Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQ3-pFh8t7RdebxVh1Vqz1SkcoeEIxgN_HFZvWGZoUaUdOoMUqG1vZDuKZlOeiLLgVY5abBIwUUtHWWeuFIld_5ZwnpK7-hMeic7YQwF6p1FbiKQwXjY6_7R0R3O_bHHI3cpbhIEmOc8/s640/IMG20210924132021-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQ3-pFh8t7RdebxVh1Vqz1SkcoeEIxgN_HFZvWGZoUaUdOoMUqG1vZDuKZlOeiLLgVY5abBIwUUtHWWeuFIld_5ZwnpK7-hMeic7YQwF6p1FbiKQwXjY6_7R0R3O_bHHI3cpbhIEmOc8/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Wiwid, SH., MH.Li serta JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya (Jumat, 08 Oktober 2021) menuntut Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsidair 9 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.230.390.667 subsidair pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali pada tahun 2019 – 2021 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp4.196.964.667<br /><br />Kasus perkara ini menggelitik dan mengundang berbagai pertanyaan. Sebab, seorang pegawai Bank BRI milik Negara (BUMN) di Kantor Wilayah Surabaya dapan melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali selama 3 tahun (2019 – 2021) yang menghabiskan anggaran sebesar 4 miliar rupiah lebih tanpa ada tanggungjawab pimpinan<br /><br />Lalu bagaiamana laporan pertanggungjawan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bank BRI Kantor Wiliyah (Kakanwil) Surabaya terkait kinerja dan anggaran yang dikeluarkan bagi seorang pegawai Bank BRI yang melakukan Perjalanan Dinas? Apakah Kepala Kontor Bank BRI Wilayah Surabaya tidak menanyakan hasil dari Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H selama taahun 2019 hingga 2021 sebanyak 653 kali?<br /><br /><br />Anehnya, disaat nasabah hendak <i>melakukan clearing (kliring) atau bembukaan blokir kartu ATM</i>, berbagai persyaratan wajib dilengkapi. Padahal, data-data nasabah sudah ada sebelumnya di Bank tersebut<br /><br />Anehnya lagi adalah, sekelas Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya milik negara yang begitu besar bisa kecolongan duit sebesar 4 miliar rupiah lebih untuk biaya perjalanan dinias fiktif yang dilakukan Terdakwa. Dan tak heran, beberapa kasus perkara Korupsi di Bank BRI juga terjadi dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRizYjSF4I6-l3GfPNNJtYB_UEtUel_F0vyfNuovAyUwyreHg9jKqPfjrvyV0mxguaQNvTQh5LMOKZyy-ZQgl7hddgs7T0BkI2xwpWmq71dsc1sFp__5K7RV1_Y8LziaEbFvaIJFT6Mc/s1333/IMG20210924131244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRizYjSF4I6-l3GfPNNJtYB_UEtUel_F0vyfNuovAyUwyreHg9jKqPfjrvyV0mxguaQNvTQh5LMOKZyy-ZQgl7hddgs7T0BkI2xwpWmq71dsc1sFp__5K7RV1_Y8LziaEbFvaIJFT6Mc/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Dan tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 8 Oktober 2021 dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4LTr0DQwjGGhzfFsmRhrXgAzfBR0pnQyl80xHZzmMHIdemRmQPmXErOtrJzEEtZ3sOpC4NPAbMmkE3Kli4bTo97W1px6L1zCjLlexGsa_HKJrvIu2ubNdXjKsHY95VVPSgOxaFmmQg5k/s1333/IMG20210924132021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4LTr0DQwjGGhzfFsmRhrXgAzfBR0pnQyl80xHZzmMHIdemRmQPmXErOtrJzEEtZ3sOpC4NPAbMmkE3Kli4bTo97W1px6L1zCjLlexGsa_HKJrvIu2ubNdXjKsHY95VVPSgOxaFmmQg5k/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurungan;<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp3.230.390.667 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />4. Uang sebesar Rp460.000.000, uang sebesar Rp430.000.000 dan uang sebesar Rp1,500.000 dirampas untuk negara,” ucap JPU daikhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian.<br /><br />“Itu tuntutan JPU, tujuh tahun dan enam bulan. Kita akan menyampaikan Pledoi minggu depan,” kata Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Terpisah. JPU R. Widi menjelasakan, bahwa ada pengembalian uang dari terdakwa sekitar sembilan ratus juta lebih. <br /><br />“Pengembalian sekitar sembilan ratus jutaan. Jadi masi ada kerugian negara sebesar 3 miliar lebih yang harus dibayar oleh Terdakwa,” ucap JPU Widi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH16B_t_kbJke_RuxoqF5MQX4vZlGCai3WX-EbYAblo3wCevjj0O6Lj7UZOaSf0-VUkmro3nF8yWjLjdVsdSDQ8UCgPKjbMlFvPxuETfYGVe29JvynEl8iGw9lCQDG3ZDoBjsgNJ2gnw/s638/IMG20210831141344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH16B_t_kbJke_RuxoqF5MQX4vZlGCai3WX-EbYAblo3wCevjj0O6Lj7UZOaSf0-VUkmro3nF8yWjLjdVsdSDQ8UCgPKjbMlFvPxuETfYGVe29JvynEl8iGw9lCQDG3ZDoBjsgNJ2gnw/w640-h288/IMG20210831141344.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto,<br /><br />Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI   Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum, yaitu :<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, dijelaskan mengenai prosedur operasional dan petunjuk penggunaan aplikasi perjalanan dinas versi 2.0, prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Perjalanan Dinas Jabatan.<br /><br />Bahwa setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain<br /><br />Atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp. 4.196.964.667,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007.  Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZLVvmt1IBlCeXAcSHkyG9mL7QNQV1cr4Jvysi1cKTXCvfZfNwEIkUtcpU4u7RKc18DkUayU8J9Hf6O6jDKRkKTFIPOLU6-xkznqLruNx3o8WiutjbquGHJYehGAkh-ZgfmA63tlMDyA/s1330/IMG20210924131749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZLVvmt1IBlCeXAcSHkyG9mL7QNQV1cr4Jvysi1cKTXCvfZfNwEIkUtcpU4u7RKc18DkUayU8J9Hf6O6jDKRkKTFIPOLU6-xkznqLruNx3o8WiutjbquGHJYehGAkh-ZgfmA63tlMDyA/w640-h288/IMG20210924131749.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2021 ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebagaimana :<br /><br />1. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Human Capital Nomor : R.2707.e-KHC/PKR/05/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Rotasi Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Operasional, Jaringan, Layanan Dan Performance Management Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />2. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.1242.e-KW-IX/HCP/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Fungsi Regional Corporate Development Bagian OJL Dan PM Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />3. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.315.e-KW-IX/HCP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />4. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nokep : 025-KW-IX/HCP/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Rotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., memiliki sistem BRISTARS yaitu sistem yang dapat diakses oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dimana didalam sistem tersebut terdapat beberapa menu  layanan internal, salah satunya adalah aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0 yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas jabatan/dinas pendidikan yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu : 1. Pengajuan perjalanan dinas ; 2. Perhitungan lumpsum perjalanan dinas ; 3. Approval perjalanan dinas ; 4. Pembayaran lumpsum perjalanan dinas ; 5. Pelaporan perjalanan dinas<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., mendapatkan fasilitas perjalanan dinas jabatan, yaitu  perjalanan di dalam negeri yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan dari satu kota/unit kerja perusahaan ke kota/unit kerja lain perusahaan atau ke suatu tempat atas dasar surat penugasan dan atau surat perintah jalan dari pejabat yang berwenang.<br /><br />Mekanisme terkait perjalanan dinas jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk diatur dalam Surat Keputusan Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, yaitu :<br /><br />1. Pekerja mengajukan perjalanan dinas melalui Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br />2. Pekerja melakukan pengisian/input data perjalanan dinas. Data yang diinput meliputi kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, jenis trasnportasi (ditentukan oleh Aplikasi berdasarkan pilihan kota perjalanan dinas).<br />3. Pekerja mengajukan perjalanan dinas ke atasan/pimpinan unit kerja.<br />4. Pemimpin unit kerja melakukan approval, apabila tidak disetujui maka pekerja menginput lagi data-data dari awal.<br />5. Aplikasi melakukan pembayaran lumpsum perjalanan dinas pekerja (masuk ke delam rekening gaj/payroll pekerja).<br />6. Unit kerja tujuan perjalanan melakukan konfirmasi kedatangan pekerja.<br />7. Pemimpin unit kerja pekerja melakukan konfirmasi kepulangan pekerja.<br />8. Monitoring dan pelaporan hasil pembayaran lumpsum perjalanan dinas oleh fungsi SDM.<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 658 (enam ratus lima puluh delapan) perjalanan dinas jabatan, dengan perincian :<br /><br />1. Perjalanan Dinas Jabatan fiktif sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan.<br />2. Perjalanan Dinas Jabatan yang benar-benar dilaksanakan ada 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke Bali, 1 (satu) kali ke Jakarta dan 1 (satu) kali ke Pandaan.<br />3. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan yang unsuccessfull (transaksi gagal) sebanyak 2 (dua) kali.<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa 653 perjalanan dinas jabatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., adalah sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivXI2y2I4xu6L6kUvgXU_6rDhyEexG9KevzIkEt4eT5s8jFNWciSLAC43KPRr6lWOf3PKFSnopCEWyrhv24qLea_nKb9mwIJWvKZYjluA_v5YoClqBtVcmhK7ipcJdDdjha7dJ8kmxuVA/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivXI2y2I4xu6L6kUvgXU_6rDhyEexG9KevzIkEt4eT5s8jFNWciSLAC43KPRr6lWOf3PKFSnopCEWyrhv24qLea_nKb9mwIJWvKZYjluA_v5YoClqBtVcmhK7ipcJdDdjha7dJ8kmxuVA/w640-h376/BRI.jpg" width="640" /></a>Setelah uang biaya perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu rekening BRI nomor rekening 020601070271506, dengan total sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) uang biaya perjalanan dinas fiktif tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br />1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ”Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br /><br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada tahap penyidikan telah melakukan pengembalian uang  sebesar Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /> <br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M

BERITA KORUPSI .CO – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Wiwid, SH., MH.Li serta JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H...

»

Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I (Plt. Kemenag Kota Pasuruan) juga dituntut pidana penjara selama 1.3 tahun dalam perkara yang sama. Sementara 2 Terdakwa lainnya antri karena masih proses persidangan, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners # </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZPg7ud7TrU2Uu-Z4E8gdydrZIcPj_R6WOLjkN0LuyXaw0B8SWpvxw9ZVK0miU4qkl5KGEbJSDV8Zp_0t6aIYDb0AzwX169mLLnAK-0YBQX_r5wsfRxaLvirzYV0Q5gTVwKUh75tc7lY/s2643/IMG20211004122643.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZPg7ud7TrU2Uu-Z4E8gdydrZIcPj_R6WOLjkN0LuyXaw0B8SWpvxw9ZVK0miU4qkl5KGEbJSDV8Zp_0t6aIYDb0AzwX169mLLnAK-0YBQX_r5wsfRxaLvirzYV0Q5gTVwKUh75tc7lY/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />"T<i>inggi rendanhnya pendidikan seseorang, ternyata tidak menjadi salah satu penyebab terjerat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sebab ada yang lulusan SMP maupun sarjana Strata 3 (S3) juga sama-sama terseret dalam perkara Tindak Pidana Korpsi"</i><br /><br />Misalnya saja Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun  2014 – 2020, terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp292.046.368,78 sesuai hasil penghitungan Tim audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 dan di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan (Senin, 04 Oktober 2021)<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWMHplgziKkrjCLlKkX94taJdGm1j4B9OcpwVCUPEzlmWaQjFDe0y1n4bVP7o7aNQ3L4kuT3CZ8DHoY-3Nm_RJgAmVLC-kuylxVF5bPD95Zd-M3mbPzISLIXHn1T4v6CLxoBVznpNljw0/s2643/IMG20211004125648.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWMHplgziKkrjCLlKkX94taJdGm1j4B9OcpwVCUPEzlmWaQjFDe0y1n4bVP7o7aNQ3L4kuT3CZ8DHoY-3Nm_RJgAmVLC-kuylxVF5bPD95Zd-M3mbPzISLIXHn1T4v6CLxoBVznpNljw0/w400-h180/IMG20211004125648.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">  <span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Rujito (mantan Kades)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu DR. Drs. Munif, S.Ag.I adalah pejabat Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan. Pria berpendidikan Strata 3 (S3) ini terseret dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi ‘Suap’ menerima uang sebesar Rp15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribu Patners dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA. Dan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I sudah dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan pada Senin, 27 September 2021, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /><i>“Pendidikan tinggi rendahnya seseorang tak lagi berarti ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri”. Kalimat inikah yang merasuki para pejabat atau orang-orang hingga masuk dalam lingkaran Korupsi?”</i> <br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7lYoN0MsyuNjVOQE5-t1pVFMkpO8_sCX7tqzqUFJt_lro5z3rBheDLzacJ6ufE5qstiFuVgWVEVKB3g5fNia7eh3NYhYJOhbHhRzwlP8cn01-pswmLvNvYMBOuzdXj9fO6i1uAneQlzQ/s1152/IMG20211004122053-1.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="672" data-original-width="1152" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7lYoN0MsyuNjVOQE5-t1pVFMkpO8_sCX7tqzqUFJt_lro5z3rBheDLzacJ6ufE5qstiFuVgWVEVKB3g5fNia7eh3NYhYJOhbHhRzwlP8cn01-pswmLvNvYMBOuzdXj9fO6i1uAneQlzQ/w400-h234/IMG20211004122053-1.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: red;">Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I</span></span></td></tr></tbody></table>Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi juga menyeret Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo, yaitu Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri yang juga berprofesi sebagai guru, dan Kepala Sekolah Madrasah Diniyah (Madin) Al Maksum yakni Akhmad Sukari Alias Suher serta Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) selaku Ustadz/Mubaligh<br /><br />Samsul Khoiri (perkara tersendiri), dan Abdul Wahid serta Akhmad Sukari (satu berkas perkara) terseret dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp110.000.000<br /><br />Uang sebesar Rp110.00.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Pondok Pesantren selaku Lembaga Penerima bantuan masing-masing sebesar Rp25.000.000 yang dipotong sejumlah Rp10.000.000 dari setiap lembaga penerima<br />          <br />Akibatnya, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari diseret oleh JPU Kejari Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam Madrasah Diniyah dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp110.000.000 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCqWSaYnZRCfEGZFL_qzA6o7cVdLo8xIm91XnNWleY-1JhTns6pMJxjMY8S70eWWNRfULj1CG7hv9xTyTrksWBNUpkDleCzIY-nC9y8a5OTvca5-WKMElwgBPpn73BnW41KYSEgN1ebXE/s2643/IMG20211004122749.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCqWSaYnZRCfEGZFL_qzA6o7cVdLo8xIm91XnNWleY-1JhTns6pMJxjMY8S70eWWNRfULj1CG7hv9xTyTrksWBNUpkDleCzIY-nC9y8a5OTvca5-WKMElwgBPpn73BnW41KYSEgN1ebXE/w640-h288/IMG20211004122749.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, tidak hanya Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) ini yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili. Melainkan ada 3 terdakwa lainnya, yaitu DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo dan sudah lebih dahulu dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan pada Senin, 27 September 2021, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /> Dan 2 Terdakwa lainnya adalah Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners<br /><br />Menurut Jaksa, Terdakwa Samsul Khoiri mendapat bagian duit “haram” sebesar Rp90 juta, sedangkan Terdakwa     Abdul Wahid memperoleh Rp2.500.000 serta Terdakwa Akhmad Sukari sebesar Rp17.500.000. Dan duit “haram” yang diterima Ketiga Terdakwa inipun sudah dikembalikan.<br /><br />Menurut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) adalah penyalahgunaan jabatan atau kewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidair<br /><br />Dan atas perbuatan Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) ini, Tim JPU Kejari Kota Pasuruan menuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa dibacakan oleh JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 4 Oktober 2021 dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan  dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Alarico De Jesus, SH dan Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Ketiga Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kota Probolinggo karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo0sjYwCFG9r1RYjHrJahZWMXLE-hdQl8RifKxSR3dIen0ZZXftHHZWF_LvVt-01qoAnfbnxfSHdqQQpJNLOV7_wuy7ECBenxAvf6jWUg95h-jMwKyq_8oFfWX5Eh7c1mLr8j43DoMQU/s2643/IMG20211004122643.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo0sjYwCFG9r1RYjHrJahZWMXLE-hdQl8RifKxSR3dIen0ZZXftHHZWF_LvVt-01qoAnfbnxfSHdqQQpJNLOV7_wuy7ECBenxAvf6jWUg95h-jMwKyq_8oFfWX5Eh7c1mLr8j43DoMQU/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya dihapan Majelis Hakim, JPU mengatakan bahwa Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (serta Terdakwa Samsul Khoiri,) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidair<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari selama 1 (satu)  tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang yang dikembalikan Terdakwa Akhmad Sukari sebesar Rp17.500.000 dan Terdakwa Abdul Wahid memperoleh Rp2.500.000 dirampas untuk negara,” kata JPU<br /><br />Kemudian pada sidang session Kedua, JPU melanjutkan tuntutannya terhadap Terdakwa Samsul Khoiri. Tuntutan pidana terhadapa Terdakwa Samsul Khoiri sama persis dengan tuntutan pidana terhadap Dua Terdakwa rekannya yakni Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari<br /><br />“Menyatakan barang bukti berupa uang yang dikembalikan Terdakwa Samsul Khoiri sebesar Rp90 juta dirampas untuk negara,” kata JPU diakhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Ketiga Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ygMuNYfTlJwc5FBj0RfRwR0QJPWWPw3v3zuqN_TAjc_bLMh07uuLuLOdtIhiA3M-Yu3-nuyebOqE9UD-GWexcTOxlo3wmNY7o2p-UmrVEcfJQHKJpr1Fic0JWMFokCQtSZ6V-rGTwfI/s2643/IMG20211004122248.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ygMuNYfTlJwc5FBj0RfRwR0QJPWWPw3v3zuqN_TAjc_bLMh07uuLuLOdtIhiA3M-Yu3-nuyebOqE9UD-GWexcTOxlo3wmNY7o2p-UmrVEcfJQHKJpr1Fic0JWMFokCQtSZ6V-rGTwfI/w640-h288/IMG20211004122248.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Sebagaimana dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara mufakat bersama-sama dengan saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Oktober tahun 2020, dalam Petunjuk Teknis tersebut diatur sebagai berikut :</div><p style="text-align: justify;">A. Pemberi Bantuan adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama,<br /><br />B. Penerima Bantuan adalah, 1. Pesantren dengan kategori Kecil, Sedang dan Besar. 2. Madrasah Diniyah Takmiliyah. 3. Lembaga Pendidikan Al' Ouran<br /><br />C. Persyaratan Penerima Bantuan: 1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 2. Terdaftar pada Kementrian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga/Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kemenag<br /><br />D. Bentuk Bantuan<br />1. Bentuk bantuan berupa bantuan uang yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 (Bagian AnggaranBendahara Umum Negara /BA-BUN)<br /><br />2. Nominal BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluhjuta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). :<br /><br />E. Pemanfaatan Bantuan<br />Bahwa bantuan operasional tersebut dapat dimanfaatkan antara lain :<br />1. Pembiayaan operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Isiam seperti membayar listrik, air, keamanan dan lainnya,; 2. Membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.,; 3. Pembiayaan kebutuhan protocol Kesehatan, seperti membeli sabun handsanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan disinfectan, washtafel, alat kebersihan dan lainnya.<br /><br />Sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bertemu dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER di Warung Kopi yang berada disekitaran pintu keluar tol Grati Kabupaten Pasuruan, saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER bertanya kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), “Saat ini sedang banyak bantuan, apakah memiliki kenalan yang dapat menghubungkan?” oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dijawab “nanti coba saya liat kalo ada”<br /></p><div style="text-align: justify;">Seusai Pertemuan tersebut Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumahnya di daerah Probolinggo melalui panggilan telephone menghubungi ACHMAD SARJONO (Alm) yang saat itu menjabat selaku Kasi PD Pontren Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan dan menanyakan “apakah ada SK/bantuan yang mau disalurkan", </div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian ACHMAD SARJONO (Alm) menyampaikan “jika mau ada bantuan, tapi di wilayah kota Pasuruan”, ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan “tapi nanti akan ada sesuatunya” yang oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) mengerti maksud “sesuatu” adalah menyangkut uang komisi. Menurut Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dalam pembicaraan itu ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan bahwa ada Surat Keputusan Penerima Bantuan yang didapatkan dari Rumah aspirasi salah satu anggota DPR, </div><p style="text-align: justify;">Bahwa dua minggu setelah pembicaraan telephone tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menemui ACHMAD SARJONO (Alm) di Rumah Makan Bu Anis di daerah Warungdowo Kabupaten Pasuruan, saat itu ACHMAD SARJONO (Alm) menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren di Kota Pasuruan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm).<br /><br />Setelah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menerima Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) langsung menghubungi Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk memberitahukan bahwa Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sudah mendapat 17 (tujuh belas) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren<br /></p><div style="text-align: justify;">Kemudian meminta Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk menyampaikan Surat pemberitahuan Bantuan tersebut kepada masing-masing Pondok Pesantren dan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Aim) mengatakan ada potongannya dengan jumlah terserah. Kemudian Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menyuruh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan di rumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di daerah Probolinggo.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhXMRxkpcJPu7szlHPbZMoSGBAzkp-XrHdJ0EzI9wF3IkBWE6cIko3lrkl6hpqCxWPPjJ1o34CnOlNMc1hQq-WGwECkewGQc_ZKRyispnipILzCsCiH62_xKLdiiG6fcc-2T2FPUIosY/s2643/IMG20211004122145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhXMRxkpcJPu7szlHPbZMoSGBAzkp-XrHdJ0EzI9wF3IkBWE6cIko3lrkl6hpqCxWPPjJ1o34CnOlNMc1hQq-WGwECkewGQc_ZKRyispnipILzCsCiH62_xKLdiiG6fcc-2T2FPUIosY/w640-h288/IMG20211004122145.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada sekira awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mendatangi Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan,<br /><br />Pada saat itu Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sepakat besaran potongan dari masing-masing Pondok Pesantren Penerima Bantuan adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah diterima oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) adalah untuk Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER :<br /><br />Masih sekitar awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang telah membawa SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan, kemudian mendatangi Saksi ABDUL WAHID Bin ABD QODIR (Alm) selaku Pimpinan Madrasah Nurul Hidayah dirumahnya di Jl. Sriwijaya RT. 06 RW. 03 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.<br /><br />Saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mengaku sebagai orang dari Kabupaten yang akan menyampaikan SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan kepada Pondok Pesantren penerima bantuan akan tetapi tidak mengetahui alamat lembaga Penerima sehingga Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER meminta tolong kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan kepada Pondok Pesantren di Kota Pasuruan dan mengatakan, bahwa nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bantuan yang diterima Pondok Pesantren<br /><br />Dan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) akan mendapat bagian/komisi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap Pondok Pesantren, sehingga Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) bersedia membantu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) kemudian menerima 17 (tujuh belas) lembar SK Surat pemberitahuan Penerima Bantuan dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, selanjutnya pada sekira akhir September 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mendatangi tiap-tiap Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bantuan, kemudian menyampaikan kepada masing-masing Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren dengan kata-kata ;<br /><br />“Ini ada bantuan operasional untuk Pondok Pesantren dari pusat, sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kalau mau besok bisa diambil, tapi kalau tidak maka bantuan tersebut akan hangus atau akan dialihkan kepada lembaga lainnya”. <br /><br />Setelah mendengar perkataan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, para Pimpinan Pondok Pesantren merasa keberatan terhadap potongan sebesar Rp10.000.000, sehingga dari 17 (tujuh belas) lembaga Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat pemberitahuan Penerima Bantuan, ada sekitar 6 (enam) Pondok Pesantren yang menolak bantuan, sedangkan 11 (sebelas) Pondok Pesantren bersedia memenuhi permintaan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, yaitu :<br /><br />1). Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid (dengan pimpinan Saksi Ust. SAIFUL SELAMET, S.Pd.I.). 2). Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA (dengan pimpinan saksi Ust. H. HASANI). 3). Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH (dengan pimpinan saksi Ust. MOCHAMMAD ROJI). 4). Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH (dengan pimpinan Ust. YUSUF HADI SANTOSO). 5). Pondok Pesantren A. WAHID HASIM (dengan pimpinan saksi Ust. MUHAMMAD MAULUDIN). 6). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl Panglima Sudirman (dengan pimpinan saksi Ust. A. ROHMAN). 7). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur (dengan pimpinan Ust. DAHLAN). 8). Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH (dengan pimpinan saksi Gus FAUZI SISWANTO).. 9). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY (dengan pimpinan saksi Ust. CHOIRUL ANAM). 10). Pondok Pesantren AL MUTTAOIN (dengan pimpinan saksi Ust. IMAM). 11). Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN (dengan pimpinan saksi GUS AKHMAD UMAR).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCb2FBt088l2Ms0V2thJRDo2PrmE8i-W3MtYb8n0GpbRBjFnnNzr-fqk-K1HewOARtF5uyjpSlLUYIuz4vPJQhIXLR3BzmShRFXtB3SJvVl7-4yp7WDyq_K59XUQbJ1zlr9lBZgArrDgQ/s640/Keterangan+Foto.+Layar+monitor+sebelah+kiri+adalah+Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCb2FBt088l2Ms0V2thJRDo2PrmE8i-W3MtYb8n0GpbRBjFnnNzr-fqk-K1HewOARtF5uyjpSlLUYIuz4vPJQhIXLR3BzmShRFXtB3SJvVl7-4yp7WDyq_K59XUQbJ1zlr9lBZgArrDgQ/w640-h360/Keterangan+Foto.+Layar+monitor+sebelah+kiri+adalah+Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap kesebelas Pondok Pesantren tersebut, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) selanjutnya menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diperolehnya dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, kemudian mengatakan ;<br /><br />“Tidak perlu mengajukan apa-apa, cukup membawa Surat Pemberitahuan, KTP, Ijin Operasional  lembaga dan Stempel Pondok Pesantren, sedangkan yang lain-lain nanti Saya yang akan mengurusnya”.<br /><br />Kemudian pada awal bulan Oktober 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR  (Alm) menghubungi 11 (sebelas) Pondok Pesantren dan menyampaikan agar segera mengambil dana Bantuan di Bank Negara Indonesia Cabang Pasuruan di Jalan Balaikota No. 21 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sehingga para Pimpinan Pondok Pesantren kemudian mencairkan dana bantuan yaitu sebagai berikut ;<br /><br />1). Saksi SAIFUL SELAMET, S.Pd.I. selaku pimpinan Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />2). Saksi H. HASANI selaku pimpinan Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />3). Saksi MOCHAMMAD ROJI selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />4) Saksi YUSUF HADI SANTOSO selaku pimpinan Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />5) Saksi MUHAMMAD MAULUDIN selaku pimpinan Pondok Pesantren A. WAHID HASIM mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />6) Saksi A. ROHMAN selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Ji Panglima Sudirman mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020<br /><br />7) Saksi DAHLAN selaku Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020<br /><br />8) Saksi FAUZI SISWANTO selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />9) Saksi CHOIRUL ANAM selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />10) Saksi IMAM selaku Pimpinan Pondok Pesantren AL MUTTAOIN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />11) Saksi AKHMAD UMAR selaku pimpinan Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />Bahwa ke 11 (sebelas) Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren menerima dana Bantuan Operasional setelah menyerahkan persyaratan pencairan yaitu, Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diterima dari Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm), menunjukkan KTP, surat-surat legalitas Lembaga kepada bagian Customer Service di Bank BNI KC Pasuruan<br /><br />Setelah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya, kemudian menuju Bagian Teller untuk menerima uang tunai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa di potong pajak.<br /><br />Setiap kali para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren berada didalam Bank BNI KC Pasuruan untuk mengambil dana Bantuan Operasional, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sudah menunggu di luar Kantor BNI Cabang Pasuruan,<br /><br />Kemudian Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mengajak para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren yang telah menerima dana BOP untuk masuk kedalam mobil yang sudah terparkir dipinggir jalan depan Bank BNI Kantor Cabang Pasuruan untuk menyerahkan uang potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana keinginan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan diterima langsung oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) bersama Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang saat itu berada didalam mobil.<br /><br />Terhadap Pondok Pesantren yang setelah mengambil dana Bantuan, belum menyerahkan uang potongan, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) menghubungi melalui telephon dan menagihnya untuk segera menyerahkan dan mengantarkan kerumah Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) atau Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) yang datang ke Pondok Pesantren untuk mengambil uang potongan tersebut<br /><br />Bahwa jumlah uang potongan dana BOP yang dikumpulkan oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dari 11 (sebelas) Lembaga Pondok Pesantren adalah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Q9nCqsMIknBAGsS2sexpYasTHswwsUJlmaAaNcZzsOfoh9EIP1KRs8F0hf7mJ5SPe01iQJPQzVjwRwY1_o3-xQpzqauC7XUZBnl4hfy_eDHaUYmHDHyh_dBWwtTAMcj2d6gGvaS66GU/s640/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Q9nCqsMIknBAGsS2sexpYasTHswwsUJlmaAaNcZzsOfoh9EIP1KRs8F0hf7mJ5SPe01iQJPQzVjwRwY1_o3-xQpzqauC7XUZBnl4hfy_eDHaUYmHDHyh_dBWwtTAMcj2d6gGvaS66GU/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekira pertengahan bulan Oktober 2020 , uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER dari uang itu diberikan bagian/komisi kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Lembaga Pondok Pesantren sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk 11 Lembaga adalah sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp107.800.000 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Dari uang potongan dana BOP sebesar Rp107.800.000 tersebut, selanjutnya oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER diserahkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sebagai upah/komisi baginya, sekaligus untuk biaya pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ)<br /><br />Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER membuatkan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional bagi Lembaga Penerima Bantuan seolah-olah Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional di Kota Pasuruan adalah benar-benar menerima bantuan utuh sebesar Rp25.000.000 dan membuatkan Surat Pernyataan bermaterai yang berisi Penerima Bantuan tidak memberikan sesuatu kepada Pemberi bantuan dan pihak lain dan menggunakan bantuan sesuai petunjuk teknis dan Surat Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren penerima Bantuan,<br /><br />Padahal surat pernyataan tersebut tidak benar karena Dana Bantuan Operasional yang diterima masing-masing Pondok Pesantren dipotong sebesar Rp10.000.000 dan diserahkan kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp90.000.000 yang diserahkan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) disimpan dan rencananya akan diberikan kepada ACHMAD SARJONO (Alm) Kasi PD Pontren Kemenag kabupaten Pasuruan,<br /><br />Namun sebelum Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sempat menyerahkan uang tersebut, ACHMAD SARJONO (Alm) menderita sakit hingga kemudian meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-13012021-0016 tanggal 13 Januari 2021.<br /><br />Olehkarena ACHMAD SARJONO (Alm) telah meninggal dunia, uang potongan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tetap disimpan/berada dipenguasaan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), dan atas penguasaan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang terdampak Pandemi Covid-19 tidak bisa tercapai, akibatnya Pondok Pesantren tidak maksimal dalam memanfaatkan bantuan Operasional dan pemenuhan peralatan pencegahan Covid-19 sesuai sasaran.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bertentangan dengan :<br /><br />1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan perubahannya sebagaimana BAB I Huruf B angka 2 dan BAB II Huruf e dan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.<br /><br />2. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor BB0S/1J/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Eariy Warning atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren kemudian diteruskan dengan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : B-4527/Kw.13.3.3/PP.00.7/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut :<br /><br />1. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya :<br /><br />Tidak melakukan persekongkolan/kolusi,; Tidak mengandung unsur penyuapan,; Tidak mengandung unsur gratifikasi,; Tidak mengandung unsur benturan kepentingan,; Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi,; Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,; Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP Pesantren) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2021,<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara

#Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I (Plt. Kemenag Kota Pasuruan) juga dituntut pidana penjara selama 1.3 tahun dalam perkara yang sama. Sementa...

»

Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/s2643/IMG20211004131832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/w640-h288/IMG20211004131832.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun  2014 – 2020, terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp292.046.368,78 sesuai hasil penghitungan Tim audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021<br /><br />Akibatnya, Rujito kini harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan serta mengembalikan duit APBDes yang dinikamtinya sejumlah Rp292.046.368,78 atau diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sehingga total lamanya Rujito mendekam di penjara sekitar 4 tahun dan 10 bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Rujito, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menilai sesuai fakta, bukti dan keterangan saksi dalam persidangan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana APBDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sejumlah Rp292.046.368,78<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rujito dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) pada Senin, 04 Oktober 2021 yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dari Jaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dan Widya Ruchiatna Heriani, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadiri Terdakwa Rujito secara Virtual (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU Kejari Kabupaten Bojonegoro menuntut Terdakwa Rujito dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsiair 6 bulan pidana kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp292.046.368,78 Subsidair pidana penjara selama 3 tahun<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito yang dianggap tertbukti menyalahgunakan dana ABPDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 sebesar Rp292.046.368,78 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/s2643/IMG20211004125648.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/w640-h288/IMG20211004125648.jpg" width="640" /></a></div>Namun Majelis Hakim dalam pertimabangannya menyatakan, tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi menurut Majelis, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya selaku Kepala Desa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, hanya menunjuk secara lisan pelaksana kegiataan pembangunan infrastruktur yaitu saksi Gunoto selaku LPMD (yang merupakan saudara ipar dari terdakwa). Kemudian saksi Gunoto berkoordinasi dengan saksi Ahmad Rifa’i selaku PTPKD Bidang Pembangunan<br /><br />Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018<br /><br />Namun pada kenyataannya Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi Nurvai’ida, SE binti Kasto selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Rifa’i selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi Noviana Suparmi yang merupakan istri Terdakwa. <br /><br />Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Terdakwa Rujito bin Supatmo mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito bin Supatmo sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Rujito bin Supatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Rujito bin Supatmo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Rujito bin Supatmo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp292.046.368,78 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir Putusan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa mengatakan “menerima”, sedangkan JPU masih pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir karena tuntutan kita Lima (5) tahun dan enam (6) bulan, Pasal 2,” kata JPU Marindra Prahandi F, SH., MH kepada beritakorupsi.co beberapa saat seusai persidangan.<br /><br />Sementara Widya Ruchiatna Heriani, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa itu adalah fakta persidangan menurut Majelis Hakim<br /><br />“Itu fakta persidangan menurut Hakim. Terdakwa menerima,” kata Widya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/s2643/IMG20211004131758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/w640-h288/IMG20211004131758.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tanggal 29 Desember 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno telah menetapkan Peraturan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu, Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) a. Hasil eks bengkok121.500.000. b. Sewa parkir kendaraan12.000.000,-<br /><br />2. Pendapatan Transfer: a. Dana Desa (DD) 718.749.000,- b. Bagi Hasil Pajak Daerah18.648.500,- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah5.5053.600,- d. Alokasi Dana Desa (ADD) 433.486.000,- e. DAK Pendidikan116.500.000,- f. Bantuan pendistribusian SPPT PBB1.285.000. Total sebesar Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Desa Rp542.769.500,- 2. Bidang Pembangunan Desa Rp449.799.000,- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp218.153.600,- 4. Bidang Pembinaan Rp116.500.000,- 5. Pembiayaan BUMDes Rp100.000.000. Jumlah Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut  terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018,<br /><br />Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, semestinya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, <br /><br />Terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk secara lisan yaitu yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah saksi GUNOTO selaku LPMD ( yang merupakan saudara ipar dari terdakwa) yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku kepala desa, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan saksi GUNOTO berkoordinasi dengan saksi AHMAD RIFA’I selaku PTPKD Bidang Pembangunan.<br /><br />Bahwa meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018, <br /><br />Namun pada kenyataannya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi NURVAI’IDA, S.E. binti KASTO selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD RIFA’I selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu turut Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi NOVIANA SUPARMI yang merupakan istri terdakwa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/s2643/IMG20211004131812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/w640-h288/IMG20211004131812.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa terdakwa RUJITO bin SUPATMO mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Bahwa selanjutnya Kecamatan Baureno pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaran pemerintahan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan hasil temuan sebagai berikut :<br /><br />Dana Desa (DD).<br />a. Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu senilai Rp. 50.000.000,- ( + 50% ).<br />b. Pembangunan jalan paving makam Rt. 03 senilai Rp. 92.000.000,- ( + 67%).<br />c. Pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 16.500.000,- (masih 0%).<br />d. Pembangunan cek dam Dsn. Njuwet senilai Rp. 40.874.000,- (masih 0%).<br />e. Pembangunan Gedung PAUD Bougenville senilai Rp. 105.000.000,- ( + 55% ).<br />f. Rehab jalan paving poros desa senilai Rp. 45.805.000,- ( + 50% ).<br />g. Pembangunan jamban sehat 6 titik senilai Rp. 60.000.000,- ( masih 0%).<br />h. Penyertaan modal BUMDes senilai Rp. 100.000.000,- (belum realisasi / 0%).<br /><br />Alokasi Dana Desa (ADD).<br />a. Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp. 32.000.000,- ( + 50% ).<br />Bahwa  hasil monev tersebut sudah disampaikan oleh Camat Baureno kepada Pemerintah Desa Trojalu melalui Surat Nomor: 140/93/412.51.6/2019 tanggal 08 Februari 2019 dan hasil monev dari Tim Kecamatan Baureno tersebut  sudah diterima oleh terdakwa dan sudah ada beberapa yang tindaklanjuti oleh terdakwa pada sekira tahun 2019, namun masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti,<br /><br />Bahwa kemudian Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juni 2020 dan atas pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan salah satu hasil pemeriksaannya adalah dalam bidang pembangunan <br /><br />Adapun atas temuan Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut direkomendasikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu untuk:    <br />a. Mempertanggunajawabkan atas pungutan pajak kegiatan APBdes Desa Trojalu TA. 2018 sebesar Rp. 12.961.000,- untuk disetorkan ke kas negara.    <br /> </div><div style="text-align: justify;">b. Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan APBDes TA. 2018 yang tidak terdapat SPJ sebesar Rp. 217.744.000,- untuk disetorkan ke Rekening Kas Des Trojalu.<br /> </div><div style="text-align: justify;">c. Mengembalikan uang kegiatan APBDes Desa Trojalu TA. 2018 yang lebih bayar sebesar total Rp. 175.291.808,65 ke Rekening Kas Desa Trojalu.<br /><br />Bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut, sudah diterima terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu namun terhadap LHP dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa.    <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/s2643/IMG20211004131736.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/w640-h288/IMG20211004131736.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :<br />a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”. Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”  Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : <br />a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; <br />b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; <br />c.    melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; <br />d. menetapkan PPKD; <br />e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; <br />f.  menyetujui RAK Desa; dan <br />g. menyetujui SPP”.<br /><br />Pasal 3 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.<br /><br />Pasal 6 ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <br /><br />Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.<br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Pasal 52 ayat (1) : Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”. Pasal 52 ayat (4) : Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pasal 56 ayat (2) : Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.<br /><br />3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 18 ayat (1) : Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal  20 ayat (1) :  Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali<br /><br />4. Peraturan  Bupati Bojonegoro  Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah<br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 11 ayat (3) :  Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa. Pasal 12 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya diri terdakwa RUJITO bin SUPATMO sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen).sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.<br /><br />Perbuatan Terdakwa RUJITO bin SUPATMO  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Primair) 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Bauren...

»

Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Yang diadili dalam perkara ini, selain Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto adalah Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah lebih dahulu di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 pada tanggal 10 Desember 2020# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTtR6_-r0hJy_GIzf6_r4inW-eY4qk249U-jNep87COsIEiQVgYjbC7oOhGwleeXheEg0KaLuxCapqDosT32MN_0Y1TkG5BCCClG-vJE4S0c0x3KXWxGSGEDckVoqMCLOL0vUpz6J5D4/s869/Mustofa+Kamal+Pasa+%2528kanan%2529+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+%2528kana%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTtR6_-r0hJy_GIzf6_r4inW-eY4qk249U-jNep87COsIEiQVgYjbC7oOhGwleeXheEg0KaLuxCapqDosT32MN_0Y1TkG5BCCClG-vJE4S0c0x3KXWxGSGEDckVoqMCLOL0vUpz6J5D4/w640-h504/Mustofa+Kamal+Pasa+%2528kanan%2529+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+%2528kana%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Mustofa Kamal Pasa (kanan) sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si (kana)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Peribahasa inilah yang mungkin dialami oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si<br /><br />Pasalnya, sebelum jabatan Bupati berakhir, pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPPK) menjebloskan Mutofa Kamal Pasa ke penjara dan menyeret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Dari kasus ini, Mustofa Kamal Pasa di Vonis pidana penjara selama 8 tahun <br /><br /><i>Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Belum selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus terangka di Komis Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) <br /><br />Selain itu, terpidana Mustofa Kamal Pasa bisa jadi terseret dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebagai fee proyek di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dari Hedrawan Maruszma selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga  (PU-BM) Kabupaten Mojokerto yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti melaakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Kasus ini ditangani oleh KPK<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipItP5W1cn7pGsEqr_VblgKVhTMjEec_BOFCSEfpL134gVzvc9HVTIzpe3atTS4jmuUlXRfaYtRFoHIFUxZrCwCU82VrDoTmD0NFkN-9riBcZDFInXTlBi7b3TDRqENRmldTrKHwL0EjE/s623/IMG20200730133735+Mustofa+Kamal+Pasa+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Zaenal+Abidin+%2528Kadis+PU+Kab.+Mojokerto%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipItP5W1cn7pGsEqr_VblgKVhTMjEec_BOFCSEfpL134gVzvc9HVTIzpe3atTS4jmuUlXRfaYtRFoHIFUxZrCwCU82VrDoTmD0NFkN-9riBcZDFInXTlBi7b3TDRqENRmldTrKHwL0EjE/w640-h360/IMG20200730133735+Mustofa+Kamal+Pasa+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Zaenal+Abidin+%2528Kadis+PU+Kab.+Mojokerto%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Mustofa Kamal Pasa sebagai saksi untuk Terdakwa Zaenal Abidin (Kadis PU Kab. Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Dan hari ini (Rabu, 29 September 2021), Mustofa Kamal Pasa kembali diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi (TPK) Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 -  2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">kasus perkara ini sempat beredar issu akan disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dan berdasarkan informasi yang didapat beritakorupsi.co, kemudian langsung mengkonfirmasi ke Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Kusumayuda, SH., M. Namun dengan sikap "arogan", Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto ini tidak menanggapi tapi sebaliknya langsung memblokir nomor Whatsapp wartawan beritakorupsi. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur DR. M. Dofir, SH., MH dengan tegas membantahnya kalau perkara ini tidak akan mungkin disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Itu tidak mungkin karena ini Tipikor (Tindak Pidana Korupsi/Red)". kata Kajati Jatim. DR. Dofir yang menghubungi beritakorupsi.co pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kali ini, Mustofa Kamal Pasa sepertinya tidak akan dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995, karena sudah dibayar oleh Terpidana 1 tahun penjara, yaitu Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto. Selain kerugian negara sudah dibayar oleh Terpidana Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, barang bukti (BB) berupa batu kali seberat 302.702,73 ton juga dirampas untuk negara<br /><br />Dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 -  2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995, Terdakwa Mustofa Kamal Pasa dijerat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) atau dakwaan Subsidair, Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat dakwaan JPU Ivan Kusumayuda, SH., MH yang juga menjabat selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Sayangnya, seperti beberapa Kasi Pidsus lainnya yang tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU Ivan Kusumayuda, SH., MH juga tak hadir dalam pembacaan dakwaan dipersidangan namun diwakili Tim-nya dan dipantau langsung oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC2bo7kQ2loDhI8xTxKqXBTZIoKrPiNq8ZLntEOafrWa1G_D3oj9lNc7LzhQQgQpTSWhnMDritz68Bs2z9PkdyDdYxKRtHur6JsWeg1Q-KYXUBQ9vnZi1lZsnKLFk9JFdSKH4JoVfCkw/s1333/IMG20210929101330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC2bo7kQ2loDhI8xTxKqXBTZIoKrPiNq8ZLntEOafrWa1G_D3oj9lNc7LzhQQgQpTSWhnMDritz68Bs2z9PkdyDdYxKRtHur6JsWeg1Q-KYXUBQ9vnZi1lZsnKLFk9JFdSKH4JoVfCkw/w640-h288/IMG20210929101330.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Surat dakwaan terhadap terdakwa Mustofa Kamal Pasa, dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 29 September 2021) dengan agenda pembacaan dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  mengikuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-388 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur a.n. H. MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., bersama-sama dengan saksi Ir. DIDIK  PANCANING  ARGO,  M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kabupaten Mojokerto </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum yaitu melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015., Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2016<br /><br />Dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015., melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.030.135.995,- (satu milyar tiga puluh juta  seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari Hasil Galian Material berupa Batu di Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto memanggil saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., selaku Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/ normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ok1CqPce33r0LBIZks-zg1mvEcTjaG321sy8nrsr2ukXn3VVKyBA97QIUcCzMnXm7TUvZtwn8yGXrW7_5F0ZbyBPqLCpzAtsC2VAEQ-i7jhGMTjhCzFidqqKt-UjfkzE_dsTxuaKn0E/s1333/IMG20210929100610.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ok1CqPce33r0LBIZks-zg1mvEcTjaG321sy8nrsr2ukXn3VVKyBA97QIUcCzMnXm7TUvZtwn8yGXrW7_5F0ZbyBPqLCpzAtsC2VAEQ-i7jhGMTjhCzFidqqKt-UjfkzE_dsTxuaKn0E/w640-h288/IMG20210929100610.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 6 September 2016, saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si. sebagai leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto membuat telaahan staf kepada Bupati Mojokerto yaitu terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., Nomor: 503/2275/416-108/2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahannya adalah sebagai berikut : a. DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam / banjir bandang tanggal 4 Pebruari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem. b. Saluran-saluran di DI Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan. c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir.<br /><br />Dari telaahan saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Perlu pembuatan perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan inspeksi pada sisi kiri dan kanan saluran. b.Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan  mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran. d. Memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air. e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata.<br /><br />Bahwa saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., selaku Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto kemudian mengajukan telaah tersebut kepada terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. kemudian terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E.., menandatangani dan memberikan disposisi dengan nomor agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : • Tindak lanjut sesuai ketentuan. • Tidak bertentangan dengan hukum. • Sesuai dengan instruksi dan petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI.<br /><br />Bahwa selanjutnya saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M.Si., menindaklanjuti disposisi terdakwa MUSTOFA KAMAL PASHA, S.E., tersebut dengan memerintahkan saksi PUJIONO (Kepala UPT Sumengko) untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. Saksi PUJIONO kemudian membuat surat nomor : 611/50/416-108.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 (lima) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumber Agung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo, dan Kepala Desa Lebak Jabung, yang isinya adalah meminta kepala desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka program normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko dengan jadwal pertemuan  yang sudah ditetapkan.<br /><br />Pada akhir bulan September 2016 saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO., M.Si.,  memanggil saksi FAIZAL ARIF (terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., yang memperkenalkan saksi Ir. DIDIK PANCANINGARGO., M.Si., dengan saksi FAIZAL ARIF) untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016 saksi Ir. DIDIK  PANCANING ARGO., M.Si.,  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan Perjanjian Kerjasama dengan saksi FAIZAL ARIF untuk melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto nomor :  610/2572/416-108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhic8KagF6YSc22DXdUUbM4U8D_oDIgxTnvHyZ7QgbklemBB04WC7-KsDZgw-59PK8Y18hyphenhyphenbO0UMvty_We_oefFpQwNDJJGjeIR_J-nV9ACr8YX0HrC6FZPXoTHz_o5GQdEfLm4LLwYQ3Q/s1333/IMG20210929101330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhic8KagF6YSc22DXdUUbM4U8D_oDIgxTnvHyZ7QgbklemBB04WC7-KsDZgw-59PK8Y18hyphenhyphenbO0UMvty_We_oefFpQwNDJJGjeIR_J-nV9ACr8YX0HrC6FZPXoTHz_o5GQdEfLm4LLwYQ3Q/w640-h288/IMG20210929101330.jpg" width="640" /></a></div>ahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 Bab dan 8 Pasal, dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah;<br />a. Melakukan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi (DI) yang meliputi; DI Selomalang luas baku 137 Ha; DI Lebak Sumengko luas baku 915 Ha; DI Lebak Dua luas baku 113 Ha; DI Baureno luas baku 54 Ha; DI Candilimo luas baku 1.635 Ha.<br /> <br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi; Pengumpulan data (data debit, curah hujan, data luas tanam, data mutase, data sawah, kerusakan jaringan irigasi); Restorasi kalibras alat pengukur debit; Perencanaan penyediaan air tahunan, pembagian dan penerimaan air tahunan, alat tanam tahunan dan jadwal pengeringan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian  air; Pengaturan pintu-pintu air pada bending, kantong lumpur, bangunan bagi serta bangunan sadap; Pengisian dan pelaporan formulir –formulir operasi;<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi : Normalisasi saluran irigasi; Pemberian pelumas, pemberian standgart, roda gigi dan pengecatan pintu air; Pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/ semak, lumpur dan sampah; Pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; Penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air; Pengisian formulir-formulir normalisasi.<br /><br />Sekitar bulan Oktober 2016, saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M,Si., mendatangi saksi AKHMAD CHUSAINI alias KUSEN selaku Direktur CV. MUSIKA, yang mana terdakwa Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M,Si., menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai dan penitipan limbah tersebut sudah atas seijin dari terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., Bupati Mojokerto. Saksi AKHMAD CHUSAINI mengkonfirmasi kepada terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., dan benar terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., mengijinkan untuk menyimpan material tersebut di CV. MUSIKA. <br /><br />Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV. MUSIKA karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stopel untuk limbah material dan yang mengirim limbah tersebut ke lahan CV. MUSIKA adalah saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI karena saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian /pengerukan untuk melebarkan, memperdalam dan pembuatan tanggul-tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi  telah ditentukan berdasarkan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen  yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir, dan kerikil.<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dump truck dari sungai Jurang Cetot dan sungai Landaian sampai di CV. MUSIKA, selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan, kemudian dump truck membawa batu menuju lapangan penumpukan atau stopel untuk dibongkar/ diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu, dump truck kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (tara). Output dari hasil timbangan adalah bukti timbangan yang berisi  identitas kendaraan, customer (saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI), operator, sopir, tanggal dan jam masuk keluar timbangan,  berat bruto, berat tara dan berat netto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap 2, lembar 1 (slip berwarna putih) diserahkan kepada sopir dan lembar 2 (slip warna hijau) diarsip oleh CV. MUSIKA.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOUbfAnfmtJtmxWjmK0e-IrjNuZfMDbvPuJPSYBXRNtpz0bwc3UXQB_eqyYDMpEquiSIs3sFUUy2DqSjbCxjqYd0BaEaU2708DOsNTWe3xaABv3xXAVEtRF5R1-YCqWTQ7W-7kg64JS-M/s640/Ir.+Didik+Pancaning+Argo.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOUbfAnfmtJtmxWjmK0e-IrjNuZfMDbvPuJPSYBXRNtpz0bwc3UXQB_eqyYDMpEquiSIs3sFUUy2DqSjbCxjqYd0BaEaU2708DOsNTWe3xaABv3xXAVEtRF5R1-YCqWTQ7W-7kg64JS-M/w640-h360/Ir.+Didik+Pancaning+Argo.jpeg" width="640" /></a></div>Seminggu sekali saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI melakukan tagihan dengan membawa bukti  penimbangan kepada saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA). Setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI dengan bukti penimbangan yang diarsip CV. MUSIKA. Kemudian Saksi AKHMAD CHUSAINI membayar secara tunai  dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional.<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA) dan penerima uang (saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI), saksi AKHMAD CHUSAINI membayar batu seberat 32.702,73 ton dengan nilai per ton Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp 1.030.135.995,- (satu milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). <br /><br />Saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA)  membayar kepada saksi FAIZAL ARIF sebesar Rp 533.153.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari 16 slip pembayaran operasional  dan saksi SURIPTO AFANDI sebesar Rp 496.982.745,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional.<br /><br />Dalam perjanjian kerja sama antara saksi Ir. DIDIK  PANCANING ARGO., M.Si.,  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan saksi FAIZAL ARIF selaku Pihak Ketiga untuk melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut tidak terdapat kajian teknis juga gambar rencana. Selain itu, perjanjian kerja sama antara saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO., M.Si. dengan saksi FAIZAL ARIF selaku pihak ketiga tersebut tidak melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena apabila perjanjian kerja sama tersebut melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan  Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.<br /><br />Kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan ijin restorasi/ normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. <br /><br />Sesuai Surat Kepala BBWS Brantas kepada Bupati Mojokerto Nomor Hk.05.03.Am/285, tanggal 28 Februari 2017 perihal Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Restorasi Sungai Berbasis Konservasi di Sungai Jurang Cetot di Kabupaten Mojokerto, yang mana isi surat rekomendasinya antara lain; Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahunan; <br /><br />Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi atau memperjualbelikan material tersebut; Pemanfaatan atau pengambilan meterial pasir dan batuan harus mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyKuqjofkRwvDVhOxJnHfE5jeddmULV8af_uDHfqT2O8hDvBWK1eERs7Dy-cs5KRAW8tC9-9irOM1oIqacZ_Ge79567Sl09gkN4LtLaXfyRDr91TpMl7R5B5mR5G3GyPunA_TC8L8wrU/s1333/IMG20210929095725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyKuqjofkRwvDVhOxJnHfE5jeddmULV8af_uDHfqT2O8hDvBWK1eERs7Dy-cs5KRAW8tC9-9irOM1oIqacZ_Ge79567Sl09gkN4LtLaXfyRDr91TpMl7R5B5mR5G3GyPunA_TC8L8wrU/w640-h288/IMG20210929095725.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 terbit Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 268/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Kegiatan Restorasi Sungai Jurang Cetot. <br /><br />Isi dari Keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain; Tipe konstruksi adalah penataan palung sungai, perkuatan tebing beton,  pembangunan jalan beton di sepanjang sempadan sungai, dan reboisasi  sempadan sungai : Jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari : Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi. : Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan : Bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan, dan pelaksanaan konstruksi restorasi sungai Brantas.<br /><br />Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material /bebatuan yang ada di Sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi dalam amar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat izin tersebut diuraikan pada huruf B angka 13.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto bersama dengan saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M.Si., Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar / bertentangan dengan peraturan-peraturan  sebagai berikut :<br /><br />1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 3 ayat (1) “Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan Negara”.<br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal 5 Ayat (2) wilayah sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi ; huruf c wilayah sungai strategis nasional. Ayat (3) pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.<br /><br />Tabel 1.3  Wilayah sungai strategis Nasional no. 13. Kode WS 02.17.A3 Nama wilayah Sungai Brantas.<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Pasal 12 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.<br /><br />4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 huruf 1 Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan /atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan bersama sama dengan saksi  Ir. DIDIK  PANCANING  ARGO,  M.Si.  (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari Hasil Galian Material berupa Batu di Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan 2017, Nomor : SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019, diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995,00 (satu milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M

#Yang diadili dalam perkara ini, selain Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto adalah Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dina...

»