Dua Pejabat Bapeda Pemprov Jatim dan 11 Anggota DPRD Tulungagung Akui Terima Uang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzU3oUh1_J4jmv2G_Ry8WjvH5yY7sNZHCruvs-gzNq6rcr_X2koijFB3TzSZmdlCfNFOnIqovdK36jDwFdL3mbuRqf60805IbCqizi6kAav-axiZWTTIzvUrGgrPhTDntxdWa9MXHvCc/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2cWzIN24TykFO3ghiHxfFTbY7rQasVwj9NX_UE7gcf27UJie3tqvE7BHMefgXpKe8qe9NUr7Nyeq1fEV_DG-oHjrBNJgdKJM29YNDz4RGcnQpXVzHdgm3tqcm98r7EPtfEhjdq8HvXQ/s640/g.jpeg" width="640" /><span style="font-size: large;"><u>JPU KPK Dodi Sukmono</u> <b>:</b> Keterangan saksi (Budi Juniarto dan Budi Setyawan) Perlu untuk didalami lagi</span><br /><span style="font-size: large;"><b> </b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 9 Juni 2020, dalam sidang lanjutan perkara Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar terkait Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Periode 2014 – 2019, Dua pejabat BAPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur, dan 11 anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 mengakui telah menerima uang<br /><br />Kedua pejaabat BAPEDA itu adalah Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim. <br /><br />Kedua pejabat ini mengakui dihadapan Majelis Hakim, telah menerima uang terkait pencairan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan 11 anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno, juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br />Kedua pejabat BAPEDA Pemprov Jatim, dan 11 anggota DPRD Tulungagung ini dihadirkan oleh JPU Mufti Nur Irawan dan Dodi Sukmono dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF68kLv6SuHywj6wi6__COX-7ExulKDw9zlXzasRZnXbgiQu6SunEUtVEPZC0TgEsiaKNgBu48f_A5Wdl9HE_oA7Cvg_g6antNv92uSL70UEOI8k96UMGs1j_jMBQznU6XELpD14Bfe5M/s640/f.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Sangadi, SH serta dibantu Panitra Pengganti (PP), yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan Mapolda Jatim<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana BAPEDA Pemprov Jatim menjelaskan, bahwa Bantuan Keuangan Pemrov Jatim atas usulan dari Kabupaten, dimana atasannya atau selaku Kepala BAPEDA saat itu dijabat oleh Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan.<br /><br />“Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Mufti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat JPU KPK Mufti menanyakan saksi Budi Juniarto terkait penerimaan uang dari Sutrisno (terpidana kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada Juni 2018 lalu) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung, saksi semula tak mengakui.<br /><br />Namun akhirnya, saksi Budi Juniarto mengaku telah menerima uang. Namun berapa jumlahnya, saksi menjawab lupa. Budi Juniarto juga mengakui, besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov adalah 7 persen dari jumlah anggaran<br /><br />“Terima, saya lupa,” jawa saksi<br /><br />Atas jawaban saksi yang terkesan tak jujur, membuat anggota Majelis Hakim marah dan memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan saksi. <br /><br />“Saudara lupa karena terlalu banyak ya. Itu uang rakyat,” ucap anggota Majelis Hakim.<br />“Silahkan didalami, jangan taku. Kami akan Backap dalam putusan,” ujar Majelis Hakim anggota Kusdarwanto kepada JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP-F3-1bUumWGqxwvT8uXKnIRqqopm_iBRsk2b8cwgfsYYZLuiAwjL9_ODsvqj0iof_RlIUQFt6lQYZkIZEBaxlmDBG_7nLKEaeQqKKHjMzNB7aZZPj3g_9t4L5H78SpMTteq1-idX4mQ/s640/e.jpeg" width="640" /><br />Yang mengejutkan adalah pengakuan Budi Setyawan selaku Kepala BAPEDA terkait uang yang diterimanya dari setiap Kabupaten yang mengajukan Banprov. Namun Budi Setyawan lagi-lagi menjawab lupa berapa total uang dinikmaatinya.<br /><br />Saksi Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setyawan enteng</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini, Anggota Majelis Hakim Kusdarwanto lagi-lagi dibuat marah.<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim Kusdarwanto. Dan dijawab saksi, menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov.<br /><br />Aneh, keterangan Budi Juniarto dan Budi Setyawan dihadapan Majelis Hakim kali ini, sangat berbeda jauh dari pengakuan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung pada persidangan (Kamis, 3 Januari 2019)<br /><br />Pada persidangan saat itu (Kamis, 3 Januari 2019), Sutrisno menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar.<br /><br />“Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp1.4 M, dana BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab Sutrisno sebagai terdakwa atas pertanyaan JPU KPPK, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi,  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno saat itu.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpVT972FvZT02p8IfBh7dwR3hdkjZkiPxMimxz_e4FRDxD4LAM1F2g-h2KzAetzfhJT3TJaNAuylaSOifjK3r1sD-fasZCenU5TW-mGX-JS1cyli7J2F_GmKKJqME2O5KwCm-yDE13_s/s640/d.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Sutrisno juga membeberkan jumlah uang yang mengalir ke Budi Juniarto dan Budi Setyawan termasuk keberapa pejabat lainnya sejak 2014 hingga 2018.<br /><br />“Tahun 2014, ke Budi Juniarto sebesar Rp3.25 milliar. Tahun 2016 ke Budi Juniarto sebesar Rp2.250milliar. Ke Budi Setyawan tahun 2015 sebesar Rp3.750 milliar,” kata Sutrisno dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi selaku anggota dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang dari Sekwan. Selain itu juga menerima uang pokir. Jumlah uang yang diterima masing-masing saksi tak sama.<br /><br />Total uang yang diterima Sofian Heryanto adalah sebesar Rp105 juta, Wiwik Tri Asmoro sebesar Rp 5 juta, Widodo Prasetyo sebesaar Rp50 juta, Sumarno sebesar Rp80 juta yang sebagahian berasal dari Suprapti selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Tulungagung, Imam N sebesar Rp57 juta, Ansoro sebesar Rp15 juta, Samsul Huda sebesaar Rp300 juta, Agung Darmanto sebesar Rp30 juta, Marikan sebesar Rp10 juta<br /><br />Dan beberapa saksi telah mengembalikan sebahagian uang suap yang diterimanya ke kas negaraa melalui rekening KPK. Namun demikian, Majelis Hakim mengatakan, bahwa sesuai pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian bukan menghilangkan pidana.<br /><br />Majelis Hakim mengingatkan para anggota legislator ini terkait sebanyak 42 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang saat ini sudah berstatus terpidana karena menerima uang suap terkait pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015.<br /><br />Seusai persidangan, kepada beritakorupsi.co, JPU KPK Dodi Sukmono terkait keterangan Budi Juniarto dan Budi Setiawan menjelaskan, bahwa (KPK) perlu medalami keterangan saksi. Dodi menjelaskan, bahkwa (KPK) tidak bicara kemungkinan tetapi sesuai fakta yang terungkap<br /><br />“Keterangan saksi perlu didalami lagi. Kita tidak bicara kemungkinan tetapi fakta dalam persidangan,” ucap JPU Dodi Sukmono.<br /><br />Sementar Budi Setyawan selaku Kepala BAPEDA yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim, langsung cepat-cepat melangkahkan kakinya menuju mobil yang sudah siap meluncur bersama sang supir.<br /><br />Tak ketinggalan, Budi Juniarto bersama seorang pria yang kemudian diketahui bernamaa Rusma atas pengakuannya sebagai kuasa hukum Budi Juniarto, juga langsung meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya menuju kendaraan yang diparkir di tepi jalan, depan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Bahkan saat beritakorupsi.co mengejar Budi Junairto yang didampingi kuasa hukumnya untuk meminta tanggapannya sambil mengabadikan foto, Rusman justru balik mendatangi wartawan  dengan gaya membentak dan hendak mengabil foto ID Card yang dikeluarkan Dewan Pers karena merasa keberatan. <br /><br />Namun tak heran, tak sedikit para pengacara pejabat atau penguaasa yang merasa punya kewenangan untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya terhadap wartawan di era roformasi ini. (Jen) </div>

News Tipikor Dua Pejabat Bapeda Pemprov Jatim dan 11 Anggota DPRD Tulungagung Akui Terima Uang

JPU KPK Dodi Sukmono : Keterangan saksi (Budi Juniarto dan Budi Setyawan) Perlu untuk didalami lagi   BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 9...

»

PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="372" data-original-width="792" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq1BZ9lpoTS5aeHKKS91IwJnhz37iFSMDWCzOmMfKF2INm5HoCVKkM5wqlCiiHIas4dFQCTi3Vq7YP9DHWRekSeKES83TmdAbREe_gAachUBwmVuUj_3ZFohhattFWSPKOuIn1wlFM48/s640/Mukhlas.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota serta Panitra Pengganti, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Daniel Kristainto selaku penggugat, dengan Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda sebagai tergugat 1 (satu), PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia sebagai tergugat 2 (dua), dan turut tergugat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<br /><br />Persidangan berlangsung di Ruang Siang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya dengan agenda, penyampaian jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yaitu M. Mukhlas, A. Fauzi dan Mesen Sirut atas guagatan penggugat<br /><br />Daniel Kristainto menggugat Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda dan PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia karena diduga merasa tertipu saat melakukan pembelian Emas pada transaksi yang ke 20, 21, 22 dengan faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018 denga emas seberat 13,743 Kg. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dengan emas seberat 13,335 Kg. Sedangkan faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 dengan emas seberat 9 Kg.<br /><br />Dalam gugatan ini, Daniel Kristanto selaku penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa Faktur pembelian Emas Batangan untuk transaksi ke 20 sekitar 13 kg, dan transaksi ke 21 sekitar 13 kg serta transaksi ke 22 sekitar 9 kg yang dibeli dari PT Antam melalui Butik Emas Antam adalah sah dan legal. <br /><br />Sebab menurut Daniel, untuk faktur pembelian emas batangan pada transksi ke 1 hingga ke 19,  dianggap sah dan legal oleh PT Antam. Sebaliknya, untuk transaksi ke 20, 21 dan ke 22 dianggap tidak sah dan tidak legal. Sementara pada transaksi pembelian emas yang ke 23 kembali dinyatakan sah dan legal oleh butik Antam.<br /><br />Sementara PT Antam memiliki 15 Butik emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager (RM) berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin seorang Kepala Butik.  Sedangkan di Surabaya, ada 2 butik. <br /><br />Dan yang bermasalah saat ini adalah Butik Surabaya 01 dengan Kepala Butik, Endang Kumoro dibantu Ahmad Purwanto selaku staf serta pegawai Outsourcing, penjaga brankas, Misdianto maupun Customer Service (CS) yang sudah divonis pidana pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya <br /><br />SOP (Standar Operasional Prosedur) pembelian emas di PT Antam adalah cash and carry, tidak ada diskon besar, tidak ada policy broker/perantara, karena PT Antam adalah perusahaan public di bawah BUMN.<br /><br />Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service (CS), terlebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila ada stok barang yang diinginkan barulah melakukan pembayaran, dan emas langsung diserahkan kemudian si pembeli menandatangani faktur pembayaran<br /><br />Sedangkan pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, melakukan transfer ke rekeninng PT Antam. Setelah diferivikasi, barang akan disiapkan oleh Pulo Gadung. Ketika barang dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, butik akan mengklik “mutasi” berarti transaksi sudah clear.<br /><br />Sebelum perkara gugatan ini, Majelis Hakim PN Surabaya sudah memvonis dengan peidana penjara terhadap terdakwa Eksi Anggraeni Marketing External yang pernah bekerja Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro selaku Head Office BELM Surabaya dan Misdianto selaku Marketing serta Ahmad Purwanto<br /><br />Seusai persidangan (Selasa, 09 Juni 2020), M. Mukhlas selaku Kuasa Hukum tergugat menyatakan, bahwa salah satu jawabannya fokus mempertanyakan perihal kompetensi absolut dari gugatan penggugat. Alasannya, sebab domisili tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai Akta Pendirian berdomisili di Jakarta.<br /><br />"Menurut saya, gugatan ini harusnya disidangkan di Jakarta, domisili tergugat satu dan dua sesuai akta pendirian adalah berdomisili di Jakarta," katanya Mukhlas singkat.<br /><br />Sementara, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Kuasa Hukum penggugat selalu menghindar dan tak mau berkomentar, bahkan menyebutkkan namanyapun enggan. (Tim)</div>

News Pemerintahan Perdata PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) ...

»

Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid8mg7DJza2l2CLoAzo31Gap3Bdfs5Fm_uzF2VUUpHggFRwhyswwnT4JgXYvbIhWs_ZWk82tiFLCIYQeUzw9z5pmkO1DxVGBfhGgm2nL8aYo_JTl6MmgiDIWW_hlgs81Ng3TvoOZxxiHA/s640/IMG20200218152922.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <span style="font-weight: normal;">D<span style="font-size: small;">alam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang tidak menyebutkan nilai nominal kerugian negera ataupun uang suap yang diterima oleh pengawai negeri/penyelenggara negara. Yang ada adalah ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti<br /><br />Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih bertujuan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negera akibat perbuatan tersangk/terdakwa. Dan tak sedikit perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jumlah  kerugian keuangan negara sebesar puluhan juta.<br /><br />Bahkan tak sedikitpula tersangka/terdakwa yang diseret oleh Jaksa kehadapan Hakim untuk diadili karena tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian saat menerima uang yang jumlahnya hanya  jutaan ataupun puluhan juta rupiah. <br /><br />Seperti yang dialami oleh Tiga perangkat Desa Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades), yang menerima uang sebesar Rp14 juta dari Bambang pada tahun 2018 yang mengurus surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu milik Sri Haryani<br /><br />Selasa, 2 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis pidana penjara selama 1 tahun terhadapa Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebesar Rp14 juta dari Bambang Haryanto terkait pengurusan surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu milik Sri Haryani<br /><br />Oleh Majelis Hakim, terdakwa Eko Arifiono, Didik Masal Purniawan dan Sukemi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Subsider, yaitu pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidarjo (Selasa, 2 Juni 2020) melalui Vidio Conference (Vicon) yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar,  Mahendra dan Antony L.J Ratag. Maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Deni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, sementara Ketiga terdakwa berada di Rutan Kejati Jawa Timur<br /><br />“Menghukum terdakwa I Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, bilama  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Hukuman ini lebih ringan  dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing terdakwa dituntut pidana selama 2 dan 6 bulan serta denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan<br /><br />Dan atas putusan ini, Ketiga terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan masih pikir-pikir, karena belum dpat memmutuskan apakah menerima atau banding. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan waktu selam 7  hari kalender kepada kedua belah pihak untuk menentukan sikapnya.</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyfvFg1YwkX9V9TTUUZCYdvBpfMgrVTT1-eRP-3C_90Vhc0wyPNy-II73RW9jpxbFHUIvb-IYtsG0jFoj5Nw07Qq_chlGXYy5nnaxDRIz99DTWSoh1VDlSQdJN7V0uRhD_xhK2O1TI0I/s640/IMG20200218154618.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">Kasus ini menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2018 lalu, beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang.<br /><br />Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah uang pribadinya (Bambang Haryanto), bukan dari Sri Haryani. Memang Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto mengurus surat pecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)  </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah adalah pada tanggal 12 Oktober 2018 ?<br /> <br /> Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian di Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras tidak turut dijadikan sebagai tersangka?<br /> <br /> Apakah memang Bambang Haryanto sengaja memberikan uang itu kepada Ketiga Perangkat Desa untuk dapat ditangkap Polisi ?<br /> <br /> Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”. Padahal sangat jelas, si pemberi dapat dijerat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf, atau pasal 13 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /> <br /> Pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> <br /> huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /> <br /> huruf b berbunyi ; memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /> <br /> Sedangkan pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /> <br /> Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di  VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat “kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?”<br /> <br /> Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) divonis bersalah meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No 20/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /> <br /> Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /> <br /> Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka.<br /> <br /> Si pemberi dianggap sebagai “korban pemerasan” pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Anehnya, penyidik dan JPU sama-sama menjerat si tersangka dengan pasa 11 dan pasal itupuh dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim. <br /> <br /> Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor<br /> <br /> Menanggapi peran Bambang Haryanto, JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri berjanji, akan menyeret Bambang ke Pengadilan Tipikor setelah perkara ini mempunyai hukum tetap (Inckrah).<br /> <br /> “Nanti, Kalau perkara ini sudah selesai (Inckrah) kita bawa ke sini (Pengadilan Tipikor),” kata JPU beberapa saat sebelum sidang dimulai.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX-nXlhZMOh-ZZoiMUNgrPh4ULOqsm55QUjmjDbohf7CXqO5Fm12XzhHVU4A9AHPGD5sizT5wx1oC69SUanLMY-eOBn26bGV4NWrbuwMQ7K0PUkCppLNg8nEE8hBWZKpLQLyv7hRzxp-s/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Seperti yang diberitkan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri</div> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,  Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:</div> <br /> Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara  pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.<br /> <br /> Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi,  menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai  berikut :<br /> <br /> Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pcnduduk. nama yang tertera di letter C Desa, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.<br /> <br /> Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.<br /> <br /> Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_XNQPKtXrvDp6FtjXZKRk4-tcfHZkm3nfjRftYJIhJEhm2m3i7e8U0PUWf38HR_XUbt8gNLhq9-kAPAlVI_d_bO2YcMFIJ10FvVaEgBpaSUZP_Ch2nhpJ0nhMvXZteRDiO2bfHtMvvs/s640/IMG20200218152900.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku  perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.</div> <br /> Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.<br /> <br /> Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.<br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.<br /> <br /> Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I,  apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.<br /> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.<br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II,  mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.<br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.<br /> <br /> Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa<br /> <br /> Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda  mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.<br /> <br /> Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan<br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.<br /> <br /> Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /> <br /> Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /> <br /> 1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.<br /> <br /> Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.<br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.<br /> <br /> Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa terdakwa I Eko Arifiono, terdakwa II Didik Masal Purniawan dan terdakwa III Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)

News Tipikor Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Divonis 1 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – D alam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang tidak menyebutkan nilai nominal kerugian negera ataupun uang s...

»

Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp1.2 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="448" data-original-width="942" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipBfAuJuomIpwMOhWDIY8Q8UctktNLi-Xzk3dJ9_VKwpyXFOsX_d9gY9iCBNPDH1r-NgMYOZ7-BlH6uC9kWGfMWLmdQrdbAXr7zUnpmrld1UbmPaPQkz5RjaIr6Xl1lqTmD8zbOn48dCw/s640/PU+Mojokerto+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto) dan terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagung RI"), tersangka/terdakwa Eryk Armando Talla serta pihak pihak lain, sepertinya akan terseret sebagai “tersangka” dalam kasus ini#</span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Kamis, 04 Juni 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) RI yang terdiri dari Eva Yustisana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Mufti Mur Irawan, menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo - Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi Suap sebesaar Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) pada tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor yaitu Hedrawan Maruszma<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (04 Juni 2020), Zaenal Abidin dudukan di kursi pesakitan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan Tim JPU KPK membacakan surat dakwaan atas perbuatannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Wantiyah, SH dengan Nomor Perkara 39/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Ben Hardjon, Nanik Nurhayati dan M. Tahir.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr3D42OCMt2Nb9WGCwN92iM9eZM-wi405TO-iWypQrJTChuzBN6fPghoVXwmuiWlk-bWGsbDZb9R2E5ejxHktshtQCw0dRVEXGnX4kGjDaf8Kbqq8H_UGL6crDSLnzz4GzfNshNRUpDLI/s640/3a.jpeg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> “Pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto,” kata JPU KPK Arif Suheramnto</div> <div style="text-align: justify;"> <br />“Perbuatan terdakwa Zaenal Abidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana,” ucap JPK kemudian</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan, sehingga akan mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya. Alasan keberatan, karena menurut tim Penasehat Hukum terdakwa adalah bahwa konstruksi hukum yang dikenakan terhadap terdakwa tidak tepat.<br /><br />Namun, JPU KPK sudah mempersiapakan jawaban atas keberatan tim penasehat hukum terdakwa.<br /><br />Dalam kasus Korupsi, Kepala Dinas PU dan Kepala Daerah ibarat pasangan sejoli. Sebab, jika ada Kepala Daerah yang telibat Korupsi, Kepala Dinas turut mendampinginya di penjara. <br /><br />Dari beberapa kasus ini terungkap, ternyata Dinas PU adalah salah satu “sumber air” bagi pejabat. Karena di Dinas PU, ratusan proyek APBD yang bernilai puluhan bahkan ratusan milliar “dapat menghasilkan lembaran-lembaran rupiah” yang diterima para pejabat dilingkungan Dinas PU maupun Kepala Daerah dari para kontraktor sebagai fee proyek yang didapat dari hasil “KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)”</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4hwK0J1COXeh7_oXOr9tsbhSPGMurJNXKExaAulvPeCf8fBpWg3gf6n_1nFsMEZo4HzGTsQrp93UKVBdIgyqyLCz-iHHoxdrKtIt8JSv7fpdGJz7_RAxcqstAZGa7OzO4shfY6y8qL6Y/s640/zaenal+2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Zaenal Abidin (kiri) dengan Penasehat Hukumnya</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dan terseretnya Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, adalah bermula pada saat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018, karena Mustofa Kamal Pasa menerima uang sauap sebesar Rp2.7 milliar terkait pemeberian 11 Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya pada tahun 2015<br /><br />Dalam perijinan Tower ini, selain Mustofa Kamal Pash, KPK menetapkan 5 terasngka (terpidana) yaitu 1. Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; 2. Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; 3. Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; 4. Ahmad Suhawi dan ke 5. Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang).<br /><br />Ke 6 orang ini (Mustofa Kamal Pash, Onggo Wijaya, Ockyanto, Nabiel Titawano, Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan) sudah divonis pidana penjara pada tahun 2018.<br /><br />Sekalipun Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sudah divonis piadana penajara dalam kasus Korupsi suap pemberian ijinan Tower, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus tersangka dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Tapi anehnya, hingga saat ini KPK tak menuntaskan kasus Korupsi pemberian ijin tower ini, karena beberapa orang  yang diduga terlibat didalamnya belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizDhvzyHoQCzrSuLYqOg9OUJldAoBwGh0r5eubfn3xoe0uej1D4qfaAQmbWwEj6lb-aWgqgOFoaeGx3wd07HqeoViH1XHDZ9th7xWvdSbF3XYwgm50ueSsM-yEhq4ALjvVHgm1m8Vm3TY/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="301" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizDhvzyHoQCzrSuLYqOg9OUJldAoBwGh0r5eubfn3xoe0uej1D4qfaAQmbWwEj6lb-aWgqgOFoaeGx3wd07HqeoViH1XHDZ9th7xWvdSbF3XYwgm50ueSsM-yEhq4ALjvVHgm1m8Vm3TY/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="300" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> KPK saat ini terkesan “pilih tebang, dipilih untuk diseret sebagai tersangka Korupsi”. Berbeda jauh saat KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang saat ini sudah berstatus terpidana.<br /><br />Salahkah jika masyarakat menuding KPK tidak lagi “sekuat” KPK yang dulu ? dan mencurigai adanya kepentingan politik ? Atau KPK akan tetap sebegai garda terdepan untuk memberantas Korupsi seperti namanya tanpa pandang bulu untuk menyeret orang-orang yang terlibat Korupsi?<br /><br />Sebab, masih ada beberapa kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur yang belum tuntas hingga saat ini, dimana pihak-pihak lain yang diduga terlibat, diantaranya kasus suap Ketua DPRD Kota Malang terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Hedrawan Maruszma, anak “alm. Mantan Jamwas Kejagung yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto, Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komis B DPRD, Kepala Dinas Peterenakan dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, dimana 9 dari 10 Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Jawa Timur telah memberikan uang suap kepada Ketua Komis B DPRD. Namun hanya 4 Kepala Dinas yang diadaili yaitu Kepala Disperidang dan Kepala Dinas Koperasi<br /><br />Tidak hanya itu. Kasus TPPU Bupati Nganjuk Taufiqu Rahman, Kasus Koruspsi suap Bupati Jombang (Nyono), kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna. Lalu bagaimana dengan kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo yang saat ini sendang diadili di Pengadilan Tipikor karena kasus suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020. <br /><br />Apakah KPK akan menuntaskan ini atau akan melupakannya karena saat ini Indonesia dialnda Pandemi Covid-19?<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto, bisa jadi akan menyeret beberapa orang lainnya, diantaranya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”. <br /><br />Kemudian Eryk Armando Talla. Nama Eryk Armando Talla mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="451" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijshQjQ55i5dRcIo9wM_TG_YIYtAeelGALfC1ohTDAD1kpZCiYNt-axVy2NEnUKIAXBZ3RJbfQuLQJ9aW1b081bxorhRcUfQT4x0L1vR__WQUNgCRsAWnp5CinQCOrQ39FQMdqVeG-pcg/s640/IMG20180518135754_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Hedrawan Maruszma</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai informasi, dalam persidangan pada tanggal 17 April 2018, Eryk Armando Talla “terlibat” dalam pengaturan proyek Jembatan Kedungkandang Malang untuk dikerjakan oleh  PT ENK milik Hedrawan Maruszma, sementara  Lazuardi Firdaus mantan Pimpinan Redaksi Radar Malang (Group Jawa Pos) berperan mengatur pertemuan Eryk Armando Talla, Komisiaris PT ENK dengan Ketua DPRD Kota Malang bersama beberapa orang lainnya untuk membahas penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Malang masuk dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015<br /><br />Eryk Armando Talla sudah berstatus tersangka dalam kasus suap Bupati Malang Rendra Kresna. Namun Eryk Armando Talla yang dicari banyak pihak, mungkin saat ini ada dalam perlindungan LPSK dan KPK dengan pengawasan yang super ketat termasuk dilengkapi baju anti peluru seperti saat Armando Talla dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan pengawalan sejumlah petugas Brimob lengkap dengan senjata laras panjang.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK untuk terdakwa Zaenal Abidin, ternyata Mustofa Kamal Pasa juga menikmati uang suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Uang suap yang totalnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) ini adalah dari Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”. Pemberian uang suap oleh Hedrawan Maruszma terhadap terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa, terkait proyek APBD Kab. Mojokerto yang dikerjakan Hedrawan Maruszma.<br /><br />Selain itu, beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini juga disebutkan dalam surat dakawaan JPPU KPK, diantaranya Eryk Aramdo Talla, Ridwan Arif Abdullah, Fikriyoso, Ramadhani Kusuma Akbar, Luthfi Arief Muaqiem, Samsul Arif (pegawai CV. Musika), Nisham Fikriyoso dan Chandri<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengatakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 s/d 2016 bersama dengan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021.<br /><br />Pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Hotel 8 FASHION Taman Anggrek Jakarta Barat. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto, Kantor Bupati Mojokerto, di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya, Pendopo Kabupaten Mojokerto, Restaurant Club House Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan. Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1sNgz6EJlOx36gs8IJjMlW7WNgHUMpgMQIbTdDQyBXz6AojWa1uIuyidBJMFOo0mre2MRXd0kDfckB_0PrUcyZskRqX16hJ5jS9aMNjFlhI2gktg8VUDUEHpcfDpCGvFrZNegjuWwQk/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) dengan rincian yaitu ;<br /><br /> Diterima terdakwa Zaenal Abidin sejumlah Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah), dan diterima oleh Mustofa Kamal Pasa sejumlah Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Bahwa penerimaan uang tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sd 2016, dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021 serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 tahun 2010 dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tahun 2011, Terdakwa diangkat oleh Mustofa Kamal Pasasebagai Kepala Dinas PUBM dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor. 821 .2/3625/HK/41 6-208/2011 tanggal 4 Nopember 2011. <br /><br />Pada sekira awal Desember 2013, Hedrawan Maruszma menemui Terdakwa di Surabaya Town Square, dimana dalam pertemuan tersebut Hedrawan Maruszma    menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Hedrawan Maruszma mempunyai  keinginan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Mojokerto, atas penyampaian tersebut, Terdakwa mengatakan akan menunggu petunjuk dari Mustofa Kamal Pasaterlebih dahulu. <br /><br />Pada awal bulan Oktober 2014, Hedrawan Maruszma bertemu dengan Eryk Armando Talla, guna membicarakan proses pemenangan lelang pekerjaan dan pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan oleh Hedrawan Maruszma    . <br /><br />Sekitar awal tahun 2015, Hedrawan Maruszma mendapat Informasi dari Eryk Armando Talla, bahwa Mustofa Kamal Pasamengumpulkan semua pengusaha yang akan mengerjakan proyek Dinas PU Binamarga Mojokerto di Pacet dan pada pertemuan itu disepakati komitmen fee sebesar 12,5 %. <br /><br />Pada tanggal 2 April 2015 sore hari, dilakukan pertemuan di Pendopo Bupati Mojokerto antara Mustofa Kamal Pasa, Hedrawan Maruszma, dan Nisham Fikriyoso, dimana dalam pertemuan tersebut Mustofa Kamal Pasamenyampaikan kepada Hedrawan Maruszma, bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) proyek yaitu Ngranggon Kutorejo dan Kedungsari Kemlagi, harus menyerahkan fee di awal sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah) atau setara dengan 17% dari nilai pekerjaan setelah PPN dan PPh.  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLnZ2YxR0dPlSawYuGC2QqNM1zaMQ9MAxaZEU6VFvn0_pBMJqw8OyW2N5jAiN5HtkmoilMcCY1c55s082Gcv6zQe4rWew58e-F_rqcVBmkJ_7VfejwPbP2tUqkd6TSw_M3UdfbwnCVTjk/s640/IMG20190117105937.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pasukan Brimob lengkap dengan senjata laras panjang mengawal Eryk Armando Talla saat "kunjungan" di Pengadilan Tipikor yang di hadirkan JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Mustofa Kamal Pasamengeluarkan selembar kertas berisi tabel daftar proyek yang sudah di tulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma    , dan menunjukkan pekerjaan yang akan dimenangkan oleh Hedrawan Maruszma    . <br /><br />Kemudian untuk memenangkan Hedrawan Maruszma, Mustofa Kamal Pasamenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengawal proyek di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, atas perintah Hedrawan Maruszma    pada tanggal 3 April 2018, Nisham Fikriyoso menemui Terdakwa di ruang kenanya, dan membicarakan mengenai tindaklanjut dari pertemuan dengan Mustofa Kamal Pasa. <br /><br />Selanjutnya, Terdakwa memanggil Puguh Hari Setiawan selaku pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mojokerto dan PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Saat itu Terdakwa menyampaikan agar teknis pemenangannya dikoordinasikan dengan Puguh Hari Setiawan. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Puguh Hari Setiawan mengeluarkan selembar kertas daftar proyek yang berisi tabel proyek yang sudah ditulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma, kemudian Puguh Hari Setiawan memperlihatkan daftar proyek tersebut kepada Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya Hedrawan Maruszma    mengikuti proses pelelangan yang dilakukan secara proforma dengan meminjam perusahaan yang terafiliasi dengan Eryk Armando Talla. Dan pada akhirnya, atas persetujuan Terdakwa, Hedrawan Maruszma    memenangkan 6 (enam) paket pekerjaan yaitu ;<br /><br />1. Peningkatan Jalan Ngranggan – Kuterojo Tahp II, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp8.079.341.000,; 2. Peningkatan Jalan Kedungsari-Kemlagi, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp9.181.754.754,; 3. Peningkatan Randegan – Benjeng, dikerjakan ole PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp6.996.566.000,; 4. Peningkatan Jalan Pohjejer – Tumbuk, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp7.755.386.000,; 5. Peningkatan  Lakandowo -  Randegan, dengan nilai penawaran Rp6.243.381.000, dan 6. Peningkatan Jalan Banjar Agung – Sooko, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp5.217.350.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWrEs5c8lEM9NPj8vV4iDcp7Ki0KT13eIVAx5c1k9JDVykZ2fYxP-CK0guu4pT2TJcJLjK9XkMGEUyk7Tg_wodJKUxAralqbEvCpTqsAYYvvNGyVrOosJY4jSzJDcfllXhyphenhyphenfzrwykFh6A/s640/IMG20181112133319.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah Hedrawan Maruszma memenangkan proyek tersebut, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang sejumlah Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; <br /><br />Pada 16 September 2015 Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Nisham Fikriyoso dan Duvadilan Ridwan Sembodo sejumlah Rp120.000.000 di Hotel B-Fashion Jakarta Barat. <br /><br />Pada bulan November 2015, Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dl kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto <br /><br />Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Selain Terdakwa, Mustofa Kamal Pasa juga menerima uang dari Hedrawan Maruszma yaitu: <br /><br />Pada tanggal 7 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Hedrawan Maruszma, Nisham Fikriyoso dan Ramadhani Kusuma Akbar di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 15 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 melalui Luthfi Arief Muaqiem (ajudan Bupati) yang diserahkan oleh Ramadhani Kusuma Akbar di Pendopo Bupati Mojokerto. <br /><br />Pada bulan Agustus 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima cek dari CV Thalita Berkarya sejumlah Rp2.000.000.000 melalui Samsul Arif (pegawai CV. Musika) di Restaurant Club House, Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan yang dicairkan tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp1.000.000.000<br /><br />Pada tanggal 27 November 2015, Mustofa Kamal Pasa didepan sebuah cafe di Surabaya menerima uang sejumlah Rp250.000.000 dari Nisham Fikriyoso<br /><br />Pada sekira pertengahan tahun 2016, Mustofa Kamal Pasa menerima sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Chandri di Pendopo Bupati Mojokerto. <br /><br />Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta rupiah), Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sampai Surat Dakwaan atas nama terdakwa Zaenal Abidin,  dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alasan hak yang sah menurut hukum. <br /><br />Perbuatan Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan beriawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Mojokerto, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam : <br /><br />a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. <br /><br />b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /><br />c. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir jabatannya. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp1.2 M

#Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto) dan terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagung RI")...

»

Mantan Anggota DPRD Jombang Divonis 4 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8IvONZxIMAyriWcFxPdnSd9513kUA0uYqwF5z9hp6CUc9I6tJVhQPhGKZ22iEds2dB97QM2JVXCDmIVB7pvlOOy-0LDgsmMDP6QjynKXFIAEtok8yO9FmZmDZNV6YdKVZHKX7ZHo_Eo4/s640/IMG20200430142427.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMFnO2bkr4G5BtTR9jnpowXJTnW36Ry5JJZMUWO8n22JV9lRd1y-022CM_L-jhkhM6uzQCc5jXwpXp1VpgAQl5KhmOCunxO9vj1EETXDzWAwPc5UWzahIIqZzm94VTirghalE42QP-K_w/s640/index.jpg" width="640" /><span style="font-size: large;">“Supaim, orang kepercayaan terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang juga divonis sama” </span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, bersama orang kepercayaannya yaitu Supain, hasrus meringkuk dipenjara untuk beberapa tahun kedepan dimasa Pandemi Cocid19, bertepatan dengan anjuran pemerintah agar dirumah saja.<br /><br />Sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 dan Supain (orang kepercayaan Wulang Suhardi) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) yang sudah dibebankan kepada terpidana Bambang Waluyo (mantan Kepala Cabag Bank Jatim Jomabang) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Wulang Suhardi dan Supain (perkara terpisah) dibacakan oleh Majelsi Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH melalui Vididio Confrence (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang dihadiri JPU dari Kejari Jombang maupun tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Eko dkk. Sementara terdakwa berada di Rutan Kejati Jatim Jalan A. Yani Surabaya<br /><br />Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa terdakwa Wulang Suhardi (dan terdakwa Supaim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT8dLtpwnca5Ba81ur7KJJpNnEQnXxTsG9jHx2N6f1QSCiaAQF0l2uDToadXUI01x35jBJTyKCzfETp_nOJXrB7Lz5mL_IWR4HGHyYOhvF3L93xYU0Fq2mGdhLHsKfaMwaJk5K3OrM8zU/s640/supaim+2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Supaim</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> “Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penajara selama empat tahun, dan dendaa sebesar dua ratus juta. Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Membayar onkos perkara sebesar lima ribu rupiah,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan tersebut, kedua terdakwa mengatakan langsung kepada Majelis Hakim akan pikir-pikir. Hal yang sama juga ducapkan JPU.<br /><br />Kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang ini ditangani penyidik Polda Jatim sejak tahun 2015/2016. Pada saat penyidikan tahun 2016, JPU Kejati Jatim memasukan nama Siswo Eriana selaku anggota DPRD Jombang dalam P16. Namun, Siswo Eriana baru diadili pada tahun 2019. Dan bisa jadi masih ada terangka lain yang “nyangkut” di penyidik Polda Jatim hingga saat ini.<br /><br />Wulang Suhardi, terjerat kasus perkara Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) sudah dibebankan kepada terpidana Bambang Waluyo (mantan Kepala Cabag Bank Jatim Jomabang) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /><br />Dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang jilid III ini, terdakwa Wulang Suhardi “mengajak kawannya” yaitu Supaim selaku orang kepercayaannya </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgELusoRdwewTPrM4tUtsrHLA8eyaBbqgDv1JiWelsb2afdZtOjvidEd-eLmI2hkDCKakZJGNSURTWv7iQ-DYI58RA1jYnsz1Dl0PRAzuC2Bhthj2u17Bvlij3mkw2dBzwqhgkzfxFjP-o/s640/IMG20190528115414.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan anggota DPRD Jombang, Siswo Eriana terpidana kasus yang sama</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kasus Korupsi Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang ini menyeret 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Cabang dan 2 Penyelia yaitu Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi serta 9 Analisis, yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili.<br /><br />Ke 12 pegawai Bank Jatim ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah ditahui (vonis) hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2016, dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 lalu.<br /><br />Selain 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, kasus Kredit fiktif ini juga menyeret satu pihak swasta, yaitu Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tani Bareng Jombang, juga sudah divonis pidana penjara pada tanggal 7 Juni 2016, yang total hukumannya selama 16 tahun penjara<br /><br />Sebelum terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang dan Supaim terseret dalam kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang, Siswo Eriana yang juga anggota DPRD Jombang Periode 2009 – 2014 sudah terlebih dahulu diadili di gedung Pengadil para Koruptor, dan Siswo Erianapun sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Uang yang mengalir kerekening Siswo Eriana sebesaar Rp5 milliar dan terdakwa Wulang Suhardi sejumlah Rp5.4 milliar dari hasil kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang tahun 2011 - 2012, sudah dibebankan terhadap terpidana Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017<br /><br />Dan dalam kasus ini, terdakwa Wulang Suhardi, dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan kawannya, yaitu terdakwa Supaim dituntut pidana penjara lebih ringan Satu tahun. Tetapi tuntutan denda dan subsidernya sama.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.<br /><br />Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /><br />Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /><br />Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Wulang Suhardi selaku anggoat DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 171.415/62/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggotan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jombang Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtJzhH939kHyTGQW3iN7BjpRkVbP-ngjeMCzMsP1-SyHvaBmZh1uyeM37E5_2nkh2s0IBB6zXiu-9rV7NpEzSuasnGSSdCSjoUEUqYaAvmq-MIXhMSDbaAfxEzK_RODpFu9car3HHGq0g/s1600/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="320" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtJzhH939kHyTGQW3iN7BjpRkVbP-ngjeMCzMsP1-SyHvaBmZh1uyeM37E5_2nkh2s0IBB6zXiu-9rV7NpEzSuasnGSSdCSjoUEUqYaAvmq-MIXhMSDbaAfxEzK_RODpFu9car3HHGq0g/s640/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Bambang Waluyo (foto atas) Kacab Bank Jatim Jombang dan terpidana Dedy Nugrahadisebagai Penyelia</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Supaim (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dan saksi H. Bambang Waluyo, SE., MM selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)<br /><br />Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 11 (sebelas) debitur yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 048/010/SE/DIR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 048/025/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br />Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp5.400.000.000 (Lima milliar empat ratus juta Rupiah) merupakan bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur, atau orang lain yaitu saksi H. Bambang Waluyo sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) merupakan uang pencairan dari kredit KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PPD.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br /><br /> Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Oktober tahun 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas Kredit berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu Kredit / Pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bidang Usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan ;<br /><br />Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-20/D.l.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Overasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rak at ;<br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DlR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048/025/SE/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : O49/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DlR/KRDAGRRTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /><br />Bank Jatim Cabang Jombang telah menerima Permohonan Pengajuan Kredit KUR sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="320" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcvFISi_Qw7hLCXou2iZOLtzdgebCwc9CUNooO-6uIBXd7Z2gTWyMbxpRqcJVQFOgzFdNy7L29egBLNjCb7qA_YpzSiVIGc7azK-nF5tHp-PYoNwq-OTA3YB-Lsb8kNngi6lhR51ljfow/s640/para+terpidana+sebagai+Analisis+Bank+Jatim+Cabang+Jombang%252C+Fitriyah+Mayasari+%2528Maya%2529%252C+Wiwik+Sukesi%252C+Wahyuni+Yudiarini%252C+Ginanjar+Triono%252C+Fitri+Juni+Astuti%252C+Suci+Rahayu%252C+Andina+Hapsari%252C+Hefied+Wijayana+dan+Hasan+Sadzili.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">para terpidana sebagai Analisis Bank Jatim Cabang Jombang, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI. Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari kredit I pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin.<br /><br />Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan Penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit<br /><br />Ketentuan I, proses pemberian KUR yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit secara umum adalah sebagai berikut : Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ; Pemimpin Cabang memberi disposisi.<br /><br />Kemudian Pemimpin Cabang menunjuk Petugas Kredit untuk memproses permohonan debitur ; Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan : Bl chekking ; Mengecek kelengkapan berkas ; Petugas Kredit melakukan Survey (On The Spot / OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur<br /><br />Selanjutnya, Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS) beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran<br /><br />Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit. Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut. setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut.  Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit. Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang<br /><br />Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian di buat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  <br /><br />Realisasi Kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit kerekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK.<br /><br />Untuk pelaksanaan On The Spot sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS I Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000 bagi Cabang Utama dan plafon diatas Rp150.000.000 bagi Kantor Cabang, untuk plafon dibawah ketentuan tersebut diatas penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="176" data-original-width="320" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilS6lxceUsnm2tPdaNE3XFHsBBalhBs4T_tUtaegYTLMbsHqDfgcYqPtYLQXzjG3VQtoD-qZeMcpVD8cWlOMnms5Z4BXxlTipSiac0i9HkFSLg6fBkdHxmDVovTql6_lkmgbbe5P2qXyE/s640/terpidana+Heru+Cahyo+Setiyo+%2528sebagai+Penyelia%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terpidana Heru Cahyo Setiyo (sebagai Penyelia)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) perorangan, dan dalam surat permohonan kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut : 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;  2. Photo Copy bukti identitas diri (KTP / SIM I Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ; Photo Copy KSK ; Surat Nikah ; Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai ; Photo Copy kepemilikan agunan : Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas).<br /><br />Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan / jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito) dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit<br /><br />Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp400.000.000 dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu. untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik <br /><br />Dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui saksi H. Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang direkomendasi mengajukan Kredit KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya<br /><br />Pada kesempatan itu pula, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasi adalah saksi Supaim (berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaannya. Selanjutnya pada awal tahun 2011 terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu saksi Tawi Hastomo,  Saksi Subani, Saksi Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, saksi Kamoto, Saksi Kamali, Saksi Suharto, Saksi Idik Waluyo, SaksiAbdul Muin, dan Saksi Edi Siswanto calon debitur yang masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah). kecuali Saksi Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000.00 (Empat ratus juta Rupiah) <br /><br />Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Saksi Supaim dengan meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan tentang usahanya dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debrtur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan jaminan utama atas pengajuan kredit KUR.<br /><br />Disamping itu, calon debitur tersebut diatas mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain kecuali Saksi Suliani Sawati yang telah diatur oleh terdakwa dan Saksi Supaim sebagai berikut : 1 Suliani Sawati SHM milik Suliani Sawati,; 2.  Edi Siswanto SHM milik H.Suhardi,; 3. Zainal Darminto SHM milik Sadin Pak Slamet 4 Kamaji SHM milik H. Suhardi,; 5. Suharto, SHM milik H. Suhardi,; 6. Tawi Hastomo SHM milik Wahyu Cahyono,; 7. Subani SHM milik Bambang Joyo Ismanu,; 8. Kamoto SHM milik Kusnanto,; 9 Idik Waluyo SHM milik H. SUHARDI,; 10. Dheti Kiki Ariaji, SHM Milik Sumarlik,; 11 Abdul Muin, SHM milik H.Suhardi<br /><br />Setelah persyaratan untuk pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat lengkap, terdakwa menemui saksi H. Bambang Walauyo di Bank Jatim Cabang Jombang dengan membawa permohonan kredit dari calon debitur yang direkomendasi terdakwa. Kemudian saksi H. Bambang Walauyo menunjuk petugas kredit untuk melakukan Survey (On The Spot) yaitu saksi Fitriani Mayasari, Wiwik Sukesi, Hefied Wijayana, Ginanjar Triyono, Suci Rahayu dan Wahyuni Yudiarini<br /><br />Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan On The Spot, seharusnya saksi Bambang Walauyo selaku Kepala Cabang wajib melakukan On The Spot karena permohonan debitur diatas plafon kredit sebesar Rp150.000.000, dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit temasuk dalam pemeriksaan OTS/ Survey, namun tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut<br /><br />Ketika Petugas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang melakukan On The Spot (OTS) ke tempat usaha calon debitur yang direkomendasi terdakwa, temyata calon debitur tidak mempunyai usaha sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pemohonan kredit KUR ke Bank Jatim Cabang Jombang<br /><br />Hasil On The Spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran, yaitu saksi Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi. Calon debitur tidak memiliki usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha. Dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXGYAVbrMaDxYNs1CYRTLBMFV4uOJclfrH2diHevMIuC-cVinzCBTsRv8svgsxWkpN6SeGZj49C5xRs6qMIEIQg_le3RTHgvcZBpNcmxDG1IzX73nZ8-tk5oNXGiwpL7U9ZY1dbkJeaiw/s640/Terdakwa+Wulang+Suhardi+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Supaim.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil Survey /OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi H. Bambang Waluyo dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun saksi H. Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk membenkan plafon kredit sesuai permintaan debitur dan menginstruksikan seara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR tersebut, agar dalam pembuatan Laporan Kumungan Setempat (LKS), pembahasan Kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam SKU.<br /><br />Sehingga terhadap 11 (sebelas) permohonan KUR yang direkonmedasi oleh terdakwa tersebut tetap dilaksanakan (diproses) oleh saksi H. Bambang Waluyo dengan menekankan kepada bagian kredit “jangan melihat debitumya tatapi lihat yang membawa" yang dimaksud oleh saksi H. Bambang Waluyo “yang membawa” yaitu terdakwa Wulang Suhardi yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sehingga permohonan Kredit Usaha Rakyat dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa seluruhnya dapat direalisasikan / dicairkan<br /><br />Pada saat petugas Bank Jatim Jombang melakukan survey, terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mendampingi petugas Bank Jatim yang melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan milik calon debitur yang direkomendasi oleh terdakwa. Untuk setiap permohonan, temyata petugas kredit yang ditunjuk oleh saksi H. Bambang Waluyo pada saat melakukan survey atau On The Spot (OTS), hanya melihat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan milik debitur. Kemudian dilakukan pemotretan,<br /><br />Sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu milik orang lain dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, namun tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan / kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut.<br /><br />Kenyataannya 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasi terdakwa tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.</div> <br />Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8IvONZxIMAyriWcFxPdnSd9513kUA0uYqwF5z9hp6CUc9I6tJVhQPhGKZ22iEds2dB97QM2JVXCDmIVB7pvlOOy-0LDgsmMDP6QjynKXFIAEtok8yO9FmZmDZNV6YdKVZHKX7ZHo_Eo4/s640/IMG20200430142427.jpg" width="640" /></div> Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /><div style="text-align: justify;"> <br />Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /><br />Aliran uang hasil pencairan kredit KUR milik debitur Suliani Sawati, Edi Siawanto, Zainal Danninto, Kamal Suharto, Abdul Muin, Idik Walu dan Tam Astomo yang ada di rekening saksi Supaim, terdakwa maupun saksi Aminatus Sholikah tersebut sebenarnya tidak berhak menikmati fasilitas KUR dari 11 (sebelas) orang debitur karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang, dan terdakwa hanya merekomendasi permohonannya saja namun oleh saksi H. Bambang Waluyo fasilitas KUR tetap dapat dicairkan meskipun para debitur tersebut tidak layak mendapat fasilitas kredit KUR, hal ini dikarenakan telah diatur / dikondisikan sebelumnya dengan saksi H. H. Bambang Waluyo sehingga pemberian kredit KUR terhadap 11 (sebelas) orang debitur tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tum Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit I Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.MEKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat<br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRDtRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048I025/SE/DIR/ KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SEIDIRIKRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /><br />Atas perbuatan terdakwa dan saksi Supaim bersama-sama dengan saksi H. Bambang Waluyo selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan kredit (KUR) kepada 11 (sebelas) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tanpa berpedoman pada Ketentuan yang berlaku di Bank Jatim, sehingga memperkaya diri terdakwa Wulang Suhardi  sebesar Rp5.400.000.000.<br /><br />Dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma Sembilan puluh dua Sen) juga bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo (dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Mantan Anggota DPRD Jombang Divonis 4 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

“Supaim, orang kepercayaan terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang juga divonis sama” BERITA KORUPSI .CO - Wulang Suhardi, a...

»