BERITAKORUPSI.CO

Taufiqurrahman Dituntut 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

News Tipikor Taufiqurrahman Dituntut 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Terdakwa Taufiqurrahman - Total uang “syukuran” dari jual beli jabatan yang diterima Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebesar Rp 1,3 M...

Kepala Cabang BNI : Disetorkan Ke DPC PKB dan PDIP Atas Perintah Bupati Ngada

17.01 beritakorupsi 0

News Tipikor Kepala Cabang BNI : Disetorkan Ke DPC PKB dan PDIP Atas Perintah Bupati Ngada

Ket. Foto searah jarum jam, Petrus P. Lewar, Sri Mahani Umar, Arie Asali, Florianus Lengu berita korupsi .co – Petrus P. Lewar meng...

Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen Divonis 3,8 Thn Penjara

01.31 beritakorupsi 0

Tipikor Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen Divonis 3,8 Thn Penjara

Terdakwa Yoyok Yudianto saat berkonsultasi dengan PH-nya #Terkait kasus Korupsi pengelolaan tanah eks bengkok Kelurahan Kepanjen Kabupa...

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Untuk Mengusut Dana Kapitasi Puskesmas Jombang

00.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfTE8CjzgSohjDFu1uyW360EN4v6WNt2V51lXHmdqv4GbZXEdX58KyhfWqAliGDfO76bQ_-kGeChdMrjJfG1AtIBMkwa2ZyrvZk6wiN1QKcy9OaMDLkwGDZJ81RZYeBAIDTIkOC0KTZg/s1600/Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfTE8CjzgSohjDFu1uyW360EN4v6WNt2V51lXHmdqv4GbZXEdX58KyhfWqAliGDfO76bQ_-kGeChdMrjJfG1AtIBMkwa2ZyrvZk6wiN1QKcy9OaMDLkwGDZJ81RZYeBAIDTIkOC0KTZg/s640/Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr>
</tbody></table>
- Terkait pemotongan sebesar 60% dana Kapitasi di 34   
   Puskesmas jombang yang dibagikan untuk Kepala   
   Puskesmas dan   pegawai lainnya. - Dalam persidangan juga terungkap, dokter Samijan suami   
  terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta ke Bupati   melalui Kepala BKD untuk memperoleh SK terdakwa 
 
 
beritakorupsi.co – Sejak tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun penyidikan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota termasuk beberapa pejabat lainya di Jawa Timur pada Maret 2017 hingga Februari 2018, sepertinya masih akan bertahan lama  untuk “mengobok-ngobok” beberapa pejabat di berbagai instansi yang berkaitan dengan kasus suap Kepala Daerah di Jatim. Hal itu terungkap dari fakta persidangan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengadili para terdakwa yang terjaring OTT mapun dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK, 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017),; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, 2 Kepala Dinas dan 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017),; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan 1 Kepala Dinas (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dibulan yang sama dengan ditetapkannya Wali Kota Mojokerto jadi tersangka,; 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat bersama bawahannya dan Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017),; 5. Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur dan Kabag ULP bersama 1 pengusaha (pada September 2017),; 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017),; 7. Kasus OTT Bupati Jombang bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan (3 Februari 2018) dan 8. Kasus Korupsi “suap” APBD Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Kepala Dinas PUPR, Ketua DPRD, kontraktor, Wali Kota dan 18 anggota DPRD Kota Malang (Penyidikan KPK) serta 9. Kasus Korupsi gratifikasi Bupati Mojokerto (penyidikan KPK), yang sebelumnya pada tahun 2016 kasus Korupsi gratifikasi Wali Kota Madiun terpidana Bambang Irianto (penyidikan KPK). Sebab dari kasus perkara tersebut diatas saat dalam persidangan, Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk memeriksa atau mendalami beberapa orang saksi yang diduga terkait dengan kasus perkara yang sedang disidangkan, diantaranya kasus suap bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Namun apakah KPK akan menindaklanjutinya atau cukup pada terdakwa yang diseret ke Pengadilan Tipikor ? Yang jelas, hanya KPK yang dapat menjawabnya. Pada Selasa, 15 Mei 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipokor Surabaya H.R Unggul Warso Murti, memerintahkan JPU KPK untuk mengusut dana kapitasi BPJS di 34 Puskesmas se- Kabupaten Jombang, setelah mendengarkan keterangan saksi Pudji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang hingga sekarang, yang sempat merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang pada tahun 2017. Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 15 Mei 2018), adalah agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK dalam 2 session. Saksi yang dimaksud adalah W.E. Tjitrawatie, SH., MSi alias Cici (Plt. Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Jombang), warga Jl. Ir. H. Juanda I/8 Kel. Kepanjen, Kec. Jombang dan Budi Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jombang warga Jln. Emputantular No 17 Kel. Kepanjen, Kec. Jombang (session I), serta Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang Jln. Hayam Wuruk II/7-A Jombang (session ke- II). Ke- 3 saksi ini dihadirkan JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, sebagai saksi di persidangan dalam perkara kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko selaku penerima suap (belum disidangnkan) dengan terdakwa Inna Silestiyowati yang menjabat sebagai Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Jombang, selaku penyuap. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qVOHa6P0oxxszq2wQ6SxqZxjVbVwjr8fjtDHuJ1mGl_q73fD5x59Y5g1b0M3VJTyQWsdvCjnbS-o3i_Wdhag9K5fS1HHFqp8lNSXdR7zQhAbA2zQXF92Js0G9X8ROvpJqnNM0KZWoSs/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="938" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qVOHa6P0oxxszq2wQ6SxqZxjVbVwjr8fjtDHuJ1mGl_q73fD5x59Y5g1b0M3VJTyQWsdvCjnbS-o3i_Wdhag9K5fS1HHFqp8lNSXdR7zQhAbA2zQXF92Js0G9X8ROvpJqnNM0KZWoSs/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Saksi W.E. Tjitrawatie dan Budi Nugroho (kiri) </td></tr>
</tbody></table>
Kepada Majelis Hakim Pudji Umbaran mengatakan, bahwa dirinya mengetahui adanya dana Kapitasi dari pemotongan jasa pelayanan di setiap Puskesmas, saat ditunjuk oleh Bupati Nyono sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Inna Silestyowati karena mengikuti Diklat pada Mei 2017. Menurut Pudji Umbaran, saat itu dirinya hendak mereviu agar dana Kapitasi dari pemotongan jasa pelayanan Puskesmas memiliki payung hukum, karena pemotongan itu dianggap illegal alias tidak sah. Namun dalam perjalannya sebagai Direktur RSUD sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaeten Jombang, pada September 2017 dirinya menunaikan ibadah Haji, sehingga Bupati Jombang menunjuk dokter Widi Cipto Basuki sebagai penggantinya. Dan rencananya untuk mereviu dana Kapitasipun tak jadi “Terdakwa ini dilantik menjadi sekretaris Dinas pada Maret 2017, dan ditunjuk sebagai Plt. Karena terdakwa mengikuti Diklat selama 95 hari, saya ditunjuk sebagai Plt. Pada saat itu ada pungutan dari jasa pelayananan untuk dana Kapitasi yang tujuannya untuk mengakomodir biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas. Dari dana Kapitasi pengelolaan Puskesmas itu, 40 persen dipergunakan untuk biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskemas, yang 60 persen ada potongan untuk setiap Kepala Puskesmas termasuk pegawai dan honor. Saya hanya tahu, sehingga saya hendak meriviu agar ada payung hukumnya, tetapi karena saya ibadah Haji, dan sebagai penggatinya ditunjuk dokter Widi Cipto Basuki sebagai Plt,” kata Pudji Umbaran Mendengar keterangan saksi Pudji Umbaran, Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK untuk mengusut adanya pemotongan jasa pelayanan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Jombang untuk dana Kapitasi yang kemudian dinikamti untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Itu kan tidak boleh untuk dibagikan kesemua. Saudara Jaksa silahkan usut itu,” kata Ketua Majelis Hakim. Dana Kapitasi dari hasil pemotongan jasa pelayanan di 34 Puskemas se-Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh terdakwa sejak menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp 434 juta, dan 200 juta rupiah diduga diberikan kepada Bupati agar dirinya diangkat menjadi Kepala Dinas. Pada sidang minggu lalu, Ketua Majelis Hakim juga memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan saksi dokter Subur Suprojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mita Bunda Jombang, yang sedang mengajukan izin operasional dengan “uang haram” sebesar Rp 75 juta yang menjadi “biang kerok” tertangkapnya terdakwa bersama Bupati Jombang pada Februari lalu. Andai saja dokter Subur Suprojo tidak mengiakan adanya biaya “siluma” Rp 75 juta untuk pengurusan izin operasional RSIA Mita Bunda milinya, yang diminta oleh terdakwa setelah berkomunikasi dengan Abdul Kudus selaku Kepala Dinas Penananman Modan dan PTSP Kabupaten Jombang, bisa jadi “I Nyo” alias Inna dan Nyono tidak akan menginap di Hotel Prodeo alias penjara. Sementara pada sidang session I dengan saksi W.E. Tjitrawatie dan Budi Nugroho juga terungkap, adanya pemberian uang sebesar Rp 100 juta dalam dua kali penyerahan oleh dokter samijan suami terdakwa, melalui Budi Nugroho. Pemberian uang itu menurut Budi Nugroho, untuk mendapatkan SK asli pengagkatan Inna selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. “Uang Rp 50 juta dari dokter Samijan untuk Bupati sebelum pelantikan dan 50 juta lagi setelah pelantikan. Uang itu saya serahkan langsung ke Bupati,” kata Budi Nugroho Sementera keterangan saksi W.E. Tjitrawatie alias Cici menjelaskan, bahwa terdakwa pernah menyampaikan terkait penambahan perawat di Puskesmas pedesaan dengan uang sebesar Rp 40 juta. Selain itu, saksi juga mengungkapkan bahwa terdakwa menyampaikan rencana terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 75 juta ke Bupati dari pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Namun saat JPU KPK menanyakkan saksi, mengapa terdakwa selalu berkordinasi dengan dirinya, Cici tak menjelaskannya lebih jelas. Cici hanya mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan terdakwa karena sesame wanita. “Saya tidak tau, mungkin karena sama-sama wanita,” kata Cici enteng. Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang oleh suami terdakwa kepada Buapti untuk memperoleh SK asli pengangkatan Inna mejadi Sekretaris Dinas Kesehatan. “Samijan itu kan suami terdakwa. Pemberian uang sebesar 50 juta sebanyak 2 kali oleh Samijan ke Bupati melalui Budi Nugroho saat menjabat sebagi Kepala BKD untuk memperoleh SK asli pengangkatan Inna sebagai Sekretaris Dinas. Yang pertama sebelum dilantik dan yang kedua sesudah dilantik,” kata JPU KPK Dodi. Terkait dana Kapitasi yang disampaikan Pudji Umbaran, menurut JPU KPK Dodi akan mengungkapnya dalam fakta persidangan berikutnya. “Menurut Dia tidak tau, yang dia tau ada Kapitasi yang diambil dari pemotongan jasa pelayanan Puskesmas. Jasa pelayanan itu 60 persen ada potongan yang dibagikan ke Kepala Puskesmas. Itu akan kita ungkapkan dalam fakta persidangan berikutnya,” kata JPU KPK Dodi. JPU KPK Dodi menambahkan, pada saat Pudji Umbaran menjabat sebagi Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Dia mengetahui. Lalu Pudji Umbaran berencana akan mereviu agar pemotongan jasa pelayanan Puskesmas untuk dana Kapitasi memiliki payung hukum. Namun belum terlaksana karena Pudji Umbaran menunaikan ibadah Haji. “Pada saat Pudji Umbaran menjadi Plt, dia hendak mereviu agar pemotongan itu memliki payung hukum. Namun belum selesai hingga saat ini, namanya illegal. Dalam perjalanannya dia menuaikan ibadah haji, sehingga diganti lagi Plt yaitu Widi Cipto Basuki,” ujar JPU KPK Dodi. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait perintah Majelis Hakim agar KPK mengusut adanya pemotongan dana Kapitasi di seluruh Puskesmas Jombang, menurut JPU KPK Dodi akan menyampaikannya sesuai fakta persidangan. “Kami hanya membuktikan dalam persidangan. Kalau kemungkinan, kita akan sampaikan,” jawab JPU KPK Dodi. (Redaksi)

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Untuk Mengusut Dana Kapitasi Puskesmas Jombang

Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang - Terkait pemotongan sebesar 60% dana Kapitasi di 34 Puskesmas jombang yang dibagikan untuk K...

Sidang Suap Bupati Ngada NTT Terungkap Beberapa Fakta

00.06 beritakorupsi 0

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe
Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</div>
</td></tr>
</tbody></table>
Anehnya, saksi Hendrik seperti orang yang baru sadar dari pingsan, karena sering terlihat bingung tiap kali JPU KPK menanyakkan kebenaran keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat dipenyidik KPK beberapa bulan lalu. Saksi Hendrik sepertinya sengaja bertingkah ibarat orang bingung, seakan tidak memahami pertanyaan JPU KPK. Pada hal, dia mengakui, bahwa daftar proyek yang diserahkannya ke Bupati adalah inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan atasannya yaitu Kepala Dinas PU. Hendirik sepertinya menutupi apa yang sebenarnya dan mengorbankan diri demi menyelamatkan seseorang. “Saudara saksi, saudara sudah disumpah dihadapan Majelis Hakim, dan ada hukumannya. Jadi saudara jelaskan apa yang saksi tau, lihat dan saksi mengalaminya,. Apakah saudara perna menerima sesuatu dari terdakwa” tanya JPU KPK “Itu inisiatif saya sendiri, belum laporan karena belum sempat. Kepala Dinas Tau. Saya tidak pernah menerima tapi meminjam untuk biaya perjalanan dinas,” jawa saksi seperti bingung. Dari keterangan saksi Handrik ini pun terungkap pula, kedekatan terdakwa dengan Bupati Marianus Sae dan sering mangadakan pertemuan di rumah dinas maupun di rumah pribadi Maranus Sae. Yang lenih anehnya lagi, saksi Hendirik tidak mengakui bahwa terdakwa adalah salah satu tim pemenangan Marianus Sae dalam pemilihan Gubernur NTT, pada hal dalam percakapan Hendrikus dengan terdakwa terungkap terungkap rencana terdakwa yang akan membeli beberapa pendukung terkait pasca Pigub NTT daiantaranya stiker. Keterangan saksi Hendrikus Sao Meo terakit pembagian proyek dibenarkan saksi Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez yang ikut dalam pertemuan itu. Namun saksi Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez menjelaskan hanya melihat saat Hendrikus menyerahkan lembaran kertas yang kemudian diketahuinya adalah daftar proyek. Namun dengan jujur saksi ini mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 40 juta langsung dari terdakwa. “Kabid (Hendrikus) menyerahkan daftar proyek dan saya langsung mundur. Saya pernah menerima 40 juta,” kata sakasi Sementara saksi Tewe Silvister yang menjabat selaku Kepala Dinas sejak 2011 menjelaskan, bahwa PT Sinar 99 Permai sudah mengerjakan proyek di Kabupaten Ngada sebelum tahun 2010. Dan saksi juga mengakui, bahwa PT Sinar 99 Permai mengerjakan proyek APBD Kab. Nagada sejak 2011 hingga 2017. Terkait jalan bengkok di belakang Jalan Waepana – Waebia, menurt saksi Tewe Silvister menjelaskan belum masuk dalam anggaran tahun 2018, dan Jalan Waepana – Waebia sudah dikerjakan tahun 2017 oleh PT Sinar 99 Permai. “Ia, jalan bengkok itu ada dibelakan jalan Waepana – Waebia tetapi belum ada anggarannya. Kalau Jalan Waepana – Waebia sudah dikerjakan tahun 2017 oleh Pt Sinar 99 Permai,” kata saksi. Dan saksi Tewe Silvister ini juga mengakui menerima uang sebesar Rp 40 juta dari terdakwa dirumah dinasnya. Namun Ia tak tau uang itu uang apa. “Saya pernah menerima dari terdakwa di rumah dinas PU sebesar Rp 40 juta. Nggak tau uang apa. terdakwa hanya mengatakan untuk Kepala Dinas,” jawab saksksi Yang mengherankan adalah keterangan saksi Ngetu Petrus alias Pieter selaku bagian keuangan di Badan Keuangan Daerah. Saksi mengakui, bahwa dirinya diperintahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk mentrasfer uang tunai kereking terdakwa di Bank BNI tanpa SP2D yang totalnya Rp 450 juta. “Saya diperintahkan untuk transfer uang tunai kerekening BNI Nomor 0213012710, nggak ada hubungannya SP2D,” jawab saksi terus terang. Saksi ini juga sama dengan saksi lainnya menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 20 juta. “Pernah menerima 20 juta dari terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017,” jawan saksi. Sementara saksi Arnoldus Sewe hanya menerima Rp 15 juta. Alasan saksi ini karena sering membantu terdakwa. Berbeda dengan saksi Paulus Gono, justru sering diperintahkan terdakwa untuk membeli tiket pesawat bila terdakwa bepergian. Alasannya, selain teman dekat dan sering saling membantu, saksi memiliki aplikasi pemesanan tiket. Keterangan para saksi ini tak jauh beda dengan isi dakwaan JPU KPK yang menyatakan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema (pengawal pribadi Bupati). Dalam percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh Stefanus Ngai Rema, “Pasti jelas”. Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 2017. Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya. Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. Namun sial menimpa Marianus Sae, terlebih dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu. Sebab proyek yang dipilihnya untuk dikerjakan belum tercapai namun sudah ditangkap oleh KPK pada tanggal 11 Februari 2018. Usai persidangan. JPU KPK Ronald kepada media ini terkait keterangan saksi Hendrikus maupun saksi lainnya mengatakan, bahwa apa yang dikatakan saksi itu adalah haknya. Namun JPU KPK akan menilainya setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai. “Itu hak saksi seperti yang dijelaskan tadi dalam persidangan. Ada beberapa saksi yang menerima uang dari terdakwa tapi ada juga yang mengatakan hanya pinjam dank arena pertemanan. Nantilah masih ada saksi lainnya. Akan lebih jelas kalau Bupati nanti,” kata JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap Bupati Ngada NTT Terungkap Beberapa Fakta

Saksi Hendrikus Sao Meo #JPU KPK Kembali hadirkan saksi kunci terkait Plotting Proyek dan penyetoran uang tunai tanpa SP2D serta pemberi...

PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

07.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC1D6pCzTCco1vWs2WB88J0lJGP05lTSrfD02xHLSXLMoDphvVhISCOBVtqzcqH5mLrsReLie6iMvHI1mzj-17oB0Ts_Reu1dixUBC6RNu02Fgi_j8LQ8Iw1MCUTg6X8d7cRq2MyF152c/s1600/IMG20190710153944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC1D6pCzTCco1vWs2WB88J0lJGP05lTSrfD02xHLSXLMoDphvVhISCOBVtqzcqH5mLrsReLie6iMvHI1mzj-17oB0Ts_Reu1dixUBC6RNu02Fgi_j8LQ8Iw1MCUTg6X8d7cRq2MyF152c/s1600/IMG20190710153944.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) terus berlanjut. Kasus yang menjerat Riry Syeried Jetta, mantan Direktur Utama (Dirut) sebagai terdakwa ini pun dianggap terkesan dipaksakan. Kesan ini lah yang dituangkan Riry dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Riry menganggap jika kasus yang tengah membelitnya tersebut lebih mengarah pada persoalan perdata dari pada masalah pidana. Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang terungkap dalam sidang (Kamis, 4 Juli 2019) lalu. Seperti diutarakan oleh saksi Agung Herry, SPV Akutansi PT DPS, jika pembayaran dalam transaksi pembelian floating dock yang dilakukan oleh PT DPS dengan PT A&C Trading Network (ACTN) yang dianggapnya tidak pernah ada masalah, karena sudah sesuai dengan standart operasional (SOP) yang berlaku. Sementara itu, saksi Anton Wahyuono, Pjs SPV Pengadaan PT DPS, juga mengakui jika dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan floating dock. Namun, ia mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada MoM (berita acara rapat dengan BPKP) adalah tanda tangannya, yaitu MoM tentang pembahasan pengadaan dan arahan BPKP terhadap floating dock. "Saat dalam proses pengadaan mereka (saksi) ini merupakan tim komite investasi. Sampai sekarang, mereka masih menjadi staff PT DPS," kata Kuasa Hukum Riry Samuel Benyamin Simangunsong dari kantor SBS & Associates (Attorney At Law). Ia menambahkan, dengan fakta persidangan ini maka tercipta lah kesan bahwa dengan dituangkannya Riry sebagai terdakwa ini pun, dianggap dipaksakan. Dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa juga diungkapkan adanya 2 surat keputusan (SK) pengadaan yang mempunyai nomor sama tetapi isinya berbeda. Ia menengarai, bahwa tandatangan mantan Dirut PT. DPS tersebut di scan ulang. "Kita menengarai adanya pencetakan ulang atas kontrak pengadaan tersebut, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Riry. Pembuktian sudah diajukan dalam penanganan perkara. Namun hingga persidangan berjalan belum diketahui pelakunya," tegasnya. Dalam eksepsi juga diungkapkan, terdakwa sebagai direktur utama baru di perseroan, meminta jajaran direksi memperhatikan aspek-aspek lainnya serta ketentuan-ketentuan yang terkait. Termasuk, melakukan berdasarkan kesepahaman yang ada. Sebelumnya ia pernah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, terkait dengan pinjaman untuk dana talangan dari pihak ketiga, dalam pembayaran termin kontrak atas dana PMN yang belum diterima. Bahkan, ia juga pernah meminta pendapat hukum dari Kejati Jatim atas rencana pembelian barang bukan baru. Dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, pihaknya juga mengkaji aturan pengadaan barang dan jasa termasuk penyempurnaan aturan pengadaan barang dan jasa perseroan yang sesuai dengan GCG dan ketentuan yang berlaku, serta pendampingan pada saat proses pengadaan dilakukan. Termasuk meminta terlebih dahulu kepada Komite Investasi untuk menggunakan jasa konsultan penilai (KJPP), untuk menilai kewajaran harga dan konsultan teknik untuk menilai kondisi floating dock tersebut Salah satu alasan yang memperkuat jika kasus yang dianggap telah merugikan negara sebesar Rp 63 miliar tersebut lebih mengarah pada persoalan perdata adalah, adanya kontrak kerjasama antara PT DPS dengan PT A&C Trading Network (ACTN). "Ada dokumen kontrak antara PT DPS dan PT ACTN. Jadi sangat jelas hubungan antara PT. DPS dengan PT. ACTN adalah hubungan keperdataan, yang mana jelas ada aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat. Dan ini jelas diakui jaksa sebagai mana tertuang dalam dakwaannya halaman 3 point 5 jo. hal 13 alinea pertama jo. Hal 21 point 5 jo. Hal 35 alinea 2," tegasnya. Sebagai konsekwensi apabila ada pelanggaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijadikan, maka perbuatan itu adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga menurutnya, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan bukanlah suatu perbuatan pidana. Apalagi, PT. DPS mengakui keperdataannya dalam perkara perdata No. 1112/Pdt.G/2018/PN.Sby, untuk mengajukan agar diperiksa dan diadili berdasarkan kompetensi absolut melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata, maka adanya suatu permohonan perselisihan antara PT ACTN dan PT. DPS kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya dalam perkara nomor 47/ARBN/BANI-SBY/IV/2019. "Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdatanya atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan pengadilan," tambahnya. Terkait dengan tudingan adanya gratifikasi yang dilakukan terdakwa dengan saksi Andri Siwu, sebagaimana dalam dakwaan, juga dibantah oleh kuasa hukum. Menurutnya, aliran dana yang ditunjukkan jaksa dalam dakwaan di halaman 3 point 10 jo. halaman 21 point 10, yang menyatakan aliran dana Rp. 132 juta, sebenarnya merupakan transaksi pribadi jual beli 2 buah kendaraan UTV merek Hisun 4x4  800cc dan 500cc milik terdakwa sejak tahun 2014 sebelum menjabat, yang kemudian dijual kepada Adri Siwu. Transaksi itu dilakukan melalui transfer 3 kali ke rekening BRI, BCA, dan Mandiri, untuk membuktikan pertanggungjawaban secara transparan terbuka yang harus dilakukan bukanlah suatu indikasi gratifikasi. Selain itu, transaksi tersebut dianggap tidak ada hubungan hukum dengan proses pengadaan floating dock tersebut. Sebelumnya, mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) Riry Syeried Jetta, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT DPS senilai Rp 63 miliar. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Riry ditahan karena dianggap melakukan korupsi bersama dengan Antonius Aris Saputra, Dirut  A&C Trading Network (ACTN). "Dirut PT DPS periode 2014-2016 tersebut disangka turut melakukan korupsi bersama tersangka Antonius Aris Saputra (berkas terpisah) selaku Dirut A&C Trading Network (ACTN) yang berkedudukan di Singapura," ujarnya. (Tim)

News Tipikor PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

berita korupsi .co - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) terus berlanju...

BERITAKORUPSI.CO

Taufiqurrahman Dituntut 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Kepala Cabang BNI : Disetorkan Ke DPC PKB dan PDIP Atas Perintah Bupati Ngada

Yoyok Yudianto, Mantan Lurah Kepanjen Divonis 3,8 Thn Penjara

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Untuk Mengusut Dana Kapitasi Puskesmas Jombang

Sidang Suap Bupati Ngada NTT Terungkap Beberapa Fakta

PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI