Kasus Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M, Komisiaris PT SGS Divonis 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2KJjPFCfDA60kdXLUrKs_fKpXLPUhIwV5TqOO9Xw392UTse0hoGvAlgcDDNjtPGy6VXY1KTWw2g0TzvQB44Gf_KAEuA90x7wnHlb_aO5vA4FL_5zqusSDfZe9__bHooLCcxJv_FXsZZ4/s1600/IMG20180703163508_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2KJjPFCfDA60kdXLUrKs_fKpXLPUhIwV5TqOO9Xw392UTse0hoGvAlgcDDNjtPGy6VXY1KTWw2g0TzvQB44Gf_KAEuA90x7wnHlb_aO5vA4FL_5zqusSDfZe9__bHooLCcxJv_FXsZZ4/s1600/IMG20180703163508_1.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berota<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat. Namun sepertinya tidak selalu berlaku bagi setiap orang, salah satunya Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /> <br /> Tjahjo Widjojo memang seorang pengusaha asal Surabaya dengan beberapa anak perusahannya yang bergerak dibisang jasa Konstruksi. Namun saat ini Tjahjo Widjojo dimasa tuanya tidak bisa menikmati hidup bersama anak cucunya karena berstatus terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjeratnya. Walaupun saat ini memang Tjahjo Widjojo BEBAS karena tidak masuk sel penjara dengan alasan SAKIT, tidak seperti terdakwa lain Khususnya yang ditangani KPK.<br /> <br /> Mungkin masyarakat masih ingat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov. Untuk menghindari penjara di tangan KPK, Setnov bermain POLITIK dengan mengatakan SAKIT yang sudah tentu dengan SURAT KETERANGAN DOKTER, tetapi KPK tidak percaya begitu saja. KPK pun memeriksakan Setnov ke Dokter pemerintah. Ternyata hasilnya lain dari surat keterangan dokter sebelumnya. Setnov pun langsung dijebloskan ke penjara termasuk pengara dan dokter yang menyatakan Setnov sakit.<br /> <br /> Dan “SENJATA SAKTI adalah SAKIT” bagi sebahagian terdakwa Korupsi agar lepas dari jeruji besi yang ditangani Aparat Penegak Hukum kecuali KPK. Dan itupula yang dipergunakan terdakwa Dahlan Iskan dan terangka Upoyo Sarjono dalam kasus korupsi PT PWU Jatim, termasuk Tjahjo Widjojo dalam kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 Milliar.<br /> <br /> Harusya pemerintah serius dalam penegakan hukum Khususnya Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sakit hanya untuk menghindari pengapnya sel dipenjara, dengan menghadirkan dokter pemerintah untuk memeriksa terdakwa Korupsi. Berbeda dengan pelaku Tindak Pidana Umum “khusunya bagi kalangan masyarakat miskin” yang terjerat hukum sekalipun dikatakan sakit.<br /> <br /> Nasib baik yang dialami Tjahjo Widjojo yang tetap BEBAS dengan alasan sakit sekalipun divonis bersalah, tak sebaik yang dialami oleh 16 petani asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi “Sapi” sebesar Rp5,3 M  hingga meninggal 1 orang seminggu setelah dimasukkan ke sel penjara sebelum diadili di Pengadilan Tipikor. <br /> <br /> Selain hukuman dalam kasus ini, terdakwa Tjahjo Widjojo diduga terlibat dalam kasus Korupsi pembangunan Jmbatan Brawijaya Kediri. Sebab Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa terdakwa termasuk mantan Wali Kota Kediri saat dalam persidangan.<br /> <br /> Jumat, 14 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti memberikan hukuman berat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dari 10 tahun tuntutan Tim JPU dari Kejaksaan Agung, Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa Tjahjo Widjojo selaku Komisiaris PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dihukum  pidana penjara selama 8 tahun dalam kasus korupsi kredit macet Bank Jatim sebesar Rp155.036.704.86421 tahun 2011 yang merugikan keuangan negara c/q cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) senilai Rp51 .772.000.000 <br /> <br /> Dalam surat putuannya Majelsi Hakim menyakatakn, bahwat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan Tindak Pidana Korupsi jo  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) Nomo8 Tahun 2010.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa, kata Majelis Hakim, selaku Komisiaris PT SGS dalam kasus kredit macet Bank Jatim tahun 2011 lalu sebesar Rp Rp155.036.704.86421, merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp51.772.000.000<br /> <br /> Sebelumnya, 4 pegawai Bank Jatim pusat, sudah divonis pidana penjara terlebih dahulu beberapa bulan lalu, diantaranya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan I.L Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim.<br /> <br /> Sementara Majelis Hakim menyatakan, bakwa terdakwa Tjahjo Widjojo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 PT. SGS (PT. Surya Graha Semesta) melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim sebesar Rp80 milliar, yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri, dan Proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Kemudian pada tahun 2011, terdakwa Tjahjo Widjojo menyuruh Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS mengajukan penambahan plafon kredit ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dari Rp80 milliar menjadi sebesar Rp125 milliar sebagaimana Surat No.025lSGSNIl/2011 tanggal 19 Juli 2011.  <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8Firyb6BJh1_2imhzLvFFc5NSnnS9AR1USpiIpNUcIRJe9Pz0Fi-pXZBcJ9UdSfPvI9eecFM6rmUhRgftYWH6Fa3hGiFTT3FmUBx_pCUH008SbwWpxNtBihuE5AqQtVW4-Zk17tNvjo/s1600/IMG20180703161841.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8Firyb6BJh1_2imhzLvFFc5NSnnS9AR1USpiIpNUcIRJe9Pz0Fi-pXZBcJ9UdSfPvI9eecFM6rmUhRgftYWH6Fa3hGiFTT3FmUBx_pCUH008SbwWpxNtBihuE5AqQtVW4-Zk17tNvjo/s1600/IMG20180703161841.jpg" /></a><br /> “Atas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut, kemudian Bank Jatim Cabang Sidoarjo memproses berkas pemohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek yaitu; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp208.685.176.000,; Pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp88.901.861.280,; Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp66.409.000.000,; Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp67.200.081.000,; Pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, pelaksana PT NAT dengan nilai Rp54.183.811.000,;  Pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT dengan  nilai Rp22.189.000.000,; Pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim mnyatakan, bahwa permohonan Penambahan Plafon Kredit dan‘ PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim,  kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut. <br /> <br /> Dan oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenaryno selaku Tim Analis, dalam melaksanakan Penilaian Kelayakan penambahan plafond Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut, tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas proyek yang diakui oleh PT SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja, dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek dimana kegiatan itu akan dibiayai oleh Bank Jatim.<br /> <br /> .“Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milliar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milliar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dan kepada Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi,” kata Majelis Hakim.<br /> <br /> Selanjutnya Arya Lelana dan Wongso Prayitno menyetujui pennohonan yang diajukan oleh PT  SGS yang dituangkan di dalam disposisi yang berbunyi ; 1. Jaminan Utama: Tagihan proyek yang dibiayai kredit bank,;  2. Jaminan tambahan : tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75 persen,; 4. Lain-lain usulan analis. <br /> <br /> Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wongso Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis Kredit Menengah dan Korporasi, dan oleh Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wongso Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT SGS, dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT SGS dari Rp80 milliar menjadi Rp125 milliar. Padahal nilai Debt Equity Ratio (DER) PT SGS sebesar 5.09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon.<br /> <br />  Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010, tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut, karena ; 1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan grup,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gamtgiran, Poltek ll Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASE! dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.80.000.000.000.dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar. <br /> <br /> Oleh Harry Soenarno dan Iddo Lksono Hartanto, Tim Analis bemama-sama dengan Arya Lelana  selaku Pimpinan Sub Divisi dan Wonggo Prayitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan, Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, untuk mendapat Persetujuan. <br /> <br /> Sehingga Perbuatan tersebut bertentangan dengan ; 1. Peraturan intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit SE (Surat Edaran) Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi, jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II, yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus.<br /> <br /> 2. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatl-hatian“. <br /> <br /> 3. Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”<br /> <br /> 4. Surat Edaran Direksi Nomor 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009, pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi : a. Bab II Analisa Kredit halaman 23 menyatakan DER ditetapkan sama untuk semua sektor dan sub sektor ekonomi yaitu maksimum 2,5 kali, untuk penyimpangan DER harus mendapat persetujuan Direksi terlebih dahulu secara kasus per kasus,; b. Bab Vll Standby Loan halaman 138 menyatakan KMK standby loan adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor,; c. Bab Vll Standby Loan halaman 142 pada prinsipnya menyatakan apabila jaminan tambahan (agunan) tidak mencapai minimal sebesar 20% maka kredit diansuransikan sesuai plafon kredit dengan coverage minimal 70 persen.<br /> <br /> 5. SE Direksi Nomor 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2009, pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, bab VII Standby Loan halaman 138 menyatakan grup usaha nasabah yang dimiliki keterkaitan dengan debitur harus dicantumkan dalam surat persetujuan,; 6. Perjanjian KMK Standby Loan atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan pencairan termin proyeknya hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diikat cessie dan kuasa memotong. <br /> <br /> 7. Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No: 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 pada halaman 142 BAB Vll tentang STANDBY LOAN poin 2.7 huruf d Sub 1 sebagai berikut : “nilai agunan untuk jenis fasilitas/skim kredit Standby Loan adalah nilai jaminan sebesar 20 persen dari plafon fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jatim".<br /> <br /> Oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memproses permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Nugraha Adi Taruna, PT. Fajar Parahyangan dan PT. Idee Mumi Pratama sebagai Grup dari PT SGS. Padahal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut, dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Nomor 048/002/KRD 15 Januari 2010 tentang Nota Usulan Pencairan standbyloan, dilakanakan PT. Mumi Konstrusksi Indonesia, merupakan Group PT SGS merupakan Direktur Utama PT SGS diangkat sebagai wakil kepala PT MKI Cabang Surabaya,; <br /> <br /> 2. 048I112/KMKorp tangga16 Juli 2010 yaitu Nota Usulan Pencairan Standby Loan, pelaksanan PT. Nugraha Airiangga Tama merupakan Group PT SGS, hal dikerenakan pegawai. PT SGS menjadi kepala Cabang PT NAT di Surabaya<br /> <br /> 3. No. 048/161.1/D|VlKMKorp tanggal 29 September 2010, yaitu usulan Pencairan standby loan atas nama PT SGS. Pelaksana Proyek Nugraha Airlangga Tama. Hubungannya dengan PT SGS adalah merupakan grup dimana Direktur PT SAS (ERW) sebagai wakil kepaia cabang PT FP sedangkan TJW merupakan Komisaris PT SGS dan PT SAS<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFa8vLkAy03XCAHtvM5sxiAB8qDPZ6wJMCEyU_AR2kWcJRm3L-Dk9-dSXIBIpwSL_UTxohCFFLJS0FwvoRB-1qlkoHfFKnklXbgRFQA0R623IABTPhdlY6ItuNLh2YsxKcbJijfRYNcmg/s1600/IMG20180703163515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFa8vLkAy03XCAHtvM5sxiAB8qDPZ6wJMCEyU_AR2kWcJRm3L-Dk9-dSXIBIpwSL_UTxohCFFLJS0FwvoRB-1qlkoHfFKnklXbgRFQA0R623IABTPhdlY6ItuNLh2YsxKcbJijfRYNcmg/s1600/IMG20180703163515.jpg" /></a></div> Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian Rudi Wahono (Dirut PT.SGS) atas perintah dari terdakwa Tjahjo Widjojo  (Komisaris Utama PT. SGS) untuk mencairkan kredit tersebut, yang selanjutnya Bank  Jatim  melakukan pencairan pinjaman PT. SGS yang akan digunakan untuk ; <br /> <br /> 1) Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Ir. Gunawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo, KSO selaku Leader PT Nugraha Airiangga Tama, tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 6021/728/402103/2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years/Tahun Jamak antara Budi Darmawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahyu Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01/02.8IGD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000,-. <br /> <br /> Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amirudin  selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor: 012IPimproNl/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp22.189.000.000,<br /> <br /> Proyek Pembangunan Poltek ll Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan (Kontrak Induk) antara Datik Indrijaswati selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT.Nugraha Adi Taruna tentang Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltek II Kediri Nomor Kontrak 1032IKONT.FISIKIAPBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Heru Agoesdijanto selaku PPK dengan Ribut Wahono selaku kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Gunawi selaku PPK dengan RP.Roedhy Setuo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT ldee Murni Pratama. tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1/645/402.103l2011 tanggal 9 September 2011dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000;<br /> <br /> Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia Sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan ( Kontrak Induk ) Nomor : 1033 / KONT. FISIK / APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kasenan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000;<br /> <br /> Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 Antara Nur Man Satrio Widodo selaku PPK dan H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000.<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  tersebut diatas, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan oleh PT. SGS, tetapi merupakan proyek yang dimenangkan oleh perusahaan lain. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Tjahjo Widjojo  selaku Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo, proyek pembangunan Kantor BPR Jatim, Proyek Pembangunan Pottek II Kediri, Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Proyek Pembangunan RSUD Gambiran ll Kota Kediri, dan proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang diterima oleh terdakwa Tjahjo Widjojo  seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000.-(dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit, No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karima Syakir, Notaris di Surabaya yang menyebutkan, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara lr. GUNAWI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader DrsRlBUT WAHYU UTOMO tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA setaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012!PimproN1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek u Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Bamm (Kontrak Induk) antara lr. DATIK lNDRlJASWATl AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280<br /> <br /> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab Malang, Nomor :056/75/BM$DA135.73.301I2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang RP. ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang Pasar Caruban Kab Madiun Kab Malang, Nomor :602.1I645/402.103I2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat ISY KARIMAH SYAKIR, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT SURYA GRAHA SEMESTA atas 8 (delapan) proyek dengan nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SURYA GRAHA SEMESTA. <br /> <br /> “Akibatnya Bank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada Pembayaran angsuran POKOK dan bunga atas nama debitur PT. SURYA GRAHA SEMESTA,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Pencairan kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan tillfat yang ditanda tangani oleh WONGGO PRAYlTNO selaku Pemimpin Divisi KMK dan ARYA LELANA selaku Pimsubdiv KMK. Yang ternyata Pemakan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang dilakukan sebelumlum adanya kontak pembangunan jembatan Kedungkandang Malang. dimana RUDI WAHONO (Direktur Utama PT. SGS) atas perintah dari terdakwa TJAHJO WIDJOJO mengirimkan surat kepada WONGGO PRAYITNO agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%. dan atas surat PT. SGS tersebut WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000 sehingga hal tersebut bertentangan dengan; <br /> <br /> 1. Surat Edaran Direksi No.046l008lDlR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII tentang standby loan butir 2.9 hump (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dnaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asi agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740IKRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab N Butir 4.5 menyatakan bahwa pemiran kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK <br /> <br /> Bahwa dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek seharusnya disesuaikan dengan kemajuan hsik proyek berdasarkan progress report, ' namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilsaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.0461008IDlR/KRD tangga 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9 ' Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan . antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan. hump (f) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hump (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak hams sama (merata) melainkan hams disesuaikan dengan kebutuhan riil dnapangan pada setiap tahapannya. <br /> <br /> Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari PT Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut ternyata oleh terdakwa TJAHJO WIDJOJO tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk : <br /> <br /> 1. Membayar angsuran POKOK Kredit Modal Kan'aStandby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250.75 sen,; 2. Ditransfer ke rekening pribadi terdakwa TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000,;  3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggowo Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000,; 4. Ditransfer ke Rekening pribadi DEVI ANORA (istri PUNGGOWO SANTOSO sebesar Rp2.350.000.000.<br /> <br /> “Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048IDlR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab Vll Standby loan butir 1.(8) menyatakan, bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby loan, PT. SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekenakan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. <br /> <br /> Hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ; a. Butir 2.7 jaminan kredit huruf (a) bahwa jaminan utama adalah berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie dan apabila karena suatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani aktalsurat cessie maka kredit tetap dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembayaran dana proyek sudah melalui Bank atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan PT Bank Jatim dengan menunjuk nomor rekening debitur dan,; (2) Dilengkapi dengan surat pernyataan debitur yang memuat,; 3. Tidak akan mencairkan tunai secara langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek. <br /> <br /> b. Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain,; c. Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin. <br /> <br /> (3) Bank menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf a.2) diatas kepada pemben' kerja disertai dengan surat bank tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur sebagaimana hurup a.2)<br /> <br /> b) Butir 3.2 angsuran kredit ( 1 ) Ayat 1 yang menyatakan bahwa angsuran kredit per proyek adalah proporsional dengan termin proyek yang turun dan kartu kendali untuk proyek yang bersangkutan harus sudah bersaldo nihil pada saat pencairan termin terakhir (Sebelum termin pemeliharaan) (2) Ayat 2 yang menyatakan bahwa angsuran kredit sebagaimana ayat (1) diatas tidak dapat diten'k kembali untuk proyek yang bersangkutan yang telah mempem'eh pembayaran fasilitas kredit. <br /> <br /> Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit nomor 74 tanggal 31 Desember 2013,  bahwa jangka waktu Kredit Modal Ken'a Standby Loan sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit,  sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443 yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh TRI UJIARTI selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo.<br /> <br /> Bahwa penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000, agunan tambahan berupa tanah danlatau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan, dan pada periode Mei s/d Desember 2014 masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491.98, dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609,374.780,89. <br /> <br /> Namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapusbukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014 dan menyetujui dilakukannya penghapusbukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoau'o yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi PT. Bank Jatim. <br /> <br /> Bahwa atas usulan, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapusbukuan kredit PT Bank Jatim <br /> <br /> Bahwa perbuatan TJAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SURYA GRAHA SEMESTA (PT.SGS) bersama-sama dengan WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk, HARRY SOENARNO dan IDDO LAKSONOHARTANTO telah memperkaya terdakwa TJAHJO WlDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp. sebesar Rp51.772.000.000.<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.86421 (seratus lima puluh lima milliar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443, dan bunga sebesar Rp34.335.990.421,21 sen, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta Penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT SURYA GRAHA SEMESTA pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tumur,Tbk No.91-LHPIXVIlI/04l2017 tanggal 10 April 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia. <br /> <br /> Sehingga terdakwa pun dujetat dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tenatng Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa Tjahjo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, JPU maupun terdakwa sama-sama mngatakan pikir-pikir.

News Tipikor Kasus Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M, Komisiaris PT SGS Divonis 8 Tahun Penjara

berota korupsi .co - “Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat. Namun ...

»

Sidang Suap Dua Kepala Daerah Terungkap, Ketua DPRD, DPR RI, Pejabat Pemprov, APH dan Wartawan Menerima “Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoktg07k3mdiLoOsoWeg81675K9Ws8dPGhg9rHHdijXPVmy-4uvJI4Qdr3-JUWYpOt_e5IagKE73UgKuce6bBJOc88WCK8jjl9EHG2O-i7b6EVRZG4L3-M8ujiaGVwVxr9H5ksDdVehWo/s1600/IMG20180913110906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoktg07k3mdiLoOsoWeg81675K9Ws8dPGhg9rHHdijXPVmy-4uvJI4Qdr3-JUWYpOt_e5IagKE73UgKuce6bBJOc88WCK8jjl9EHG2O-i7b6EVRZG4L3-M8ujiaGVwVxr9H5ksDdVehWo/s640/IMG20180913110906.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Sidang perkara kasus Korupsi “Suap” oleh pengusaha Kontraktor PT. Jala Bumi Megah, yakni Susilo Prabowo alias Embun terhadap 2 kepala Derah di Jawa Timur sekaligus, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar yang tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Juni 2018 semakin “memprihatinkan”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebab, dari kasus ini semakin membuktikan bahwa Kepala Daerah maupun pejabat lainnya di Provinsi Jawa Timur, salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia terbanyak masuk penjara karena  kasus Korupsi yang Khusus ditangani KPK sejak tahun 2016. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari 38 Kabupaten Kota, sudad 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), 1 Kepala Kejaksaan Negeri, beberapa Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, puluhan anggota DPRD bahkan ada yang hampir 100 persen anggota DPRD-nya masuk penjara karena Korupsi seperti di Kota Malang, yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam dakwaan JPU KPK, bahwa sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto menerima uang ‘suap” pembahasan APBD, dan bisa jadi akan merembet ke DPRD Jatim, terkait kasus suap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B yang membidangi 10 SKPD atau OPD yang tertangkap tangan oleh KPK bersama 2 Kepala Dinas Pemrov Jatim pada tahun lalu, dan saat ini 2 Kepala Dinas Pemprov sudah kembali ditahan KPK  sebagai lanjutan dari kasus tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih memperihatinkan lagi adalah kasus Korupsi “Suap” oleh Susilo Prabowo alias Embun selaku pemilik PT. Jala Bumi Megah terhadap 2 kepala Derah di Jawa Timur sekaligus, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena kasus ini, sepertinya akan menyeret puluhan orang untuk masuk dalam “daftar hitam Pejabat KORUPTOR” di Jawa Timur baik Kabupaten maupun pejabat Pemrov. Hal itu terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam 2 kali persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipkor Suabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang juga mantan anggota DPRD jatim periode 2004 - 2009  dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar mungkin tak menyangka kalau jabatannya akan berakhir dipenjara KPK. Karena Aparat Pengeka Hukum di Kabupaten Tulungagun “tak mungkin” untuk mengusiknya karena APH juga kebagian “Fulus”, termasuk wartawan yang tak mungkin “membuat berita miring” tentang pembangunan di kabupatena Tulungagung, karena menerima juga “Fulus” itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disisi lain, Kepala Daerah Kabupaten/Kota maupun Gubernur Jawa Timur banyak pula merilis kesuksesan dalam membangun Jawa Timur dengan meraih puluhan penghargaan baik tingkat Nasional maupun Internasional. “Sepertinya antara kesuksesan dalam pembangunan berlomba-lomba dengan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), Kepala Dinas dan DPRD masuk penjara”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pada sidang sebelumnya (Jumat, 7 September 2018) terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan kasus Korupsi “Suap” terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, bahwa Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Tulungangung juga menerima uang “suap” dari duit yang berasal dari terdakwa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang kali ini semakin terungkap pula, ternyata yang menerima uang “haram” itu tidak hanya Wakil Bupati dan Ketua DPRD, ternyata beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung seperti Sekda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan juga menerima uang “haram” itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain pejabat Kabupaten Tulungagung, juga menyeret pejabat Pemprov Jatim dan salah satu anggota DPRD RI dari Fraksi PAN. Seperti yang dikatakan oleh Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kamis, 13 September 2018, Sutrisno yang juga tersangka dalam kasus ini, dihadrikan Tim JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun.</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmGL54He4-xaSvQsiS0GiEN71M-GCS4tNpPOgsTSisImZ19RSYjbYFasNCQ9d1_FkLmS-Xiwo-nQVLPg40CmeL3wuCA68tKB2qzeppwx0lHYWbtaDsCMSzNNJApJEdr5Wig8Q_DdoHfM/s1600/IMG20180913114953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="518" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmGL54He4-xaSvQsiS0GiEN71M-GCS4tNpPOgsTSisImZ19RSYjbYFasNCQ9d1_FkLmS-Xiwo-nQVLPg40CmeL3wuCA68tKB2qzeppwx0lHYWbtaDsCMSzNNJApJEdr5Wig8Q_DdoHfM/s640/IMG20180913114953.jpg" width="431" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Sutrisno, JPU KPK juga menghadirkan beberapa saksi kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana, dinataranya, Yamanu selaahku Kasubag Perencanaan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung dan Agung Prayitno, orang dekat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Sutrisno menjelaskan, bahwa untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) harus ada maharnya. Selain itu, saksi yang juga tersangka ini mengatakan, kalau tidak menyerahkan uang ke pejabat Pemrov, maka anggaran tidak akan turun.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Sutrisno pun member aliran uang “haram” yang bersumber dari terdakwa kebeberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung Pemprov Jatim, APH, Wartawan dan salah satu anggota DPR RI yang ada di gedung Senayan Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dana partisipasi untuk Pemprov sebesar 7% dari Pagu anggaran supaya anggaran dicairkan.  Untuk operasional Dinas, sebesar Rp300 juta, yang sebahagian dibagikan ke APH sebesar Rp150 juta, agar tidak dipermasalahkan dan ke Wartawan,” ungkap saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Karena mereka datang bawa data dan mempermasalahkan, biasanya seperti itu,” kata saksi </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat ditanya JPU KPK, Apakah pemberian uang itu terhadap APH supaya tidak dipermasalahkan dan tidak diproses hukum?,” Yang dijawab saksi “Ya”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Diberikan sebesar Rp150 juta, yang menerima Dwi Hari Subagyo, itu adalah uang dari sebagian dari kontraktor,” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tahun 2014 sebesar 4 milliar, dan DAU (Dana Alokasi Umum) 2.952 milliar diserahkan ke Dinas Keuangan Kabupaten atas permintaan Dinas Keuangan. Itu nyalahin peraturan nggak ? tanya Hakim. Nyalahin jawab terdakwa. Yang menerima Henri Setiawan Kepala BPKAD. Tahun 2015, untuk anggaran Provinsi sebesar Rp1.059 milliar, ke Pak Henri Setiawan 11 juta   kalau yang ke Pemprov yang menerima Budi Setiawan dan  Yuli Juliyanto. Kemudian tahun 2016, sebesar Rp5.6 milliar untuk DAU dan DAK Pemprov serta untuk Pak Sakip Zainudin anggota DPR RI dari PAN, permintaannya diawal 6.5 persen sebear Rp2.931 M. Kemudian setor ke Edi Setiawan sebesar Rp1.5 M, ke Julianto sebesari Rp1.8 M. Kalau tidak setor maka anggaran tidak turun. Dan pada tahun 2017 untuk DAK disetor sebesar Rp1.072 M, untuk DAU Rp1.130 M dan untuk BK Prov sebesar Rp361 juta. Tahun 2018 belum dapat uang dan sudah tertangkap tangan,” kata saksi Sutrisno</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Total yang yang diterima saksi dari terdakwa sejak 2014 - 2017 sebesar Rp6 M. Penerimaan uang itu oleh saksi terhadap terdakwa atas perintah Bupati atas permintaan Pemprov. Terkait uang yang setorkan ke Kepala BPKAD oleh Sutrisno, Ia pun siap untuk kronfrontor dengan Kepala BPKAD Henri Setiawan. “Siap, sekarangpun siap,” jawab sakis tegas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi kemudian menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait uang yang diterima saksi dari terdakwa, dan selanjutnya diserahkan terhadap Bupati adalah sebesar Rp 200 juta pada tahun 2014, yang menurit saksi, bahwa uang itu dimintakan dari terdakwa untuk kebutuhan Bupati menjelang hari raya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Itu berkaitan dengan awal turunnya anggaran. Saat itu menghadapi hari raya, beliunya (Bupati) membutuhkan anggaran, kita mintakkan ke Pak Sus (terdakwa) untuk diberikan ke Bupati. Sejak 2014 hingga 2017, saya pernah menyerahkan secara langsung ke Bupati, tetapi saya belum bisa  menjelaskan secara rinci karena belum dapat data faildnya,” kata saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Seingat saudara yang saudara serahkan langsung ke Bupati berapa ?” tanya JPU KPK. Ketua Majelis Hakim pun langsung memperjelas pertanyaan JPU KPK. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4L-sVqgepv6m2EPv8vd1LoVF0tINt21g0nvCivmtOaoMOaYusqC85UJbUUTf7ONqKGcLWoKe3wEvrPlPoEn-n58nOn2BV7lDmudOL4_dDXyTK2cBNjPjQA0vA1rZE4FZ1S-k3zNQp9_g/s1600/IMG20180913115002.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="521" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4L-sVqgepv6m2EPv8vd1LoVF0tINt21g0nvCivmtOaoMOaYusqC85UJbUUTf7ONqKGcLWoKe3wEvrPlPoEn-n58nOn2BV7lDmudOL4_dDXyTK2cBNjPjQA0vA1rZE4FZ1S-k3zNQp9_g/s640/IMG20180913115002.jpg" width="434" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “Berapa kali sudara menerima uang dari terdakwa dan saudara serahkan ke Bupti ?” tanya Ketua Majelis Hakim. Namun saksi mengatakan bahwa uang yang diterima langsung dari terdakwa adalah anggaran untuk diserahkan terkait anggaran pusat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Yang saya terima dari terdakwa untuk anggaran pust, Kalau 2 samapai 3 persen itu ke Bupati. </div> <div style="text-align: justify;"> ,” jawa saksi </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kalau yang langsung dari terdakwa ke Bupati melalui saya hanya sekali yang 200 juta,” jawab saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari 16 milliar yang saudara terima dari terdakwa ini, berapa yang saudara serahkan ke Bupati ?.” tanya JPU KPK lagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun dijawab oleh Sutrisno, bahwa uang itu disetor ke Pusat. Terkait penyerahan 2 hingga 3 persen ke Bupati, saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi berikutnya adalah Yamanu selaahku Kasubag Perencanaan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung, yang ertugas menerima uang dari Staf Dinas PUPR untuk diserahkan ke Kepala BPKAD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Setau saya Pak Sukarji staf Kepala Dinas PU yang menyerahkan uang. Biasanya mengirimkan uang ke BPKAD, tapi dari mana uang itu saya tidak tau, dan saya hanya menerima saja,” kata saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada hal, keterangan saksi dalam BAP halaman 5 nomor 7 menjelaskan, bahwa fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut 10 persen atas perintah Henri Setaiwan, dan saksi  menerima fee tersebut dari Sukarji, pegawai Dinas PU sejak tahun 2016 hingga 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari mana sudara tau angka 10 persen itu, ini keterangan saudara,” kata Ketua Mejelis Hakim menekankan pada saksi. Setelah saksi disesak agar mengatakan jujur, barulah saksi mengatakan, bahwa pungutan 10 persen itu diketahui saksi dari bidang anggaran BPKAD yaitu Sri Pramuni,” kata saksi yang sering kali diingatkan JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Yamanu juga mengatakan, bahwa dirinya pernah diperintahkan Kepala BPKAD untuk menerima uang fee proyek. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya nggak pernah hitung karena dibungkus dalam kardus, pecahan 50 sama 100, jumlahnya milliar. Diberikan setiap tahun 2 kali biasanya. Yang pertama bulan April - Mei, dan yang kedua pada Perubahan APBD bulan November,” jawab saksi Yamanu, dan mengatakan bahwa pungutan ini berlangsung saat Syahri Mulyo menjadi Bupti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang yang diterima saksi dari Sukarji kemudian diserahkan ke Kepala BPKAD, sebahagian diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Tulungung sebesar Rp500 juta, ke Bupati Rp500 juta. Selain itu, juga dibagikan ke Sekda, Aparat Pengak Hukum, Wartawan dan lain-lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi ini pun sempat dibentak Ketau Majelis Hakim karena jawaban atas pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim selalu berbelit-belit dan terkadang menjawab lain dari pertanyaan. Sementara dalam BAP saksi dapat menjelaskan secara rinci jumlah uang yang diserahkan atas perintah Kepala BPKAD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, dari keterangan saksi Yamani ini juga menjelaskan, bahwa untuk dana DAK dipungut sebesar 10 persen dan bantuan provisni (Banprov sebesar) 10 persen. Saksi mengatakan, bahwa dirinya </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada session ke II adalah saksi Agung, orang dekatnya Bupati Syahri Mulyo. Kepada Majelis hakim, Agung mengakui terakit uang sebesar Rp500 juta dari terdakwa terhadap Bupati Syahri Mulyo melalui Agung setelah diperkenalkan Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, diakuinya. Menurut saksi, uang sebesar Rp500 juta langsung derehakan ke Syahri Mulyo</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya serahkan langsung ke Bupati” jawab saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus ini bermula pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek infrastuktur pada Dinas PUPR diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa  diantaranya ke terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoqbOmUTRWtWODv5qsmVn5RupYXjafgm1ai14_Wlzy-oonXl1oLG0bBIhqWvTX5ewdDSyDVYUKPOWIkSepak1w4MY14KrfSJ4CPX07-CUpGEk26T96nPRdbsnhUc1k6sK_b4qZYo0iVo/s1600/IMG20180913094903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoqbOmUTRWtWODv5qsmVn5RupYXjafgm1ai14_Wlzy-oonXl1oLG0bBIhqWvTX5ewdDSyDVYUKPOWIkSepak1w4MY14KrfSJ4CPX07-CUpGEk26T96nPRdbsnhUc1k6sK_b4qZYo0iVo/s640/IMG20180913094903.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembagian proyek tersebut, kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa Susilo Prabowo alias Embun dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek itu, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat pelelangan, terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat, antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Susilo Prabowo mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya, dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu, pada pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). Proyek tersebut yakni ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran -  Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 6. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo pada tahun 2016, dilanjutkan juga untuk tahun 2017 dan 2018 yang diberikan untuk terdakwa Susilo Prabowo dan Soni Sandra sebelum proses lelang dimulai. Begitu juga dengan terdakwa, yang mengikuti prosese lelang di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2018, terlebihdahulu memberikan fee seperti tahun 2016. Dan terdakwa hanya mengajukan penawaran terhadap proyek pekerjaan yang didapatkannya dengan menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan, dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan Mojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi - PT. Roro Gendhis (KSO),; 6. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 7. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp0tlMbIZbKnpwYgi1WnVZiL50gp9B8u-G0Ra_PgL9YpsmS3hOAS0FSRUqtfaGdumoA0GkfrrFwB1TuO75jxYbgZPMzAaOuT8BYtDxRqWE81bBGv9Qmw-Rw3WvI6meWwqIeiIzszvBaCo/s1600/IMG_20180907_164215.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="473" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp0tlMbIZbKnpwYgi1WnVZiL50gp9B8u-G0Ra_PgL9YpsmS3hOAS0FSRUqtfaGdumoA0GkfrrFwB1TuO75jxYbgZPMzAaOuT8BYtDxRqWE81bBGv9Qmw-Rw3WvI6meWwqIeiIzszvBaCo/s400/IMG_20180907_164215.jpg" width="295" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> 8. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 9. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun anggaran 2018, terdakwa Susilo Prabowo mendapatkan 6 (enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi,; 2. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah,; 4. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi; 6.  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai kompensasi dari proyek-proyek tersebut, terdakwa Susilo Prabowo atas permintaan Sutrisno memberikan fee pada saat pembahasan anggaran diawal tahun, dengan rincian ;  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; 2. Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp500 juta,; 3. Pada November 2016 sejumlah Rp2.250 milliar, yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali,; 4. Dan pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700 milliar,; 5. Serta pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp700 juta. Aatu sebesar Rp5.650 milliar sejak November 2015 hingga Desember 2016. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutya Sutrisno menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Syahri Mulyo melalui Sukarji, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, dan Yamani selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp500 juta pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga total duit “haram” yang diberikan ke Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp1.5 milliar sejak tahun 2016 hingga 2018 atau setiap tahunnya sebesar Rp500 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Duit “haram” sebesar Rp4.150 milliar lagi diberikan Sutrisno kepada anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas perintah Bupati Syahri Mulyo, guna memperlancar proses pembahasan anggaran APBD. Selain ke anggota DPRD, juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, serta sebahagian lagi dipergunakan Sutrisno untuk kepentingan pribadinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)  Kabupaten  Tulungagung tahun 2018. Sutrisno pun memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa untuk biaya operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan untuk memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYC8Es6Z0THvO8SCIAIpbhDKTjFdNzdJjW4C5Glc17-K46_U1V62mztLdd0539_1BXHasiLV5bSN9Oosx3NREDAiBhjo8UVjQ_ZqFDzpwu-dVbZqgxsJIX8JfRIQlnhixGsxc5XMxaaCc/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYC8Es6Z0THvO8SCIAIpbhDKTjFdNzdJjW4C5Glc17-K46_U1V62mztLdd0539_1BXHasiLV5bSN9Oosx3NREDAiBhjo8UVjQ_ZqFDzpwu-dVbZqgxsJIX8JfRIQlnhixGsxc5XMxaaCc/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain memberikan “Embun” alias duit kepada Syahri Mulyo, terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, juga memberikan “Fulus” terhadap Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, yakni ;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi terkait proyek yang akan diberikannya terhadap terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek yang di Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa termasuk sendiri. Sehingga pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, sebaliknya para  para penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Guna memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan, menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau Hand Phone.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh terdakwa, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Serta perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini, menurut JPU KPK akan mempelajarinya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang bergulir. (Rd1)</div>

News Tipikor Sidang Suap Dua Kepala Daerah Terungkap, Ketua DPRD, DPR RI, Pejabat Pemprov, APH dan Wartawan Menerima “Suap

berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Korupsi “Suap” oleh pengusaha Kontraktor PT. Jala Bumi Megah, yakni Susilo Prabowo alias Embun ...

»

Sidang Suap DPRD Kota Malang Terungkap, Uang Pokir Rp12.5 Juta Atas Usulan Nanda

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="color: red;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixPvDMMzBY9mhxnJGXtGqoK0GUgg1PnLtydYDzfQHXPccXBFrZI-4AlZOdQcq5VgQiIy_oGCLGHV2_nJvq5y8o4ikOC-idwmypsHP2mliMJIRhpjk0VWTKN1QJ75yR70VdaXgtfLL_g6A/s1600/IMG20180912195222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1200" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixPvDMMzBY9mhxnJGXtGqoK0GUgg1PnLtydYDzfQHXPccXBFrZI-4AlZOdQcq5VgQiIy_oGCLGHV2_nJvq5y8o4ikOC-idwmypsHP2mliMJIRhpjk0VWTKN1QJ75yR70VdaXgtfLL_g6A/s640/IMG20180912195222.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Ya’quban Ananda Gudban</span></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang#</b></i></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>beritakoruspi.co - </b></span></span>Ada fakta baru terungkap dari keterangan saksi di persidangan kasus  perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 Jilid IV, yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 12 September 2018.<br /><br />Fakta baru yang terungkap itu adalah nama anggota DPRD Kota Malang, yaitu Ya’quban Ananda Gudban atau Nanda (Ketua Fraksi Hanura -  PKS) yang mengusulkan besaran uang Pokir (Pokok pokok Pikiran) Rp12.5 juta, yang semula disampaikan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta per anggota Dewan, yang pada Jilid I dengan terdakwa Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Jilid II Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, dan Jilid III Wali Kota Malang Moch. Anton (ketiganya sudah divonis pidana penjara) masih “misteri”.  <br /><br />Dan uang Pokir (Pokok pokok pikiran) inilah yang menyeret sebanyak 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang ke penjara, termasuk Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis beberapa bulan lalu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sumber uang “haram” yang diterima seluruh anggota DPRD Malang ada 3, yaitu uang Pokir sebesar Rp700 juta yang masing anggota antara 12.5 juta hingga 17.5 juta per anggota Dewan, dan uang sampah Rp300 juta masing-masing sebesar Rp5-10 juta untuk setiap anggota, diterima pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang berlangsung  pada Juni 2015. Sementyara uang 1 persen atau sebesar Rp5.5 milliar dari jumlah anggaran APBD Kota Malang TA 2015 pada saat pembahasan sekitar November - Desember 2014, Masing-masing Ketua menerima R[p125 juta sedangkan setiap anggota R100 juta. <br /><br />Sehingga total duit “haram” dari Pemkot Malang yang dibagi-bagi seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sejak pembahasan APBD murni tahun 2014, dan APBD Perubahan sebesar Juni 2015 Rp6.5 milliar. Tujuan Pemkot Malang memberikan ‘duait panas” itu Kepada DPRD Kota Malang adalah, supaya pembahasan APBD dan APBDP berjalan lancar tanpa ada hambatan.<br /><br />Namun yang menjadi “Tiket VVIP” bagi 41 anggota DPRD Kota Malang ini untuk meringkuk di Penjara adalah uang Pokir dan uang sampah, sementara uang yang Rp5.5 milliar itu terungkap dalam persidangan pada saat Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono  diadili. Namun hampir semua anggota DPRD Kota Malang itu tak mengakui telah menerima. Apakah karena “Fulus” itu sudah habis atau karena ada seseorang yang menyarankan agar tidak mengakui ?. JPU KPK telah mengetahuinya juga</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIPJxv8oaBRinQX-KIEPwhy-LQC3CLMKR_4Q0IZdlsOokHFPAiGeMPoVnOr3EGnCCxZNo1Fg9iG71amyPCRpo-AiYjthr9F9d2GxCZWoCmtwHtWVTBDM2lZgE8zxdoG-Q28b0i8VQsuM/s1600/IMG_20180913_004556.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1013" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIPJxv8oaBRinQX-KIEPwhy-LQC3CLMKR_4Q0IZdlsOokHFPAiGeMPoVnOr3EGnCCxZNo1Fg9iG71amyPCRpo-AiYjthr9F9d2GxCZWoCmtwHtWVTBDM2lZgE8zxdoG-Q28b0i8VQsuM/s640/IMG_20180913_004556.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Sementara nama anggota DPRD yang juga mantan Calon Wali Kota (Cawali) Kota Malang pada Pilkada Juni 2018 Ya’quban Ananda Gudban, dikatakan Heri Puji Utami selaku Ketua Fraksi PPP -  Nasdem yang juga terdakwa dalam kasus yang sama namun perkara terpisah, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana, pada Rabu, 12 September 2018.<br /><br />Saat Hari Puji Utami mengatakan itu dihadapan Majelis Hakim dalah sebagai saksi untuk 12 dari 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -12019 yang dibagi dalam 3 perkara  masing-masing 6 terdakwa. Sementara 6 terdakwa lainnya disidangkan terpisah dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Metua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, digelar dalam 2 session. Session I, JPU KPK menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Herry Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat) dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar untuk 12 terdakwa (dua perkara kasus yang sama) yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara).<br /><br />Pada session ke II, dengan saksi Sukarno untuk 6 terdakwa (1 perkara), yakni 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Heri Pudji Utami menjelaskan, bahwa yang mengusulkan besaran uang Pokir (Pokok-pokok) pikiran yang diberikan pihak Pemkot Malang kepada DPED Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 adalah Ya’quban Ananda Gudban.<br /><br />Menurut saksi, saat pertemuan Ketua DPRD bersama Ketua Komisi dan Ketua Fraksi, Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD menyampaikan, agar anggota (DPRD) tidak peru memikirkan pekerjaan Pokir yang ada di Dinas PUPR, karena akan diganti berupa uang sebesar Rp10 juta untuk setiap anggota. Dan saat itu Ya’quban Ananda Gudban mengusulkan sebesar Rp12.5 juta per anggota yang kemudain disepakati.<br /><br />"Ada pertemuan diruang Ketua DPRD dengan Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi. Saat itu Pak Arif (Moch. Arif Wicaksono) menyampaikan agar anggota tidak peru memikirkan pekerjaan Pokir yang ada di Dinas PU karena akan diganti berupa uang sebesar Rp10 juta. Dan Ibu Nanda (Ya’quban Ananda Gudban) mengusulkan sebesar Rp12.5 juta per anggota. “Jangan Sepuluhlah ( 10 juta) Pak Ketua, kasihan anggota, Dua belas setengah aja (maksudnya Rp12.5 juta). Akhirnya diaetujui segitu," kata Heri PukinUtami menirukan. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvU-e8SPfsNUge5sO8YoZN13XOfVoSiBuBbT3OUQtKBtqTJCsTFvZBJoZrQYuVtTXXSGz2VMvegpf5ubB8OBGxtFO_q5J48gZwobQOk8uR0fUl9kDZMeueJKKA0HyoUj779nNhJwGaVYg/s1600/IMG_20180913_012403.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1013" height="483" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvU-e8SPfsNUge5sO8YoZN13XOfVoSiBuBbT3OUQtKBtqTJCsTFvZBJoZrQYuVtTXXSGz2VMvegpf5ubB8OBGxtFO_q5J48gZwobQOk8uR0fUl9kDZMeueJKKA0HyoUj779nNhJwGaVYg/s640/IMG_20180913_012403.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Selain itu, ada pengakuan lain dari saksi, yaitu  terkait uang pokir dan uang sampah yang diterima saksi Heri Puji Utami pada saat pembahasan Perubahan APBD berlangsung pada Juni 2015. Sedangkan uang 1 persen dari total jumlah anggaran APBD Kota Malang pada saat  pembahasan November - Desember 2014 juga diaku telah diterima.<br /><br />"Awalnya saya tidak mengakui karena ada tekanan. Tapi saya menerima. Kalau yang pembahasan APBD pada November - Desember 2014, saya menerima. Untuk Ketua 125 (125 juta rupiah) dan untuk anggota 100 (Rp100 juta). Saya terima secara bertahap,” kata saksi jujur.<br /><br />Saat JPU KPK menanyakkan, apakah saksi mengetahui kalau anggota lainnya juga menerima. Saksi mengatakan hanya mendengar dari perkataan para anggota Dewan, namun tidak menyebutkan jumlah uang yang diterimanya.<br /><br />“Hanya mendengar tapi saya tidak tau pasti jumlahnya. Teman-teman hanya mengatakan dapat rezeki,” kata saksi.<br /><br />Pengakuan saksi Heri Puji Utami yang telah menerima duit “haram” itu, juga diakui 2 saksi yang juga terdakwa Herry Subiantono dan Sukarno. Pada hal sebelumnya, kedua saksi yang juga terdakwa ini semula tak mengakui. <br /><br />Dalam session ke II, dengan saksi Abd Hakim. Si Hakim ini mengatakan kepada Majelis Hakim, kalau dirinya bersalah menerima duit itu, dan mendukung KPK untuk menyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini agar diproses hukum sebagai pelajaran, agar penataan Kota Malang dapat lebih baik. <br /><br />“Yang Mulia, saya salah menerima dan saya mendudukung KPK, supaya menyeret semua pihak-pihak yang terlibat, agar Kota Malang lebih baik lagi. Saya sudah mengembalikan sebahagian, dan saya akan mengembalikannya. Saya berusaha untuk mencari pinjaman,” kata Hakim sambil menangis meratapi nasibnya.<br /><br />Saat Penasehat Hukum terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menanyakkan saksi terkait uang Pokir, apakah diterima terdakwa. Si Hakim mengatakan tidak tau. Bahkam Si Hakim justru membela terdakwa Ya’quban Ananda Gudban. Menurut Hakim yang selama 8 tahun dalam 1 Komisi dengan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban, selalu berbuat baik dan kritis.<br /><br />“Beliau baik dan sangat perhatian. 8 tahun saya satu komisi dengan beliau,” kata si Hakim, dan seketika itu ekspresi terdakwa terlihat gembira.<br /><br />Ketidak tauan saksi terkait terdakwa menerima duit “haram” itu atau tidak, bisa jadi memang. Karena antara saksi dan terdakwa beda Fraksi dan beda Patai Politik pengusung. Selain itu, tak satu pun para anggota Dewan yang terhormat itu saling bercerita kalau te;ah menerima uang yang dianggapnya rezeki, ternyata sebaliknya. <br /><br />Namun saksi mengatakan dengan mengingat ucapan Ketua DPRD yang sama-sama berasal dari PDIP mengatakan, semua menerima, dan kalau tidak menerima pasti sudah ribu. Dan di Fraksi PDIP sendiri pun tak ada keributan. “Karena memang si Ribut juga menerima uang uang Pokir itu....”<br /><br />Kejujuran itu sepertinya sulit didapatkan dari para anggota Dewan yang terhormat ini.  Andai saja seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ini sejak KPK melakukan penyelidikan/penyidikan langsung mengakui dan mengembalikan uang “haram” itu, ceritanya mungkin lain. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka, barulah bersedia mengembalikannya ke KPK, itupun hanya beberapa terdakwaa saja.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtpc7hWhWGXor82IoUOQ8fCtGZzHPFNEX7l7V0NYIRNdLhVp7tZlbbZ-44nZ1yPWkJNGfIYDtku2nwR_LzPZJ2q_Uc6nLoh6KLdxtmm9mpk8gQBog1LDrmbuZTwVHOar3j3lppv38ex04/s1600/IMG20180912182248.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1200" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtpc7hWhWGXor82IoUOQ8fCtGZzHPFNEX7l7V0NYIRNdLhVp7tZlbbZ-44nZ1yPWkJNGfIYDtku2nwR_LzPZJ2q_Uc6nLoh6KLdxtmm9mpk8gQBog1LDrmbuZTwVHOar3j3lppv38ex04/s640/IMG20180912182248.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Abdul Hakim</b></span></td></tr> </tbody></table> </span>Pada hal, Moch. Arif Wicaksono saat diadili, maupun keterangan beberapa orang anggota DPRD lainnya yang menjadi saksi mengakatakan, semua anggoat DPRD menerima dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Memang ada keributan diantara anggota Dewan, namun bukan karena tidak menerima melainkan karena pembagian yang tidak merata. Karena ada yang menerima Rp12.5 juta, ada yang Rp15 juta ada juga yang Rp17.5 juta. Sehingga beberapa anggoat DPRD saat itu “mengancam” akan melakukan Demo dengan cara tidur di rumah Ketua DPRD.<br /><br />Tak salah jika KPK menyeret dan memenjarakan seluruh anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “haram” itu, yang saat ini masih tersisa 3 orang dari 5 orang anggota Dewan yang masih duduk dikurisnya dan belum diminta pertanggungjawaban hukum, agar tdai ada merasa dianak Emaskan oleh lembaga anti rasuah ini, apalagi pihak Pemkot yang terlibat seperti Cipto Wiyono dan Teddy Sujadi Soemama. Belum lagi dalam pefrkara Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait Jambatan Kedungkandang Malang pada tahun 2015.<br /><br />Usai persidangan, wartawan media ini pun mengklarifikai keterangan saksi terkait Ya’quban Ananda Gudban yang mengusulkna besaran uang Pokir, namun hal itu dibantahnya. <br /><br />“Itu tidak benar. Bagiamana saksi tau sementara saksi terlbat datang. Jati itu tidak benar,” kata wanita cantik ini.<br /><br />Sementara itu Abdul Hakim mengatakan, bahwa dirinya baru mengaetahuinya setelah di KPK. Dan Ia meminta agar semua diproses, agar generasi yang baru ini mempunyai pelajaran yang sangat kuat. Dan Kita harus bersama-sama mendukung program KPK<br /><br />"Saya tadi sudah menyampaikan, saya tau saat di KPK. Intinya, mohon ini dihentikan. Anggota DPRD semua sudah ditahan, yang belum bersih-bersih mari bersihkan semua, agar generasi yang baru ini mempunyai pelajaran yang sangat kuat. Dan Kita harus bersama-sama mendukung program KPK, mau tidak mau kita harus mendukung. Intinya, ayo bersihkan semua supaya Kota Malang lebih baik," kata Abdul Hakim.<br /><br />Terpisah. JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa ada fakta baru yang terungkap dari keterangan saksi. JPU KPK Arif menambahkan, semula saksi Hari Puji Utami tidak mengakui kelau dirinya juga menerima duit itu, namun hari ini saksi mengkuinya. Termasuk Herry Subantono dan Sukarno juga managkui. <br /><br />“Ada fakata baru yang terungkap, yaitu pengakuan saksi Bu Peni (Hari Puji Utami) yang mengatakan bahwa yang mengusulkan besaran uang pokir itu adalah Nanda. Saksi juga mengaki meneriam. Semula kan saksi ini tidak mengakui. Bagitu juga saksi Harry Subiantono dan Sukarno juga mengakui,” kata JPU Arif.<br /><br />Saat ditanya tersangka baru dalam kasus kasus ini, dimana Cipto Wiyono yang memerintahkan Teddy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang Pokir sebesar Rp900 juta. Menurut JPU KPK Arif, tidak menutup kemungkinana ada pihak-pihak lain.<br /><br />“Seperti pada dakwaan Moch. anton dan Mocch. Arif sudah kita jelaskan semua. Kita akan selalu upadate dan falidasi semua fakta,” kata JPU KPK Arif.<br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrPygzfHY7LyMGg-c5pL8Qed3sO0y_0ZUSiKCAjT1yMt2rVqKM7k_IQLQRc4gqenEvTGy_bdR5qy9uciuYzFQVqEkaKu0d4rsG-dZGusWb61orQEqB-ONHmAbwfnNC7rFcIkjKAWeAqzQ/s1600/IMG20180912163535.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1200" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrPygzfHY7LyMGg-c5pL8Qed3sO0y_0ZUSiKCAjT1yMt2rVqKM7k_IQLQRc4gqenEvTGy_bdR5qy9uciuYzFQVqEkaKu0d4rsG-dZGusWb61orQEqB-ONHmAbwfnNC7rFcIkjKAWeAqzQ/s640/IMG20180912163535.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3tirHJjc8XTgYnDcC2qxcmGn_caTlVaiTMy6SKvxulWIjzT3xFrrRdhfYBM7Dx0mOy4vRPPzFDjlc9hYKtuCRSSAAMUkADh_QPog23oUNsHD9ybxT-VrB8rBYVRJBttCiudyxQphnvU/s1600/IMG20180912195741.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1200" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3tirHJjc8XTgYnDcC2qxcmGn_caTlVaiTMy6SKvxulWIjzT3xFrrRdhfYBM7Dx0mOy4vRPPzFDjlc9hYKtuCRSSAAMUkADh_QPog23oUNsHD9ybxT-VrB8rBYVRJBttCiudyxQphnvU/s640/IMG20180912195741.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /><br />Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /><br />Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Sidang Suap DPRD Kota Malang Terungkap, Uang Pokir Rp12.5 Juta Atas Usulan Nanda

Ya’quban Ananda Gudban #JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang# beritakoru...

»