Dua Tersangka Kasus Korupsi Akan Disidangkan Pada 10 April 2018

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQHM440mLuAlEti25szITutz0nEPEExGPo5g9KJfuRjf_iUp9Amt0QIX0F3E1Qd1-y8HOipqcZgN7ejrbptiEa48-epzdhDyNc_c0iommjP_ltEN1qi3-vL-dQnRbK-UaYiqjnsdbPkM/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQHM440mLuAlEti25szITutz0nEPEExGPo5g9KJfuRjf_iUp9Amt0QIX0F3E1Qd1-y8HOipqcZgN7ejrbptiEa48-epzdhDyNc_c0iommjP_ltEN1qi3-vL-dQnRbK-UaYiqjnsdbPkM/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>D</b></span>ua tersangka dalam kasus Korupsi yang berbeda di Jawa Timur dan ditangani oleh 2 (Dua) lembaga, yakin Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disidangkan pada Selasa, 10 April 2018.<br /><br />Kedua tersangka itu adalah Hendarwan Maruszama ditangani oleh KPK, dan Mikhael Bambang Parikesit ditangani oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. <br /><br />Tersangka Hendarwan Maruszama selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) bergerak di bidang konstruksi (kontraktor) ini terseret dalam  kasus dugaan Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu.<br /><br />Pemebrian “uang suap” oleh tersangka Hendarwan Maruszama terhadap Moch. Arif Wicaksono (saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor), terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu supaya Ketua DPRD Kota Malang mengusulkan Pemerintah Kota Malang menganggarkannya dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Sementara tersangka Mikhael Bambang Parikesit, adalah Direktur Utama PD (Perusahaan Daerah) Pasar Surya Surabaya, masuk dalam pusaran kasus dugaan Korupsi dana Revitalisasi PD Pasar Surya tahun  2015 – 2016 lalu sebesar Rp 14,8 Milliar.<br /><br />Kepastian jadwal sidang Ke- 2 tersangka ini disampaikan oleh Herry, salah satu Staf Administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, saat hubungi wartawan media ini, pada Kamis, 5 April 2018. <br /><br />“Tersangka Hendarwan Maruszama dan tersangka Mikhael Bambang Parikesit akan disidangkan tanggal 10 April, dengan Ketua Majelis Hakimnya Pak Unggul,” kata Nur.<br /><br />Penetapan jadwal persidangan bagi tersangka Mikhael Bambang Parikesit, sepertinya menjadi kemenangan bagi Kejati Jatim, mengingat sidang gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka sedang berlangsung di PN Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya.  (Redaksi)

Tipikor Dua Tersangka Kasus Korupsi Akan Disidangkan Pada 10 April 2018

berita korupsi .co – D ua tersangka dalam kasus Korupsi yang berbeda di Jawa Timur dan ditangani oleh 2 (Dua) lembaga, yakin Kejaksaan dan...

»

Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi PT DOK Ke Kejari Tanjung Perak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmZEDo7Jrzc3t8uW-AJaHIiBYfHTXhB8BwbFKa5uxY_pSJCWGykG9Rv287Ktpxq9Xdri3-YJwmzkU0OJ7L8jubCEHydll3vJxuZSr1RBDywLy5nPWSm-dValXPuyJZ_deifNbBAFhFN1w/s1600/PT+DOK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmZEDo7Jrzc3t8uW-AJaHIiBYfHTXhB8BwbFKa5uxY_pSJCWGykG9Rv287Ktpxq9Xdri3-YJwmzkU0OJ7L8jubCEHydll3vJxuZSr1RBDywLy5nPWSm-dValXPuyJZ_deifNbBAFhFN1w/s640/PT+DOK.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka saat berada di kendaraan tahan Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b><b> K</b></span>amis, 5 April 2018, Penyidik Tindak Pidana Khusus (TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melimpahkan berkas perkara beserta 4 (Empat) orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi sebesar Rp 179,9 milliar dalam proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada tahun 2010 – 2011 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Tanjung Perak Surabaya.<br /><br />Ke- 4 tersangka adalah selaku Direksi PT DOK dan Perkapalan Surabaya, yaitu “MFA” (Ir. M. Firmansyah Arifin), mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang juga mantan Dirut PT PAL (Persero), dan saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus grtaifikasi pembangunan kapal perang Filiphina tahun 2015 lalu yang terjaring OTT oleh KPK pada Maret 2017 lalu.<br /><br />Kemudian tersangka “NST” (Drs Nana Suryana Tahir, MM), Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya;, tersangka “IWYD” (Ir I Wayan Yoga Djunaedy M.MT);, Mantan Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan tersangka “MY” (Ir Muhammad Yahya), Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH saat hubungi wartawan media ini melalui telepon selulernya, Kamis, 5 April 2018. Saat ditanya tersangka lain dari pihak swata, Lingga mengatakan tidak ada.<br /><br />“Tersangkanya ada Empat orang termasuk FA (Firmansyah Arifin.red). Kalau dari pihak swasta tidak ada. Ketiga tersangka ditahan kecuali FA, karena sedang menjalani masa tahanan 4 tahun penjara di Lapas Porong dalam kasus gratifikasi yang ditangani KPK pada Maret tahun lalu,” kata Lingga<br /><br />Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau  pasal 3 Juncto pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Kasus ini bermula pada Agustus 2010, dimana PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No. 109 Tahun 1961, tanggal 17 April 1961 yang semula bernama Perusahaan Negara (PN) Dok dan Perkapalan Surabaja dan PP No. 24 Tahun 1975 dari PN Dok Surabaja berganti nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), melakukan kontrak kerja pembangunan tangki pendam di Muara Sabak senilai Rp Rp179.928.141.879 dengan PT Berdikari Petro.<br /><br />Namun kemudian, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) melakukan subkontrak pekerjaan dengan AE Marine Pte.Ltd di Surabaya sebagai perencana, pelaksana dan pengadaan bahan-bahan material dengan nilai kontrak sebesar 19.032.071 Dolar AS.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, perusahaan perkapalan terbesar kedua setelah PT PAL (Persero) ini diduga merekayasa rencana fisik atau bobot pembangunan tangki pendam dan melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd sebesar 3.963.725 Dollar AS tanpa ada pekerjaan.<br /><br />Namun uang tersebut digunakan oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk membayar kekurangan pembelian bahan material dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhang Hong Pte Ltd selaku suplier tunggal.<br /><br />Selain itu, kontrak kerja antara PT Dok dan Perkapan Surabaya (Persero) dengan Zhang Hong, Pt. Ltd diduga tidak sesuai dengan Keputusan Presiden tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 3.963.725 Dollar AS atau sekitar Rp 33 milliar.  (Redaksi)

Tipikor Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi PT DOK Ke Kejari Tanjung Perak

Tersangka saat berada di kendaraan tahan Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng berita korupsi .co – K amis, 5 April 2018, Penyidik ...

»

ICW Desak BPK RI Audit Dana Kapitasi Puskesmas di Seluruh Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcstaSri41pw_qLydCmiYlYLvmuKDLIGr5goOz7hYMuENbEcXGsikFRa4RNwiF-vWeXPyKCzgmzC5wztkDwcPeps4GzgZ4r7uCQdG1WsOG2gyONG3KcdAxthxJ7gP69ZbFgakqJetRAmc/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcstaSri41pw_qLydCmiYlYLvmuKDLIGr5goOz7hYMuENbEcXGsikFRa4RNwiF-vWeXPyKCzgmzC5wztkDwcPeps4GzgZ4r7uCQdG1WsOG2gyONG3KcdAxthxJ7gP69ZbFgakqJetRAmc/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang pada awal Februari 2018 lalu, mencuatkan masalah pengelolaan dana kapitasi. <br /> <br /> Dalam OTT ini terungkap, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang mengumpulkan kutipan dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang, dan kemudian menggunakannya untuk menyuap Bupati Jombang.<br /> <br /> Sementara itu, berdasarkan pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan; 1. Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan), 2. Memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), dan 3. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).<br /> <br /> Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai sekita Rp 5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang. <br /> <br /> Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan, dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. <br /> <br /> Selain itu, terdapat 4 Kadinkes yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). <br /> <br /> Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel).<br /> <br /> Dana kapitasi belasan triliun rupiah setiap tahunnya yang ditransfer oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama puskesmas, sangat rawan dikorupsi oleh birokrat daerah sektor kesehatan. Dana kapitasi yang diterima FKTP pada 2014 sebesar Rp 8 triliun, 2015 sebesar Rp 10 triliun, 2016 sebesar Rp 13 triliun, dan tentu di tahun 2017 dan 2018 akan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). <br /> <br /> Dari pemantauan ICW, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas, dan dana kampanye pilkada oleh petahana.<br /> <br /> <b> Peta Fraud Dan Korupsi Dana Kapitasi</b><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtv_IQC_nHnaWU6kBl8BIjlzTG9L5DfRcVWKPIIzFUNa8U4f7Kzbsuqm82GxHpP5jlaARScLgQM3_aTJx8hIakRto6ccn6piWbYpmqx07U53LVReKnqqxp0GlDuZ1ae1yDbUbaa-NDB38/s1600/Data+ICW.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="763" data-original-width="656" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtv_IQC_nHnaWU6kBl8BIjlzTG9L5DfRcVWKPIIzFUNa8U4f7Kzbsuqm82GxHpP5jlaARScLgQM3_aTJx8hIakRto6ccn6piWbYpmqx07U53LVReKnqqxp0GlDuZ1ae1yDbUbaa-NDB38/s1600/Data+ICW.jpg" /></a>Oleh karena itu, melihat kerawanan dalam pengelolaan dana kapitasi selama ini, ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap dana kapitasi yang diterima FKTP milik Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. <br /> <br /> Desakan ini didasarkan pada pasal 8 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “tugas pemeriksaan dapat mempertimbangkan informasi dari masyarakat”. <br /> <br /> Mengingat fraud dan korupsi dana kapitasi diduga terjadi secara sistematis, luas dan terstruktur, serta sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan puskesmas, maka BPK harus dan segera melakukan audit terhadap dana kapitasi program JKN 2014-2017. (Redaksi/*)<br /> <br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch</b>

News Tipikor ICW Desak BPK RI Audit Dana Kapitasi Puskesmas di Seluruh Indonesia

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang pada awal Februari...

»

Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Jilid III Segera Disidangkan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTojEt0S-YjBE2obbXyZQI7IaTREwLQVPKccBcX4aw8RvQZsafD-6MmteSf5t_vH5zJlXMVWJLQ38IvJjer5mNv3jcKKe6eqhgm1yn6ljlho_LJzkrxDt4FeIs1b8xLG6_7T_0Xm7Sndk/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTojEt0S-YjBE2obbXyZQI7IaTREwLQVPKccBcX4aw8RvQZsafD-6MmteSf5t_vH5zJlXMVWJLQ38IvJjer5mNv3jcKKe6eqhgm1yn6ljlho_LJzkrxDt4FeIs1b8xLG6_7T_0Xm7Sndk/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panmud Pengadilan Tipikor, Akhamad Nur</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono Jilid III akan segera disidangkan, setelah JPU KPK melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Dalam jilid III ini, penyidik KPK menetapkan Hendarwan Maruszama selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan “uang suap” kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Hendarwan Maruszama oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor diakui oleh Herry, bagian Staf dan dibenarkan oleh Panmud Pengadilan Tipikor A. Nur, saat ditemui wartawan media ini diruang kerjanya.<br /><br />“Pelimpahan baru oleh KPK, langsung ke Pak Nu aja,” kata Herry<br /><br />“Ia, ada yang baru. Perkara dari KPK, atas nama tersangka/terdakwa Hendarwan Maruszama, masih kaitannya dengan perkara Arif, yang dari Malang (Moch. Arif Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang.red),” kata Akhmad Nur, Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Saat ditanya jadwa sidangnya, Nur mengatakan masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipikor.<br /><br />“Kalau jadwa sidang dan KM (Ketua Majelis.red) –nya masih menunggu penetapan dari Ketua,” tambah Nur.<br /><br />Sementara dalam jilid I, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku pemberi suap, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kemudian jilid IV sebanyak 19 masih berstatus tersangka oleh penyidik KPK diantaranya Moch. Anton selaku Wali Kota Malang sekaligus sebagai “pemeberi suap” dan 18 anggota DPRD Kota Malang selaku “penerima suap” antara lain “YAB” (Yaqud Ananda Qudban) sebagai Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, SPT (Suprapto) sebagai Ketua Fraksi PDIP, MZN (HM Zainudin) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), SAH (Sahrawi) sebagai Ketua Fraksi PKB, SAL (Salamet) sebagai Ketua Fraksi Gerindra, “WHA” (Wiwik Heri Astuti) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), “MKU” (Mohan Katelu) sebagai Ketua Fraksi PAN, “SL” (Sulik Lestyowati) sebagai Ketua Komisi A/Partai Demokrat, “ABH” (Abdul Hakim) sebagai Ketua DPRD/PDIP), “BS” (Bambang Sumarto) sebagai Ketua Komisi C/Partai Golkar, “IF” (Imam Fauzi) sebagai Ketua Komisi D/PKB, “SR” (Syaifur Rusdi) sebagai Fraksi PAN, “TY” (Tri Yudiani) sebagai Fraksi PDIP, “HPU” (Heri Puji Utami) sebagai Ketua Fraksi PPP-Nasdem, “HS” (Heri Subianto) sebagai Ketua Fraksi Demokrat, “RS” (Rahayu Sugiarti) sebagai Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar, “SKO” (Sukarno) sebagai Ketua Fraksi Golkar serta “ABR” (Abdurachman) Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? bisa jadi masih berlanjut seperti yang dipertanyakkan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Raung Pemprov. Jatim dan Tedy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPR. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Jilid III Segera Disidangkan

Panmud Pengadilan Tipikor, Akhamad Nur berita korupsi .co - Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaks...

»

Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

<span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya#</b></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Takut” kalah dalam sidang Pra Peradilan seperti yang dilayangkan La Nyalla Mattalitti dalam kasus Kadin Jatim beberapa tahun lalu,  Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat ini “menggunakan jurus pamungkas” dalam menangani kasus dugaan Korupsi Dana Revitalisasi PD Pasar Surya sebesar Rp 14,8 Milliar pada tahun 2015 – 2016 lalu, dengan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya, Mikhael Bambang Parikesit.<br /><br />“Jurus pamungkas” yang digunakan Kejati Jatim ialah dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya, disaat sidang Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Mikhael Bambang Parikesit melalui Kuasa Hukumnya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya.<br /><br />Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P31) dengan Nomor : B-10/0.5.10/Ft.1/2018 tanggal 2 April 2018, Surat dakwaan (P29) atas nama terdakwa Mikhael Bambang Parikesit, Nomor Reg. Perk. : PDS-01/0.5.10/Ft.1/04/2018 tanggal 2 April 2018 dan berkas perkara atas nama terdawa Mikhael Bambang Parikesit, Reg. Nomor : BP-03/0.5/Fd.1/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, oleh JPU Lilik Indahwati dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Nomor Perkara : 62/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Sby tanggal 3 April 2018, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kasipenkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung kepada wartawan media ini melalui telepon selulernya. Menurut Richard Marpaung, pelimpahan perkara ini untuk menggugurkan gugatan Pra Peradilan di PN Surabaya.<br /><br />“Sekalian menunggu putusan, bahwa gugatan praperadilan di gugurkan hakim. Nanti pada saat sidang pra, kita beritahukan ke hakim bahwa perkara pokok sudah kita limpahkanke PN Tipikor,” kata Richard, Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Penanganan kasus Korupsi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kejati Jatim terkesan tebang pilih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 3 kasus Korupsi yang “dibiarkan” oleh Lembaga Adhyaksa dibahwah Kepemimpinan Maruli Hutagalung.<br /><br />Ke- 3 kasu Korupsi itu ialah; Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab.<br /><br />Kemudian kasus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa,  yaitu Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu).<br /><br />Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, untuk menghabiskan anggaran dan haruslah bertanggung jawab bersama Kepala Inspektorat. Dan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya ini dikuatan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Serta kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar.<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. (Redaksi)</span>

Tipikor Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya# berita korupsi .co – ...

»

Anak Mantan Bupati Jember Divonis 1 Tahun Penjara

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait kasus Korupsi dana Hibah ASKAB PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M #</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkJVXr4S1NDYRkON7ErIsiswl9AF_N7t2rgzBEX7J_GgGXNV-GMDzrueG53HrTtyYk3mHUXwp72P2OULwPlXaoixYxVSCICH2KSuM0s6L6yL4FcDD0puD3-fWGnaFoMlsM-ukh0fzhZGo/s1600/Terdakwa+Diponigoro.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkJVXr4S1NDYRkON7ErIsiswl9AF_N7t2rgzBEX7J_GgGXNV-GMDzrueG53HrTtyYk3mHUXwp72P2OULwPlXaoixYxVSCICH2KSuM0s6L6yL4FcDD0puD3-fWGnaFoMlsM-ukh0fzhZGo/s400/Terdakwa+Diponigoro.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Majelis Hakim membacakan surat putusan, dan saat terdakwa berkonsulatasi dengan PH-nya (foto bawah)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Diponegoro adalah anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, yang terseret dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milliar divonis 1 tahun penajara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 Aprli 2018.<br /><br />Selain anak mantan Bupati, Diponegoro adalah Ketua Askab PSSI Jember, sementara Ari Dwi Susanto sebagai Bendahara.<br /><br />Dalam Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, terhadap terdakwa Diponegoro dan Ari Dwi Susanto yang didampingi Penasehat Hukumnya serta dihadiri JPU Edi dari Kejari Jember.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tahun 2014 – 2015 lalu, Pemerntah Kabupaten Jember mengucurkan dana hibah yang bersumber dari APBD yang diajukan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember sebesar Rp 4 milliar.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. <br /><br />Majelis Hakim juga menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan, dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. <br /><br />Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menyetorkan uang sebesar Rp 2,7 yang dititipkan oleh terdakwa ke kas negara.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;  Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, denda sebesar Lima puluh juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Satu bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampngi PH-nya, mapun JPU Edi dari Kejari Jember menyatakan pikir-pikir. <br /><br />Usai persidangan, JPU Edi mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa seluruh kerugian negera dalam dakwaan sudah dikembalikan oleh terdakwa. Namun demikian, JPU Edi mengatakan masih pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Kalau kerugian negara semuanya sudah dikembalikan oleh terdakwa,” ujar JPU Edi.  <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam kasus ini, Kejari Jember  melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan dana Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember tahun 2014 - 2015. <br /><br />Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejari Jember dengan menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur,  ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggran sebesar Rp 2,7 milliar, dengan cara membuat beberapa kegiatan yang “tidak ada”, dan kemudian penyidik Kejari Jember pun menetapkan 2 tersangka, yakni Diponegoro selaku Ketua dan Ari Dwi Susanto (Bendahara) Askab PSSI Jember.<br /><br />Mungkin Diponegoro menyadari kesalahannya dan akhirnya rela mengembalikan kerugian negara melalui JPU sebesar Rp 2,7 milliar, walaupun dirinya sempat masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejari Jember.  (Redaksi)</span>

Tipikor Anak Mantan Bupati Jember Divonis 1 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi dana Hibah ASKAB PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M # Foto atas, Majelis Hakim membacakan surat put...

»

Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Divonis 2,8 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCfp0ZvhLvZleL0LCCE_UNqP1ZAj2fwzRhXFnJOq_B42uWhtHqlqUKURD_smdc3RTyeKhrhke540k3dKx-0WTjAcSW9W6PJ8f_4OvfhLrCqdkRm9qlTkf7c69PKNolNq1VhDtSArOX9DU/s1600/IMG20180403102058.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="528" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCfp0ZvhLvZleL0LCCE_UNqP1ZAj2fwzRhXFnJOq_B42uWhtHqlqUKURD_smdc3RTyeKhrhke540k3dKx-0WTjAcSW9W6PJ8f_4OvfhLrCqdkRm9qlTkf7c69PKNolNq1VhDtSArOX9DU/s1600/IMG20180403102058.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono saat menjalani sidang putusan, Selasa, 3 April 2018 (BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Jarot Edi Sulistiyono yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 3 April 2018.<br /> <br /> Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan 21 tersangka/terdakwa, yaitu Jarot Edi Sulistiyono, Moch. Arif Wicaksono (perkara terpisah dan masih dalam proses persidangan) dan Moch. Anton (Wali Kota Malang tersangka masih dalam penyidikan KPK ) bersama 18 anggota DPRD Malang daintaranya Yaqud Ananda Qudban, Suprapto, HM Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Heri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Imam Fauzi, Tri Yudiani, Heri Puji Utami, Heri Subianto, Abdurachman, Rahayu Sugiarti serta Sukarno (ke- 18 anggota Dewan ini tersangka masih dalam penyidikan KPK).<br /> <br /> Dalam persidangan hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, membacakan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa Jarot Edi Sulistiyono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dalam persidangan yang dihadiri oleh tim JPU KPK.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Jarot Edy Sulistyono diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) hurub a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edi Sulistiyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1A Kota Malang dan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang<br /> <br /> Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 25 Juni 2015, Pemerintah Kota Malang bersama DPRD mengadakan rapat paripurna bersama dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Kemudian lanjut Majelis Hakim, pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan uang ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus.<br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistiyono haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan, denda sebesar Lima puluh juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Dua bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yakni 4 tahun penjara. <br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU KPK masih pikir-pikir. “Pikir-pikir Yang Mulia,” kata terdakwa Jarot menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. <br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir,” kata PH terdakwa, Haris seusai persidangan, dan hal yang sama juga disampiakan oleh JPU KPK.<br /> <br /> Menurut PH terdakwa Jarot, kasus ini pun diduga “berbau politik”. Sebab, penyelidikan termasuk penyadapan yang dilakaukan oleh KPK dalam kasus ini antar Juni hingga Juli 2015. Namun penyidikan yang dilakukan KPK baru tahun 2017 menjelang Pilkada serentak Juni 2018 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa seusai persidangan.<br /> <br /> “Ini kan aneh, kenapa beda dakwaan Jarot dengan Arif dalam pertmuan dengan waktu dan tempat yang sama, juga tidak dihadirkan sebagai saksi. Penyelidikan dan penyadapan dilakukan antara Juni hingga Juli 2015. Tapi penyididikan baru dilakukan 2017 menjelang Pilkada,” kata PH terdakwa.(Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Divonis 2,8 Thn Penjara

Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono saat menjalani sidang putusan, Selasa, 3 April 2018 (BK) berita korupsi .co - Jarot Edi Sulistiyono yang ...

»