Nyono Suharli Wihandoko Akui Terima Uang dan Minta Maaf

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlMkspTkQR0BAsIGdQp7GCulkpBgqJEVcfJkwAJJ0bvRIvEe_9rgyL-2QxGTKEXJjKKAiFEdgJeSfwGlN805OSx5JIpN8fDeIscp7Ijnv5_-U_I-Z8-HFXB85OPsIo8INBVq8A6Ni6gQw/s1600/Bupati+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlMkspTkQR0BAsIGdQp7GCulkpBgqJEVcfJkwAJJ0bvRIvEe_9rgyL-2QxGTKEXJjKKAiFEdgJeSfwGlN805OSx5JIpN8fDeIscp7Ijnv5_-U_I-Z8-HFXB85OPsIo8INBVq8A6Ni6gQw/s640/Bupati+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><b><span style="font-size: large;">#Uang “Suap” Yang Diterima Bupati Jombang Sebahagian Untuk Bayar Iklan Pilkada di Radar Jombang#</span></b></i><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Permintaan maaf selalu datangnya belakangan, kalau didepan itu adalah formulir. Kalimat ini sering kali terdengar dikalngan masyarakat bila ada seseorang yang ketahuan melakukan suatu kesalahan. Kata maaf dan kilaf itupun yang terucap dari bibir Nyono Suharli Wihandoko sambil menundukkan kepala dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 22 Mei 2018.<br /><br />Kata maaf dan kilaf itu tidak hanya terucap dari bibir Nyono Suharli Wihandoko, tetapi dari tersangka/terdakwa lainnya setelah tertangkap tangan oleh KPK. Andai saja Bupati/Wali Kota atau para pejabat itu tidak tertangkap, kata maaf dan kilaf pun tidak akan terucap hingga “akhir hayat”. Uang “haram” pun akan selalu menambah pundi-pundinya selama menduduki jabatannya yang digaji dari cucuran keringat rakyat.<br /><br />Dan kata maaf itu diucapkan Nyono Suharli Wihandoko setelah terlebih dahulu mengakui, kalau dirinya menerima uang “haram” dari  Inna Silestyowati yang dilantiknya menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan pada tanggal 3 Januari 2017 merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beberapa hari kemudian. Selain dari Inna, Nyono juga menerima langsung dari dokter Samijan selaku suami terdakwa serta melalui Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Budi Nugroho yang totalnya milliaran rupiah selama tahun 2017. “Enak juag jadi pejabat bukan ?”<br /><br />Kehadiran Nyono Suharli Wihandoko dalam persidangan adalah sebagai saksi untuk terdakwa Inna Silestyowati yang diampingi pengacara Yuliana, atas panggilan JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, terkait jabatannya selaku Bupati Jombang periode 2013 – 2018 yang tertangkap tangan oleh KPK pada awal Februari 2018, karena ketahuan menerima uang “haram” dari Inna Silestyowati saat itu.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar 2 session pada Selasa, 22 Mei 2018, selain Nyono Suharli Wihandoko (session ke II), JPU KPK juga menghadirkan Oisatin selaku Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang dan Misbahul Munir ajudan Bupati dari anggota Polres Jombang.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLksLTXmyBmrQW_EaBYErMTTLTaU9X9qI4TWymTj2K7Cx61lSYcxw8Ve2C4M7sQPHl1RSPihfaf7ZJJSjYBvy2zGnyMgxL0xPUzG72XUUCRhy4VEigYnb7yPF-kuwu9vRk3p8TeKDVBUI/s1600/Dri+kiri%252C+Oisatin%252C+Bnedahara+Paguyuban+dan+Munir+ajudan+Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLksLTXmyBmrQW_EaBYErMTTLTaU9X9qI4TWymTj2K7Cx61lSYcxw8Ve2C4M7sQPHl1RSPihfaf7ZJJSjYBvy2zGnyMgxL0xPUzG72XUUCRhy4VEigYnb7yPF-kuwu9vRk3p8TeKDVBUI/s640/Dri+kiri%252C+Oisatin%252C+Bnedahara+Paguyuban+dan+Munir+ajudan+Nyono.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dri kiri, Oisatin, Bnedahara Paguyuban dan Munir ajudan Nyono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Kepada majelis hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH, Nyono Suharli Wihandoko menjelaskan, bahwa sebelum dirinya melantik Inna sebagai sekretaris Dinas Kesehatan yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas, suami terdakwa dokter Samijan pernah menemuinya. Menurut Nyono, dokter Samijan sudah dikenalnya lama sejak pencalonannya sebagai Bupati pada tahun 2013 lalu.<br /><br />“Inna sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dilantik pada tanggal 3 Januari 2017, sebelumnya sebagai Kepala Puskesmas. Dokter Samijan pernah menemui saya dan menitipkan istrinya, dokter Samijan sudah kenal lama,” kata Nyono.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK terakait uang sebesar Rp 600 juta yang diterima Nyono dari terdakwa Inna dalam 3 tahap pada tahun 2017, dari dokter Samijan maupun melaui Budi Nugroho pada Desember 2016 – Januari 2017 yang totalnya ratuan juta, Nyono mengakui namun menurutnya uang itu diberikan Samijan sebagai bantuan saja, sehingg uang itupun dibuatnya untuk kegiatan Muslimat dan lainya serta untuk pemasangan Iklan di Radar Jombang (Group Harian Jawa Pos).<br /><br />“Ia saya menerima,” jabwa Nyono tanpa mengelak saat JPU KPK memberkan jumlah uang yang diterimanya dari terdakwa.<br /><br />“Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta (Rp 1.155.000.000) dan Satu milliar dari para Kepala Dinas. Saya minta maaf saya kilaf” Jawab Nyono kemudian.<br /><br />“Untuk pemasangan Iklan di Rada, saya lupa jumlahnya,” lanjut Nyono menjawab.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK, Nyono mengakui pemasangan Iklan di harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) adalah terkait pencalonannya sebagai Bupati Jombang periode 2018 – 2023. <br /><br />Anehnya, keterangan mantan orang nomor satu di kota Santri ini terkesan berbohong aliasa tak sepenuhnya jujur menjawab pertanyaan JPU KPK atas uang yang diterimanya. Nyono tak mengkui kalau uang yang diberikan Samijan berkaitan dengan pengangkatan Inna sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Nyono juga tak jujur terkait uang yang diserahkan terdakwa Inna adalah hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi Puskesmas Jombang.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Nyono selaku Bupati tak tahu tentang adanya dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari jasa pelayanan di 34 Puskesmas Kabupaten Jomabang. Pada hal, saksi-saksi sebelumnya menjelaskan, bahwa dana kapitasi mengalir ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg01VqJcVhYeAYdSoxeBL6Z-NWNEK7ZWMR9k7QxZUTUGwSmI3kifLzN5P4KbIdAXBbP2DylziFprqZzoHVZe2kqmeTG1Ot96AjENCdJ7EGOCMe52IPbgQrsZOzGtMkl4NiWulMejLIPpkI/s1600/Jombang....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg01VqJcVhYeAYdSoxeBL6Z-NWNEK7ZWMR9k7QxZUTUGwSmI3kifLzN5P4KbIdAXBbP2DylziFprqZzoHVZe2kqmeTG1Ot96AjENCdJ7EGOCMe52IPbgQrsZOzGtMkl4NiWulMejLIPpkI/s640/Jombang....jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Mengalirnya dana kapitasi ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dijelaskan pula oleh Oisatin selaku Bendahara Paguyuban. Kepada Majelis Hakim Oisatin menjelaskan, bahwa dana kapitasi yang dikumpulakannya selama menjabat Bendahara Paguyuban tahun 2017 sebesar Rp 784 juta. Dan dari jumlah uang itu seperti yang terungkap dalam persidangan, 600 juta disetorkan ke Bupati oleh terdakwa.<br /><br />Menurut Oisatin, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen dipergunakan untuk operasinal Paguyuban 1 persen, dan 5 persen lagi disetorkan ke Dinas Kesehatan melalui terdakwa. Oisatin mengumpulkan hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang.<br /><br />“Soteoran dana kapitasi sejak Januari hingga Desember 2017 sebesar Rp 784 juta,” jawab Oisatin.<br /><br />Dari keretangan Bendahara Paguyuban ini terungkap pula fakta baru, yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) tidak sesuai dengan yang sebenarnya. <br /><br />“LPJ nya tidak sama, 60 persen LPJ dibuat tidak sama,” jawab saksi.<br /><br />Sementara Misbahul Munir selaku ajudan Bupati Jombang ini mengakui, bahwa pada awal Februari dirinya pernah menerima uang dari terdakwa Inna atas perintah Bupati. Uang yang dibungkus terdakwa itu diterima Munir saat mendampingi Bupati menemui terdakwa di Swagata Pendopo Bupati.<br /><br />“Kamis malam Jumat, antara akhir Januari dan awal Februari 2018. Terdakwa menyerahkan ke saya setelah Bupati mengatakan, “ke ajudan aja” sambil menunjuk ke saya. Saya dibelakang Bupati. Awalnya saya tidak tau, tapi saat saya menaroh ke mobil, saya liha uang,” kata saksi.<br /><br />Menurut anggota Kepolisian yang menjadi ajudan Bupati ini mengatakan, bawa uang yang diterimanya itu dibayarkan untuk pemasangan Iklan di harian Radar Jomabang terkait pencalonan Nyono sebagai Bupati Jombang. Sebagai anggota Kepolisian ini ternyata daya ingatnya tidak begitu tajam. Karena baru 4 bulan, Munir sudah lupa berapa jumlah pemasangan Iklan yang dibayarkan. <br /><br />Apakah Munir sebagai ajudan Bupati juga merangkap sebagai “tim sukses” Nyono untuk  pembayaran iklan ? Apakah Munir lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat Radar Jombang adalah Group Jawa Pos yang sangat berpengaruh di Jawa Timur ?<br /><br />Usai persidangan. Terkait dana kapitasi, menurut JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa Oisatin selaku bendahara Paguyuban Puskesmas mengumpulkan dana-dana dai Kepala Puskesmas yang berasal dari dana kapitasi. <br /><br />“Semua dana-dana yang terkumpul dari Kepala Puskesmas sebagai dana kapitasi dari seluruh Puskesmas bemuara di Bendahara Paguyuban yaitu Oisatin. Dari dana yang terkumpul selama tahun 2017 sebesar Rp 784 juta diserahkan kepada terdakwa. Dan 600 juta diserahkan terdakwa ke Bupati, sisanya 184 juta dikuasai terdakwa. Ini fakta yang terungkap dalam persidangan tadi,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald menambahkan, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen, dipergunakan untuk operasinal Paguyuban 1 persen dan sisanya 5 persen disetorkan ke Dinas Kesehatan. <br /><br />“Sementara menurut keterangan Dinas kesehatan pada sidang sebelumnya mengatakan dipergunakan untuk opersional, dan akan kita buktikan pada sidang berikutnya. Pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi yang tidak ada dasar hukumnya inilah yang hendak direviu oleh Pudji Umbaran. Beberpakali diadakan rapat dengan para Kepala Puskesmas untuk mencari payung hukum, tidak menemukan payung hukum apa untuk pemotongan itu,” ujar JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya, apakah PKP akan melakukan penyelidikan/penyidikan terkait pemotongan dana kapitasi dan penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jombang, dimana Paguyuban itu tidak ada kaitannya dengan Puskesmas. Menanggapi hal ini, JPU KP Ronald mengatakan, bahwa perkara ini sedang berkembang dan tidak ada mungkin, yang pastiperkara ini sedang berlembang sesuai fakta persidangan. <br /><br />“Ok saya paham, perkara ini kan sedang berkembang, perkara selanjutnya masih ada atas nama tersangka Nyono (Bupati). Jadi tidak ada mungkin-mungkin, yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK ini semoga menjadi kenyataan, agar penyidik KPK melakukan penyidikan terkait penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jomabang sejak tahun 2014 yang tidak ada aturannya. <br /><br />Pemotongan dana kapitasi dan LPJ yang dibuat “asal-asalan” bisa jadi tidak hanya di Kabupaten Jombnag, melainkan di Puskemas-Puskesmas lainnya di Kabupaten/Kota setiap Provinsi. (Redaksi) </span>

News Tipikor Nyono Suharli Wihandoko Akui Terima Uang dan Minta Maaf

#Uang “Suap” Yang Diterima Bupati Jombang Sebahagian Untuk Bayar Iklan Pilkada di Radar Jombang# berita korupsi .co – Permintaan maa...

»

Dana Kapitasi Puskesmas Jombang Sebesar “Rp 23,8 M Buat Bancaan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfS1gzJnl4Pgs33CnfrFWB_NpIE3jN3dykdIPaQHAA2Q0DrIobBgkRzrOdTn4PdVjPu_-bVOlbILEWPEgcOr9MhiysgcYR5uaMkLuMTQwDA3yKEebTxOJwvAVpT-EnXekA09yBHmneHSQ/s1600/IMG20180518143800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfS1gzJnl4Pgs33CnfrFWB_NpIE3jN3dykdIPaQHAA2Q0DrIobBgkRzrOdTn4PdVjPu_-bVOlbILEWPEgcOr9MhiysgcYR5uaMkLuMTQwDA3yKEebTxOJwvAVpT-EnXekA09yBHmneHSQ/s640/IMG20180518143800.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kanan, Heri Wibowo, Cipto Widodo dan Endang</td></tr> </tbody></table> <i><span style="font-size: large;"><b>#Besarnya dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap di Persidangan dalam perkara kasus suap Bupati Jombang#</b></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dana Kapitasi Puskemas Kabupatena Jombang yang dipotong dari Jasa Kesehatan Masyarakat (JKM) sebesar Rp 100 juta pertahun dari 34 Puskesmas atau <i>(Rp 100 juta X 7 thn X 34 Puskesmas = Rp 23,8 M)</i> sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu, dan dari dana Kapitasi itu hanya 40 persennya digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas itu sendiri, sementara 60 persen dibuat untuk bancaan oleh Paguyuban Puskesmas, Kepala Puskesmas dan Pegawai lainnya serta sebahagian lagi disetorkan ke Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung di pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 18 Mi 2018.<br /><br />Sementara berdasarkan pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan; Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan). Keduan adalah memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), serta menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl04hSi1mZqdM6lH4INAoUjyPOzIS2vjKfIAXYUcXp8EcwMaYbOBkD9YocfPQEjCm9uZaCqpIjrx0-fEgz0zkxcTYQHc-mVyOn8AVi74KPZyukhC1g4t2y5nsCSZle5AcpLdHkpSFW1Y/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1038" data-original-width="1033" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl04hSi1mZqdM6lH4INAoUjyPOzIS2vjKfIAXYUcXp8EcwMaYbOBkD9YocfPQEjCm9uZaCqpIjrx0-fEgz0zkxcTYQHc-mVyOn8AVi74KPZyukhC1g4t2y5nsCSZle5AcpLdHkpSFW1Y/s640/Kapitasi.jpg" width="636" /></a></div> <span style="font-size: small;">Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai sekita Rp 5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang.<br /><br />Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. <br /><br />Selain itu, terdapat 4 Kepala Dinas Kesehatan yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). <br /><br />Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel).<br /><br />Sedangkan dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 18 Mei 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, untuk terdakwa Inna Selistiyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan merangkap Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam perkara suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />Saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 5 orang, yaitu Heri Wibowo, mantan Kepala Dinas Kesehatan Jombang sejak 2012 hingga Januari 2017, Cahyo Widodo dan Endang masing-masing sebagai Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang, Didik selaku Ketua Paguyuban dan Betty, Sekretaris Paguyuban Kabupaten Jombang. Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, digelar dalam 2 session, yaitu Heri Wibowo, Cahyo Widodo dan Endang. Sedangkan session ke- 2 adalah Didik dan betty.<br /><br />Kepada Majelis Hakim Heri wibowo menjelaskan, sejak diirnya menajadi Kepala Dinas Kesehatan tahun 2012, dan mengndurkan diri serta digantikan oleh terdakwa pada Januari 2017. Terkait dana Kapitasi yang ditanyakaan JPU KPK terhadap saksi Heri Wibowo menjelaskan, bahwa dana Kapitasi baru ada sejak Juli 2014 yang diambil dari Jasa Kesehatan Masyarakat (JKM). <br /><br />Pemotongan JKM menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan ini adalah untuk dana kapitasi dari anggaran yang ada di Puskemas yang menjadi hak Puskesmasa itu sendiri yntuk dipergunakan sebahagian untuk pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas, dan sebahagian lagi dipergunkana untuk paguyuban, Kepala Puskemas, dokter, THR, upacara dan setoran ke Bupati.<br /><br />“Kepala Dinas sejak 2012 sampai 2016 tapi resi diganti Januari 2017 oleh Bu Inna. Dana Kapitasi diambil dari JKM (Jasa Kesehatan Masyarakat) sejak Juli 2014. Dana Kapitasi itu dipergunakan untuk sebahagian jasa kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas itu sendiri, dan sebahagian lagi dipotong untuk Paguyuban, Kepala Puskesmas, Dokter, THR, Upacara dan untuk Bupati,” kata Heri Wibowo menjelaskan.<br /><br />Saat JPU KPK kembali menanyakkan saksi Heri Wobowo terkait hubungan antara Paguyuban dan Puskesmas. Saksi Heri Wibowo mengatakan tidak ada hubungannya. Terkait besaran dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM, menurut Heri Wibowo sebesar 35 persen. Dana Kapitasi tahun 2014 dari bulan Juli hingga Desember Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas<br /><br />“Tidak ada hubungan Paguyuban dengan Puskesmas. Dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM sebesar 35 persen. Kalau tahun 2014 dari Juli hingga Desember, dana Kapitasi Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas. Dana kapitasi sampai tahun 2016 masih ada. Kalau tahun 2017, setahu saya masih ada,” ucap Heri Wibowo</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXp_HvpoPoD_fMRmLnYpXEqrNCjCODN9iUMjuPgyv5S-Z3PmKX7OjwnG1EyLp-BD2bKpZwUXNetwm7eLc6qlO9zwQfkXLB_j6WLdxBtfgqkZVQ2lj0PbVqgKaLGy0JPsHqxlljbz3pFLY/s1600/Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXp_HvpoPoD_fMRmLnYpXEqrNCjCODN9iUMjuPgyv5S-Z3PmKX7OjwnG1EyLp-BD2bKpZwUXNetwm7eLc6qlO9zwQfkXLB_j6WLdxBtfgqkZVQ2lj0PbVqgKaLGy0JPsHqxlljbz3pFLY/s640/Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Keterangan Heri Wibowo ini sama dengan keterangan Pudji Umbaran selaku Direktur RSUD yang merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak Mei hingga September 2017 menggantikan terdakwa karena terdakwa mengikuti Diklat selama 95 hari. Saat itu Pudji Umbaran berniat mereviu dana kapitasi agar memiliki payung hukum, karena menurutnya pemotongan jasa kesehatan masyarakat untuk dan kapitasi dianggapnya illegal atau tidak sah. Namun rencanya gagal karena pada September 2017, Pudji Umbaran menunaikan Ibadah Haji lalu digantikan Widi Cipto Basuki.<br /><br />Menurut Pudji Umbaran, dari dana Kapitasi pengelolaan Puskesmas itu, 40 persen dipergunakan untuk biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskemas, dan sisanya 60 persen ada potongan untuk setiap Kepala Puskesmas termasuk pegawai dan honor.<br /><br />Keterangan Heri Wibowo juga dibenarkan oleh 2 saksi lainnya yaitu Cahyo Widodo dan Endang. Menurut kedua saksi ini ada pengurangan jasa pelayanan dari setiap anggaran. Sementara untuk mencairkan anggaran yang ada di setiap Puskesmas, menurut Cahyo Widodo harus ada surat rekomondasi Kepala Dinas Kesehatan tanpa ada pengajuan dari Kepala Puskesmas.<br /><br />“Ada pengurangan jasa pelanan dari setiap anggaran yang di Puskesmas. Untuk pencairan anggaran harus ada surat rekomondasi dari Kepala Dinas, kalai tidak ada tidak bisa dicairkan tanpa mengajukan usulan, biasanya rekomdasi baru turun bulan Maret setiap tahun,” kata Cahyo Widodo.<br /><br />Sementara menurut Endang, dirinya pernah menyetorkan 6 bulan sekali 100 juta. “Pernah setot 100 juta,” jawab Endang kepada Majelis atas pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Disession ke II dalam perkara yang sama dengan saksi Ketua dan Sekretaris Paguyuban Puskesmas Didik dan betty. Kepada Majelis Hakim, saksi Didik mengakui adanya dana Kapitasi sejak 2014.<br /><br />Saat wartawan media ini hedak meminta komentar dari Heri Wibowo seusai persidangan terkait dana kapitasi namuntak bersedia, begitu juga dengan saksi lainnya. (Redaksi)</span>

News Tipikor Dana Kapitasi Puskesmas Jombang Sebesar “Rp 23,8 M Buat Bancaan”

Saksi dari kanan, Heri Wibowo, Cipto Widodo dan Endang #Besarnya dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap di Persidangan dalam perkara ...

»

Hendarwan, Dituntut 3 Thn Penjara Dalam Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCmQxNZLJ3xwgdCnMKbpd81l2esQbWYvNaeZgIzIvYLUSVNdzcHeIfVc5PPKKU57yBHA_zEvkICJEaylmgFkTok0tefi0PH3y1oiYat0VAP3b1vG-juJGe7jlZsleoBdm18dtL6runbKU/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="877" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCmQxNZLJ3xwgdCnMKbpd81l2esQbWYvNaeZgIzIvYLUSVNdzcHeIfVc5PPKKU57yBHA_zEvkICJEaylmgFkTok0tefi0PH3y1oiYat0VAP3b1vG-juJGe7jlZsleoBdm18dtL6runbKU/s640/IMG20180518135754_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendarwan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Nama-nama yang disebut dalam dakwaan akan </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>                     dikembangkan#</b></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">kotrupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 18 Mei 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut terdakwa Hendarwan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dengan pidana penjara selama 3 tahun, dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang.<br /><br />Tuntutan itu diucapkan oleh JPU KPK Arif Soehermanto dkk, saat membacakan surat tuntutannya dalam persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suraba dengan Ketau Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. Sementara terdakwa Hendarwan didampingi Penasehat Hukumnya.<br /><br />Terdakwa Hendarwan selaku pemilik PT ENK ini ibarat “hendak memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, sudah jatuh tertimpa tangga lalu terinjak”.<br /><br />“Saya biasanya bergerak dibidang kesehatan, belum pernah mengerjakan proyek baru kali ini tapi begini jadinya. Saya hanya percaya dengan teman-teman yang sudah lama saya kenal. Uang yang 1,8 milliar itu katanya untuk mengganti kerugian negara, ada kwitansi dari Sekda. Tapi ya begini, saya jadi masuk “Pondok” (penjara.red),” itulah cerita Hendarwan pada minggu lalu kepada wartawan media ini.<br /><br />Sebab, perusahaan Hendarwan yang tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat ini biasanya bergerak dibidang kesehatan, dan belum pernah mengerjakan proyek konstruksi. Namun karena keinganannya untuk mengembangkan usahanya serta adanya dukungan dari orang-orang dekatnya di Kota Malang, Hendarwan pun mulai “merayap” untuk mengerjakan proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang sudah mangkrak sejak 2012 karena ditinggal oleh kontraktor sebelumnya.<br /><br />Perlu diketahui. Proyek Kedungkandang Kota Malang ini juga berkaitan dengan kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864. <br /><br />Untuk mendapatkan pekerjaan proyek Kedungkandang Kota Malang, Hendarwan selaku Komisaris PT ENK dibantu beberapa rekannya, diantaranya Erik Armando Talla yang punya jaringan luas dengan beberapa pejabat dan berteman dekat dengan Direktur Jawa Pos Radar Malang, Lazuardi Firdaus selaku Wartawan Radar Malang,  Nishan Fiksriyoso Direktur PT ENK dan Abdullah Fanani serta beberapa orang lainnya.<br /><br />Terdakwa Hendarwan merogoh dompetnya sebesar Rp 250 juta untuk diberikan melalui Erik Armando Talla kepada Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang agar bersedia mengusulkan pekerjaan proyek Jembatan Kedungkandang masuk dalam anggaran APBD Kota Malang Tanhun Anggaran 2016.<br /><br />Selain uang Rp 250 juta itu, pengusaha muda ini pun mengeluarkan uangnya sebesar Rp 1,8 milliar yang diserahkan kepada Sekada Kota Malang yang saat itu dijabat Sofiya. Uang sebesar Rp 1,8 M itu untuk mengganti kerugian negara dalam pekerjaan jembatan Kedungkandang tahun 2012 yang ditinggal oleh kontraktor sebelumnya dan kasus itu sempat ditangani Polres Malang.<br /><br />Pekerjaan proyek Jembatan Kedungkandang tak jadi dikerjakan, uang milliaran lenyap begitu saja dan perusahaannya pun bubar, kini pengusaha muda anak pejabat itu pun meringkuk dibalik teralis besi penjara. “Ibara sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. <br /><br />Kasus suap Ketua DPRD Kota Malang yang menjerat Hendarwan ini adalah jilid III. Sedangkan jilid II dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, selaku penerima suap yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Dalam kasus ini, JPU KPK menjerat Moch. Arif Wicaksono dengan pasal 12 huruh b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun. Terdakwa Arif tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim untuk menentukannya berapa lama menjadi penghuni baru Hotel Prodeo alias Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang sesak dan pengap tanpa ada fasilitas mewah, serta makanan “apa adanya”.<br /><br />Sedangkan Jilid I dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang sebagai penyuap ketua Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Jarot Edi Sulistiyono dinyatakan terbukti bersalah dan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menghukumnya dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Dalam jilid IV ada sebanyak 19 orang yang masih berstatus tersangka dan sudah ditahan  oleh penyidik KPK, diantaranya Wali Kota Malang sekaligus sebagai petahanan Calon Wali Kota Malang Moch. Anton, bersama 18 anggota DPRD. <br /><br />Dalam kasus ini Moch. Anton adalah sebagai “pemeberi suap” terhadap  ketua Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Sedangkan ke- 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang selaku penerima uang “pokir” itu  antara lain Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), H.M. Zainudin (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Abdul. Hakim (Ketua DPRD/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaifur Rusdi (Fraksi PAN), Tri Yudiani (Fraksi PDIP), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Heri Subianto (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) serta Abdurachman dari Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? Eits….! Bisa jadi masih bertambah seperti yang dipertanyakkan terpidana Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan beberapwa waktu lalu, yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov. Jatim, Teddy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPB. Karena Kedua orang ini “berperan” dalam pengumpulan uang “pokir” untuk sang Ketua Dewan yang terhormat. Belum lagi Erik Armando Talla dan Lauzuardi Firdaus. Tetapi semuanya tergantung ditangan lembaga anti rasuah.<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, bahwa terdakwa Hendarwan selaku Komisiaris PT ENK terkait pemeberian uang suap terhadap Moch. Arif Wicaksono agar Ketua DPRD Kota Malang ini mengusulkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk memasukkan anggaran proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu ke dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto  UU RI Nomor Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 188 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. <br /><br />“Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla,” kata JPU KPK<br /><br />“Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta,” kata JPU KPK kemudian dalam dalam tuntutannya.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. <br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar,” lanjut JPU KPK<br /><br />JPU KPK pun menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk; Menyatakan terdakwa Hendarwan  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan,” kata JPU KPK dakhir surat tuntannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketu Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti  memberikan waktu sepekan bagi terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. <br /><br />“Saudara punya hak untuk menyampaikan Pembelaan. Majelis memberikan waktu 1 minggu ia,” ucap Hakim Unggul.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan kepada JPU KPK Arif Soehermato terkait beberapa orang yang terlibat dalam kasus suap terdakwa Ketua DPRD Kota Malang dalam pembahasan anggaran APBD-P Kota Malang TA 2015 maupun Jembatan Kedungkandang mengatakan, untuk sementara KPK lebih focus untuk menyelesaikan kasus lain seperti tersangka Moch. Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />“KPK saat ini masih focus untuk menyelesaikan kasus lain, kan masih ada Moch. Anton dan 18 anggota DPRD,” ucap JPU KPK Arif.<br /><br />“Termasuk Cipto Wiyono dan Teddy ?. lalu bagaimaan dengan Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus,” tanya wartawan ini kemudian.<br /><br />Menurut JPU KPK Arif, semua nama-nama yang yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya akan dikembangkan oleh KPK.<br /><br />“Nama-nama yang yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya akan dikembangkan oleh KPK,” ucap JPU KPK Arif.  (Redaksi) </span>

News Tipikor Hendarwan, Dituntut 3 Thn Penjara Dalam Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang

Terdakwa Hendarwan #JPU KPK : Nama-nama yang disebut dalam dakwaan akan                       dikembangkan# berita kotrupsi .co – Ju...

»

Taufiqurrahman Dituntut 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw-Xsa5Gg5g-PUE6nBqwbqRLvSQE8vPZ3vxvUiA0pp1XOugEW3JHoFaZuCRTUGgHJLlaVcxFUUVgIOcHBZIoAJoPcKfZjBGY7hjbrqeeW8bdooVuRsnQNxfSyHJ3erW2taQj4TnXXYkKs/s1600/IMG20180129154527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="790" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw-Xsa5Gg5g-PUE6nBqwbqRLvSQE8vPZ3vxvUiA0pp1XOugEW3JHoFaZuCRTUGgHJLlaVcxFUUVgIOcHBZIoAJoPcKfZjBGY7hjbrqeeW8bdooVuRsnQNxfSyHJ3erW2taQj4TnXXYkKs/s640/IMG20180129154527.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman</td></tr> </tbody></table> <i><span style="font-size: large;"><b>- Total uang “syukuran” dari jual beli jabatan yang diterima  </b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b>  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebesar Rp 1,3 M<br /><br />- Taufiqurrahman sudah tersangka dalam kasus TPPU, dan </b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b>   tersangka lain bisa jadi bertambah</b></span></i><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut 10 tahun pidana penjara terhadap Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk dalam kasus Korupsi suap jual beli jabatan yang terjaring dalam Opreasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penyidik KPK, pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu.<br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Tuntutan itu diucapkan oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban saat membacakan surat tuntutannya dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suraba dengan Ketau Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. Sementara terdakwa Taufiqurrahman didampingi Penasehat Hukumnya Dr. Soesilo Aribowo dkk dari Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 Mei 2018.<br /><br />Sebelumnya, Taufiqurrahman sempat mengalahkan dan “menjebolkan tahanan” KPK melalui sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal tahun 2017, karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi, dan baju orange sebagai “baju kebesaran” bagi para Korupotor itu pun gagal melekat dibadannya.<br /><br />Anehnya, mantan orang Nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu tak menjadikan kejadian itu sebagai  pelajaran. “Pengalaman adalah guru yang paling berharga !”, ungkapan ini pun sepertinya tak berlaku bagi Taufiqurrahman. Baju seragam berwarna Orange bagi para Koruptor yang dibeli negara melalui KPK akhirnya melekat juga dibadan Taufiqqurrahman.<br /><br />Sebab ditahun yang sama, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2017, Taufiqurrahman ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena ketahuan menerima uang suap. Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir) dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat.<br /><br />Sementara di Nganjuk KPK mengamankan sebanyak 8 orang, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Dalam penyidikan, KPK hanya menetapkan 5 tersangka yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot)<br /><br />M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran alias uang suap dari hasil jual beli jabatan di Kabupaten Ngajuk. Keuduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. <br /><br />sedangkan Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Ketiga orang ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis 6 tahun dan 6 bulan, dan Suwandi dihukum 4 tahun penjara.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoPcyXQQOuYG1hSlQZEEnQhgvC3_SkWqgPnRu2YMMmv_iU8WOXU0q0zjVOGopp6K_icf1m3eHV2QFyh2qilqy6IoCaMKn_kuVuP5O8_jztLWlL1y3GHP4WunFVaxxfSCDMAtLcn08w180/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="964" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoPcyXQQOuYG1hSlQZEEnQhgvC3_SkWqgPnRu2YMMmv_iU8WOXU0q0zjVOGopp6K_icf1m3eHV2QFyh2qilqy6IoCaMKn_kuVuP5O8_jztLWlL1y3GHP4WunFVaxxfSCDMAtLcn08w180/s640/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Kini tinggallah Taufiqurrahman menanti “suara palu” Majelis Hakim untuk menentukan berapa lama Ia akan menjadi warga baru, penghuni Hotel Prode alias Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang pengap dan berteralis besi tanpa ada fasilitas yang serba Lux. Tidak hanya itu, makanan pun tidak sesedap dan senikmat yang dirasakan Taufiqurrahman “dialam bebas”.<br /><br />Dalam perisidangan (Jumat, 18 Mei 2018), JPU KPK menyatakan bahwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dianggap melakukan ataun turut melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima uang yang totalnya sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Ibnu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosid Hussein Hidayat dan Budiono. Pada hal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah (uang) tersebut sebagai kompensasi atas promosi/mutasi beberapa pegawai Pemkab Nganjuk, diantaranya Harjanto, Muhammad Bisri, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani, Suroto, Sutrisno dan Sugito serta beberapa pegawai lainnya se-Kabupaten Nganjuk.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan kronologis sumber uang sebesarn Rp 1.355.000.000 yang diterima Taufiqurrahman <br /><br />Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untu periode ke II yaitu 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya Ita Triwibawati untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk untuk periode 2018 – 2023 dengan mendekati PDIP.<br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa keberangkatan Taufiqurrahaman bersama istrinya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus DPP PDIP terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai salah astu calon Bupati Ngajuk. Namun nasib sial yang diamali karena KPK keburu menangkapnya sbelum keinginannya terwujud.<br /><br />Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, terdakwa meminta bantuan beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi. Pada awal tahun 2017, terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. <br /><br />Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. <br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman  melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya,  meminta Haryanto agar disiapkan uang syukuran sebesar Rp 200 juta, untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Uuntuk memenuhi permintaan tersebut, Haryanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uangnya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  melalui Sumadi di depan sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx5DihF20baDg8fGrEIvUwvo-QzvDltFWB7LIu_GLOrOO03LY9BHFXwQvvcScT9G80Ic3TAVtbM6OCmG8wryPIyw3pLtf1nwvEtk6UBzkGI7feo1ZfEaXL3aEELoToXj0JPrPiolfYVRo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="500" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx5DihF20baDg8fGrEIvUwvo-QzvDltFWB7LIu_GLOrOO03LY9BHFXwQvvcScT9G80Ic3TAVtbM6OCmG8wryPIyw3pLtf1nwvEtk6UBzkGI7feo1ZfEaXL3aEELoToXj0JPrPiolfYVRo/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang dari Muhammad Bisri; pada tanggal 24 Mei 2017, terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk eselon 3B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammad Bisri.<br /><br />Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya, diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. <br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><br />Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; <br /><br />Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. Lalu pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. <br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Dari uang syukuran yang terkumpul melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagian telah diserahkan kepada terdakwa, dan sebagian lagi masih di tangan keduanya.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke DPP PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br />Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun menyusul ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Dan beberapa saat setelah uang syukuran tersebut diterima terdakwa dari Ibnu Hajar dan Suwandi, Ketiganya pun langsung diamankan petugas KPK. <br /><br />“Perbuatan terdakwa Taufiqurrahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHAP,” ucap JPU KPK.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk; Menyatakan terdakwa Taufiqurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp 600 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan,” kata JPU KPK dakhir surat tuntannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketu Majelis Hakim Iwayan Sosisawan  memberikan waktu sepekan bagi terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. <br /><br />“Saudara dituntut 10 tahun penjara, denda sebesar 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Saudara berhak untuk menyampaikan Pembelaan. Majelis memberikan waktu 1 minggu ia,” ucap Hakim Iwayan.<br /><br />Usai persidangan. JPU KPK Arif Suhermato terkait beberapa orang yang terlibat dalam kasus suap terdakwa Taufiqurrahman dari hasil jual beli jabatan mengatakan, untuk sementara KPK lebih focus kasus Taufiqurrahaman dalam kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dimana Taufiqurrahman sudah menjadi tersangka, namun belum P21 (Berkas lengkap).<br /><br />“Saat ini kita lebih focus dalam perkara lain yaitu TPUU. Dia (Taufiqurrahman) sudah tersangka tapi belum P21 karena masih ada bukti-bukti lain yang dilengkapi,” ucap JPU Arif.<br /><br />Saat ditanya, berapa jumlah kekayaan terdakwa dalam kasus TPPU yang sudag disiata KPK. JPU KPK Arif tak mau menyebutkannya, alasannya karena bersifat rahasia. “Belum bisa kami jelaskan,” lanjutnya. <br /><br />Saat didesak, apakah masih tersangka baru dalam kasus suap terdakwa Taufiqurrahman termasuk dr. Tien Farida dan Ita ?. JPU KPK Arif secara tidak langsung mengatakan bisa jadi ada pengembangan, tetapi saat ini lebih mengutamakan kasus TPPU tersangka Taufiqurrahman.<br /><br />“Nanti, saat ini kita masih lebih mengutamakan yang TPPU dulu. Memang Tien Farida dan Ita, akan kita pertimbangkan kalau cukup bukti permulaan,” ucap Arif.  (Redaksi)</span>

News Tipikor Taufiqurrahman Dituntut 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Terdakwa Taufiqurrahman - Total uang “syukuran” dari jual beli jabatan yang diterima     Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebesar Rp 1,3 M...

»

Kepala Cabang BNI : Disetorkan Ke DPC PKB dan PDIP Atas Perintah Bupati Ngada

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5kwTVG8mAdRgvzDGxyTtY9_AeSbFlQ9xPTAbTo56jHWY-_Sw_JjiV6XoowpDYU__G3-EOGxEhhZBotjvQBXCTbWgg0lYbcOwvIV2BtpIkZI1mbVdgUT6tM6w6mMKd1HvoqCr3a2JpAtA/s1600/IMG20180518100210.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5kwTVG8mAdRgvzDGxyTtY9_AeSbFlQ9xPTAbTo56jHWY-_Sw_JjiV6XoowpDYU__G3-EOGxEhhZBotjvQBXCTbWgg0lYbcOwvIV2BtpIkZI1mbVdgUT6tM6w6mMKd1HvoqCr3a2JpAtA/s640/IMG20180518100210.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto searah jarum jam, Petrus P. Lewar,  Sri Mahani Umar,  Arie Asali, Florianus Lengu</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Petrus P. Lewar mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa ada dana yang Ia tarik dari rekening terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming selaku Direktur PT Sinar 99 Permai atas perimintaannya, yang kemudia disetorkan ke rekening DPC PKB dan PDIP Kabupatena Ngada atas perintah Bupati Ngada Marianus Sae.<br /><br />Hal itu diungkapkan Petrus P. Lewar selaku Kepala Cabang Bank BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bajawa saat dirinya dihadirkan oleh JPU KPK sebagai dalam persidangan dengan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming selaku Direktur PT Sinar 99 Permai dalam kasus Korupsi suap Bupati Ngada Marianus Sae yang diciduk KPK pada 11 Februari 2018 lalu.<br /><br />Dalam persidangan Jumat, 18 Mei 2018 diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri sebanyak 4 orang, yaitu Petrus P. Lewar, Kepala Cabang Bank BNI KCP Bajawa, warga Padawoli Kec. Bajawa Kab. Ngada,; Sri Mahani Umar, Senior Frontliner Teler KCP BNI Bajawa, warga Jln. Kelimutu Rt 017/006 Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, NTT,; Arie Asali, Direktur PT Indoraya Jaya Perkasa, yang juga menantu terdakwa, warga Jln. Marthadinata No 8 Bajawa,; Florianus Lengu, Pekerjaan Petani dan salah Satu Tim Sukses Marianus Sae.<br /><br />Kepada Majelis Hakim Petrus menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK, bahwa pencetakan buku rekening baru atas permintaan terdakwa sendiri. Terkait penarikan dan penyetotran tunai, meurut saksi Petrus, dilakukan atas permintaan terdakwa dan perintah Bupati Marianus Sae.<br /><br />Petrus menjelaskan, penarikan yang dia lakukan atas nama terdakwa yang sudah menyiapkan dan menandatangani slip penarikan. Sedangkan jumlah penarikan dari rekening terdakwa atas perintas Bupati yang kemudian disetor tunai kebeberapa orang diantaranya ke rekening DPC PKB dan PDIP menggunakan nama ajudan Bupati yaitu Dinosiaskila.<br /><br />“Saya tarik tunai dari rekening terdakwa atas nama terdakwa. Slipnya sudah disediakan, sudah ditandatangani. Kalau penyetoran tunai menggunakan nama Dinikila (ajudan Marianus Sae). Ada penyetoran tunai kebeberapa orang seperti kerekening DPC PKB dan PDIP. Jumlahnya tergantung perintah Marianus,” ucap Petrus. <br /><br />Sedangka saksi Sri Mahani Umar selaku Senior Frontliner Teler KCP BNI Bajawa mengatakan, Ia hanya melaksanakan perintah dari Petrus. Yang menurut Petrus, bahwa slip penarikan yang sudah disiapkan dan sudah ditandatangani oleh terdakwa, kemudian diisi jumlah besar yang hendak ditarik setelah ada perintah dari Marianus Sae. Dan uang itu akan disetorkan tunai kerekening nama-nama orang yang diminta oleh Marianus menggunakan ajudannya Dinosiaskila.<br /><br />“Saya hanya melaksanakan perintah,” jawab Sri Mahani Umar.<br /><br />Sementara saksi Arie Asali, Direktur PT Indoraya Jaya Perkasa yang juga masih keluarga dekat terdakwa (menantu) terkait proyek pemerintah yang dia minta melalui terdakwa karena dekat dengan Bupati Marianus Sae. Menurut Arie, perusahaannya belum pernah mengerjakan proyek pemerintah.<br /><br />“Belum pernah mengerjakan proyek pemerintah. Saya tau karena (terdakwa) dekat dengan Buapti,” jawab Arie.<br /><br />Sedangkan saksi Florianus Lengu mengakui, kalau dirinya pernah dititipi sesuatu oleh terdakwa yang dia tidak tau isinya apa. Titipan itu menurut Florianus Lengu diserahkan langsung ke Marianus Sae dirumahnya.<br /><br />“Saya pernah dititipi bungkus rokok Surya 16 tapi saya tidak tau apa isinya. Saya serahkan langsung ke Bupati dirumahnya,” kata Florianus Lengu.<br /><br />Usai persidangan, terkait keterangan para saksi, JPU KPK Ronald menjelaskan kepada wartawan media ini, bahwa alasan Arie Asali meminta proyek pemirintah ke terdakwa karena terdakwa adalah mertuanya, dimana Arie Asali menikah dengan anak dari kakak terdakwa yang sudah meninggal. Selain alasan itu, lanjut JPU KPK Ronald, karena saksi mengetahui kedekatan terdakwa dengan Marianus Sae.<br /><br />“Arie beralasan, karena terdakwa dekat dengan Bupati, lalu minta tolong kalau ada proyek pemerintah yang bisa dikerjakan. Terdakwa ini kan masih saudara dari mertuanya. Arie ini menikan dengan anak dari kakak terdakwa. Karena mertuanya sudah meninggal, maka terdakwa inilah yang dianggap mertuanya. Jadi alasan ARie meminta proyek ke terdakwa karena Arie tau kedekatan terdakwa dengan Marianus Sae,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald menjelaskan terkait keterangan Petrus selaku Kepala Cabang Bank BNI KCP Bajawa, bahwa pencetakan buku rekening baru terdakwa atas arahan dari Marianus Sae dan Dinosiaskila, dimana ATM reking terdakwa sudah dikasai oleh Marianus.<br /><br />“Petrus saat itu sebagai Kepala Cabang BNI KCP Bajawa. Yang dijelaskan Petrus tadi adalah, dia mencetak buku rekening terdakwa. Buku rening yang lama mungkin sudah habis lembarannya maka dicetaklah yang baru atas arahan dari Marianus Sae dan Donikila ajudannya Marianus. Supaya dari rekening terdakwa ini ditarik tunai untuk diberikan kepada orang-orang yang sesuai perintah dari Mariuanus. Petrus menarik tunai dari rekenig terdakwa, kemudian disetor tunai kerekning nama-nama orang atas perintah Marianus, ada yang DPC PKB dan PDIP. Rekening terdakwa yang ATM-nya dikuasi oleh Marianus dipergunakan untuk biaya kampanye. Yang berkomunikasi dengan terdakwa dan Marianus adalah Petrus dan kemudian yang melaksanakan penarikan dan penyetoran adalah stafnya tadi yaitu Sri Mahani Umar<br /><br />JPU KPK Ronal melanjutkan, “Kalau penarikan menggunakan nama terdakwa yang sudah menyiapkan dan menandatangani slip penarikan, tetapi nilainya masih ksong. Kalau Marianus menelepon ke Kantor Cabang BNI Bajawa, barulah Petrus mengisi nila nominal sesuai perintah Marianus. Tapi kalau untuk penyetoran tuani menggnakan nama ajudan Marianus yaitu Dinosiaskila. Kita sudah panggil tapi yang bersangkutan tidak hadir dan akan kita panggil lagi nanti,” lanjut JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya jumlah uang yang disetorkan ke rekening nama-nama yang dimintakkan Marianus termasuk ke DPC PKB dan PDIP apakah sudah disita oleh KPK, JPU KPK Ronald mengatakan, jumlah nominalnya puluhan juta, ada yang 35 jta rupiah dan 25 juta rupiah. Uang itu, lanjut JPU KPK Ronald, termasuk untuk beberapa orang relawan Marianus dalam pencalonannya sebagai Gubernur NTT. Namun JPU KPK Ronald mengakui belum menyita uang yang disetorkan ke rekening beberapa orang yang disebutkan oleh saksi Petrus, namun KPK akan mempertimbangkannya apakah akan mengembakan perkara ini.<br /><br />“Puluhan juta, ada yang 35 juta, ada yang 25 juta. Uang itu disetorkan ke beberapa nama-nama orang relawan Marianus dalam Pilgub (pemlihan Gubernur) NTT. Nanti akan kita pertimbangkan dan kita dalami apakah nanti kesana,” ucap JPU KPK Ronald.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, apakah terdakwa punya pengaruh kuat di Kabupatena Ngada, sehingga terdakwa bebas berkomunikasi dengan beberapa pejabat di Kabupaten Ngada termasuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan Dinas PU Bina Marga, termasuk kebebasan terdakwa untuk memilih proyek mana yang mau dikerjakan.<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Ronald tak menapiknya. Merutnya, bahwa terdakwa punya pengaruh kuat di Kabupaten Ngada. <br /><br />“Terdakwa ini punya pengaruh besar di kabupaten Ngada,” jawabnya.<br /><br />Ditanya kemudian, apakah dalam kasus suap Bupati Marianus Sae ada jual beli jabatan seperti kasus suap Bupati/Wali Kota lainnya. Menurut JPU KPK Ronald, belum tau pasti. Tapi Ia mengakui kalau sudah memilik fakta dalam persidangan, terkait keterangan Kepala Bidang Bina Marga.<br /><br />“Saya belum tau pasti. Tapi kita sudah punya fakta sesuai keterangan dari Kepala Bidang Bina Marga, yang menghubungi terdakwa agar menyampaikan ke Marianus, supaya yang menduduki jabatan A si A, B dan si C. Jadi Kabid Bina Marga ini meminta tolong ke terdakwa agar menyampaikan ke Marianus. Ini kan aneh, mengapa minta tolong ke terdakwa dan tidak ke Marianus,” ucap JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Kepala Cabang BNI : Disetorkan Ke DPC PKB dan PDIP Atas Perintah Bupati Ngada

Ket. Foto searah jarum jam, Petrus P. Lewar,  Sri Mahani Umar,  Arie Asali, Florianus Lengu berita korupsi .co – Petrus P. Lewar meng...

»

Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen Divonis 3,8 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoO4z7JMPEv1GKPBIvUozCqKCCBmwZbertbs6L1ThqnD1QswDEUDzKLJZkbLXdf718T5ZpcCGxF2wnnxlaxJL-yf3E6hZRbHrWFq5KqgzuOsT-fY98FzNsbgte2P-OOJ-g9F-4WQyy494/s1600/Yoyok.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoO4z7JMPEv1GKPBIvUozCqKCCBmwZbertbs6L1ThqnD1QswDEUDzKLJZkbLXdf718T5ZpcCGxF2wnnxlaxJL-yf3E6hZRbHrWFq5KqgzuOsT-fY98FzNsbgte2P-OOJ-g9F-4WQyy494/s640/Yoyok.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yoyok Yudianto saat berkonsultasi dengan PH-nya</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait kasus Korupsi pengelolaan tanah eks bengkok Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2011 - 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan aset tanah eks bengkok milik Kelurahan pada tahun 2011 – 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000 dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 17 Mei 2018.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryamana, SH., MH dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Penagdilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri oleh JPU Marvel dari Kejari Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sementara terdakwa Yoyok Yudianto didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjerat terdakwa Yoyok Yudianto dengan pasal 3 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Yoyok Yudianto, pada saat menjabat sebagai Lurah Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terkait pengelolaan tanah eks bengkok tanpa seizin Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatena Malang dan tidak sesuai peruntukkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Uang hasil pengelolaan asset tersebut digunakan untuk pembelian parcel dan uang THR.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Yoyok Yudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Yoyok Yudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; Menghukm terdakwa Yoyok Yudianto dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan. Dendan sebesar 100 juta subsidair 2 buan kurungan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 292.650.000 juta (dikurangi dengan uang yang sudah disetorkan). Apa bila tidak dibayar dalam 1 bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan penjara selama 6 bulan,” ucap Hakim Dede.<br /> <br /> Hukuman ini memang lebih ringan dari tuntutan JPU, namun bukan tidak belasan. Sebab kerugian negara yang dimaksud, sudah kembalikan oleh terdakwa sejak penyidikan yang totalnya sebesar Rp 128.550.00 seperti yang tertuang dalam surat tuntutan JPU pada sidang sebelumnya. Sehingga sisa kerugaian negara yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 64.100.000<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, dengan tuntutan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 292.650.000 (dikurangi uang yang sudah dibayar) subsidair 2 taun 5 bulan penjara.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Yoyok Yudianto langsung menyatakan menerima. “Saya menerima,” ucap terdakwa. Sementara JPU masih pikir-pikir. Bisa jadi Kejari Kepanjen tidak menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan JPU.<br /> <br /> Seuasi persidangan, saat dikonfirmasi terkait putusan Majelis Hakim, JPU sudah meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

Tipikor Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen Divonis 3,8 Thn Penjara

Terdakwa Yoyok Yudianto saat berkonsultasi dengan PH-nya #Terkait kasus Korupsi pengelolaan tanah eks bengkok Kelurahan Kepanjen Kabupa...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Untuk Mengusut Dana Kapitasi Puskesmas Jombang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfTE8CjzgSohjDFu1uyW360EN4v6WNt2V51lXHmdqv4GbZXEdX58KyhfWqAliGDfO76bQ_-kGeChdMrjJfG1AtIBMkwa2ZyrvZk6wiN1QKcy9OaMDLkwGDZJ81RZYeBAIDTIkOC0KTZg/s1600/Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfTE8CjzgSohjDFu1uyW360EN4v6WNt2V51lXHmdqv4GbZXEdX58KyhfWqAliGDfO76bQ_-kGeChdMrjJfG1AtIBMkwa2ZyrvZk6wiN1QKcy9OaMDLkwGDZJ81RZYeBAIDTIkOC0KTZg/s640/Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>- Terkait pemotongan sebesar 60% dana Kapitasi di 34  </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>   Puskesmas jombang yang dibagikan untuk Kepala  </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>   Puskesmas dan   pegawai lainnya.<br /><br />- Dalam persidangan juga terungkap, dokter Samijan suami  </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>  terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta ke Bupati   melalui Kepala BKD untuk memperoleh SK terdakwa</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sejak tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun penyidikan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota termasuk beberapa pejabat lainya di Jawa Timur pada Maret 2017 hingga Februari 2018, sepertinya masih akan bertahan lama  untuk “mengobok-ngobok” beberapa pejabat di berbagai instansi yang berkaitan dengan kasus suap Kepala Daerah di Jatim.<br /><br />Hal itu terungkap dari fakta persidangan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengadili para terdakwa yang terjaring OTT mapun dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK, 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017),; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, 2 Kepala Dinas dan 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017),; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan 1 Kepala Dinas (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dibulan yang sama dengan ditetapkannya Wali Kota Mojokerto jadi tersangka,; 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat bersama bawahannya dan Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017),; 5. Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur dan Kabag ULP bersama 1 pengusaha (pada September 2017),; 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017),; 7. Kasus OTT Bupati Jombang bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan (3 Februari 2018) dan 8. Kasus Korupsi “suap” APBD Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Kepala Dinas PUPR, Ketua DPRD, kontraktor, Wali Kota dan 18 anggota DPRD Kota Malang (Penyidikan KPK) serta 9. Kasus Korupsi gratifikasi Bupati Mojokerto (penyidikan KPK), yang sebelumnya pada tahun 2016 kasus Korupsi gratifikasi Wali Kota Madiun terpidana Bambang Irianto (penyidikan KPK).<br /><br />Sebab dari kasus perkara tersebut diatas saat dalam persidangan, Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk memeriksa atau mendalami beberapa orang saksi yang diduga terkait dengan kasus perkara yang sedang disidangkan, diantaranya kasus suap bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Namun apakah KPK akan menindaklanjutinya atau cukup pada terdakwa yang diseret ke Pengadilan Tipikor ? Yang jelas, hanya KPK yang dapat menjawabnya.<br /><br />Pada Selasa, 15 Mei 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipokor Surabaya H.R Unggul Warso Murti, memerintahkan JPU KPK untuk mengusut dana kapitasi BPJS di 34 Puskesmas se- Kabupaten Jombang, setelah mendengarkan keterangan saksi Pudji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang hingga sekarang, yang sempat merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang pada tahun 2017. <br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 15 Mei 2018), adalah agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK dalam 2 session. Saksi yang dimaksud adalah W.E. Tjitrawatie, SH., MSi alias Cici (Plt. Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Jombang), warga Jl. Ir. H. Juanda I/8 Kel. Kepanjen, Kec. Jombang dan Budi Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jombang warga Jln. Emputantular No 17 Kel. Kepanjen, Kec. Jombang (session I), serta Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang Jln. Hayam Wuruk II/7-A Jombang (session ke- II).<br /><br />Ke- 3 saksi ini dihadirkan JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, sebagai saksi di persidangan dalam perkara kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko selaku penerima suap (belum disidangnkan) dengan terdakwa Inna Silestiyowati yang menjabat sebagai Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Jombang, selaku penyuap.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qVOHa6P0oxxszq2wQ6SxqZxjVbVwjr8fjtDHuJ1mGl_q73fD5x59Y5g1b0M3VJTyQWsdvCjnbS-o3i_Wdhag9K5fS1HHFqp8lNSXdR7zQhAbA2zQXF92Js0G9X8ROvpJqnNM0KZWoSs/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="938" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qVOHa6P0oxxszq2wQ6SxqZxjVbVwjr8fjtDHuJ1mGl_q73fD5x59Y5g1b0M3VJTyQWsdvCjnbS-o3i_Wdhag9K5fS1HHFqp8lNSXdR7zQhAbA2zQXF92Js0G9X8ROvpJqnNM0KZWoSs/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Saksi W.E. Tjitrawatie dan Budi Nugroho (kiri) </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>K</b></span>epada Majelis Hakim Pudji Umbaran mengatakan, bahwa dirinya mengetahui adanya dana Kapitasi dari pemotongan jasa pelayanan di setiap Puskesmas, saat ditunjuk oleh Bupati Nyono sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Inna Silestyowati karena mengikuti Diklat pada Mei 2017.<br /><br />Menurut Pudji Umbaran, saat itu dirinya hendak mereviu agar dana Kapitasi dari pemotongan jasa pelayanan Puskesmas memiliki payung hukum, karena pemotongan itu dianggap illegal alias tidak sah. Namun dalam perjalannya sebagai Direktur RSUD sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaeten Jombang, pada September 2017 dirinya menunaikan ibadah Haji, sehingga Bupati Jombang menunjuk dokter Widi Cipto Basuki sebagai penggantinya. Dan rencananya untuk mereviu dana Kapitasipun tak jadi<br /><br />“Terdakwa ini dilantik menjadi sekretaris Dinas pada Maret 2017, dan ditunjuk sebagai Plt. Karena terdakwa mengikuti Diklat selama 95 hari, saya ditunjuk sebagai Plt. Pada saat itu ada pungutan dari jasa pelayananan untuk dana Kapitasi yang tujuannya untuk mengakomodir biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas. Dari dana Kapitasi pengelolaan Puskesmas itu, 40 persen dipergunakan untuk biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskemas, yang 60 persen ada potongan untuk setiap Kepala Puskesmas termasuk pegawai dan honor. Saya hanya tahu, sehingga saya hendak meriviu agar ada payung hukumnya, tetapi karena saya ibadah Haji, dan sebagai penggatinya ditunjuk dokter Widi Cipto Basuki sebagai Plt,” kata Pudji Umbaran<br /><br />Mendengar keterangan saksi Pudji Umbaran, Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK untuk mengusut adanya pemotongan jasa pelayanan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Jombang untuk dana Kapitasi yang kemudian dinikamti untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />“Itu kan tidak boleh untuk dibagikan kesemua. Saudara Jaksa silahkan usut itu,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Dana Kapitasi dari hasil pemotongan jasa pelayanan di 34 Puskemas se-Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh terdakwa sejak menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp 434 juta, dan 200 juta rupiah diduga diberikan kepada Bupati agar dirinya diangkat menjadi Kepala Dinas.<br /><br />Pada sidang minggu lalu, Ketua Majelis Hakim juga memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan saksi dokter Subur Suprojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mita Bunda Jombang, yang sedang mengajukan izin operasional dengan “uang haram” sebesar Rp 75 juta yang menjadi “biang kerok” tertangkapnya terdakwa bersama Bupati Jombang pada Februari lalu.<br /><br />Andai saja dokter Subur Suprojo tidak mengiakan adanya biaya “siluma” Rp 75 juta untuk pengurusan izin operasional RSIA Mita Bunda milinya, yang diminta oleh terdakwa setelah berkomunikasi dengan Abdul Kudus selaku Kepala Dinas Penananman Modan dan PTSP Kabupaten Jombang, bisa jadi “I Nyo” alias Inna dan Nyono tidak akan menginap di Hotel Prodeo alias penjara.<br /><br />Sementara pada sidang session I dengan saksi W.E. Tjitrawatie dan Budi Nugroho juga terungkap, adanya pemberian uang sebesar Rp 100 juta dalam dua kali penyerahan oleh dokter samijan suami terdakwa, melalui Budi Nugroho. Pemberian uang itu menurut Budi Nugroho, untuk mendapatkan SK asli pengagkatan Inna selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.<br /><br />“Uang Rp 50 juta dari dokter Samijan untuk Bupati sebelum pelantikan dan 50 juta lagi setelah pelantikan. Uang itu saya serahkan langsung ke Bupati,” kata Budi Nugroho<br /><br />Sementera keterangan saksi W.E. Tjitrawatie alias Cici menjelaskan, bahwa terdakwa pernah menyampaikan terkait penambahan perawat di Puskesmas pedesaan dengan uang sebesar Rp 40 juta. Selain itu, saksi juga mengungkapkan bahwa terdakwa menyampaikan rencana terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 75 juta ke Bupati dari pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Namun saat JPU KPK menanyakkan saksi, mengapa terdakwa selalu berkordinasi dengan dirinya, Cici tak menjelaskannya lebih jelas. Cici hanya mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan terdakwa karena sesame wanita.<br /><br />“Saya tidak tau, mungkin karena sama-sama wanita,” kata Cici enteng.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang oleh suami terdakwa kepada Buapti untuk memperoleh SK asli pengangkatan Inna mejadi Sekretaris Dinas Kesehatan.<br /><br />“Samijan itu kan suami terdakwa. Pemberian uang sebesar 50 juta sebanyak 2 kali oleh Samijan ke Bupati melalui Budi Nugroho saat menjabat sebagi Kepala BKD untuk memperoleh SK asli pengangkatan Inna sebagai Sekretaris Dinas. Yang pertama sebelum dilantik dan yang kedua sesudah dilantik,” kata JPU KPK Dodi.<br /><br />Terkait dana Kapitasi yang disampaikan Pudji Umbaran, menurut JPU KPK Dodi akan mengungkapnya dalam fakta persidangan berikutnya.<br /><br />“Menurut Dia tidak tau, yang dia tau ada Kapitasi yang diambil dari pemotongan jasa pelayanan Puskesmas. Jasa pelayanan itu 60 persen ada potongan yang dibagikan ke Kepala Puskesmas. Itu akan kita ungkapkan dalam fakta persidangan berikutnya,” kata JPU KPK Dodi.<br /><br />JPU KPK Dodi menambahkan, pada saat Pudji Umbaran menjabat sebagi Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Dia mengetahui. Lalu Pudji Umbaran berencana akan mereviu agar pemotongan jasa pelayanan Puskesmas untuk dana Kapitasi memiliki payung hukum. Namun belum terlaksana karena Pudji Umbaran menunaikan ibadah Haji.<br /><br />“Pada saat Pudji Umbaran menjadi Plt, dia hendak mereviu agar pemotongan itu memliki payung hukum. Namun belum selesai hingga saat ini, namanya illegal. Dalam perjalanannya dia menuaikan ibadah haji, sehingga diganti lagi Plt yaitu Widi Cipto Basuki,” ujar JPU KPK Dodi.<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut terkait perintah Majelis Hakim agar KPK mengusut adanya pemotongan dana Kapitasi di seluruh Puskesmas Jombang, menurut JPU KPK Dodi akan menyampaikannya sesuai fakta persidangan.<br /><br />“Kami hanya membuktikan dalam persidangan. Kalau kemungkinan, kita akan sampaikan,” jawab JPU KPK Dodi. (Redaksi)</span>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Untuk Mengusut Dana Kapitasi Puskesmas Jombang

Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang - Terkait pemotongan sebesar 60% dana Kapitasi di 34      Puskesmas jombang yang dibagikan untuk K...

»