BERITAKORUPSI.CO

Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s1600/Madiun+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s640/Madiun+1.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Surabaya, bk</b> – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun tahun lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 M, bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Setelah pada persidangan minggu lalu, JPU mengahadirkan  saksi Samin, selaku sub kontrak yang menerima pekerjaan dari Shonaji untuk mengerjakan bagian Mekanical dan elktrikal (instlasi listrik dan AC), dengan nilai kontrak sebesar Rp 650 juta dan belum dibayar lunas dan saksi Abdul Muis, yang juga sub kontrak, menerima pekerjaan dari Shonaji dan Aditya, untuk pekerjaan bagian plafon, kusen dan kalpalum dan nasibnya pun sama dengan Samin. <br /><br />Kali ini, Kamis, 15 Desember 2016, JPU dari Kejari Madiun, kembali menghadirkan korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yaitu, Indra Irmawan, selaku Suplayer Granit dan Heri Supriyono, yang mengerjakan bagian pemasangan Pipa. Sementara Dua saksi lainnya yakni, Moh. Ramadani, selaku Ketua Tim Konsultan dari PT Parigraha Konsultan dan Agus Sulaksono yang juga pegawai PT Parigraha.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, Indra Irmawan, yang menerima PO (Pesanan Order) dari Shonaji dengan nilai sebesar Rp 779 juta dan belum dibayar sama sekali. Indra menceritakan, kalau dirinya mengenal Iwan Suwasana (pegawai PT Parigraha). Lalu Iwan Suwasana, mengenalkan Indra ke Shonaji dan Kaiseng.<br /><br />“PO nya dari Shonaji. Saya kenal Iwan Suwasana. kenal Shonaji dan Kaiseng karena dikelakan Iwan. Saya disuruh berhubungan dengan Shonaji, PT nya Aneka Jasa Pembangunan(AJP), yang tanda tangan Shonaji. Iwan Suwasana setahu saya Konsultan. Tapi dalam pekerjaan ini (Pembangunan gedung DPRD.red), saya tidak tau,” kata Indra.<br />
<br />Sementara saksi Heri Supriyono mengatakan, kalau dirinya awalnya hanya membantu kakaknya Samin, yang mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrikal. Namun akhirnya dia (Heri) menerima pekerjaan dari Shonaji untuk pekerjaan pemasangan Pipa, dengan nilai kontrak sekitar Rp 600 juta lebih dan sebahagian belum dilunasi.<br /><br />“Awalnya saya membantu kakak saya, Samin, untuk mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrical. Namun dalam perjalannya, saya mendapat pekerjaan pemasangan perpipaan, dengan nilai Enam ratus sekian (Rp 600 juta…),” kata Heri.<br /><br />Dan keterangan Heri inilah yang membuka “tabir” kebobrokan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang menghantarkan Sekretaris DPRD, Agus Sugijanto, selaku PPKm sekaligus sebagai KPA, Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, Aditya Nerviadi, Manager Proyek PT AJP, Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Consultant, Iwan Suwasana, Staf PT. Parigraha Consultant, ke balik jeruji besi alias penjara. Sementara Kaiseng dan Moch. Shonhaji, selaku pelaksana proyek, masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Heri Supriyono menjelaskan bahwa, RAB dalam dokumen proyek gedung Dewan tersebut ada yang dobel atau ganda. Dalam dokumen tercantum bahan yang harus dipasang nilainya mahal. Anehnya, yang dipasang justru nilainya lebih murah. Dan ini terdapat dalam RAB Mekanical dan Elektrical maupun pemasangan Pipa.<br /><br />“Alasannya akan masuk dalam pekerjaan tambahan. Saya dikenalkan Iwan ke Agus, Sekwan. Saya diminta untuk memasang Stop kontak lantai tapi tidak ada di SPK. Itu katanya akan dimasukkan dalam pekerjaan tambahan. Kalau pipa, ada gambar sambil jalan direvisi. Gambar dari Fuat sebagai tukang gambar. RAB nya ada yang dobel, kalau yang asli saya nggak pernah lihat. Di RAB kwalitasnya bagus tapi yang disuruh pasang pipa PVC yang lebih murah,” ungkap saksi Heri.<br /><br />Dari keterangan Heri Supriyono ini, ada dugaan bahwa proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, sudah direkayasa oleh para “mafia” sebelum dikerjakan atau sebelum di lelang. <br />Pada proses lelang, peserta hanya Satu dari 20 pendaftar, yaitu PT AJP yang dokumennya dipinjam oleh Iwan Suwasana kepada Hedi Karnowo selalu Direktru PT AJP tanpa perjanjian apapun. Memang, dokumen kontrak ditandatangani oleh Hedi Karnowo.<br /><br />Anehnya, pada saat pengumuman pemenang lelang yang hanya PT AJP dengan nilai penawaran sebesar Rp 29 M dari HPS Rp 31 M dari total anggaran Rp 32 M, PPKm sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD, tidak pernah melakukan negoisasi atau menemui Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP. Jangankan menemui, mengirim surat terkait PT AJP selaku pemenang lelang yang akan mengerjakan Proyek gedung DPRD tersebut tidak pernah sama sekali, kecuali pada tanggal 19 Pebruari 2016 saat pemutusan kontrak kerja antara PPKm dengan PT AJP.<br /><br />Lalu degan siapa PPKm/KPA berhungan ? pada hal, secara administrasi semua dokumen terkait pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD harusnya ditanda tangani oleh Hedi Karnowo. Anehnya, proyek tersebut dikendalikan oleh Kaiseng, Shonaji, Iwan Suwasana dan Aditya. Inilah yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung sebelumnya. <br /><br />Hal ini seperti yang dibenarkan Hedi Karnowo yang didampingi Penasehat Hukumnya, DR. Abdul Salam, yang juga Ketua Peradi Surabaya, kepada media ini. “Saya tidak pernah berurusan dengan PPKm atau menerima surat apapun. Saya hanya menerima surat sekali pada saat pemutusan kontrak kerja pada tanggal 19 Pebruari,” kata Hedi<br /><br />Sementara data yang diterima wartawan media ini menyebutkan bahwa, uang muka sebesar 20%  dari anggaran atau sebesar Rp 5 milliar dari Rp 29 milliar yang telah dicairkan melalui rekening PT AJP, langsung ditransfer kembali oleh Hedi Karnowo ke rekening Iwan Suawasan. Dan uang tersebut diserahkan ke “panitia lelang”. Disinilah “biang kerok” permasalahan tidak selesainya pekerjaan pembangunan geduang DPRD karena pelaksana yaitu Shonaji dan Kaiseng tidak punya dana. <br /><br />Terkait hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun justru tidak mengetauinya. “Benar nih. Kenapa nggak disampaikan ke penyidik ?,” kata Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kamis, 15 Desember 2016.  (Redaksi)

News Tipikor Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

Surabaya, bk – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mad...

Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

00.41 beritakorupsi 0

News Tipikor Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Dari Kanan, Prof. Yusril, terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim Pengad...

Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

00.36 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b>Surabaya, bk</b> – Andai saja ada 100 orang pejabat di negeri ini yang mau mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara tanpa gaji dan fasilitas apapun, bahkan bersedia menjaminkan harta pribadinya, perekonomian Indonesia akan lebih cepat maju.<br /><br />Namun sayangnya hanya ada Satu orang, yakni Dahlan Iskan. Selama menjabat menjadi Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan tak pernah di gaji bahkan tidak menerima fasilitas apapun. Jagankan menerima fasilitas, untuk perjalanan dinas ke luar negeri pun ditanggung sendiri. Apakah Pemerintah Provinsi – Jawa Timur tak mampu untuk menggaji ? ternyata tidak. Melainkan terdakwa sendiri yang tak mau menerima gaji.<br /><br />Hal itu menurut pengakuan terdakwa Dahlan Iskan, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan Eksepesi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013.<br /><br />“Selama menjabat Direktur Utama PT PWU, saya tidak mau digaji. Saya juga tidak mau diberi fasilitas apa pun. Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri. Saking sulitnya PT PWU di tahun 2000 itu, Yang Mulia, sampai saya memutuskan agar kebiasaan memberi sekedar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah, harus dihentikan. Beratnya lagi Yang Mulia, Pemda sudah tidak mau menyediakan modal tambahan,” ucap terdakwa dalam Eksepsinya.<br /><br />Dalam Eksepsinya, terdakwa menjelaskan bahwa PT PWU harus sembuh dari sakitnya dan harus bisa bangkit. Bahkan, terdakwa rela menjaminkan harta pribadinya demi bangkitnya PT PWU. <br /><br />“Bank juga tidak mau memberi kredit. Tentu saja bank tidak percaya pada PT PWU. Karena kredit macetnya masih banyak. Tapi perusahaan ini harus sembuh dari sakitnya, yang Mulia. Harus bisa bangkit. Akhirnya, saya pribadi, Yang Mulia, harta saya pribadi saya jaminkan ke bank. Bank BNI akhirnya memberi kredit Rp 40 miliar, dengan jaminan pribadi saya, untuk membangun pabrik steel conveyor belt. Ini bersejarah bagi PWU dan bersejarah bagi Jawa Timur. Inilah satu-satunya pabrik serupa di Indonesia. Sejak itu Indonesia bisa tidak perlu lagi impor steel conveyor belt,” kata terdakwa<br /><br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa untuk mengubah set PT PWU yang kumuh dan berbau yang terletak di Jalan A.Yani, Surabaya, terdakwa rela menjaminkan deposito sebesar Rp 5 milliar untuk membangun sebuah geduang megah yang dikenal dengan Expo Jatim. Namun ada satu yang tersisa yang tidak dijelaskan terdakwa. Alasannya, sebagai pahala di sisi Yang Maha Kuasa.<br /><br />“Ketika saya melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, saya memutuskan untuk membangun gedung Expo Jatim di atasnya. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur belum punya fasilitas ekonomi seperti itu. Tapi PWU tidak punya uang, Pemda tidak memberi modal, Bank juga belum percaya kepada PT PWU. Untuk memulai pembangunan gedung Expo Jatim tersebut, Yang Mulia, saya jaminkan deposito pribadi saya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu. Yang Mulia, sebenarnya masih ada yang jauh lebih besar, pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk. Tapi yang Mulia, izinkan yang satu ini tidak saya ungkap disini, agar masih ada tersisa sedikit pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa,” lanjut terdakwa kemudian.  (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Andai saja ada 100 orang pejabat di...

Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

00.27 beritakorupsi 0

News Tipikor Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk - Selasa, 13 Desember 2016, Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pmerintah P...

Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

00.23 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b>Surabaya, bk</b> – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Dirut PT PWU, sepertinya Majelis Hakim harus lebih berhati-hati, untuk menanganinya.<br /><br />Sebab, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), yang terletak di dua lokasi yaitu, Kediri dan Tulungagung, menurut JPU telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, selaku Genaral Manager (GM).<br /><br />JPU menyebutkan, bahwa asset Pemda Jatim di Dua lokasi tersebut dijual tanpa persetujuan DPRD Jatim, harga dibawah NJOP (Nilai Objek Pajak). Sementara terdakwa Dahlan Iskan mennyatakan, bahwa itu bukan asset Pemerintah Daerah (Pemda) meliankan asset Perseroan Terbatas (PT), sehingga tidak perlu ijin dari DPRD melainkan cukup dengan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013. “Bingung, yang Mulia. Bingung. Yang Mulia, tahun 2001, atau Lima belas tahun yang lalu, RUPS PT PWU, sudah memutuskan, agar aset yang sekarang diperkarakan ini dilepas. Mestinya saat itu saya sudah bisa melepaskannya. Toh aset itu aset PT, bukan aset Pemda. Tidak ada di dalam daftar aset Pemda tercamtum aset tersebut,” kata terdakwa dalam Eksepsi pribadinya.<br /><br />Apakah Pemda Jatim pemilik saham terbesar terkait asset yang terletak di Kediri dan Tulungagung  sesuai dengan dakwaan JPU, yang di kelola dan kemudian di jual oleh PT PWU ? Atau, apakah setiap asset milik Pemda yang berbentuk PT, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang disampaikan terdakwa dalam persidangan ?<br /><br />Terdakwa juga mengakui, kalau dirinya sangat berhati-hati untuk melaksanakan keputusan RUPS PT PWU. “Yang Mulia, toh saya masih hati-hati. Saya masih berkirim surat ke DPRD. Apakah untuk melepaskan aset yang sudah diperintahkan oleh RUPS tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD. Surat yang saya kirim di bulan Maret 2002 tersebut, baru dibalas di bulan September, Enam bulan kemudian. Saya sabar menunggu jawaban itu, yang Mulia. Saya belum mau menjalankan perintah RUPS tersebut sebelum ada balasan dari DPRD. Saya memaklumi DPRD perlu waktu yang panjang karena untuk menjawabnya harus dibahas dulu dalam mekanisme internal DPRD. Jawaban DPRD itu akhirnya saya terima. Jawabannya jelas sekali. Saya diminta berpegang pada UU PT. Berarti tidak perlu persetujuan DPRD. Begitu jelasnya, Yang Mulia, cetho welo-welo,” lanjut trdakwa.<br /><br />Terdakwa mengatakan dalam surat Eksepsinya, “Enam belas tahun yang lalu, yang Mulia, Eanm belas tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi Perusahaan Daerah Jawa Timur yang lagi sakit. Kenapa harus saya.  Gubernur Jatim menjawab, karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah, sakit yang menahun. Gubernur mengatakan, Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya, hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan Daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta, baru bisa maju,” kata terdakwa<br /><br />“Sebelum meminta saya, Yang Mulia, Bapak Gubernur bersama DPRD, sekali lagi bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yakni PT PWU. Mengapa Gubernur bersama DPRD mengubah Perusahaan Daerah menjadi PT, mereka menjawab, bahwa dengan status PT, Perusahaan Daerah akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT, Perusahaan Daerah bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit. Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Bukan di DPRD lagi. Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya, yang Mulai. Tetapi kemauan mereka. Sudah ketho welo-welo dalam bahasa Jawanya, yang Mulia. Tetapi, meski sudah ketho welo-welo seperti itu, tetap saja saya diperkarakan. Dengan dakwaan, menjual aset Pemda tanpa persetujuan DPRD,” ucap terdakwa kemudian.  (Redaksi)<br /><span id="goog_59827745"></span><span id="goog_59827746"></span>

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Di...

Kalah Pilbup Gresik, Khusnul Khuluq “Terpilih” Di Kasus Dugaan Korupsi

00.52 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZBkSg79wr0ZEzqi3-k6pak6tBJaO7vU72bAz-H9daqHwKJVJiRN4SFpWtEKqRKp8cXztCJUw-7_SLpvXOlXhaOXXSShsg5KM1izCa85br8I9aUjwv6JyZtMxn8PGAP5bQXr4PDBzEoA/s1600/Screenshot_20161209_135636.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZBkSg79wr0ZEzqi3-k6pak6tBJaO7vU72bAz-H9daqHwKJVJiRN4SFpWtEKqRKp8cXztCJUw-7_SLpvXOlXhaOXXSShsg5KM1izCa85br8I9aUjwv6JyZtMxn8PGAP5bQXr4PDBzEoA/s1600/Screenshot_20161209_135636.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa DR. Khusnul Khuluq</td></tr>
</tbody></table>
<b>Surabaya, bk</b> – DR. Khusnul Khuluq, nama ini tak asing lagi di masyarakat Kabupaten Gresik maupun di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Sebab Khusnul Khuluq, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Gresik tahun 2009, kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Bupati, bersaing dengan pasangan Sambari – Qosim. Pencalonannya menjadi Bupati, ternyata tak diinginkan masyarakat Gresik. Khusnul Khuluq pun “hengkang” ke Kabupaten Bojonegoro menjadi Kepala Dinas Pendidikan.<br /><br />Tahun 2012, kantor yang dipimpinnya (Khusnul Khuluq) terseret kasus Korupsi DAK (dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 4,2 milliar. Empat orang yang sudah di jatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tipikor dan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI. Diantaranya, Yayan Sunarya (mantan LSM yang kabarnya dekat dengan Bupati, di Vonis 7 thn), Agus Triono (sehari-hari sebagai Supir, di Vonis 7 tahun), Budi Hariyono (Pimpinan UD Kreasi Rapi, pemilik Maubler, di Vonis 4 tahun) dan Kundarto, Ka. UPTD (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, di Vonis 4 thn). <br /><br />Namun orang nomor satu di Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ini tak tersentuh. Dalam putusan Majelis Hakim Tipikor disebutkan, bahwa Khusnul Khuluq, tidak melaksanakan tugasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA), terkait pelaksanaan DAK Pendidikan yang didanai dari APBD Kab. Bojonegoro. Yang saat itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dipegang oleh Daniel Pananangan, mantan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak.<br /><br />Tak berhenti disini. Usaha Khusnul Khuluq, untuk tetap menjadi nomor Satu di Kab.Gresik kembali dilakukan. Pada tahun 2015, Khusnul Khuluq, mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali mencalonkan diri menjadi Calon Bupati bersaing dengan pasangan Incamben Sambari – Qosim. Untuk yang kedua kalinya, ternyata masyarakat Gresik tak menghendakinya untuk menjadi pemimpinnya, melainkan tetap memilih pasangan Sambari – Qosim. <br /><br />Beberapa bulan kemudian, penyidik Polda Jatim, “mengobok-obok”  kantor Sekda Gresik, berdasarkan Laporan Polisi, LP.H/21/V/2015/SUS/Jatim, terkait dugaan Korupsi dalam perjanjian sewa perairan laut antara Pemkab Gresik dengan PT Smelting (perusahaan pengolahan timah dan baja di Gresik) untuk digunakan kegiatan bongkar muat kapal, sekitar Oktober 2006.<br /><br />Penyidik Polda Jatim, berhasil mengumpulkan dokumen dari Bank Jatim, Bank Mandiri serta dokumen perjanjian antara PT Smelting dan Pemkab Gresik. Serta memeriksa beberapa saksi diantaranya, mantan Kabag Keuangan Hari Soerjono, Kepala DPPKAD Yetty Sri Suparyati, mantan Kadishub.<br /><br /><b>Penyidik Polda Jatim menetapkan, Khusnul Khuluk Menjadi Tersangka</b><br /><br />Dari hasil penyidikan Tim Penyidik Polda Jatim, ternyata kerjasama itu bermasaldana dariah. Penyidik menemukan adanya aliran dari PT Smelting, sebanyak dua kali kepada Pemkab Gresik sebesar  Rp1,3 miliar dan Rp 2 juta, melalui rekening Sekda, Khusnul Khuluk. Dana sebesar Rp 1,3 milliar itu, kemudian dicairkan untuk berikan ke pejabat di lingkungan PT Smelting.<br /><br />Penyidik Polda Jatim pun menetapkan, mantan Sekda Kab.Gresik, Khusnul Khuluk, menjadi tersangka, yang disusul dua tersangka lagi dari PT Smelting. Penyidik Polda Jatim juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan penghitungan atas kerugian keuangan negara. Yang hasilnya, adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 milliar.<br /><br /><b>Khusnul Khuluk, Diadili Di Pengadilan Tipikor, Dengan Dakwaan Pasal Berlapis UU Korupsi</b><br /><br />Jumat, 9 Desember 2016, tepat dihari memperingati hari anti Korupsi seduania, Khusnul Khuluk di “lantik” di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawbkan perbuatannya, atas dugaan kasus Korupsi sebesar Rp 1,3 milliar.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Prasetyo dkk, dari Kejari Gresik, yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warsomukti, menyatakan bahwa terdakwa Khusnul Khuluk, melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Tindak Pdana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1 milliar.<br /><br />Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Gede Putra, kepada media ini mengatakan, akan menyampaikan tanggapannya terkait Eksepsi para terdakwa yang dibacakan di persidangan usai JPU membacakan surat dakwaan. “Nanti minggu depan akan kita sampaikan,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kalah Pilbup Gresik, Khusnul Khuluq “Terpilih” Di Kasus Dugaan Korupsi

Terdakwa DR. Khusnul Khuluq Surabaya, bk – DR. Khusnul Khuluq, nama ini tak asing lagi di masyarakat Kabupaten Gresik maupun di Kabupat...

Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia, 9 Desember 2016

00.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWZwm1yqqs9sBXIHTYRZ1_heItIxezm6zCNBgs26QMxI2QANg2HcKHjETWa74KR8v53CheINTCZ1nFs6wrvWDG9y-dR4lkHr1MSl1vQRDsNcthva4M76u-mH2oi9LatVlhn-4fXF3mLE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWZwm1yqqs9sBXIHTYRZ1_heItIxezm6zCNBgs26QMxI2QANg2HcKHjETWa74KR8v53CheINTCZ1nFs6wrvWDG9y-dR4lkHr1MSl1vQRDsNcthva4M76u-mH2oi9LatVlhn-4fXF3mLE/s320/ICW.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Jakarta, bk</b> - Salam Anti Korupsi!!!<br />Setiap tanggal 9 Desember kita memperingati hari Anti Korupsi Dunia. Hari ini kita berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Dukungan politik yang nyata tidak terlalu menjanjikan, sementara hukum belum pulih dari masalah korupsinya sendiri. Fungsi badan pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi, sementara politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan.<br /><br />Sistem antikorupsi dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi masih tertinggal jauh, terutama dari kebutuhan nyata untuk memberantas korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya. Sampai hari ini Indonesia belum memiliki aturan perampasan aset, tidak mempunyai aturan menjerat korupsi sektor swasta, tidak memiliki payung hukum untuk menangani korupsi sektor politik dan pemilu, minimnya aturan mengenai konflik kepentingan pejabat publik, dan berbagai macam regulasi lainnya yang secara prinsipil memiliki spirit yang sama dengan konvensi PBB Antikorupsi.<br /><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat bayi yang terus belajar merangkak. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang menjanjikan, karena terus beranjak membaik, namun tidak meningkat secara signifikan. Hal itu karena pemberantasan korupsi tidak dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Pemberantasan korupsi masih dipandang sempit sebagai kerja penegakan hukum, apalagi kemudian tumpuannya hanya ada di KPK. Tentu semua ini tidak memadai karena KPK hanyalah salah satu bagian saja dari semua elemen anti korupsi yang semestinya bekerja efektif.<br /><br />Publik tentu berharap pada kepemimpinan Presiden Jokowi, akan ada lompatan besar dalam pemberantasan korupsi. Sebuah itikad dan kemauan politik yang nyata untuk memperbaiki mutu layanan publik, meningkatkan kualitas sistem pengawasan, melengkapi dan menyempurnakan kerangka hukum anti korupsi, memperbaiki tata kelola badan publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor hukum, dan memberikan contoh nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah musuh nyata pembangunan. Pemerintah, sektor swasta, lembaga politik dan politisi, serta masyarakat luas perlu melihat korupsi sebagai persoalan bersama yang harus terus diperangi.<br /><br />Selamat memperingati hari Anti Korupsi!<br />Jakarta, 9 Desember 2016<br />Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo (Koordinator) / Redaksi<br />
<br />

News Tipikor Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia, 9 Desember 2016

Jakarta, bk - Salam Anti Korupsi!!! Setiap tanggal 9 Desember kita memperingati hari Anti Korupsi Dunia. Hari ini kita berada pada titik ...

BERITAKORUPSI.CO

Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

Kalah Pilbup Gresik, Khusnul Khuluq “Terpilih” Di Kasus Dugaan Korupsi

Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia, 9 Desember 2016

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI