Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat tenang dan berjiwa gentlemen, seperti terdakwa Anton Yuliono. <br /><br />Anton Yuliono, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) di Komisi Pemilihan Umum – Jawa Timur (KPU Jatim), adalah “tokoh” utama dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembobolan dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu sebesaar Rp 12.351.500.000,-, dengan cara pengadaan logistik, seperti Formulir C dan pendistribusiannya secara Fiktif.<br /><br />Pada Senin, 19 Desember 2016, terdakwa Anton Yuliono (dan 9 terdakwa lainnya perkara terpisah), dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.351.500.000 dari dana Pilpres tahun 2014 dengan cara membuat kegiatan secara fiktif. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya, Selain Anton Yuliono yang berperan penting selaku menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar) secara fiktif, juga dibantu Achmad Suhari  (Bendahara pengeluaran KPU) menjadi konsultan keuangan dan membuat surat setoran pajak (SSP), Achmad Sumaryono salah satu pegawai Sucofindo, berperan untuk mencari rekanan dan Nanang Subandi, Fachrudi Agustadi, Yahya Hamit, Baskoro, Totok Suhardi, Dodik Siswanto dan Kahar Reffi.<br /><br />Yang sebelumnya diadakan pertemuan di kantor Sucofindo antara terdakwa Achmad Suhari, Achmad Sumaryono dan Anton Yuliono, mengadakan pertemuan untuk membahas penyerapan anggran dana Pilpres 2014 yang hasilnya, Anton Yuliono menerbitkan SPM fiktif dan kemudian dokumen tersebut di serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Surabaya I untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Dan dana tersebut pun dicairkan ke rekening masing-masing rekanan.<br /><br />Akibatnya, terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH.,MH, yang dibantu hakim anggota, DR. Supriyanto dan DR. Lufsiana<br /><br />“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 6 bulan,” ucap Hakim Tahsin.<br /><br />Terdakwa juga diberi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 5.445.290.000,-. Kalau terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hokum tetap, JPU diperintahkan untuk menyita harta kekayaan terdakwa atau dipidana penjara selama 3 tahun. Sehingga total hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa Anton Yuliono selama 14 tahun dan 6 bulan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, sikap dan raut wajah terdakwa tak terlihat bersedih, seperti terdakwa lainnya. Terdakwa hanya mengatakan piker-pikir melalui Penasehat Hukumnya.<br /><br />Semntara terdakwa Fachrudi Agustadi dan Ahmat Sumaryono, divonis penjara masing-masing selama 8 tahun denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp  4.100.290.000 atau pidana penjara 3 tahun untuk terdakwa Agustadi dan mengembalikan uang yang dinikmati terdakwa Ahmat Sumaryono sebesar Rp 1.600.000.000 atau pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan.<br /><br />Untuk terdakwa Ahmat Suhari dan Nanang Subandi, divonis penjara masing-masing 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bylan kurungan. Terdakwa Ahmat Suhari, juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp 167 juta lebih atau pidana penjara 1 tahun. Sementara terdakwa Nanag Subandi tidak ada hukuman tambahan.<br /><br />Serta terdakwa Baskoro, Yahya Hanif, Dodik Siswanto, Totok Subandi dan Kahar Reffi divonis masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Tiga terdakwa yakni Kahar Reffi, Yahya Hanif dan Dodik Siswanto, langsung menyatakan menerima melalui PH-nya Yuliana dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sementara JPU menyatakan piker-pikir.<br /><br />“Kita piker-pikir dulu, karena harus melapor ke atasan. Kalau atasan mengatakan banding, kita akan banding,” kata JPU dari Kejari Suranaya kepada media ini usai persidangan.  (Redaksi)<br /><br /> <br />

News Tipikor Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat...

»

Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo </td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br /><br />Dalam fakta persidangan jilid I maupun jilid II terungkap bahwa, proyek pengadaan Meubler seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh si penerima dana DAK yakni masing-masing sekolah selaku Kasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara Kepala Dinas Pendidikan Probolinggo adalah selaku Pengguna Anggaran (PA).<br /><br />Anehnya, proyek pengadaan yang didanai dari hasil keringat masyarakat lewat APBD itu ternyata melibatkan pihak ketiga yakni beberapa rekanan diantara  CV  Indah Karya (Direktut Suhadak), CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo). Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />CV  Indah Karya selaku suplayer Meubler untuk 27 sekolah berdasarkan surat pemesanan dari pihak sekolah. Setelah sebelumnya ada petunjuk ke masing-masing sekolah dari Dinas Pendidikan. Hal itu seperti yang dijelaskan saksi yang juga terdakwa yakni Suhadak, pada persidangan, Senin, 19 Desember 2016.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Mateus Samiaji, saksi yang juga terdakwa saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo mengatakan bahwa, pelaksanaan pengadaan Meubler bukan secara awakelola meliankan secara langsung atau kes berdasarkan pemesanan dari pihak sekolah. Suhadak mengatakan, bahwa dirinya menerima undangan dari pihak sekolah. Dan orang nomor dua di Pemkot Probolinggo ini juga mengakui, kalau dirinya sudah mengenal terdakwa mantan Wali Kota Probolinngo Buchori, sebelum pelaksanaan proyek.<br /><br />“Saya menerima undangan dari pihak sekolah. Pembayaran secara tunai. Saya mengenal (terdakwa),” kata Suhadak. Namun pertanyaan anggota Majelis Hakim kepada terdakwa terkait sejauh mana saksi mengenal terdakwa, jawaban saksi tak begitu jelas maksudnya. Apakah disegaja untuk “mengaburkan” sejauh mana saksi Suhadak dengan terdakwa Buchori saling kenal.<br /><br />Sementara pada persidangan sebelumnya, keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Probolinggo yakni, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2; Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, penerima DAK ini mengatakan, tidak mengetahui surat perjanjian kontrak antara dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi (terdakwa) selaku rekanan (Direktur CV Indah Karya). Pada  hal, tanda tangan saksi tercantum pada dokumen kontrak. Saksi menjelaskan, bahwa dokumen kontrak sudah ada tinggal menanda tangani. <br /><br />Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo Surabaya, bk – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DA...

»

Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s1600/Madiun+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s640/Madiun+1.jpg" width="640" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun tahun lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 M, bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Setelah pada persidangan minggu lalu, JPU mengahadirkan  saksi Samin, selaku sub kontrak yang menerima pekerjaan dari Shonaji untuk mengerjakan bagian Mekanical dan elktrikal (instlasi listrik dan AC), dengan nilai kontrak sebesar Rp 650 juta dan belum dibayar lunas dan saksi Abdul Muis, yang juga sub kontrak, menerima pekerjaan dari Shonaji dan Aditya, untuk pekerjaan bagian plafon, kusen dan kalpalum dan nasibnya pun sama dengan Samin. <br /><br />Kali ini, Kamis, 15 Desember 2016, JPU dari Kejari Madiun, kembali menghadirkan korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yaitu, Indra Irmawan, selaku Suplayer Granit dan Heri Supriyono, yang mengerjakan bagian pemasangan Pipa. Sementara Dua saksi lainnya yakni, Moh. Ramadani, selaku Ketua Tim Konsultan dari PT Parigraha Konsultan dan Agus Sulaksono yang juga pegawai PT Parigraha.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, Indra Irmawan, yang menerima PO (Pesanan Order) dari Shonaji dengan nilai sebesar Rp 779 juta dan belum dibayar sama sekali. Indra menceritakan, kalau dirinya mengenal Iwan Suwasana (pegawai PT Parigraha). Lalu Iwan Suwasana, mengenalkan Indra ke Shonaji dan Kaiseng.<br /><br />“PO nya dari Shonaji. Saya kenal Iwan Suwasana. kenal Shonaji dan Kaiseng karena dikelakan Iwan. Saya disuruh berhubungan dengan Shonaji, PT nya Aneka Jasa Pembangunan(AJP), yang tanda tangan Shonaji. Iwan Suwasana setahu saya Konsultan. Tapi dalam pekerjaan ini (Pembangunan gedung DPRD.red), saya tidak tau,” kata Indra.<br /> <br />Sementara saksi Heri Supriyono mengatakan, kalau dirinya awalnya hanya membantu kakaknya Samin, yang mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrikal. Namun akhirnya dia (Heri) menerima pekerjaan dari Shonaji untuk pekerjaan pemasangan Pipa, dengan nilai kontrak sekitar Rp 600 juta lebih dan sebahagian belum dilunasi.<br /><br />“Awalnya saya membantu kakak saya, Samin, untuk mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrical. Namun dalam perjalannya, saya mendapat pekerjaan pemasangan perpipaan, dengan nilai Enam ratus sekian (Rp 600 juta…),” kata Heri.<br /><br />Dan keterangan Heri inilah yang membuka “tabir” kebobrokan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang menghantarkan Sekretaris DPRD, Agus Sugijanto, selaku PPKm sekaligus sebagai KPA, Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, Aditya Nerviadi, Manager Proyek PT AJP, Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Consultant, Iwan Suwasana, Staf PT. Parigraha Consultant, ke balik jeruji besi alias penjara. Sementara Kaiseng dan Moch. Shonhaji, selaku pelaksana proyek, masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Heri Supriyono menjelaskan bahwa, RAB dalam dokumen proyek gedung Dewan tersebut ada yang dobel atau ganda. Dalam dokumen tercantum bahan yang harus dipasang nilainya mahal. Anehnya, yang dipasang justru nilainya lebih murah. Dan ini terdapat dalam RAB Mekanical dan Elektrical maupun pemasangan Pipa.<br /><br />“Alasannya akan masuk dalam pekerjaan tambahan. Saya dikenalkan Iwan ke Agus, Sekwan. Saya diminta untuk memasang Stop kontak lantai tapi tidak ada di SPK. Itu katanya akan dimasukkan dalam pekerjaan tambahan. Kalau pipa, ada gambar sambil jalan direvisi. Gambar dari Fuat sebagai tukang gambar. RAB nya ada yang dobel, kalau yang asli saya nggak pernah lihat. Di RAB kwalitasnya bagus tapi yang disuruh pasang pipa PVC yang lebih murah,” ungkap saksi Heri.<br /><br />Dari keterangan Heri Supriyono ini, ada dugaan bahwa proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, sudah direkayasa oleh para “mafia” sebelum dikerjakan atau sebelum di lelang. <br />Pada proses lelang, peserta hanya Satu dari 20 pendaftar, yaitu PT AJP yang dokumennya dipinjam oleh Iwan Suwasana kepada Hedi Karnowo selalu Direktru PT AJP tanpa perjanjian apapun. Memang, dokumen kontrak ditandatangani oleh Hedi Karnowo.<br /><br />Anehnya, pada saat pengumuman pemenang lelang yang hanya PT AJP dengan nilai penawaran sebesar Rp 29 M dari HPS Rp 31 M dari total anggaran Rp 32 M, PPKm sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD, tidak pernah melakukan negoisasi atau menemui Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP. Jangankan menemui, mengirim surat terkait PT AJP selaku pemenang lelang yang akan mengerjakan Proyek gedung DPRD tersebut tidak pernah sama sekali, kecuali pada tanggal 19 Pebruari 2016 saat pemutusan kontrak kerja antara PPKm dengan PT AJP.<br /><br />Lalu degan siapa PPKm/KPA berhungan ? pada hal, secara administrasi semua dokumen terkait pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD harusnya ditanda tangani oleh Hedi Karnowo. Anehnya, proyek tersebut dikendalikan oleh Kaiseng, Shonaji, Iwan Suwasana dan Aditya. Inilah yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung sebelumnya. <br /><br />Hal ini seperti yang dibenarkan Hedi Karnowo yang didampingi Penasehat Hukumnya, DR. Abdul Salam, yang juga Ketua Peradi Surabaya, kepada media ini. “Saya tidak pernah berurusan dengan PPKm atau menerima surat apapun. Saya hanya menerima surat sekali pada saat pemutusan kontrak kerja pada tanggal 19 Pebruari,” kata Hedi<br /><br />Sementara data yang diterima wartawan media ini menyebutkan bahwa, uang muka sebesar 20%  dari anggaran atau sebesar Rp 5 milliar dari Rp 29 milliar yang telah dicairkan melalui rekening PT AJP, langsung ditransfer kembali oleh Hedi Karnowo ke rekening Iwan Suawasan. Dan uang tersebut diserahkan ke “panitia lelang”. Disinilah “biang kerok” permasalahan tidak selesainya pekerjaan pembangunan geduang DPRD karena pelaksana yaitu Shonaji dan Kaiseng tidak punya dana. <br /><br />Terkait hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun justru tidak mengetauinya. “Benar nih. Kenapa nggak disampaikan ke penyidik ?,” kata Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kamis, 15 Desember 2016.  (Redaksi)

News Tipikor Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

Surabaya, bk – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mad...

»

Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirmz2YjFcnpZiX5yCw1ga2SNlWjL_RAVP-SKBqRZ9YNRQiyeSQEKnDEfDrapvEKdvM9kebi10qz4t59m6QCUB1PMZ6HnGHijzKgR4H9zjB7L-F-qL03xcxJ6b3LhxFtsVc3vFP4kDN3UU/s1600/PhotoGrid_1481646155476.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirmz2YjFcnpZiX5yCw1ga2SNlWjL_RAVP-SKBqRZ9YNRQiyeSQEKnDEfDrapvEKdvM9kebi10qz4t59m6QCUB1PMZ6HnGHijzKgR4H9zjB7L-F-qL03xcxJ6b3LhxFtsVc3vFP4kDN3UU/s1600/PhotoGrid_1481646155476.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kanan, Prof. Yusril, terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk </b>– Lima Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara dugaan Korupsi PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan terdakwa, mantan Direktur Utama yang juga mantan Dirut PT PLN serta mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, “kembali diuji”.<br /> <br /> Ke-5 Majelis Hakim tersebut yakni, M.Tahsin. SH., MH (Ketua Majelis) dan dibantu Empat anggota yakni, H.R. Unggul Warso Mukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /> <br /> Dua kali persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dua kali pula Majelis Hakim “kedatangan tamu” tokoh Nasional di dalam persidangan yang sedang berlangsung, dengan terdakwa, Dahlan Iskan.<br /> Pada sidang sebelumnya (6 Desember 2016), Pengadilan Tipikor “didatangi” mantan Menteri Pertahanan di era Presiden (alm) Gus Dur, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Prof. Mahfud MD.<br /> <br /> Pada sidang kali ini, Selasa, 13 Desember 2016, Pengadilan Tipikor kembali “didatangi” Tiga tokoh Nasional yakni, mantan Ketua KPK, Abraham Samad; Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Effendi Gazali dan Pengmat Ekonomi, Faisal Basri.<br /> <br /> Ketiga tokoh nasional ini tak asing lagi di mata masyarakat Indonesia, terutama mantan Ketua KPK, Abraham Samat, yang dikenal dengan keberaniannya. Namun, kehadiran Ketiga Tokoh nasional ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disaat Dahlan Iskan duduk sebagai pesakitan dalam kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Provinsi Jawa Timur, sekan mengatakan, “bahwa Dahlan Iskan tak bersalah dan harus dibebaskan”.<br /> <br /> Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah yang di kelola oleh PT PWU pada tahun 2001 – 2004, bisa jadi berlangsung lama, bila Eksepsi atau keberatan terdakwa di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lalu, berapa orang dan siapa lagi tokoh Nasional yang akan mendatangi Pengadilan Tipkor untuk memberi dukukungan kepada terdakwa Dahlan Iskan ? <br /> <br /> Akankah ke-5 Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin ini menjadi “bulan-bulanan” atau sebaliknya ?.   (Redaksi)

News Tipikor Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Dari Kanan, Prof. Yusril, terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim Pengad...

»

Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>Surabaya, bk</b> – Andai saja ada 100 orang pejabat di negeri ini yang mau mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara tanpa gaji dan fasilitas apapun, bahkan bersedia menjaminkan harta pribadinya, perekonomian Indonesia akan lebih cepat maju.<br /><br />Namun sayangnya hanya ada Satu orang, yakni Dahlan Iskan. Selama menjabat menjadi Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan tak pernah di gaji bahkan tidak menerima fasilitas apapun. Jagankan menerima fasilitas, untuk perjalanan dinas ke luar negeri pun ditanggung sendiri. Apakah Pemerintah Provinsi – Jawa Timur tak mampu untuk menggaji ? ternyata tidak. Melainkan terdakwa sendiri yang tak mau menerima gaji.<br /><br />Hal itu menurut pengakuan terdakwa Dahlan Iskan, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan Eksepesi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013.<br /><br />“Selama menjabat Direktur Utama PT PWU, saya tidak mau digaji. Saya juga tidak mau diberi fasilitas apa pun. Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri. Saking sulitnya PT PWU di tahun 2000 itu, Yang Mulia, sampai saya memutuskan agar kebiasaan memberi sekedar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah, harus dihentikan. Beratnya lagi Yang Mulia, Pemda sudah tidak mau menyediakan modal tambahan,” ucap terdakwa dalam Eksepsinya.<br /><br />Dalam Eksepsinya, terdakwa menjelaskan bahwa PT PWU harus sembuh dari sakitnya dan harus bisa bangkit. Bahkan, terdakwa rela menjaminkan harta pribadinya demi bangkitnya PT PWU. <br /><br />“Bank juga tidak mau memberi kredit. Tentu saja bank tidak percaya pada PT PWU. Karena kredit macetnya masih banyak. Tapi perusahaan ini harus sembuh dari sakitnya, yang Mulia. Harus bisa bangkit. Akhirnya, saya pribadi, Yang Mulia, harta saya pribadi saya jaminkan ke bank. Bank BNI akhirnya memberi kredit Rp 40 miliar, dengan jaminan pribadi saya, untuk membangun pabrik steel conveyor belt. Ini bersejarah bagi PWU dan bersejarah bagi Jawa Timur. Inilah satu-satunya pabrik serupa di Indonesia. Sejak itu Indonesia bisa tidak perlu lagi impor steel conveyor belt,” kata terdakwa<br /><br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa untuk mengubah set PT PWU yang kumuh dan berbau yang terletak di Jalan A.Yani, Surabaya, terdakwa rela menjaminkan deposito sebesar Rp 5 milliar untuk membangun sebuah geduang megah yang dikenal dengan Expo Jatim. Namun ada satu yang tersisa yang tidak dijelaskan terdakwa. Alasannya, sebagai pahala di sisi Yang Maha Kuasa.<br /><br />“Ketika saya melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, saya memutuskan untuk membangun gedung Expo Jatim di atasnya. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur belum punya fasilitas ekonomi seperti itu. Tapi PWU tidak punya uang, Pemda tidak memberi modal, Bank juga belum percaya kepada PT PWU. Untuk memulai pembangunan gedung Expo Jatim tersebut, Yang Mulia, saya jaminkan deposito pribadi saya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu. Yang Mulia, sebenarnya masih ada yang jauh lebih besar, pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk. Tapi yang Mulia, izinkan yang satu ini tidak saya ungkap disini, agar masih ada tersisa sedikit pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa,” lanjut terdakwa kemudian.  (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Andai saja ada 100 orang pejabat di...

»

Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2TPQQFdIgEP54bdcMQ4JL_FgzIK3niJhUxs9nlGGiP9P1CWp8db7uG_RlW9JmeucLaaxSRgfRgUJ0l1DqWgsMQkZt_somwfI91SdU-WUz86_fAf9oVVBxQfZYTGWIMY55o0w4ctbADEc/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2TPQQFdIgEP54bdcMQ4JL_FgzIK3niJhUxs9nlGGiP9P1CWp8db7uG_RlW9JmeucLaaxSRgfRgUJ0l1DqWgsMQkZt_somwfI91SdU-WUz86_fAf9oVVBxQfZYTGWIMY55o0w4ctbADEc/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>Surabaya, bk</b> - Selasa, 13 Desember 2016, Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pmerintah Provinsi – Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut), Dahlan Iskan, kembali di gelar.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan Eksepesi atau keberatan atas surat dakwaan JPU, dengan Ketua Majelis, Hakim Tahsin dan dibantu Empat anggota Majelis lainnya yakni, H.R. Unggul Warso Mukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, yang dihadiri JPU Lili Lindawati dkk dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Surabaya, sementara terdakwa Dahlan Iskan, di damping Penasehat Hukum (PH)-nya, Prof. Yusril Ihza Mahendra dkk. <br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, ternyata Dahlan Iskan bisa juga meneteskan air mata, seperti terdakwa-terdakwa lainnya. Terdakwa Dahlan Iskan, meneteskan air mata saat membacakan Eksepsi pribadinya dalam persidangan dihadapan puluhan pendukungnya dari Jawa Pos Group.<br /><br />“Yang Mulia, Semua itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah, jangan bikin masyarakat bingung, jangan bikin masyarakat apatis, jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum. Bagaimana caranya. Saya yakin, yang Mulia lebih tahu caranya. Orang-orang yang hadir disini, juga tahu caranya. Di sini hadir tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD, minggu lalu dan Pak Abraham Samad, hari ini dan tokoh-tokoh hati nurani seperti pak Effendi Gozali, Gus Mus, Gus Ali, bang Haji Rhoma Irama dan seterusnya. Jangan bawa perkara seperti ini masuk ke pengadilan yang Mulia. Kalau pun sudah terlanjur masuk, jangan diteruskan. Jangan sampai pengadilan ini menjadi pengadilan sesat. Maksud saya, bukan hanya perkara saya ini saja, tapi juga perkara-perkara sejenis ini, yang banyak sekali terjadi di negeri ini. Kita bantu bapak Presiden untuk revolusi mentalnya,” ucap terdakwa Dahlan Iskan dengan suara berat.<br /><br />Namun, beberapa saat setelah usai persidangan, udara yang begitu sejuk berubah menjadi mendung dan kemudian turunya air hujan. sekan langit diatas Kota Surabaya, Khususnya di atas gedung Pengadilan Tipikor ikut bersedih.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk - Selasa, 13 Desember 2016, Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pmerintah P...

»

Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>Surabaya, bk</b> – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Dirut PT PWU, sepertinya Majelis Hakim harus lebih berhati-hati, untuk menanganinya.<br /><br />Sebab, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), yang terletak di dua lokasi yaitu, Kediri dan Tulungagung, menurut JPU telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, selaku Genaral Manager (GM).<br /><br />JPU menyebutkan, bahwa asset Pemda Jatim di Dua lokasi tersebut dijual tanpa persetujuan DPRD Jatim, harga dibawah NJOP (Nilai Objek Pajak). Sementara terdakwa Dahlan Iskan mennyatakan, bahwa itu bukan asset Pemerintah Daerah (Pemda) meliankan asset Perseroan Terbatas (PT), sehingga tidak perlu ijin dari DPRD melainkan cukup dengan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013. “Bingung, yang Mulia. Bingung. Yang Mulia, tahun 2001, atau Lima belas tahun yang lalu, RUPS PT PWU, sudah memutuskan, agar aset yang sekarang diperkarakan ini dilepas. Mestinya saat itu saya sudah bisa melepaskannya. Toh aset itu aset PT, bukan aset Pemda. Tidak ada di dalam daftar aset Pemda tercamtum aset tersebut,” kata terdakwa dalam Eksepsi pribadinya.<br /><br />Apakah Pemda Jatim pemilik saham terbesar terkait asset yang terletak di Kediri dan Tulungagung  sesuai dengan dakwaan JPU, yang di kelola dan kemudian di jual oleh PT PWU ? Atau, apakah setiap asset milik Pemda yang berbentuk PT, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang disampaikan terdakwa dalam persidangan ?<br /><br />Terdakwa juga mengakui, kalau dirinya sangat berhati-hati untuk melaksanakan keputusan RUPS PT PWU. “Yang Mulia, toh saya masih hati-hati. Saya masih berkirim surat ke DPRD. Apakah untuk melepaskan aset yang sudah diperintahkan oleh RUPS tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD. Surat yang saya kirim di bulan Maret 2002 tersebut, baru dibalas di bulan September, Enam bulan kemudian. Saya sabar menunggu jawaban itu, yang Mulia. Saya belum mau menjalankan perintah RUPS tersebut sebelum ada balasan dari DPRD. Saya memaklumi DPRD perlu waktu yang panjang karena untuk menjawabnya harus dibahas dulu dalam mekanisme internal DPRD. Jawaban DPRD itu akhirnya saya terima. Jawabannya jelas sekali. Saya diminta berpegang pada UU PT. Berarti tidak perlu persetujuan DPRD. Begitu jelasnya, Yang Mulia, cetho welo-welo,” lanjut trdakwa.<br /><br />Terdakwa mengatakan dalam surat Eksepsinya, “Enam belas tahun yang lalu, yang Mulia, Eanm belas tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi Perusahaan Daerah Jawa Timur yang lagi sakit. Kenapa harus saya.  Gubernur Jatim menjawab, karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah, sakit yang menahun. Gubernur mengatakan, Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya, hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan Daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta, baru bisa maju,” kata terdakwa<br /><br />“Sebelum meminta saya, Yang Mulia, Bapak Gubernur bersama DPRD, sekali lagi bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yakni PT PWU. Mengapa Gubernur bersama DPRD mengubah Perusahaan Daerah menjadi PT, mereka menjawab, bahwa dengan status PT, Perusahaan Daerah akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT, Perusahaan Daerah bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit. Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Bukan di DPRD lagi. Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya, yang Mulai. Tetapi kemauan mereka. Sudah ketho welo-welo dalam bahasa Jawanya, yang Mulia. Tetapi, meski sudah ketho welo-welo seperti itu, tetap saja saya diperkarakan. Dengan dakwaan, menjual aset Pemda tanpa persetujuan DPRD,” ucap terdakwa kemudian.  (Redaksi)<br /><span id="goog_59827745"></span><span id="goog_59827746"></span>

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Di...

»