Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim Sendiri?”</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/s1334/IMG20210831143650.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/w640-h288/IMG20210831143650.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi kredit fitif Bank milik pemerintah Daerah (BUMD) maupun Pusat (BUMN) sepertinya menjadi “Primadona menghiasai”ruang sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur<br /><br />Belum tuntas sidang perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih, kini muncul lagi perkara baru di Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta, dan kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas pegawai Bank milik negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih.<br /><br />Dari Tiga Kasu Korupsi Kredit fiktif di Bank milik pemerintah (BUMD dan BUMN) ini, ada yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan, yaitu terkait adanya dugaan keterlibatan pihak lain maun namun tak sulit untuk diungkap<br /><br />Pertama, yaitu perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Kepala Cabang dan Penyelia, sedangkan Analis dan beberapa debitur tidak terseret.<br /><br />Kedua, yaitu kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu 3 tahun (2019 – 2021) pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Dinas Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, seorang pegawai yang tidak dijelaskan jabatannya melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu selama 3 tahun atas usulan sendiri dengan menggunakan uang negara milik Bank BRI Kanwil Surabaya tanpa ada dan atau diminta laporan pertanggungjawaban oleh pejabat Bank BRI Kanwil Surabaya dari hasil perjalanan dinas si Dinas Harizki Catur Novanto, S.H. Adakah sesuatu dalam perkara ini? Benarkah hanya terdakwa yang melakukan atau ada yang lain???</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga, yaitu kasus Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta. Yang terseret dalam perkara ini adalah Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, baimana SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun proses pemberin dan pencairan uang dari Bank selaku Kreditur ke Debitur ? Apakah hanya Analis yang bertanggung jawab? Disisi lain, ada juga Analis yang tidak terseret sekalipun diduga terlibat dan bahkan terungkap dalam persidangan bahwa si Analis tersebut menerima fee dari debitur.<br /><br />Yang pasti, JPU (Jakwa Penuntut Umum) telah menyeret Terdakwanya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya (Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Pada Selasa, 31 Agustus 2021, JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya bersama JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dan JPU Raden Wiwid meneyeret Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria, perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Siturus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/s1334/IMG20210831142038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/w640-h288/IMG20210831142038.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku selaku debitur Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Cabang Utama Surabaya) didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau dakwaan Subsidair, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaannya, yaitu bahwa terdakwa LEONARDO SAPUTRO WIRADHANA selaku debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp800.000.000 bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan Mei tahun 2013 s/d Juli tahun 2013 telah dilakukan penyaluran kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan jenis Kredit Investasi (KI) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani, dengan jenis skim kredit investasi umum angsuran setiap bulan.<br /><br />Penyaluran kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan Ardhito Bhirawa Desatria selaku analis TKIK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan pihak debitur yaitu Leonardo Saputra Wiradhana. <br /><br />Modus operandi penyimpangan pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana, sebagaimana telah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, on the spot dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) atas nama debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berstatus macet (col. 5) <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Utama Surabaya mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya,<br /><br />Sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br /><br />Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Leonardo Saputra </div><div style="text-align: justify;"> Wiradhana, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 dengan perhitungan pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp92.586.712,48. <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a>Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. <br /><br />Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. <br /><br />Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 <br /><br />Serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, <br /><br />Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/s1334/IMG20210831150151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/w640-h288/IMG20210831150151.jpg" width="640" /></a></div>Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah / panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai sesuai jangka waktu yang ditetapkan, rencana angsuran ditetapkan berdasarkan cash flow, penarikan berdasarkan prestasi pekerjaan dan pelunasan dapat dilakukan saat jatuh tempo, dimana kredit investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. <br /><br />Aturan yang menjadi dasar pedoman dalam pemberian Kredit Investasi adalah Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa mekanisme analisa dan pengusulan kredit serta formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :<br />1. Pengumpulan Data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan <br /><br />2. Verifikasi Data. Kegiatan ini dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan phisik/on the spot ), meminta informasi Bank kepada BI/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/s1334/IMG20210831150340.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/w640-h288/IMG20210831150340.jpg" width="640" /></a></div>3. Analisa Data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta. Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian angguna.<br /><br />4. Perhitungan Kebutuhan Kredit. Untuk jenis Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aflopend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat Cash Flow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit, dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti KMK umum/Rekening Koran, dapat mempergunakan Metode Perputaran Modal Kerja<br /><br />5. Pengukuran Rating Nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industry dan aspek aguanan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat resiko kredit yang akan di berikan. <br /><br />6. Penetapan Struktur Kredit. Dalam tahap ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.<br /><br />7. Standar Formulir yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam proses analisa khusus untuk skim kredit umum (non Keppres), dituangkan dalam formulir atau format yang disebut Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen- dokumen sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/s1876/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1876" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/w640-h242/A.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya memberikan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.  <br /><br />Bahwa saat proses pengajuan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria bertindak selaku TKIK Analis kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 dengan jabatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK) Analis Kredit Cabang Utama.<br /><br />Riwayat pekerjaan Ardhito Bhirawa Desatria selama bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut : a. TKIK Analis Kredit Cabang Bawean berdasarkan SK Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 ; b. TKIK Analis Kredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 ; c. CapegKredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 052/018/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Pebruari 2014. <br /><br />Selama menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, Ardhito Bhirawa Desatria pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : a. Pada tanggal 18 Nopember 2012 s/d 23 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Analis Kredit di LPPI Jakarta ; b. Pada tanggal 25 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Orientasi Internal di Internal Bank Jatim.<br /><br />Tugas pokok dan fungsi Ardhito Bhirawa Desatria sebagai Analis Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasar SOP BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas kredit atas usulan pengajuan kredit atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan on the spot untuk memastikan kelayakan usulan permohonan kredit ; b. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan Bank indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit akurat sesuai dengan asas-asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;<br />c. Melakukan review terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan cash flow, laporan laba-rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/s1334/IMG20210831142023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/w640-h288/IMG20210831142023.jpg" width="640" /></a></div>d. Melakukan analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit berdasarkan resiko-resiko perkreditan ; e. Membuat rekomendasi penerimaan/penolakan kredit setelah analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit ; f. Menyusun Laporan PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebagai kelengkapan proses persetujuan kredit ; g. Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap kredit untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah ; <br /><br />h. Melaksanakan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur sehingga dapat mengurangi resiko kredit bermasalah bagi Bank ; i. Menyusun laporan kunjungan lapangan baik dalam rangka analisa kredit maupun pemantauan kredit ; j. Mengkaji kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan ; k. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan perkreditan kantor cabang untuk kepentingan internal maupun eksternal.<br /><br />Pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya. Tujuan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan kredit investasi untuk menjalankan usaha bengkel Dwi Sakti yang dijalani sejak tahun 2004 yang melayani reparasi dan perakitan mesin.<br /> <br />Bahwa terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana pada saat mengajukan pinjaman ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria. Adapun saat pertemuan di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sedang dalam kondisi sibuk dan mengajak terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bertemu di luar kantor yaitu di kafe day and eat, dekat Tunjungan Plaza. <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengutarakan niatan untuk mengajukan pinjaman untuk menambah modal bagi usaha bengkel saksi sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan mengajukan agunan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m². <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat itu Ardhito Bhirawa Desatria hanya menyanggupi untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan meminta fee kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp80.000.000<br /><br />Selanjutnya atas permohonan kredit dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria selaku Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya mulai melakukan proses analisa kredit yang kemudian dituangkan kedalam dokumen : a. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) / BPD.1.1 ; b. Formulir Aspek Umum Dan Manajemen BPD 1.2. ; c. Formulir Aspek Pemasaran BPD 1.3. ; d. Formulir Aspek Tehnis Produksi BPD 1.4. ; e. Formulir Aspek Keuangan BPD 1.5. ; f. Formulir Aspek Agunan BPD 1.6.<br /><br />Pada saat penyusunan dokumen tersebut Ardhito Bhirawa Desatria meminta terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana agar mencari agunan tambahan lain karena agunan tambahan yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana masih belum mencukupi. Atas permintaan Ardhito Bhirawa Desatria tersebut, terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana menyatakan bahwa aset miliknya sudah tidak ada yang dapat dijadikan agunan lagi.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas keadaan tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria menyuruh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mencari fotocopy surat tanah saja yang kemudian akan diolah sebagai agunan tambahan oleh Ardhito Bhirawa Desatria, dimana pada saat itu terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mendapatkan dua fotocopy surat tanah yaitu : <br /><br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011. Suhardi dimana tanah ini sebenarnya bukan milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dan hanya menyewa dari Suhardi.  ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dimana terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana meminjam tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.<br /><br />Bahwa Ardhito Bhirawa Desatria dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana melaksanakan survey terhadap :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kredit Investasi Umum an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta foto lokasi usaha bengkel Dwi Sakti di Jl. Jepara No 10 Surabaya, invoice dan purchace order. <br /><br />b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/s1334/IMG20210831141302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/w640-h288/IMG20210831141302.jpg" width="640" /></a></div>Yang dituangkan didalam Formulir Aspek Agunan (BPD - 1.6) an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta Lampirannya di Formulir Aspek Agunan (FAA), (BPD - 1.6 - Lampiran).<br /><br />Selanjutnya atas hasil survey dilakukan analisa kredit yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana untuk dibahas dan pada akhirnya disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000 dan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dan Jenis skim kredit yang diberikan yaitu kredit investasi umum dengan angsuran setiap bulan, dengan :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya. b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, namun didalam covernote tersebut, agunan tambahan telah berubah menjadi Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana Surat dari Yatiningsih S.H. M.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa “covernote yang bank tunjukkan pada kami tidak sesuai dengan covernote yang kami keluarkan tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a></div> Sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang kami terima dan register sertipikat kami (terlampir) </div><div style="text-align: justify;">agunan yang diserahkan kepada kami dan yang kami lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang kami terima, kami hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di Notaris Pasuruan rekanan kami.<br /><br />Dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Ardhito Bhirawa Desatria juga membuat dokumen berupa :<br /><br />a. Advis Perkreditan Nomor : 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana ; b. Surat Kuasa dengan hak substitusi tanggal 04 Juli 2013 dari debitur Leonardo Saputra Wiradhana kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk mendebet / memblokir / memindahbukukan rekening tabungan nomor : 0011253211 ; c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 bahwa agunan tidak sedang dijaminkan/ dipindahtangankan pada pihak lain atau dalam sengketa didalam maupun diluar pengadilan ; d. Surat Aksep tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><br />Terkait Surat Aksep dan Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 diatas yang ditandatangani terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi sebagaimana berikut : <br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/s1878/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1466" data-original-width="1878" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/w640-h500/B.jpg" width="640" /></a><br />Untuk tanda tangan Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, sedangkan untuk tanda tangan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tidak dapat dipastikan tanda tangan tersebut asli atau tidak namun untuk tulisan ”hanya berlaku sebesar Rp.800.000.000,-“ dipastikan palsu.<br /><br />Bahwa untuk tanda tangan Yap Wi Lian sebagaimana tanda tangan di KTP adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/s1478/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1478" data-original-width="1278" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/w346-h400/C.jpg" width="346" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan debitur Leonardo Saputra Wiradhana menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak yaitu Perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yaitu Ardhito Bhirawa Desatria, pihak debitur Leonardo Saputra Wiradhana dan istri Grace Sutejo serta Pemilik Agunan Yusuf Wiji Utomo dan istri Nurul Lesteri, dengan pokok perjanjian sebagai berikut : - Kredit Investasi (KI) Umum Angsuran Setiap Bulan, dengan plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). - Suku Bunga : 12,25% per tahun, efektif floating rate dan harus dibayar setiap bulan. - Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani akad kredit/akta pengakuan hutang. - Jaminan utama : Objek yang dibiayai (Pembelian alat berat / Rough Terrain Crane Second). Agunan Tambahan berupa :  Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo. <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga dalam hal ini Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />Terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak desa tlogosari, kecamatan tutur, kabupaten pasuruan, diperoleh fakta bahwa :<br />a. Tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2, dibeli oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dari Yusuf Wiji Utomo seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 04 Juli tahun 2013 di hadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.00 WIB namun hanya tertulis sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).<br /><br />b. Dalam  Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang 04 Juli tahun 2013 Nomor : 22  antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dihadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.15 WIB, tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2 dijadikan agunan tambahan dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>c. Agunan tambahan ini kemudian diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 76/TUTUR/HT/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya.<br /><br />d. Pembayaran dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana  kepada Yusuf Wji Utomo tidak langsung dibayar secara lunas, namun secara bertahap dengan cara pertama Leonardo Saputra Wiradhana membayar dana talangan kepada pemberi pinjaman yang sebelumnya telah Yusuf Wiji Utomo ambil sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana memberikan cek kepada Yusuf Wiji Utomo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah lagi Ardhito Bhirawa Desatria juga mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />e. Yusuf Wiji Utomo mengetahui Ardhito Bhirawa Desatria merupakan perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang awalnya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria di kantor Notaris YATININGSIH SH.MH. Adapun sejak awal Yusuf Wiji Utomo sudah melihat Ardhito Bhirawa Desatria aktif bersama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dalam mengurusi pemberian kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Makanya ketika terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana belum dapat melunasi pembelian tanah, Yusuf Wiji Utomo juga melakukan penagihan pelunasan pembelian tanahnya kepada Ardhito Bhirawa Desatria, hingga pada akhirnya Ardhito Bhirawa Desatria mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />Bahwa terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo dilekatkan Hak Tanggungan dengan nilai sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.<br /> <br />Bahwa pinjaman terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dicairkan ke rekening Giro Umum Milik Perorangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dengan Nomor Rekening : 0011253211 an. LEONARDO SAPUTRA WIRADHANA, sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/s1334/IMG20210831144315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/w640-h288/IMG20210831144315.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pencairan pinjaman tersebut tanpa disertai dengan kwitansi pembayaran uang muka jual beli alat berat Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 04 Juli 2013 pasal 11 poin 6.<br /><br />Bahwa dalam pencairan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana terdapat beberapa kejanggalan terkait  dokumen kredit sebagai berikut :<br /><br />1. Ditemukan 2 (dua) jenis agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br />a. Agunan tambahan awal berupa : 1.    Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; 2. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sebagaimana tersebut dalam : 1. Dokumen analisa kredit ; 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 3. Dokumen Advis Perkreditan No. 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 ; 4. Cover Note Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H Nomor 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013<br /><br />Bahwa agunan tambahan tersebut disertai dengan perhitungan taksasi agunan, yaitu : - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan nilai THU sebesar Rp. 351.209.500,00 dan nilai THLS sebesar Rp. 245.846.650. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dengan nilai THU sebesar Rp1.139775.000 dan nilai THLS sebesar Rp797.842.500<br /><br />b. Agunan tambahan perubahan berupa : Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung)<br /><br />sebagaimana tersebut dalam : 1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 2.    Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual Nomor 21 tanggal 4 Juli 2013 ; 3. Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 22 tanggal 4 Juli 2013 ; 4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 23 tanggal 4 Juli 2013 ; 5. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ; 6. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Cover Note Akta Notaris dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa agunan tambahan tersebut tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, serta tidak terdapat formulir aspek agunan (FAA), akan tetapi kemudian dijadikan sebagai pengganti agunan dalam kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana dan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 1.040.000.000 <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />2. Ditemukan dokumen ganda terkait Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana yaitu : <br />a.    Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Pertama. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/s2618/D..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1048" data-original-width="2618" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/w640-h256/D..jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"> 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Kedua.     GAMBAR     E<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/s2820/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1115" data-original-width="2820" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/w640-h254/E.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan keterangan dari Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit), surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013  asli terdapat pendapat Penyelia Operasional Kredit, <br /><br />Pendapat Pimpinan Bidang Kredit dan Keputusan Pimpinan Cabang Utama yang ditulis dengan tulisan tangan, dimana agunan tambahan yang disebut di dalamnya adalah :<br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sedangkan surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang kemudian diserahkan ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH.MH. untuk di ikat sebagai agunan tambahan adalah berupa :  Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2.<br /><br />b. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Cover Note Pertama.    GAMBAR     </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/s2048/F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="2048" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/w640-h364/F.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Surat Cover Note Kedua.    GAMBAR      </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/s1774/G_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1168" data-original-width="1774" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/w400-h264/G_1.jpg" width="400" /></a></div>Bahwa yang diakui dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH. adalah covernote yang menyebutkan agunan tambahan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2<br /><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH sebagaimana dalam Surat Nomor : Surat Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur  Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa : covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tidak sesuai dengan covernote yang Notaris keluarkan karena tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).<br /><br />Bahwa sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang Notaris terima dan register sertifikat Notaris (terlampir) agunan yang diserahkan kepada Notaris dan yang Notaris lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang Notaris terima, Notaris hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris Surabaya.<br /><br />Sedangkan covernote dengan agunan tambahan berupa :<br />a. Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.454/0689B/436.6.18/2011 an Suhardi Lokasi di Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya ; b. Sertifikat Hak Milik (SHM) 3724 an Yap Wi Lian (Ibu Kandung) diterbitkan di Surabaya tanggal 16 Januari 1993, Lokasi di Jalan Candi lempung 47E/21 Surabaya, Luas Tanah 178 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor : 487/s/92 tanggal 10 Maret 1992<br /><br />Berdasarkan keterangan Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit),  covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tersebut dipalsukan oleh terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria.<br /><br />3. Bahwa adanya perbedaan antara Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit sebagai berikut :<br /><br />Pada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH. pasal 11, tentang Persyaratan Pencairan Kredit. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit menyebutkan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan diantaranya apabila debitur menyerahkan kuitansi pembayaran uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang). Namun faktanya tidak ditemukan bukti kuitansi uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) dalam berkas kredit sehingga kemungkinan telah terjadi penggunaan Kredit Tidak Sesuai dengan Permohonan (Side Streaming).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/s1334/IMG20210831150341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/w640-h288/IMG20210831150341.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) berstatus kol 5 (macet).<br /><br />Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah terjadi pembayaran sebagai berikut :<br />a. Pembayaran Bunga Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp. 13.333.333,33<br />2. Tanggal 04 September 2013 :     Rp.   2.685.204,99<br />3. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.   5.345.350,71<br />4. Tanggal 04 Oktober 2013     :     Rp.   1.295.323,58<br />5. Tanggal 30 Oktober 2013     :     Rp.   5.000.000,-<br />6. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.   1.629.296,32<br />7. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.   8.155.726,97<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      <u>Rp.   7.732.501,82     +</u><br />             Total Bunga Pinjaman :      Rp. 45.176.737,72<br /><br />b. Pembayaran Pokok Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp.  8.711.111,04<br />2. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.  4.654.649,29<br />3. Tanggal 11 September 2013 :     Rp.  8.678.684,04<br />4. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.  1.370.703,68<br />5. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.11.844.273,03<br />6. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.     118.356,62<br />7. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.   2.719.643,38<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      Rp.   9.267.498,18<br />9. Tanggal 07 Maret 2014     :       <u>  Rp.        45.055,50     +</u><br />            Total Pokok Pinjaman  :      Rp 47.409.974,76 <br /><br />Total Pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana adalah sebesar Rp. 45.176.737,72 + Rp. 47.409.974,76 = Rp92.586.712,48 <br /><br />Perbuatan yang dilakukan Ardhito Bhirawa Desatria, bersama-sama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya menggucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />a. Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. <br /><br />b. 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<br /><br />c. 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang tetapkan oleh Bank Umum.<br /><br />2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.<br /><br />3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br />Bab II Analisa Kredit Poin 2.10.1. tanggung jawab dan wewenang Analis Kredit/Account Officer/Assisten Relationship Manager adalah sebagai berikut :<br /><br />A.    Tanggung Jawab<br />• Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah;<br />• Memberitahu penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;<br />• Mengecek apakah nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Melakukan verifikasi pada Bank-Bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya;<br />• Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;<br />• Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;<br />• Membuat call memo setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Membuat laporan on the spot bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;<br />• Menyiapkan/membuat/mengisi;<br />• Melakukan analisa cash flow dan menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;<br />• Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;<br />• Mereview taksiran nilai jaminan;<br />• Menetapkan barang-barang jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama penyelia pemasaran RM/seksi Kredit;<br />• Membicarakan masalah jaminan, pengikatan dan syarat-syarat;<br />• Menelaah PAK bersama-sama penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit;<br />• Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK dan bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;<br />• Meng up date laporan tanggal review PAK untuk diteruskan ke unit administrasi lainnya;<br />• Memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Tanggal Review PAK setiap bulan kepada unit administrasi kredit antara lain sebab-sebab keterlambatan pembuatan PAK dan langkah-langkah yang akan/telah dilaksanakan;<br />• Mengelola kredit-kredit kolektebilitas I, II (untuk analis kredit) dan kolektebilitas III, IV dan V (untuk analis kredit khusus).  <br /><br />B. Wewenang<br />• Dapat memberikan informasi kepada nasabah bahwa analis kredit yang bersangkutan bertanggung jawab atas hubungan nasabah dengan Bank Jatim;<br />• Dapat meminta data-data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;<br />• Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Dapat meminta penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Dapat mendiskusikan feasibility study dengan konsultan yang bersangkutan;<br />• Dapat meminta konsultan untuk memperbaiki feasibility studynya;<br />• Dapat memperbaiki Call Memo;<br />• Dapat melakukan On The Spot guna memperoleh data tambahan. <br /><br />Akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp707.413.287,52 dimana pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana Rp92.586.712,48 tanpa memperhitungkan denda dan bunga. <br /><br />Perbuatan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan ARDHITO BHIRAWA DESATRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) , (atau Subsidair Pasal 3) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim S...

»

Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi) yaitu Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH langsung turun tangan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 30 Agustus 2021 untuk Terdakwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode 2018  - 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan oleh Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain jadi JPU untuk Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, Kajari Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi), juga menjadi JPU terhadap 6 Terdakwa lainnya (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH kepada beritkorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa kehadirannya bersama Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH bukan hanya pada sidang pembacaan dakwaan melainkan untuk persidangan selaanjutnya<br /><br />“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH yang beridiri disamping Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan 6 Terdakwa lainnya (berkas penuntutan masing-masing terpisah) dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung secara maraton, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan selanjutnya pembacaan surat dakwaan untuk masing-masing ke 6 Terdakwa lainnya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Pertama) yaitu Pasal Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Dupriono (Camat Pace), Trdakwa Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) diancama pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Atas dakwaan dari JPU tersebut, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (maupun Terdakwa lainnya) keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari perkara ini ada yang menarik. Ibarat kata-kata bijak, “Kami tetap maju, membuka jalan baru, dan melakukan hal baru, karena kami penasaran dan rasa penasaran itu menuntun kami menemukan jejak baru (Walt Disney seoraang Produsen dari Amerika Serikat tahun 1901-1966)”. <br /><br />Mungkin kata-kata bijak inilah yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (Periode tahun 2018 – 2023) yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bupati pendahulunya di periode 2013 - 2018, yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/s1334/IMG20210830121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/w640-h288/IMG20210830121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten (Kab) Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta) kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. <br /><br />Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br /><br />Bedanya, Terpidana Taufiqurrahman bersama 4 Terpidana lainnya (Selaku Kepala Sekolah SMP) Tertangkap Tangan oleh penyidi KPK di Hotel Brobudur Jakarta Pusat yang rencananya akan ke kantor DPP PDIP terkait pencalonan Istrinya untuk calon Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dan yang menyeret Taufiqurraham ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah Jaksa KPK.<br /><br />Sedangkan Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2013 bersama ajudannya yaitu M. Izza Muhtadin selaku perantara menerima suap atau hadiah berupaa uaang, dan 5 orang Camat, diantaranya ; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) selaku pemberi suap atau hadiah berupa uang. <br /><br />Jalan yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari pejabat di Kabupaten Nganjuk adalah hal baru dari apa yang dilakukan pendahulunya.<br /><br />Selain itu, Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 ini tak pernah melaporkan harta kekayaanya dalam laporan LHKPN (laporan harta kekayaan peyelenggara negara) dalam bentuk uang tunai. <br /><br />Padahal kabarnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adakan pemilik Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Nganjuk jauh sebelum menjadi Bupati. Total uang diterima Terdakwa sebanyak Rp692.900.000. Sedangkan lembaran-lembarann rupiah yang dikumpulkan penaduhulunya adalah puluhan miliraan.<br /><br />Akbiatnya, Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama ajudannya dan 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk ini tak dapat berkumpul bersama keluarga di masa Pandemi Covid19 dan juga tak dapat menyaksikan terbitnya matari pagi serta indahnya cahaya rembulan di malam hari karena terancam pidana penjara selama bertahun-tahun<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 5 Terdakwa selaku Camat ini yang memberikan uang suap atau hadiah berupa uang terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, atau ada yang lain? <br /><br />Kepala Desa yang diduga terlibat pemberian uang adalah Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo. <br /><br />Lalu bagaimana dengan para Kepala Desa maupun pihak lain yang memberikan uang? Apakah mereka cukup sebagai penonton alias sebagai saksi saja?. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)...

»

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, 6 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro). Adakah yang masih menyusul ???# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZXQUedAFBp3upr6TT4bIW73HY3SiivNzxATa7xXHaDOxbhU7pUUuD955DVvD9ijU_DEbzq8frUwMdwhydXhf_gGycK_6eV0Pz6Qn4isssp7g1TzCbE9VXdGjtsunq-NEM0syd-EAsqY/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZXQUedAFBp3upr6TT4bIW73HY3SiivNzxATa7xXHaDOxbhU7pUUuD955DVvD9ijU_DEbzq8frUwMdwhydXhf_gGycK_6eV0Pz6Qn4isssp7g1TzCbE9VXdGjtsunq-NEM0syd-EAsqY/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Kades dan Pejabat lain yang diduga memberikan uang “Haram” kepada Bupati melaui ajudannya, yaitu Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo”</span></span><br /><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> </div><div style="text-align: justify;">“Kami tetap maju, membuka jalan baru, dan melakukan hal baru, karena kami penasaran dan rasa penasaran itu menuntun kami menemukan jejak baru (Walt Disney seoraang Produsen dari Amerika Serikat tahun 1901-1966)”. Kata-kata bijak inilah yang mungkin dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (Periode tahun 2018 – 2023) yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bupati pendahulunya di periode 2013 - 2018, yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman <br /><br />Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten (Kab) Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta) kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. <br /><br />Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbun9set87IRje4WP0zSARhsVs6sb6iR0VoH6Te4836QTsm13Wq9E1uWB-0CdKQJheX7fTVjHs6dahTC5iz4crR5XjGdhehQLn2O5hkKxXQkY6qp5oTqeUgf4peT7FtxiyTFVrlUhG76I/s1041/IMG20210830101315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1041" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbun9set87IRje4WP0zSARhsVs6sb6iR0VoH6Te4836QTsm13Wq9E1uWB-0CdKQJheX7fTVjHs6dahTC5iz4crR5XjGdhehQLn2O5hkKxXQkY6qp5oTqeUgf4peT7FtxiyTFVrlUhG76I/w640-h368/IMG20210830101315.jpg" width="640" /></a></div>Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br />Bedanya, Terpidana Taufiqurrahman bersama 4 Terpidana lainnya (Selaku Kepala Sekolah SMP) Tertangkap Tangan oleh penyidi KPK di Hotel Brobudur Jakarta Pusat yang rencananya akan ke kantor DPP PDIP terkait pencalonan Istrinya untuk calon Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dan yang menyeret Taufiqurraham ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah Jaksa KPK.<br /><br />Sedangkan Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2013 bersama ajudannya yaitu M. Izza Muhtadin selaku perantara menerima suap atau hadiah berupaa uaang, dan 5 orang Camat, diantaranya ; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) selaku pemberi suap atau hadiah berupa uaang. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 5 Terdakwa selaku Camat ini yang memberikan uang suap atau hadiah berupa uang terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, atau ada yang lain? Bagaimana dengan para Kepala Desa yang memberikan uang? Apakah mereka cukup sebagai penonton alias sebagai saksi saja?<br /><br />Kepala Desa yang diduga terlibat pemberian uang adalah Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo<br /><br />Akbiat Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama ajudannya dan 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk ini tak dapat berkumpul dengan keluarganya di masa Pandemi Covid19 dan juga tak dapat menyaksikan terbitnya matari pagi serta indahnya cahaya rembulan di malam hari karena terancam pidana penjara selama bertahun-tahun <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0eQt_qIlEdBfTCaqVSIN_oVOh1pJXIJdDKcToNFxfyvGHo4eeca7zonD5wGqZURAJZGdlrE35ZSMUApPDwYgXoqE0tOJo56zO7jFLq5rgMPeCbqGmmlfW1mrHdeXuPOjzQ6CGzW3WqpE/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0eQt_qIlEdBfTCaqVSIN_oVOh1pJXIJdDKcToNFxfyvGHo4eeca7zonD5wGqZURAJZGdlrE35ZSMUApPDwYgXoqE0tOJo56zO7jFLq5rgMPeCbqGmmlfW1mrHdeXuPOjzQ6CGzW3WqpE/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada Senin, 30 Agustus 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH, Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH dan Jaksa (Fungsional) Sri Hani Susilo, SH menyeret Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan oleh Penyidik Mabes Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk juga menyeret 6 Terdakwa lainnya untuk diadili dalam perkara yang sama (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAUXwKBJEkDX2dUXMbpVqd8_PayUCt8SZIRDBS_vfTTVn1SBeuLMNGp9BSMw0Jp_VFWC8XN9o4jBDNxjLoraZ8puZZMvmZz-Wp4JcQ-SpFWCiuwS0krjxBfphqGMCgEIGiOq4Ki4JpSC0/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAUXwKBJEkDX2dUXMbpVqd8_PayUCt8SZIRDBS_vfTTVn1SBeuLMNGp9BSMw0Jp_VFWC8XN9o4jBDNxjLoraZ8puZZMvmZz-Wp4JcQ-SpFWCiuwS0krjxBfphqGMCgEIGiOq4Ki4JpSC0/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Pertama) yaitu Pasal Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa Dupriono (Camat Pace), Trdakwa Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) diancama pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Atas dakwaan dari JPU tersebut, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (maupun Terdakwa lainnya) keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya.</p><p style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH kepada beritkorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa kehadiran Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kajari, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH bukan hanya pada sidang pembacaan dakwaan melainkan untuk persidangan selaanjutnya<br /></p><div style="text-align: left;">“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH</div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24ny2iWQwvoD25nDImbVa7nZIbK9vDCXnpPumn8vJEZpNOOAopzl0Y2HRM8ThijfuL_mtvfSJ5xVkP1cnzMcGYt7prskNyWSXWbRP-VnPbOqozeM2cISWDsnbMRV5nmx0yXnaXyjLW-4/s1334/IMG20210830120520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24ny2iWQwvoD25nDImbVa7nZIbK9vDCXnpPumn8vJEZpNOOAopzl0Y2HRM8ThijfuL_mtvfSJ5xVkP1cnzMcGYt7prskNyWSXWbRP-VnPbOqozeM2cISWDsnbMRV5nmx0yXnaXyjLW-4/w640-h288/IMG20210830120520.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam Dakwaan JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-5901 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Bupati Nganjuk tanggal 24 September 2018, pada bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Mangundikaran Nganjuk <br /><br />Atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan maksud sebagai sarana untuk mendapatkan uang maka terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa dengan tidak menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, <br /><br />Dengan pamrih dan mengharapkan imbalan dari Kepala Desa melalui para Camat yang di wilayahnya melaksanakan pengisian seleksi perangkat desa, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa selaku Bupati Nganjuk memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa melalui para Camat di Kabupaten Nganjuk untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa terdakwa sebagai Bupati Nganjuk berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, <br /><br /><b>Tugas :</b><br />a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; <br /><br />e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR8jC5kpe_3n-nEA7GF-K9UMTT9DGBdfseeUF0y21MDFpUNDdZY_ZfYNrJDXRUujQGqNHVRTprvt60catCXPFPdS1y2zQZCJUGnN9Z9Nk_lRae7adRPzgPpr1RHJ5nz6c_OuRgdNUJIPw/s1330/IMG20210830121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR8jC5kpe_3n-nEA7GF-K9UMTT9DGBdfseeUF0y21MDFpUNDdZY_ZfYNrJDXRUujQGqNHVRTprvt60catCXPFPdS1y2zQZCJUGnN9Z9Nk_lRae7adRPzgPpr1RHJ5nz6c_OuRgdNUJIPw/w640-h288/IMG20210830121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>Wewenang : </b><br />a. Mengajukan rancangan Perda; b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah; d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />Terkait tugas dan wewenang terdakwa tersebut, pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa selaku Bupati Nganjuk menerbitkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar ketentuan dalam pelaksanaan proses seleksi pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk yang ujian seleksinya dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021.<br /><br />Adapun pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk pengisian 284 (dua ratus delapan puluh empat) formasi perangkat desa yang kosong di 116 (seratus enam belas) desa yang ada di 11 (sebelas) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Sawahan; 2. Kecamatan Ngetos; 3. Kecamatan Berbek; 4. Kecamatan Pace; 5. Kecamatan Tanjung Anom; 6. Kecamatan Ngronggot; 7. Kecamatan Prambon; 8. Kecamatan Sukomoro; 9. Kecamatan Ngeluyu; 10. Kecamatan Gondang dan; 11. Kecamatan Loceret.<br /><br />Formasi untuk pengisian perangkat desa tersebut terdiri dari : a. Sekretaris Desa; b. Kepala Dusun; c. Kasi Pemerintahan; d. Kasi Pelayanan; e. Kaur Umum dan Tata Usaha; f. Kaur Perencanaan; g. Kaur Keuangan. <br /><br />Berdasarkan laporan informasi yang diterima oleh Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI  tentang adanya penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :   Sprin.Lidik/21/IV/2021/Tipidkor tanggal 15 April 2021 tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/251/IV/2021/Tipidkor tanggal 28 April 2021 tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait tata kelola anggaran dan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, yang telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tindakan penyelidikan berupa penyadapan percakapan telepon dari tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021 antara pihak-pihak terkait yaitu <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzExWBm78es2HXQnjBo7IgG_39ZewPAtyLtFNgGCOHGOjYRymcYnudG6ZIvAI7WTPh0qQpFqd82QZOQYOfoI-WCb9SkI_xEJiFgqJuLuBeEJIHXzoCx5ZpZVtZmFmNjjR4KrqL063HR-s/s2048/NGANJUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1448" data-original-width="2048" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzExWBm78es2HXQnjBo7IgG_39ZewPAtyLtFNgGCOHGOjYRymcYnudG6ZIvAI7WTPh0qQpFqd82QZOQYOfoI-WCb9SkI_xEJiFgqJuLuBeEJIHXzoCx5ZpZVtZmFmNjjR4KrqL063HR-s/w640-h452/NGANJUK_1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB telah memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. <br /><br />Dalam pertemuan dengan para camat tersebut kemudian terdakwa memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing kecamatan, kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kepala desa. <br /><br />Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Camat se-Kabupaten Nganjuk, diantaranya :1.MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot; 2. DUPRIONO selaku Camat Pace; 3. KUWADI selaku Camat Parambon; 4. BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret; 5. BAMBANG HARIANTO selaku Camat Ngetos; 6. ARDIANSYAH WINARDI selaku Camat Sawahan; 7. DARMANTONO selaku Camat Gondang; 8. SUDJITO selaku Camat Ngluyu. 9. EDIE SRIJANTO selaku Camat Tanjunganom</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot ditanya oleh terdakwa dengan mengatakan : “Bagaimana kondisi wilayah Gronggot sampai dengan sekarang” dan MOHAMAD MAKRUP menjawab dengan mengatakan : “Aman dan kondusif, tahapan penjaringan lancar tidak ada kendala, ujian dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di satu tempat di SMP 1 Gronggot” kemudian terdakwa mengatakan : “Untuk FORPIMDA bagaimana?”, kemudian MOHAMAD MAKRUP menjawab : “Apa maksudnya pak?” dan terdakwa mengatakan : “Ya untuk FORPIMDA”, kemudian MOHAMAD MAKRUP bertanya dengan mengatakan : “Berapa pak?” selanjutnya terdakwa menjawab : “Ya disamakan gitu 10an”, kemudian MOHAMAD MAKRUP mengatakan : “Wah saya belum bisa menjawab pak, saya koordinasi dulu pak”,<br /><br />Setelah itu MOHAMAD MAKRUP pulang. Dan pada keesokan harinya pada tanggak 4 Mei 2021 MOHAMAD MAKRUP bertemu dengan Ketua Forum Lurah yaitu JOKO MORTEJO selaku Kades Kalianyar di rumah JOKO MORTEJO di Kalianyar dan MOHAMAD MAKRUP menyampaikan pesan dari terdakwa terkait untuk FORPIMDA, dan JOKO MORTEJO mengatakan : “Kalau itu nanti dulu, kalau sudah beres semua sudah pelantikan, nanti kami akan menghadap bapak Bupati sendiri”.<br /><br />Pada saat itu DUPRIONO selaku Camat Pace menyampaikan kesanggupan bahwa Kepala Desa di Kecamatan Pace sanggup untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan akan menunggu realisasi dan nanti ada orang suruhan terdakwa yang mengambil.<br /><br />Terdakwa juga memanggil KUWADI selaku Camat Parambon, dengan mengatakan : ”Mas, Prambon ngisi berapa Desa”, selanjutnya KUWADI mengatakan : ”Semua desa pak”, kemudian terdakwa mengatakan : ”Berapa jumlahnya”, dan dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : “14 desa”, setelah itu terdakwa mengatakan : “Jumlah perangkat desa yang diisi berapa?”, dan dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : “35 pak”, selanjutnya terdakwa mengatakan : “Piye kira-kira, bisa dikondisikan tidak untuk Kasi 15 Juta, Kaur 20 Juta, Sekdes 30 Juta?”, dan KUWADI menjawab : “Wah, itu kan kewenangan desa pak, nanti saya koordinasikan sama desa”.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut kemudian KUWADI mengumpulkan Kepala Desa se-Kecamatan Parambon pada tanggal 4 Mei 2021 dan menyampaikan adanya permintaan terdakwa untuk mengkondisikan perangkat desa agar menyetor sejumlah uang, untuk jabatan Kasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk jabatan Kaur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk jabatan Sekdes sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun para Kepala Desa tidak menyanggupi akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDa-FefLw3ueydW-bcOPy_JaNM2caGa_PyA7IhNPYHkzkuNuyOvO8lnBsBwTXpw6xtE1T1GAwwF7Nmna1pDiI9w4wGoSFJYzi7oEHi1VqIQjuHNwatwOV5zgs4g0mALzfZnu2SHYTd6pM/s864/IMG20210830121527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="864" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDa-FefLw3ueydW-bcOPy_JaNM2caGa_PyA7IhNPYHkzkuNuyOvO8lnBsBwTXpw6xtE1T1GAwwF7Nmna1pDiI9w4wGoSFJYzi7oEHi1VqIQjuHNwatwOV5zgs4g0mALzfZnu2SHYTd6pM/w640-h404/IMG20210830121527.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 5 Mei 2021 saksi DUPRIONO selaku Camat Pace menindaklanjuti permintaan terdakwa dengan mengumpulkan pertemuan kepala desa di Kantor Kecamatan Pace yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) Kepala Desa yang mengisi perangkat desa di Kecamatan Pace, untuk membahas adanya permintaan uang oleh terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, namun para kepala desa merasa keberatan akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengumpulkan kembali para Camat sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada waktu itu Camat yang hadir antara lain: 1. MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot; 2. DUPRIONO selaku Camat Pace; 3. KUWADI selaku Camat Parambon; 4. BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret; 5. BAMBANG HARIANTO selaku Camat Ngetos; 6. ARDIANSYAH WINARDI selaku Camat Sawahan; 7. DARMANTONO selaku Camat Gondang; 8. SUDJITO selaku Camat Ngluyu; 9. HARIYANTO selaku Camat Brebek; 10. EDIE SRIJANTO selaku Camat Tanjunganom.<br /><br />Pada waktu itu para Camat juga dipanggil satu persatu untuk menghadap terdakwa, selanjutnya pada waktu SUDJITO selaku Camat Ngluyu menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : “Gimana hasil lobi yang kemarin”, selanjutnya SUDJITO menjawab : “Waduh Pak, kalau dimintain seperti itu, semua kades keberatan”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan : ”Iya sudah, upayakan kondisinya aman, ndak harus dijawab sekarang”. <br /><br />Selanjutnya terdakwa memanggil KUWADI dimana sebelumnya sudah dipanggil BAMBANG HARIANTO, kemudian terdakwa mengatakan : ”Piye hasilnya mas”, kemudian KUWADI menjawab : ”Pak kepala desa keberatan kalau seperti itu”, kemudian terdakwa mengatakan : ”Mosok ngga bisa mengkondisikan seperti itu”, selanjutnya dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : ”saya ga bisa intervensi pak”, kemudian terdakwa mengatakan : “Iya sudah, tetap diupayakan, ndak harus dijawab sekarang”.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut selesai, sekira pukul 20.00 WIB DUPRIONO selaku Camat Pace langsung mengumpulkan kembali Kepala Desa se-Kecamatan Pace dan menyampaikan kembali adanya permintaan uang dari terdakwa serta membahas pelantikan perangkat desa di Kecamatan Pace. Pada saat itu juga sudah ada pengumpulan uang sebesar Rp80.000.000 yang berasal dari SADIKO selaku Kepala Desa Sanan sebesar Rp30.000.000, ROKHIM selaku Kepala Desa Jampes sebesar Rp30.000.000 dan PURWOTO selaku Kepala Desa Melandangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui DUPRIONO untuk selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa melalui SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen sekaligus Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace yang ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinir atau mengantarkan pemberian uang dari Kepala Desa di Kecamatan Pace kepada terdakwa. <br /><br />Akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB SUGENG PURNOMO mengembalikan uang tersebut kepada masing-masing kepala desa yang telah memberikan atau mengumpulkan uang tersebut, dikarenakan SUGENG PURNOMO menolak untuk mengkoordinir pemberian uang tersebut dari Kepala Desa kepada terdakwa, hal ini juga atas persetujuan dari ALI MUKAROM selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj56ELbvd8n8EcDNULNU6gBd4d1hCCtTvukz_9Dyng-ehpV5a0dnLgUpYVq_pcnakbLGRMLmmbKkvIC5sE0SEG-lJMcTqaRtXfl-OfYIoc7r2qfNIhRjmtuE36yRD6Vvz2quhhS26pM9ag/s1334/IMG20210830101829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj56ELbvd8n8EcDNULNU6gBd4d1hCCtTvukz_9Dyng-ehpV5a0dnLgUpYVq_pcnakbLGRMLmmbKkvIC5sE0SEG-lJMcTqaRtXfl-OfYIoc7r2qfNIhRjmtuE36yRD6Vvz2quhhS26pM9ag/w640-h288/IMG20210830101829.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB JUMALI selaku Kepala Desa Joho bertemu dengan SADIKO selaku Kepala Desa Sanan dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor betempat di Gudang milik JUMALI yang terletak di samping rumah tempat tinggal JUMALI di Dusun Joho, Desa Joho, RT. 11 RW. 04, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk memikirkan permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk melalui DUPRIONO <br /><br />Karena merasa tidak enak atas adanya permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana penyampaian melalui DUPRIONO, maka JUMALI, SADIKO dan DARMADI berencana untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja kepada DUPRIONO selaku Camat Pace terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace. <br /><br />Selanjutnya setelah JUMALI, SADIKO dan DARMADI berdiskusi, maka disepakati hanya 5 (lima) kepala desa yang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada DUPRIONO. Adapun kelima kepala desa tersebut yaitu Kepala Desa Joho yakni JUMALI, Kepala Desa Sanan yakni SADIKO, Kepala Desa Bodor yakni DARMADI, Kepala Desa Banaran yakni ALI MUKAROM dan Kepala Desa Kepanjen yakni SUGENG PURNOMO. <br /><br />Dalam diskusi tersebut disepakati untuk masing-masing Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikompulir oleh JUMALI, untuk ALI MUKAROM dan SUGENG PURNOMO ditalangi oleh DARMADI, sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, setelah uang terkumpul kemudian JUMALI menghubungi DUPRIONO melalui telepon menggunakan nomor telepon SADIKO menyampaikan tindak lanjut untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000 yang terkumpul dari 5 (lima) kepala desa tersebut guna memenuhi permintan terdakwa, yang selanjutnya DUPRIONO menyetujui atas pemberian uang sebesar Rp10.000.000 tersebut untuk terdakwa.<br /><br />Ke 5 (lima) orang kepala desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 yang akan diberikan kepada terdakwa melalui DUPRIONO,<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan JUMALI, SADIKO dan DUPRIONO yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan EDIE SRIANTO, HARYANTO, TRI BASUKI WIDODO, BAMBANG SUBAGIO, M. IZZA MUHTADIN dan terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes POLRI yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap DUPRIONO, EDIE SRIANTO, HARYANTO, TRI BASUKI WIDODO, BAMBANG SUBAGIO, M. IZZA MUHTADIN dan terdakwa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_hXd4fZZqhXUkDnYaBKcYlEI-b4JuA8tgz58sQl5ViyZj8yCFOoF4pT-7YoT0a4JpqZORlwFwLqSOWAMWBjvqAc6W0-OcGvsyEcRjeQPeiEggN8rURj7PEGi-PHQ8DxV4cCGOAJIWhIM/s1334/IMG20210830121737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_hXd4fZZqhXUkDnYaBKcYlEI-b4JuA8tgz58sQl5ViyZj8yCFOoF4pT-7YoT0a4JpqZORlwFwLqSOWAMWBjvqAc6W0-OcGvsyEcRjeQPeiEggN8rURj7PEGi-PHQ8DxV4cCGOAJIWhIM/w640-h288/IMG20210830121737.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud, dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk.<br /><br />Perbuatan Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span></b><br /><br />Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan promosi dan mutasi ASN untuk Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><b>1. Tahap Pertama :</b> Pada tanggal 2 Februari 2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya adalah : 1. BAMBANG SUBAGIO jabatan lama sebagai Kabag Administrasi Pemerintah Umum Sekda Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Camat Loceret. ; 2. DUPRIONO jabatan lama sebagai Sekretaris Kecamatan Sukomoro, dan jabatan baru sebagai Camat Pace. 3. SUWARDI jabatan lama sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace, dan jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan Pace.<br /><br />Mekanisme promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut diawali pada tanggal 1 Februari 2021 AGUS HERI WIDODO selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk telah ditelepon oleh M. IZZA MUHTADIN selaku Ajudan Bupati Nganjuk yang menyampaikan bahwa ada perintah dari terdakwa untuk membuat Surat Keputusan (SK) Pelantikan, dan agar AGUS HERI WIDODO membawa laptop ke Pringgitan/Rumah Dinas Bupati. Kemudian setelah sampai di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati AGUS HERI WIDODO bertemu dengan M. IZZA MUHTADIN yang pada saat itu membawa catatan konsep dari terdakwa terkait promosi mutasi dan diberikan kepada AGUS HERI WIDODO. Kemudian AGUS HERI WIDODO langsung mengetik konsep mutasi di dalam laptop di salah satu ruangan dalam Rumah Dinas Bupati. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 AGUS HERI WIDODO menyerahkan konsep mutasi yang diketik di dalam laptop kepada DENY OCTAVIA sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk untuk dilanjutkan penyempurnaan pengetikan dan kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan dalam jabatan. Pada saat proses pengetikan Surat Keputusan Bupati tersebut, AGUS HERI WIDODO melaporkan secara lisan kepada SOPINGI selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk bahwa akan ada pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Selanjutnya M. IZZA MUHTADIN datang ke ruangan AGUS HERI WIDODO untuk meminta hasil pengetikan Surat Keputusan Bupati terkait mutasi promosi tersebut, kemudian Surat Keputusan Bupati tersebut diserahkan kepada M. IZZA MUHTADIN dan M. IZZA MUHTADIN membawa Surat Keputusan Bupati tersebut ke terdakwa. Setelah Surat Keputusan Bupati tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian diserahkan kepada AGUS HERI WIDODO kembali untuk ditindak lanjuti dengan melaksanakan rangkaian proses pelantikan seperti membuat undangan, menyiapkan ruangan, mengkoordinasikan  petugas serta peserta pelantikan dan lainnya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQp0snCHb2AdtrlIWm3j-N_qu6YqbcOZNCQM4n0qx9PskkiOrti5V-M-OAJpa65pDgBkTbqtAPjoE7x0Aa_sggefQSNqWYVQ2AYIakuwpwb3LGTermC_jne3EFZZQVQgdUgTjiiTTNpuY/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQp0snCHb2AdtrlIWm3j-N_qu6YqbcOZNCQM4n0qx9PskkiOrti5V-M-OAJpa65pDgBkTbqtAPjoE7x0Aa_sggefQSNqWYVQ2AYIakuwpwb3LGTermC_jne3EFZZQVQgdUgTjiiTTNpuY/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap promosi dan mutasi tersebut pada kenyataannya tidak ada usulan dari OPD terkait dan juga tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja PNS pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tetapi untuk kelengkapan administrasinya AGUS HERI WIDODO membuat Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>2. Tahap Kedua :</b> Pada tanggal 1 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon II sebanyak 18 (delapan belas) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/94/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 1 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak sebanyak 19 (sembilan belas) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya : <br /><br />1. SUPRIADI PURBA UTAMA jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom, dan jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan Tanjunganom YOYO MULYOMINTARYO jabatan lama sebagai Analis Pengawasan pada Dinas  ; <br /><br />2. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom ; 3. HARIADI jabatan lama sebagai Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanjunganom.<br /><br />4. DEDDY WAHYU MULYONO jabatan lama sebagai Pengolah Data Satuan Pengawas Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjunganom.<br /><br />Sebelum Surat Keputusan tersebut dibuat, M. IZZA MUHTADIN menghubungi AGUS HERI WIDODO untuk datang ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kemudian M. IZZA MUHTADIN memberikan catatan tulis tangan yang berisi nama PNS dan jabatan yang akan diduduki serta ada Daftar Promosi Jabatan ASN Kecamatan Tanjunganom yang ditandatangani oleh EDIE SRIANTO selaku Camat Tanjunganom kepada AGUS HERI WIDODO, kemudian catatan tersebut diketik dan dilakukan pengecekan pangkat untuk kesesuaian persyaratan jabatan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati, <br /><br />Setelah selesai diketik hasil cetakan ketikan tersebut beserta catatan tangan diambil lagi oleh M. IZZA MUHTADIN untuk diserahkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk, setelah terdakwa menandatangani SK tersebut diserahkan kembali kepada AGUS HERI WIDODO untuk dilaporkan kepada ADAM MUHARTO selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dilaksanakan pelantikan oleh terdakwa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUOaqyXQ19VbIEvAW8XCMdAt98JUlQpvNxnx9UAWAFycDLtRJhVVfOhMvq8wLGXYb-3wz8ZHVzS1zyPfiPDmQcWPq2AHFXuzf5Dbuuu4UPO_L4kpiQr6MZCvPOGfm-3lW9wxFWX0_ZCHY/s812/IMG20210830101318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="812" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUOaqyXQ19VbIEvAW8XCMdAt98JUlQpvNxnx9UAWAFycDLtRJhVVfOhMvq8wLGXYb-3wz8ZHVzS1zyPfiPDmQcWPq2AHFXuzf5Dbuuu4UPO_L4kpiQr6MZCvPOGfm-3lW9wxFWX0_ZCHY/w640-h444/IMG20210830101318.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 19 April  2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 26 April 2021 dilakukan Mutasi Promosi Eselon III dan Eselon IV sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, diantaranya :  1. HARIANTO jabatan lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan jabatan baru sebagai Camat Berbek ; 2. MOHAMAD BAHRUN jabatan lama sebagai Bendahara pada Kecamatan Ngetos, dan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk proses promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 khususnya proses pengusulan pencalonan untuk Jabatan Eselon III dan Eselon IV tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya untuk promosi dan mutasi Jabatan Eselon III Tim Penilai Kinerja tidak difungsikan, begitu juga untuk promosi dan mutasi Jabatan Eselon IV tidak ada pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja melainkan langsung ada penunjukan dari terdakwa selaku Bupati Nganjuk, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tidak melibatkan Tim Penilai Kinerja (Baperjabat), dikarenakan daftar nama dan formasi jabatan tersebut sudah ditentukan oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk. <br /><br />Selama terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 telah menerima gratifikasi secara bertahap dari para pegawai yang ingin menduduki jabatan tertentu yang dititipkan kepada Camat atau Kepala OPD berupa pemberian uang sebesar Rp692.900.000 <br /><br />Atau setidak-tidaknya sebesar Rp255.000.000 melalui M. IZZA MUHTADIN, yang keseluruhannya sebagai pemberian suap dari pegawai-pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk), dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1j4YzvYbJgPLeZsNKjIdrNxRn0sHNGrJRL3L1tLokNgKIb37JCtr9Wnry24hJSiuPkDI-KTRzJbdv_Ofia9X_gHtGNzSQT4N32Ghk70dYbuFu9WZ-wIeUILhbuERferI1_Hz8ImAMYA/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1j4YzvYbJgPLeZsNKjIdrNxRn0sHNGrJRL3L1tLokNgKIb37JCtr9Wnry24hJSiuPkDI-KTRzJbdv_Ofia9X_gHtGNzSQT4N32Ghk70dYbuFu9WZ-wIeUILhbuERferI1_Hz8ImAMYA/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><b>1. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN sebesar Rp50.000.000  dari DUPRIONO selaku Camat Pace  </b><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 2 Februari 2021 setelah acara pelantikan pejabat Eselon III dan seslon IV, terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang “syukuran” atas pelantikan DUPRIONO sebagai Camat Pace, atas perintah terdakwa tersebut M. IZZA MUHTADIN segera menghubungi SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen untuk menyampaikan bagaimana dengan titipan yang akan diberikan untuk terdakwa yang telah mewujudkan permintaan SUGENG PURNOMO untuk mengangkat DUPRIONO menjadi Camat Pace, namun SUGENG PURNOMO tidak mengerti maksud penyampaian dari M. IZZA MUHTADIN tersebut, dan karena itu M. IZZA MUHTADIN meminta SUGENG PURNOMO untuk menanyakan hal tersebut kepada DUPRIONO.<br /><br />Selanjutnya SUGENG PURNOMO mengadakan pertemuan dengan DUPRIONO di rumah SUGENG PURNOMO di Desa Kepanjen, dalam pertemuan tersebut SUGENG PURNOMO menanyakan kepada DUPRIONO terkait dengan titipan yang akan diberikan kepada terdakwa selaku Bupati Nganjuk, saat itu DUPRIONO langsung memahami maksud pertanyaan tersebut dan bertanya balik dengan meminta pendapat SUGENG PURNOMO berapa jumlah uang yang pantas DUPRIONO siapkan untuk diberikan kepada terdakwa yang telah mengangkat DUPRIONO menjadi Camat Pace. Dalam pembahasan tersebut DUPRIONO dan SUGENG PURNOMO menyepakati jumlah uang yang akan diberikan kepada terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebesar Rp50.000.000<br /><br />Pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Pace dengan disaksikan ALI MUKAROM selaku Kepala Desa Banaran dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor, DUPRIONO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000 untuk diberikan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB SUGENG PURNOMO menghubungi M. IZZA MUHTADIN meminta untuk mengambil titipan dari DUPRIONO dan M. IZZA MUHTADIN menyampaikan akan mengambil pada keesokan harinya;<br /><br />Pada tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB SUGENG PURNOMO menyerahkan uang titipan dari DUPRIONO sejumlah Rp50.000.000 untuk terdakwa kepada M. IZZA MUHTADIN yang datang ke rumah SUGENG PURNOMO bersama dengan HARIYANTO selaku Camat Berbek;<br /><br />Selanjutnya M. IZZA MUHTADIN memberikan titipan uang dari DUPRIONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan meletakkan uang tersebut di dalam lemari baju milik terdakwa yang posisinya di samping lemari brankas yang lokasinya berada di kamar pakaian Rumah Dinas Bupati Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjuKQv1bf-qDV_Hs4dhEYWxGsVmIuI43U2TZApd-Mk44EYJteTPdXb3SES4IqXSPbyU-8C9dqoOEwuulG-BJgqoTbNFMsrW-ryg8LgmLXn_ja5yp7K8MihnTGzewgDQPi9QT5JLZty1k/s812/IMG20210830101318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="812" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinjuKQv1bf-qDV_Hs4dhEYWxGsVmIuI43U2TZApd-Mk44EYJteTPdXb3SES4IqXSPbyU-8C9dqoOEwuulG-BJgqoTbNFMsrW-ryg8LgmLXn_ja5yp7K8MihnTGzewgDQPi9QT5JLZty1k/w640-h444/IMG20210830101318.jpg" width="640" /></a></div><b>2. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN sebesar Rp25.000.000 dari BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret<br /></b><br />Pada bulan Mei 2020 BAMBANG SUBAGIO mendapatkan tawaran dari HARIYANTO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kabag Kesra, yang akan dapat menjabat sebagai Camat kembali dengan memberikan uang “syukuran” sejumlah Rp12.500.000 kepada terdakwa.<br /><br />Pada bulan Januari 2021 BAMBANG SUBAGIO kembali mendapatkan tawaran dari HARYANTO untuk menjadi Camat, selanjutnya BAMBANG SUBAGIO mengatakan memiliki uang kepada HARIANTO, kemudian HARIANTO menemui M. IZZA MUHTADIN di Mushola rumah Dinas Bupati Nganjuk agar menyampaikan kepada terdakwa untuk memasukan nama BAMBANG SUBAGIO sebagai salah satu Camat di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya M. IZZA MUHTADIN menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menelepon AGUS HERI WIDODO selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membawa daftar jabatan yang kosong di Pemkab Nganjuk ke rumah terdakwa di Kota Batu Malang,  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya AGUS HERI WIDODO bersama DWI NUGROHO  membawa daftar nama jabatan yang kosong ke rumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa di Kota Batu Malang kemudian AGUS HERI WIDODO bersama DWI NUGROHO menemui M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN menemui terdakwa dan menyerahkan daftar jabatan kosong, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada AGUS HERI WIDODO bahwa hari Selasa akan ada pelantikan dan AGUS HERI WIDODO mengatakan bagaimana dengan Tim Penilai Kinerja dan kapan untuk dibahas, kemudian terdakwa mengatakan akan mengumpulkannya hari Senin.<br /><br />Pada tanggal 1 Februri 2021 sekira pukul 15.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menelepon AGUS HERI WIDODO untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Nganjuk, setiba di Rumah Dinas Bupati Nganjuk AGUS HERI WIDODO berjumpa dengan M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN memberikan flash disk kepada AGUS HERI WIDODO yang berisi draft Surat Keputusan (SK) dan setelah selesai dibuat kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan BAMBANG SUBAGIO yang dilantik menjadi Camat Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Selanjutnya setelah acara pelantikan selesai dilaksanakan, terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang “syukuran” atas pelantikan BAMBANG SUBAGIO sebagai Camat Loceret tersebut kepada HARIANTO.<br /><br />Pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB HARIANTO mendatangi BAMBANG SUBAGIO di rumah dinas BAMBANG SUBAGIO, kemudian BAMBANG SUBAGIO menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000 kepada HARIANTO untuk diberikan kepada terdakwa, setelah HARIANTO menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari BAMBANG SUBAGIO kemudian HARIANTO pulang kerumahnya dan menyimpan uang tersebut. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBnxM6Z27kZBhBVa_Y3PG0g5MQg0B6MVhkQphegKYufLqNlJSHssbHDUR7jBV6uX3VPLwPFsZFY_9oQWgiiUhXuEOHSrsKtsLvr43xabkmQ5xKUZv65o5E2dLUgLK4CHsqWuPl8yyZAXM/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBnxM6Z27kZBhBVa_Y3PG0g5MQg0B6MVhkQphegKYufLqNlJSHssbHDUR7jBV6uX3VPLwPFsZFY_9oQWgiiUhXuEOHSrsKtsLvr43xabkmQ5xKUZv65o5E2dLUgLK4CHsqWuPl8yyZAXM/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 28 April 2021 terdakwa meminta M. IZZA MUHTADIN menemui HARIANTO, kemudian M.IZZA MUHTADIN menghubungi HARIANTO dan sekira pukul 16.00 WIB bertemu di dekat RSIA ALF SUBTIN Klinik Kesehatan di Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Selanjutnya HARIANTO memberikan uang sebesar Rp25.000.000 kepada M. IZZA MUHTADIN, kemudian M. IZZA MUHTADIN membawa uang tersebut dan keesokan harinya M. IZZA MUHTADIN memberikan uang syukuran dari BAMBANG SUBAGIO tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut di simpan dalam lemari pakaian terdakwa. <br /><br />3. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan EDIE SRIANTO sebesar Rp145.000.000 dengan perincian : 1. Rp50.000.000 berasal dari SUPRIYADI PURBA UTAMA ; 2. Dari YOYO MULYO MINTARYO sebesar Rp40.000.000 ; 3 Dari HARIADI sebesar Rp15.000.000 ; dan 4. Dari DEDDY WAHYU MULYONO sebesar Rp40.000.000<br /><br />Pada bulan Januari 2021 EDIE SRIANTO bertemu dengan M. IZZA MUHTADIN bertempat di belakang Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk untuk membahas permohonan EDIE SRIANTO kepada terdakwa terkait jabatan-jabatan yang masih kosong di Kecamatan Tanjunganom, padahal sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) namun belum ada Surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan jabatan yang kosong tersebut, sehingga M. IZZA MUHTADIN membantu untuk memfasilitasinya kepada terdakwa dengan biaya tertentu adalah sebagai berikut: a. Pengisian jabatan Kasi Ketertiban sebesar Rp40.000.000; b. Pengisian jabatan Kasi Kesra sebesar Rp15.000.000; c. Pengisian jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp40.000.000; d. Pengisian jabatan Sekretaris Camat uang sebesar Rp50.000.000 <br /><br />Pada bulan Maret 2021 M. IZZA MUHTADIN menemui kembali EDIE SRIANTO di Kantor Kecamatan Tanjunganom untuk membicarakan usulan jabatan di lingkungan Kecamatan Tanjunganom, pada waktu itu EDIE SRIANTO mengatakan : “Nanti sewaktu-waktu Bapak ada pelantikan, saya nitip Kasi saya tolong diisi.” Dan sudah sepakat akan biaya syukuran kepada terdakwa terkait penerbitan SK tersebut. <br /><br />Kemudian EDIE SRIANTO memberikan selembar kertas catatan tulis tangan yang bertuliskan nama PNS dan jabatan yang akan diisi yakni DEDI menjadi Kasi Trantib; HARYADI menjadi Kasi Kesra; YOYO menjadi Kasi PMD dan SUPRIYADI menjadi Sekretaris Camat untuk disampaikan kepada terdakwa, lalu M. IZZA MUHTADIN meresponnya dengan mengatakan : “Iya, Siap Pak Camat, saya sampaikan ke Bapak”. Kemudian kertas catatan tulis tangan tersebut M. IZZA MUHTADIN bawa dan memperlihatkannya kepada terdakwa, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgup95Y8598PUD2Iiy2tTyqFTn0ZemZgOVf2-rHUleAKvIqxDCK0hUbaZiD_U5i1a0msRDDC5quC-dJAC4upwhE9t6mYnPO-N3pinRnhjNRsiwrRkHb-4hrIHHGZsF5VLJNvOovko9BE6k/s1334/IMG20210830121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgup95Y8598PUD2Iiy2tTyqFTn0ZemZgOVf2-rHUleAKvIqxDCK0hUbaZiD_U5i1a0msRDDC5quC-dJAC4upwhE9t6mYnPO-N3pinRnhjNRsiwrRkHb-4hrIHHGZsF5VLJNvOovko9BE6k/w640-h288/IMG20210830121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah itu terdakwa mengatakan : “Iya, nanti serahkan (nama-nama tersebut) ke BKD”, selanjutnya M. IZZA MUHTADIN menyerahkan usulan tersebut kepada AGUS HERI WIDODO untuk memproses surat keputusan pengangkatannya, M. IZZA MUHTADIN juga menginformasikan kepada EDIE SRIANTO melalui pesan Whataps yang berisi : “ini saya FIXS kan, semua masuk” dan di jawab oleh EDIE SRIANTO : “Siap”.<br /><br />Pada tanggal 1 April 2021 terdakwa mengangkat pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Nganjuk termasuk pejabat di lingkungan Kecamatan Tanjunganom yang sesuai dengan permintaan EDIE SRIANTO dan juga nama yang lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan.<br /><br />Pada tanggal 2 April 2021 M. IZZA MUHTADIN mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan pesan : ”Pak camat, terkait yang kemarin nanti sore diutus nyiapkan, dan bisa ta ambi” dan juga M. IZZA MUHTADIN menulis pesan : “Iya pak, bpk e nyuwun e segera p. Camat”, kemudian EDIE SRIANTO merespon dengan menulis pesan : “Mas, minta waktu pukul 17.00 jih tak merapat”. Kemudian sekira  pukul 19.30 WIB EDIE SRIANTO dan M. IZZA MUHTADIN bertemu di Kali Mbaduk Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Selanjutnya EDIE SRIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000 sambil mengatakan : “Mas, ini syukuran atas pelantikan kemarin untuk diserahkan kepada Bapak.” dan setelah M. IZZA MUHTADI menerima uang tersebut, EDIE SRIANTO juga mengatakan : “Nanti kurangnya saya tambah lagi”. Selanjutnya M. IZZA MUHTADI membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa di rumah Dinas Bupati Nganjuk dengan mengatakan : “Ini uang tasyakuran mutasi jabatan”.<br /><br />Pada tanggal 9 April 2021 EDIE SRIANTO bertemu M.IZZA MUHTADIN saat acara hari jadi Kabupaten Nganjuk bertempat di parkiran mobil Masjid Al-Mubarokah Kabupaten Nganjuk, kemudian EDIE SRIANTO memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000 kepada M. IZZA MUHTADIN yang merupakan kekurangan uang terkait promosi jabatan di lingkungan Kecamatan Tanjunganom, <br /><br />Kemudian uang tersebut M. IZZA MUHTADIN bawa dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, sehingga uang yang diterima terdakwa terkait promosi jabatan di Kecamatan Tanjunganom adalah sejumlah Rp145.000.000 <br /><br />4. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan TRI BASUKI WIDODO sebesar Rp20.000.000 dari MUHAMAD BAHRUN selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro<br /><br />Pada tanggal 14 April 2021 saksi M. IZZA MUHTADIN bertemu dengan TRI BASUKI WIDODO di Kantin Kantor Kecamatan Sukomoro, dalam pertemuan tersebut M. IZZA MUHTADIN menerima permintaan dari TRI BASUKI WIDODO untuk menyampaikan usulan jabatan di lingkungan Kecamatan Sukumoro atas nama MOHAMAD BAHRUN untuk mengisi jabatan kasi kepada terdakwa;<br /><br />Pada tanggal 15 April 2021 M. IZZA MUHTADIN menyampaikan pesan dari TRI BASUKI WIBOWO kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa meminta M. IZZA MUHTADIN menyerahkan kepada AGUS HERI WIDODO untuk memproses surat Keputusan Bupati terkait pengangkatan pegawai tersebut;<br /><br />Pada tanggal 26 April 2021 setelah terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk maka dilakukan pelantikan terhadap MOHAMAD BAHRUN untuk mengisi jabatan Kasi di Kecamatan Sukomoro, selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 terdakwa memerintahkan M. IZZA MUHTADIN untuk mengambil uang syukuran kepada TRI BASUKI WIDODO. <br /><br />Pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB TRI BASUKI WIDODO bertemu dengan MUHAMAD BAHRUN di ruangan Camat Sukomoro. Selanjutnya TRI BASUKI WIDODO menanyakan terkait promosi jabatan MUHAMAD BAHRUN sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro, dimana TRI BASUKI WIDODO menyampaikan biayanya sudah ditalangi oleh TRI BASUKI WIDODO dan uang tersebut sudah di serahkan kepada M. IZZA MUHTADIN. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbcvZRG4NDhRC4QuqIPbm0Bj_scQ8NcchNQEgVULZknHr8253ribM30B0k63bLJdhjsl78ywbQhbjO587KcM0eJcpv3NaIG2LTEonAtf9zvMm95Z2rDeu7xK8Mjcs3XBI8hWx8I6Y0ZQ/s1334/IMG20210830121737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtbcvZRG4NDhRC4QuqIPbm0Bj_scQ8NcchNQEgVULZknHr8253ribM30B0k63bLJdhjsl78ywbQhbjO587KcM0eJcpv3NaIG2LTEonAtf9zvMm95Z2rDeu7xK8Mjcs3XBI8hWx8I6Y0ZQ/w640-h288/IMG20210830121737.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian TRI BASUKI WIDODO meminta kepada MUHAMAD BAHRUN untuk mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya MUHAMAD BAHRUN mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000 ke rekening Bank Jatim atas nama TRI BASUKI WIDODO.<br /><br />Bahwa TRI BASUKI WIDODO telah memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada M. IZZA MUHTADIN di halaman Kantor Kecamatan Sukomoro, dengan mengatakan : “Ini syukurannya Pak Bahrun untuk Bapak (Bupati)”, lalu M. IZZA MUHTADIN  menjawab : “Nggih, siap”.<br />5. Penerimaan uang melalui M. IZZA MUHTADIN dan HARYANTO sebesar Rp15.000.000  dari SUWARDI selaku Sekretaris Kecamatan Pace<br /><br />Berawal sebelum bulan Februari 2021 setelah adanya usulan atas nama SUWARDI untuk menjadi Sekertaris Kecamatan Pace atas persetujuan terdakwa sebelumnya dan juga adanya penitipan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari SUWARDI melalui DARMADI selaku Kepala Desa Bodor kemudian DARMADI menyerahkan uang tersebut kepada SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen terkait adanya promosi jabatan untuk SUWARDI sebagai Sekertaris Kecamatan Pace.<br /><br />Selang beberapa hari, setelah adanya pelantikan SUWARDI sebagai Sekertaris Kecamatan Pace berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, maka HARYANTO selaku Camat Brebek menindaklanjuti dengan menanyakan kepada SUGENG PURNOMO : “Pak Panjen yang untuk Pak Sekcam mana…”.  Selanjutnya SUGENG PURNOMO menjawab dengan mengatakan : “Apa itu Pak?”, kemudian HARYANTO mengatakan : “Yang untuk Bapak”. Maksud dari penyampaian “Bapak” yang disampaikan oleh HARYANTO adalah terdakwa selaku Bupati Nganjuk. Kemudian SUGENG PURNOMO kembali menjawab dengan mengatakan : “Silahkan jenengan ambil”. Selanjutnya SUGENG PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000 yang berasal dari SUWARDI tersebut kepada M. IZZA MUHTADIN dan HARYANTO yang datang ke rumah SUGENG PURNOMO.<br /><br />Bahwa terdapat uang tunai yang ada pada terdakwa sebesar Rp672.900.000 sebagai perolehan secara bertahap yang berkaitan dengan periode promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan keputusan dari terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana termuat dalam :<br /><br />1. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/94/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 3. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; 4. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan; dan 5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021   tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan  dalam jabatan.<br /><br />Sedangkan sebagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 yang dititipkan oleh pegawai yang mendapatkan promosi jabatan melalui M. IZZA MUHTADIN untuk diberikan kepada terdakwa tersebut, telah terdakwa terima dari M. IZZA MUHTADIN sejumlah Rp235.000.000 di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Mangundikaran Kabupaten Nganjuk, adapun sisanya sebesar Rp20.000.000 masih disimpan oleh M. IZZA MUHTADIN.  <br /><br />Adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000  melalui M. IZZA MUHTADIN tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Selama terdakwa menjabat selaku Bupati Nganjuk, terdakwa tidak pernah melaporkan adanya Harta Kekayaan dalam bentuk uang tunai dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRJhyphenhyphen3DAjVxKECSvuexHzqga3qbqm6NR_c5UnxTD2HVdT-WzRpmp4rrnbe94HxkvdvcyTWYDBU6WWoZvLYxbuW0fAmI8rnAQj3tDgOIcreIP6wG7Xf7cH6OawynIFTayGPSrh10Laf6c/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRJhyphenhyphen3DAjVxKECSvuexHzqga3qbqm6NR_c5UnxTD2HVdT-WzRpmp4rrnbe94HxkvdvcyTWYDBU6WWoZvLYxbuW0fAmI8rnAQj3tDgOIcreIP6wG7Xf7cH6OawynIFTayGPSrh10Laf6c/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagai Bupati Nganjuk yang menerima gratifikasi yaitu pemberian uang sebesar Rp692.900.000 atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 melalui M. IZZA MUHTADIN, yang keseluruhannya dari pegawai-pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk) adalah dianggap pemberian suap<br /></div></div><br />Karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Nganjuk dalam melakukan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk) tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur mutasi pengusulan pencalonan Jabatan Eselon III dan Eselon IV dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati atau Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam  ketentuan : <br /><br />1. Pasal 67 huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan kewajiban Kepala daerah antara lain adalah sebagai berikut : b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.<br /><br />2. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk : 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />3. Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut: Pegawai ASN wajib:  d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.<br /><br />4. Pasal 190, Pasal 191 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 190 ayat (1), Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Ayat (2), Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Ayat (3), Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. <br /><br />Ayat (4), Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Ayat (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. <br /><br />Pasal 191 Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Pasal 200 ayat (1) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. Ayat (2), Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 B (atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’

#Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, 6 Terdakwa lainnya juga diadili dalam perkara yang sama, yaitu 1. M. Izza Muhta...

»