Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-weight: normal;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50 tak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan”</i></span></span>   <br /></span></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkqFoWWa1UuQgzxKAr13FQQjffAc-lmaQQRYKDcPNNz1IXTqLlyL6Eh6SWVYP8vOJmltOzVa9HH3SvdjF11oRTXXhdqLYDEfzHn2ZV2Jp0qEPKHGEuabOfInh1w5qNTQK-dO28H5zfZ10cGjrbSXsXPmR3W63eQtsZTx1QQXeV2OcPtJuIzQG6ecb/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkqFoWWa1UuQgzxKAr13FQQjffAc-lmaQQRYKDcPNNz1IXTqLlyL6Eh6SWVYP8vOJmltOzVa9HH3SvdjF11oRTXXhdqLYDEfzHn2ZV2Jp0qEPKHGEuabOfInh1w5qNTQK-dO28H5zfZ10cGjrbSXsXPmR3W63eQtsZTx1QQXeV2OcPtJuIzQG6ecb/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan kemeja putih</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Bagaimana nasib Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50? Akankah penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan akan menyeretnya sebagai Tersangka dalam perkara ini? Atau Ir. Miftahol Arifin akan memohon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur?<br /><br />Pertanyaan inilah yang timbul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan (Selasa, 10 Januari 2023) menghadirkan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebagai saksi dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan pagu anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50 dengan Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya<br /><br />Mengapa? Sebab Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak dapat menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 10 Januari 2023) terkait kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan dibuat<br /><br />Ada apa dan mengapa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menjelaskan secara jujur dan jelas terkait kapan dan bagaimana penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) serta kapan perencaan proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan dibuat? Adakah ‘rekayasa’ dalam proyek ini?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsu3OenXCxjjElZo-k4FrHEjzoIYuSFZmCPHHYW9zVcFqVtgENd2gI_tm3fUlk7YSUtPpT33IcesyRtgDSpjhFKCDzkMzTLEIYKnnlBVUqWdm8sic0TRjunIIIJmd-DfT6a2xKd4_HdyPo6l55sbjwvA6kpw1A4OM0f8b30VdoR9_r_3erKqs9hX54/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsu3OenXCxjjElZo-k4FrHEjzoIYuSFZmCPHHYW9zVcFqVtgENd2gI_tm3fUlk7YSUtPpT33IcesyRtgDSpjhFKCDzkMzTLEIYKnnlBVUqWdm8sic0TRjunIIIJmd-DfT6a2xKd4_HdyPo6l55sbjwvA6kpw1A4OM0f8b30VdoR9_r_3erKqs9hX54/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya itu. Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK juga tidak dapat menjelasakan kapan dan dari siapa menerima laporan hasil pekerjaan?<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu. Namun saksi Ir. Miftahol Arifin, MM ini tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa<br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum. <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel  <br /><br />JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun pada kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1G5IQcK2AVc4pAlT-PTtQsEkz9s-br2lV7ekTOYAY23umuCJPtCha7CvGg4Tpi73v0Pj0xQmnB474mQ3_wcxroSKLv5s8BWxF67UnxzxjJQdB24FPtT6ZKz6MtIf0k-oh6LlAjGw2TB8B2bnTZ1SfTH8oEL-90LhdKFHUdZPjwZpi3CQZGkr-b73/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1G5IQcK2AVc4pAlT-PTtQsEkz9s-br2lV7ekTOYAY23umuCJPtCha7CvGg4Tpi73v0Pj0xQmnB474mQ3_wcxroSKLv5s8BWxF67UnxzxjJQdB24FPtT6ZKz6MtIf0k-oh6LlAjGw2TB8B2bnTZ1SfTH8oEL-90LhdKFHUdZPjwZpi3CQZGkr-b73/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi namun dilakukan pembayaran hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.6 miliar lebih, mengapa hanya Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang diadili?<br /><br />Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas, A. Sihabul Millah selaku Ketua Tim Teknis dan Praptono, M. Kurnia Akbar serta Nurul Apriliyanti selaku Anggota Tim Teknis tidak turut bertanggung jawab dan diseret sebagai Tersangka? Lalu bagaimana dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur? Apakah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tidak tau menahu proyek yang didanai dari APBD Pemprov Jatim ini?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 10 Januari 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU kehadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />Untuk mengungkap ‘bau kebusukan’ dalam perkara ini, Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk menghadirkan kembali Ir. Miftahol Arifin selaku PPK dan akan mengkronfrontir dengan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dan beberapa saksi lainnya.<br /><br />“Minggu depan akan dilakukan kronfrontir dengan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, PPTK dan pengawas,” kata Zamroni, SH., MH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt)</div>

News Tipikor Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan?

“Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang mer...

»

Bupati Hadir Sebagai Saksi Untuk Tiga Terdakwa Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Tulungungung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_snOhLJ2LIzg1-zyCfteisXglQXArXfbqpr8ONYn237_xXMyhwlT_VhsFnmlyUzOjUEj3GjIB45cU6CR8q6gIaOTM9h0vIGoCk8WFmm_17rpqZ6WXfSvpy_BSxBuucogd3KAiANFBzgx2KKTIHCRJker9LzAxOBzbdqkpTnWo2cYMb_OCs9JbTo0G/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_snOhLJ2LIzg1-zyCfteisXglQXArXfbqpr8ONYn237_xXMyhwlT_VhsFnmlyUzOjUEj3GjIB45cU6CR8q6gIaOTM9h0vIGoCk8WFmm_17rpqZ6WXfSvpy_BSxBuucogd3KAiANFBzgx2KKTIHCRJker9LzAxOBzbdqkpTnWo2cYMb_OCs9JbTo0G/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Selasa, 10 Januari 2023, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebagai saksi dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap ‘uang ketuk palu” APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014 di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tiga Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, yaitu Agus Budiarto dari Fraksi GERINDRA, Adib Makarim dari Fraksi PKB dan Imam Kambali dari Fraksi HANURA<br /><br />Dihadirkannya Maryoto Birowo oleh JPU KPK bukan sebagai kapasitas Bupati, melainkan sebagai Wakil Bupati periode tahun 2013 - 2018, dimana saat itu Bupati Tulungagung adalah Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK pada tahun 2018 (sudah bertatus terpidana)<br /><br />Maryoto Birowo dijadikan sebagai saksi untuk ketiga Terdakwa adalah terkait kehadirannya di Hotel Safana Kota Malang pada tahun 2014, bukan sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) melainkan atas undangan dan seijin Bupati Syahri Mulyo saat diadakannya pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 oleh TAPD bersama Banggar (Badan anggaran) DPRD Kab. Tulungagung <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a></span></span><br /><br />Dalam persidangan kali ini, selain Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, JPU KPK juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yaitu Sudigdo selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Tulungagung, Suharto selaku Kepala Bapeda yang menggantikan Sudigdo dan Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris daerah) Kabupaten Tulungagung<br />, <br />Dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Andi Bernard Desman dkk ke hadapan Majelis Hakim yang ketuai oleh Hakim Darwanto, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Andy Setiawan, SH, Sigit Nugroho, SH dan Dhany Eko Prasetyo. SE., SH., MM., M.Hum juga dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiripula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Maryoto Birowo menjelaskan, bahwa kehadirannya di Hotel Safana Kota Malang pada tahun 2014 saat TAPD dan Banggar DPRD Kab. Tulungagung membahas APBD TA 2015 atas undangan dan seijin Bupati<br /><br />Namun saat Maryoto ditanya oleh JPU KPK terkait statusnya sebagai Penasehat TAPD (seperti  keterangan saksi Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan) pada sidang sebelumnya pada persidangan 21 April 2020) yang mengatakan bahwa Maryoto Birowo adalah Penasehat dalam TAPD, dibantah.<br /><br />“Tidak, hanya sebutan aja,” kata Maryoto Birowo<br />“Apa kapasitas saksi hadiri?,” tanya JPU KPK<br />“Hanya untuk memberikan masukan agar pembahasan APBD tepat waktu,”<br /><br />Ketika JPU KPK menanyakkan terkait ABPD Kabupaten Tulungagung dan pertemuannya dengan ketiga Terdakwa, Maryoto Birowo menjawab tidak tau. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor  Bupati Hadir Sebagai Saksi Untuk Tiga Terdakwa Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Tulungungung

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 10 Januari 2023, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebagai saksi dipersidangan dalam perka...

»