Diduga Korupsi Rp1.060 Miliar, Mantan Kades Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXqSaxfne2yU4Xq17Wf4LqpaNCGjtJNu9UuqfvLCLJrP2WRRNsG6YGptRXAFMyzZnieJrN4ioHhaDffCJS42JyZwBRrUQLfmQMnRW5LyLc762cjCiEc9rKlcNk_KkrbThts5y5VFWhL30/s1334/IMG20210325123755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXqSaxfne2yU4Xq17Wf4LqpaNCGjtJNu9UuqfvLCLJrP2WRRNsG6YGptRXAFMyzZnieJrN4ioHhaDffCJS42JyZwBRrUQLfmQMnRW5LyLc762cjCiEc9rKlcNk_KkrbThts5y5VFWhL30/w640-h288/IMG20210325123755.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Kamis, 25 Maret 2021, menuntut terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp1.060.056.793,13 (satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Daerah (BKD) tahun anggaran (TA) 2019 untuk kegiatan fisik yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.060.056.793,13 berdasarkan Laporan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa Mukti Ali, dibacakan oleh JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 25 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan. Padahal pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk<br /><br />Pengambilaiihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dan saksi Sutiono U selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat seteiah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kaltidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Sutiono selaku Bendahara Desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.935.129.450 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) <br /><br />“Kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa Mukti Ali sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro,” ujar JPU dalam surat tuntutannya<br /><br />JPU mengatakan, atas perbuatan terdakwa Mukti Ali selaku Kepala Desa Wotanngare yang telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian ; 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2 (dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.060.056.793,13 sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi <br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /> <br />2. Menghukum terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.060.056.793,13 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwussjg1GsyEPxrf1hyphenhyphenPAVBdxK0kaRQEsTEn5Qk_0DTn5q-DRoERvutMXDpFzmdK6FA10H2pnApR_-0t45yhvyZenMuGmj25LIicr4RkG27G7dM3stYAWPsbF3omzeJHdPosa7Rne4J0/s1334/IMG20210325123829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwussjg1GsyEPxrf1hyphenhyphenPAVBdxK0kaRQEsTEn5Qk_0DTn5q-DRoERvutMXDpFzmdK6FA10H2pnApR_-0t45yhvyZenMuGmj25LIicr4RkG27G7dM3stYAWPsbF3omzeJHdPosa7Rne4J0/w640-h288/IMG20210325123829.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang di beritakan sebelumnya. Bahwa terdakwa MUKTI ALi Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205 412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonornian Negara”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 04 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah menetapkan Peraturan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019<br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Wotanngare Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga rincian ; APBDes TA 2019 sebesar Rp1.711.000.000, Perubahan APBDes TA 2019 sebesar Rp3.143.132.673.Kenaikan (pengrangan) sebesar Rp1.432.132.673<br /><br />Berdasarkan APBDes Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, sumber pendapatan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah bersumber dari : <br /><br />a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp910.104.100 yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu : 1) Tahap pertama pada tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 182.020.820,00 (seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah): 2) Tahap kedua pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu rbu enam ratus empat puluh rupiah): dan 3) Tahap ketiga pada tanggai 07 Nopember 2019 sebesar Rp364.041.640 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah). <br /><br />Dengan uraian kegiatan pengguanaan APBDes P-APBDes dari Dana Desa sebagai berikut ; Pemeliharaan rehab paving linskunsan Rt. 05, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000; Pemeliharaan rehab paving linskunsan Rt. 06, dari APBDes Rp45.000.000 dari P-APBDes Rp45.000.000; Pemeliharaan rehab paving lin.kunsan Rt. 16, dari APBDes Rp55.000.000 dari P-APBDes Rp55.000.000; Pemeliharaan rehab paving linekunsan Rt. 21, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000; <br /><br />Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 04, dari APBDes Rp60.000.000 dari P-APBDes Rp60.000.000 ; Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11, dari APBDes Rp40.000.000 dari P-APBDes Rp40.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 14, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 18, dari APBDes Rp55.000.000 dari P-APBDes Rp55.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt 23, dari APBDes Rp45.000.000 dari P-APBDes Rp45.000.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkunsan Rt. 02, dari APBDes Rp30.000.000 dari P-APBDes Rp30.000.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt. 08, dari APBDes Rp30.000.000 dari P-APBDes Rp30.000.000 ; <br /><br />Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt 13 Tahap I dari APBDes Rp13.500.000 dari P-APBDes Rp13.500.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt 13 Tahap II dari APBDes Rp17.911.640 dari P-APBDes Rp17.911.640 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt. 20 dari APBDes Rp50.000.000 P-APBDes Rp50.000.000 ; Pembunganan saluran air (Drainase) Rt. 03 dari APBDes Rp60.000.000 P-APBDes Rp60.000.000 ; Pembunganan/ rehab saluran air Rt. 23 dari APBDes Rp3.000.000 P-APBDes Rp3.000.000<br /><br />b. Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.391.789.300 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu : 1) Tahap pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp350.020.900,; 2) Tahap kedua pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp175.010.450. Dan 3) Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 866.757.950 <br /><br />Dengan uraian penggunaan anggaran Perubahan APBDes dari Alokasi Dana Desa (ADD)  sebagai berikut : Pembangunan/ rehab / peningkatan balai desa (kantor desa) sebesar Rp485.648.250<br /><br />c. Transfer Bantuan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp499.994.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat rbu rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 2 (dua) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare. yaitu : 1) Tahap pertama untuk BKD Ready Mix FC 15 pada tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 199.994.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan 2) Tahap kedua untuk BKD Balai Desa pada tanggal 26 Nopember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <br /><br />Dengan uraian penggunaan anggaran Perubahan APBDes dari BKD sebagai berikut : a. Pembangunan/ rehab / peningkatan balai desa (kantor desa) sebesar Rp300.000.000. b. Pembangunan TPT ((Readimix F15) sebrsar Rp199.994.000<br /><br />Selanjutnya untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare Nomor : 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1is0Fj8SH2E84zaHE4lOg-eBD6oNcVhT0egEik-3IWfsHmXLb-VDVaX1qFFUPK-2EwWVLou55BLOg8J-kx2yrFz0J7b2us4XKES7B2LFRhniEXxSlKLVUoZIVQLxDFVTKx7CwYVw9U8Q/s1334/IMG20210325124023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1is0Fj8SH2E84zaHE4lOg-eBD6oNcVhT0egEik-3IWfsHmXLb-VDVaX1qFFUPK-2EwWVLou55BLOg8J-kx2yrFz0J7b2us4XKES7B2LFRhniEXxSlKLVUoZIVQLxDFVTKx7CwYVw9U8Q/w640-h288/IMG20210325124023.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare juga telah membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare Nomor : 141/12/KEP/412.51.13 0090/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Panita Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Meskipun pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk dan ditetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun Anggaran 2019, namun pada kenyataannya terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan. <br /><br />Pengambilaiihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat seteiah penankan/pencarran uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kaltidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.935.129.450 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan penncian sebagai berikut . <br /><br />1. Pada tanggal 22 Mei 2019 penankan/pencairan uang Dana Desa Tahap Pertama sebesar Rp. 182 020 820.00 (seratus delapan dua juta dua puluh nbu delapan ratus due puluh rupiah),; Pada tanggal 11 Juli 2019 penankan/pencairan uang Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp. 364 041 640.00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu nbu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 12 Nopember 2019 penarikan/pencarran uang Dana Desa Tahap Ketiga sebesar Rp 364 041 640.00 (Iga ralus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 17 Me: 2019 penankan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama sebesar Rp. 350.020 900,00 (tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah): <br /><br />Pada tanggai 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua sebesar Rp. 175 010.450,00 (seratus tujuh puluh Ima juta sepuluh nbu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 28 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Pertama sebesar Rp .199 994.000.00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat nbu rupiah): <br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2019 penarikan/pencarran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mx FC 15 Tahap Kedua sebesar Rp 99 994 000.00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat nbu rupiah), Pada tanggal tanggal 26 Nopember 2019 penarikan/pencarran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp 50 000.000,00 (ima puluh juta rupiah),; Pada tanggal 27 Nopember 2019 penarikan/pencawran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 250 000.000,00 (dua ratus Ima puluh juta ruplah): <br /><br />Setelah uang yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Desa Wotanngare TA. 2019 tersebut telah diterima oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN, selanjutnya terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu dengan membelanjakan sendiri secara langsung bahan material bangunan ke Toko untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di wilayah Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN tidak menyerahkan bukti belanya kepada saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sebagai bukti pertanggungjawaban, disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak diselesaikan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. <br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 sebagaimana surat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Nomor : 640/3237/412.205/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor : 70012459/412.203/2020 tanggat 19 Agustus 2020 Perihal : Perhitungan Pekerjaan Fisik, ditemukan adanya beberapa volume yang tidak sesuai atau kurang dan bahkan ada yang tidak dilaksanakan <br /><br />Sehingga menyebabkan terjadinya selisih pembayaran antara Realisasi Pertanggungjawaban Fisik dengan Hasil Perhitungan Fisik (volume) terhadap pembayaran 20 (dua puluh) kegiatan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN atau pembayarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah yaitu sebesar Rp. 1.060.056.793,13 dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />a. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, realisasi anggaran sebesar Rp800.648.250. Selisih sebesar Rp602.776.898,13<br /><br />b. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marsa dan Penataan Ruan Kabupaten Bojonegoro realisasi anggaran sebesar Rp1.655.053.890. Realisasi pekerjaan Rp594.997.096,87. Selisih sebesar Rp1.060.056.793,13<br /><br />Kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8lkoXpkFo2PUp_1NORcq9-Alt21CF2aF7PPmG7zAsnbyLAchFF_0J6KfEIVnjHop2xNZD2It33BP961FiEwTY2sE5oxyXL7ZTUg8OkoxFXqXeZEsbeKEWDpfa_Ankj8cCSyMho1_awiY/s1067/VID20210325123845.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8lkoXpkFo2PUp_1NORcq9-Alt21CF2aF7PPmG7zAsnbyLAchFF_0J6KfEIVnjHop2xNZD2It33BP961FiEwTY2sE5oxyXL7ZTUg8OkoxFXqXeZEsbeKEWDpfa_Ankj8cCSyMho1_awiY/w640-h360/VID20210325123845.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa MUKTI ALi Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : <br /><br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya . 2) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”. <br /><br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 103 ayat (1) : "Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”. 2) Pasal 104 ayat (1) : “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa". <br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1). Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2), APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. <br /><br />2). Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa: b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD: e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL: f. menyetujui RAK Desa: dan 9g. menyetujui SPP”. <br /><br />3). Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”. <br />4) Pasal 4: “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa: b. Kaur dan Kasi: dan c. Kaur keuangan”. <br />5) Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”. <br />6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) : (2)Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah: (3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan butti tersebut. <br /><br />4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. 2) Pasat 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”. <br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : 1)Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". <br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1)Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. 2) Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. <br /><br />Bahwa atas perbuatan terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare yang telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2 (dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan <br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN sendiri atau Orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.060.056.793,13 (satu miliar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengiolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsdair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R! Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Jnt)</div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp1.060 Miliar, Mantan Kades Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Penjara

  BERIT KORUPSI .CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di ...

»

Korupsi DD Rp272 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang Diadili

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLj3V3XrV2SEiZKItGMI_Y3LbPRFWnStTGah81D-0G3K-hs-wie59CYDkAOFflpmqryubF34Rrqm66vVTFc0FpsatMPiT-ByDNfRnCuH5OIKnE_pATv4snSmngwVNa6oa-MUclBdEY7c/s1334/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLj3V3XrV2SEiZKItGMI_Y3LbPRFWnStTGah81D-0G3K-hs-wie59CYDkAOFflpmqryubF34Rrqm66vVTFc0FpsatMPiT-ByDNfRnCuH5OIKnE_pATv4snSmngwVNa6oa-MUclBdEY7c/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kasus perkara Korupsi Dana Desa (DD) dan TKD (tanah kas desa), ibarat tanaman Bunga yang menghiasi sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br />Kali ini, Kasus dugaan Korupsi DD (Dana Desa) sebesar Rp716.860.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang  Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp272.128.729,14, terjadi di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang TA 2018 – 2019</div><div style="text-align: justify;"><br />Akibatnya, Jaksa Penntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang, menyeret Catur Budi Setyo,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan didudukan di kursi pesaikan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoaro untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp716.860.000 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp272.128.729,14 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Jombang </div><div style="text-align: justify;"><br />Hari ini (Selasa, 23Maret 2021), di hadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., SE., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Muhammad Salahuddin, SH., MH dari Kejari Kabupaten Jombang membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa secara Prodeso (gratis) atas penunjukan Ketua Majelis Hakim, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jombang  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Daalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) </div><div style="text-align: justify;"><br />Dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Uuntuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. </div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa</div><div style="text-align: justify;"><br />“Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BAALADA Desnatali selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut,” ucap JPU</div><div style="text-align: justify;"><br />JPU mengatakan, pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000 (seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5790860W0e9zcJ_WYd0mTq52mMWAQonDUOHPtc5O9_gei-PCZYQL25k4XlY7O6a9HpvdZ_9DmQ0K7O1BW0TggOiXE7MMtL9YOoWCJeAnjC3gy86WxXKg9sQwp31em0ShiJgfQO2l3d7E/s1334/IMG20210323120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5790860W0e9zcJ_WYd0mTq52mMWAQonDUOHPtc5O9_gei-PCZYQL25k4XlY7O6a9HpvdZ_9DmQ0K7O1BW0TggOiXE7MMtL9YOoWCJeAnjC3gy86WxXKg9sQwp31em0ShiJgfQO2l3d7E/w640-h288/IMG20210323120054.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum membawa uang dana  desa tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi  Balada Destinatali selaku Kaur Keuangan tidak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dipergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno <br /><br />“Namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” ucapp JPU diakhir surat dakwaannya<br /><br />Seperti biasanya, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Sehingga Ketua Majelis Hakim langsung memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan berikutnya.<br /><br />/////////////////////////////////<br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa Terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang periode 2013 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013<br /><br />Pada suatu waktu antara Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Bahwa terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pengelolaan Dana Pagu Indikatif Desa (PID) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2009 serta Pengelolaan Dana Pemeliharaan Gedung Balai Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2019, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno T.A 2018-2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018,  mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah). <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSl9J64ZbI0yaLdZjBvMig2FRipK_4DfarzU6xYRtZrBbqRXEMvXapGKzOmsXdCagqTj_uKfmC3m34aVn5qRZbfvpEEniN7afX9y-rG57Vvn2NBLXROos0-AwuefZjzia6kLpNQMdYT6o/s1334/IMG20210323120122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSl9J64ZbI0yaLdZjBvMig2FRipK_4DfarzU6xYRtZrBbqRXEMvXapGKzOmsXdCagqTj_uKfmC3m34aVn5qRZbfvpEEniN7afX9y-rG57Vvn2NBLXROos0-AwuefZjzia6kLpNQMdYT6o/w640-h288/IMG20210323120122.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 , penyaluran Dana Desa pada Desa Mojowarno dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Adapun untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.134.320 000 dengan rincian kegiatannya adalah ; 1. Untuk operasional PKK yang diterima oleh ketua PKK sebesar Rp34.500 000,; 2. Pembinaan karang taruna yang diterima oleh ketua karang taruna sebesar Rp4.000.000,; 3. Operasional kelompok GSI yang diterima oleh ketua GSI sebesar Rp 3.000.000,; 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diterima oleh ketua KPMD sebesar Rp12.000.000,; 5. Pembinaan dan pengelolaan posyandu yang diterima oleh ketua Posyandu sebesar Rp25.500.000,; 6. Operasional Kader Jumantik yang diterima oleh ketua kader Jumantik sebesar Rp 2.000.000,; 7. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp18.320.000,<br /><br /> 8. Operasional kelompok perlindungan anak dan perempuan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp3.000.000,. 9. Untuk penyelesaian permasalahan hukum di desa sebesar Rp3.000.600,; 10. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang diterima oleh ketua LPMD sebesar Rp4.000.000,; 11. Ooperasional Linmas ( Keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat) yang diterima oleh ketua LINMAS sebesar Rp10.000.000, dan 12. Untuk Fasilitasi Data kemiskinan Tingkat desa yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp15.000.000, <br /><br />“Kemudian untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 sudah digunakan untuk fogging,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, sedangkan untuk kegiatan fisik / pembangunan, terdapat anggaran sebesar Rp567.304.343,75 yang digunakan untuk 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) yaitu : 1. Pembangunan Duiker berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp.27.235.786,23 dan Rp1.160.299,09,; 2. Pembangunan Balai RW berlokasi di Desa Mojowarno RW.03 dan Pembangunan Gedung PKK berlokasi di Desa Mojowarno RW.05 sebesar Rp217.082.557,52,; 3. Pembangunan Saluran Drainase berlokasi di Dusun Mojowarno RW.04 sebesar Rp113.730.921,95 dan Rp30.000,; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp36.212.000 dan Rp.69.375.665,84,;  5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno sebesar Rp102.477.113,12<br /><br />Bahwa pada tahun 2018, yang menjadi Kepala Desa Mojowarno adalah Terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 pada tanggal 5 Desember 2013. Untuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. <br /><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa<br /><br />“Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut,” ucap JPU<br /><br />Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<br /><br />Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. <br /><br />Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa, dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkanfmembayar, menatausahakan dan  mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 60 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja afas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JXvCiN0yZGKk8zpmLwTlYhsAr4PYqjSbDXSpyi63VyPSS1iJMipWwzL5VTX2-eGEB1qM_OCaCucWDXDpfR0tzwvHC6mC4mEdV_eK2fE74fLAFOBQ80cQCoAricLQchJQaO90QhT6EZk/s1334/IMG20210323120118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JXvCiN0yZGKk8zpmLwTlYhsAr4PYqjSbDXSpyi63VyPSS1iJMipWwzL5VTX2-eGEB1qM_OCaCucWDXDpfR0tzwvHC6mC4mEdV_eK2fE74fLAFOBQ80cQCoAricLQchJQaO90QhT6EZk/w640-h288/IMG20210323120118.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian Dana Desa untuk kegiatan fisik yang telah terdakwa ambil dari rekening desa adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan Duiker, dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.1.160.299,09 (satu juta seratus enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma noi Sembilan rupiah) dan SPP tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.27.235.786,23 ( dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tyuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh tiga rupiah ) <br /><br />2).Pembangunan Balai RW dan Pembangunan Gedung PKK dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.217.082.557,52 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah). 3). Pembangunan Saluran Drainase dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.113.730.921,95 ( seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh satu koma Sembilan puluh lima rupiah ) dan SPP tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah). <br /><br />4). Rehabilitasi Pembangunan Jembatan dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.36.212.000,(tiga puluh enam juta dua ratus dua belas nbu rupiah) dan SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.69.375.665,84 ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan empat rupiah). 5). Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp102.477.113,12 ( seratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma dua belas rupiah). <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pekerjaan pembangunan kegiatan fisik tersebut melibatkan pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan dimana yang ditunjuk selaku ketua TPK adalah saksi HENDRI YANTO, <br /><br />“Namun pihak TPK dalam hal ini saksi HENDRI YANTO sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik dimaksud,” kata JPU<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 5 ayat (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. <br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 61 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. <br /><br />Bahwa walau pun 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) dianggarkan pada DD tahun anggaran 2018 dan telah dicairkan dananya pada tahun 2018, tetapi juga terdapat kegiatan fisik yang justru baru dikerjakan sekitar bulan Mei tahun 2019 yaitu : 1). Pembangunan Duiker Dusun Mojowarno 2 senilai Rp.28.396.085,32,;; 2). Pembangunan Gedung PKK dan 3). Pembangunan gedung balai RW (2 dan 3 senilai Rp.217.082.557,52 ) <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun anggaran 2018 pada tahun 2019 bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar sebagarnana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Dasa ayat (2) Setiap pengeluaran sebagarnana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepela Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matenai yang timbul dan penggunaan bukti tersebut <br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasai 62 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP datam setiap pelaksanaan kagatan anggaran sesuai dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan normal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan dan anggaran. Ayat (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdm dari a. SPP Panjar: dan b. SPP Defiritif. <br /><br />Pasal 63 ayat (1) Penggunaan anggaran yang dilenma dari pengajuan SPP Panjar sebagaumana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola bdak lebih dan 10 (sepuluh) han kera. <br /><br />Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa, belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panyar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti treansakg pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretans Desa. <br /><br />Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungyawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realsast pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil der juniah uang yang ditenma, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembakkan sisa uang ke kas Dasa. <br /><br />Pasai 64 ayat (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana disebutkan Pasal 62 ayat (3) huni b untuk kepwatan yang seluruhnya diaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa ditenma. Pasal 69 ayat (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagawnana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecd danpada reaksasi balanya, dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. <br /><br />SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran desa,  kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg7VLxmMmZtQjsPYRhtt1haiRav1kT967k5nTHHef1MdG58PvhePZu8qNLFoOCQi0mW9eGGaK5WsPt2QfmIa3PwJD3rGUUcD5Hr4qxm8-FAp5P5HsVdbuMUCaXGkM6jtOFizj7_kEydtM/s1334/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg7VLxmMmZtQjsPYRhtt1haiRav1kT967k5nTHHef1MdG58PvhePZu8qNLFoOCQi0mW9eGGaK5WsPt2QfmIa3PwJD3rGUUcD5Hr4qxm8-FAp5P5HsVdbuMUCaXGkM6jtOFizj7_kEydtM/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000,(seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) diterima pada tanggal 26 September 2019, sedangkan dana untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa diterima pada tanggal 09 Oktober 2019. Dan dana-dana tersebut sudah terdakwa ambil secara tunai bersama dengan saksi BALADA DESNATALI dari rekenmg desa, dimana untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) terdakwa ambil dari rekening desa pada tanggal 27 September 2019, sedangkan untuk Pemilihan Kepala desa terdakwa ambil dan rekening desa pada tanggal 11 Oktober 2019<br /><br />Mekanisme mendapatkan Pagu Indikatf Desa (PID ) adalah, Pemerintah Desa mengajukan usulan kegiatan Pagu Indikatif Desa 2019 melalui Musrembang Kabupaten yang diadakan oleh Bappeda. Kemudian data dari Bappeda barupa data calon penerima bantuan RTLH di distnbusikan ke Dimas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, <br /><br />Selanjutnya Dinas Perkim melaksanakan venfikasi lapangan dan venfikasi administrasi atas usulan dan proposal yang diajukan desa tersebut, lalu hasil venfikasi diajukan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah tu Desa mengajukan pencairan Dana Pagu Indikatif desa (PID) Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )<br /><br />Kemudian Dinas Perkim membuat surat Pengantar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Dana tersebut ke Rekening Desa, dan Dana tersebut langsung masuk kedalam rekening Desa sesuai yang tertera didalam surat permohonan pencaran dar desa. Sadangkan rekening desa milik Dasa Mojowarno yang tertera didalam Surat tersebut yaitu rekening tabungan simpati Bank Jombang cabang Ngoro dengan Namor rekening 1522 000004 atas nama Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno <br /><br />Seharuanya untuk Pagu Indikasi Dean ( PID ) akan digunakan untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga Dasa Mojowarno sebanyak 6 orang yaitu ; SUMARI, MISTAR, RAHMAT, SUMATRI SANYOTO dan ACHMAD ROFIK, Namun setatah terdakwa dapat mengambil secara tunas uang tersebut dari rekening desa, terdakwa secara tannpa hak dengan melawan hukum tidak menyalurkannya kepada 6 orang tersebut dan justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiya, serta sampai dengan saat ini belum ada Laporan Pertenggungawaban untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni dari pagu induk desa (PID) karena memang kegatan tersebut Dbelum terlaksana. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (1) Anus kas keluar sebagaimana dmekaud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran batarya atas beban Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buku yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matrial dari penggunaan bukti tersabut<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tehun 2016 tentang Pedoman Pengsiciaan Keuangan Dasa Pasal 50 ayat (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pesei 98 mumusi semus pendapslan Dasa yang berasal dari Pendapatan Asi Desa, Iranetar den pendapatan lain. Ayat (2) Sebep pendapatan sebagamana dimaksud peda eyet (1) didukung olah buk yang lengkap dan sah. Pasal 60 ayat (1) Arus kes keluar sebagamnana dimaksud delam Pessi 58 memuat semus pengakuan balarya atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buti yang lengkap dan sah <br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. pasal 14 ayat (1), Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang ditermanya.<br /><br />Bahwa selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat.<br /><br />Peraturan desa tentang LPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, Rencana penggunaan anggaran bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Kepala Desa tetang penunjukan Bendahara Desa. Fotokopi KTP Kepsia Desa dan Bendahara Desa. Nomor reharung Kas Does dan NPWP Bendahara Desa, Pakta Integritas dari kepala Desa dan Kuitansi bagi hasil pajak dari retribusi daera. Camat kemudian memvenfikasi dokumen lalu mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) <br /><br />Bahwa dana Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diterima Dasa Mojowarno adalah sebesar Rp48.118.000 yang masuk ke rekening desa  pada tanggsi 15 Mei 2019, yang kamudian pada tanggal 16 Mei 2019, terdakwa bersama dengan saksi BALADA DESNATALI mengambil dana tersebut secara tunai dari rekening desa. <br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwg secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uqng dqnq desa tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saku BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tdak bisa mengelola uang tersabuL <br /><br />Yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut akan depergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno, namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo atau Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi DD Rp272 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara Korupsi Dana Desa (DD) dan TKD (tanah kas desa), ibarat tanaman Bunga yang menghiasi sidang Perkara Korup...

»

Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp173 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmrCKd1W_J2myHlp3MBBVDGH71-qleQJIgQySVuhyphenhyphen6VlHuM0ZY5ZRYBsH4uE7BteR9PhFhrjtIaO3UA2TtPF1SxMsj0KO6c8rlxgbYidK85EoJ9Xy_CiThJohzhKcqQxcJL4qAVm6Pt4g/s1006/IMG20210323132501.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="1006" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmrCKd1W_J2myHlp3MBBVDGH71-qleQJIgQySVuhyphenhyphen6VlHuM0ZY5ZRYBsH4uE7BteR9PhFhrjtIaO3UA2TtPF1SxMsj0KO6c8rlxgbYidK85EoJ9Xy_CiThJohzhKcqQxcJL4qAVm6Pt4g/w640-h288/IMG20210323132501.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span> </b><br /><i>Masyarakat seringkai mengatakan, bahwa uang bisa menyelamatkan dan bisa juga mejerumuskan ke jurang.</i> Dan inilah yang dialami oleh Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan yang diduga menikmati uang pembangunan kantor Desa untuk kepentingan pribadinya hingga Saiful Anam terancam penjara selama selama bertahun-tahun<br /><br />Akibatnya, Jaksa Penntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, menyeret Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dan didudukan di kursi pesaikan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoaro untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp230.000.000 yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Hari ini (Selasa, 23Maret 2021), Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Hendrik Merbawan, SH dari Kejari Kabupaten Bangkalan membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Saiful Anam melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU Hendrik mengatakan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, termasuk diantaranya Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan. <br /><br />“Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes (Pemerintah Desa) Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat,” ucap JPU<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, lanjut JPU, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /><br />Kemudian setelah melakukan penarikan uang sebesar Rp230.000.000, dan seluruh uang tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa ke rumaahnya, dan terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi Hobir selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />“Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp230.000.000, dan terdakwa hanya mempergunakan sebesar Rp55.000.000 untuk membeli bahan matrial pembangunan kantor Desa diantaranya batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng. Sehingga terdapat selisih kekurangan Uang sebesar  Rp174.416.000 berdasarkan Hasi penghitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019,” beber JPU dalam dakwaannya<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” ucapp JPU diakhir surat dakwaannya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXaYdj7UrFVn4OAN3nWmPlp2A0rTmKteLjnYyXBUo6qq9NbZ9hrNs4H-tQ_XGwIk1FS_-Uo65RCkvkCSvU3ZkV3XBJGbG811mG4p4OcUtlbGKqnXAc87B2V2LjDqNj3FrqLzA0oV547r4/s1006/IMG20210323132348.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="1006" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXaYdj7UrFVn4OAN3nWmPlp2A0rTmKteLjnYyXBUo6qq9NbZ9hrNs4H-tQ_XGwIk1FS_-Uo65RCkvkCSvU3ZkV3XBJGbG811mG4p4OcUtlbGKqnXAc87B2V2LjDqNj3FrqLzA0oV547r4/w640-h288/IMG20210323132348.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim, tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim langsung memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan berikutnya.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan disebutkan. Bahwa erdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan <br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016. <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><br />Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya. <br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist5G_g4L8tX2qGePgm7Esh8WUTkLyK5Vdm4TbPe-LLxRUeLQ4-9lR6PbLFdxMiIMg4pqDjd9CxKdokbLuotx5EszVqXyIi-o_I8QNYL4EyZJD1rTX-CkCtSTjUlTqpOJGWwCJp5HXcBM/s1006/IMG20210323132439.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="1006" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist5G_g4L8tX2qGePgm7Esh8WUTkLyK5Vdm4TbPe-LLxRUeLQ4-9lR6PbLFdxMiIMg4pqDjd9CxKdokbLuotx5EszVqXyIi-o_I8QNYL4EyZJD1rTX-CkCtSTjUlTqpOJGWwCJp5HXcBM/w640-h288/IMG20210323132439.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). <br /><br />Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa. <br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). <br /><br />Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani, <br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat. <br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /><br />Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian <br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAgtDn4Ba8fTsQtt0tbDs-kofInnRVKg1DRUjKMt5GQyIM3lBnP9sLHLwOEkSJ_0xFN4Bp53-Mk_RLNJ_FjAQl3x3F2MEElfwV8QJS5eaPqgCAtjXuH9rqc0DH83mSrjPMfcSC_wcZ9Q/s474/IMG20210323132949.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="474" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguAgtDn4Ba8fTsQtt0tbDs-kofInnRVKg1DRUjKMt5GQyIM3lBnP9sLHLwOEkSJ_0xFN4Bp53-Mk_RLNJ_FjAQl3x3F2MEElfwV8QJS5eaPqgCAtjXuH9rqc0DH83mSrjPMfcSC_wcZ9Q/w640-h288/IMG20210323132949.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. <br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”. <br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.” <br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”. <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp173 Juta

  BERITA KORUPS I.CO – Masyarakat seringkai mengatakan, bahwa uang bisa menyelamatkan dan bisa juga mejerumuskan ke jurang. Dan inilah yan...

»

Swandi, Terpidana Korupsi Jadi Saksi Untuk Terdakwa Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk)

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> - <i>"Hampir Semua Jabatan di Pemda Kab. Nganjuk karena duit <br />   sebelum Taufiqurrahman Tertangkap Tangan KPK pada Oktober <br />   2017"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br />- Saksi Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud <br />  Nganjuk) “pura-pura lupa” saat ditanya mengenai uang sebesar <br />  Rp600 juta”</span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUp5NSlD_S34D6eFqLI_VHLl8UmJgSB1Oql89C_jo4t07vdO_2Wd9LrVJbxR-NvdT8oJah0Oc2KtB6ERAPIcIl3wEo4oaxXqeYoM6W9tsSchRZTtYdQ4O0_NoWEHFJTvZwEVZ3MQgtF3Y/s1334/IMG20210322145626+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUp5NSlD_S34D6eFqLI_VHLl8UmJgSB1Oql89C_jo4t07vdO_2Wd9LrVJbxR-NvdT8oJah0Oc2KtB6ERAPIcIl3wEo4oaxXqeYoM6W9tsSchRZTtYdQ4O0_NoWEHFJTvZwEVZ3MQgtF3Y/w640-h288/IMG20210322145626+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </span>–<br /><i>"Ibarat melihat buah Mangga yang dari luar terlihat manis namun setelah dimakan ternyata kecut"</i>. <i>Seperti inilah yang terjadi</i> di Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk sebelum KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Masyarakat berpikir, bahwa seseorang pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk karena Golongan dan Pangkat. Ternyata ada "embel-embelnya yaitu uang yang disebut sebagai "syukuran"<br /><br />Hal ini terungkap dari fakta di persidangan dalam perkara Jilid I, saat Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk diadili bersama 4 pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada 24 Oktober 2017 maupun perkara Jilid II, dimana Taufiqurrahman diadili dalam Perkara duagaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU.<br /><br />Duit yang diminta terdakwa dari setiap PNS yang diangkatnya di  lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk berpariasi. Untuk PNS yang lulus ujian Calon Pegawai Negeri Spil (CPNS) ditarik antara 50 hingga 70 juta rupaih. Hal ini diakui di persidangan oleh Putu Pratikno selaku Koordiantor 30 CPNS yang lulus ujian tahun 2015 dan SKnya bari diserahkan pada tahun 2017 setelah memberikan komitmen uang. <br /><br />Sedangkan Jabatan Camat dan Kepala Dinas bertarif ratusan juta. Sedangkan jabatan tertinggi di jabatan Struktural adalah Sekda (Sekretaris Daerah) yang tarifnya miliaran. Dan hal ini diakui oleh Masduqi, mantan Sekda saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Taufiqurrahman dipersidangan<br /><br />pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk? Atau terjadi juga di berbagai Kabupaten/Kota lainnya namun tak "tercium?"</span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj2CPoS7hl5XiIrHRnVvsxP2rdRQ0v8wn9opFhE0E7FnoacSPSrxWG5zBtmkzTr9s97uhzOMPasuAy7_6ZTMkJqPKd_0jvGKHfPLXV52-gwJuEVeWRp2XeS80H4umXB246ReBX4VOW8I/s320/IMG_20180325_142000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="248" data-original-width="320" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj2CPoS7hl5XiIrHRnVvsxP2rdRQ0v8wn9opFhE0E7FnoacSPSrxWG5zBtmkzTr9s97uhzOMPasuAy7_6ZTMkJqPKd_0jvGKHfPLXV52-gwJuEVeWRp2XeS80H4umXB246ReBX4VOW8I/w640-h496/IMG_20180325_142000.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Swandi saat sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 12 Februari 2018 </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;">Swandi, mantan Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk yang berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (juga terpidana 7 tahun penjara) yang sama-sama Tertangkap Tangan KPK pada pada tanggal 24 Okteber 2017 (perkara pertama), dihadirkan oleh JPU Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 22 Maret 2021) dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sejumlah Rp25.657.163.915.915 sejak tahun 2013 – 2017 dengan terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk (perkara kedua)<br /><br />Pada persidanga kali ini (Senin, 22 Maret 2021), JPU KPK menghadirkan sebanyak 6 orang saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kab. Nganjuk, namun yang hadir hanya 4 orang, yaitu Swandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk),; Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Nganjuk),; Sugito (Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk) dan Zainuri.<br /><br />Persidangan yang berlansung melalui Vidio Conference (Vidcon) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan saksi dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sejumlah Rp25.657.163.915.915 dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.736.061.138 sejak tahun 2013 – 2017 dengan terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan secara Vidcon dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, di Sidoarjo  karena masih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Sekedar mengingat kembali. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan pada taggal 24 Oktober 2017, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 12 orang dan di Kabupaten Nganjuk 8 orang. <br /><br />Sebanyak 20 orang tersebut diantaranya Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk termasuk ajudannya,; Ita Triwibawati (istri Taufiqurrahman) yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang bersama ajudannya,; Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk),; Swandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk),; seorang wartawan Radar Nganjuk (Group Jawa Pos),; Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom,; SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQUQeqDGKpNtA0rVZdAaLWjizadM3aUm_QzkH0I90PxfXQW2R-VRv7SqzUDmjT9JhVvAjSSpnWMOsqrf8EwKFCHrdPnbnJcLpbJ1mLRtX8q4ejhJvgXmJP1GVJG1t4Kfq6twEplsCqcxM/s640/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQUQeqDGKpNtA0rVZdAaLWjizadM3aUm_QzkH0I90PxfXQW2R-VRv7SqzUDmjT9JhVvAjSSpnWMOsqrf8EwKFCHrdPnbnJcLpbJ1mLRtX8q4ejhJvgXmJP1GVJG1t4Kfq6twEplsCqcxM/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan 8 orang di Kabupaten Ngnajuk, diantaranya Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk),; SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk),; CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk),; TFY (Direktur RSUD Kertosono),; OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman),; T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom),; SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Dari sejumlah orang yang diamankan KPK, hanya 5 orang saja yang menjadi Tersangka/Terdakwa dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu 3 orang terpidana sebagai Penerima Uang Suap yaitu Taufiqqurrahma (di Vonis 7 tahun dari 10 tahun tuntuntan JPU KPK), Ibnu Hajar (di Vonis 6.6 tahun penjara dari 7 tahun tuntutan JPU KPK) dan  Suwandi (di Vonis 4 tahun penjara dari tuntutan 7 tahun. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undaang-Undang Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sdangkan 2 orang terpidana lainnya adalah sebagai Pemberi Suap, yaitu M. Bisri dan Harjanto. Keduanya sama-sama di Tuntut dan Vonis pidana penjara masing-masing selama 2 dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undaang-Undang Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU yang menyeret Taufiqurrahan untuk kedua kalinya sebagai terdakwa, dijearat dalam dalam 2 Undang-Undang, yaitu Pasal 12 B Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Dan kehadiran Swandi, Suroto, Sugito dan Zainuri, terkait pemberian uang sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk kepada Terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk pada tahun 2017<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan pertama (Primair) Jaksa terhadap terdakwa Taufiqurrahman disebutkan, “Penerimaan uang sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan uang dari Suroto. Pada bulan Mei 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Suroto, yang berumber dari fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui Swandi sebesar Rp260.000.000 dari Suroto  dan Ibnu Hajar<br /><br />b. Penerimaan uang melalui Swandi. Pada awal September 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui Swandi sebesar Rp12.500.000  dari Sri Wahyuni terkait mutasi jabatan<br /><br />Pada tanggal 18 Oktober 2017, bertempat di Desa Sumberkuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui Swandi, Sugito dan Moch. Zainuri sebesar Rp600.000.000, kemudian diserahkan kepada Achmad Sillahhuddin, yang bersumber dari Ibnu Hajar, Swandi, Joko, Rudy, Bambang, Widodo, M. Bisri dan Sutoto <br /><br />Pada bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000 dari Swandi untuk keperluan kampanye Ita Triwibawati selaku istri terdakwa Taufiqurrahman<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4HuUs4Fzur8TB9lU_l86dQljCEwQ2HP4JTfpvBmZWGVm_GTk7Y4lWVFhlWtNuNHUqbWoJ9PXHRaY8jVgool_9ZnFBKj4CNrGllAPGdSfMBfftHmHDiORMcLDnECkGWQmxsSeC02Ev70/s478/IMG20180309094740.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="410" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4HuUs4Fzur8TB9lU_l86dQljCEwQ2HP4JTfpvBmZWGVm_GTk7Y4lWVFhlWtNuNHUqbWoJ9PXHRaY8jVgool_9ZnFBKj4CNrGllAPGdSfMBfftHmHDiORMcLDnECkGWQmxsSeC02Ev70/w548-h640/IMG20180309094740.jpg" width="548" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim (Senin, 21 Maret 2021), saksi Swandi mengakui pemberian uang sebesar Rp50 juta. saksi yang terpidana ini juga mengakui, penyerahan uang sebesar Rp600 juta kepada terdakwa melalui Sugito<br /><br />“Seperti yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya. Saya serhakan ke Sugito,” kata Swandi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK<br /><br />Namun apa yang dijelaskan Swandi, membuat Suroto “terserang penyakit pikun”. Dan untuk “memulihkan penyakit pikun” saksi Suroto, JPU KPK beberapa kali bertanya kembali ke Swandi untuk menjelaskan terkait penyerahan uang. <br /><br />Setelah beberapa kali Swandi menjelaskan, barulah Sugito sedikit ingat dan mengakui, namun tidak ingat jumlahnya berapa dan dari siapa saja.<br /><br />“Ya, tapi saya tidak tahu berapa,” kata Suroto untuk mencari “penyelamatan diri”.<br /><br />Apa yang dijelaskan Swandi, tidak jauh beda dengan pengakuan saksi Sugito dan Zainuri. Hanya saja Zainuri menjelaskan, bahwa dirinya tidak ada memberikan uang. Zainuri mengatakan, bahwa dirinya yang mengantarkan Swandi dan Suroto ke rumahnya Bupati<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya. Berawal pada tahun 2008, saat Terdakwa Taufiqurrahman menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untu periode ke II yaitu 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya Ita Triwibawati untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, terdakwa meminta bantuan dari beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Swandi.<br /><br />Untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Swandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Swandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto sebesar Rp 80 juta.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3_u0Tt1nTVZTneSaPH2EQbv9QDeoCz-m6fZqfOB_MavIEMj-j1NCi-q7uxkbGeD6rlqHB8N0rY-gCRWyAJUlqJ6q6eEIEs0PYiNC0a5mdlkfVR5FSh2ZPYY9UeRbZ6CR1387qHLJOpos/s1334/IMG20210322135646.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3_u0Tt1nTVZTneSaPH2EQbv9QDeoCz-m6fZqfOB_MavIEMj-j1NCi-q7uxkbGeD6rlqHB8N0rY-gCRWyAJUlqJ6q6eEIEs0PYiNC0a5mdlkfVR5FSh2ZPYY9UeRbZ6CR1387qHLJOpos/w640-h288/IMG20210322135646.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang.<br /><br />Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. <br /><br />Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta melalui Swandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya. Uang tersebut berasal dari Haryanto, yang diminta menyiapakan uang sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Lalu Harjanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uang yang dimaksud.<br /><br />Lalu pada tanggal 23 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta yang  juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. <br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Swandi  di depan sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.<br /><br />Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. <br /><br />Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 24 Mei 2017, karena terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon 3/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan Eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai lainnya sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammat Bisri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijTPxvlm77_Za6UDXcqXB3AHvHfBXPFwNeHLGbUl5Y4RjZNCz7KDA9FuL2tGsAblUeqXJVDpvTbdtUwsPSsAWqu-VU-K4IuRXu_AXMYXEDjjkZPtrznJQZRTLIOVs5lOERqTJSN0a6N_o/s1334/IMG20210322145614.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijTPxvlm77_Za6UDXcqXB3AHvHfBXPFwNeHLGbUl5Y4RjZNCz7KDA9FuL2tGsAblUeqXJVDpvTbdtUwsPSsAWqu-VU-K4IuRXu_AXMYXEDjjkZPtrznJQZRTLIOVs5lOERqTJSN0a6N_o/w640-h288/IMG20210322145614.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya, diterima oleh Swandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah M. Bisri, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Swandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Swandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. <br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Swandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3GuxC_VyCdoBBZjYXlq2Nm6AEPNEwfja37bsxKNvafOsldpTZMXGn_w8Xh4ZueDTJY31Ju0cnL89-VUY0bKl0QROvLOmiqk3V_uEIucVmBlyGQd59o8AWDrHqO7RHAz_CJIpp9tTAyg/s1334/IMG20210322145601.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3GuxC_VyCdoBBZjYXlq2Nm6AEPNEwfja37bsxKNvafOsldpTZMXGn_w8Xh4ZueDTJY31Ju0cnL89-VUY0bKl0QROvLOmiqk3V_uEIucVmBlyGQd59o8AWDrHqO7RHAz_CJIpp9tTAyg/w640-h288/IMG20210322145601.jpg" width="640" /></a></div>Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Swandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. <br /><br />Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Swandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Swandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut;<br /><br />Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. Lalu pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP.<br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke DPP PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br />Atas perintah tersebut, Swandi dan Ibnu Hajar pun menyusul ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Swandi, Terpidana Korupsi Jadi Saksi Untuk Terdakwa Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk)

 - "Hampir Semua Jabatan di Pemda Kab. Nganjuk karena duit    sebelum Taufiqurrahman Tertangkap Tangan KPK pada Oktober    2017" -...

»