pembelaan Terdakwa/Terpidana </span></span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"> </span></span></b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">         Saful Anwar dalam persidangan</span></span></b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: x-small;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxM3ubUgHZ2Ja7LAw_QRO2kTd5fv0DDV1qnKPIayjBx-0dLXxtv791kfQ6noa1RhjYTxxk_7XUcBYZYqyXvQKpeoX1lXGXOe0NcOWu0CXhY7MvoR-T7XOaPQvyNis18uo7CAbeYoLhLyQ/s1600/IMG_20170814_154144.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="435" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxM3ubUgHZ2Ja7LAw_QRO2kTd5fv0DDV1qnKPIayjBx-0dLXxtv791kfQ6noa1RhjYTxxk_7XUcBYZYqyXvQKpeoX1lXGXOe0NcOWu0CXhY7MvoR-T7XOaPQvyNis18uo7CAbeYoLhLyQ/s1600/IMG_20170814_154144.jpg" /></a></b></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"></span></span><span style="font-size: large;"><b>S</b></span>ementara dalam pembelaan yang disampaikan terdakwa Saiful Anwar mengatakan, <b><i>"Pada semester II tahun 2013, PT PAL Indonesia (Persero) mengikuti tender internasional membangun 2 unit Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Angkatan Laut Filipina. Alhamdulillah dengan dukungan banyak pihak seperti Kementerian Pertahanan RI, TNI AL dan Kedutaan Besar di Filipina, PT PAL Indonesia bisa memenangkan tender internasional ini. Kemudian tepat 2 tahun setelah kontrak, pada Mei 2016 PT. PAL Indonesia menyerahkan SSV kapal pertama kepada Angkatan Laut Filipina di Manila.<br /><br />Membangun kapal sebesar SSV dalam 2 tahun termasuk menyiapkan desain dan pengadaan material serta kegiatan produksi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di PT. PAL Indonesia. Bahkan tenaga ahli asing dari Belanda yang berada di PT. PAL Indonesia yang saat itu bersama PT. PAL Indonesia membangun kapal perang Perusak Kawal Rudal untuk TNI AL hampir tidak percaya atas capaian PT. PAL Indonesia ini. <br /><br />Begitu pula 3 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) kami selesaikan tepat waktu di tahun 2014, sebelum HUT TNI tanggal 5 Oktober 2014. Ketiga KCR ikut Sailing pass pada HUT TNI tersebut di Armada Timur. Kapal Perusak Kawal Rudal pertama yang dibangun di PT. PAL Indonesia bersama DSNS Belanda juga diselesaikan tepat waktu.<br /><br />Perlu diketahui bahwa Desain Kapal Cepat Rudal 60 m ini mendapat penghargaan InovasiTeknologi dari Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 2015.  Pencapaian keberhasilan ini sangat berharga bagi kami saat itu, karena hal ini menjadi energi baru bagi SDM PT. PAL Indonesia. Peranan SDM dalam industri manufaktur sejatinya mempunyai peranan penting. Dinamika bisnis yang terjadi harus dapat dihadapi agar perusahaan tetap going concern, terutama adalah kewajiban membayar gaji karyawan. Apalagi PT PAL berada dalam Kawasan Armada Timur TNI AL tidak boleh terjadi aksi demo dan keributan.<br /><br />Pengeluaran rutin per-bulan untuk gaji karyawan dan biaya operasional rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 20 miliar harus dapat disediakan oleh manajemen. Belum termasuk pembayaran hutang ke bank dan subkontraktor sekitar Rp. 6 miliar, selain belanja material dan jasa untuk kebutuhan proyek. Disinilah tugas utama kami sebagai Direksi untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dengan baik. <br /><br />Perkara yang kami hadapi dan yang dituduhkan kepada kami adalah bagian dinamika dari bisnis yang harus kami jalani. Pemberian dana komando kepada setiap proyek TNI AL adalah kewajiban yang sudah ada sebelum saya menjadi Direksi. Hal ini juga sudah diketahui oleh Komisaris dan Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Media. Oleh sebab itu kegiatan penyiapan Dana Komando adalah aksi korporasi dimana semua direksi ikut terlibat dan sistem bisnis dengan TNI AL semacam inilah yang tidak dapat kami hindari.<br /><br />Persoalan sederhananya adalah bagaimana kami mengeluarkan uang untuk dana komando yang tidak ada tanda terimanya. Dalam fakta persidangan, uang yang kami terima dari Ashanti maupun sub kontraktor adalah uang milik PT. PAL Indonesia sendiri yang dititipkan, bukan uang milik Ashanti maupun sub kontraktor yang kami ambil. Selain itu tidak ada satu rupiah pun dari uang tersebut saya ambil untuk kepentingan pribadi. <br /><br />Sejak saya ditugaskan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2016, maka dengan sendirinya persoalan Dana Komando harus ikut saya tangani. Ironisnya hal inilah yang menghantarkan saya kepenjara. Padahal sekali lagi ini adalah aksi korporasi yang telah berlangsung dan dilakukan sejak lama oleh Direksi sebelum kami, dan ketika saya belum menjabat sebagai Direktur Desain dan Teknologi maupun Direktur Keuangan, semata-mata saya lakukan adalah untuk kepentingan perusahaan yang diketahui bersama dan disetujui dalam rapat BOD.<br /><br />Saya berharap dan berdoa, semoga Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, dengan hati yang bersih selama persidangan dapat memahami persoalan yang kami hadapi.<br /><br />Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada Menteri BUMN karena saya tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, akibat ketidakberdayaan saya melawan sistem yang ada; Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada istri dan ketiga anak saya, sehingga mereka ikut menderita atas kejadian ini. Selain itu saya juga berterimakasih kepada mereka yang tetap setia untuk terus memberi dukungan dan semangat kepada saya. <br /><br />Bahwa pekerjaan yang saya lakukan sehingga saya menjadi terdakwa dalam perkara ini sebenarnya adalah aksi korporasi untuk kepentingan perusahaan. Tidak ada satu sen pun dari dana yang dikumpulkan tersebut untuk kepentingan pribadi saya. Terkait tuduhan kepada saya menggunakan untuk kepentingan pribadi adalah sungguh merupakan fitnah yang keji karena tidak sesuai dengan fakta persidangan<br /><br />Ketika saya harus berjuang menghadapi perkara ini, dengan bersusah payah saya harus menyelesaikan sendiri secara pribadi. Sedikitpun tidak ada bantuan dari perusahaan (PT. PAL Indonesia), dimana saya sudah bekerja mengabdi lebih dari 32 tahun. <br /><br />Saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, jika memang saya harus dinyatakan bersalah, maka mohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya dan mohon untuk dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Permohonan maaf saya bila dalam persidangan ada sikap, tindakan dan tutur kata yang tidak berkenan"</i></b> (Rd1)

News Tipikor Mantan Direktur PT PAL, Terpidana Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

Pemohon PK terpidana Saiful Anwar (kiri) saat membacakan memori PK #Pemohon PK mengatakan dalam memori PK-nya; Persidangan tidak mewakil...

»

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVisMoTfA83tBzCEg0MiJkbeyDNd4bkg1J5g0yIoqoaUpkFJXWnI5PwMuqtfwCG5c6a4QxgCDC35vuFJX8nRTk16VDM7qe4RnWjpRh8cW2XqefYXehxa98xhWiBlmjQy6N-BnYk5d1po/s1600/IMG_20180727_184527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="658" data-original-width="565" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVisMoTfA83tBzCEg0MiJkbeyDNd4bkg1J5g0yIoqoaUpkFJXWnI5PwMuqtfwCG5c6a4QxgCDC35vuFJX8nRTk16VDM7qe4RnWjpRh8cW2XqefYXehxa98xhWiBlmjQy6N-BnYk5d1po/s1600/IMG_20180727_184527.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Mlang non aktif) seusai menjalani sidang tuntutan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Pemberian uang Pokir terhadap DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 Juta untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Apakah pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau APBD Perubahan antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) bermuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) supaya berjalan lancar ? Apakah jumlah mata anggaran yang tercantum dalam APBD atau APBD-P  tersebut memang ada yang “tidak “beres” sehingga pihak eksekutif bersedia “membrikan suap” terhadap legislatif supaya pembahasan berjalan lancar ?<br /><br />Sebab kasus Korupsi terkait pembahasan anggaran APBD yang melibatkan pihak eksekitif dan legislatif tidak hanya terjadi dalam kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut dengan istilah uang “pokir” atau pokok-pokok pikiran, melainkan terjadi juga di Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto yang disebut dengan istilah “undangan” dan “tujuh sumur”, dan terjadi juga di Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dibahwa Komisi B sebagai mitra kerja termasuk pembahasan Perda di Dinas Peternakan Jatim dengan istilah “sarung”. Dan bisa juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya dengan istilah yang berbeda namun tidak terungkap.<br /><br />Ibarat peribahasa, “sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga”. Sebab kata kunci atau istilah yang diciptkan oleh penerima dan pemberi uang “haram” itu pun, terdengar juga ketelinga KPK di Jakarta. Nasib yang sama pun dialami oleh Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto karena Ke- 4 pejabat itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2017, serta kemudian disusul Wali Kota Mojokerto karena ditetapkan sebagai tersangka setelah Keempatnya di vonis bersalah.<br /><br />Nasib yang sama juga dialami Ketua bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim termasuk 2 staf, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama stafnya serta Kepala Dinas Peternakan Jatim yang terjaring OTT pada Juni 2017.<br /><br />Jilid IV dalam kasus ini dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018 sekaligus sebagai calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, namun hasilnya kandas, sebab Anton dikalahkan pasangan Sutiaji.<br /><br />Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Moch. Arif Wicaksono divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018.<br /><br />Sementara Jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman, anak mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), juga dinyatakan bersalah terkait pemberian uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012 lalu. Hendarwan Maruszaman dijatuhi human pidana penjara selama 2 tahun dari 3 tahun tuntutan JPU KPK.<br /><br />Belum berakhir di jilid IV ini. Sebab masih ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan saat ini tinggal menunggu sidang. Selain itu masih ada yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Jatim sejak Desember 2016, serta 26 anggota DPRD lainnya yng juga menerima dan menikmati uang Pokir tersebut.<br /><br />Pada Jumat, 27 Juli 2018, JPU KPK JPU KPK Arif Suhermanto, Ahmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban membacakan surat tuntutannya  terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukunya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti dan diabntu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati<br /><br />Dan karena uang Pokir inilah, Moch. Anton, Moch. Arif Wicaksono dan 18 anak buahnya di Dewan serta Jarot selaku Kepala Dinas PU Kota Malang masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah Jarot dan Arif divonis pidana penjara, Anton pun menyusul.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J9Uo6lL8PiDNSVSojDyCP7GswMkxOFghOJ3JXAuLjkJMlyrbG843S4qGiYwu-n5j7VYCScO9DV7jiiXciOTW2ozEx0vmf4hjH6ZaEGuiw1z22zUKqi4p2WGemjuAN5PhdKjuz57xyUA/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J9Uo6lL8PiDNSVSojDyCP7GswMkxOFghOJ3JXAuLjkJMlyrbG843S4qGiYwu-n5j7VYCScO9DV7jiiXciOTW2ozEx0vmf4hjH6ZaEGuiw1z22zUKqi4p2WGemjuAN5PhdKjuz57xyUA/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;">Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Moch. Anton dituntut pidana penajara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kiuungan. Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga dituntut untuk pencabutan hak politik selama 4 tahun.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK membeberkan awal dari kasus yang menyeret Anton ke penjara, yaitu berawal pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Berlanjut pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /><br />Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya.<br /><br />Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /><br />Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /><br />“Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /><br />Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />Bahwa fakta-fakta hukum tersebut, didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono, Tedy Sujadi Soemama, Moch. Arief Wicaksono, Suprapto, M. Zainudin, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Abdul Hakim, Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaiful Rusdi, Salamet, Heru Subiantono, Sukarno, Bambang Sumarto, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi, Heri Pudji Utami, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, terkait menyanggupi untuk memenuhi permintaan uang dari DPRD Kota Malang kepada dirinya, yang saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono dan para Ketua Fraksi di ruangan Ketua DPRD. <br /><br />“Dengan demikian, keterangan saksi Erni Farida, Tutuk Hariyani, Ariel Hermanto, Diana Yanti, Harun Prasodjo. Sulik Lestyowati, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, Suparno Hadiwibowo, Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, Bambang Sumarto, Choeroel Anwar, Mulyanto, Muhammad Fadli, Syamsul Fajrih, Asia Ariani, Ya'qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Choirul Amri, Sugiarto, Bambang Triyoso yang mengaku tidak pernah dengar sama sekali adanya kegiatan pokir, uang pokir dan mengaku tidak pernah menerima uang pokir pada pembahasan APBD-P TA 2015 sebagaimana pembagian uang sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta uang sebesar Rp 12.5 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang telah dibagikan oleh Moch. Arief Wicaksono secara langsung maupun melalui Ketua Fraksi harus diabaikan dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan keterangan pengakuan masing-masing yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti apapun,” kata JPU KPK  </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc1Dfhqi3lD4Lth4W9Y0vKDM_S3A1pVZIJ3UIArWM_8nj6Dh3wZfrMFGyb6n7y8-E_RL160PZpXY6ZiIHbkkptGq5tX47hRrHF_Qjh_XadhXBQ_Vt-dZhr_r2qJCvmzUPXIDEvqrYpDjc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc1Dfhqi3lD4Lth4W9Y0vKDM_S3A1pVZIJ3UIArWM_8nj6Dh3wZfrMFGyb6n7y8-E_RL160PZpXY6ZiIHbkkptGq5tX47hRrHF_Qjh_XadhXBQ_Vt-dZhr_r2qJCvmzUPXIDEvqrYpDjc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomo! 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap tetdakwa Moch. Anton berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Meniatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 (ampat) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara;  menyatakan terhadap banrang bukti Nomor 1 samapai dengan Nomor 287 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain,” kata JPU KPK Arif diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Saudara dituntut pidana 3 tahun penjara. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan pada sidang hari Selasa tanggal 31 (31 Juli 2018.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Sementara menurut JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait 26 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih duduk dikursi dewan yang terhormat itu sambil menikmati sejuknya udara Kota Apel itu.<br /><br />“Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK.  (Rd1)</span>

News Tipikor Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

Terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Mlang non aktif) seusai menjalani sidang tuntutan #Pemberian uang Pokir terhadap DPRD Kota Malang sebesa...

»

Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) Dituntut 3 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiONG9ULb5uBHSY6htOyz7ZjJ5xkFCMKjDXBfPdZ-DPQi3ZQOUDF1S7uxJPrm9aGV9rCfN1AKE6vGA6L69SPE-_x_tQ9wRfdg6mpJbTwpghs1cyrxF5NhCZ0uHSJgRRdiXqiS5G866IQjk/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiONG9ULb5uBHSY6htOyz7ZjJ5xkFCMKjDXBfPdZ-DPQi3ZQOUDF1S7uxJPrm9aGV9rCfN1AKE6vGA6L69SPE-_x_tQ9wRfdg6mpJbTwpghs1cyrxF5NhCZ0uHSJgRRdiXqiS5G866IQjk/s640/2.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moh. Anton, Wali Kota Malang (Non Aktif)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Moch. Anton, Wali Kota Malang periode 2013 – 2018 yang terjerat dalam pusaran kasus Korupsi suap uang “Pokir” atau pokok-pokok pikiran sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, yang diajukan Pemkot Malang untuk disetujui DPRD Kota Malang, dituntut pidana penjara selama 3 tahun, dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun oleh JPU KPK, pada Jumat, 27 Juli 2018.<br /><br />Terdakwa Moch. Anton dijerat sebagai pemberi suap terhadap penyelenggara negara (suap menyuap diantara penyelenggara negara) yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan terdakwa ini pun tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim yang tak akan lama lagi menentukan nasib Anton sebagi warga baru di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.<br /><br />Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang “berbuntut” uang Pokir inilah yang akhirnya menghantarkan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang bersama  19 dari total 45 orang  anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir.<br /><br />Setelah terdakwa Moch. Anton dituntut pidana penjara selama 3 tahun karena perbuatannya menyuap DPRD Kota Malang agar menyetujui pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang, tak lama lagi giliran 18 orang tersangka anggota DPRD Kota Malang yang turut menerima serta menikmati uang “haram” itu akan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Ke- 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang itu terdiri dari 3 Wakil Ketua, yaitu; 1. HM. Zainudin (Wakil Ketua/PKB; 2. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat); 3. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar). Sedangkan Ketua DPRD Moch. Arinf Wicaksono sudah terlebih dahulu dihukum penjara selama 5 tahun dari 7 tahun tuntutan JPU KPK. Dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU Kota Malang juga sudah dijatuhi hukam pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dari 4 tahun tuntutan Jaksa KPK.<br /><br />Selain 3 (Tiga) Wakil Ketua DPRD Kota Malang, 4 (Empat) Ketua Komisi diantaranya; 1. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat); 2. Abdul Hakim (Ketua Komis B/PDIP, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan Moch. Arif Wicaksono); 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar); 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB).<br /><br />Dan 8 (Delapan) Ketua Fraksi yaitu; 1. Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem; 2. Suprapto (Ketua Fraksi PDIP); 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB); 4. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar); 5. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN); 6. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat); 7. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) dan 8. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra). </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BhWMI3y8a7yiL3HS9tJ8oWGLsjrRL2m9csKKOe1XAKW3cgZLIb0jRlyaAWkMMaZOq3kHNdZi7wXjJu2Uvu3K5AahXgO3EHPDvnGuv4OuecKGYPjSNrhgsC4CqrxfWqjEaGzs_leeae4/s1600/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BhWMI3y8a7yiL3HS9tJ8oWGLsjrRL2m9csKKOe1XAKW3cgZLIb0jRlyaAWkMMaZOq3kHNdZi7wXjJu2Uvu3K5AahXgO3EHPDvnGuv4OuecKGYPjSNrhgsC4CqrxfWqjEaGzs_leeae4/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" width="640" /></a></div> Serta 3 tersangka lainnya yang tidak menduduki jabatan yakni  1. Tri Yudiani (Fraksi PDIP); 2. Syaiful Rusdi  (Fraksi PAN) dan 3. Abdul Rachman (Fraksi PKB). Dan masih aktif hingga saat ini yang juga termasuk menerima dan menikmati uang “haram” itu sebanyak 26 orang, karena KPK “belum” meminta pertanggungjawaban hukum. <br /> <br /> Sementara menurut JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait 26 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih duduk dikursi dewan yang terhormat itu sambil menikmati sejuknya udara Kota Apel itu.<br /> <br /> “Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK.<br /> <br /> Semetara yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saki mapun percakapan melalui telepon sesama yang diperdengarkan JPU KPK, uang suap yang diterima para dewan yang terhormat di Kota Malang itu bukan hanya uang Pokor, tetapi ada juga uang “sampah” dan uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014. Uang yang diterima para anggota DPRD Kota Malang itu pun sesuai jabatan masing-masing.<br /> <br /> Pada Jumat, 27 Juli 2018, JPU KPK Arif Suhermanto, Ahmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban membacakan surat tuntutannya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Haris Fajar Kustaryo dkk selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R. Unggul Warsito Murti dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, berdasarkan uraian dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut; pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar konsep kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Dalam masa pembahasan tersebut, terdapat anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran untuk jatah setiap anggota DPRD adalah sebesar Rp 200 juta. Dan Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD mengadakan pertemuan dengan 3 Wakil pimpinan DPRD, yaitu Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M Zainudin bersama para Ketua Fraksi yaitu Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),  Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra) dan Sahrawi (Ketua Fraksi PKB) serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTygpkvv-3-w7vKGQTCWg7dCOmu2jQ-54EyP2mpvykfH6LeF8E-8X4En9M0pJ5W-zu900zTG2Mab3QgkFuuZm3k2fRaiBAdeUtYRIfjClJpapWFLadX0l_q1WqCfugdfqJTa7wgWpTvc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTygpkvv-3-w7vKGQTCWg7dCOmu2jQ-54EyP2mpvykfH6LeF8E-8X4En9M0pJ5W-zu900zTG2Mab3QgkFuuZm3k2fRaiBAdeUtYRIfjClJpapWFLadX0l_q1WqCfugdfqJTa7wgWpTvc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div> “Dalam pertemuan tersebut menyepakati, bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen atau istilahnya pokok-pokok pikiran (POKIR). Karena sebagai penggantinya akan diberikan uang POKIR yang besarnya 10 persen dari nilai kegiatan anggaran Pokir,” ucap JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat panrpuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS  Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Suprapto serta para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang bertempat di ruang Ketua DPRD Kota Malang yang dihadiri pula Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono. Dalam  dalam penemuan tersebut Moch Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para yang menyampaikan, Ketua Fraksi meminta terdakwa memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah uang “Pokii” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang,  sehingga dapat disetuju.<br /> <br /> Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupi, dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang "Pokif' yang dimaksud. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemarna selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemarna menghadap, Cipto Wiyono meminta Tedy Sujadi Soemarna agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 900 juta. <br /> <br /> “Uang sebesar Rp 700 juta untuk diserahkan kepada Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono, sementara yang Rp 200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Tedy Sujadi Soemarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang "Pokif’ kepada Jarot Edy Sulistiono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK kemudian<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono untuk meminta realisasi uang “Pokir”, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot  Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono untuk  menanyakan kemana penyerahan uang “Pokir” sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar uang “Pokir” tersbut diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp 100 juta dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri.<br /> <br /> Sekitar pukul 15.00 WIB dihari yang sama, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Soemarna untuk menyerahkan uang sebesar Rp 700 kepada Moch. Arief Wicaksono ke rumah dinasynya, dan uang sebesar Rp 200 juta diserahkkan kepada Cipto Wiyono juga kerumah dinasnya namun Cipto Wiyono tidak ada, sehingga Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang saat itu berada dirumah dinas. Setelah mendapat laporan penyerahan uang “Pokir”, Cipto Wiyono melaporkannya kepada Terdakwa Moch. Anton<br /> <br /> Selanjutnya Moch Arief Wicaksono mengambil unga sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang sebesar Rp 600 juta tetap didalam kardus. Kemudian Moch Arief Wicaksono menghubungi Suprapto dan menyampaikan, bahwa uang “Pokir” sudah diterima dan meminta Suprapto datang kerumah dinasnya.<br /> <br /> “Setelah Suprapto datang, Moch Arief Wicaksono meminta Suprapto menghubungi para Wakil Ketua, Ketua Fraksi DPRD agar datang kerumah dinasnya. Setelah dihubungi, Wiwik Hendri Astuti, Rahayu Sugiarti, Sumanto, Sahrawi, Hery Subiantono, Sukarno, Mohan Katelu, Salamet,  Heri Pudji Utami, Ya'qud Ananda Gudban dan Tri Yudiani Komisi  D/Fraksi PDIP datang kerumah dinas Moch Arief Wicaksono. Selanjutnya, Moch Arief Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp 15 juta. Dan untuk anggota masing-masing sebesar Rp 12.5 juta,” kata JPU KPK <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjIfF1HR9uTGMmD4At4MxzOcVUwW0i9hB8gsvrdHAMvi_R886npv20SjlH6jcqG__s7jV3pAd8kQ7uLLJ8CAp9l04w68qmEY7tanQTyjZi_-PQxnZWWyg88wjfIHMO2ZLCD8NolztxIv4/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjIfF1HR9uTGMmD4At4MxzOcVUwW0i9hB8gsvrdHAMvi_R886npv20SjlH6jcqG__s7jV3pAd8kQ7uLLJ8CAp9l04w68qmEY7tanQTyjZi_-PQxnZWWyg88wjfIHMO2ZLCD8NolztxIv4/s640/1.png" width="640" /></a>Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, yang hasilnya disetujui oleh DPRD dan disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Malang, atas Perubahan APBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015 tanggal 14 Agustus 2015 <br /> <br /> “Bahwa fakta-fakta hukum tersebut, didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono, Tedy Sujadi Soemama, Moch. Arief Wicaksono, Suprapto, M. Zainudin, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Abdul Hakim, Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaiful Rusdi, Salamet, Heru Subiantono, Sukarno, Bambang Sumarto, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi, Heri Pudji Utami, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, terkait menyanggupi untuk memenuhi permintaan uang dari DPRD Kota Malang kepada dirinya, yang saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono dan para Ketua Fraksi di ruangan Ketua DPRD,” ungkap JPU KPK. <br /> <br /> Atas permintaan itu, terdakwa meminta Cipto Wiyono merealisasikannya, yang sealnjutnya  Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono menyerahkan uang kepada DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono yang diserahkan oleh Tedy Sujadi Soemama, yang diakuio oleh Moch. Arief Wicaksono telah menerima pemberian uang sebesar Rp 700 juta dirumah dinasnya pada tanggal 14 Juli 2015, yang kemudian Moch Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk membaginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dengan jumlah masing-masing Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi sebesar Rp 15 juta, dan untuk anggota  masing-masing sebesar Rp 12.5 juta serta didukung pula alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan telepon sebagai berikut;<br /> <br /> JPU KPK pun membeberkan hasil percakapan diantanya, pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 10:05:21 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (6281333121270) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, Moch Arief Wicaksono menanyakan uangnya ada atau tidak, tetapi Sekda Cipto Wiyono meminta agar tidak membicarakan ditelepon tetapi ketemuan saja dan Moch Arief Wicaksono menyetujuinya. <br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21:15:35 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara terdakwa Moch. Anton (628113018888) dengan Ketua Fraksi Hanura-PKS Ya'qud Ananda Gudban (628113015550) yang intinya, terdakwa Moch. Anton menanyakan mengapa dilakukan penundaan pengambilan keputusan DPRD terhadap Perubahan APBD TA 2015 yang seharusnya besok tanggal 14 Juli 2015 (sebelum hanri raya), dan terdakwa Moch. Anton sering di nego terus (didesak untuk permintaan uang) oleh Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto. Dalam hal ini,  Yaqud Ananda Gudban setuju dan mendorong terdakwa Moch. Anton untuk meminta agar  tanggal 14 Juli 2015 persetujuan P-APBD TA 2015 serta Yaqud Ananda Gudban di DPRD juga telah meminta konsisten atas komitmen teman-teman DPRD dengan tidak melakukan interupsi. <br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21:19:34 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara terdakwa Moch. Anton (628113018888) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, terdakwa Moch. Anton meminta pengambilan keputusan DPRD terhadap P-APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 (sebelum hari raya) karena khawatir DPRD berubah-ubah lagi (mencari-cari), tapi Sekda meminta mundur tanggal 22 Juli 2015 dengan alasan terlalu rawan kalau diputuskan tanggal 14 Juli 2015 karena terlalu cepat pembahasannya yang hanya seminggu dan menjamin DPRD tidak berubah karena Sekda sudah sepakat. <br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21.23.09 WIB, SMS (pesan singkat) dari Sekda Cipto Wiyono kepada terdakwa Moch. Anton yang menyampaikan bahwa anggota DPRD menagih terus uang pokok-pokok pikiran (Pokir).<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:06:08 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono menanyakan uang pembahasan APBD-P (uang pokir yang diurus Suprapto) dan Sekda Cipto Wiyono mengatakan sudah beres, akan diantar ke rumah Ketua DPRD oleh Tedy.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:42:16 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistiyono menyampaikan kepada Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono bahwa kesepakatan pokok pikiran berupa uang sebanyak Rp 720 sudah ada pada Jarot Edy Sulistiyono mau diantarkan oleh Tedy, dan Ketua DPRD meminta diantarkan kerumah dinasnya.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:44:31 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch Arief. Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistyono menyampaikan bahwa Tedy berangkat menuju rumah dinas Ketua DPRD Moch Arief. Wicaksono membawa uang sebesar Rp 720 juta,  tetapi Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono meminta Jarot Edy Sulistyono untuk memisahkan tersendiri jatah untuk dirinya sebesar Rp 100 juta, dan Rp 620 juta untuk anggota DPRD yang lain. <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:49:40 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) dengan Ketua Fraksi Gerindra Drs. Salamet (6281233903988) yang intinya, Moch Arief Wicaksono menginformasikan bahwa akan dapat tambahan uang untuk pembahasan APBD-P (perjuangan Suprapto) sebesar Rp 600 juta, Slamet juga dapat bagiannya dan datang kerumah Moch Arief Wicaksono.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 14:06:40 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistyono menyampaikan kepada Ketua, bahwa pemberian uang sebesar Rp 700 juta oleh terdakwa kepada DPRD Kota Malang yang dilakukan oleh Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono telah diakui oleh saksi Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang yang menerima langsung uang tersebut dan membaginya ke seluruh anggota DPRD Kota Malang. <br /> <br /> “Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono, Tedy Sujadi Soemarma yang mengetahui pemberian uang tersebut dan saksi Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M. Zainudin, Suprapto, Abdul Hakim,Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaeful Rusdi, Heru Subiantono, Salamet, Sukarno, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi  dan Heri Pudji Utami yang mengakui, telah menerima uang pokir dari Moch. Arief Wicaksono pada saat menjelang hari raya, pada tanggal 14 Juli 2015,” ungkap JPU KPK <br /> <br /> Bahkan Moch. Arief Wicaksono juga memberikan tambahan uang diantaranya, untuk Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M. Zainudin selaku Wakil Ketua meminta dibedakan jatahnya dengan para ketua komisi dan ketua fraksi, sehingga diberikan tambahan masing-masing uang sebesar Rp 2.5 juta. Mohan Katelu, Subur Triono dan Suprapto diberikan tambahan uang masing-masing sebesar Rp 5 juta. Dan untuk Syaiful Rusdi, Tti Yudiani, Diana Yanti, Sukarno, Abdul Hakim diberikan tambahan uang masing-masing sebesar Rp 2.5 juta<br /> <br /> Fakta tersebut didukung keterangan Moch Arief Wicaksono yang bersesuaian dengan keterangan Subur Triono, Suprapto, Cipto Wiyono, dan Jarot Edy Sulistiyono serta bukti rekaman percakapan telepon maupun SMS antara Moch. Arif Wicaksono dengan Syaiful Rusdi, Mohan Katelu, Suprapto, Abd Rahman, Heri Pudji Utami, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono. <br /> <br /> “Dengan demikian, keterangan saksi Erni Farida, Tutuk Hariyani, Ariel Hermanto, Diana Yanti, Harun Prasodjo. Sulik Lestyowati, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, Suparno Hadiwibowo, Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, Bambang Sumarto, Choeroel Anwar, Mulyanto, Muhammad Fadli, Syamsul Fajrih, Asia Ariani, Ya'qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Choirul Amri, Sugiarto, Bambang Triyoso yang mengaku tidak pernah dengar sama sekali adanya kegiatan pokir, uang pokir dan mengaku tidak pernah menerima uang pokir pada pembahasan APBD-P TA 2015 sebagaimana pembagian uang sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta uang sebesar Rp 12.5 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang telah dibagikan oleh Moch. Arief Wicaksono secara langsung maupun melalui Ketua Fraksi harus diabaikan dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan keterangan pengakuan masing-masing yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti apapun,” kata JPU KPK  <br /> <br /> Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, lanjut JPU KPK, dapat disimpulkan telah ada pemberian uang sebesar Rp 700 juta dari terdakwa Moch. Anton bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang dan Jarot Edy Sulistiyono Kepala Dinas PUPB yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama kepada Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang, supaya Moch. Arief Wicaksono bersama anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015, yang sebelumnya telah disepakati pemberiannya oleh terdakwa selaku Walikota Malang bersama Cipto Wiyono atas permintaan Ketua DPRD Moch.  Arief Wicaksono, dan para Ketua Fraksi yang juga dihadiri Wakil Walikota Sutladji pada saat pertemuan diruang Ketua DPRD Kota Malang sebelum mengikuti Rapat. <br /> <br /> “Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk menghindarkan Negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana Korupsi, maka terhadap tendakwa Moch. Anton dapat dtlatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu,” ucap JPU KPK <br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> “Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan; Bahwa terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap tetdakwa Moch. Anton berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Meniatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 (ampat) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara;  menyatakan terhadap banrang bukti Nomor 1 samapai dengan Nomor 287 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain,” kata JPU KPK Arif diakhir surat tuntutannya.<br /> <br /> Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /> <br /> “Saudara dituntut pidana 3 tahun penjara. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan pada sidang hari Selasa tanggal 31 (31 Juli 2018.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim. (Rd1)

News Tipikor Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) Dituntut 3 Tahun Penjara

Terdakwa Moh. Anton, Wali Kota Malang (Non Aktif) #JPU KPK : Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidan...

»