BERITAKORUPSI.CO

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eWQ0IKCK_Ojk-UQ1ox0eAavwPJSeu6SyvFYQyQjVdEeS4Pk60_Y47MWo2yUgamPO4RpkLW93z74rxDF5Cl84Ig3lrFZ13dGDONHGIF1k8iJFEXVYUIzLRqsFSjLs9oYLY-ezqFtJBsg/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eWQ0IKCK_Ojk-UQ1ox0eAavwPJSeu6SyvFYQyQjVdEeS4Pk60_Y47MWo2yUgamPO4RpkLW93z74rxDF5Cl84Ig3lrFZ13dGDONHGIF1k8iJFEXVYUIzLRqsFSjLs9oYLY-ezqFtJBsg/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co -  Kamis, 29 Agustus 2019, Ketua Majelis Hamim Dede Suryaman memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Lili Lindawaty dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk untuk menjemput paksa Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Dirut PT DPS), Bambang Soendjaswono untuk dihadirkan di muka persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Pengadaan Floating Dock 8500 TLC di PT DPS tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai USD4.5 juta Dollar Amerika Serikat atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp61.342.000.000 berdasarkan hasil penghitungan BPK RI Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 
 
Perintah itu diucapkan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cankra Pengadilan Tipior Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Riry Syeried Jetta yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Samuel Benyamin dkk yang berkantor di Jakarta. 
 
Namun yang diperintahkan Ketua Majelis Hakim kepada JPU bukan hanya untuk menghadirkan Dirut PT DPS, melainkan juga Faisal selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) PT DPS menggantikan Penta Parawati yang sudah pensiun. 
 
Pasalnya, Bambang selaku Dirut PT DPS yang seyogjanya akan di dengar keterangannya dihapan Majelis Hakim, namun orang nomor satu di perusahaan plat merah itu tak memenuhi panggilan JPU. Dan bukan hanya kali ini saja, melainkan pada sidang sebelumnya (Kamis, 20 Agustus 2019) Bambang juga tidak memenuhi panggilan JPU. 
 
Tak salah bila Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mengadirkan Dirut perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkapalan yang berkantor di Jalan Perak Surabaya ini, agar kasus perkara pengadaan Flotting Dock PT DPS semakin jelas. 
 
Sebab peranan kedua pejabat PT DPS (Dirut dan Dirkeu) ini dianggap penting untuk memberikan keterangan bersama Direktur A&C Trading Network (ACTN) Singapur, Antonius Aris Saputra yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang sebelumnya dengan pidana penjara selama 16 tahun, dalam persidangan, Kamis, 29 Agustus 2019 
 
Ketidak hadiran kedua pejabat PT DPS inipun dianggap merugikan posisi terdakwa Riry Syeried Jetta oleh penasehat hukum terdakwa. Sehingga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Bambang dan Faisal tetap dihadirkan pada sidang berikutnya. 
 
"Kita mohon kepada Majelis Hakim, agar Jaksa tetap memanggil Kedua saksi tersebut, karena keterangan mereka kami anggap cukup penting," ujar Samuel memohon kepada Majelis 
 
Permohonan Penasehat Hukum terdakwa inipun direspon Ketua Majelis Hakim, dan menyatakan agar JPU menghadirkan saksi Dirut PT DPS Bambang Soendjaswono dan Dirkeu, Faisal dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya. 
 
Pentingnya kehadiran Bambang selaku Dirut PT DPS bisa jadi berkaitan dengan ansuransi Flotting Dock yang ditarik dari Rusia dengan menggunakan kapal, namun kapal tersebut tenggal di laut China. 
 
Pasalnya, terdakwa mengatakan kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan di mulai, bahwa tidak berlakunya Ansuransi karena tidak diperpanjang oleh Dirut PT DPS. Menurut terdakwa, andai saja Ansuransi diperpanjang, kasus inipun takan sampai ke meja Majelis Hakim. 
 
“Coba kalau Ansurasinya diperpanjang, perkara ini tidak ada,” kata terdakwa. 
 
Hal ini juga diakui juga oleh mantan Dirut PT DPS, Imam yang menggantikan posisi terdakwa. Namun pada saat proses perpanjangan Ansurasi, Imam pun digantikan oleh Bambang. Dan setelah Dirut PT DPS dipengang Bambang Soendjaswono, kasus inipun menjadi perkara kedua di PT DPS. 
 
Keterangan Bambang Soendjaswono pada persidangan Rabu, 19 Juni 2019 dengan terdakwa Direktur ACTN Antonius Aris Saputra dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun. 
 
“Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019) 
 
Sementara dalam (Kamis, 29 Agustus 2019) keterangan Antonius Aris Saputra selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan uang muka, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut. 
 
"Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saki Aris yang juga terdakwa dan sudah divonis pida penjara selama 16 tahun yang saat ini mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur. 
 
Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman pun sempat mengakui jika hal itu adalah kerugian negara,  seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut. 
 
Pada session berikutnya dengan menghadirkan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar. Ahli keuangan negara dan daerah ini juga dihadirkan JPU namun saat memberikan keterangan terpisah dengan saksi Aris. 
 
Dihadapan Majelis Hakim,  Siswo Sujanto juga membenarkan upaya tindakan yang dilakukan terdakwa. Sebab, dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi. 
 
Sementara keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock),  dan juga Tim memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan saksi Ina. 
 
Begitu juga dengan kesaksian Direktur PT DPS lainnya, yaitu I Wayan Yoga yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus lain menyatakan, bahwa Dirut dalam rapat terbuka dengan seluruh jajaran senior manajemen saat itu meminta agar siapapun yang memiliki info tentang flotting dock yang sesuai dan mau dijual, agar ditindaklanjuti dengan tim. Keterangan ini berbeda dengan yang diberikan Ina yang seolah-olah bahwa terdakwa Riry sudah mengarahkan pada satu barang. 
 
Sebelumnya diberikan sesuai dakwaan JPU , bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS) Persero, bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd (disingkat ACTN) berkedudukan di Singapura, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) Jalan Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri adalah sebagai orang yang melakukan, turut melakukan perbuatan pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, yang dilakukan tidak sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku karena : 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEytHvO4IrAEq7sKzctmx8-2y3lfc70VxVLMy_vceC8ECOy8ICo7z_MVjlGyysR2HbAt_G_GOIODn-s1KVV0f9gZLoxDsnqcpWL54fEAaPuUgE5haesHLvxCWdfJ94rk7VGj4iP1J9sU/s1600/Aris.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1030" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEytHvO4IrAEq7sKzctmx8-2y3lfc70VxVLMy_vceC8ECOy8ICo7z_MVjlGyysR2HbAt_G_GOIODn-s1KVV0f9gZLoxDsnqcpWL54fEAaPuUgE5haesHLvxCWdfJ94rk7VGj4iP1J9sU/s640/Aris.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi yang juga terdakwa, Antonius Aris Saputra</td></tr>
</tbody></table>
Terdakwa Riry Syeried Jetta, Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero), selaku Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd. 
 
Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014. 
 
“Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU. 
 
JPU menjelaskan, dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
 
Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. 
 
Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. 
 
Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya.  
 
Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email. 
 
“Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014,” kata JPU 
 
“Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan,” ungkap JPU 
 
JPU mengatakan, terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI. 
 
Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. 
 
Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Slawu 
 
Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock din Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) Iainnya. 
 
Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru. 
 
Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019. 
 
 JPU membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijyxiahyphenhyphenSQf2o0-P11dvMaRvUrzLfBls1MTaWiHLfqys-Xd2WVO2fLnIAbCDI_0LdAPqfhs3vj9EDdXzqRTVceVeS0dxyeIp3sAFr1o-S3AYpMIMhQlzK-kLyWvKHYTfyupQx3K7GSMo8/s1600/IMG20190612145225+Saksi+yang+juga+terpidana+dalam+kasus+Korupsi+PT+DPS+Thn+2012%252C+I+Wayan+Yoga+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijyxiahyphenhyphenSQf2o0-P11dvMaRvUrzLfBls1MTaWiHLfqys-Xd2WVO2fLnIAbCDI_0LdAPqfhs3vj9EDdXzqRTVceVeS0dxyeIp3sAFr1o-S3AYpMIMhQlzK-kLyWvKHYTfyupQx3K7GSMo8/s640/IMG20190612145225+Saksi+yang+juga+terpidana+dalam+kasus+Korupsi+PT+DPS+Thn+2012%252C+I+Wayan+Yoga+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> I Wayan Yoga mantan Direktur Produksi PT DPS</td></tr>
</tbody></table>
Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. 
 
Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. 
 
Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati. 
 
Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. 
 
Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email. 
 
Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS. 
 
Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia. 
 
Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000 
 
Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. 
 
Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014,  Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh terdakwa untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada di bandara bertemu dengan Antonius Aris Saputro , Lucky Oerian Melwan dan Doniarsal Nurdin.  Untuk biaya akomodasi serta operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd.  
 
Selain itu Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai Ushuluddin 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Slawu, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada terdakwa Riry Syeried Jetta, dan terdakwa menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. 
 
Pada tanggal 18 Desember 2014, saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. 
 
Pada tanggal 24 Desember 2014, dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak. Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 3O Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). 
 
Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4.450.000. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid methode atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. 
 
Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : Data pembanding yang digunakan: a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1.665.000, dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2.430.000 yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjgDGQx9R8Zyv4qYib6XhEkWxvgCxdKxk_rS9ZDTi9VaU2s622Ah_oGu91FoQCowFAUQEBF8_UzJ9oGKbbv6_b-B6RBziI7OM8jnUzB9zYypCj_1QwXL6-vdrGrHbg8MP2tdbAmCUFUQ/s1600/IMG20190619145258.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="640" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjgDGQx9R8Zyv4qYib6XhEkWxvgCxdKxk_rS9ZDTi9VaU2s622Ah_oGu91FoQCowFAUQEBF8_UzJ9oGKbbv6_b-B6RBziI7OM8jnUzB9zYypCj_1QwXL6-vdrGrHbg8MP2tdbAmCUFUQ/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) Penta Parawati. 
 
Namun kenyataannya, Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa telah melakukan “kesepakatan” dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut. 
 
Pengadaan Floating dock 8.500 TLC pada PT DPS didahului pada saat terdakwa Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014 untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine. 
 
Dalam kesempatan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N Wilayah Indonesia, dan terdakwa menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan jajaran Direksi dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock diantaranya ; memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia bersama dengan Doniarsal Nurdin dan Antonius Aris Saputro pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh A&C Trading network Pte Ltd. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014 ) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014) 
 
Memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floating Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niatan atau inisiatif untuk pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015 
 
Padahal berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan ; Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya,; Cara Pengadaan Nilai Pengadaan ; a. Pelelangan Terbuka diatas nilai Rp100 Milyar,; b. Pelelangan Terbatas Rp50 Milyar s/d Rp100 Milyar,; c. Pemilihan Langsung Tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian Iangsung Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. 
 
Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas. 
 
Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat No. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Dan pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat Nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut. 
 
Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 7 April 2015, melalui surat No. 15/1034-4/DS/1/M-1, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-asSp1QzAYGWvsefPGUI7CBFp2vM0m6GaAS674u9xx_SP2bpjBLbVaz1Ab29Cy449zBIi7eoRJ0lKZQj38z-gSoUCVuje1G8z5jTvk2zGUEEb-shKOIUR83qE0wGNgIfm3NijNZr6ek0/s1600/IMG20190612112054+Saksi+Ina+RahmawatiSenior+Manager+Keuangan+PT+DPS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-asSp1QzAYGWvsefPGUI7CBFp2vM0m6GaAS674u9xx_SP2bpjBLbVaz1Ab29Cy449zBIi7eoRJ0lKZQj38z-gSoUCVuje1G8z5jTvk2zGUEEb-shKOIUR83qE0wGNgIfm3NijNZr6ek0/s640/IMG20190612112054+Saksi+Ina+RahmawatiSenior+Manager+Keuangan+PT+DPS.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. 
 
Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). 
 
Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. 
 
Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. 
 
Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : 1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; 
 
2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; 3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; 
 
4.Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. 
 
Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Slawu. 
 
Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. 
 
Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. 
 
Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi. 
 
Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. 
 
Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000. 
 
Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170 
 
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS 
 
Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. 
 
A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. 
 
Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. 
 
Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013. 
 
Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. 
 
Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. 
 
Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, 
 
Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia. 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN5iGtV2uOZyzFiLOjhiN3UualxZViALJJlPbmk3J4i9Ws3QgorawSTN0MlAA1i5z7ZUOaj5D_GWSyElQbpK034EXsJctxWUW4i4qJB0TL-mF8HRZfl9twpdf9ZECwwRdOtCJ-Emppms8/s1600/IMG20190515141533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN5iGtV2uOZyzFiLOjhiN3UualxZViALJJlPbmk3J4i9Ws3QgorawSTN0MlAA1i5z7ZUOaj5D_GWSyElQbpK034EXsJctxWUW4i4qJB0TL-mF8HRZfl9twpdf9ZECwwRdOtCJ-Emppms8/s640/IMG20190515141533.jpg" width="640" /></a></div>
Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. 
 
Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000 
 
Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. 
 
Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : 
 
1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 
2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
 
3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa. 
 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : 
 
1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. 
 
2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. 
 
3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. 
 
4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. 
 
5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Slawu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa 
 
Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 
 
6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). 
 
7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, 
 
8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. 
 
9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura. 
 
Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
 
Sehingga, atas perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/Rd1)

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

berita korupsi .co - Kamis, 29 Agustus 2019, Ketua Majelis Hamim Dede Suryaman memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Lili Lindawaty d...

Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

16.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm5GQpwfCATljl1NrqsL6_IWvBOcXnzoXeYE9GwmrWDhtzaEb-EnIBaXRhbEwkqouQo_v6i0fXcV5WsUoMT-PDfLFgdJ6MjPnIQJNVjEngLqzkoNIuwGglIMXYjYXnUlCYxgzE4l7Irg/s1600/IMG20190828133143.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm5GQpwfCATljl1NrqsL6_IWvBOcXnzoXeYE9GwmrWDhtzaEb-EnIBaXRhbEwkqouQo_v6i0fXcV5WsUoMT-PDfLFgdJ6MjPnIQJNVjEngLqzkoNIuwGglIMXYjYXnUlCYxgzE4l7Irg/s1600/IMG20190828133143.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 27 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa dua terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Jalan Dusun Sonok, Desa Karang Tengah, Kecamatan Nunggunong Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp247.400.000, yaitu Hazmi Azhari dan Ferdyan Arisandi (perkara terpisah) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijauhi hukuman (Vonis) pidana penjara antara 3 dan 4 tahun. 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hazmi Azhari selaku pemilik CV Tiga Putri dan Ferdyan Arisandi selaku Direktur “palsu” CV Tiga Putri ini, dibacakan di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) serta Panitra Pengganti (PP) Tanto Agusta, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Edy sekaligus selaku Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana dkk 
 
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa kedua terdakwa (Hazmi Azhari dan Ferdyan Arisandi) selaku pemenang kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan di Dusun Sonok, Desa Karang Tengah, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep dengan jumlah anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp925.420.000 dari besaran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 1 miliyar rupiah yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp277.626.000 tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak pekerjaan, pada hal terdakwa telah menerima uang muka sejumlah Rp277.626.000. 
 
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
“Atas perbuatan terdakwa, haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Majelis Hakim 
 
Terkait kerugian negara dalam perrtimbangan Majelis Hakim, dibebankan terhadap terdakwa Hazmi Azhari selaku pemilik CV Tiga Putri, karena terdakwa Ferdyan Arisandi hanya dibuat sebagai Direktur untuk menandatangani dokumen pekerjaan, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa Hazmi Azhari 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Ferdyan Arisandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3) : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun (3), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa Hazmi Azhari, dengan hukuman lebih berat 1 (satu) tahun. Selain itu, terdakwa juga di hukum untuk membayar kerugian negara. 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Hazmi Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3) : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun (4), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan. Menghukumpula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar dua ratus emapat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah (Rp247.400.000). Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilaman harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sedangkan JPU langsung menyatakan banding. (Jen/Rd1))

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

berita korupsi .co - Rabu, 27 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa dua terdakwa Tindak Pidana Korups...

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

16.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis Hakim dalam persidangan baik perkara Perdata atau Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Dan kalimat belum siap inipulalah yang menjadi alasan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejagung RI (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) untuk membacakan surat tuntutannya, hingga sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar dengan terdakwa terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 akhirnya tertunda. Hal ini seperti yang disampaikan Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana maupun Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co saat ditemui digedung Pengadilan Tipior Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Selasa, 27 Agustus 2019. “Sidang ditunda, katanya belum siap tuntutannya,” kata Aris Andriana, Selasa, 27 Agustus 2019. Tertundanya persidangan bukan kali ini saja. Menurut terdakwa, sebanyak lima kali sidang tunda karena JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI tak bisa menghadirkan Dirut PDAM Surabaya sebagai saksi dipersidangan. Sementara dalam catatan Ketua Majelis Hakim, sidang tunda sebanyak enam kali. Retno Tri Utomo “diseret” JPU dari Kejagung RI kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama yang mengerjakan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp1 miliyar. Namun anehnya, JPU dari Kejagung RI ini tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar menyerahkan uangnya sebesar Rp900 juta dari permintaan sebanyak satu miliyar rupiah, seperti yang dijelakan dalam surat dakwaan JPU. Anehnya lagi, dikatakan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi, sementara uang sebanyak Rp900 juta ditransfer oleh Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni 2018. Pekerjaan proyek selesai dikerjakan pada akhir Tahun Anggaran, yaitu Desember 2017. Yang lebih anehnya lagi, JPU tidak menghadirkan wartawan Jawa Pos yang memuat berita pada tanggal 4 September 2018 dengan berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" seperti yang diuaraikan JPU dalam dakwaannya, supaya lebih jelas apakah benar isi beritanya dengan fakta di lapangan. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menerbitkan Surat Peringatan I (SP 1) Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan SP 2 Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018. Sementara yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa SP yang diterbitkan oleh terdakwa setelah pihak Konsultan menerbitkan surat teguran terhadap PT Cipta Wisesa Bersama karena tidak mengerjakan proyek selama 2 bulan setelah penandatanganan Kontrak Kerja. Tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara inipun tak percaya begitu saja atas pengkuan terdakwa, bahwa uang sebesar Rp900 juta yang diterima terdakwa dari Candra Arianto melalui transfer selama hampir 1 tahun hanya untuk terdakwa yang dikatakana sebagai biaya operasional yang ikut membantu percepatan pekerjaan. Apakah dakwaan pemerasan yang dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejagung setelah 1 tahun berlalu agar dirinya tak terseret bila disebut sebagai gratifikasi atau suap? Sementara pengaukan terdakwa kepada beritakorupsi.co pada Selasa, 11 Juni 2019, yang mengatakan bahwa pemberian uang oleh Dirut PT CWB, Candra Arianto terhadap terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan SP I. Dan menurutnya tidak ada pemaksaan suka sama suka. “Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan. Dikerjakan setelah ada SP 1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober, itupun setelah ada surat teguran dari Konsultan. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu supaya selesai tepat waktu. Makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen berupa SP (Surat Peringatan). “Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa sebagai biaya operasional dan pengamanan pekrjaan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa. “Ya, tapi tidak memaksa, Dia yang memnemui saya, ada fotonya. Untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis.bahwa uang yang diminta terdakwa 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Retno Tri Utomo</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bermula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah. “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya</td></tr>
</tbody></table>
Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No.  Tanggal        -            No. rek        -   Atas nama               -  Penyetor/PT.CWB   -   Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi             100 juta 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi               150 juta 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman      150 juta 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman      150 juta 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki                100 juta 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi              100 juta                                                                                                                  Total sebesar Rp900 juta Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. Sehingga perbuatan Terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)

News Tipikor JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

berita korupsi .co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis H...

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

05.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s1600/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="667" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s640/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" width="640" /></a></div>
Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putusan sesat. 
 
 
beritakorupsi.co - Senin, 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebear Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang Pungutan Liar (pungli) yang berasal dari orang tua calon Siswa/i baru SMPN 2 Tulungagung pada Juni 2017 tahun atau tahun ajaran baru 2017/2018 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Eko Purnomo dibacakan di muka persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) yaitu M. Mahin dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Sutan sekaligus selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungung, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito, SH., MH dkk. 
 
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala SMPN 2 Tulungagung dianggap bersalah dalam penerimaan uang sumbangan dari orang tua calon siswa/i baru yang mendaftar di SMN 2 Tulungagung pada tahun ajaran baru 2017/2018 atau pada Juni 2017. 
 
Menurut Majelis Hakim, penerimaan siswa baru seharusnya tidak melakukan penarikan atau penerimaan suambangan berupa uang dari calon peserta didik baru karena berterantangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. 
 
Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Terdakwa Eko Purnomo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah sebelumnya 2 (dua) guru SMPN 2 Tulungagung diadili pada tahun 2017 dalam kasus yang sama (saat ini sudah berstatus mantan terpidana.red), yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih anggota panitia PPDB. 
 
Keduannya (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) juga dijerat dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Rudy Bastomi divonis 1 tahun dan 2 bulan dari tuntutan JPU selama 1,8 tahun. Sedangkan Supratiningsih divonis dibahwa UU Tindak Pidana Korupsi yaitu 10 bulan penjara. 
 
 Awalnya pada Juli 2017. Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polres Tulungagung melakukan Tangkap Tangan terhadap  Rudy Bastomi dan Supratiningsih berikut mengamankan Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa/i, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar Rp35.500.000 (tiga puluh lima juta lima rtus ribu rupiah) 
 
Majelis Hakim membeberkan kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjerat terdakwa Eko Purnomo sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu berawal pada saat dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2017/2018. Saat itu, Dinas  Pendidikan Kabupaten Tulungagung menentukan kuota siswa/i untuk SMPN 2 Tulungagung sebanyak 360 siswa/i, namun kenyataannya yang diterima sebanyak 406 orang anak didik. 
 
Karena terjadi kelebihan kuota, ditambah lagi seluruh siswa lama maupun yang baru harus masuk pagi, sementara ruangan dan meja serta bangku belum ada. Sehingga ada kesepakatan antara pihak Komite Sekolah yang anggota Komitenya ada sebahagian merangkap sebagai guru dengan pihak Sekolah melalui rapat Komite untuk menerima sumbangan dari orang tua calon siswa/i yang mendaftar di SMPN 2 Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku. 
 
Pada saat dilakukannya penerimaan siswa/i baru dengan melalui beberapa test, pada saat itulah para orang tua calon siswa/i disodori amplop permintaan sumbangan. Sehingga dari beberapa orang tua calon siswa/i baru, ada yang memberikan uang sebesar Rp1 juta, ada pula yang 4 juta rupiah, sehingga terkumpul sebesar Rp27.5 juta. 
 
Selain itu, Majelis Hakim juga memberkan fakta persidangan, saat terdakwa menghadirkan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Administrasi Negara yang mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat termasuk orang tua calon siswa/i baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017, sehingga dikatan masuk hukum perdata. 
 
“Terkait keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menolak dan haruslah dikesampingkan,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin saat membacakan surat putusan 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s1600/IMG20190729130647.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="514" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s640/IMG20190729130647.jpg" width="640" /></a></div>
Lagi-lagi kasus inipun menggelitik. Mengapa ? Sebab penyidik Polres dan JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal “MENERIMA” (Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi), namun tak menjelaskan bahkan tidak menjerat tentang pihak “SI PEMBERI” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Anehnya, tak sedikit Kasus Tangkap Tangan (KTT) Tim Saber Pungli yang dijerat dengan Pasal 11 tentang “MENERIMA…” dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, sementara “SI PEMBERI” yang diatur dan diancam dalam Pasal 13 UU Tidak Pidana Korupsi hingga saat ini tetap menjadi “misterius”. 
 
Sedangkan saat KPK melakukan tangkap tangan dan menjerat pelaku dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupis, sudah dipastikan 100 persen akan mejerat si pemberinya pula dengan Pasal 13 atau Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang yang sama. Sebab, bila ada si penerima sudah dipasti ada pemberinya. Ibarat ungkapan, “ada laut ada ikannya, kecuali dalam Peta/Globe”. 
 
Apakah penerapan hukum Pasal 11 dan Pasal 13 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbeda antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Tim Saber Pungli saat melalukan kegiatan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pelakunya? 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Eko Purnomo terbukti bersalah sebagaiaman dalam dakwaan Primair : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan (1.8 tahun), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Eko Prnomo langsung mengatakan banding setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito. Sementara JPU Sutan megatakan pikir-pikir, walau putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan. 
 
“Kami banding,” kata terdakwa singkat. 
 
Usia persidangan. Dr. Eddy Suwito kepada beritakorupsi.co mengatakan terkait upaya banding ke Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Majelis Hakim dianggap sesat dan melanggar Undang-undang. 
 
“Alasan banding ? Karena tidak terima. Ini namanya putusan melanggar Undang-undang, Putusan sesat. Tulis aja,” kata Dr. Eddy Suwito sambil menunggu dokumen banding untuk ditandatangani di lantai 2 gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Jen/Rd1)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putu...

Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

05.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s1600/Wali+Kota+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="985" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s640/Wali+Kota+1.png" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Terdakwa Setiyono selaku  Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu karena menerima uang suap dari fee proyek sejak 2016, 2017 dan 2018, bermaksud mendapatkan hukuman penjara lebih ringan dari Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur setelah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019 ternayata sia-sia, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tak mengabulkannya, justru menambah hukuman penjara. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2019/PT.SBY mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY terhadap Terdakwa Setiyono. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Setiyono selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 1 tahun penajara, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. 
 
Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa Setiyono sebesar Rp500 juta subsidair 6  (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara, sedangkan pidana pokok (penjara) tetap 6 tahun. 
 
Karena tak ada hukuman yang meringankan, terdakwapun tetap berupaya untuk mendapatkan melalui Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui upaya hukum Kasasi. Apakah akan berhasil atau sebaliknya ? Tunggu saja ! 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 26 Agustus 2019. 
 
“Putusan PT (Pengadilan Tinggi.Red) atas nama terdakwa Setiyono sudah turun. Putusannya mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dendanya sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurang menjadi 6 bulan. Uang pengganti sebesar Rp2.260.493.360 subsidair 1 tahun menjadi 2 tahun. Itu saja, yang lainnya sama. Terdakwa kasasi,” kata Nur. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Setiyono selaku Wali Kota Psuruan berawal pada tanggal 3 Oktober 2018. Saat itu Tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Setyono dan Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan selaku penerima suap dari Muhammad Baqir selaku Direktur CV. Mahadir yang juga turut ditangkap.        
 
Namun anehnya, hingga saat ini KPK belum menyeret pihak-pihak yang turut memberikan uang suap terhadap terdakwa Setiyono sebagai fee proyek, di antara kepada Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi dan “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito. 
 
Kemudian Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Ainur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan (kontraktor) lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua, Muhammad Yahya (Bendahara) dan Sugeng Cahya Patria sebagai Sekretaris. 
 
Pada hal dalam surat dakwaan, tuntutan serta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang suap berupa fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono tidak hanya berasal dari terpidana Muhammad Baqir, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut memberikan fee proyek tahun 2016 dan 2017. Sehingga total uang suap fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono yang terungkap dalam persidangan adalah sejumlah Rp3.867.243.360 dengan rincian ; uang sebesar Rp1.6 miliyar sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK, sedangkan yang harus dikembalikan oleh terdakwa dalam putusan Majelis Hakim sebesar Rp2.260.493.360 
 
Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa Setiyono, karena mereka telah mendapat proyek pekerjaan 30% dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Proyek pekerjaan itu tidaklah diberikan secara cuma-cuma alias gratis, melainkan ada pemberian fee sebesar 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak, sekalipun diantara pengusaha kontraktor itu adalah sebagai tim sukses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pasurusan pada tahun 2016. 
 
Uang suap fee proyek itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo, dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan terdakwa, yaitu  Hendri Prabowo selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya terdakwa Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan. 
 
Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono akan diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? 
 
Menurut JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 
“Hingga saat ini belum ada tersangka baru. Kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Kiki. 
 
Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan kepada beritakorupsi.co, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa. 
 
“Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Kiki Ahmad Yani. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Setiyono dan terpidana M. Baqir (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang menerima uang fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016, 2017 dan  2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lain adalah dianggap bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
Majelis Hakimpun menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Setiyono yang menyebutkan, bahwa yang diterima terdakwa Setiyono dari Wongso dan lainnya adalah sebagai ucapan terima kasih. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 
 
Majelis Hakim menjalaskan, bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. 
 
Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. 
 
Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. 
Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. 
 
Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air. 
 
Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. 
 
Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan. 
 
Majelis Hakim mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. 
 
Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. 
 
Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. 
 
Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi. 
Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, kommitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. 
 
d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa kommitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. 
 
Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. 
 
Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s1600/1558247109550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="453" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s640/1558247109550.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo (Kadis PUPPR) dan terdakwa Wahyu Tri Hardianto (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
 Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota 
Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan
 di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi 
Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan 
Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. 
 
Sekitar Mei 2017, plotting-an 
paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama 
rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa 
kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi 
bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa
 Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan. 
 
Plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : 
1.
 Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada 
rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang 
memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses 
terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket 
Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh 
Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan
 jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota
 DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana
 LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan
 jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon 
pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya 
dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai 
Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi 
sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya. 
 
Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. 
 
Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. 
 
Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi. 
 
Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. 
 
Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. 
 
Terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa, sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. 
 
Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. 
 
Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. 
 
2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. 
 
Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah). 
 
Dari putusan Majelis Hakim juga terungkap, selain Plotting paket pekerjaan 2017, terdakwa juga menerima uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018. 
 
Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. 
 
Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. 
 
Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa. 
 
Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. 
 
Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). 
 
Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
 
Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan. 
 
Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. 
 
Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen). 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. 
 
Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. 
 
Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). 
 
Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div>
Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. 
 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. 
 
Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. 
 
Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 
 
Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. 
 
Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. 
 
Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; 
 
4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360. 
 
Sehingga Majelsi Hakim mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berupa bukti maupun saksi, bahwa perbuatan terdakwa Setiyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
Terdakwapun dijatuhui hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dan hukuman pidan denda sebesar Rp500 juta serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp2.967.243.360 begitu juga pidana pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun. (Jen)

News Tipikor Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

berita korupsi .co - Terdakwa Setiyono selaku Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada ta...

BERITAKORUPSI.CO

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI