Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Non Aktif) Marianus Sae Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEFJMY0L6tASl6HGBLCMfqsmgpNRTGwufgdzTRMYm4tI3BtAe7KqhPim5QhjiDpdknQWFV5C9FeUBL3dSOG86nF0p2EDj9LySb2wNTq8GzW01r5SOGxpUDS3i0ii2PwuQMWXQz-9Q6GE/s1600/IMG_20180711_052023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1054" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAEFJMY0L6tASl6HGBLCMfqsmgpNRTGwufgdzTRMYm4tI3BtAe7KqhPim5QhjiDpdknQWFV5C9FeUBL3dSOG86nF0p2EDj9LySb2wNTq8GzW01r5SOGxpUDS3i0ii2PwuQMWXQz-9Q6GE/s1600/IMG_20180711_052023.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Total Uang yang diterima Marianus Sae dari Baba Miming sebesar Rp 5.937 M ditambah dari BKD Rp 875 juta#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa ini sepertinya tepat bagi para pejabat penyelenggara negara yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang kemudian berakhir tragis karena dijebloskan ke penjara setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi  maupun karena terjaring dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK.<br /><br /><i>Sepertinya KKN itu terjalin saat seseorang hendak maju dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah atau penyelengara negara dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan maupun  dukungan sebagai tim pemenangan. Seperti dalam kasus Korupsi suap menyuap yang menyeret Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorang pengusaha Kontraktor asal Kabupaten Ngada, Nusa tenggara Timur (NTT), selaku tim sukses Marianus Sae sejak tahun 2010 hingga 2018.<br /><br />Pada hal dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maupun Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 tahun 2014 tenatang Pemerintah Daerah sangat jelas meranrang. Namun sepertinya hal itu dianggap sebagai hisapan jempol belaka, terutama bagi para Kepala Daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap tangan oleh KPK</i><br /><br /><i>Sebab, beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) atau pejabat lainnya yang masuk dalam pusaran Korupsi anggaran maupun kerena menerima suap sejak bertahun-tahun, dan kemudian tercium oleh KPK, maka tak bisa dihindari bahwa kariernya berakhir digedung merah putih (gedung KPK) di Jakarta.</i><br /><br />Seperti dalam kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Marianus Sae selaku Bupati Ngada 2 periode sejak 2010 - hingga 2020 sekaligus sebagai salah satu calon   Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Pilkada 2018 bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan), selaku pemilik PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu, pada tanggal 11 Februari 2018.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming ternyata adalah sahabat Marianus Sae sebelum menjadi Bupati Ngada tahun 2010. Pada saat Marianus Sae maju sebagi calon Bupati Ngada yang kemudian terpilih hingga 2 periode (2010 – 2015 dan 2016 – 2021), Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming adalah sebagi tim suksesnya. Dan saat Marianus Sae maju sebagai salah satu calon Gubernur NTT untuk periode 2018 – 20123, Baba Miming juga sebagai tim suksesnya atau tim pemenangan.<br /><br />Selama 7 tahun, Baba Miming dan Marianus Sae memang sama-sama sukses. Namun sialnya, kesuksesan yang diaraih kedua sahabat ini tak mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati, dan tidak mulus pula maju sebagai calon Gubernur NTT untuk 5 tahun kedepan. Sebeb keduanya saat ini sama-sama meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara, setelah ditangkap KPK pada 11 Fevruari 2018.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianus Sae. Pengusaha kontrakor itu pun divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 3 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Kini giliran Marianus Sae yang diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim Hakim. JPU KPK pun “menyeret” Marianus Sae ke Pengdilan Tipikor Surabaya bedasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 67/KMA/SK/lV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu. Hal itu diungkapkan JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung, pada Selasa, 10 Juli 2018<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima Marianus Sae sebesar Rp 5.937 milliar yang bersasal dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp Rp 2.487.000.000, dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000. Dan uang milliaran yang diberikan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, bukanlah uang cuam-cuma. Sebab, kedua kontraktor itu juga mendaptakan puluhan proyek pemerintah daereh Kabupaten Ngada melalui Marianus Sae selaku Bupati. Apakah ini yang disebut kesepakatan antara calon yang terpilih dengan tim sukses ????<br /><br />Selain dari dua pengusaha kontraktor asal Kabuaten Ngada itu, ternyata Marianus Sae juga menerima “suap” dari dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebesar Rp 875.000.000. Hal ini pun sudah terungkap dalam persidangan sebelumnya saat Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diadili sebagai terdakwa.<br /> <br /> Pada Senin, 10 Juli 2018, sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda dakwaan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri terhadap terdakwa Marianus Sae yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya asal Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Marianus Sae selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Bupati Ngada periode tahun 2010 - 2015, dan periode 2016 - 2021, pada sekitar tanggal 07 Februari 2011 - 15 Januari 2018 atau tahun 2011 - 2018 bertempat di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bajawa, Jl. RE Martadinata No.3 Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT); di Pemukiman Kuala Lumpur Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT; di Rumah Dinas terdakwa Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT dan di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Jalan Hayam Wuruk, Rt 006/Rw 002, Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang <br /><br />“Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 67/KMA/SK/lV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, beberapa perbuatan terdakwa, telah menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp 5.937.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus Tiga puluh Tujuh juta rupiah) pada kurun waktu antara tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 dengan rincian; dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu (perkara terpisah) sebesar Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirN2IkhVj6vhao5fNJwquM6bfOADBpYitPKP636X38B7mt3h4_xP18CyjSxPOKq2MfhHUOBwncKYTx3CUW-mxJuky09oo_U6xLH9Xy7VX0poCUQdUC5QTZA15jaM9g1swB1twVszNdj6A/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirN2IkhVj6vhao5fNJwquM6bfOADBpYitPKP636X38B7mt3h4_xP18CyjSxPOKq2MfhHUOBwncKYTx3CUW-mxJuky09oo_U6xLH9Xy7VX0poCUQdUC5QTZA15jaM9g1swB1twVszNdj6A/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></div> Pada hal, lanjut JPU KPK, diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian uang tersebut agar terdakwa selaku Bupati Ngada memberikan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi terdakwa selaku Bupati Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan) menjabat selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Flopino Raya Bersatu bergerak di bidang konstuksi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, merupakan kawan lama sekaligus menjadi Tim Pemenangan terdakwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ngada Tahun 2010. Sedangkan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif  adalah keponakan dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming<br /><br />A. Terkait penerimaan uang dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)<br /><br />Pada sekitar awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan Terdakwa di Pemukiman Kuala Lumpur. Bajawa. Kabupaten Ngada. NTT. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming biaya operasional terdakwa salaku Bupati Ngada yang kemudian disanggupi oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan kesepakatan bahwa sebagai timbal baliknya, terdakwa akan membantu perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2011,  Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa. JI. RE Martadinata No.3, Bajawa, Kabupaten Ngada. NTT. berupa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan terdakwa. Dalam pertemuan itu terdakwa menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima Kartu Debit BNI Gold beserta Nomor PIN dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming tersebut, kemudian secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya sekitar 4 - 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.000.000.00 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah) yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan perincian sebagai berikut:<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Q6cgC-3KYyEsaO8Nu786Z-VVP3RBLG6S5Vw4XzqLsixd9bo9ugpkmCOXrrzimvKTfFsHVgp7DIcbEycygfFk1gSvkrZ24sOdNNrIrfrIMGPygOOZT3som4ko0oMSjfWqPUJ_uaCUzkI/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Q6cgC-3KYyEsaO8Nu786Z-VVP3RBLG6S5Vw4XzqLsixd9bo9ugpkmCOXrrzimvKTfFsHVgp7DIcbEycygfFk1gSvkrZ24sOdNNrIrfrIMGPygOOZT3som4ko0oMSjfWqPUJ_uaCUzkI/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</b></td></tr> </tbody></table> “Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 160 juta, Tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta, Tanggal 03 Mei Rp 12 juta, Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 5 juta,  Tanggal 22 Januari 2013 Rp100 juta, Tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, Tanggal 12 Juni Rp 20 juta, Tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, Tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, Tanggal 16 Oktober 2013 Rp30 juta, Tangga; 13 November 2013 Rp 70 juta, TanggaI 14 November 2013 Rp 15 juta, Tanggat 26 November 2013 sejumlah Rp 20. juta, Tanggal 28 November 2013 Rp 20 juta, Tanggal 11 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 16 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 14 Mei 2014 sebanyak Rp 150 juta. Pada tanggal 18 Juli 2014 sejumlah juta, Tanggal 30 Juli 2014 Rp 20 juta, Tanggal 12 September 2014 Rp 60 juta, Tanggal 21 Oktober 2014 Rp juta, Tanggal 06 November 2014 Rp 20 juta, Tanggal 10 Desember 2014 Rp 40 juta, Tanggal 23 Januari 2015 Rp 20 juta, Tanggal 4 Juni 2016 Rp 40 juta, Tangga| 13 Mel 2016 Rp 30 juta, Tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp 190 juta, Tanggal 3 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 04 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp15 juta, Tanggal 07 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp 5 juta, Tanggal 21 Desember 2016 Rp 250 juta,  Tanggal 22 Februari 2017  Rp 25 juta, Tanggal 24 Maret 2017 Rp 60 juta, Tanggal 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta,” ungkap JPU KPK<br /><br />JPU KPK pun membeberkan proyek-proyek yang didapatkan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dari Marianus Sae selaku Bupati Ngada.<br /><br />Setelah terdakwa marianus Sae menerima sejumlah uang tersebut dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai kesepakatan diantara Keduanya sekitara tahun 2011 - 2017,  perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai  dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten nagada diantaranya;<br /><br />1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017;<br /><br />Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011<br /><br />Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /><br />2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017<br /><br />Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /><br />TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /><br />TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /><br />TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /><br />TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwOACG6HUDEf7lzkoQyNgQB9I8F_HMbB7HRxu5eD5P7QEO0vFhG1SLhp2it_fWu6AE_oUxXjVh3GmzG3iDNy6gp5nuXqYPZM7E-BZznqvQhvfHFneT7ywHS0aPGiEYhZOzah4V1OxeIY/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwOACG6HUDEf7lzkoQyNgQB9I8F_HMbB7HRxu5eD5P7QEO0vFhG1SLhp2it_fWu6AE_oUxXjVh3GmzG3iDNy6gp5nuXqYPZM7E-BZznqvQhvfHFneT7ywHS0aPGiEYhZOzah4V1OxeIY/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU)</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> “Pada sekitar bulan November 2017, terdakwa menghubungi Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan meminta uang sejumlah Rp 1.5 milliar untuk keperluan terdakwa di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyerahkan uang sejumlah Rp 1.5 milliar kepada terdakwa di Hotel Sultan Jakarta. Namun terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Iwan Ulumbu alias Baba Miming dengan mengatakan,  tidak jadi menggunakannya dan meminta Iwan Ulumbu alias Baba Miming membawa kembali uang tersebut,” kata JPU KPK<br /><br />JPU KPK melanjutkan, setelah Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2017, pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon terdakwa. Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada terdakwa, berupa kegiatan pembangunan jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. <br /><br />“Dan atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan,” ucap JPU KPK menirukan.<br /><br />“Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi terdakwa. Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta tefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada terdakwa, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab oleh tefanus Ngai Rema “Pasti, jelas",” ungkap JPU KPK kemudian <br /><br />JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya, pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo di rumah dinas terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTIT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017. <br /><br />Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (plotting) dengan cara memberi tanda “centang" untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan "ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai dengan permintaan sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi.<br /><br />Menindaklanjuti arahan dari terdakwa tersebut, masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus  selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan terdakwa yang telah membagi-bagi (plotting) proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada,  khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan menantunya Arie Asali, yang disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus. Namun sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengamankan 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh terdakwa. <br /><br />B. Terkait penerimaan uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sejumlah Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah)<br /><br />Pada sekitar tahun 2012. Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. <br /><br />Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />“Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  Tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” ungkap JPU KPK<br /><br />Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp 270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp 250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp 400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu.<br /><br />Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh ALBERTUS IWAN SUSILO alias BABA IWAN mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada, diantaranya sebagai berikut: <br /><br />a) Tahun Anggaran 2014 0 Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu;<br /> b) Tahun Anggaran 2015; Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; 0 Proyek Pembangunan Pasar Aimere. <br /><br />c) Tahun Anggaran 2016; Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  <br /><br />Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. <br /><br />d) Tahun Anggaran 2017; Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. <br /><br />“Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk pencalonannya baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp 659.854.895 disita oleh KPK,” ujar JPU KPK dalam dakwaannya<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa penerimaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melaporkannya  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK dengan tegas dalam dakwaannya<br /><br />JPU KPK juga membeberkan penerimaan uang selain dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. Ternyata terdakwa juga menerima aliran uang dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebesar Rp 875.000.000.<br /><br />Menurut JPU KPK, menerima gratifikasi dalam bentuk uang sebesar Rp 875.000.000 dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Ngada, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibnYVE1JgbK6IsBV92GIUo7gnH3zOu9hhWz1-s6w1Dxh4vXIxUbmdMPf6JfY5mhYGEwTZ2absfDiOB3uVeeAe44m9IBXkalnFORKeBLhV_Urod_p8gQTD1JRUCati1wrjEpr2UiBq3ldg/s1600/IMG20180406105804.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="532" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibnYVE1JgbK6IsBV92GIUo7gnH3zOu9hhWz1-s6w1Dxh4vXIxUbmdMPf6JfY5mhYGEwTZ2absfDiOB3uVeeAe44m9IBXkalnFORKeBLhV_Urod_p8gQTD1JRUCati1wrjEpr2UiBq3ldg/s640/IMG20180406105804.jpg" width="360" /></a></div> “Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata JPU KPK diakhir dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa Marianus Sae, Rendy bersama timnya asal Jakarta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Kerua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi.<br /><br />“Kami mohon waktu satu minggu Yang Mulia,” kata JPU KPK memohon yang kemudian dikabulkan Ketua Majelis Hakim Unggul Warsito.<br /> Usai persidangan. JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa terdakwa dijerat dalam dua pasal Undang-undang Korupis. Menurut JPU KPK Ronal, karena perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang ada dua perbuatan, seperti yang sudah terungkap dalam persidagan sebelumnya.<br />“Terdakwa dijeras pertama dalam pasal 12 huruh a (kecil) dan pasal 12 huruf B (besar). Penerimaan uang oleh terdakwa ada dua, yaitu dari Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melalui Baba Miming sebesar Rp 3.450.000.000. Selain itu ada juga penerimaan dari Kepala BKD seperti yang dalam perseidangan sebelumnya, sebesar Rp 875.000.000,” kata JPU KPK Ronald.  (Rd1)

News Tipikor Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Non Aktif) Marianus Sae Diadili

Terdakwa Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) #Total Uang yang diterima Marianus Sae dari Baba Miming sebesar Rp 5.937 M ditambah dari...

»

Hari ini Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2AB5q5bOZ68XzoeyArNjL7mWfH-kPaAkAYjZleHov_8qJ8EgFFFW0CEWIMe8D0rjALn9Js9SO85z2HGW4fu4ghKqFkKahKNxYRYsw5sEsFwO7VXSCdfRKHgcvX_ON7aYUBui1CWXDHg/s1600/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2AB5q5bOZ68XzoeyArNjL7mWfH-kPaAkAYjZleHov_8qJ8EgFFFW0CEWIMe8D0rjALn9Js9SO85z2HGW4fu4ghKqFkKahKNxYRYsw5sEsFwO7VXSCdfRKHgcvX_ON7aYUBui1CWXDHg/s640/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Marianus Sae (kiri) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Hari ini (Selasa, 10 Juli 2018), Marianus Sane, Bupati Ngada (non aktif) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi menerima suap dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonos pidaa penjara selama 2 tahun dan 6 bulan), seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi atau pemilik  PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT.<br /><br />Uang yang diterima Marianus Sae dari Wilhelmus Iwan Ulumbu sejak 2011 hingga awal 2018 sebesar Rp 3 milliar lebih, namun bukan berupa uang kontan melainkan sebuah ATB BNI milik Wilhelmus Iwan Ulumbu yang diberikannya sejak 2011 kepada Marianus Sae. Dan sebagai imbalannya, Wilhelmus Iwan Ulumbu pun mendapatkan puluhan proyek pemerintah yang bernilai milliaran. <br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu ternyata adalah tim sukses Marianus Sae sejak tahun 2010, dimana Marianus Sae maju sebagai calon Bupati Ngada yang hasilnya menjadi Bupati hingga 2 periode. Sukses dalam pemilihan Bupati selama 2 periode, Marianus Sae pun maju sebagai calon Gubernur NTT, dan Wilhelmus Iwan Ulumbu tetap dijadikan sebagai tim sukses.<br /><br />Namun tragis, sebab keduanya bukannya sukses dalam Pilkada yang berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, namun justru sebaliknya, Keduanya dimasukkan dalam penjara oleh KPK karena kasus Korupsi suap menyuap. (*)<br /><b>Ikuti berita selanjutnya !</b>

News Tipikor Hari ini Bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae Diadili

Marianus Sae (kiri) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming berita korupsi .co - Hari ini (Selasa, 10 Juli 2018), Marianus Sane, Bup...

»

Sidang Korupsi PT Dok, “Ada Udang Dibalik Batu”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQTn1DxTvgV9AdebbgyfosQLIFDPQg3aLNy2U4MG-viW1vkq3JOV1JB_q5NkzW8FKAKojM4WpzUmUIpsiqh7BmPrvv7UtQ1EflLvmxYY2rHd4iWW0eMwGgeMfyBg10bDPHZYzsgHQcxeY/s1600/PhotoGrid_1531122972907.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQTn1DxTvgV9AdebbgyfosQLIFDPQg3aLNy2U4MG-viW1vkq3JOV1JB_q5NkzW8FKAKojM4WpzUmUIpsiqh7BmPrvv7UtQ1EflLvmxYY2rHd4iWW0eMwGgeMfyBg10bDPHZYzsgHQcxeY/s640/PhotoGrid_1531122972907.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto atas searah jarum jam, Penta, Agus Hadi Utomo, Elisa, Frederick, Aizal dan Haryadi (atas) dan Frederick (kiri) dan Firmansyah Arifin (foto bawa)</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: center;"> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majeli Hakim memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick#</b></span></i></span><span style="font-size: small;"> </span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Ada udang dibalik batu”. Peribahasa ini sepertinya ada tepatnya dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT Berdikari Petro pada tahun 2009 - 2011 lalu.<br /><br /><i>Sebab batunya jelas namun udangnya belum terungkap, apakah udang Barong (Panulirus sp), udang galah (giant river prawn) atau udang lainnya. Sehingga ukurannya pun belum diketahui pasti. Untuk mengungkap inilah perlu keseriusan terutama kerja keras serta kerja sama yang baik.</i><br />Dan dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif pada pekerjaan tengki pendam penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minya (BBM) di Jobber, Muara Sabak Jambi antara PT DPS  dengan PT Berdikari Petro pada tahun 2009 - 2011 lalu terdakwa dan kerugian negara pun ada, yakni 4 Direksi di perusahaan berplat merah dibawah naungan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut), Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan),  I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan (perkara masing-masing terpisah) dengan kerugian keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah sejumlah Rp 35.063.047.625 (Tiga puluh Lima milliar Enam puluh Tiga juta Empat puluh Tujuh ribu Enam ratus Dua puluh Lima rupiah).<br /><br />Sehingga dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agug (Kejagung) RI dan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk  mengembangkan keterangan Frederick, yang boleh dibilang adalah salah satu saksi kunci terjadainya hubungan kerja diantara dua perusahaan yaitu PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) dengan PT Berdikari Petro (Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama).<br /><br />Pada Senin, 9 Juli 2018, dalam sidang yang berlangsung di ketuai Majleis Hakim I Wayan Sosisawan, dengan agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi untuk ke- 4 terdakwa yang dihadirkan JPU, diantaranya Frederick (“siluman”), Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring (Konsultan rekanan) dan 4 orang dari PT Dok yaitu Penta (Keuangan dan saat ini menggantikan posisi terdakwa Nana Suryana Tahir), Elisa (Administrasi), Aizal dan Haryadi.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saksi Frederick menjelaskan, bahwa dirinyalah yang memperkenalkan proyek tengki pendam di Jobber, Muara Sabak Jambi dan membawa Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd, sebuah perusahaan di Singapur ke PT DPS. Menurut saksi Fredrick, bahwa PT DPS punya masalah dengan perusahaan Singapur itu terkait proyek kapal.<br /><br />“Beberapa teman-teman dari Surabaya ini minta tolong dipanggilkan Pak Wong (Wong Cheng Lim). Sebenarnya saya sudah malas karena mereka sendiri (PT DPS) punya masalah di Singapur. Dalam beberpa pertemaun ditanya bagaimana penyelesaiannya, ia saya bilang tanya aja Pak Waong,” jawab saksi<br /><br />“Posisi sauadar di AE Marine sebagai apa ?,” tanya Majelis Hakim kemudian dan dijawab sakis tidak ada, namun mengakui hanya sebaugai supervisor di Zhang Hong, dan itu pun menurut saksi karena Albert. Albert inilah salah satu “siluman” dalam kasus yang menyeret 4 Direksi perusahaan BUMN yang beralamat di Tanjun Persak, Suarabaya ini ke penjara.<br /><br />“Nggak ada Pak,  di Zhang Hong hanya sebagai Supervisor, itu pun kaerena Albert yang dicantumkan seperti itu,” jawab saksi ini dengan menyakahkan Albert. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmRQCSIZIfI7y-tTgVViwDYW3hhvjTW5wdnS8-Mv6UB4sPCzJQyB2UiShQbz49-Bg6pPShj1hISwE9qfk7r2EqXn9pasp6dwzc_7r827JsqRj60iVTCC1aM4X-kNkdPWIfj3INZ8zbg2Y/s1600/IMG20180709111819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmRQCSIZIfI7y-tTgVViwDYW3hhvjTW5wdnS8-Mv6UB4sPCzJQyB2UiShQbz49-Bg6pPShj1hISwE9qfk7r2EqXn9pasp6dwzc_7r827JsqRj60iVTCC1aM4X-kNkdPWIfj3INZ8zbg2Y/s640/IMG20180709111819.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Majelis Hakim pun langsung bertanya terhadap saksi tentang sosok si Albert dan alamatnya, serta kaitannya dengan si Wong Cheng Lim. Namun saksi ini menjawab, bahwa Albert adalah temannya Wong Cheng Lim, namun saksi tidak tau dimana alamatnya. Sementara alamat si Wong Cheng Lim juga tidak diketahuin. Anehnya, saksi tau kalau rumahnya sudah dijual.<br /><br />“Albert ini temannya Pak Wong. Pada waktu awal proyek ini dibicarakan di Singapur ada Albert. Posisi Albert di Zhang Hong adalah sebagai Eksektive Directur,” jawab Frederick. <br /><br />Saat ditanya posisi saksi (Frederick) di dua perusahaan Singapur itu, saksi hanya mengatakan tidak ada dan hanya berteman biasa. Majelis Hakim pun tidak percaya. Karena keterangan saksi diawal mengakui bahwa saksilah yang membawa proyek tengki ini ke PT Dok, yang kemudian di subkontrakkan oleh PT DPS ke AE Marine Pte Ltd, dimana saksi ternyata saudara sebagai konsultan<br /><br />“Apa kaitannya Zhang Hong Pte Ltd, AE Marine Pte Ltd dengan Cheng Lim ?,” tanya Majelis Hakim lagi. <br /><br />Ternyata jawaban saksi inilah yang membuat Hakim marah. Sebab sejak awal, saksi lebih banyak menjwab lupa dan tidak tahu. Namun terkadang saksi dapat menjelaskan tentang dua perusahaan asal Siangapur itu maupun masalah bisnis dengan PT DPS termasuk proyek tengki pendam. Menurut saksi, bahwa pemilik perusahaan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd adalah Cheng Lim.<br /><br />“Cheng Lim ini kebetulan orangnya sama di dua perusahaan itu,” jawab saksi<br /><br />“Anda ini ada dimana-mana, dari hulu ke hilir. Mulai dari memperkenalkan proyek tengki ini  sampai dengan PT Dok mensubkontrakkan ke situ (AE Marine Pte Ltd). Sepertinya saudara pelimpahan yang banyak dan berat. Sebaliknya jawaban saudara tidak tau dan lupa. Sebetulnya apa peran saudara disitu ?,” tanya anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, namun di jawab saksi tidak ada.<br /><br />Atas keterangan saksi inilah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mendalami atau “memeriksa” saksi lebih dalam lagi. Apakah akan dimintakan pertanggung jawab hukum ? <br /><br />“Jangan didiamin seperti ini. Saudara Jaksa bisa lihat benang merahnya disini, harus tuntas ini,” kata Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Perintah Majelis Hakim terhadap JPU terkait keterangan saksi Frederick bukan tidak beralasan. Keberadaan saksi Frederick dalam kasus ini sepertinya tahu banyak dan bisa jadi terlibat. Namun tergantung JPU ataupun penyidik yang sejak awal menangani kasus ini. Sebab keterangan saksi, bisa jadi sudah terungkap dalam penyidikan awal, sementara dalam persidangan hanyalah prosedur dalam proses hukum. <br /><br />Dari keterangan saksi Frederick dalam persidangan terungkap beberapa hal, diantanranya sosok si Albert serta alamatnya, tidak adanya kontrak pekerjaan, pemasalahan bisnis/pekerjaan antara PT DPS dengan perusahaan Singapur, keberadaan alamat Wong Cheng Lim maupun proyek tengki pendam termasuk posisi saksi sendiri yang ternyata adalah sebagai konsultan di AE Marine Pte Ltd dan supervisor di Zhang Hong Pte Ltd.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx9v2XB65qRxfI_LcbyQC74PynS3RVBS3xTeG065M11blCn0UgaRs1QW9jUdV2X5K6XJxRX5psawD84o2knkaoOO9LQnvc3pc7LFkh7a_p4P-0XwUqzox-_U-ImwrftABDyemJauJVrPM/s1600/Screenshot_2018-07-09-15-01-07-53.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx9v2XB65qRxfI_LcbyQC74PynS3RVBS3xTeG065M11blCn0UgaRs1QW9jUdV2X5K6XJxRX5psawD84o2knkaoOO9LQnvc3pc7LFkh7a_p4P-0XwUqzox-_U-ImwrftABDyemJauJVrPM/s320/Screenshot_2018-07-09-15-01-07-53.png" width="400" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Sementara keterangan saksi Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring (Konsultan rekanan) mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetaahui siapa yang membuat progres pekerjaan seakan-akan mencapai 25 persen. <br /><br />Sebeb, pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring, diduga membuat progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%.  Dan kemudaian Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat Debet Nota Invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000, dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />“Saya tidak tau,” jawab saksi.<br /><br />Sementara dari keterangan Penta (Keuangan dan saat ini menggantikan posisi terdakwa Nana Suryana Tahir), Elisa (Administrasi) terungkap, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT DPS ke AE Marine Pte Ltd yang diketahiunyan belakangan mengatakan tidak ada kontrak dan hanya berdasarkan Invois. <br /><br />Tidak hanya itu. Proyek pembuatan 2 unit kapal juga mengalami kerugian di PT DPS. Pembayaran dua kapal tersebut dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 terdakwa tidak lagi di PT DPS dan diganitikan oleh saksi.<br /><br />Pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoZ8S-KV_d-A8r0TKwAxHH62bSopgKUjPGIlFUYp7Xg9I_F0AiDIEH9q9kisYsNOn2loM1sJliv3jP-JC0Lz6W9QkQHalA5Kx7UlVRNIioOk_Wu60Vtlr4yNmR_Ixq4XMrKnv0t33wo4/s1600/IMG_20180709_151109.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="343" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoZ8S-KV_d-A8r0TKwAxHH62bSopgKUjPGIlFUYp7Xg9I_F0AiDIEH9q9kisYsNOn2loM1sJliv3jP-JC0Lz6W9QkQHalA5Kx7UlVRNIioOk_Wu60Vtlr4yNmR_Ixq4XMrKnv0t33wo4/s400/IMG_20180709_151109.jpg" width="331" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Pembayaran hanya berupa Invois. Belakangan baru saya tau. Kalau pembuatan kapal mengalami kerugian,” jawab saksi.<br /><br />Dari kasus ini, selain dugaan proyek fiktif juga terjadi pengalihan anggaran yang seharusnya PT DPS melakukan pembayaran ke PT Berdiakri Petro sesuai kontrak proyek pekerjaan tangki pendam di Muara Sabbak, Jambi. Namun dalam faktanya justru PT PDS melakukan pembayaran ke  AE Marine Pte Ltd yang juga tanpa dokumen kontrak.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela. Dalam pertemuan tersebut, Frederick maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />Selanjutnya, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) bersama dengan Direksi lainnya, antara lain Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya, menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabbak, Jambi dari PT Berdikari Petro dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /><br />M. Firmansyah Arifin menandatangani kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya dengan Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak ada tanggal) Agustus 2010 senilai US$ 20.216.645 atau setara Rp 179.928.141.879 dengan melihat estimasi 8.900 Satu Dollar, sedangkan Direksi turut menyetujui dengan menandatangani selaku saksi pada kontrak tersebut.<br /><br />Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, terkait izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_MypLr9E4RlP-Ig1r7BFv_APdG2-IEo9_GSJjKUoyDPGM7zvDvyi_dnt569XsLeLMsh-0W6mlGauURzdBFX1CDfFt9IVGCo731HF3QK08IeIkJHv62NQzoW9D0FmdeHsp9nQ0lrhKS4/s1600/PT+Dok.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_MypLr9E4RlP-Ig1r7BFv_APdG2-IEo9_GSJjKUoyDPGM7zvDvyi_dnt569XsLeLMsh-0W6mlGauURzdBFX1CDfFt9IVGCo731HF3QK08IeIkJHv62NQzoW9D0FmdeHsp9nQ0lrhKS4/s640/PT+Dok.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Disamping itu, Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut.<br /><br />Walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen, conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS. Dan Marine Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya,  dan terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta 3 Direksi lainnya tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. <br /><br />Terdakwa Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$ 19.032.011   yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut. Dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd, tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan.<br /><br />Bahwa Firmansyah Arifin bersama 3 Direksi lainnya menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$ 3,963, UD$ 75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya antara lain; kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama tiga Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /><br />1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi.<br /><br />2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />4. Tahap ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /><br />Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd, yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C), dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /><br />Bahwa pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />Pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri.<br /><br />Penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$ 9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$ 9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$ 12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /><br />Bahwa selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai US$ 3,963,721. <br /><br />Sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, prosedur standar operasional atau standar operating prosedur (SOP), serta mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 US ekuivalen Rp 35.063.047.625 sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.  <br /><br />Usai persidangan, JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Tanjung Perak, Surabaya Andy Ardani, saat ditanya wartawan media ini apakah Frederick ada kemungkinan bisa jadi terangka dari keterangannya dalam persidangan maupun atas perintah Majelis Hakim ?. Menanggapi hal itu, Andy mengatakan, akan melaporkannya ke pimpinan sesuai fakta-fakat persidangan yang terungkap.<br /><br />"Kalau kemungkinan bisa aja mungkinn, tetapi kita akan melaporkannya ke pimpinan sesuai apa yang terungkap dalam persidangan hari ini," kata Andy.  (Rd1)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi PT Dok, “Ada Udang Dibalik Batu”

Foto atas searah jarum jam, Penta, Agus Hadi Utomo, Elisa, Frederick, Aizal dan Haryadi (atas) dan Frederick (kiri) dan Firmansyah Arifin ...

»

Tersangka Baru Kasus OTT Komisi B DPRD Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vyUGM43ZkZP9Czz-k3bE-krSdZTEPVKa4-FsqCzNdvR7UqNH3P2Fgm-BQ3_BWuMzRHv5PRsPpNy2H0N-Fa89LaVw1DCX92NyVHsiVKW8Pqu9lWz6aitK7PH-FumiotDVS96qjNdc43Y/s1600/Basuki%252C+Santoso+dan+Rahman+Agung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vyUGM43ZkZP9Czz-k3bE-krSdZTEPVKa4-FsqCzNdvR7UqNH3P2Fgm-BQ3_BWuMzRHv5PRsPpNy2H0N-Fa89LaVw1DCX92NyVHsiVKW8Pqu9lWz6aitK7PH-FumiotDVS96qjNdc43Y/s1600/Basuki%252C+Santoso+dan+Rahman+Agung.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>(Terpidana) Basuki, Santoso dan Rahman Agung</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Penyidik KPK menetapkan Dua Kepala Dinas Pemprov Jatim jadi tersangka kasu Korupsi Suap#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus Korupsi suap yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bertambah, setelah penyidik KPK menetapkan 2 (Dua) Kepala Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa - Timur (Jatim) menjadi tersangka.<br /><br />Kedua tersangka itu ialah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Pemprov Jatim, “MAP” (Moch Ardi Prasetiawan) dan Kepala Dinas Perkebunan SAR (Samsul Arifien). Kedua tersangka dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf atau b, atau pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan Dua orang sebagai tersangka, yaitu MAP selaku Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim, serta SAR selaku Kadis Perkebunan Jatim," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juli 2018. Seperti yang dikutip dari Detik.com.<br /><br />Sebelumnya, pada Senin, 15 Januari 2017, JPU KPK Wawan kepada wartawan media ini mengatakan, terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa M. Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jatim, akan dilihat  dari putusan Majelis Hakim, apakah sependapat dengan JPU KPK terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutan, diantaranya adanya Kepala Dinas yang tidak mengakui terkait pemberian uang kepada Komisi B DPRD Jatim dan pemberian janji, sementara ada bukti rekaman percakapan.<br /><br />“Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan (Senin, 15 Januari 2017). <br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim yang dikabulkan  sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B.<br /><br />“Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam. Tapi keterangan Pak Santoso dan Rahmat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjut JPU KPK Wawan<br />.<br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita diungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya.<br /><br />Sementara pengakuan terdakwa Basuki dalam persidangan mengatakan, bahwa pemberian uang komtmen fee dari setiap Kepala Dinas, sudah menjadi tradisi jauh sebelum terdakwa menjadi anggota DPRD Jatim. Basuki juga mengatakan, hal itu terjadi juga di Komisi lain.<br /><br />Memang “tak ada maling yang mengakui perbuatannya kalau tidak tertangkap tangan langsung”. Hal itu pula yang sering terdengar dari keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa sendiri, saat dimintai keterangannya didalam persidangan oleh JPU, Penasehat Hukum terdakwa terlebih dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb11dzL_KqO3QlHj0J9Y9h3vBrBWBSsoUHKj10gRjb7vmpYsooLEuAcRZ8JfIxvp5N4vEeOjt4sv-tOAjojMo0mjWE99zq8uxtDHpgmlOeONxp2tzMabjObRoPl8_TWExB21_LfDZe-78/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="706" data-original-width="980" height="461" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb11dzL_KqO3QlHj0J9Y9h3vBrBWBSsoUHKj10gRjb7vmpYsooLEuAcRZ8JfIxvp5N4vEeOjt4sv-tOAjojMo0mjWE99zq8uxtDHpgmlOeONxp2tzMabjObRoPl8_TWExB21_LfDZe-78/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></span></div> Dalam kasus OTT ini, KPK mengamankan 7 tersangka/terdakwa dan kemudian “diseret” ke Pengadilan Tipikor Suarabaya untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim (perkara terpisah), dan 2 staf Komis B yaitu Rahmat Agung dan Santoso (Satu perkara). Keempatnya dijerat dengan pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /> <br /> M. Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing 9 tahun dan pencabutan hak Politik 5 tahun. Namun oleh Majelis Hakim, M. Basuki divonis 7 tahun dan pencabutan hak Politik 4 tahun. Sedangkan Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan, pencabutan hak Politik 3 tahun. Dan untuk Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Namun oleh Majelis Hakim divonis 4 tahun penjara. Keempat terdakwa (saat ini sebagai terpidana) terbukti sebagai penerima suap.<br /> <br /> Sementara Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat (Satu perkara) serta Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /> <br /> Bambang Heriyanto dituntut pidana oenjara selama 2 tahun, dan oleh Majelis Hakim divonis 1 tahun dan 4 bulan. Sedangkan Anang Basuki Rahmat Rohayati (perkara terpisah), dituntut pidana penjara oleh JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Oleh majelis Hakim divonis 1 tahun penjara dan saat ini ke- 7 oarng ini pun sudah berstatus terpidana.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /> <br /> Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /> <br /> Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /> <br /> Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /> <br /> Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. <br /> <br /> Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <br /> Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /> <br /> Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /> <br /> Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /> <br /> Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br />     <br /> Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /> <br /> Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /> <br /> Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B.<br /> <br /> Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”.<br /> <br /> Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Rd1)

News Tipikor Tersangka Baru Kasus OTT Komisi B DPRD Jatim

(Terpidana) Basuki, Santoso dan Rahman Agung #Penyidik KPK menetapkan Dua Kepala Dinas Pemprov Jatim jadi tersangka kasu Korupsi Suap# ...

»

Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZ2Kh31n6UiWa7nicyrwC4epNk9dfhyvWGj9ICECqh96Yk-41tK37kz93n2hdC5Y1jKNmKFb0gX2EZeCS78EKtCgNWHmLD0APzy1Mh4FS5ALrmWl5I_2HuYSNGyQivtdh75XRMlSwyko/s1600/IMG20180706101622.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZ2Kh31n6UiWa7nicyrwC4epNk9dfhyvWGj9ICECqh96Yk-41tK37kz93n2hdC5Y1jKNmKFb0gX2EZeCS78EKtCgNWHmLD0APzy1Mh4FS5ALrmWl5I_2HuYSNGyQivtdh75XRMlSwyko/s640/IMG20180706101622.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS)</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK : Bukan dikembangan tetapi akan diproses hukum, apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>“Di KPK tidak mungkin mengembangkan suatu kasus, tapi kita hanya bicara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun diproses penyidikan, tentu kita akan mintakan pertanggung jawaban hukumnya,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, Jumat, 6 Juli 2018.<br /><br />JPU KPK Arif menambahkan, uang sampah lebih dulu diterima baru uang pokir itu. Tanggal 13 Juli 2015 diterimakan uang sampah masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 5 juta.<br /><br />“Kalau menurut Arif Wicaksono, uang sampah itu 200 juta, dibagi untuk semua anggota Dewan masing-masing 5 juta rupiah kecuali pimpinan Ketua DPRD sama Pak Prapto,” ungkap JPU KPKArif.<br /><br />JPU KPK Arif menjelaskan, dari awal sudah jelas, keterangannya Arif Wicaksono mengatakan ada pertemuan tentang permintaan THR itu, saat mau sidang paripurna tanggal 14 Juli itu. Para Ketua Fraksi dan Prapto menginisiasi minta uang THR, kemudian Arif Wicaksono dalam pertemuan di ruang Dewan bersama Walikota Moch. Anton.<br />“Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu dan Walikota mengamini seperti itu,” ungkap JPU KPK Arif kemudian.<br /><br />“Ada kemungkinan akan dikembangkan dan dimintakan pertanggungjawaban hukum dari 26 anggota Deawan lainnya,” tanya wartawan ini kemudian. JPU KPK mengatakan, akan di proses hukum dan diminta pertanggungjawaban hukum.<br /><br />“Bukan dikembangan tetapi akan diproses hukum. Apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum. Kita hanya bicara fakta hukumnya,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Hal ini dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto saat ditanya wartawan media ini terkait penerimaan uang suap yang disebut istilah uang Pokir atau pokok-pokok pikiran, uang “sampah” dan uang “suap” pembahasan APBD murni tahun 2014.  Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang tersebut, seperti yang terungkap dalam persidangan kasus  perkara Korupsi suap APBD-P TA 2015 dengan terdakwa Moch. Anon selaku walikota Malang periode 2013 -2018.<br /><br />Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 yang terdiri dari 10 Partai Politik adalah 1. PDIP (11 orang) Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P), Suprapto, Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Tri Yudiani, Erni Farida, Abdul Hakim (Ketua Komisi). 2. PKB (6) Zainuddin (Wakil Ketua), Sahrawi, Abd. Rachman, Mulyanto, H.M. Imam Fauzi (Ketua Komisi D), H. Rasmuji, 3. GOLKAR (5 orang) Rahayu Sugiarti Wakil Ketua), Sukarno, Choeroel Anwar, Ribut Harianto, Bambang Sumarto (Ketua Komis C), 4. DEMOKRAT (5 orang) Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu), Sulik Lestyowati Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A),  Hery Subiantono, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, 5. GERINDRA (4 orang) Drs. Salamet, Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno, 6. PAN (4 orang) H. Mohan Katelu, Harun Prasojo, Syaiful Rusdi, H. Subur Triono, 7. HANURA (3 orang) Ya’qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali, 8. PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri, 9. PPP (3 orang) Hj. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Syamsul Fajrih, Asia Iriani,  10. NasDem (1 orang) Mohammad Fadli.<br /><br />Dari jumlah itu, 19 orang sudah menjadi tersangka/terdakwa diantaranya Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P, sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), 16. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 17. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 18. Abdul Rachman (Fraksi PKB).<br /><br />Sementara 26 orang anggota Dewan yang terhormat di  DPRD Kota Malang itu hingga saat ini masih tetap duduk di kursinya masing-masing.<br /><br />Dan uang Pokir inilah sebagai “pintu masuk” bagi KPK untuk kemudian memenjarakan 18 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota (non aktif) Moch. Anton, setelah terlebih dahulu lembaga anti rasuah itu menetapkan Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB menjadi tersangka pemberi suap (sudah divonis 2,8 tahun penjara), yang kemudian Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (sudah divonis 2 tahun penjara sebagai pemberi suap untuk mendapatkan proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang).<br /><br />Anehnya, sekalipun lembaga super bodi itu sudah menetapkan 18 anggota Dewan sebagai tersangka termasuk Ketua DPRD Kota Malang dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana 5 tahun penjara, ternyata tidak membuat anggota DPRD lainnya mengakui dengan jujur telah menerima uang Pokir pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 dan uang “sampah” serta menerima uang saat pembahsan APBD murni tahun 2014.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 lalu, dan sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun mengatakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir. Pengakuan itu tidak hanya dari Moch. Arif Wicaksono, melainkan dari beberapa anggota DPRD lainnya baik yang sudah ditetapkan menjadi tersangka maupun yang belum, ternyata tidak membuat anggota Dewan lainnya berkata jujur dihadapan Majelis Hakim saat dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton.<br /><br />Pada hal, dalam persidangan yang berlangsung tanggal 29 Juli 2018 saat JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, diantaranya Ketua DPRD Kota Malang, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 thn penjara),; mantan Sekda Malang Cipto Wiyono,; Suprato (status tersangka),; Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem, status tersangka), Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asia Eriani (masing-masing anggota DPRD) juga terungkap adanya penerimaan uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014 yang besarnya untuk masing-masing Fraksi (DPRD Kota Malang terdiri dari 8 Fraksi) sebesar Rp 225 juta, seperti yang disampaikan saksi Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem).<br /><br />“Dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 menerima 225 juta dalam tiga tahap. Saya menerima Rp 60 juta. Semua pasti menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata saksi Heri Puji Utami, Jumat, 29 Juni 2018. <br /><br />Pengakuan Heri Puji Utami ini yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp 225 juta yang diterimanya saat pembahasan APBD murni tahun 2014 dibagikan ke anggota Fraksinya, masih dibantah anggota Fraksinya sendiri. Tak salah ketika JPU KPK Fitro mengatakan, apakah saudara harus ditetapkan menjadi tersangka baru jujur ?<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Asia Iriani, Mohammat Fadli dan Samsul Fajri mengatakan tidak menerima uang Pokir. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan saksi-saksi ini pun sama dengan keterangan beberapa saksi liannya diantaranya Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi, saat dihadirkan JPU KPK saksi untuk terdakwa Moch.Anton dipersidangan pada Selasa, tanggal 3 Juli 2018.<br /><br />JPU KPK Fitroh pun mengatakan saat itu terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Heri Puji Utami dan Subur Triono mengatakan semua anggota Dewan menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut.<br /><br />Memang ada keributan diantara anggota Dewan penerima uang Pokir seperti yang terungkap dalam persidangan. Namun bukan karena tidak menerima, melainkan karena pembagian yang tidak sama. Sehingga beberapa anggota Dewan melakukan “unjuk rasa” dengan “mengancam” akan menginap di rumah dinas Ketua DPRD </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGnxxvjQ8_xQJ0j4MoVeM2KEmP2tl1w-Srl5CoctgArRLa9jHKwqp1VjIOO75Za_ByF3VQdxw-5vzWN0ootrmoOkp_wcSbxhuvPrsHPI0G00CmTF1lPZzX3FP_8CanQWLQlvJWp4HNdCo/s1600/IMG20180703122153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGnxxvjQ8_xQJ0j4MoVeM2KEmP2tl1w-Srl5CoctgArRLa9jHKwqp1VjIOO75Za_ByF3VQdxw-5vzWN0ootrmoOkp_wcSbxhuvPrsHPI0G00CmTF1lPZzX3FP_8CanQWLQlvJWp4HNdCo/s640/IMG20180703122153.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>seajarah jarum Jam, Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sementara Pada Jumat, 6 Juli 2018, JPU KPK Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati dkk, kembali menghadirkan 12 orang saksi dan satu diantaranya adalah terpidana 2,8 tahun penjara yakni Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB). Sementara 11 sakis lainnya yaitu Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS)<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, saksi Jarot mengatakan bahwa  Sekda Cipto Wiyono meminta untuk disiapkan THR. <br /><br />“Yang berkembang adalah Pokir. Pokor itu pokok-pokok pikiran berupa kegiatan yang nilainya 200 juta untuk dapil masing-masing anggota. 1 (Satu) anggota Dewan itu masing-masing menerima 10 persen yaitu 20 juta. Kalau 200 juta dikali 10 persen kan 20 juta. Kalau anggota Dewan tidak nakal, ini kan masing-masing anggota Dewan nakal,” kata Jarot menjelaskan dengan terus terang.<br /><br />Saat ditanya arti nakal dari kelakuan para Dewan yang terhormat itu adalah, sudah menerima tetapi masih meminta “upeti” lagi.<br /><br />Jarot menjelaskan, pokok-pokok pikiran berupa kegiatan yang angarannya sebesar Rp 9 milliar dikali 10 persen sama dengan 900 juta rupiah. Inilah yang diartikan oleh Jarot atas permintaan Cipto untuk menyiapkan uang THR yang kemudian berkembang menjadi uang pokir.<br /><br />“Nakal itu, sudah dapat tapi minta lagi,” jawab Jarot kepada Majelis Hakim. Bahkan Jarot mengatakan kalau Dinas PU sudah kering.<br /><br />Terkait uang Pokir yang disetorkan ke DPRD melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, Jarot mengtakan tidak tau dari mana dikumpulkan. Jarot haunya mengetahui dari laporan Teddy kalau uang Pokir yang akan diserahkan ke Dewan sudah ada.<br /><br />“Saya tidak tau dari mana uang itu. Teddy hanya ijin kesaya mau mengantar uang Pak Arif,” jawab Jarot kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara Teddy menjelaskan, bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp 900 juta berasal dari para kontraktor di Dinas PU. Teddy mengumpulkan para kontraktor itu dan menyampaikan kalau pimpinan meminta bantuan dana. Namun Teddy tidak terus terang mengatakan kepada Majelis nama-nama kontraktor yang dimaksud.<br /><br />“Dari rekana yang ada di Dinas. Saya mengatakan kalau pimpinan (maksudnya Jarot) meminta bantuan dana. Yang terkumpul 900 juta, saya tidak menghitung. Saya hanya melihat daftar yang dikasih ke saya. Ada seseorang, saya lupa namaya yang mengumpulkan uang itu. Saya antar 200 juta ke Cipto lebih dulu baru ke Pak Arif, karena arahnya sama,” kata Teddy dengan pandangan lurus kea rah meja Majelis Hakim dan tidak menoleh sekalipun ke kiri atau ke kanan.<br /><br />Sementara keterangan Slamet selakun Ketua Fraksi Gerindra mengakui, menerima uang sebesar Rp 52,5 juta yang dibagikan ke anggota Fraksinya masing-masing Rp 12,5 juta. Uang itu menurut Slamet dkiterima langsung dari Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono. Slamet mengatakan, dirinya baru tahu dari Bambang saat di dikonfrontir di KPK, kalau pokir itu diganti uang. Pada hal dari keterangan saksi-saksi terkait uang Pokir itu, ada pertemuan Ketua Dewan dan Ketau Fraksi-Fraksi. Namun Slamet mengatakan tidak hadir.<br /><br />“Saya terima dari Pak Arif sebesar Rp 52,5 juta. Saya lupa, menjelang lebaran (14 Juli 2015) di rumah dinas. Saya sendiri tidak ada orang. Di ruang tengah masuk sedikit ke dalam. Tidak ada anggota lain.  Saya baru tahu dari Bambang Trioso saat dikonfrontir di KPK kalau pokok-pokok pikiran itu diganti dengan uang. Tidak hadir saat rapat,” jawab Slamet.<br /><br />Saksi Slamte menjelaskan, setelah uang itu diterima dari Arif Wicaksono, kemuidian malam itu langsung diantarkan ke Suparno sebesar Rp 12,5 juta rupiah dan keesokan aharinya diserahkan ke dua anggota Fraksinya di gedung Dewan yaitu Een dan Teguh.<br /><br />“Malan itu saya antarkan ke Pak Suparno dirumahnya, sedangkan 2 anggota lain saya kasihkan besoknya masing-masing 12,5 juta. Saya katakan, ada titipan tambahan THR,” jawab saksi Slamet.<br /><br />“Adakah Pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota dengan Ketua Dewan meminta uang THR saat mau sidang paripurna?,” tanya JPU KPK. Namun saksi tetap mengatakan tidak tau dan baru tahu saat dipersidangan. <br /><br />JPU KPK kembali menanyakkan untuk yang kesekian kalinya karena pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Jarot dan Arif Wicaksono sudah ditanyakkan terkait uang “sampah. <br /><br />“Ada lagi 5 juta uang sampah. Uang sampah itu sebelum uang THR, dananya dari mana?,” tanya JPU KPK Arif. Saksi Slamet menjawab tidak tahu, namun saksi ini mengakui ada MoU terkait sampah tetapi tidak dijelaskan MoU antara siapa dengan siapa. Dan ini bisa jadi sebagai “kunci” bagi KPK. <br /><br />Terkait uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014, Slamet mengakui telah menerima sebesar Rp 200 juta dan dibagi ke anggota Fraksinya masing-masing Rp 50 juta.<br /><br />“Tahun 2014 ada uang sebesar Rp 200 juta dari Pak Arif saat pembahasan APBD murni. Masing-masing menerima 50 juta,” jawab saksi Slamet mengakui.<br /><br />Pengakuan Slamet selaku ketua Fraksi Gerindra ini tidak diakui anggota Fraksinya yaitu E'em Ambarsar. Een mengatakan kepada Majelis Hakim tidak menerima. Namun tidak berani mengatakan “sumpah pocong atau sumpah apapun” seperti yang diucapkan saksi-saksi lainnya seperti Moch. Arif wicaksono yang mengatakan berseidia disumpah” pocong” dipersidangan atas keterangannya yang bertentangan dengan keterangan Cipto Wiyono.<br /><br />Beberapa saat usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan Jarot terkait uang “sampah” yang diteriam para anggota Dewan mengatakan tidak tau. Namun Jarot mengakui kalau Sekda Cipto Wiyono ada kesepakatan untuk membangun gedung olah raga menjadi Hotel dengan pengusaha Jakarta yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.<br /><br />“Saya tidak tau uang samapah itu dari maan. Setau saya ada kesepakatan Sekda Cipto dengan yang sekarang Wakil Gubernur Jakarta untuk membangun gedung olah raga menjadi Hotel. Sekda sudah menerima uangnya tapi Hotelnya tidak jadi,” kata Jarot. <br /><br />Terkait keterangan Jarot, saat wartawan media ini mengkonfirmasi ke Cipto Wiyono  yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Ciptakarya Pemprov Jatim melalu nomor selulernya (HP) 08129524XXXX (Jumat, 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB), namun nomor tersebut tidak dapat dihubungi hingga berita ini ditulis. “Maaf ! nomor yang anda hubungi saat tidak ini tidak dapat dihubungi atau berada diluar service area, silahkan meninggalkan pesan,” suara operator.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpro4b8pGrZS1bM2lYHRhQHGjUTthcIFeBnxiojxOWLdefZLUjy40zpTAfZotv49sxoQGsMun7j-OiGxjjOnGN_A2SWsYlVQUSVnSjIMvShvYNmYZjkyjkMJqm2SPLXPkIAN_kc3wtHk/s1600/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpro4b8pGrZS1bM2lYHRhQHGjUTthcIFeBnxiojxOWLdefZLUjy40zpTAfZotv49sxoQGsMun7j-OiGxjjOnGN_A2SWsYlVQUSVnSjIMvShvYNmYZjkyjkMJqm2SPLXPkIAN_kc3wtHk/s640/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;"> Foto searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS)</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /><br />Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya dalam persidangan (Jumat, 8 Juni 2018).<br /><br />Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /><br />Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri.<br /><br />Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton. <br /><br />Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.  (Rd1) </span>

News Tipikor Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum ?

Searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'e...

»

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara

<span style="font-size: x-large;"><b>Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara</b></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOqEViHmOdr4U3C8VnrdDLZ-FQc_SZ0Cwznb0-gW6ZZDe4favBNz7wn1ApWHluY5awyVyeXXkdIGgDXr4gFbq2wX4MIf2dd3j3VY3mqCR2WljIjg8b7mkhPDZFpFSZmy8KtbIVjnSBCUA/s1600/2018-07-04-19-12-45-86.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOqEViHmOdr4U3C8VnrdDLZ-FQc_SZ0Cwznb0-gW6ZZDe4favBNz7wn1ApWHluY5awyVyeXXkdIGgDXr4gFbq2wX4MIf2dd3j3VY3mqCR2WljIjg8b7mkhPDZFpFSZmy8KtbIVjnSBCUA/s640/2018-07-04-19-12-45-86.png" width="640" /></a></span></div> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK : Untuk tersangka baru, kami akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan putusan Majelis Hakim#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>beita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Undang - Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme, sepertinya hanya hisapan jempol. <br /><br />Sebab tak sedikit pejabat yang terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi dan kemudian dipenjarakan karena telibat dalam dalam KKN. Pada hal dalam pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 tahun 1999 sangat jelas menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 berbunyi; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Anehnya, banyak Kepala Daerah maupun pejabat lainnya serta pengusaha terlihat “bersih seperti kapas” namun “hitam bagaikan asap tebal” setelah ditetapkan menjadi tersangka Korupsi dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim serta divonis pidana penjara.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, kasus Korupsi yang menyeret para pejabat atau penyelenggara negara maupun pengusaha bermacam-macam, diantaranya karena melakukan pungutan liar (pungli) seperti pada saat penerimaan siswa baru yang terjadi di SMPN Negeri 2 Tulungagung, pengurusan ijin, pembahasan anggaran APBD, pembahasan Perda, pengadaan barang jasa atau proyek, pengadaan Baju, Sepatu, penyuapan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menutup kasus dugaan Korupsi seperti yang dilakukan seorang Jaksa penyik di Kejati Jatim yaitu  terpidana Ahmad Fauzi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura Jawa Timur terpidana Rudi Indra Prasetya ingga jual beli jabatan.<br /><br />Kasus suap terhadap Kepala Daerah terkait jual beli jabatan dan pungutan liar pengurusan Izin operasional di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menyeret “InNyo” alias Inna Silestyowati selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabuputena Jombang dan Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, bukanlah kasus yang pertamakalinya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliankan terjadi juga di Kabupaten Nganjuk dan Pemkot Madiun. Dimana Bambang Irianto (Walikota Madiun) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk) sudah diadili dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.</span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLOdISYi_MEQi9x8dR7bTs-h8heOEpqoQc1lvlowrSsXcI9Y9tPR_Tq2YZw54H-ZRkwC6Ht_a0s3H7RIJhaJGbe8ltngN0H3bykNQDTux-Yr3gpUakljFwaowXHnF-GZUaFkv5yYFom5o/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLOdISYi_MEQi9x8dR7bTs-h8heOEpqoQc1lvlowrSsXcI9Y9tPR_Tq2YZw54H-ZRkwC6Ht_a0s3H7RIJhaJGbe8ltngN0H3bykNQDTux-Yr3gpUakljFwaowXHnF-GZUaFkv5yYFom5o/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Itulah yang dialami terdakwa “InNyo” alias Inna dan Nyono. Terdakwa Inna Silestyowati (Inna)  ditangkap KPK dalam Operaski Tangkap Tangan (OTT) disebuah apertemen miliknya di Surabaya bersama anak dan suaminya, pada tanggal pada tanggal 3 Februari 2018. Di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, KPK juga menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Nyono) dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan uang asing sebanyak US$ 9.500 Dolar. Namun untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 2 tersangka/tedakwa yakni Inna dan Nyono.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Inna dan Nyono, terkait dengan keingan Inna untuk diangkat menjadi pejabat structural sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang serta pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Februari 2018 sebesar Rp 1.080.000.000.<br /><br />Hal inlah yang terungkap dalam persidangan. Akibat perbuatannya, JPU KPK dalam tuntutannya menjerat terdakwa Inna Silestyowati dengan pasal berlapis, yaitu pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, karena 2 perbuatan terdakwa yang berbeda, yaitu pemberian uang terhadap Bupati Nyono sejak Desember 2016 terkait pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Maret 2017 dan untuk menjadi pejabat struktural Kepala Dinas Kesehatan, serta pemberian uang sebesar Rp 75 juta terkait pengurusan izin Operasional RSIA Mitra Bunda pada Pebruari 2018. Total uang yang diberikan terdakwa pun kepada Nyono sebesar Rp 1.080.000.000 (Satu milliar Delapan puluh juta rupiah)<br /><br />JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Inna Silestyowati selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Terdakwa divonis 2 Tahun dan 6 Bulan </b></span></span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0BwhCpfBMRN27nYdiuky1XXfs6rC3GaZ2lngoDFvF-WqR4hYS36W1CzOSIKbuzvIsQ21Bwx3rhWJLIS34XJUS-Gp9YDfggoqeEiDGVN0nVWOb2_7aVSsSm7-J7nnhKFM5nut9_5YrSs/s1600/Inna...png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0BwhCpfBMRN27nYdiuky1XXfs6rC3GaZ2lngoDFvF-WqR4hYS36W1CzOSIKbuzvIsQ21Bwx3rhWJLIS34XJUS-Gp9YDfggoqeEiDGVN0nVWOb2_7aVSsSm7-J7nnhKFM5nut9_5YrSs/s640/Inna...png" width="640" /></a></div> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Sementara dalam sidang yang berlangsung, Selasa, 3 Juli 2018 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di ruang sidangan Candra pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai H.R. Unggul WarsoMurti, dan dihadiri JPU KPK Doddy Sukmono serta Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Herianti Ningsih<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Inna Silestyowati terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi suap terhadapa Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebesar Satu milliar Delapan puluh juta rupiah (Rp 1.080.000.000) untuk keinginannya diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan pengurusan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak  Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo<br /><br />“Perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diancam dalam pasal 13 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim pun menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Inna Silestyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Inna Silestyowati berupa hukuman pidan penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam), denda sebesar Rp 50 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mengatakan pikir-pikir setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Yuliana selaku Penasehat Hukumnya. Hal serupa juga dikatakan JPU KPK Dodi Soekmono.</span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-WQ9nS1v9tBenb7gPzyim3E8bI1Q5URrEjqXade9cwjlTOtOIgvSvMHIRnrF6NBoNesVGTFWKYxi4kvmp2Z0cVUrO15_PUU56GpbFLNzXazoKyNQkpR4Qneq22fGd0o__6BjBAcIt28/s1600/IMG20180608131449.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="300" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-WQ9nS1v9tBenb7gPzyim3E8bI1Q5URrEjqXade9cwjlTOtOIgvSvMHIRnrF6NBoNesVGTFWKYxi4kvmp2Z0cVUrO15_PUU56GpbFLNzXazoKyNQkpR4Qneq22fGd0o__6BjBAcIt28/s400/IMG20180608131449.jpg" width="304" /></a></div> <br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada media ini mengatakan, sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Pun demikian, pihaknya masih pikir-pikir sambil mempelajari lebih lanjut putusan. <br /><br />“Pertama, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Inna tersebut, kami menghormati. Pertama, menghargai pendapat yang disampaikan Majelis Hakim terkait pertama; dakwaan. Dakwaan yang kami ajukan adalah bentuk alternatif, sehingga ada keleluasaan fakta persidangan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Menurut Penuntut Umum, pasal sakwaan yang bisa kami buktikan adalah dakwaan pertama alternatif pertama, dan dakwaan kedua alternatif pertama. Tapi menurut keyakinan Majelis Hakim yang terbukti adalah, dakwaan pertama alternatif kedua, dakwaan kedua alternatif kedua. Kedua, meneganai strahat berat ringannya hukuman yang diajukan. Kita menuntut selama 3 tahun, dan diputus oleh Majelis Hakim selama 2 tahun dan 6 bulan. Inilah rasa keadilan yang bisa dibuktikan di persidangan,” ujar JPU KPK Dodi.<br /><br />JPU KPK Dodi menambahkan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut, oleh karenanya JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait keterlibatan suami terdakwa, Samijan dalam pemberian uang terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, atas pengangkatan Inna menjadi Pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, JPU KPK mengatakan, akan memperlajari putusan secara lengkap terkait dengan fakta-fakta di persidangan. <br /><br />“Ada kemungkinan ada tersangka baru dalam perkara ini sesuai demgan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ?,” tanya wartawan media ini.<br /><br />Menurut JPU KPK Dodi, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak membahas tentang kemungkinan.<br /><br />“Fakta persidangan tidak membahas tentang kemungkinan, tapi apa yang bisa kita buktikan dalam persidangan. Oleh karenanya kami akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungka dalam persidangan berkaitan dengan putusan Majelis Hakim,” tegas JPU KPK Dodi.</span></span></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZwLVFANEs5Cw_1Mc705TU0CjDmKtnnSmUNtB-YuAmzfHMKDVYbPRC8Cu9_vwHScrt-RpbS-I1kt5WgmPG5nnAf8pwFh5B2Arz3nPM0UmMfj3GAiYshIw-egnXSwntVJEs9Koig8M1g_8/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZwLVFANEs5Cw_1Mc705TU0CjDmKtnnSmUNtB-YuAmzfHMKDVYbPRC8Cu9_vwHScrt-RpbS-I1kt5WgmPG5nnAf8pwFh5B2Arz3nPM0UmMfj3GAiYshIw-egnXSwntVJEs9Koig8M1g_8/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum dilakukan visitasi, terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj508atrQLPdgL_FD2IzQ3mNLg-IbKLsRTw4po27WwF8eu6ZyPg6Hj7jmb-4rMbK7LGjDRwWJqQxQz5E4E1irrjs01M-tpQVux5rFwPag5jVmoppZmsxDy_nn2Ygf96Qt_L0IZGZkOnM3c/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj508atrQLPdgL_FD2IzQ3mNLg-IbKLsRTw4po27WwF8eu6ZyPg6Hj7jmb-4rMbK7LGjDRwWJqQxQz5E4E1irrjs01M-tpQVux5rFwPag5jVmoppZmsxDy_nn2Ygf96Qt_L0IZGZkOnM3c/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</b></td></tr> </tbody></table> </span></span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang dakan itandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.</span><span style="color: black;"> </span></span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa Inna Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati Nyono menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya.<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah.  Tetapi dr. Subur Suprojo menjawab, bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin.<br /><br />Setelah ada kepastian dari dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin, dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta. Dan untuk menggenapi, terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sebesar Rp 40 juta, dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi Rp 75 juta untuk diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi, L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. <br /><br />Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati, dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />Uang sebesar Rp 1.080.000.000 yang diberikan terdakwa Inna kepada Bupati berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta selama tahun 2017, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta pada Desember 2016 dan awal tahun 2017, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta pada tahun 2017. (Rd1)</span></span></span>

News Tipikor Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara #JPU KPK : Untuk tersangka baru, kami akan mempertimbangkan f...

»