BERITAKORUPSI.CO

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 Juta#</b></span></i></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Anton</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Apakah pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau APBD Perubahan antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) bermuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) supaya berjalan lancar ? Apakah jumlah mata anggaran yang tercantum dalam APBD atau APBD-P  tersebut memang ada yang “tidak “beres” sehingga pihak eksekutif bersedia “pemberian uang” terhadap legislatif supaya pembahasan berjalan lancar ?<br /><br />Sebab kasus Korupsi terkait pembahasan anggaran APBD yang melibatkan pihak eksekitif dan legislatif tidak hanya terjadi dalam kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut dengan istilah uang “pokir” atau pokok-pokok pikiran, melainkan terjadi juga di Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto yang disebut dengan istilah “undangan” dan “tujuh sumur”, dan terjadi juga di Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dibahwa Komisi B sebagai mitra kerja termasuk pembahasan Perda di Dinas Peternakan Jatim dengan istilah “sarung”. Dan bisa juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya dengan istilah yang berbeda namun tidak terungkap.<br /><br />Ibarat peribahasa, “sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga”. Sebab kata kunci atau istilah yang diciptkan oleh penerima dan pemberi uang “haram” itu, terdengar juga ketelinga KPK di Jakarta. Nasib siap pun dialami oleh Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto karena Ke- 4 pejabat itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2017, serta kemudian disusul Wali Kota Mojokerto karena ditetapkan sebagai tersangka setelah Keempatnya di vonis bersalah.<br /><br />Nasib yang sama juga dialami Ketua bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim termasuk 2 staf, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama stafnya serta Kepala Dinas Peternakan Jatim yang terjaring OTT pada Juni 2017.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Namun dalam kasus suap DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, sama tapi tak serupa. Karena sama-sama berstatus tersangka/terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor, tetapi bukan karena OTT melainkan karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu sejak 2016. Sebanyak 22 ditetapkan sebagi tersangka/terdakwa yang dibagi dalam beberapa berkas perkara,  dan ada yang sudah di Vonis.<br /><br />Kali ini adalah jilid IV, giliran Moch. Anton selaku Wali Kota periode 2013 - 2018 sekaligus sebagai calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan sudah dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018 dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim setelah akhir lebaran tahun ini.<br /><br />Sementara jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman, anak mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), juga dinyatakan bersalah terkait pemberian uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Belum berakhir di jilid IV ini. Sebab masih ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan saat ini warga baru du gedung merah putih milik KPK. Selain itu masih ada yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Jatim sejak Desember 2016.<br /><br />Jumat, 8 Juni 2018, JPU KPK Fitroh Rohccahyanto, Achmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan Ni Nengah Gina Saraswati membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukunya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang.<br /><br />Pembacaan surat dakwaan itu dibacakan JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH.</span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">alam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 - 2018, bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Anggota DPRD Kota Malang periode 2013 - 2018 melalui Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /><br />Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /><br />Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /><br />“Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /><br />Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Moch. Anton, Haris Fajar Kustaryo sepertinya “tidak terima” sehingga mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun karena menjelang libur hari raya Idul Fitri, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan PH terdakwa untuk menyampaikannya dalam persidangan setelah libur lebaran.<br /><br />Keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK diantaranya, terkait tempat pertemuan antara terdakwa dengan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto yang dihadiri oleh Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono termasuk Sutiaji Wakil Walikota Malang yang juga calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.<br /><br />Sebab tempat pertemuan dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara dalam surat dakwaan terhadahadap terdakwa Moch. Anton, bahwa pertemuan itu diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang.<br /><br />Hal itu dikatakan Haris yang juga PH terpidana Jarot Edy Suistiyono kepada wartawan media ini seusai persidangan, Jumat, 8 Juni 2018. Pada hal, yang menjadi pokok perkaranya bukan masalah tempat diruang Ketua DPRD atau di di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang, melainkan terkait uang “pokir” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />“Ada beberapa hal yang kita sampaikan nanti, salah satunya tempat pertemuan. dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara yang ini disebutkan, bahwa pertemuan diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang. Itu salah satunya, yang lainnya tidak dapat saya sebutkan,” kata Haris.<br /><br />Saat ditanya dakwaan JPU KPK terkait uang pokir, Haris tidak membantah. Menurutnya sama dengan yang lainnya. Dalam kasus ini pun Jarot Edy Sulistiyono sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Putusan itupun sudah berkekuatn hukum tetap.<br />    <br />Sementara JPU KPK terkait keberatan terdakwa mapun PH terdakwa yang akan menyampaikannya lewat Eksepsi mengatakan, itu hal biasa. (Redaksi).</span></div>

News Tipikor Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar R...

Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

02.08 beritakorupsi 0

<span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: blue;">#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M#</span></b></i></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Inna Silestiyowati</td></tr>
</tbody></table>
</span></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>
 Banyak Kepala Daerah maupun pejabat dibahwanya serta pengusaha terlihat
 “bersih seperti kapas”, namun kenyataanya “kotor” setelah para pejabat 
maupun sipengusaha itu ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi dan 
diadili di Pengadilan Tipikor. <br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret para 
pejabat atau penyelenggara negara mapun pengusaha bermacam-macam, 
diantaranya ada karena melakukan pungutan liar (pungli) seperti pada 
saat penerimaan siswa baru yang terjadi di SMPN Negeri 2 Tulungagung, 
ada pula karena pembahasan anggaran APBD, pembahasan Perda, pengadaan 
barang jasa atau proyek, pengadaan Baju, Sepatu, jual beli jabatan 
hingga kasus untuk menutup adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh 
Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Ahmad Fauzi salah seorang Jaksa 
penyidik Kejati Jatim dan Rudi Indra Praseya Kepala Kejaksaan Negeri 
Pamekasan (suda terpidana).<br /><br />Kasus suap terhadap Kepala Daerah 
terkait jual beli jabatan dan pungutan liar pengusrusan Izin operasional
 di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya menyeret Inna 
Silestyowati selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan 
Kabuputena Jombang, bukanlah kasus yang pertamakalinya diungkap oleh 
lembaga anti rasuah itu yang kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor 
Surabaya maupun di daerah lainnya.<br /><br />Pejabat dan pengusaha yang 
ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam Operasi Tangkap Tangan 
(OTT), dan ada juga karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin karena 
bernasib sial. Yang tidak tertangkap, bisa jadi bernasib baik menikmati 
hasil Korupsinya.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Nasib sial itupun dialami “InNyo” alias Inna Silestyowati dan Nyono Huharli Wihandoko (Bupati Jombang sekaligus sebaga petahana) seperti pejabat lainnya yang sudah terlebih dahulu maupun yang menyusul menjadi warga baru di Rutan (Rumah Tahanan Negara) maupun di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), diantaranya, 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017) terkait kas back dan Dana Komando,; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua, Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dan 2 Kepala Dinas serta 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017) terkait anggaran dan pembahasan perubahan Perda,; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dengan ditetapkannya  Wali Kota Mojokerto jadi tersangka terkait pembahasan APBD. 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat dengan bawahannya, Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017) terkait penutupan kasus dugaan Korupsi Kades Dasuk.<br /><br />Kemudian Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur, Kabag ULP dan 1 pengusaha (pada September 2017) terkait proyek,; 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017) terkait jual belijabatan,; 7. Kasus dugaan Korupsi gratifikasi dengan tersangka Bupati Mojokerto,; 8 kasus suap pembahasan APBD Kota Malang yang menyeret sebanyak 22 tersangka/terdakwa dan juga bisa bertambah, dan beberapa hari lalu menyusul Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung serta beberapa tersangka lainnya.<br /><br />Selain itu, ada kasus yang sebelumnya ditangani KPK di Jawa Timur pada tahun 2015/2016 yaitu kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU dengan terpidana 6 tahun penjara, mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.<br /><br />Sementara terdakwa Inna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi suap terhadap Bupati Jombang Nyono, dan terdakwapun sudah dituntut pidana penjara serta pidana denda oleh JPU KPK dan tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">J</span></b>umat, 8 Juni 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi 
(JPU KPK) Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra, Yadin dan Agus Satrio 
Wibowo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Inna Silestyowati 
yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH.<br /><br />Inna
 Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, 
ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen 
miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Di hari yang sama 
sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang Nyono dan ajudannya
 Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti
 berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan US$ 9.500 Dolar AS. Namun yang 
dijadikan sebagai tersangka saat Inna dan Nyono.<br /><br />Penangkapan yang
 dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono, terkait 
dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur 
Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 
2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang 
disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai 
rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. Terdakwa pun dijerat 2 pasal
 yang sama dalam UU Korupsi yakni pasal 5 ayat (1) huruf a, karena dua 
perbuatan terdakwa yang berbeda yaitu untuk pengangkatan dirinya sebagai
 Kepala Dinas Kesehatan tahun 2016 dan pengurusan izin operasional RSIA 
Mitra Bunda tahun 2017.<br /><br />Hal itu seperti yang diungkap oleh JPU 
KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya  dihadapan Majelis 
Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH diruang sidang 
Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, pada 
Jumat, 8 Juni 2018.<br /><br />JPU KPK menyatakan dalam surat tuntannya, 
bahwa terdakwa Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat 
di rumah tamu Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah 
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa 
terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu 
memberi uang sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati 
Jombang periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang 
menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda 
Jombang yang bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko 
selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 
UU RI Nomor 28 Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU
 RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 
tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut;<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku
 Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan 
permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 
001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati 
Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />“Setelah surat permohonan diterima oleh
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang
 (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan 
melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya
 dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal
 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud,”
 kata JPU KPK</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa, yaitu pada tanggal 2 November 
2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang 
menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat 
pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut 
kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada 
bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih 
lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum
 dilakukan visitasi, terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda 
memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan 
memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan 
paramedis, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan 
Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan 
apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi 
Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan 
Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan 
visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan 
visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut 
disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan
 rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 
2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang
 Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP 
Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul
 Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda 
milik dr. Subur Suprojo dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya,
 berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK 
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA
 Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum 
layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa 
Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk 
ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat
 pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila 
RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah 
itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK 
untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Pada 
tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat
 rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya 
diproses dalam bentuk surat keputusan yang dakan itandatangani oleh 
Bupati Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />“Pada akhir bulan Januari  2018, 
terdakwa Inna Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko
 di rumah tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati Nyono 
menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan 
meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan 
itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa
 menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin 
operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati 
nantinya,” ucap JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul
 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo 
selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang 
kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi
 bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya
 masalah tempat pembuangan limbah.  Tetapi dr. Subur Suprojo menjawab, 
bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti 
akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan 
pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon 
Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr.
 Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu 
bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo 
menjanjikan akan dibayar pada hari Senin,” ungkap JPU KPK.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta, dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan sejumlah uang yang totalnya Rp 1.080.000.000 yang diberikan terdakwa Inna kepada Bupati berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta selama tahun 2017, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta pada Desember 2016 dan awal tahun 2017, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta pada tahun 2017.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Inna Silestyowati dijerat 2 pasal yang sama yakni pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, karena 2 perbuatan terdakwa yang berbeda, yaitu pemberian uang terhadap Bupati Nyono sejak Desember 2016 terkait pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris sekaligus pengangkatannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Maret 2017 dan pemberian uang sebesar Rp 75 juta terkait pengurusan izin Operasional RSIA Mitra Bunda pada Pebruari 2018. Total uang yang diberikan terdakwa kepada Nyono sebesar Rp 1,080 miliar.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Dalam surat tutuntan JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Inna dengan pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan terdakwa Inna Silestyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana. Menuntut terdakwa tersebut dengan pidana penajara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” kata JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan) sehabis Hari Raya Idul Fitri.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada wartawan media ini menjelaskan, terkait jumlah uang dan pemotongan dana kapitasi yang kemudian disetorkan oleh terdakwa terhadap Bupati sesuai fakta persidangan serta nama-nama orang yang diduga terkait dalam kasus ini masih berjalan. <br /><br />“Total uang yang disetorkan terdakwa kepada Bupati sebesar Satu milliar Delapan puluh juta (Rp 1.080.000.000) yang berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta, pengurusan perizinan rumah sakit 75 juta, pemberian uang untuk jabatan terdakwa melalui suami terdakwa, Samijan sebesar Rp 450 juta dan dari penempatan tenaga kesehatan di pos kesehatan 30 juta,” ungkap JPU KPK Dodi.<br /><br />JPU KPK Dodi menambahkan, perkara ini masih sedang berkembang dengan perkara atas nama tersangka Nyono (Bupati). <br /><br />“Yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan ,” ujar JPU KPK Dodi. (Redaksi)</div>
<br />

News Tipikor Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M# Terdakwa In...

Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Dituntut 3,6 Thn Penjara

01.54 beritakorupsi 0

<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Siapakah tersangka baru yang akan menyusul dalam kasus suap Bupati Ngada Mariasnus Sae ?#</b></i></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"></span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwgv-XmMU3iD4tb3cGxQiIluXkkc-ZRH1495wG21AP0XhSGx72SZ1cBAhFCz9pnqBu2VPbpFDPiZnMSCZlM07fCw_wGc_hMN0POBtWhEX1z_SJgC7212oSS2sNR9S3-crZFkEuCuz8t2Y/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwgv-XmMU3iD4tb3cGxQiIluXkkc-ZRH1495wG21AP0XhSGx72SZ1cBAhFCz9pnqBu2VPbpFDPiZnMSCZlM07fCw_wGc_hMN0POBtWhEX1z_SJgC7212oSS2sNR9S3-crZFkEuCuz8t2Y/s1600/IMG20180522185310.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, adalah seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang juga komisiaris PT Flopindo Raya Bersatu, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT.<br /><br />Sementara Marianus Sae (tersangka tinggal menunggu sidang) adalah Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2020 (Bupati Dua periode), yang juga salah satu calon kuat Gubernur NTT dalam Pilkada 27 Juni 2018 , warga Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; warga di daerah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali.<br /><br />Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Marianus Sae, sudah berteman sebelum Marianus Sae terpilih menjadi Bupati Ngada Tahun 2010 - 2015 dan 2015 – 2020 untuk periode ke II. Dalam pencalonan Marianus Sae sebagai calon Bupati Ngada, Pria tambun yang akrab dipanggil Baba Miming ini dijadikanlah sebagai tim sukses. <br /><br />Ibarat ungkapan, “susah senang sama-sama merasakan”. Sebab Keduanya sama-sama meraih kesuksesan. Terdakwa Baba Miming sukses sebagi tim kesukses, dan  Marianus Sae suksesa sebagai Bupati dua periode. Marianus Sae pun tetap menjadikan Baba Miming sebagai tim sukses dalam pencalonannya sebagai calon terkuat Gubernur NTT untuk periode 2019 -2023 dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang tingga beberapa hari lagi, termasuk sama-sama sukses masuk penjara. <br /><br />Ternyata dalam pertemanan keduanya yang berlanjut sebagai tim sukses calon Bupati dan setelah Marianus Sae terpilih menjadi Bupati “terjalin” KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). “Terlaksananya” KKN itu sejak Marianus Sae menjadi Bupati. Sebab Marianus Sae meminta sejumlah uang dan meminta agar Baba Miming membuka rekening baru. Atas permintaan itu, Baba Miming membuka rekening baru di BNI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada pada tahun 2011, dan ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI Nomor 5371 7628 4001 2202  diserahkannya kepada sang sahabat yang sudah memegang tongkat komando di Kabupaten Ngada itu.<br /><br />Total uang yang ditransfer terdakwa Baba Miming ke rekeningnya dimana ATMnya sudah berada didompet Marianus Sae sejak 2011 hingga awal 2018 sebanyak Rp 3.567.000.000 termasuk dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) melalui saudaranya  Babab Miming sebesar Rp 1.080.000.000. <br /><br />Uang milliaran yang diberikan terdakwa Baba Miming kepada Marianus Sae sejak 2011  bukanlah uang cuma-cuma begitu saja. Bupati Marianus Sae pun memberikan ganti berupa puluhan  proyek pekerjaan bernilai milliaran yang didanani dari uang rakya Kabupaten Ngada melalui APBD sejak tahun 2011. Puluhan proyek pemerinta Kabupaten Ngada didapatkan terdakwa Baba Miming dengan memakai 3 perusahaan, yaitu PT Sinar 99 Permai (milik terdakwa), PT Sukses Karya Inovatif (SKI) milik Albertus Iwan Susilo yang masih keluarga terdakwa sekaligus sebagai komisiaris dan PT Flopindo Raya Bersatu milik Raymondus Togo.<br /><br />Kedua sahabat asal Kabupaten Ngada, NTT ini memang tergolong “pintar dalam penemuan baru untuk kasus Korupsi suap menyuap”, agar sulit terdeteksi oleh KPK, bila dibandingkan dengan beberapa pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Sebab pejabat dan pengusaha yang terjaring saat dilakukan OTT oleh KPK, mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta bahkan milliaran rupiah.<br /><br />Sedangkan dalam kasus suap Bupati Ngada ini tergolong baru dan bisa jadi akan dipelajari oleh pejabat-pejabat yang belum tertangkap oleh lembaga anti rasuah. Sebab Baba Miming tidak memberikan uang kontan kepada Marianus Sae, melainkan ATM nya sendiri. Baba Miming mentransfer uang kerekeningnya sendiri, sementara ATMnya sudah dikuasai oleh Marianus Sae.<br /><br />Sehingga pada saat KPK menangkap Marianus Sae pada tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB disebuh Hotel di Surabaya, KPK mengamankan barang bukti berupa ATM Gold BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh Marianus Sae, sementara dalam ATM masih ada uang yang tersisa saat penangkapan itu sebesar Rp 659.854.895.<br /><br />Saat itu Minggu, tanggal 11 Februari 2018, Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi, yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya KPK menangkap Marianus Sae bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan.<br /><br />Kemudian sekira 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionesisu Kila (ajudan Bupati) di Kupang, di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT dan Petrus Pedulewari (pegawani BNI). Sementara  Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA.  Namun kemudian, untuk sementara penyidik KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Gubernur NTT dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRlECzN1U8Uzu84SNS9bNtGgjzLY2uNo5NDRaeJtd-kQUmnFuNphyphenhyphensGT4sQZ1nFQKjSDL-2AzxesBaikML7ITBsLnrHaWYHJjcftAyk8Oxxe1z4c17sa0aCTuHrpFMbLtJpu5AAuQ9l6w/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRlECzN1U8Uzu84SNS9bNtGgjzLY2uNo5NDRaeJtd-kQUmnFuNphyphenhyphensGT4sQZ1nFQKjSDL-2AzxesBaikML7ITBsLnrHaWYHJjcftAyk8Oxxe1z4c17sa0aCTuHrpFMbLtJpu5AAuQ9l6w/s1600/Bupati+Ngada.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini terungkap sejak terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Jumat, 4 Mei 2018 (pembacaan surat dakwaan). Sebanyak 32 orang saksi dihadirkan JPU KPK dari Kabupaten Ngada ke persidangan, diantaranya Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada termasuk Marianus Sae.<br /><br />Jumat, 8 Juni 2018, JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang didampingi Penasehat Hukumnya Indra Tarigan dkk dari Jakarta dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya bersatu, pada kurun waktu antara tanggal tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018, bertempat di Kantor Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata Nomor 3 Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di rumah dinas Bupati Ngada Kampung Basico, Ubedolumolo, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, dan di rumah terdakwa Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang.<br /><br />“Namun berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 67/KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,” ucap JPU KPK.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberikan uang secara bertahap yang jumlahnya Rp 3.567.000.000 kepada Marianus Sae selaku Bupati Kabupaten Ngada periode tahun 2010-2015 dan periode 2016 sampai dengan 202 1 dengan maksud, supaya Bupati Ngada memberikan paket pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Propindo Raya Bersatu, bergerak di bidang konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, dan merupakan kawan lama Marianus Sae sekaligus menjadi tim pemenangan Marianus Sae pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Ngada tahun 2010. Bahwa Marianus Sae selaku Bupati ngada selama dua periode yaitu periode pertama 2010-2015 kemudian 2016-2021.<br /><br />Pada awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Dalam pertemuan itu, Marianus Sae meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional Bupati ngada, yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan, bahwa Marianus Sae akan memberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae, pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu,  selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN kepada Marianus SAE. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik dakwah dengan perincian sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK pun membeberkan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada Bupati Ngada yang juga sebagai calon kuat Gubernur NTT periode 2018 – 2023, serta sejumlah proyek yang didapatkan terdakwa sebagai imbalannya. <br /><br />Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />“Selain pemberian tersebut diatas, juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI), yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tyersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada,” ungkap JPU KPK.<br /><br />Setelah terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Marianus Sae, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Marianus Sae dan terdakwa sebelumnya pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopindo Raya Bersatu (FRB) maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, yang masing-masing mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ynHsTL6kvWsqB5V5X4WWJLwp89PkofDqLwG1JySQ5oNfS-fM3v1GJneU9e2hD9vBsi7vN2qLJU5w-Avtp8HHz11zFeyWNt4MLl42IHzpMtcc__0-GYP4S9ctfkRFSdHUejZ7QvVVUrA/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ynHsTL6kvWsqB5V5X4WWJLwp89PkofDqLwG1JySQ5oNfS-fM3v1GJneU9e2hD9vBsi7vN2qLJU5w-Avtp8HHz11zFeyWNt4MLl42IHzpMtcc__0-GYP4S9ctfkRFSdHUejZ7QvVVUrA/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017;</b></span><br /><br />Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 <br /><br />Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017</b></span><br /><br />Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /><br />TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /><br />TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /><br />TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /><br />TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">3. PT Sukses Karya Inovatif mendapatkan Proyek TA 2016 -2017;</span></b><br /><br />Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016. Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadE6L3PBemV7ilhD9slHd6k7KYWEeoZD20MTh4Th3SUbVphFkXou-u6OrxBQw5C5_i5pJjPdCJz4qQ8vHvmsZigMzCDQcfO7Z17OuhGMh6yxhCnKdmGGa87LF0oQtSy_kAsR17z6l2Yc/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadE6L3PBemV7ilhD9slHd6k7KYWEeoZD20MTh4Th3SUbVphFkXou-u6OrxBQw5C5_i5pJjPdCJz4qQ8vHvmsZigMzCDQcfO7Z17OuhGMh6yxhCnKdmGGa87LF0oQtSy_kAsR17z6l2Yc/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada sekitar bulan November 2017, Marianus Sae kembali menghubungi 
terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus
 Sae di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae tersebut, 
selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada 
Marianus Sae di Hotel Sultan Jakarta, namun uang tersebut dikembalikan 
Marianus Sae ke terdakwa Karena tidak jadi digunakan,” ucap JPU KPK 
kemudian. <br /><br />Setelah terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan di 
Kabupaten Ngada tahun 2011 sampai dengan 2017, kemudian pada tanggal 13 
Januari 2018 sekitar pukul 8:49:16 WITA, terdakwa menelepon Marianus 
Sae. Dalam percakapan tersebut, terdakwa kembali meminta pekerjaan 
kepada Marianus Sae, yaitu pembangunan jembatan TA 2018, untuk diberikan
 kepada menantu terdakwa yaitu Arie Asali. Atas permintaan terdakwa, 
Marianus Sae menjawab, “Oke, nanti kita diskusikan”. kata JPU menirukan 
percakapan Marianus Sae dengan terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 23 Januari
 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala 
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi 
Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi Marianus Sae. Dalam 
percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk 
menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh 
Stefanus Ngai Rema, “Pasti jelas”.<br /><br />Pada tanggal 5 Februari 2018, 
terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo 
di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo 
memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan
 Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 
2017.<br /><br />Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek 
atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan 
diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang 
akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” 
untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa 
sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 6 
Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon
 Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan 
bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan 
menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan 
lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih 
pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon 
Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan 
Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun 
anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan 
dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui
 oleh Siwie Djawa Selestinus. </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvhCwGBB7kduFdN5UZlj5pXOTYA9iTsuqiUYF_iJcg7RyLNnrDOwwHtsK8kJl8eHJcVsIBFIliSYloul7L8ZLjEeJ3yJ-sXLfWkC_EkIOZoxsXGf1OWJutNq7FqcJ10izC-PxwwYABoOg/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvhCwGBB7kduFdN5UZlj5pXOTYA9iTsuqiUYF_iJcg7RyLNnrDOwwHtsK8kJl8eHJcVsIBFIliSYloul7L8ZLjEeJ3yJ-sXLfWkC_EkIOZoxsXGf1OWJutNq7FqcJ10izC-PxwwYABoOg/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
“Namun sebelum terdakwa mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Marianus Sae diamankan oleh petugas KPK serta mengamankan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 021 301 2701 atas nama terdakwa digunakan oleh Marianus Sae untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada Bupati Ngada dan Pilkada Gubernur NTT. Uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sejumlah Rp 659.854.895 yang disita oleh KPK,” lanjut JPU KPK kemudian.<br /><br />Pemebrian hadiah atau janji dari terdakwa kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, dengan maksud agar Marianus Sae memberikan pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi Marianus Sae selaku Bupati  Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana. Menuntut terdakwa dengan pidana penajara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 150 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” kata JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan) sehabis Hari Raya Idul Fitri.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MYPaeuRWDc-oFb-jiZz0mr4bhhyQEQ61iK4kT8c34bbQtOWD740tU8l_0owQ53VY7ybHAgL8wnqJ7pBdTtOdFzk659tS9pp2W9q0hrxvaDsaW-IA8IPIPdS9vy9ChyphenhyphenUXjP5bachBiI4/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MYPaeuRWDc-oFb-jiZz0mr4bhhyQEQ61iK4kT8c34bbQtOWD740tU8l_0owQ53VY7ybHAgL8wnqJ7pBdTtOdFzk659tS9pp2W9q0hrxvaDsaW-IA8IPIPdS9vy9ChyphenhyphenUXjP5bachBiI4/s640/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU KPK Ronald F Rorotikan terkait keterlibatan beberapa nama dalam kasus ini seperti yang terungkap dalam fakta persidangan, diantaranya Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU), Albertus Iwan Susilo Direktur  PT Sukses Karya Inovatif (SKI), Raymondus Togo Direktur PT Flopindo Raya Bersatu, Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada mengatakan, sesuai temuan baru dalam fakta persidangan akan disampaikan saat ekspos di penyelidik dan dipenyidik KPK.<br /><br />“Selain Marianus Sae yang menerima, masih ada pihak-pihak lain yang menerima uang yang katanya uang akhir tahun atau uang apalah, faktanya seperti itu. Sambil kita menunggu putusan,  akan kita bahas dipenyidikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk adanya uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Marianus, tapi uang itu berasal dari Direktur SKI melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Dan tentu saja kami akan mempertimbangkan prioritas perkara mana yang lebih dulu,” kata JPU Ronald.<br /><br />Saat ditanya, apakah KPK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penggunaan anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngada, terkait setoran tunai yang dilakukan oleh Kepla BKD melalui rekening terdakwa yang tujuannya kepada Marianus ? karena setoran uang tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek, sehingga tidak ada dokumen SP2D, karena fakta persidangan, uang tersebut adalah hasil pemotongan dari beberapa kegiatan yang ada di BKD. Menanggapi hal itu, JPU KPK Ronald mengatakan, sesuai fakta persidangan akan menerapkannya dalam kasus tersangka Marianus Sae.<br /><br /> “Jadi melalui fakta dipersidangan selain yang tadi saya sampaikan, itu juga ada fakta  bahwa dari Kepala BKD memberikan setoran tunai atas nama terdakwa yang tujuannya untuk Marianus Sae. Tentunya kami akan melihat fakta persidangan ini dan kami akan menerapkan dalam perkara Marianus,” tegas JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait uang yang disetorkan oleh Kepala Cabang BNI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada ke rekening DPC PKB dan PDIP atas perintah Marianus Sae dan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu, JPU KPK Ronald menjelaskan bahwa penyetoran itu sudah lama dilakukan sebelum terjadi OTT. Namun menurut JPU KPK Ronald, akan dituangkan dalam perkara tersagka Marianus Sae.<br /><br />(Penyetoran ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, jadi yang ada saat ini pada kami hanya bukti transferan kepada DPC itu, dan belum kita sita karean uang itu sudah tidak ada, tapi itu akan kami tuangkan nanti pada saat dakwaan Marianus Sae, dimana Marianus Sae menggunakan uang dari terdakwa itu untuk kepentingan pilkada NTT,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />“Masih ada tersangka lain ?,” tanya wartawan ini kemudian. JPU KPK Ronald pun mengatakan ada dan akan melakukan ekspos dengan penyelildik dan penyidik KPK serta mempertimbangkan prioritas perkaranya.<br /><br />“Ia, kalau calonnya kan ada. Kansudah dengar sendiri juga kan, adanya pemberian-pemberian itu. Makanya sambil menunggu putusan, kami akan melalukukan ekspos, dan tentunya kami juga dalam memproses ini akan mempertimbangkan prioritas perkaranya,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi).</div>

News Tipikor Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Dituntut 3,6 Thn Penjara

#Siapakah tersangka baru yang akan menyusul dalam kasus suap Bupati Ngada Mariasnus Sae ?# berita korupsi .co - Terdakwa Wilhelmus Iw...

KPK OTT di Blitar dan Tulungagung

01.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5JtkNzr3Pb__vnbzub_ZWzwqqX93XcJHgPEs1BGbuE6U-mttWQtIMs6tVea2orT2bqsBTPl-pe6NJZn1toj5KBem34nuagcviKHIdBp9wknuPZDPAs-4YQr2-ngz72ZW9fIXhU1iomo/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5JtkNzr3Pb__vnbzub_ZWzwqqX93XcJHgPEs1BGbuE6U-mttWQtIMs6tVea2orT2bqsBTPl-pe6NJZn1toj5KBem34nuagcviKHIdBp9wknuPZDPAs-4YQr2-ngz72ZW9fIXhU1iomo/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 6 Juni 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dua daerah Jawa Timur, yakni Blitar dan Tulungagung.<br /><br />Dua tim KPK bergerak di hari yang sama, ke Blitar dan Tulungagung. Sebanyak 5 orang diamankan dari Dinas PU dan swasta. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang milliaran rupiah. Ke- 5 orang yang diamankan itu masih menjalani pemeriksaan di Polres Blitar.<br /><br />"Kita juga mengamankan uang dari lokasi. Uangnya masuk di dalam dua kardus, (dengan) pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Masih dalam proses penghitungan secara pasti, tadi estimasinya sekitar lebih Rp 2 miliar yang diamankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, seperti yang dikutip dari detik.com.<br /><br />Pada hal saat ini KPK masih menyidangkan beberapa pejabat yang terjaring OTT maupun hasil penyidikan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah di Jawa Timur beberapa bulan lalu, diantaranya Bupati Nganjuk (menunggu Vonis), Bupati Jombang, Nyono bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Inna (menunggu tuntutan), Wali Kota Malang bersama 18 anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Mojokerto dan Bupati Mojokerto. (Redaksi)

News Tipikor KPK OTT di Blitar dan Tulungagung

berita korupsi .co - Rabu, 6 Juni 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dua daerah J...

Anak Mantan Pejabat Kejagung RI Divonis 2 Thn Penjara

02.47 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i><b>#Karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tahun 2015, terkait anggaran dan proyek Jembatan Kedungkandang #</b></i></span></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhStgCd14Ui972JYbRNedS1ZQM73VRUHI50DaheENrUxMOTdQ7iZLt6TxThMtFMlxGJFR0x4BKIIjNRd1oPeHBKuIvP-gQVXQSCr0QHRUlfJBDv9uh-UMqIGQ2oT0m6D3SGAxEp44aEx7o/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhStgCd14Ui972JYbRNedS1ZQM73VRUHI50DaheENrUxMOTdQ7iZLt6TxThMtFMlxGJFR0x4BKIIjNRd1oPeHBKuIvP-gQVXQSCr0QHRUlfJBDv9uh-UMqIGQ2oT0m6D3SGAxEp44aEx7o/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Hendarwan Maruszaman, anak Mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), yang terseret dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (status terdakwa, tinggal menunggu Vonis.Red) sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang divonis pidana 2 (Dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, pada Selasa, 5 Juni 2018.<br /><br />Surat putusan (Vonis) itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan dihadiri JPU KPK Arif Soehermanto, semenara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta.<br /><br />Dalam surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br /><i>Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</i><br /><br />Jumat, 18 Mei 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut terdakwa Hendarwan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dengan pidana penjara selama 3 tahun, dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang.<br /><br />Sementara dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi,  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, melakukan pertemuan untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />“Dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang,” ucap Majelis Hakim.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos), yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu, Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee. Dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. <br /><br />Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Erik Armando Talla kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta. </span></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBWg01HHIA7wMr-TozNhU7KL5Pf24fTQJWKG8kD8VrFxd60X0G6M3T_Aawr4016fFjcuTokpKtcr-kINMzm6lS0gd5LdgjFTiZ09OD1zPWzfKgSm82ZAGtaNhvz2CcLnYDhneB-Z792S8/s1600/IMG20180417212204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBWg01HHIA7wMr-TozNhU7KL5Pf24fTQJWKG8kD8VrFxd60X0G6M3T_Aawr4016fFjcuTokpKtcr-kINMzm6lS0gd5LdgjFTiZ09OD1zPWzfKgSm82ZAGtaNhvz2CcLnYDhneB-Z792S8/s640/IMG20180417212204.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Erik Armando Talla (duduk) dan Lazuardi Firdaus (pakai Peci)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">“Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul Khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata kata Majelis Hakim<br /><br />Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diterima, dan menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.<br /><br />“Mengadili; menyatakan terdakwa Hendarwan Maruszaman  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama  bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Putusan Majelis Hakim lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK. Dan atas putusan tersebut, JPU KPK pun mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan kepada JPU KPK Arif Soehermato, terkait beberapa nama orang yang terlibat dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Suhermanto dalam pembahasan anggaran APBD-P Kota Malang TA 2015 maupun proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang, diantaranya Cipto Wiyono, Teddy, Erik Armando Talla dan  Lazuardi Fierdaus. <br /><br />Menanggapi hal itu JPU KPK Arif Soehermanto mengatakan, akan melihat dalam perkara selanjutnya dengan tersangka Moch. Anton. JPU KPK Arif Soehermanto menambahkan, dalam putusan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Erik Arando Talla. <br /><br />“Ada tersangka lain dalam perkara ini. Dalam putusan Majelis Hakim tadi disebutkan terdakwa bersama-sama dengan Erik Armando Talla,” kata JPU KPK Arif.<br /><br /> Saat diitanya lebih lanjut terkait dengan Lazuardi Firdaus (wartawan harian Radar Malang), yang memperkenalkan dan dan mempertemukan Erik Armando Talla dengan Moch. Arif Wicaksono, dimana Lazuardi Firdaus  turut dalam pertemuan tersebut, terkait pembahasan anggaran untuk proyek jembatan Keduangkadang. <br /><br />Selain itu, Lazuardi Firdaus menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Moch. Arif Wicaksono setelah Moch. Arif Wicaksono menerima uang sebesar Rp 250 juta ari Erik Armando Talla dan 5 juta rupiah dari Erik Armando Talla.<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Soehermanto mengatakan bahwa Lazuardi Firdaus tidak berkaitan dengan kasus terdakwa Hendarwan Maruszaman melinkan dengan Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />“Memang Lazuardi Firdaus yang memperkenalkan dan mempertemukan Erik Armando Talla dengan Moch. Arif Wicaksono. Tetapi dia (Lazuardi Fordaus) tidak berkaitan dengan terdakwa (Hendarwan Maruszaman) melainkan dia berkaitan dengan Moch. Arif Wicaksono. Tapi kita lihat dalam putusan nanti, dan masih ada perkara lain degan tersangka Moch. Anton,” ungkap JPU KPK Arif.  (Redaksai)</span></span></div>

News Tipikor Anak Mantan Pejabat Kejagung RI Divonis 2 Thn Penjara

#Karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tahun 2015, terkait anggaran dan pr...

Moch. Anton Disidangkan Tanggal 8 Juni 2018

03.20 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9CaDPVnNJnydZ6uVJlwVrl3X1bLgDuEdlOchENUD8BaKkChcz4Igm_uHn2X30-UHqrnAMFuvOX6oWCrk3tB6xx8-rG70usvyPx-0NlULJ7mXxBqtl35igs4saoHE7Ns0Jg2sv-RFs6bY/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9CaDPVnNJnydZ6uVJlwVrl3X1bLgDuEdlOchENUD8BaKkChcz4Igm_uHn2X30-UHqrnAMFuvOX6oWCrk3tB6xx8-rG70usvyPx-0NlULJ7mXxBqtl35igs4saoHE7Ns0Jg2sv-RFs6bY/s1600/IMG20170822130555.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, A. Nur</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait pemberian uang “Pokir” sebesar Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono untuk  pembahasan APBD TA 2015#</b></i></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Tanggal 8 Juni 2018 lusa, Moch. Anton Wali Kota (non aktif) Malang akan disidangakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Raya Juanda No 82 - 84 Sidoarjo, Jawa Timur sebagai terdakwa dalam kasus pemberian uang “Pokir” alias “suap” sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.<br /><br />Jadwal persidangan jilid IV kasus Korupsi “suap” bagi tersangka Moch. Anton diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 4 Juni 2018.<br /><br />“Jadwal sidangnya tanggal 8 Juni, hari Jumat. Untuk lebih jelasnya coba ditanyakkan aja sama Panmud” kata Herry.<br /><br />“Ia, Sidangnya hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018. Ketua Majelisnya, Pak Unggul” kata Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur saat ditemui diruang kerjanya, Senin, 4 Juni 2018.</span></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6cyJagSsRclRRiu5b2jWpY7uDYFDIuMChU4-1j7qDefVTym7F0zWuwq5Y0Y4RBUMgCtq1VNLIfKhiyPov1F605uXxaeixSd8F5e-EoICZtuOpu0Jr-bFSYV8j3Qr4bers0L8WsnPojVM/s1600/IMG20180604150225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="304" height="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6cyJagSsRclRRiu5b2jWpY7uDYFDIuMChU4-1j7qDefVTym7F0zWuwq5Y0Y4RBUMgCtq1VNLIfKhiyPov1F605uXxaeixSd8F5e-EoICZtuOpu0Jr-bFSYV8j3Qr4bers0L8WsnPojVM/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herry</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kasus Korupsi “suap” Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang terjadi pada tahun 2015 lalu, penyidik KPK menetapkan 21 orang tersangka, 3 diantaranya sudah menjalani persidangan.<br /><br />Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan sudah dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018 dan tinggal menunggu Vonis (hari ini, Selasa, 6 Juni 2018) dari Majelis Hakim.<br /><br />Sedangkan jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan uang “suap” sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, terkait proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012.<br /><br />Terdakwa Hendarwan anak mantan pejabat Kejagung ini, juga sama dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang tinggal menunggu Vonis. Terdakwa Hendarwan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan dituntut pidana penjara selama 3 tahun oleh JPU KPK, pada Jumat, 18 Mei 2018.<br /><br />Setelah jilid IV dengan tersangka Moch. Anton yang juga calon Wali Kota Malang ini, jilid V akan segera menyusul dengan tersangka sebanyak 18 orang anggota DPRD Kota Malang, diantaranya Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), H.M. Zainudin (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Abdul. Hakim (Ketua DPRD/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaifur Rusdi (Fraksi PAN), Tri Yudiani (Fraksi PDIP), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Heri Subianto (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) serta Abdurachman dari Fraksi PKB,  masih berada ditahanan gedung Merah Putih KPK Jakarta.<br /><br />Berakhir sampai disini ? Eitssss ! Bisa jadi bertambah, seperti yang disampaikan JPU KPK beberapa waktu lalu saat di Pengadilan Tipikor mengatakan, semua nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya “dikembangkan” KPK.<br /><br />“Nama-nama yang yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya akan dikembangkan oleh KPK,” ucap JPU KPK Arif, Jumat, 18 Mei 2018.<br /><br />Hal itu disampikan JPU KPK Arif, menjawab pertanyaan wartawan media terkait surat dakwaan dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas PUPR Kota Malang menyebutkan, bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang. Cipto Wiyono memerintahkan Teddy selaku Kabid PUPPB Kota Malang untuk mengumpulkan uang dari para rekanan dilingkungan Dinas PUPPB sebagi uang “Pokoir” yang akan diserahkan ke Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK dengan terdakwa Hendarwan menyatakan, bersama-sama dengan Erik Armando Talla. Selain itu ada juga Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang yang menerima uang dari Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 10 juta dan dari Erik Armando Talla sebar Rp 5 juta. <br /><br />Lazuardi Firdaus berperan memperkenalkan serta mempertemukan Erik Armando Talla dari pihak PT ENK dengan Ketua DPRD Kota Malang, Moch. Arif Wicaksono untuk membahas anggaran proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang.<br /><br />Selain itu, ada juga Sofiyan, mantan Sekda Kota Malang sebelum Cipto Wiyono. Sebab dalam persidangan terungkap, bahwa terdakwa Hendarwan telah menyerahkan uang sebesar Rp 1,8 milliar sebagai pengganti kerugian negara dalam proyek pekerjaan Jembatan Kedungkadang yang mangkrat tahun 2012. Pada hal sebelumnya, pihak kontraktor yang mengerjkan proyek tersebut sudah membayar kerugian negara yang timbul dari pekerjaan yang ditinggalkan. (Redaksi)</span></span></div>

News Tipikor Moch. Anton Disidangkan Tanggal 8 Juni 2018

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, A. Nur #Terkait pemberian uang “Pokir” sebesar Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wica...

BERITAKORUPSI.CO

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Dituntut 3,6 Thn Penjara

KPK OTT di Blitar dan Tulungagung

Anak Mantan Pejabat Kejagung RI Divonis 2 Thn Penjara

Moch. Anton Disidangkan Tanggal 8 Juni 2018

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI